Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Disampaikan pada Seminar Nasional dalam Rangka Hari Oeang ke-71 Tahun 2017oleh :

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RIDr. Harry Z. Soeratin SE.,Ak.,MM.Acc.,CA.,EPC

Kamis, 19 Oktober 2017

social

Issues

2

Welfare

Freedom

JusticeEquality

Sumber: Thomas Sowell dalam buku Wealth, Poverty and Politics,

Revised and Enlarged Edition, 2016

cultural geographic

political

Faktor Utama Perbedaan Pendapatan &

Kekayaan:

jumlah populasi/kepadatan penduduk

susunan demografis; usia produktif,

latar belakang keluarga

mobilitas geografis dan mobilitas sosial

kemampuan mental individu

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

SISTEM PENYELENGGARAAN

Kesejahteraan Sosial

PMKSINLINE

PSKS

KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI &

DISKRIMIASI

SIS

KO

MSO

S

SIS

KO

MSO

S

AKSI PENYELENGGARAAN

RENCANA AKSI DAERAH

Keterangan :PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPSKS : Potensi Sumber Kesejahteraan SosialSiskomsos : Sistem Komunikasi Sosial

RENCANA NASIONAL

PLATFORM NASIONAL

KORBAN BENCANA

KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU

KETERPENCILAN

KECACATAN

KETERLANTARAN

KEMISKINAN

PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

PENGUATAN JEJARING KERJA

PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN

PENYELENGGARAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

3

7 PRIORITAS

1. KEMISKINAN

2. KETERLANTARAN

3. KECACATAN

4. KETERPENCILAN

5. KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU

6. KORBAN BENCANA

7. KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, & DISKRIMINASI

PMKS

Platform Nasional Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

PSKS

KLINIS TERDAMPAK STRUKTURAL INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA

4 LANGKAH POKOK

1. PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

3. PENGUATAN JEJARING KERJA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

4. PERLUASAN JANGKAUAN LAYANAN

4

UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Perlindungan Sosial Terhadap Siklus Hidup

5

Ibu Hamil

• Nutrisi, ECD,Transfer tunaiyang terkaitdengan kesehatan

• Tunjangan kehamilan

• Tunjangan anak

Anak-Anak

• Transfer tunai untuk pendidikan

• Tunjangananak

• Permakanan disekolah

Remaja

• Program ketenagakerjaanbagi pemuda, keterampilan

• Pekerjaan umum• Skema asuransi

mikro

Usia Kerja/Produktif

• Layanan ketenagakerjaan, keterampilan, kewirausahaan

• Transfer tunai& barang, pekerjaanumum

• Pengangguran, asuransi cacat

Lanjut Usia

• Lansia produktif• Pensiunan sosial• Pensiun hari

tua, asuransicacat

73.203 KUBE/UEP 684.749 jiwa4.101.409 jiwa7.141.831 jiwa125.549 jiwa

Sumber : Laporan Kementerian Sosial untuk Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK (Data Tahun 2017)

0 – 12 tahun 13 – 18 tahun 19 – 60 tahun > 60 tahun

Dampak Positif Atas Peran Kementerian Sosial RI

Mengurangi Kemiskinan

Charity to

Empowerment

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar menjadi kemandirian Penerima Manfaat di Bidang Sosial dan Ekonomi

• Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

• Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Parsial to

Inklusi

• Perubahan bansos/subsidi dari tunai menjadi non tunai kepada KPM dengan e-walletberupa KKS baik dalam bentuk transfer uang maupun subsidi pembelian barang

Single issue to Crosscutting

issue

• Tata kelola Nasional lebih efisien khususnya dibidang : supply chain (logistik), services/ jasa, jaringan IT yang semakin luas)

• Agar tercapai efisiensi anggaran negara

Institutional base

to Community

base

• Bantuan Pangan Non Tunai

• Pengembangan Ultra Mikro (PIP)

• Meningkatkan Kepercayaan Diri para Penerima Manfaat (Aktualisasi)

Residual care to

Holistic care

• Pelayanan terintegrasi satu pintu antar K/L serta Pemda

• Money Follow Program terpenuhi

• Sharing Budgetantar K/L serta Pemda

6

Inovasi Penyaluran Bantuan Sosial

7

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

Secara Non Tunai

• Membuka rekening tabungan penerima

• Mentransfer dana bantuan sosialke rekening tabungan

Membantu penerima bantuan melakukan aktivasi rekening pada

moda transaksi

1. Pemerintah

8

2. Perbankan• Mendistribusikan alat pembayaran kepada agen bank

• Memisahkan bantuan dalam bentuk tunai dan

voucher

• Mendistribusikan moda transaksi ke penerima

• Melakukan edukasi penggunaan

4. Pencairan Bantuan

• e-warong : kios pangan, e-Warong KUBE PKH, RPK, kios pangan

lainnya yang ditunjuk oleh Bank. (yang bukan Retail/Pedangan besar)

• Manfaat dalam bentuk tunai dapat diambil secara tunai atau digunakan

untuk membeli barang/jasa

• Manfaat dalam bentuk voucher hanya dapat digunakan untuk membeli

barang yang telah ditetapkan. Manfaat tidak dapat diambil secara tunai

dan tidak hangus jika tidak digunakan

3. Aktivasi

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Tantangan & Upaya Kementerian Sosial

9

Tantangan Upaya Kementerian Sosial

Data Pembaharuan BDT dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

SDM yang mumpuni Bimbingan Teknis Pendamping Sosial

Bimbingan Teknis Penerima Bantuan

Ketersedian infrastruktur penyaluran bantuan/ Payment Gateway

Kerjasama dengan Himbara(Himpunan Bank Negara)

Untuk pengelolaan BDT 2017, Kementerian Sosial merancang secara komprehensif suatu system yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

10

Basis Data Calon Penerima Bantuan

SIKS-NG telah memiliki modul untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi yang telah di trainingke dua operator di masing-masing 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

11

Contoh SkenarioPelaksanaan

Verivali Data Periode I

Pusat Data dan Informasi Kesos

Kementerian Sosial RI12

DinsosKab/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Kuesioner + App offline + user akun

Kuesioner + App offline + user akun

File hasil pemutakhiran

File hasil pemutakhiran

App. Online

Tampilan SIKS-NG versi offline

13

Tampilan SIKS-NG versi online

14

Terima kasih