Review Jurnal Sosial Dan Kebijakan Sosial Perkotaan

5/12/2018 Review Jurnal Sosial Dan Kebijakan Sosial Perkotaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/review-jurnal-sosial-dan-kebijakan-sosial-perkotaan 1/14

1

Pengantar

Dalam bab empat akan dijelaskan mengenai kebijakan sosial yang sekiranya bisa

dit erapkan unt uk mengatasi masalah-masalah perkotaan, khususnya masalah yang ber-

kaitan dengan kemiskinan di daerah perkotaan. Bab ini akan t erdiri atas empat sub-bab

utama; yakni bagian pertama dari bab ini membahas mengenai konsep-konsep yang

sering digunakan dalam kajian perkotaan, bagian kedua akan membahas mengenai area

kebijakan perkotaan yang secara historis dikaitkan dengan pembangunan perkotaan,

akses ke t empat penampungan serta pelayanan dasar. Bagian ket iga membahas t entang

kehidupan perkotaan, yang meliput i pekerjaan di sector apa saja yang bisa dijangkau

oleh penduduk perkotaan, di mana pengert ian secara luas adalah langkah-langkah apa

saja yang bisa dit empuh penduduk kota unt uk bertahan hidup. Bab t erakhir membahas

t entang tantangan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan perkotaan dan mene-

rapkan kebijakan social perkotaan, di mana pada akhirnya akan bisa ditarik kesimpulan,

kebijakan apa saja yang bisa berhasil jika sekiranya dit erapkan dalam berbagai Negara

secara luas.

Tumbuhnya Kemiskinan di Perkotaan

Kemiskinan di Negara-negara berkembang merupakan fenomena yang umum-

nya t erjadi di Negara berkembang. Meskipun sebenarnya ada hubungan yang relat ive

kuat antara kemiskinan di pedesaan dan kemiskinan di perkotaan, namun kemiskinan

di perkotaan lebih mendapat perhat ian dalam agenda kebijakan int ernasional social.

Penyebab t umbuhnya kemiskinan perkotaan yang pada umumnya t erjadi secara spora-

dis dit engarai adalah akibat dari adanya pembangunan pusat-pusat indust ri yang ber-

kembang pesat di perkotaan. Akibat dari it u adalah berpindahnya sekelompok orang

mendekat i sarana-sarana indust ri t ersebut. Efek dari berpindahnya sekelompok orang

t ersebut akan memunculkan suat u komunitas masyarakat miskin kota. Kebijakan unt uk

mengatasi kemiskinan di perkotaan seringkali t idak berdasarkan pada pemahaman

t entang karakt erist ik kemiskinan social di perkotaan dan proses yang menyertai kemis-

kinan perkotaan, yakni adanya suat u eksklusi social. Dalam keadaan sepert i ini, maka

komitmen pemerintah unt uk mengentaskan kemiskinan di perkotaan sedang diuji. Cara

t erbaik salah sat unya adalah dengan membidik penduduk miskin kota yang sebenarnya

t elah mempunyai modal, yakni modal social. Dengan memberikan modal kepada pen-

Kebijakan Sosial dalam Pembangunan Perkotaan

Chapter 4 Social Policy and Urban Development Jo Beall

Review Buku : Social Policy f or Development

Anthony Hall and James Midgley

Nama : Nindita Farah Sasmaya

NIM : 117120100111002Mata Kuliah : Kebijakan Sosial dan Pembangunan

Dosen Pengampu : Dr. Mardiyono, MA



2

duduk miskin unt uk membuka usaha, maka peluang pemerintah unt uk mengentaskan

kemiskinan bisa berjalan secara opt imal.

Konteks Kemiskinan Perkotaan

Krit eria mengenai kemiskinan merupakan suat u hal pent ing yang harus dit etap-

kan sebelum membuat kebijakan sosial yang bert ujuan unt uk membidik masyarakat miskin kota. Krit eria t ersebut t erdiri atas dua bagian utama, yakni krit eria kemiskinan

secara kuant itat if menyangkut populasi atau jumlah warga miskin perkotaan, dan

krit eria kualitat if ; yait u standar atau paramet er yang dijadikan patokan unt uk menilai

gaya hidup perkotaan, apakah suat u keluarga dikatakan miskin atau t idak. Meskipun

kebijakan ini berlaku umum, namun ada beberapa kelemahan yang sering dit emukan

dalam penent uan kritaria kemiskinan perkotaan, antara lain crit eria yang berlaku seca-

ra numeric ini sangat bervariasi antar Negara sehingga sulit unt uk menetapkan perban-

dingan secara int ernasional. Kedua, adanya klasifikasi batas perkotaan yang t erkadang

t idak jelas, apakah suat u wilayah t ersebut sudah masuk ke wilayah perkotaan, atau ha-

nya wilayah hinterland atau daerah pinggiran kota.

Urbanisasi dan Pertumbuhan Perkotaan

Davis (1965) berpendapat bahwa crit eria demografis unt uk penduduk perkota-

an adalah minimal 20.000 jiwa; sedangkan 100.000 jiwa digunakan unt uk menyebut

suat u wilayah dikatakan sebagai kota. Davis juga berpendapat bahwa urbanisasi dapat

didefinisikan sebagai proses dan mengukur. Urbanisasi sebagai suat u proses mempu-

nya pengert ian pelibatan pert umbuhan absolut e jumlah orang yang t inggal di daerah

perkotaan; sedangkan urbanisasi dalam kont eks mengukur adalah dilihat dari segi

proporsi dari populasi nasional para penduduk yang t inggal di perkotaan.

Ada beberapa gambaran umum yang bisa diperoleh dengan berf okus pada t iga stat ist ic kunci, pertama, penduduk perkotaan merupakan jumlah orang yang t inggal di

daerah perkotaan dan dinyatakan secara absolut e. Kedua, proporsi penduduk yang

hidup total di perkotaan dinyatakan secara presentase, dan yang ket iga adalah jumlah

orang yang t inggal di perkotaan secara mutlak.

Berdasarkan st udi yang dilakukan di Beijing China, maka dapat ditarik kesim-

pulan bahwa pert umbuhan perkotaan sangat bergant ung pada bertambahnya kualitas

sumber daya alam yang t erdapat di perkotaan, di mana sumber daya ala mini mampu

menunjang proses produksi.

Urbanisasi merupakan suat u proses mobilitas sosial yang menimbulkan dampak

kemiskinan perkotaan. Keinginan sekelompok orang unt uk mendekat i sarana indust riini akan menimbulkan pola-pola pemukiman perkotaan yang padat namun kumuh.

Kecenderungan urbanisasi ke daerah perkotaan akan menjadikan kawasan yang

dit inggalkan mengalami ket erbelakangan, sedangkan daerah yang dit uju sebagai t empat

t ujuan urbanisasi akan menjadi daerah yang t ingkat kepadatannya t inggi. Bisa dit ebak,

kepadatan penduduk yang t inggi akan membuat masalah lebih lanjut, misalnya krimi-

nalitas, konf lik lahan, dan t idak bisa meratanya pembangunan yang t ent unya akan lebih



3

mengakomodasi kepent ingan masyarakat perkotaan. Hal ini menjadikan masalah jang-

ka panjang, yait u t idak meratanya pembangunan dalam suat u negara.

Kota Megapolitan

Kota-kota t erbesar di dunia secara historis menunjukkan bahwa kota ini meru-

pakan kota yang mempunyai indust ry dalam skala besar. Berry (1976) melihat suat ufenomena bahwa suat u kota yang megapolitan yang ada di dunia akan mencapai suat u

t it ik di mana mereka akan berhent i unt uk menambah populasi jumlah penduduk kota-

nya atau bahkan mengalami penurunan dalam jumlah penduduk kota, sepert i yang

t erjadi di kota Tokyo. Adapun konsep kota megapolitan mengandung pengert ian

t entang suat u kota yang mempunyai kepadatan penduduk sangat t inggi, dan cenderung

t idak masuk akal jika dibandingkan antara rasio luas wilayah dan penduduk yang men-

diami wilayah t ersebut. Kota megapolitan mempunyai kepadatan sangat t inggi, dan

mempunyai masalah perkotaan yang mengikut inya. Kota megapolitan pada umumnya

berada di negara-negara dunia ket iga serta merupakan kota yang menjadi pusat

indust ri. Data menunjukkan bahwa Tokyo t etap menjadi kota megapolitan di dunia sejak 1995 sampai dengan 2015. Sedangkan kota-kota di India yang menjadi pusat

indust ri t eknologi misalnya Mumbai dan Kalkutta diperkirakan menjadi kota megapo-

litan baru di masa yang akan datang.

Memahami Kemiskinan Perkotaan

Pada tahun 1950, ada suat u pendapat dari Roostow (1960) yang meyakini bah-

wa kemiskinan di perkotaan merupakan suat u hal yang hanya bersif at t emporer. Deng-

an kata lain, ket ika suat u Negara lepas landas, kemiskinan t ersebut akan menghilang

dengan sendirinya. Pendapat ini mengalami sanggahan, karena t ernyata ada suat u go-

longan yang dimarjinalisasi dalam perkotaan. Lewis (1966) menyatakan bahwa kelom-pok marjinal ini memang melanggengkan budaya kemiskinan.

Perubahan ekonomi dunia yang bersif at f lukt uat if kemudian menambah beban

kota-kota di Negara berkembang. Pemerintah dari kota di Negara-negara berkembang

t ersebut kemudian membent uk kebijakan yang bersif at meringankan beban Negara

dalam menghadapi hantaman ekonomi global. Akibatnya, sif at dari penduduk perkotaan

yang t erint egrasi dalam syst em ekonomi secara t unai membuat banyak penduduk

perkotaan menderita akibat dari kebijakan pemerintah kota t ersebut. Kebijakan penca-

butan subsidi bahan bakar misalnya, membuat banyak indust ry kecil t ut up, sehingga

pe-kerjanya menganggur. Mereka yang pengangguran dan sebelumnya berasal dari

desa ini mendapat pengabaian dari pemerintah kota, di mana mereka kemudian dianggap sebagai kelompok marginal perkotaan.

Kemiskinan di perkotaan pada umumnya selalu melibatkan fenomena eksklusi

sosial, yakni pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah pada sekelompok golongan

yang sebenarnya harus dibant u; karena mereka sama sekali minim akses t erhadap

produk-produk pembangunan. Sebagai contoh adalah para pekerja urban yang

berpindah dari desa ke kota unt uk menjadi buruh-buruh di bidang indust ri, maka

seharusnya ada perhat ian t erhadap kelangsungan hidup kaum buruh ini. Akan t etapi,



4

pada prakt eknya kaum buruh yang berasal dari desa ini dianggap tak lebih sebagai

sampah perkotaan. Akibatnya, t erjadilah eksklusi yang dilakukan pemerintah kota

t erhadap mereka. Misalnya, perempuan pekerja t idak diberi akses t erhadap layanan

kesehatan karena t idak mampu membayar, anak-anak t idak diperbolehkan unt uk

bersekolah di sekolah-sekolah perkotaan, dan lainnya. Akibatnya t erjadilah kemiskinan

st rukt ural dalam keluarga t ersebut yang t idak memungkinkan mereka melakukan mobilitas, karena unt uk meningkatkan taraf hidup saja mereka dit ut up aksesnya.

Ada beberapa lit erat ure yang menyebutkan bahwa kaum marjinal perkotaan

sering ditandai dengan cirri fisik; yakni buruknya t empat t inggal, rumah t empat t inggal

yang t idak layak, serta pendapatan keluarga yang tak menent u mengakibatkan anggota

keluarga t ersebut kerap mengalami kelaparan (Pryer and Cook, 1988). Sedangkan Nick

Devas (2001) seorang Sosiolog dan Ekonom berkebangsaaan India menyatakan bahwa

dalam suat u st udi di perkotaan Mumbai, maka kaum miskin di Mumbai kerapkali

dipaksa unt uk membayar biaya lebih t inggi sewa suat u wilayah dibandingkan dengan

kaum yang berasal dari st rata lebih t inggi; meskipun wilayah yang meraka sewa sebe-

narnya sama. Hal ini berkaitan dengan posisi marjinalitas kaum miskin, dimana mereka kurang sekali mendapat akses perlindungan atau jaminan keamanan dari pihak polisi,

sehingga mereka harus menerima ket idakadilan t ersebut.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan unt uk memahami kemiskinan, maka

ada dua pendekatan int i yang sering digunakan unt uk memahami masalah kemiskinan

di perkotaan. Pendekatan pertama merupakan pen-dekatan yang berasal dari dalam

individu, yang menyangkut t entang kondisi int ernal dari dalam individu karena t idak

mampu menghindari kemiskinan. Pemahaman kemiskinan dengan pendekatan sepert i

ini sering digunakan dalam t eori-t eori modernisasi; di mana antara lain sering

dikatakan sebagai:

y Kemiskinan patologis atau kemiskinan yang diakibatkan oleh perilaku, pilihan hidup f atalist ik, dan t idak adanya kemampuan dari si miskin su-paya bisa bangkit dari

kemiskinan it u sendiri

y Kemiskinan nat ural, atau kemiskinan yang disebabkan oleh pendidikan keluarga;

y Kemiskinan kult ural atau kemiskinan yang disebabkan karena budaya dan

kehidupan mereka sehari-hari yang mendukung gaya hidup miskin.

Pendekatan kemiskinan yang kedua, sering digunakan dalam t eori ber-basis

Marxis. Pendekatan ini memahami bahwa kemiskinan banyak disebab-kan oleh f aktor

ekst ernal, atau akibat dan aksi yang disebabkan oleh orang lain. Kemiskinan dalam

pendekatan ini bisa dibagi menjadi t iga bagian besar, yakni

y Kemiskinan agensi : merupakan kemiskinan yang disebabkan karena aksi kelompok atau individu yang sengaja memiskinkan individu yang lain.

y Kemiskinan st rukt ural : menyatakan bahwa penyebab kemiskinan meru-pakan hasil

dari st rukt ur sosial

y Kemiskinan akibat eksklusi sosial atau kemiskinan yang menyatakan bahwa

kemiskinan t erhadap suat u golongan memang sengaja dimiskin-kan oleh sist em.

Dari pemahaman t erhadap kemiskinan di atas, hanya kemiskinan akibat eksklusi sosial

yang t idak memungkinkan adanya mobilitas stat us. Salah sat u isu hangat mengenai



5

eksklusi sosial secara t erbuka adalah apa yang menimpa pada komunitas Dalit di India.

Dalit adalah suat u golongan yang dianggap bukan merupakan bagian dari sist em kasta

di India, sehingga kedudukan mereka lebih rendah daripada kasta Sudra. Hal ini

disebabkan karena para Brahmin (Kasta t ert inggi di India) menganggap bahwa menjadi

manusia Dalit merupakan suat u karma yang t imbul di masa lalu karena para kaum Dalit

dipercaya berasal dari ket urunan dari para raksasa yang berbuat kejahatan di masa lampau, dan unt uk mencapai nirwana kelak, maka mereka harus dihukum seberat-

beratnya di dunia. Sebagai konsekuensinya, maka kaum Dalit harus mengambil air dari

mata air yang t erpisah dari yang digunakan oleh anggota masyarakat lainnya. Mereka

bisa dihukum berat jika berani mengangkat kepala, memakai nama-nama khas dari

kasta lain, serta berani menikah dengan kasta lain. Mereka juga harus menempat i

t empat duduk di bus yang memang disediakan unt uk kelompok Dalit, di mana t empat

duduk t ersebut dipisahkan dengan kasta lainnya. Kelompok Dalit sering menjadi korban

dari banyak t indak kekerasan di India, t erutama pemerkosaan, pengambilan paksa

organ t ubuh, penyiksaan, dan kasus amputasi paksa pada anak-anak Dalit; di mana

sesudahnya anak-anak Dalit ini dipaksa unt uk mengemis. Kekerasan ini sebenar-nya merupakan kekerasan yang nyata dan sering t erjadi, namun polisi enggan mencatat dan

mengurusi kasus-kasus yang menimpa kaum Dalit karena bisa jadi polisi ikut t erlibat di

dalamnya.

Diskriminasi luar biasa t erhadap komunitas Dalit ini semakin banyak mendapat

dukungan dan perhat ian int ernasional mulai awal tahun 1990 dan menjadi isu hangat

dalam Konferensi Dunia di Durban, Afrika Selatan 2001 yang menentang diskriminasi

rasial, ras, dan xenophobia serta berbagai ket idak toleransian. Menurut Human Rights

Wat ch di New York, sedikitnya 100.000 kekejian, t ermasuk pembunuhan dan pemer-

kosaan t erjadi set iap tahun t erhadap warga kelompok Dalit. Komunitas Dalit mengalami

diskriminasi selama berabad-abad sebagai kelompok yang t idak bisa disent uh darisist em kasta Hindu di India.

Karakteristik Kemiskinan Perkotaan

Beall mengident ifikasi bahwa ada t iga masalah utama yang menjadi perhat ian

dalam kemiskinan perkotaan, yait u: sist em standar hidup layak, kemampuan unt uk

memperoleh lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, serta standar sanitasi

lingkungan t empat mereka t inggal.

Marjinalitas dan proses marjinalisasi pada mulanya berkembang di Amerika

Lat in antara tahun 1960-1970. Pendekatan st rukt uralis dan individualist ik digunakan

unt uk menjelaskan fenomena mengatasi problem baru kemiskinan di perkotaan sebagaikonsekuensi dari t erjadinya migrasi besar-besaran dari desa ke kota, dan perubahan

pent ing dalam st rukt ur produksinya. Menurut pendekatan st ruk-t uralis (berdasarkan

Teori eksploitasi Marxist ), marjinalitas adalah hasil dari kapitalisme. Sedangkan

pendekatan individualist ik f okus pada penyimpangan perilaku individu dan nilai dalam

masyarakat modern kota. Marjinalisasi juga diakibatkan oleh kurangnya part isipasi

polit ik.



6

Konsent rasi kekayaan, organisasi indust ri, dan meningkatnya kesenjangan

ekonomi dan sosial t elah menciptakan masyararakat dualist ik, yakni orang dengan

kekuatan ekonomi dan polit ik, serta orang yang ditolak karena kekurangannya (sepert i

kurangnya akses t erhadap pendapatan dan aset ). Sunkel (1973) berpendapat bahwa

akses t erbatas pada alat produksi serta diskriminasi (sosial, budaya, ras, dan polit ik)

merupakan dua hal penyebab utama marjinalisasi. Secara umum, maka ada dua t iekemiskinan, yakni kemiskinan yang menunjukkan penghasilan bulanan minimum yang

diperlukan unt uk memenuhi semua kebut uhan dasar individu dan garis kemiskinan

yang memungkinkan hanya pemenuhan kebut uhan dasar pangan individu. Dengan

demikian, maka ukuran kemiskinan dapat dilihat dari proporsi populasi yang berada di

bawah garis kemiskinan berpenghasilan 1 USD per hari. Dengan ukuran ini, maka

ket impangan pendapatan cukup parah t erjadi di negara berkembang; di mana hal ini

menyebabkan kemiskinan lebih parah t erjadi di desa daripada di kota.

Akar penyebab kesenjangan pendapatan semakin mengkhawat irkan dari wakt u

ke wakt u, bukan hanya karena f aktor ekonomi (upah rendah), namun juga st rukt ur

sosial, perbedaan etnis, t idak meratanya dist ribusi kepemilikan propert i dan kesenjangan pendidikan. Ket idak setaraan etnis dan rasial juga menjadi salah sat u

alasan perbedaan pendapatan. Keragaman etnis memicu pert umbuhan ekono-mi lebih

lambat dari kemiskinan dengan asumsi: adanya ket idak percayaan antar etnis yang

berbeda, diskriminasi layanan publik t erhadap etnis yang berbeda, etnis minoritas

cenderung lebih rendah mobilitasnya jika dibandingkan dengan kelompok sosial

lainnya, sehingga akses mereka t erbatas t erhadap peluang pendapatan, barang dan

pelayanan, kelompok etnis minoritas bisa jadi lebih menderita dari kebijakan ekonomi

dan diskriminasi sosial yang dirancang oleh pemerintah yang hanya mement ingkan

kepent ingan kelompok sosialnya.

Perumahan dan Fasilitas Dasar

Trend kebijakan sosial yang berkembang di luar negeri, selalu berupaya unt uk

membidik perumahan sebagai sarana unt uk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena

ada semacam apron, bahwa jika suat u kota mempunyai rumah t inggal layak unt uk f akir

miskin, maka kota t ersebut dikatakan sebagai kota yang berhasil mengentaskan

kemiskinan penduduknya. Selain it u, segala kehidupan yang berasal dari rumah;

menjadi semacam alasan, mengapa dalam kebijakan sosial program housing selalu

menjadi program yang diunggulkan dalam suat u kebijakan sosial. Alasan lannya, yakni

pemerintah di Negara-negara berkembang mempunyai ide kebijakan unt uk mengikut i

kebijakan di Negara-negara maju yang sangat memperhat ikan kondisi perumahan penduduknya, meliput i sanitasi, t ransportasi perkotaan, layanan kesehatanm dan juga

pendidikan. Dengan demikian, maka kebijakan perumahan sangat berkaitan dengan pe-

nanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Lingkaran Pengurangan Kemiskinan

Layanan perumahan dan kebut uhan dasar merupakan suat u hal yang paling

pent ing dalam kebijakan sosial unt uk kesejaht eraan. Rumah, yang merupakan sarana



7

t empat t inggal harus mempunyai t ingkat higienitas yang t inggi, karena dari rumah

dapat dilihat t ingkat kesehatan penduduk berasal. Bagi penduduk miskin, maka rumah

sehat juga mengunt ungkan. Karena, jika mereka jarang sakit, maka pengeluaran yang

digunakan unt uk perawatan kesehatan dapat dit ekan sekuat mungkin. Rumah juga bisa

digunakan unt uk t empat bekerja, sehingga suat u ekonomi pembangun kota bisa

berawal dari sat u rumah. Terakhir, alasan mengapa rumah menjadi sasaran kebijakan yang pent ing dalam pembangunan adalah, karena rumah merupakan t empat

kepemilikan pribadi, t empat membangun harga diri seseorang, t empat pendidikan

anak-anak sejak masih bayi, serta t empat membangun hubungan dan komunikasi yang

int im sesama anggotanya. Terdapat beberapa kecenderungan t empat t inggal yang

menjadi perhat ian Bealls, yait u rumah t inggal di kawasan perumahan muslim yang

memiliki kecenderungan unt uk memisahkan ruang t empat antara pria dan wanita.

Kemudian t empat t inggal di negara-negara Asia selatan yang masih menganut sist em

t inggal dengan keluarga bat ih (extended family ). Beberapa di antara mereka; t erutama

warga miskinnya memerlukan kebijakan housing karena t erkadang sanitasi perumahan

mereka yang t idak memadai bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman akibat sanitasi buruk, misalnya kolera.

Pada tahun 1991, di Peru pernah t erjadi epidemic kolera dimana wabah ini

melumpuhkan sector pariwisata dengan kerugian sat u milliard dollar. Satt erthwait e

(1997) memperkirakan bahwa pada tahun 1990 ada 600 juta orang di daerah

perkotaan sepert i di Amerika Lat in, Afrika dan Asia t inggal di perumahan yang t idak

mempunyai standar kesehatan yang memadai. Hal ini mengakibatkan sedikitnya 2,6

milliar penduduk kota meninggal akibat kontaminasi air (UNDP,1995). Daerah lainnya

juga t idak luput dari perhat ian Bealls, yakni daerah di negara-negara Asia dunia ket iga,

misalnya di kota Mumbai di India. Negara yang menganut sist em kasta ini mempunyai

t ingkat eksklusi sosial yang sangat t inggi, di mana dapat dilihat di komunitas Dalit. Sebagian besar dari mereka masih hidup di jalan. Hal inilah yang dirasakan oleh Bealls

sebagai golongan yang sangat membut uhkan f asilitas perumahan. Tak jauh berbeda

dengan Mumbai, India; maka di Hongkong t erdapat fenomena manusia perahu. Yait u

disamping apart emen yang menjulang t inggi, maka t erdapat beberapa golongan yang

t idak mempunyai rumah serta t erpaksa bert empat t inggal di perahu. Pemerintah set em-

pat menganggarkan rumah susun murah guna mengatasi masalah ini, namun apart e-

men ini berubah menjadi rumah susun kumuh. Kesenjangan juga t erjadi di Karachi

Pakistan, yakni 40 persen warga kota t inggal di perumahan kota dengan ukuran

2X3m²/keluarga. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa warga miskin perkotaan,

membayar lebih unt uk mendapatkan sarana dan prasarana yang t ersedia di perkotaan, namun t idak diimbangi dengan kualitas kehidupan yang layak. St ephens (1966) menga-

takan bahwa Orang miskin kota, membayar lebih unt uk sakit kolera.

Kebijakan Perumahan

Temuan dari UNHCS/Habitat (1996) menyatakan bahwa 30-60 persen dari unit

rumah di sebagian kota-kota di Selatan yang illegal kebanyakan dihuni oleh pengungsi.



8

Selain melanggar at uran kepemilikan tanah, maka bangunan mereka berentangan deng-

an at uran hukum yang berlaku.

Penjaminan perumahan bagi penduduk dit engarai menjadi suat u indikasi bahwa

pemerintah dalam suat u kota sukses menjalankan program kebijakan sosialnya. Turner

(1972) menyarankan suat u pendekatan t erhadap kebijakan perumahan. Ada beberapa

pendekatan yang ia pergunakan, antara lain (1) Pendekatan kebijakan perumahan pertama, dinamakan dengan S elf-Help Housing atau perumahan swadaya. Pemerintah

mematok sebidang lahan kosong yang luas, dan menyambungkannya dengan sarana

infrast rukt ur umum, di mana selanjutnya pemerintah menjual plot pemukiman t ersebut

kepada warga dengan harga yang cukup murah; unt uk kemudian warga membangun

sendiri t empat t inggal sesuai dengan yang mereka kehendaki. Kelemahannya, karena

pada umumnya lahan yang dipergunakan unt uk perumahan ini t idak dekat dengan

sumber indust ri, maka biasanya warga miskin menjadi enggan memanf aatkan sarana

perumahan ini. (2) Pendekatan kebijakan perumahan kedua, adalah Core House atau

perumahan int i. Sama halnya dengan konsep rumah susun atau apart emen ekonomis,

maka core housing adalah suat u perumahan yang dibangun dengan mendekat i sumber-sumber produksi. Perumahan dibangun secara vert ikal, supaya lebih efisien serta

menampung banyak warga. Kelemahannya adalah, karena letaknya di dekat sumber-

sumber indust ri, maka bisa dipast ikan harganya lebih mahal, yang past inya warga

miskin t idak mampu membeli sarana perumahan ini. (3) Pendekatan kebijakan

perumahan Upgrading. Penambahan sarana yang mendukung perumahan jauh lebih

layak unt uk dijadikan t empat t inggal yang sehat dinamakan upgrading. Trend t erakhir

kebijakan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah lebih mengembangkan

sist em upgrading. Hal ini dikarenakan sist em upgrading lebih menghemat alokasi

anggaran pemerintah. Kelemahannya, upgrading memang membidik sasaran pada

warga miskin yang t elah mempunyai rumah, dengan demikian, maka hanya orang-orang t ert ent u saja yang bisa menikmat i f asilitas upgrading t ersebut. Kelemahan lain

dari upgrading yakni, warga yang menempat i tanah illegal t erkadang rumahnya t urut

diperbaiki sarana dan prasarananya, dengan demikian maka stat us legit imasi atas tanah

t ersebut menjadi meragukan.

Layanan Kebutuhan Dasar

Layanan kebut uhan dasar, yakni yang paling populer adalah program pengadaan

air bersih merupakan salah sat u kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Air bersih yang berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan, merupakan suat u hal

yang sangat pent ing unt uk mendukung kesehatan komunal. Konferensi Mar de Plata Int ernasional dan Pembukaan Dekade Sanitasi Int ernasional (1990). Delegasi dari New

Delhi misalnya, memproklamirkan target yang sederhana sepert i Air sehat unt uk

semua. Selanjutnya, konferensi di Dublin mengungkapkan bahwa air merupakan

sumber dari segala sumber kehidupan, t ermasuk di dalamnya sumber ekonomi. Jika

kesehatan masyarakat sudah t erjaga, maka pemerintah akan lebih mudah unt uk mene-

rapkan kebijakan yang lain kepada masyarakat miskin. Pemerintah, dalam upayanya

unt uk mencukupi dan mendukung program kebijakan sosial, maka saat ini pemerintah



9

mempunyai metode baru; yakni menggandeng lembaga masyarakat non pemerintah

(NGO) guna membant u pelaksanaan kebijakan sosial. Tugas dari NGO adalah, men-

jembatani level masyarakat lokal dan pemerintah, menjadikan juru bicara pihak-pihak

yang t erabaikan atau mengalami eksklusi sosial atau marginalisasi golongan dalam

suat u tatanan masyarakat, supaya mereka bisa bangkit serta bisa mendapatkan akses

unt uk mendapatkan salah sat u layanan kebijakan pemerintah t ersebut. Penggunaan perusahaan swasta yang dilibatkan dalam membant u kebijakan pe-

merintah, t erkadang mengundang sejumlah masalah. Privat isasi perusahaan t idak sepe-

nuhnya bertanggung jawab t erhadap rakyat yang mereka layani. Dengan demikian, ko-

mitmen perusahaan swasta ini jauh berbeda dengan komitmen pemerintah. (Batley,

1996). Pelibatan NGO cukup berhasil, meskipun dengan demikian ada beberapa beban

kerja yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, dihalangi oleh pemerintah. Sebagai

contoh, misalnya NGI Pilot Orangi Project yang t erdapat di Karachi Pakistan. Mereka

membant u program sanitasi masyarakat, namun mengalami kesulitan dalam menyam-

bungkan syst em sanitasi t ersebut dengan selokan utama di perkotaan. Hal ini disebab-

kan karena pemerintah set empat t idak mengizinkan program sanitasi t ersebut dengan alasan akan t erlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hambatan yang dialami NGO

lainnya adalah, sif at NGO yang social, t erkadang dianggap t idak memperhat ikan kebut u-

han pemerintah unt uk memperoleh keunt ungan. NGO yang mengadakan sanitasi biasa-

nya juga meminta pemerintah unt uk menggrat iskan sarana kebut uhan dasar t ersebut;

sementara di sisi lain, pemerintah juga membut uhkan dana guna perawatan sarana dan

prasarana dasar. Dengan demikian, maka jika kedua pihak t idak ada yang mengalah,

t it ik t emu diantara mereka t idak akan pernah bisa t erlaksana dengan baik.

Mata Pencaharian di Perkotaan

Salah sat u penyebab utama kemiskinan adalah langkanya pekerjaan. Pekerjaan

bagi masyarakat perkotaan hanya t erkonsep pada pekerjaan-pekerjaan yang bersif at

f ormal. Lebih dari it u, pekerjaan sebenarnya bisa dimaknai suat u upaya yang bert ujuan

unt uk mendapatkan pemasukan sehingga bisa memenuhi kebut uhan hidup. Dalam bab

ini akan dijelaskan kebijakan apa saja yang bisa menghasilkan pemasukan bagi masya-

rakat miskin di perkotaan; di mana akan t erdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama

mengemukakan t entang usaha sector ekonomi inf ormal, sedangkan bagian yang kedua

berhubungan dengan st rat egi yang membina hubungan inf ormal dengan jaminan social.

Cara Mendapatkan Pemasukan

Perubahan ekonomi menjadi syst em global merubah kesempatan kerja cende-rung bert empat di perkotaan. Syst em ekonomi global ini kemudian mendesak sejumlah

korporasi unt uk menghemat besar-besaran t erhadap sejumlah biaya produksi. Pada

akhirnya, ada semacam t unt utat unt uk mengkasualisasi pekerja dengan memberikan

syst em kont rak kerja kepada pekerja, sehingga kondisi ini berpeluang meningkatkan

pengangguran dengan jumlah yang sangat besar.



10

Hart (1973) pernah memimpin misi kerja ILO unt uk Ghana dan Kenya. Hart

kemudian menyimpulkan bahwa dalam suat u usaha, maka dibut uhkan suat u usaha

ekonomi alt ernat ive yang kemudian ia sebut dengan sector ekonomi inf ormal. hal-hal

krusial yang harus diipupuk guna mengembangkan ekonomi inf ormal, antara lain: akses

kemudahan unt uk membuka usaha, koperasi yang menyediakan bant uan unt uk mem-

buka usaha dengan menyediakan pinjaman dengan bunga lunak, penggunaan sumberdaya alam serta penyesuaian dengan kondisi serta kebut uhan masyarakat set empat,

adanya pekerja yang bekerja secara int ensif meskipun jumlahnya hanya sedikit, peng-

gunaan ket erampilan dapat diperoleh di luar sekolah f ormal, pinjaman modal dengan

bunga rendah, serta penggunaan t enaga kerja yangberasal dari keluarga atau kerabat.

Banyak orang menilai bahwa orang-orang yang bekerja di sektor inf ormal adalah

sekumpulan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang menjadi

pengangguran karena t idak memiliki pekerjaan. Oleh karena it u, kebijakan sosial pada

sekarang ini berusaha menumbuhkan kebijakan yang memunculkan pola ekonomi

kreat if , yait u kebijakan yang membuat sektor inf ormal sama bernilai dan sama

pent ingnya dengan pekerjaan di sektor f ormal. Bagi pemerintah maupun NGO, maka yang dibut uhkan guna membangun sektor

inf ormal adalah adanya modal sosial. Modal sosial merupakan hal-hal dasar yang t elahh

dipenuhi atau dimiliki oleh orang miskin yang t idak mampu mem-bangun usaha mereka

dikarenakan t idak mempunyai aset. Selanjutnya, modal sosi-al ini dirasa lebih kuat

karena dist ribusi modal sosial lebih mengunt ungkan bagi orang miskin dibandingkan

dengan yang lainnya, investasi dalam membangun mo-dal sosial akan bermanf aat dalam

st rat egi pengentasan kemiskinan karena modal sosial yang kembali pada orang miskin

akan lebih bermanf aat.

Kebijakan yang Mendukung Penambahan PemasukanPemberian stat us hukum bagi sektor inf ormal adalah jalan dari pemberdayaan

sektor inf ormal. Demikian pokok pemikiran Hernando de Soto yang t ert uang dalam

bukunya T he Mistery of Capital : Why Capitalism T riumphs in the West and Fails Every-

where Else. Menurut de Soto, sektor inf ormal adalah akt ivitas ekonomi yang berada di

luar sist em ekonomi yang legal, tak dilindungi oleh hukum, dan rawan t erhadap

eksploitasi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan resmi maupun t idak resmi. De Soto

berpendapat bahwa pekerja inf ormal adalah sekumpulan wirausahawan yang dinamis

dalam usaha mereka unt uk memperbaiki taraf hidup yang sayangnya sering diganjal

oleh perat uran pemerintah yang memberatkan. Berdasarkan penelit iannya di Lima,

maka de Soto yakin bahwa sektor inf ormal t ernyata memiliki kekuatan wirausaha yang t inggi, mampu membangun lembaga demokrasi dan tatanan ekonomi pasar yang t idak

diskriminat if .

Kesulitan dalam pendekatan yang digunakan unt uk menerapkan kebijakan bagi

pengusaha inf ormal adalah berkaitan dengan masalah yang bersif at st rukt ural. Sektor

inf ormal selalu dianggap sebagai usaha yang berkaitan dengan orang-orang yang

berada di garis kemiskinan, sehingga perlakuan yang mereka t erima kerap mendapat

ket idak adilan. Masalah pendataan jumlah pengusaha inf ormal dit engarai t erkadang



11

membuat pemerintah menerapkan kebijakan yang tak mengunt ungkan bagi pengusaha

inf ormal. Privat isasi lahan publik menjadi lahan usaha sering menjadikan para pekerja

sektor inf ormal dit uding sebagai pekerja yang t idak bisa diat ur serta mengganggu

ket ert iban umum; meskipun sebenarnya kesalahan t erbesar pemerintah adalah, t idak

membangun sarana dan prasarana yang memadai sebagai lahan pekerja inf ormal unt uk

mencari naf kah bagi dirinya. I nternational Labour Organization (ILO) t elah membangun kebijakan yang

bert ujuan unt uk mendukung sektor usaha inf ormal. St rat egi yang digunakan adalah

menerapkan kebijakan menggerakkan usaha-usaha dagang dengan kredit lunak dari

Bank Dunia. Sektor usaha dagang ini berhasil menggerakkan sektor ekonomi inf ormal

di negara-negara dunia ket iga, misalnya Filiphina, Indonesia, dan Thailand. Langkah

berikutnya adalah menggandeng NGO (Non Government Organization) di kawasan

perkotaan. NGO inilah yang bert ugas unt uk melakukan perlindungan hukum serta

melakukan pendampingan t erhadap para pekerja inf ormal. Sebagai contoh program

pendampingan ini adalah ADOPEM yang t erdapat di Republik Dominika yang

memberikan penyuluhan t erhadap penga-t uran usaha, penghit ungan, serta proseduryang berkaitan dengan masalah Bank; kemudian ada juga T he S elf Employed Womens

Union yang t erdapat di India yang melakukan misi pendampingan dalam hal prosedur

perbankan unt uk sektor usaha inf ormal, pelayanan asuransi kesehatan, perlindungan

t erhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum unt uk pekerja in-

f ormal. Meskipun NGO merupakan suat u badan yang berskala kecil, namun paling t idak

bisa menjadi inspirasi perlindungan bagi pekerja sektor inf ormal lainnya.

Jaringan Sosial, Keamanan Sosial, dan Perubahan Sosial

Syst em kehidupan perkotaan t idak hanya disusun dari berbagai akt ivitas unt uk

melakukan proses produksi saja, namun lebih dari it u; diperlukan suat u jaringan social yang berfungsi unt uk mendukung pemasaran serta ekspansi usaha pada masyarakat

perkotaan. Kehidupan jaringan social dimulai dari t ingkat keluarga atau rumah tangga

sebagai unit t erkecil dalam masyarakat. Kenyataan yang berlaku dalam konst ruksi

masyarakat selama ini adalah, bahwa jika pendapatan dalam suat u keluarga menipis,

maka ist eri atau ibu akan t urut bekerja. Kenyataan lain yang memprihat inkan adalah,

pendidikan unt uk anak perempuan juga t erkadang ikut dikorbankan. Padahal, realitas

menunjukkan bahwa kemampuan seorang perempuan dalam membuat suat u usaha

unt uk memperbaiki taraf hidup jauh lebih baik daripada laki-laki. Oleh Bank Dunia, para

anak perempuan inilah yang kemudian dibidik sebagai objek sebagai pelaku usaha

inf ormal. Hal ini logis, mengingat di negara-negara Dunia Ket iga, perempuan dianggap sebagai warganegara kelas dua. Dengan adanya program bant uan usaha inf ormal

kepada anak-anak perempuan, maka selain mereka bisa berperan menjadi ibu dan

ist eri, maka mereka juga masih punya kesempatan unt uk bekerja di sector-sektor

inf ormal.

Perjuangan perempuan sebagai pekerja inf ormal t idak hanya berhent i pada

f aktor pemberian kesempatan unt uk ekspansi usaha saja, namun lebih dari it u

diperlukan suat u syst em keamanan bagi pekerja inf ormal perempuan t ersebut guna



12

perlindungan hukum dan keamanan atas usaha yang mereka gelut i. Selain perlindungan

keamanan, maka perlu juga pembangunan sarana dan prasarana yang memadai unt uk

melancar-kan usaha inf ormal t ersebut. sebagai contoh, langkah-langkah yang

dikemukakan oleh walikota Solo Joko Widodo dalam melakukan relokasi PKL. Pedagang

Kaki Lima (PKL) merupakan salah sat u usaha perdagangan inf ormal yang dinggap

menjadi permasalahan kota yang t idak ada habisnya. PKL kemudian dianggap menjadisuat u hal yang merugikan kepent ingan umum, karena mereka seringkali mengganggu

ket ert iban lalu lintas, menggunakan saluran air t erdekat unt uk membuang sampah dan

mencuci, serta membuat suat u f asilitas ruang t erbuka menjadi kumuh. Keberadaan para

PKL ini kemudian men-jadi semacam beban kota, di mana masalah penggusuran serta

bent rokan dengan satpol Pamong Praja kerap mengganggu usaha mereka.

Pada tahun 2006, pemerintah Kota Surakarta membuat kebijakan dalam

pengelolaan serta penataan pedagang kaki lima. Keput usan ini berdasarkan atas

Keput usan walikota Surakarta No. 644/140/1/2006 t entang Penetapan Lokasi

Pembangunan Pasar Klithikan di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota

Surakarta, di mana di dalamnya juga mengat ur t entang relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta. Langkah relokasi ini sebenarnya suat u solusi yang ditawarkan

oleh walikota Solo Joko Widodo dalam menjembatani usaha inf ormal supaya mampu

mendatangkan keunt ungan yang opt imal, namun t idak mengganggu f asilitas umum.

Sektor inf ormal t ermasuk PKL t ersebut, menurut Hernando De Soto, merupakan

kelompok yang memiliki aset besar. Kalkulasi De Soto menyebutkan aset sektor inf or-

mal di dunia ket iga 20 kali lebih besar dari aliran investasi asing dan 90 kali lebih

banyak dari bant uan asing dalam 30 tahun t erakhir ini. Kekayaan yang dimiliki kaum

miskin melebihi yang diberikan negara maju. Upaya pengembangan sektor inf ormal

akan bisa membangkitkan ekonomi. Sebaliknya, ket erpurukan sektor inf ormal bukan

saja merugikan sektor inf ormal, t etapi juga perekonomian negara. Kejelasan stat us lahan yang menjadi t empat t inggal dan lokasi usaha sektor inf ormal, membuat sektor

inf ormal akan mampu mengatasi persoalan legalitas. Hal it u kemudian bisa dipakai

sebagai salah sat u jaminan mendapatkan permodalan. (K ompas, 7 November 2006)

Visi penataan PKL yang sering disampaikan Walikota Surakarta, simet ris dengan

paradigma memasukkan PKL ke sektor f ormal sehingga memiliki aset yang bisa

didokumentasi secara f ormal dan bisa dimanf aatkan sebagai f aktor produk-si. Relokasi

ini didukung pula dengan komunikasi polit ik yang dilakukan antara walikota Solo

dengan PKL t ersebut, yang diakui oleh PKL sebagai metode komuni-kasi yang berpihak

pada rakyat. Oleh karena komunikasi yang simpat ik ini, maka PKL bersedia dipindah-

kan dari Monumen 45 Banjarsari menuju ke Pasar Klithikan Semanggi.

Implementasi dan Pemerintahan Kota

Kebijakan perkotaan beberapa tahun t erakhir di berbagai belahan dunia me-

nganut asas desent ralisasi, di mana hal ini menunjukkan perubahan jika diban-dingkan

dengan t rend kebijakan beberapa tahun sebelumnya yang bersif at sent ra-lisasi. Salah

sat u konsekuensi dari desent ralisasi adalah adanya pemerintah kota. Lebih lanjut, maka



13

pemerintah kota mempunyai t ugas utama dalam memerangi kemiskinan di perkotaan.

Hal ini disebabkan oleh t iga unsur pokok, yakni :

1. Kegagalan sist em t erdahulu yang bersif at sent ral yang seringkali gagal dalam

menerapkan suat u program, karena t idak t epat pada sasaran. Jika desent ralisasi

dit erapkan pada suat u negara, maka diharapkan kegagalan akibat t idak t epat

sasarannya suat u kebijakan t idak akan t erjadi karena adanya pendamping serta evaluator yang mengawasi kebijakan perkotaan, misalnya NGO, LSM, dan lain.

2. Sist em sent ralisme menut up saluran demokrasi di berbagai negara berkembang

karena sist em sent ralisme membuat pemerintah daerah hanya menjadi boneka dari

pemerintah pusat. Padahal, ada perbedaan mendasar antara menangani suat u

negara secara keseluruhan dengan menangani suat u daerah.

3. Program bant uan unt uk penanggulangan kemiskinan yang berasal dari lem-baga-

lembaga int ernasional akan lebih cepat sampai ke tangan rakyat yang

membut uhkan, serta meminimalisir pemotongan-pemotongan bant uan yang sering

dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hubungan antara Pemerintahan Kota dengan Usaha Pengurangan Kemiskinan

Perkotaan

Berdasarkan atas kemampuan dan fungsinya, maka pemerintah kota secara

t eoret is diharapkan mampu unt uk memecahkan masalah-masalah perkotaan deng-an

berpegang t eguh pada dua komitmen, yakni :

1. Pemerintahan kota harus mempnyai komitmen unt uk mendesain suat u layanan

yang berfungsi unt uk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan kebut uhan per-

kotaan. Dengan kata lain, penent uan dewan kota harus merepresentasikan semua

pihak yangberkepent ingan, t erutama pihak-pihak yang selama ini di-marjinalisasi.

2. Pemerintah kota harus mempunyai komitmen unt uk melaporkan mekanismebirokrasi dengan t ujuan t ransparansi dan unt uk melakukan evaluasi t erhadap target

yang akan mereka raih. Dengan demikian, pemerintah merupakan pro-duk int erakt if

antara pemerintah dengan lembaga-lembaga t erkait lainnya.

Sejalan dengan komitmen t ersebut, maka salah sat u t ugas lain pemerintah

adalah, mengoganisir masyarakat, pasar, dan negara guna mencapai kesejaht eraan.

Pemerintah sudah selayaknya memikirkan kebijakan yang pro dengan rakyat. Dalam

memut uskan kebijakan t ersebut, maka harus ada koordinasi t imbal balik yang

dilakukan dengan rakyat, supaya keput usan yang diambil sesuai dengan ke-muf akatan

bersama antara rakyat dengan pemerintah.

Kekuatan dan Kelemahan Dari Pemerintahan Kota

Ada beberapa keunt ungan dari perspekt if baru pemerintahan kota. Hal ini lebih

pada pola-pola pengat uran dan kombinasi antara kekuatan negara, pasar, dan

masyarakat. Jika kesemua lembaga ini berjalan dan berkoordinasi secara sinergis, maka

peran lembaga-lembaga ini akan mampu menut upi kelemahan dari pemerintahan kota.

Singkatnya, sektor privat secara fisik bisa dikombinasikan denagn gaya NGO yang

berf okus pada keadilan sosial. Kekuatan NGO dalam bekerja secara t ert ut up dalam



14

suat u masyarakat bisa dikombinasikan dengan negara yang mempunyai f okus dan

t ujuan pada akuntabilitas dan ket ersediaan mereka unt uk melakukan subsidi silangdari

kaum kaya ke kaum miskin. Dengan demikian, maka jumlah dari kesulitan pot ensial

bisa dikenali.

Dalam pemerintahan, maka t erkadang sering dijumpai dua cara pandang yang

berlainan. Sebagai contoh, pemerintah harus berpihak pada rakyat miskin dengan memperhat ikan kesejaht eraan mereka. Akan t etapi, di sisi lain para kaum miskin ini

juga melakukan hambatan t erhadap para pemilik modal atau pemilik usaha dan

korporasi. Pemerintah dalam hal ini diharapkan bersif at net ral, mampu melihat

permasalahan secara objekt if . Jika pemerintah t idak bisa bersikap net ral, maka korupsi

dan kolusi akan mudah sekali t erjadi dalam pemerintahan t ersebut. Jika korupsi dan

kolusi berlangsung,, maka pada saat it ulah kebijakan pemerintah akan menjadi

kebijakan yang t idak berpihak pada rakyat miskin.

Kesimpulan

Bagian pertama pada bab ini membahas mengenai perbedaan secara kuali-tat if dan kuant itat if yang digunakan unt uk mendefinisikan wilayah-wilayah yang digunakan

unt uk mempelajari st udi t entang masalah-masalah perkotaan. Lebih dalam lagi, maka

bagian pertama juga mencoba unt uk menggali masalah-masalah yang berhubungan

dengan perkotaan yang disebabkan oleh kualitas dari suat u kota it u sendiri. Bab ini juga

mengemukakan bahwa masalah pembangunan perkotaan t erlebih dahulu haruslah

memahami akar dari permasalahan perkotaan t ersebut. Masalah yang dikemukakan

oleh penulis buku ini antara lain, t rend perkotaan menunjukkan bahwa pada masa yang

akan datang warga miskin akan t inggal di kota, di mana muncul kota-kota baru. Kota-

kota yang t elah menjadi kota besar sebelum-nya, akan beranjak menjadi kota

megapolitan. Dit engarai, masalah yang muncul berkaitan dengan golongan miskin, masalah perumahan, banyaknya pengangguran yang tak t erserap dalam lapangan

pekerjaan.

Bagian kedua pada bab ini membahas mengenai kebijakan social yang digu-

nakan unt uk memecahkan masalah t ersebut. Masalah social yang pertama, yakni

menumpuknya kaum miskin di perkotaan, diatasi dengan kebijakan pendamping-an

oleh lembaga-lembaga non pemerintah. Kebijakan t entang perumahan, diguna-kan

unt uk menjawab masalah yang berkaitan dengan rumah-rumah kumuh, dan warga

masyarakat yang t idak mampu unt uk membeli rumah dijual oleh developer

konvensional. Kemudian, kebijakan pemerintah kota unt uk mendukung perekono-mian

di sector inf ormal digunakan unt uk menjawab permasalahan perkotaan, t erutama yang berkaitan dengan pengangguran. Jika kebijakan di sector inf ormal lebih berpihak pada

rakyat, maka sector inf ormal yang maju bisa mendongkrak ekonomi perkotaan jauh

lebih t inggi daripada sector ekonomi f ormal.

Review Jurnal Sosial Dan Kebijakan Sosial Perkotaan

Documents

Transcript of Review Jurnal Sosial Dan Kebijakan Sosial Perkotaan