1

PEN DANAAN AKSI-AKSI PERUBAHAN IKLIM

UNTUK PERKOTAAN DI I N D ONESIA

Studi Kota Kupang

2

This document is an output from a project commissioned through the Climate and Development Knowledge Network (CDKN). CDKN is a programme funded by the UK Department for International Development (DFID) and the Nether-lands Directorate-General for International Cooperation (DGIS) for the benefit of developing countries. The views expressed and information contained in it are not necessarily those of or endorsed by DFID, DGIS or the entities managing the delivery of the Climate and Development Knowledge Network, which can accept no responsibility or liability for such views, completeness or accuracy of the information or for any reliance placed on them.

The Climate and Development Knowledge Network (“CDKN”) is a project funded by the UK Department for International Development and the Nether-lands Directorate-General for International Cooperation (DGIS) and is led and administered by PricewaterhouseCoopers LLP. Management of the delivery of CDKN is undertaken by PricewaterhouseCoopers LLP, and an alliance of organisations including Fundación Futuro Latinoamericano, LEAD Pakistan, the Overseas Development Institute, and SouthSouthNorth.

TIM PENYUSUN

Penulis:HENRIETTE IMELDA

Editor:FABBY TUMIWA

Desain & ilustrasi:MARTIN DIMA

3

PEN DANAAN AKSI-AKSI PERUBAHAN IKLIM

UNTUK PERKOTAAN DI I N D ONESIA

Studi Kota Kupang

KUPANG

4

Kota memiliki daya tarik bagi orang-orang untuk datang beker-ja dan tinggal untuk mengakses berbagai fasilitas publik yang lebih baik seperti sekolah, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan tinggi, dan juga kesempatan eko-nomi. Kota-kota di ASEAN tumbuh dengan total populasi lebih dari 630 juta orang di tahun 2015, dan akan terus tumbuh hingga 660 juta penduduk di tahun 2020, sampai 720 juta orang di tahun 20301.

KOTADANPERUBAHANIKLIM

1

5

Tantangan meningkatnya populasi membuat kota menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya, memastikan layanan publik tersedia secara cukup dan berkualitas, sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang untuk ber-bagai kebutuhan. Urbanisasi dan perubahan iklim memiliki hubungan yang tidak ter-pisahkan. Urbanisasi membuat ke-butuhan energi meningkat sehingga peran kota sebagai sumber emisi gas rumah kaca semakin relevan. Perubah-

an iklim juga mengancam infrastruk-tur perkotaan seperti jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan sebagainya. Ancaman lain, seperti kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrim meningkat-kan resiko bencana iklim seperti banjir dan kekeringan yang mengancam ke-hidupan dan aktivitas warga kota. Kajian yang dilakukan oleh IESR dan Perkumpulan Pikul, bersama dengan Germanwatch tentang potensi pendanaan perubahan iklim di tingkat kota, mengambil lokasi di kota Ku-pang, NTT.

K O TA N E G A R AP O P U L A S I D A L A MJ U TA P E N D U D U K ( 2 0 1 5 )

Manila

Jakarta

Bangkok

Ho Chi Minh

Kuala Lumpur

Singapura

Yangon

Filipina

Indonesia

Thailand

Vietnam

Malaysia

Singapura

Myanmar

12.9

10.3

9.3

7.3

6.8

5.6

4.8

Sumber: ASEAN up2

1 Population growth and rural exodus in Southeast Asia, diambil dari http://aseanup.com/inforgraphic-top-cities-urbanization-asean2 Largest and fastest growing cities in ASEAN, diambil dari http://aseanup.com/infographic-top-cities-urbanization-asean

Tabel 1. Populasi di beberapa kota di negara-negara ASEAN (2015)

6

Angin kencang Kerusakan bangunan dan infrastruktur pantai

B E N C A N A P E R U B A H A N I K L I M E F E K B I O – F I S I K

Kenaikan muka air laut Banjir di daerah pesisir

B E N C A N A I K L I M – D A M PA K P R I M E R D A N S E K U N D E R

Hujan takmenentu/kekeringan

• Tenggelamnyasumur-sumur

dan septik tank• Airmenggenang

tanpa drainase• Airterkontaminasi• Kerusakantanaman

PERUBAHAN IKLIM DI KOTA KUPANG: DAMPAK DAN SOLUSI

7

•Kerusakanekosistem pantai seperti bakau•Abrasidanhilangnya tanah pesisir•Kerusakansaranafisik dan properti di pesisir•kemiskinan

• Gangguanekonomipadapermukiman,pelabuhan, dan aktivitas pariwisata

• Gangguansistemjalanyangmenyebabkankerugian ekonomi

•Kerusakanusahadan rumah tangga karena kerugian ekonomi•Masyarakatpantai kehilangan rumah•Masyarakatkehilangan tempat•Penurunanhasil tangkapan nelayan

• Dampakpadaindustriperikanan dan pasar lokal• Meningkatnyabiayahidup

D A M PA K P R I M E R D A M PA K S E K U N D E R

• Penyakitkarenaair dan penyakit karena nyamuk

• Kerusakan properti dan infrastruktur• Seranganpanas

pada lansia• Penurunan

Persediaan makanan lokal• Penurunan ketersediaan air

• Penurunanhasilpanen• Penurunanketersediaan makanan lokal dan dampak

pada si miskin• Penurunanketersediaanair, meningkatkan harga air• Gangguanekonomi•Migrasipendatangbarudari

daerah pedesaan

3

3 Bencana perubahan iklim dan dampaknya terhadap

kota Kupang, Kota Kita & UNDP-SCDRR, 2015

8

Kupang akan menghadapi kenaikan kejadian cuaca ekstrim, seperti curah hujan yang lebih intens dengan peri-ode musim hujan yang lebih pendek (Faqih, D.J., dan Geru, 2015). Cuaca ekstrim ini mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Adapun musim hujan yang pendek mengakibatkan kekering-an pada sejumlah sumber mata air dan surutnya ketinggian air sumur. Hasil dari proyeksi iklim me-nyatakan bahwa kota Kupang akan mengalami musim kering ekstrim yang lebih sedikit, sebagaimana yang dialami oleh wilayah lain di Nusa Tenggara Timur. Namun, kejadian musim hujan ekstrim akan mening-kat frekuensinya, dari 20 tahun sekali menjadi 10 tahun sekali (Boer, Faqih, Perdinan & Situmorang, 2015). Menurut Kajian Kerentanan Peru-bahan Iklim kota Kupang, terdapat ancaman kejadian hidrometeorologi, berupa: angin kencang (badai), abrasi di wilayah pesisir, banjir, dan tanah longsor. Kajian ini juga menyatakan bahwa kota Kupang rentan terhadap bencana iklim slow-onset, seperti kekeringan. Kekeringan ini akan mengurangi ketersediaan air tawar, yang berdam-

pak pada akses penduduk kota pada air minum. Saat ini, terdapat 38% dari populasi kota Kupang yang dapat mengakses air melalui pipa air mi-num. Walau demikian, distribusi air yang ada saat ini dinilai tidak handal, karena masyarakat hanya dapat me-nikmati layanan air tersebut dua atau tiga hari dalam seminggu.

SOLUSI MITIGASI DAN ADAPTASI

DI KOTA KUPANG

K upang memiliki dua sumber emisi gas rumah kaca: peng-gunaan energi (termasuk

transportasi dan listrik) dan limbah sampah kota. Konsumsi energi di kota Kupang meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batubara dan minyak die-sel. Kebutuhan listrik di Kupang dan sekitarnya, mencapai 55 MW.

55MW

9

Sampah kota Kupang juga menjadi sumber gas rumah kaca, di mana kota Kupang masih menggunakan sistem open dumping di tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Volume sampah domestik kota Kupang mencapai 382 m3/hari, tetapi hanya 268 m3/hari sampah domestik yang terangkut dan dibuang ke TPA. Terdapat beberapa aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di kota Kupang:

Kegiatan Mitigasi: pengunaan kom-por biomassa yang hemat energi, penggunaan biogas digester sebagai pengganti minyak tanah, portable solar-powered water desalinator, so-lar home system (SHS), pengolahan sampah melalui kegiatan 3R dan bank sampah, penggantian lampu hemat energi pada lampu penerang-an jalan dan pemasangan on-grid metering, perluasan ruang terbuka hijau, dan monitoring kualitas udara dari pencemaran kendaraan bermo-tor. Kegiatan-kegiatan ini dapat dila-kukan bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta dan kelompok masyarakat sipil. Kegiatan adaptasi: pengolahan sam-pah dengan reduce, reuse, recycle (3R), pengomposan, urban farming di tingkat rumah tangga, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan tanah longsor, rehabilitasi dan konser-vasi mangrove di pesisir, konservasi dan rehabilitasi daerah tangkapan air, pengendalian penggunaan air tanah melalui monitoring dan perijinan peng-gunaan air tanah, sistem distribusi air bersih di musim kering, tindakan pencegahan kebakaran, pemberda-yaan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi pesisir, pemetaan wilayah kebencanaan dan rencana kontingensi kebakaran, serta pemberdayaan ma-syarakat miskin. Kegiatan-kegiatan ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah kota dan aktor-aktor lainnya.

10

BIAYAUNTUKAKSI-AKSI PERUBAHANIKLIM

2

B iaya yang diperlukan untuk melakukan aksi-aksi per-ubahan iklim secara global

bervariarisi. Untuk aksi mitigasi, peningkatan biaya (incremental cost)yang diperlukan hingga tahun 2030 mencapai Rp 265–565 triliun per ta-hun. Untuk aksi adaptasi, biaya yang diperlukan diperkirakan akan menca-pai Rp 70–100 triliun per tahun di rentang waktu 2010–2050. Pelaksanaan aksi mitigasi RAN GRK sesuai dengan Perpres 61/2011 diperkirakan mencapai Rp 244 triliun sepanjang 2010-2020. aksi mitigasi RAN GRK

2010 – 2020

RP244 triliun

2030

RP265–565 triliun

aksi mitigasi

2010 – 2050

RP70–100 triliun

aksi adaptasi

11

S E K T O RA K S I - A K S I I N T I ( T R I L I U N R U P I A H )

A K S I - A K S I P E N D U K U N G( T R I L I U N R U P I A H )

Kehutanan dan gambut

Energi dan transportasi

Pertanian

Industri

Limbah

Lainnya

TOTAL

94,65

48,36

36,80

1,00

44,71

-

225,52

6.955,54

2.286,10

882,10

1.290,00

4.949,52

2,13

18,49

Sumber: BKF4

Tabel 3. Estimasi biaya untuk implementasi aksi adaptasi perubahan iklim yang tercantumdalam RAN API (2010-2020)

S E K T O R / S U B - S E K T O RD A N A YA N G D I P E R LU K A N( T R I L I U N R U P I A H )

1. Ketahanan ekonomi, termasuk ketahanan pangan dan kemandirian energi.

2. Ketahanan sistem kehidupan, termasuk kesehatan, permukiman, infrastruktur.

3. Ketahanan ekosistem.

4. Ketahanan daerah khusus, termasuk perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

5. Sistem pendukung.

TOTAL

176,60

193,76

428,12

40,29

1,53

840,31

Sumber: Bappenas5

4 Syurkani Ishak kasim, Ph.D. Climate Finance: Experience from Indonesia. Badan Kebi-

jakan fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Disampaikan melalui presentasi

tanggal 31 Maret 20165 Bappenas. Institusi Pendanaan dan Strategi Pendanaan Kegiatan Adaptasi Perubahan

Iklim di Indonesia. Disampaikan pada FGD IESR tanggal 26 Juli 2013

Tabel 2. Estimasi biaya untuk implementasi aksi mitigasi perubahan iklim dalamRAN GRK (2010–2020)

12

RAGAM PENDANAAN IKLIM

3

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

DI TINGKAT INTERNASIONAL

Pendanaan perubahan iklim tersedia di tiga level: internasional, nasional, dan lokal. Pendanaan perubahan iklim di tingkat internasional misal-nya adalah Global Environmental Facility (GEF), Green Climate Fund (GCF), dan Adaptation Fund (AF). GEF dapat mendanai melalui be-berapa skema: (i) Full-sized project, dengan nilai investasi lebih dari USD 2 juta, yang dapat diakses oleh Peme-rintah dan Kelompok Masyarakat Si-pil; (ii) Medium-sized project, dengan nilai investasi kurang dari USD 2 juta, dapat diakses oleh Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil; (iii) Untuk kegiatan-kegiatan yang bersi-fat ‘enabling’; (iv) Kegiatan-kegiatan dengan pendekatan programatik; dan (v) Melalui Small Grants Program dengan investasi maksimum senilai USD 50.000.

Green Climate Fund (GCF) saat ini merupakan pendanaan perubahan iklim dengan jumlah dana terbesar di antara pendanaan internasional lain-nya. GCF beroperasi melalui dua jen-dela kegiatan: (i) kegiatan-kegiatan pengurangan emisi (mitigasi perubah-an iklim) dan (ii) aktivitas-aktivitas yang meningkatkan ketahanan (adap-tasi perubahan iklim). GCF memiliki lima kerangka investasi yang menga-komodasi delapan area hasil (results area). Kerangka investasi dan area hasil inilah yang merupakan panduan bagi GCF untuk menyalurkan dananya. Dana GCF ini hanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga yang terakredi-tasi terhadap GCF, baik melalui direct access maupun international access.

$

13

Health,food and

watersecurity

Increasedresilience

of

Livelihoodsof people andcommunities

Ecosystemsand

ecosystemservices

Infrastructureand built

environment

Energygenerationand access

Reducedemissions

from

Transport

Forestand

land use

Buildings,cities,

industriesand

appliances

Climate-compatible cities

Sustainablelow-emission climate-resilient agriculture

Scaling up finance for forest and climate change

Enhancingresilience in small island developing States (SIDs)

Transforming energy generation and access

Sumber: Green Climate FundGambar 1: Kerangka investasi dan area hasil dari GCF’.

14

Gambar 2: Pendanaan melalui anggaran pemerintah pusat 6

6 Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Instrumen Pendanaan di Indonesia untuk Perubahan Iklim. Disam-paikan pada FGD IESR tanggal 18 Agustus 2015.

Adaptation Fund (AF) merupakan pendanaan internasional yang dikhu-suskan untuk aksi-aksi adaptasi perubahan iklim, yang bersifat hibah. Walau demikian, hanya lembaga-lem-baga yang terakreditasi pada Adap-tation Fund yang dapat mengakses dana tersebut.

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

DI TINGKAT NASIONAL

Pendanaan perubahan iklim di ting-kat nasional dapat terbagi menjadi tiga sumber: pendanaan yang ber-dasarkan anggaran pemerintah pusat, melalui dana perwalian (trust fund), atau melalui institusi pendanaan se-perti PT SMI.

Pendapatan hibah

Penerimaandalamdan

luar negeri

Pencatatandalam APBN

InstrumenPendanaan

Sumber Dana

BelanjaK/L

Penerusan hibah

Penerusanpinjaman

Tranfer ke daerah

Kewenanganpemerintah

pusat

Dana sektoral

Dana dekonsentrasi

Danatugas pembantuan

Pinjaman

Pajak

Penerimaan NegaraBukan Pajak

Penerimaan dalamnegeri lainnya

Urusanpemerintah

daerah

Dana perwalian

Hibah dariluar negeri

Hibah daerah

DAK PE

Dana insentif kinerja

PenentuanAlokasi

15

PENDANAAN MELALUI INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

Sumber: ICCTF

Fund Transfer

Agreement Register /

Open Account

ICCTF(BAPPENAS)

Implementing CSO / University / Private*

Beneficiaries:LocalGovt

Beneficiaries:Line

Ministries

Beneficiaries:Local

Community

Ministryof

FinanceDONORS

BANK MANDIRI(Fund Manager)

Gambar 3: Skema pendanaan perubahan iklim melalui ICCTF

16

7 PT SMI. Pendanaan Perubahan Iklim untuk Perkotaan. Disampaikan pada FGD IESRtanggal 18 Juli 2016

Gambar 4: Upaya PT SMI untuk meningkatkan kelayakan Pemda dan proyek infrastruktur

di daerah (Urban Development) 7

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

PEMBIAYAAN KEPADA PEMDA (financial closing)

PEMBIAYAAN KEPADA PEMDAPembiayaan secara langsung kepada Pemda berda-sarkan proyek infrastruktur prioritas di daerah

PENDANAAN MELALUI PT SMI

PENINGKATAN CREDIT WORTHINESS PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH

PELAYANAN UNTUKPENGEMBANGANINFRASTRUKTURDAERAH

Bantuan teknis dan dukungan kepada Pemda untuk meningkatkan kemampuan / kapasitas dan kesiapan proyek-proyek termasuk:• Pelatihan• Capacity building• Pemilihandanprioritasproyek• Penyusunanmodalitaspembiayaan

• DukungankepadaPemdadalampenyusunanrencana investasi/pembiayaan proyek

• DalamhalproyekKPS,memberikandukung-an dalam penyiapan proyek dan pendam-pingan pada proses pelelangan investasi

PENDAMPINGANUNTUK PERCEPATANPEMBANGUNANINFRASTRUKTUR DAERAH

17

8 PT SMI. Pendanaan Perubahan Iklim untuk Perkotaan. Disampaikan pada FGD IESRtanggal 18 Juli 2016

Gambar 5: Bentuk kerja sama PT SMI dengan lembaga internasional dalam melakukan

pembiayaan dan pengembangan proyek 8

Refund/Donor

PTSMI

Structurethe project& manageTA Grant

TrainingCoordinator

Loan

PTSMI

PTSMI

Special/Esc. Account

REProjects

Assign forfund manager

Funddisbursement

Fund management

Fund

Loan/GrantLoanrevolving

Loan/TALoanrepayment

Co-financing

Refund/Donor

Refund/Donor

Loanrepayment

Loanrepayment

REProjects

REProjects

CO-FINANCINGMODEL

INTERMEDIARYFUND

MANAGEMENTCAPACITYBUILDING

18

Tabel 4: Pajak dan retribusi daerah kota Kupang

PA J A K D A N R E T R I B U S I D A E R A H E S T I M A S I B I AYA

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Pajak Properti

Pajak Air Tanah

Pajak Bahan Galian Golongan C (pasir, batu, dan kerikil)

Total Retribusi (layanan parkir, pelayanan sampah/kebersihan, pengujian kendaraan bermotor, penyedotan kakus, dan lain-lain)

Pajak Penerangan Jalan

Rp. 6.5 milyar (2016)

Rp. 120 juta (2016)

Rp. 915 juta (2016)

Rp. 7,522 juta (2015)

Rp. 18 milyar/tahun

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DI TINGKAT LOKAL

APBN (70%)

PAD (27%)

APBD

KelompokMasyarakat

Sipil

Koperasi

Swadaya

Swasta

CSR

Kredit bank

LainnyaTechnical AssistanceCrowd Funding

PEMBIAYAANAKSI-AKSI

PERUBAHANIKLIM

DI KOTAKUPANG

Gambar 6: Potensi sumber pendanaan perubahan iklim di kota Kupang

19

CELAHPENDANAAN PERUBAHAN IKLIM DIINDONESIA

4

TATA KELOLA

Tata kelola di tingkat kota, dapat di-pastikan jika ada koordinasi yang kuat dari intermediaries untuk menya-lurkan pendanaan kepada kegiatan-kegiatan yang tepat, yang idealnya mendukung implementasi dari peren-canaan pembangunan yang rendah karbon dan tahan terhadap dampak perubahan iklim, yang disusun oleh pemerintah daerah. Untuk dapat memastikan hal ini, pemerintah daerah dapat menetapkan suatu badan yang memiliki kapasitas untuk mengelola dana, bisa dijadi-kan sebagai pilihan. Walau demikian, badan ini juga harus diberikan man-dat dan juga butuh untuk memiliki kapasitas untuk mengelola dan meng-koordinasikan investasi perubahan iklim di area tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Melalui pengaturan institusi dan sistem penganggaran dan perenca-naan yang digunakan untuk perenca-naan pembangunan yang reguler;

2. Memiliki dana perwalian.

Terdapat dua pilihan untuk mela-kukan hal ini:1. Mengarusutamakan perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat memastikan adanya pendanaan di tingkat lokal. Mengarusutamakan perubahan iklim di dalam perencanaan pembangunan dae-rah dapat dilakukan dengan cara me-nyusun perencanaan berdasarkan data ilmiah terkait dengan potensi dampak perubahan iklim yang akan terjadi 5, 10, atau 25 tahun yang akan datang;

2. Pendanaan akan dilakukan me-lalui anggaran non-pembangunan atau sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin.

KECUKUPAN

Walaupun pendanaan perubahan iklim memiliki banyak sumber, namun yang harus ditanyakan adalah apakah dana tersebut cukup untuk membantu suatu wilayah untuk bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, atau berkontribusi pada pembangun-an yang rendah karbon. Pemerintah Kota Kupang melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Pe-nyehatan Lingkungan telah menghi-tung estimasi kebutuhan pendanaan yang diperlukan kota Kupang untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi di kota Kupang hingga tahun 2020.

20

120

100

80

60

40

20

0

Milya

r R

upia

h

2015 2016 2017 2018 2019Tahun

Drainase Sampah Pengelolaan air limbah

K E B U T U H A N P E N D A N A A N U N T U K S A N I TA S I D I K O TA K U PA N G

Kesenjangan pendanaan Kebutuhan pendanaan Pendanaan yang tersedia (APBD)

C E L A H P E N D A N A A N S A N I TA S I U N T U K K O TA K U PA N G

Milya

r R

upia

h

2015 2016 2017 2018 2019

Tahun

120

100

80

60

40

20

0

-20

Gambar 7: Kebutuhan pendanaan untuk sanitasi di Kota Kupang

Gambar 8: Celah pendanaan sanitasi untuk kota Kupang

21

EFEKTIVITAS

Efektivitas pendanaan perubahan iklim dapat dilakukan melalui ke-bijakan perubahan iklim di tingkat perkotaan dan juga tingkat sektoral yang akan dilakukan di perkotaan. Di tingkat kota, Pemerintah Kota perlu memiliki kerangka yang mengintegrasikan perubahan iklim di dalam perencanaan pemba-ngunan jangka menengah, dimana batasan administratif dikenal, dan memiliki regulasi pendukung un-tuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi pada pembangunan Kota. Adanya kajian kerentanan dan ren-cana aksi kota untuk perubahan iklim akan mempermudah integrasi perubahan iklim dalam perenca-naan pembangunan daerah.

22

bangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan beremisi rendah namun memiliki ketahanan kehidupan. Proposal tersebut harus disusun berdasar-kan kebutuhan daerah.

2. Untuk mengakses pendanaan di tingkat internasional, entitas yang mengakses harus memiliki fiduciary standard dan environ-mental and social safeguards yang robust sebagai bagian dari keleng-kapan (modalities) institusi, dapat ditetapkan.

ALOKASI PENDANAAN

PERUBAHAN IKLIM

Mengalokasikan pendanaan perubah-an iklim erat hubungannya dengan memiliki definisi yang jelas menge-nai pendanaan perubahan iklim, khususnya di tingkat perkotaan. Hal ini akan membantu kota dalam me-milah mana pendanaan yang diper-untukkan bagi perubahan iklim dan mana pendanaan yang bukan untuk perubahan iklim. Pendanaan perubahan iklim juga ti-dak terbatas oleh pendanaan yang dise-diakan atau digunakan oleh pemerintah pusat saja, namun juga oleh aktor-aktor lain seperti kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah, akademisi, dan juga pendanaan dari pihak swasta. Beberapa kebutuhan pendanaan yang teridentifikasi di kota Kupang

MENGATASICELAHPENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

5

AKSES DAN MOBILISASI

PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

Terdapat berbagai sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan perubahan iklim di tingkat lokal, salah satunya adalah program-program yang di-wajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pun perusa-haan-perusahaan lainnya, dalam ben-tuk Corporate Social Responsibility (CSR). Walau demikian, belum ada regulasi yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga ha-rus memobilisasi dana CSR. Walau demikian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dana, sebelum dapat meng-akses dana tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah:1. Proposal program / kegiatan yang

dapat diimplementasikan dan da-pat mendukung pencapaian pem-

23

adalah pendanaan-pendanaan untuk perubahan iklim serta peningkatan kapasitas, terutama dalam penyusun-an studi kelayakan (feasibility study) dan juga kajian kerentaan (vulnerabil-ity assessment).

PELAPORAN DAN PENGUKURAN

DAMPAK PENDANAAN

PERUBAHAN IKLIM

Untuk melakukan pelaporan dan peng-ukuran dampak pendanaan perubah-an iklim, perlu dikembangkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem MRV (Monitoring, Reporting and Verify-ing). MRV dapat disusun jika terdapat definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pendanaan perubah-an iklim, serta mengenai jenis-jenis kegiatan yang dapat didanai dengan pendanaan perubahan iklim. Perlu juga

disepakati, sumber-sumber mana saja yang dapat menyalurkan pendanaan perubahan iklim. Misalnya, perlu ada kesepakatan apakah pendanaan dari CSR atau Kelompok Masyarakat Sipil untuk kegiatan-kegiatan perubahan iklim, dapat disebut sebagai penda-naan perubahan iklim. Atau, penda-naan perubahan iklim hanya diba-tasi pendanaan yang bersumber dari pemerintah saja. Karakteristik MRV yang diharapkan muncul adalah saat terdapat kejelasan mengenai definisi, serta memuat informasi seperti jenis kegiatan, sumber pendanaan, dan siapa yang melakukan implemen-tasi kegiatan tersebut. Sistem ini dapat dibangun di nasional sebagai kerangka, namun, pemerintah kota juga harus melakukannya dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi kota.

$

24

REKOMENDASI

KAJIAN

PENDANAAN

PERUBAHAN

IKLIM UNTUK

KOTA KUPANG

6

Kajian ini memberikan rekomendasi untuk mendirikan sebuah institusi pendanaan yang mengelola dana perwalian (trust fund), di mana se-luruh potensi pendanaan perubahan iklim yang ada di tingkat kota Kupang akan bermuara. Institusi inilah yang nantinya akan mengelola dana yang masuk, mengalokasikannya, serta melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi terhadap penggunaan dana tersebut.

$

25

Gambar 10: Cara Kupang Climate Change Trust Fund akan mendukung pendanaan perubahan iklim untuk perkotaan

Project ProposalBankable Project

Proposal

DAK APBD APBN Bank

Rev

olvi

ng F

und

FSStudy/Pre FS Detail FS

TECHNICAL ASSISTANCE FACILITY

KUPANG CLIMATE CHANGE TRUST FUND

Adaptation/ResilienceWindow (30%)

Mitigation Window(40%)

Project Development(30%)

Sm

all

Gra

nt

Cap

acit

yB

uild

ing

Sm

all

Gra

nt

Cap

acit

yB

uild

ing

Sm

all

Gra

nt

Small scale renewable electricity, Clean cooking fuel & technology, Energy

efficiency, Urban land use, waste management

Pre-FS, FS,Technical studies

NGO Community Private LGUs

Gambar 9: Usulan kegiatan yang dapat dibiayai oleh Kupang Climate Change Trust Fund

Increase local resiliency on CC, CC adaptation

on food & water, Climate related disaster prevention

26

Kajian ini merupakan bagian dari studi yang dilakukan di tiga negara, Filipina, India, dan Indonesia, dengan judul “Exploring Innovative Ways of Financing for Climate Compatible Development in Asian Cities”. Kajian di kota Kupang merupakan hasil kerja sama antara IESR dan Perkumpulan Pikul, yang berbasis di kota Kupang.

27

28

Institute for Essential Services Reform(IESR)

Mampang Prapatan VIII.Komplek Bappenas No R-13Jakarta, 12790, IndonesiaTel. +62-21-7992945Fax +62-21-7996160Facebook: IESR IndonesiaTwitter: @IESRe-mail: iesr@iesr.or.idwebsite: www.iesr.or.id