ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (AC AP) RENCANA...

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (ACAP)RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI (RTAK)

LAPORAN PEMANTAUAN TAHAP IIOleh:

THIRD PARTY MONITORING (TPM)Dari

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL)Paket : 01, Krui – BihaProvinsi : Lampung

Laporan Pemantauan Tahap IIPaket. 01: Krui – Biha (Provinsi Lampung)

Third Party Monitoring (TPM)Universitas Bandar Lampung (UBL)

Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP) i

DAFTAR ISI

BAGIAN Halaman

I PENDAHULUAN 1

II TUJUAN DAN SASARAN 2

III PELAKSANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN 4

IV SUMMARY HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP II 5

V SARAN DAN REKOMENDASI 11

LAMPIRAN

1 Catatan dan Dokumentasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Konstruksioleh TPM

2 Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3 Copy-an Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah PerjalananDinas Dari Dekan Fakultas Teknik dan ditanda-tangani oleh unsur PPK

Laporan Pemantauan Tahap IIPaket. 01: Krui – Biha (Lampung Province)


Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP) 1

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia telah menandatangani Naskah Perjanjian Pinjaman

(Loan Agreement) untuk Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP),

IBRD Loan No. 8043-ID senilai USD 250 juta pada tanggal 14 Desember 2011. Porsi Loan IBRD

dan Government of Indonesia (GOI) adalah USD 100 juta (70 : 30), atau total nilai proyek ini

sebesar USD 350 juta. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung penguatan

pembangunan berkelanjutan Sistem Jaringan Jalan Nasional di koridor strategis di pantai Barat

Pulau Sumatera yaitu untuk penanganan konstruksi 21 paket jalan dan jembatan.

Sesuai dengan Schedule 2 Section IC Naskah Perjanjian Pinjaman atau Loan Agreement tersebut

di atas, dan Bab 11 Project Management Manual (PMM) WINRIP, Pemerintah Indonesia dan

Bank Dunia menyepakati penerapan Anti-Corruption Action Plan (ACAP) atau Rencana Tindak

Anti Korupsi (RTAK) dalam pelaksanaan proyek.

Penerapannya ACAP atau RTAK pada pelaksanaan WINRIP dikelompokkan menjadi empat

kegiatan pokok yaitu:

Pelibatan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) / Community Representative

Observers (CROs) dalam mengamati Proses Pengadaan (Procurement).

Pelibatan Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) pada pemantauan

pelaksanaan tahap konstruksi.

Penyebarluasan informasi kepada publik / Public Disclosure.

Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pengelolaannya / Complaint Handling

System (CHS).

Pemantau Pihak Ketiga / Third Party Monitoring (TPM) untuk Paket 01 (Krui – Biha) telah

diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

selaku Ketua Project Management Unit (PMU) WINRIP No. 0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01

September 2014.

Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP) adalah program

peningkatan kapasitas dan status jalan di koridor pantai barat Sumatera, diprogramkan sebanyak




21 paket meliputi empat provinsi di bagian barat pulau Sumatera yaitu: Sumatera Utara 2 paket,

Sumatera Barat 9 paket, Bengkulu 7 paket, dan Lampung 3 paket. Salah satu paket yang berada di

provinsi Lampung adalan paket 01: Krui – Biha. Berdasarkan undangan dari Project Management

Unit (PMU) WINRIP, Direktorat Jenderal Bina Marga No. HL.0202/Bp-11/ 0074/ 2014 tanggal

29 Januari 2014 maka Tim TPM dari Universitas Bandar Lampung (UBL) ikut berpartisifasi

sebagaai Third Party Monitoring (TPM) pada Paket 01: Krui – Biha, yang disyahkan dengan Surat

Keputusan Direktur Bina Program Ditjen. Bina Marga selaku Ketua PMU No.

0694/Bp.11/KPTS/2014 tanggal 01 September 2014, tentang Pembentukan Tim TPM untuk Paket

01, 03, dan 04.

II. TUJUAN DAN SASARAN

Keikutsertaan Third Party Monitoring (TPM) sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar proyek

diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan pada

paket-paket WINRIP bertujuan untuk:

Mendapatkan suatu kajian objektif secara makro dari hasil pemantauan yang

independen tanpa intervensi dari pihak-pihak lain berkenaan dengan aspek

manajemen pengelolaan proyek, aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, dan aspek

dampak lingkungan akibat kegiatan proyek, untuk mngantisipasi kesalahan

prosedur pelaksanaan konstruksi termasuk kesesuaian spesifikasi dan ketercapai

mutu pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian.

Membangun semangat kebersamaan untuk melaksanakan transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan konstruksi, sehingga terbangun kepercayaan antara

pihak-pihak yang terlibat pada plaksanaan proyek (Satker/PPK, Konsultan

Supervisi, Kontraktor) dan masyarakat sekitar proyek.

Memberikan rekomendasi atau umpan balik positif dan konstruktif tentang

pelaksanaan anti korupsi kepada PMU WINRIP.

Pemantau oleh Pihak Ketiga/Third Party Monitoring (TPM) juga dimaksudkan

untuk memantau pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan termasuk

hubungan antara tiga komponen (Satker/PPK, Kontraktor dan Konsultan

Supervise) serta hubungan antara ketiganya dengan masyarakat.




TPM juga menampung/ mencari tahu informasi dan keluhan dari masyarakat

selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

1. Diskripsi Proyek Yang Dipantau

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Lampung.

Nama Kepala Satuan Kerja: Adri Saputra, ST, MM, MT.

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan

Jembatan Nasional, Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha (PPK) 08.

Nama PPK: Joko Wisargo, ST, MT.

No/Nama Paket: 01 / Krui – Biha

2. Pelaksana Pekerjaan / Penyedia Jasa

Nama Kontraktor : PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Alamat Kontraktor : Perkantoran Taman Bintaro Jaya, Gedung B

Jl. Bintaro Raya – Jakarta Selatan 12330

Telephone : 021 7363939

Fax : 021 7363959

Email : [email protected]

Website : http://www.jayakonstruksi.com

General Superintendence: Ir. Erwin Triyana

3. Konsultan Supervisi / Injinir (Field Team DSC)

Konsultan Supervisi : Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya

Creasi Mitrayasa, PT. Seecons, dan PT. Yodya Karya (Persero).

Alamat Konsultan : Jl. Raya Biha – Krui, Pekon Padang Haluan, STA 17+700.

E-mail : [email protected]

Site Supervision Engineer: Ir. Syafri Hedianto




III. PELAKANAAN PEMANTAUAN LAPANGAN

1. Tanggal dan Lokasi Pemantauan Tahap II

Pemantauan Tahap II dilakukan kunjungan ke lapangan oleh masing-masing anggota Tim TPM.

Kunjungan Kujungan kedua dilakukan pada bulan Agustus 2015 juga selama tiga (3) hari.

Jadwal kunjungan lapangan sebagai berikut:

No Nama TPM Status TPMJadwal

Kunjungan Aspek Pemantauan

1 Dr. Ir. Hery Riyanto, MT TPM Utama 26 – 28 Agust. 2015 Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat

2 Ir. Juniardi, MT TPM Anggota 17 – 19 Agust. 2015 Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat

3 Ir. Sugito, MT TPM Anggota 05 – 07 Agust. 2015 Manajemen Teknis Pekerjaan Lingkungan/keluhan masyarakat

2. Subjek Yang Dipantau

Pemantauan pada kunjungan pertama belum semua item pekerjaan yang sedang dikerjakan dan

juga pada saat itu kontraktor mengalami kesulitan dalam bekerja dikarenakan adanya konflik

dengan warga dan pemerintah daerah setempat berhubungan dengan ijin quarry dan base camp.

Komponen yang dipantau pada kunjungan pertama bulan April 2015 terbatas pada item pekerjaan

pemeliharaan jalan existing berupa patching dan leveling, ekerjaan tanah (galian pelebaran dan

bahu jalan), pekerjaan berbutiran base A dan B, pekerjaan drainase dan pasangan batu.

Pada kunjungan kedua, hampir seluruh item pekerjaan sudah mulai berjalan walaupun

pengerjaannya terkesan tidak menerus atau ada lokasi tertentu yang belum dikerjakan dengan

berbagai alasan. Aspek yang dipantau pada kunjungan kedua ini meliputi:

1.1. Aspek Manajemen Pelaksanaan Kontrak

1.2. Aspek Teknis /Jenis Pekerjaan yang dipantau

Pekerjaan Umum antara lain:

Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium, Batching Plan, StoneCrusher, dll)

Ringkasan pekerjaan Jadwal pelaksanaan




Pekerjaan Drainase

Pekerjaan Tanah (Galian dan Timbunan)

Pekerjaan Berbutir (Base A dan B)

Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Bahu Jalan

Pekerjaan Aspal

Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

Pekerjaan Harian

1.3. Aspek lingkungan dan sosial

IV. HASIL PEMANTAUAN TPM TAHAP II

1. Pemantauan Aspek Manajemen

Yang dimaksud aspek manajemen adalah penerapan syarat umum kontrak atau geral

condition of contract (GCC) berdasarkan Multilateral Development Banks (MDB) Harmonised

Edition 2005 (amanded 2006), dimana MDB hampir mendekati Buku Merah FIDIC, yang telah

dimodifikasi. Menyangkut hubungan kerja antara tiga komponen pengelola proyek yaitu Pengguna

Jasa (PPK 08, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional,

Batas Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha) dengan Penyedia Jasa (Kontraktor PT. Jaya

Konstruksi Manggala Pratama, Tbk) serta Injinir (Konsultan Supervisi / Field Team DSC,

Renardet, S.A, in joint venture with PT. Cipta Strada, PT. Daya Creasi Mitrayasa, PT. Seecons,

dan PT. Yodya Karya (Persero).

Organisasi dalam pelaksanaan paket 01 (Krui – Biha) ini telah memenuhi kaidah struktur

organisasi pelaksanaan proyek berdasarkan FIDIC dimana pelaksanaan teknis konstruksi

kontraktor diawasi oleh konsultan supervise, dimana pengendalian secara umum dilakukan oleh

PPK 08 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Batas

Provinsi Bengkulu – Pugung Tampak – Biha.

Beberapa hal yang mengemuka tentang pengelolaan manajemen proyek pada paket 01

adalah sebagai berikut:

Terjadi kesalahpahaman antara kontraktor dan masyarakat (supplier) tentang

penambangan quarry dan transport pengangkutan material ke lokasi pekerjaan melewati

jalan desa.




Penambangan quarry dan lokasi Base Camp dan kelengkapannya (AMP, Laboratorium,

Batching Plan, Stone Crusher, dll) belum memiliki ijin dari pemerintah daerah setempat

sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan yang cukup lama.

Koordinasi didalam internal kontraktor masih kurang.

Terjadi perubahan / review design dan justifikasi teknisnya memakan waktu yang lama

hingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Kontraktor menganggap peran konsultan masih lemah, sehubungan dengan kurangnya

personil konsultan.

Konsultan Supervisi menganggap kontraktor tidak sepenuhnya mengikuti saran atau

instruksi konsultan.

Akibat dari persoalan diatas mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Progress pekerjaan fisik pada bulan April 2015 original progress schedule 47.72%

sedangkan pencapaian baru 32.67% (deviasi keterlambatan – 15.06%), dan pada bulan

Agustus progressnya mencapai 55.51% dari rencana 84.21% (deviasi keterlambatan –

28.70%), padahal closing date kontrak Oktober 2015.

Ada wacana kontraktor akan mengajukan addendum waktu pelaksanaan.

Kontraktor kurang memahami adanya TPM, sepengetahuan kontraktor bahwa TPM hanya

memantau masalah lingkungan, sehuingga pada saat akan melakukan pemantauan masalah teknis

pihak kontraktor keberatan karena masalah teknis sudah dikontrol oleh konsultan supervise,

sehingga untuk masalah teknis TPM berkoodinasi dengan konsultan supervise.

Berdasarkan keluhan kontraktor bahwa di beberapa lokasi tertentu (misalnya pada sekitar

STA 10+…) terjadi kesalah pahaman, dimana menurut warga lokasinya belum bebas (belum ada

ganti rugi) sehingga kontraktor tidak boleh mengerjakan lokasi tersebut. Kontraktor sendiri tidak

memiliki data tentang pembebasan lahan sehingga kesulitan untuk melakukan konfirmasi. Yang

memiliki data tentag pembebasan lahan hanya pihak PPK.

Tim TPM telah menyampaikan informasi tersebut kepada pihak PPK secara lisan,

selanjutnya perlu komunikasi yang intensif antara kontraktor dengan konsultan supervise dan PPK

untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi di lapangan. Diharapkan pihak PPK lebih proaktif dalam

pengelolaan proyek terutama untuk urusan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan

setempat ataupun pihak lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan konstruksi proyek.




2. Pemantauan Aspek Teknis

2.1. Umum

Base Camp PT. Perentjana Djaja Manggala Pratama, Tbk yang digunakan untuk

melaksanakan pekerjaan ini berada di dua lokasi yaitu:

Base Camp di Tenumbang (STA 10+150) untuk lokasi Aspahlt Mixing Plan (AMP) dan

Stnoe Crusher serta Laboratorium.

Base Camp kedua berada di Kampung Mandiri (STA 12+000) untuk stock file material

beton dan produksi beton.

Dari hasil pengamatan dan interview dilapangan AMP dan Stone Crusher dapat melakukan

aktivitas produksi dengan baik. Kelengkapan Laboratorium sudah cukup baik dan memadai untuk

pengujian yang bersifat umum dalam menunjang pekerjaan quqlity control pada proyek tersebut.

Kedua base camp tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar setelah sebelumnya

diblokir oleh warga dikarenakan belum ada ijin lokasi dan melewati jalan pedesaan. Setelah jalan

diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya serta tuntutan warga untuk dibangunkan masjid

terpenuhi, maka persoalan dengan masyarakat sudah teratasi.

2.2. Pekerjaan Drainase

Pekerjaan drainase sedang dalam tahap pelaksanaan, beberapa catatan dari hasil pemantauan

tim TPM adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pekerjaan drainase saluran samping dan gorong-gorong dikerjakan oleh

beberapa sub kontraktor, tetapi tidak terkoordinir dengan baik sehingga kualitas hasil

pekerjaannya tidak standar.

Jenis konstruksi saluran samping ada beberapa yaitu pasangan batu, U-Ditches dan

gorong-gorong yang dicor insitu. Hasil pekerjaannya kurang rapi (permukaannya tidak

rata).

Saluran samping ada yang tidak ada saluran untuk mengalirkan air dari badan jalan ke

saluran tepi atau lubang suling (weep hole), dibeberapa lokasi tersedia lubang suling

dengan ukuran kecil dan jarak yang bervariasi, serta ada yang tertimbun timbunan bahu

jalan sehingga tidak berfungsi.




Pemasangan saluran samping tidak di leveling sehingga sehingga air tergenang, tidak

jelas air akan mengalir kemana, seperti di STA 25 + 125 setelah dibuatkan drainase air

hujan tidak menalir melalui gorong-gorong tetapi mengalir ke saluran tepi jalan karena

saluran drainase tepi lebih rendah dari gorong-gorong, akibatnya air luber ke

pemukiman warga.

Ada beberapa titik dimana tulangan untuk U-Ditches sudah dipasang lama tetapi tidak

segera dilakukan pengecoran sehingga tulangan sudah berkarat bahkan sebagian ada

yang tertimbun tanah.

Saluran U-Ditches sebagian besar berupa saluran terbuka sehingga menghambat akses

kendaraan masyarakat ke jalan raya, seperti pada STA 20 + 125 (Desa Sukajadi).

Kontraktor tidak dibuat penutup / jembatan diatasnya (karena tidak ada dalam gambar

design), sehingga masyarakat membuat sendiri jembatan untuk akses ke halaman

rumahnya.

Dibeberapa lokasi belum dikerjakan drainasenya dikarenakan belum ada persetujuan

dari warga terkena dampak proyek yang belum menerima ganti rugi atas tanahnya.

2.3. Pekerjaan Tanah

Pekerjaan galian tanah untuk drainase dan pelebaran jalan kurang memperhatikan

keselamatan pengguna jalan dan akses warga sekitar lokasi pekerjaan.

Galian tanah dilakukan di lapangan dibiarkan terbuka dalam waktu yang cukup lama

tanpa adanya rambu-rambu dan pagar pengaman dapat membahayakan penduduk

sekitar dan pengguna jalan.

Galian menggunakan baby excavator, dan pemadatan timbunan menggunakan baby

Roller, hasilnya kurang optimum.

2.4. Pekerjaan Pelebaran Jalan dan Berbutiran

Pekerjaan pelebaran dan bahu jalan dengan penggalian tanah permukaan atau top soil

sedalam sekitar 45 cm dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, mengganggu akses

pemilik rumah sekitar proyek terhadap jalan raya. Selain itu juga mengganggu

keselamatan warga dan pengguna jalan. Sebaiknya penggalian dilakukan secara

bertahap kemudian langsung ditimbun dan dipadatkan.




Metode pekerjaan tidak konsisten dalam penerapan holding point atau titik tunggu

sehingga terkesan pelaksanaan pekerjaan tidak beraturan. Seharusnya konsultan

supervisi tegas menerapkan holding point dimana kontraktor tidak boleh melakukan

pekerjaan berikutnya apabila pekerjaan sebelumnya belum dinyatakan memenuhi

persyaratan metode dan mutu oleh konsultan supervise.

Material untuk Base A dan B banyak ditumpuk di badan jalan tidak segera dilakukan

penghamparan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan kelancaran transportasi,

apalagi tidak diberi rambu-rambu lalu-lintas dan pengamanan.

Pekerjaan penghamparan Base B dan A dengan pemadatan menggunakan baby Roller

tidak memenuhi spesifikasi teknis, konsultan supervisi terkesan membiarkan tanpa

instruksi atau peringatan.

Setelah penghamparan dan pemadatan base A dibiarkan cukup lama dengan jarak yang

cukup panjang, hal ini menimbulkan polusi udara karena debu. Kontraktor tidak

melakukan penyiraman pada lokasi yang jarang penduduknya, sedang pada lokasi yang

padat hanya dilakukan dengan intensi yang jarang, sebagian masyarakat melakukan

penyiraman sendiri.

2.5. Pekerjaan Asphalt

Pelaksanaan pekerjaan pengasphalan selalu dikontrol oleh konsultan supervisi dan

dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang memadai.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kurang diperhatikan, para pekerja tidak

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mereka hanya menggunakan

sandal jepit, hal ini membahayakan keselamatan para pekerja, padahal mereka bekerja

material asphalt dengan suhu yang tinggi.

3. Pemantauan Aspek Lingkungan dan Sosial

3.1. Aspek Lingkungan

Kontraktor telah menyusun Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

(RKPPL) tetapi belum diimplementasikan di lapangan.




Secara umum kontraktor belum mengakomodir masalah lingkungan yang menjadi

keluhan masyarakat, seperti:

Penyiraman jalan yang menimbulkan pencemaran udara berupa debu, frkuensi

dan intensitasnya rendah / jarang sehingga tidak menanggulangi masalah debu.

Tidak memberika akses bagi masyarakat terhadap jalan raya, akibat penggalian

pelebaran dan drainase.

Perbaikan jalan desa yang digunakan untuk lalu-lintas angkutan material

kontraktor sudah diperbaiki sehingga dapat mengurangi penolakan dari

masyarakat.

Dampak lingkungan seperti Lalu-lintas, Base Camp, Stockpile, Quarry, Limbah,

Erosi/sedimentasi, Vetrasi, Utilitas, secara visual belum menimbulkan dampak negative

yang signifikan, kecuali mutu udara akibat debu, tetapi kontraktor belum melakukan

pengujian terhadap pencemaran udara, pencemaran / kualitas air, kebisingan, dan

kerusakan lingkungan (flora dan Fauna).

3.2. Aspek Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan dapat

disimpulkan tidak terjadi kecemburuan social terkait adanya tenaga kerja dari luar

daerah, bahkan mereka saling membantu.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat sekitar proyek bahwa tenaga

kerja lokal yang bekerja di proyek awalnya cukup banyak tetapi akhir-akhir ini tinggal

sedikit < 10%, hal ini dikarenakan upah yang diberikan relative kecil, itupun sering

terlambat dan tidak dibayar seluruhnya.

Berdasarkan informasi dari kontraktor bahwa tenaga kerja local yang bekerja di proyek

sekitar 30%, terutama untuk pekerjaan non-skilled.

Pada umumnya warga sangat mengapresiasi proyek ini dengan harapan juga pada proses

pelaksanaannya tidak mengganggu aktivitas warga serta masyarakat setempat dapat ikut

berpartisifasi dan berkontribusi sebagai tenaga kerja.

Masyarakat menolak kontraktor yang akan mengerjakan pekerjaan saluran drainase di lokasi

depan rumahnya karena mereka merasa belum dibayar misalnya di STA 16 ada sekitar 4 rumah;

di STA 2+1; dan pada satu (1) km menjelang titik akhir proyek. Meskipun proses pembayaran




LARAP untuk Paket 01 tersebut sudah selesai, masyarakat mengaku kepada kontraktor belum

menerima uangnya. Menurut kontraktor, kemungkinan permasalahannya ada di bank penerima,

dan beberapa masyarakat mengaku masih awam dalam hal ini.

beberapa pemilik rumah menolak penggalian di depan rumahnya karena penggalian tersebut

akan mengenai pagar rumahnya. Mereka mengaku pembayaran uang ganti rugi hanya untuk

tanahnya saja, tidak termasuk penggantian pagarnya sehingga mereka meminta pembayaran lagi

untuk penggantian pagar.

Ada warga yang melarang pohon tanamannya ditebang, karena menurutnya pohon tersebut

belum dibayar ganti ruginya, dan apabila kontraktor mau menebang maka harus membayar

tanaman tersebut.

V. SARAN DAN REKOMENDASI

Kontraktor hendaknya patuh terhadap peraturan dan regulasi yang ada terutama

perijinan (ijin lokasi base camp, ijin quarry dari BLH Kabupaten, ijin penambangan

golongan C dari pemerintah daerah, ijin genset dengan mentaati kapasitas maksimum

yang diperbolehkan dalam peraturan) dan perijinan lainnya.

Sebaiknya PPK terkait dapat membantu penyelesaian permasalahan yang berhubungan

dengan institusi pemerintahan, terutama perijinan, koordinasi dengan pihak terkait

utilitas misalnya dengan PLN untuk instilasi listrik, PDAM untuk instalasi pipa air

bersih, Telkom untuk instalasi kabel telepon, dll.

Kontraktor hendaknya selalu memasang rambu-rambu keselamatan (Manajemen Lalu-

lintas) disepanjang lokasi pekerjaan dan menghindari penumpukan material di badan

jalan yang mengakibatkan terhambatnya lalu-lintas.

Pekerjaan penggalian pelebaran sebaiknya dilakukan bertahap dengan panjang tertentu

dan langsung dilakukan penimbunan dan pemadatan sehingga tidak mengganggu akses

masyarakat terhdap jalan, demikian juga galian drainase hendaknya langsung dilakukan

pekerjaan pasangan ataupun pengecoran beton pada drainase U-Ditch sehingga galian

tidak dibiarkan terbuka terlalu lama yang akan mengganggu kenyamanan, keamanan,

dan ketenangan masyarakat. Sebaiknya juga adakan dialog dengan masyarakat tentang

jembatan diatas saluran drainase agar memudahkan masyarakat mengakses jalan raya.




Kontraktor sebaiknya konsisten mengajukan rencana kerja kepada Konsultan Supervisi

sebelum melaksanakan pekerjaan berikutinya, dan Konsultan sebaiknya konsisten

menerapkan holding point (titik tunggu) yang memastikan pekerjaan sebelumnya telah

memenuhi spesifikasi dan standar mutu, sebelum merekomendasikan pelaksanaan

pekerjaan berikutnya.

Konsultan Supervisi disarankan agar lebih proaktif dan mengoptimalakan perannya

dalam melakukan tugas pengawasan sehingga terjamin hubungan kerja yang harmoni

antara kontraktor dan konsultan sesuai dengan tanggung-jawabnya masing-masing.

Selama ini kontraktor merasa arahan dari konsultan masing kurang optimum dan

permasalah lebih banyak diselesaikan oleh pihak PPK.

Kontraktor masih kurang dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di

lapangan, hal ini diperlukan dilaksanakan untuk mengantisifasi terjadinya kecelakaan

kerja.

Sebaiknya kontraktor lebih mengawasi dan mengkoodir para sub-kontrak dalam

melaksanakan pekerjaan agar hasilnya sesuai spesifikasi dan terjamin mutu hasil

kerjanya.

Kontraktor disarankan untuk melakukan penyiraman secara rutin untuk meminimalkan

polusi debu yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Kontraktor juga sebaiknya lebih peka terhadap keluhanan masyarakat dan

mengakomodir sejauh keluhan itu logis dengan memberdayakan masyarakat sekitar

proyek untuk ikut berpartisifasi dalam melaksanaan pekerjaan yang tidak membutuhkan

keahlian khusus / non-skilled, dengan memberikan imbalan upah yang memadai sesuai

dengan standar setempat.

Laporan Pemantauan Tahap IIPaket. 01: Krui – Biha (Provinsi Lampung)


Western Indonesia National Road Improverment Project (WINRIP)

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil Pemantauan Lapangan Oleh TPM

2 Surat Keputusan Pembentukan TPM dari Ketua PMU

3 Surat Perjanjian Kerjasama antara TPM dan CTC WINRIP (PT.PERENTJANA DJAJA)

4 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Lampiran 1 hal. 1

Lampiran 1

Catatan Hasil Monitoring Kegiatan TPM WINRIPTahap II

Paket : 01 (Krui – Biha) Provinsi LampungTanggal : 05 – 28 Agustus 2015

A. Base Camp dan Kelengkapannya.

1. Base Camp, Stone Crusher dan AMP Kontraktor PT. Jaya Konstruksi Manggala

Pratama Tbk dapat berproduksi, tetapi sering kekurangan material baku untuk

diproduksi sebagai bahan pekerjaan jalan.

2. Penataan area base camp yang kurang teratur dan tingkat polusi udara besar dari

mesin produksi dan debu proses produksi material.

Lampiran 1 hal. 2

3. Dari pengamatan kami Tim TPM, terlihat beberapa titik belum dilanjutkan pekerjaan

menurut informasi dari kontraktor karena mereka terhambat kekurangan material

untuk diproduksi Stone Crusher dan AMP tersebut,

4. Di beberapa lokasi lain terdapat segmen-segmen yang belum dikerjakan dikarenakan

adanya penolakan dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan ganti rugi atas

propertinya padahal LARAP sudah selesai.

5. Lokasi yang sedang dikerjakan tidak dilakukan proses pencegahan terhadap

pencemaran udara berupa debu yang berterbangan di sekitar rumah penduduk.

Lampiran 1 hal. 3

B. Saluran Air / Drainase

1. Pekerjaan drainase yang dilakukan terlihat kurang baik dan tidak rapi, banyak dinding

dan dasar saluran drainase yang tidak rata dan pengerjaannya dilakukan secara

terputus serta asal jadi dan terdapat retak pada beberapa posisi.

2. Saluran drainase pengerjaannya kurang rapi (tidak rata permukaannya) dan

kemiringan dasar saluran tidak diperhitungkan ketinggiannya dan kemiringannya,

terdapat tidak ada lubang saluran air dari badan jalan ke saluran drainase dan dari

halaman rumah penduduk ke saluran (discharge hole / flute hole), sebagian ada lubang

3 inch, hal ini akan menyebabkan badan jalan dan halaman rumah penduduk tergenang

bila hujan.

TidakRapi

Lampiran 1 hal. 4

C. Pekerjaan Teknis dan K3

Perlengkapan ketentuan keselamatan lalu lintas di sepanjang proyek tidak memadai.

Galian untuk pekerjaan gorong-gorong yang sedang dibangun adalah galian yang

sangat besar dan berbahaya bagi lalu lintas. Lokasi gorong-gorong ini memerlukan

lebih banyak pagar pengaman lalu lintas di sekeliling luarnya.

Tidak ada rambu lalu lintas atau pengendalian lalu lintas pada beberapa lokasi

dimana peralatan sedang bekerja di jalur lalu lintas di jalan proyek, excavator

sedang bekerja dan melakukan pemuatan ke dalam dump truck.

Saran : Kontraktor memperbaiki semua situasi dimana kekurangan/ketiadaan

pengendalian lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas atau

mengurangi keselamatan lalu lintas, dan menindaklanjuti ketentuan/ persyaratan

secara teratur.

Pemantauan tim TPM di lapangan tentang pekerjaan Teknis dan K3 sebagai berikut:

1. Di sepanjang lokasi pekerjaan, sangat sedikit rambu-rambu peringatan keselamatan

(manajemen lalu-lintas).

Galian

Lampiran 1 hal. 5

2. Ketika melakukan pemantauan, tim TPM kesulitan untuk membandingkan kualitas

pekerjaan dengan spesifikasi yang disyaratkan. Tim TPM tidak diberikan akses

informasi mengenai kualitas pekerjaan karena Kontraktor berpikir tim TPM hanya

memantau aspek lingkungan saja.

3. Menurut pemantauan pelaksanaan, K3 para pekerja sangat diabaikan. Pekerja hanya

memakai sandal pada saat melakukan pekerjaan dan tidak ada seragam/rompi

lapangan.

Lampiran 1 hal. 6

4. Jembatan untuk akses ke rumah warga tidak disediakan, yang membuat warga yang

di depan rumahnya mengalami galian jadi terhambat dan susah untuk akses jalannya.

5. Batas Kecepatan pada Area Pekerjaan

Diperlukan kontrol batas kecepatan di sepanjang lokasi pekerjaan untuk

meningkatkan keselamatan umum. Tidak ada bukti mengenai adanya pembatasan

kecepatan yang dipasang di area konstruksi di sepanjang proyek.

Saran Batasan kecepatan yang pantas hendaknya disepakati dengan PPK dan harus

diterapkan di proyek dengan memasang rambu peringatan yang tepat. Harus lebih

teliti memonitor manajemen lalu lintas dan keselamatan umum di proyek.

Kesepakatannya adalah rambu kecepatan berikut ini harus dipasang di lapangan :

Rambu peringatan umum 40 km/jam di sepanjang jalan. Kecepatan maksimum 15

km/jam di setiap lokasi pekerjaan, dan menyediakan rambu pada titik-titik tertentu.

Lampiran 1 hal. 7

6. Di beberapa titik, belum ada pekerjaan sama sekali.

7. Pekerjaan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Terputus

Pelaksanaan pengecoran beton bertulang tidak continu, dari gambar terlihat bahwa

pengecoran lantai U-Ditches sudah dilaksanakan dan selesai sudah cukup lama tetapi

bagian dindingnya tidak segera dilakukan pengecoran, bahkan pekerjanya tidak ada,

dengan dibiarkan cukup lama begini sehingga tulangan sudah berkarat yang bisa

berakibat mengurangi mutu konstruksinya.

Lampiran 1 hal. 8

D. Lingkungan dan Sosial

1. Pekerjaan Stone Crusher dan AMP terhadap rumah warga berjarak kurang lebih

500 m dari lokasi Stone Crusher dan AMP.

2. Banyak tumpukan material diletakan di tepi dan di badan jalan, yang membuat lalu

lintas terhambat dan debu akibat tumpukan material mengganggu para pengguna

jalan yang melitas.

3. Penempatan material terlalu banyak mengambil jalur lalulintas sehingga hal ini

akan sangat mengganggu kendaraan yang melintas, mengingat Ruas Krui – Biha

adalah jalan penghubung antar provinsi sehingga kendaraan berat banyak yang

melintas.

Penumpukan material di badan jalan telah berulang kali kontraktor di komplain

masyarakat, Pemda Kabupaten Lampung Barat dan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini terlihat dari surat kabar sperti tertera di bawah ini :

Lampiran 1 hal. 9

4. Kontraktor mengaku melakukan penyiraman di lokasi sekitar basecamp, sesuai

tuntutan warga dan dilokasi daerah yang banyak permukiman warga tetapi dilokasi

proyek lainnya tidak dilakukan karena menurut kontraktor item tersebut tidak ada

didalam spesifikasi sehingga tidak dapat ditagihkan.

5. Menurut informasi dari kontraktor tenaga kerja yang dipakai sekitar 60% dari luar

daerah, sedangkan sisanya warga setempat terutama untuk pekerjaan non-skilled.

4.5.

i

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGADIREKTORAT BINA PROGRAMJl. Pattimura N0.20 Kebayoran Baru-Jakarta 12110,Tetp.(o21)72oo2}1,7gg3g2}, Fax. (021) 7201760

SURATKEPUTUSANDIREKTUR BINA PROGRAM

DIRI,KTORAT JENDERAL BINA MARGANoMoR: o6qlt /b?- | licI'a /ibtl1

TENTAIVGPEMBENTUKAII PEMANTAU PITIAK KETIGAITSBD]ARTY MOI{ITORING (TPM)

PADA PAKET-PAI(ET AWp-l (PAKET 0I; pAKDT 03; pAI{ET 04)PROGRAM WINRIPLOAN IBRD No. 8043_ID

TAIIUN ANGGARAN 2014MENIMBAITIG:a' Bahwa pada kegiatan Pelaksanaan Program Western Ind.onesia National Roads Improvement

Project (WINRIP) Loan IBRD No. 8043-ID, sesuai dengan Loan Agreement, lerdaparkesepakatan untuk memetangi kemungkinan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KK1fmelalui komponen Rencana Tindak Anti Kc rupsi atau Anti-Comrption Action llan laCafjmelalui peningkatan transparansi dan meningkatkan peran serta masyarakat.

b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Pcmantau pihak Ketiga/1'hird partyMonitoring (TPM) sebagai pemantau dalam proses pelaksanaan konstruksi.

c. Bahwa Tim TPM yang namanya tercantum daiam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakapdan memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

d' Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Bina program,Direktorat Jenderal Bina Marsa.

MENGINGAT:l Loan Agreement of WINRIP, Loan Number 8043-ID between Republic of Indonesia and

International Bank for Reconstruction Development (BRD) World Bank, dated December 14,(Government of Republic of Indonasia) shaltnce with the protisions of the Anti-Corruption

2. Loan Agreement WINR-IP, Appendix, D€finiti;; 2, "The Borrower settingforth the action to betaken Anti-Corruption Action Plan (ACAP) to promote good gorernaiie and accountabilityincluded in Project Management Manual l[) ",

3 Loan Agreement WINRIP, Appendix, Definition 3 about Anti-Comrption Guidelines: ',TfteWorld Bank's Guidelines on Prettenting and Combating Fraud and

-Corruptton in projects

Financed by IBRD Loans and IDA Credits anrl Grants, Dated October j5, 2006 ard Revised inJanuary, 201 I ";

6.

8

9.

10.

7.

Proj ect Implementation Plan (PIP) wINRIp part3.7 and paft 4, annex 10 and annex 11;surat Keputusan Menteri peke4aan umum Nomor lgKprsnwzOlO tanggal 2r h.i,i 2010tentang Pembebasan dan Pengangkatan pej abat pimpinan Eselon II.a di I.ingkunganKementerian Pekerjaan Umum;Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 418/KPTSMi2011 tanggal 23 Desefirber201 I tentang Pengangkatan-Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan req;'ian pe.labat IntiSatuan Kelja di Lingkungan Dircklorat Jenderal Bina Marga Kementerian pei<eq'aan Umum;Surat Keputusan Menteri Pekeqaan Umum Nomor 93/IQTSA{/2013 tanggal ig Februari 2013tentang Perubahan Keputusan Menteri pekerj aan umum Nomor 4rg/Kprs/M/2011, Nomor419 /KPTS|M1}0 1 1 dan Nomor 25 4KpTSlMl2}I2;Surat Keputusan Menteri Peke{aan Umum Nornor 26/KPTSnvID0l4 tanggal3 Febnr.ari 2014tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungai-Direktorat JelderalBina Marga;Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 08.aKPTS/Dbl20I4 tanggal 27 MareL2014 tentang Penunjukan/P_engangkatan pejabaf{pegawai project Management llnit (pMtfWestern Indonesia National Road Improvement proj ect (WINRIP);Contract for Consulting Services for 'I'echnical Assistance for Core Team Consultants (CTC)WINRIP No: 06-29/CTC /[NLNA043/1112, tanggat 5 November 2012;Peratuan Menten Keuangan R[ Nomor 72lPMk.O2/2013 tentang Standar Biaya Maslkan TahunAnggaran2014;Kerangka Acuan Keqa Pemantauan pihak Ketiga/Third party Monitoring (TpM).

ll.

r2.

(

Memutuskan:Menetapkan:Pertama : Membentuk Tim TPM untuk masing-masing Paket AWp-1 program WINRIp: paket

0 1 ; Paket 03; dan paket 04.Kedua ; Rincian Tugas Tim TpM adalah:

- Sebelurn melaksanakan Tim TPM (Pemantau Utama dan pemantauAxggota) telah

oleh CTC WINRIP.

- Menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan konstruksi selamamasa pelaksanaan proyek. :

- Menghadiri setiap rapat koordinasi sesuai dengan undangan dari SatkerlppK terkait.- Mengamati pelaksaraan pekerjaan konstruksi dan tidak diperkenankan memberi

perintah kepada Pelaksana Lapangan.

- Mencatat dengan rinci dan jelas apabila ada hal-hal yang menyimpang darr yangditetapkan dalam Dokumen Teknis.

- Membuat laporan hasil rapat dan pemantauan kemudian menyampaikanaya kepadaPMU dengan tembusan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionaysatker/ppKterkait.

segala biaya akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada contractfor consultiag services for Tecbnical Assistance for core Team consultants (crcWINRIP) No: 06-20/crctrA/LN/Bo43ll1 12, tanggal 5 November 2012, sesuai denganHasil Evaluasi dan Negosiasi RAB dalam perjanjian Kerja yang telah disetujui.surat Keputusan ini rnulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila clikeinudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Kepufusan ini, akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.

Ketiga

Keempat I

DITETAPKANDIPADATANGGAL

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai iaporan).2. Bapak Direknr Bina Pelaksanaan W:Iayah I, Ditjen. Bma Marga.3 . Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II padang.

4, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III palembang,

5. Kasubdit Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri, Dit. Bina prograrn.

6' Kasubdit Sistem Pengendalian Wilayah I Dit, Binlak VKehra Pelaksana Harian pMU WINRlp.7. Kasatker Pembinaan Administrasi dan p2pHLN, Dit, Bina program.

8. PMUWINRIP.9. CTCWINRIP.10. Tim TPM Paket 01, Paker 03, Paker 04.1 i . File,

: JAKARTA: 0( geflenFr ?Oh

DIREKTUR BINA PRO GRAIiv

Zt- (\l

D

G

bnb0

d.

(!l

bob0d

Cd c!

s

b0

all

r!

b0(g

E(!

9qe

Cd

c,

(d

bobo

Gi

zAl{44

z&9:,

ZAovEf+r. Fl r_l!' ." oli to cI<c4?z>ft<-,Il'.11 .tfaM?

c',

EOJ rL) C) (J

;:u c)

E{) OJ o

z

t-

g

-'D

{t-.;

F

.=b!

U)

F

li<!

{

F

6

zjt

t<

(!N

.d

I

a

.j

6a

j

Fat<V)

Nd

(g

>t

I

HEv).{

I

I

I

Fa

Ect

.91o0l

opl<l

I

FM

o0

E

-.1

bI)

(!

oJbo

0-)

4H{ti7=z-tEEE

g Eflvis flE'/.-.(, ts eb\-/ _PE 3gtr.{.cl.Et- ? 1'

t€s F u-r45Sr-{E s'f *(

F\*.YKgjBe

.i ! sl,

v)l

'h7.

bn

rJ

'o(s

CJ

l-.)

t'\

bo

o

dI)

o

(B

0.)

-FH

Ftr.l\/.

d

5rg

dB

U)

(c

(!

b!b0

(g

ol

z r{ a.)

trxgqJJ.(g4 A t'-'l

t\rtt

MINISTR.Y OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS

DIR.ECTORATE OF PTANNINGCore Tearn Consultant for

Western Indonesia National Roads Improvement proJect (WINRIp)IBRD Loan No. 9043-ID

Perentjana Djaja

I

SURAT PERJANJIAN KERJAFEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM WINRIP

PAKET 01: KRUI - BIHA, PROVINSI LAMPUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan diba'.ryah ini:

1. lr. Barnbang H.Wikanta, M[/.,MT Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili dj JalanLetjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma Pede, Jakaita Selatan,bertindak sebagai Core Team Consultants (GTC) WlNRlpselanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Dr,lr. Hery Riyanto, MT Dekan Fakulias Teknik Universitas Bandar Lampung yangberdomisili di Jalan Z,A. Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung,sebagai Pemantau dari Plhak Ketiga (PP3) I I'hird PartyMonitoring (TPM) Paket 01: Krui - Biha, Provinsi Lampungselanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjadimana PIHAK KEDUA mewakili masyarakat akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaankonstruksi Paket 01: Krui - Biha dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP PEMANTAUAN

1. Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan manajenren proyek,pelaksanaan tekniS pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek sosial terhadapmasyarakat sekitar lokasi proyek.

2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro denoancara mengamali (1bserve), nrencalal (record), dan melapoikan (repoft).

3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perjntah, penolakan, dan rnenyatakan pendapat atas hasilkerja kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

'4. PIHAK KEDUA dapat meminta waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pengguna Jasa terkaii, l(onsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engirreer), dan Kontraktor (PenyeciiaJasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau d iklarifikasikan, tanpa harus menghentikanproduktiiitas pekerjaan.

5. PIHAK KEDUA dapat meiiyampaikan hasil analisa pengamatan jika ada r:,isur-unsur penyimpangandalam pelaksanaan peke'jaan kepada PMU dan ata,.r Pejabai PembuaL Komitmen (PPK) untukdiklarif ikasi dan dilaku kan penanganan segera.

Pasal 2DASAR PELAKSANMN PE KERJAAN

1. Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLl/WlNRlPi027 tertanggal 3 Juni 2014perihal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP3)/ Third Parly Monitoring (TPM).

2. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25/U/FT-USL/V111201,4 tanggal 15 Juli2014 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TPM sertakesediaannya sebagai WPM pada paket0l: Krui- Biha,

3. Surat Keputusan Direktur Bina Program Di;ektorat Jenderal Bina Ma:ga selakil l"'.1r-,. PMU WINRIPdengan Nomor 0694/BP.llik:PTS/2O14 tertanggal 1 Septemher 2014, tentarl; !aembentui,an TPM PakettJ1, 03, dan 04.

4. Surat Mobilisasi dari Pl- Perentjana Djaja sebagai Core Team Consultanis (CTC) WlNRlP.

ffl PT. Perentjana Djaja in associated with h Yongma Englneering Co. Ltd and EIPT. Epadascon permata Engineering ConsultantsCTC Office: Jt. Cjniru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Setatan, '12180, Phone /Fax: (021) 7229823

z.

1.

DUooS, DAN rAHAp rEiXXSo**N 'EMANTAUAN

Durasi .pemantauan yang dilakukan PIIJAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaankonstruksi proyek.

melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selarna 12 (dua belas)TPM. yang dibagi daram 3 (tiga) tahap kegiatan, maslng-masing tahap kegiatan

hari.3' PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikan

l:lgf l::9.ltl1ll !1919. pelaksanaan dalam periode waktu petaksanaan pekerjaan densan terrebih

CTC WINRIP dan kepada ppK terkait.

'(

t

4' Apabila PIHAK KEDUA.melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3(ayat2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambah-an bLya oi tuar nitai yang tertuangdalam perjanjian kerja ini.

Pasal 4TENAGA PEMANTAU

1' Tenaga pemantalyang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimanatercantum dalam pasar z (ayal 2) terdiri dari 1 (satu) orang pemantau utaini oan z ftuaj ;;r;g -Pernantau Anggota.

2. dalam pasal 1, plH i olehaimana disebutkan tidar

3. kepada pihak Ketigantau harus diganti rlebih

yans tercantum dararn Keranska Acuan K",j" r;tlfil:jif,t# fffildilakukan oleh PMU WlNRlp dibantu oleh CIC WlNRlp dan resikotanggung jawab PIHAK KEDUA.

pasal SNILAIPEKERJMN

Kedua-belah pihak sepakat-!9nga1-nila] anggaran biaya.operasional pemantauan pekerjaan oleh pIHAKKEDUA sebesar Rp 71.817.900,00 gulun putun satu juta aeiapii iuiitiijii'nrnt sembitan ratus rupiah).

pasal 6

TATA CARA PEMBAYAMN DAN PELAPOMN

1 . n yang dikeluarkan. oleh ptHAK KEDUA p tahap kegiaianngan jumJah yang.tidak melebihi nilai yang alam ang-garanyang telah disetujui dan kernudian ditagihkan kepaOa plHnrc

2' PIHAK PERTAMA akan me,lakukan. pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapanpemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), de1ga1 syarat laporan hasil pemantauan (termasuk_ back-up data) pada tahapan tersebut sudah diterima oten ptHAr pEF{TAMA.3' ditag esuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai bukti-

itansi4. tul?l KEDUA yang dikirimkan kepada pjHAK PIRTAMA merupakanTPM WINRIP.

KELE NG KApAr r= *.ro*?itnillu,"o, (RE tM B uRS E M ENr)

1 . setiap-tahap pernantauan ke lapangan yang dilakukan oleh pIHAK KEDUA harussur.at Perir'tah rugas (sFT) clari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara padawajib menrbawa surat perintsh perjalanan Dinas (sppD) dari Dekan Fakultas sefta dLeader UTC WlNRlP.

fdl PT' Perentlana Djaja in associated with # Yongt" Enqineering co, Ltd and #pr. Epadascon permata Engineering consultanrsCTC Office: Jt. ciniru Vll No. 25, l(ebayoran Barur Jakarta setatan,12180, phone /Fax: (oz1\ Tzzggz1

PIHAK PERTAMA

Direktur UtarnaPerentjana Djaja

2. SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk rnengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dariPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasilpem antau an.

PASAL 8LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diaiur dalarn perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu pe'-janjiantambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas,

Dekan Fakultas TeknikU niversitas Bandar Lampung

MENGETAHUI

Kepala Satuan KerjaPembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Penqendalian

Pinjaman d Negei (PAP2PHLN)

502

[d et. nerentjana Djaja in associated with h Ycingma Engineerlng Co. Ltd and e]PT. Epadascon Permata Engineering consuttantsCTC Office: Jt. Clnlru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180, Phone /Fax: (021) 7?29823

2008

(AN \{srr\\ al(}4V

6tatEf<e \*hi\

MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GENER,AL OF HIGHWAYS

DIRECTORATE OF PLANNINGCore Team Consultant for

Western Indonesia National Roads Improvement project (WINRIp)iBRD Loan t'lo. 8-o+s-ro

Perentjana Djaj a

SURAT PERJANJIAN KERJAPEMANTAUAN PELAKSANMN PROGRAM WINRIP

PAKET 01: KRUI - BIHA, PROV|NS| LAMPUNG

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebeias November tahun Dua Ribu Empat Belas, yang fiertanda iangan dibawah ini:

'1. lr. Barnbang H.Wikanta, MM.,MT Direktur Utama PT Perentjana Djaja yang berdomisili di JalanLetjen. MT. Haryono Kav. 17 Wisma pede, Jakarta Selatan,bertindak sebagai Core Team Consultants (CTC) WlNRlpselanjutnya disebut sebagai 2IHAK 4ERTAMA.

2. Dr.lr. Hery Riyanto, MT

(

Dengan ini, kedua belah p pakat untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjadimana PIHAK KEDUA m akan melakukan tugas pemantauan pelaksanaan pekerjaankonstruksi Paket 01 : Krui - uan sebagai berikut:-

Pasal 1

LINGKUP PEMANTAUAN

l Lingkup pemantauan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: pelaksanaan mana1emen proyeK,pelaksanaan teknis pekerjaan konstruksi, dan pemantauan aspek lingkungan serta aspek iosial terhadaprnasyarakat sekitar lokasj proyek.

2. Pemantauan oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara independen, sukarela dan bersifat makro denoancara rnengamati (0bserve), mencatat (record), dan melaporka n (report).

3 PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberi perintah, penolakan, dan menyatakan pendapat atas hasil. !*j. kontraktor sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.4. PIHAK KEDUA dapat meminia waktu untuk wawancara dengan Pejabat Pembuai Komitmen (ppK) /

Pengguna Jasa terkait, Konsultan Supervisi (Engineer/Asisten Engineer), dan Kontraktor (penyediaJasa) apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau d iklarifikasikan, tanpa harus menghentikanproduktifitas pekerjaan.

5 PIHAK KEDUA dapat menyarnpaikan hasil analisa pengamatan jika ada uns.rr-unsur penyrmpangandalam pelaksanaan pekerjaan kepada PMU dan atau Pejabat Pembuat Komitmen (eef; unlutdiklarifikasi dan dilakukan penanganan segera.

pasal 2DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

'1 . Surat Ketua Pelaksana Harian PMU WINRIP Nomor: UM.0206/BLl/WlNRlP/027 tertanggal 3 Juni 2014perihal hasil wawancara pemilihan Pemantau Pihak Ketiga (PP3)i Third Party MonitoringllpMl.

2' Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung No. 25IU/FT-UBL/V:',12OI4 tanggal 15 Juli201-4 tentang persetujuan hasil wawancara dan evaluasi proposal biaya operasional TpM sertakesediaannya sebagaiWPM pada paket 01: Krui - Biha.Surat Keputusan Direklur Bina Program Direkiorat Jenderal Bina Marga selaku Ketua pMU WlNp,lpdengan Nomor 0694/BP.li/KFIS/2014 tertanggal 1 September 2014, tentang Pembentukarr TpM paket01. 03. dan 04..surat Mobilisasi dari PT Perentjana Djaja sebagai core Team consultants (cTc)wlNRlp,

J

4.

[fl PT. Perentlana Djaja in associated with 4il Yongnra Engineering Co. Ltd and €tpT. Epadascon permata Engineering ConsultanrsCTC Office: Jl. Ciniru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, '12180, phone /Fax: (OZ1\ 7ZZ9BZ3

1

DU*^S, DAN rAHAp rEilXSo**N 'EMANTAUAN

Durasi pemantauan yang dilakukan PIHAK KEDUA adalah sepanjang masa kontrak pelaksanaankonstruksi proyek.PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemantauan secara langsung ke lapangan selama 12 (dua belas)hari per anggota Tim TPM. yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap kbgietan, masing-masing tahap kegiatanrnaksimum 4 (empat) hari.PIHAK KEDUA menentukan sendiri jadwal waktu pelaksanaan pemantauan lapangan disesuaikandengan kondisi dan tahapan pelaksanaan dalam periode waktu pelaksanaan pekerjaaridengan terlebih94ulu. menyampaikan jadwal rencana pemantauan kepada PMU WINRIP dengan tembuJan kepada

2.

4, Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan melebihi durasi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3(ayat 2), maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menagihkan tambahin biaya di luar nilai yang tertuangdalam perjanjian kerja ini.

pasal 4TENAGA PEMANTAU

1. Tenaga pemantau yang akan melakukan tugas pemantauan terdiri dari 3 (tiga) orang sebagaimanatercantum dalam Pasal 3(ayat2) terdiri dari 1 (satu) orang Pemantau Utami dan 2 (dua) oiangPemantau Anggota.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA yang disetujui olehDireklorat Bina Program, Ditjen Bina Marga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2- (ayat S; tiOat<diperkenankan untuk mengalihkan tugas pemantauan kepada Pihak Ketiga/Lembaga lainnya.'

3. Apabila dalam keadaan darurat (force majeure) pemantau harus diganti, maka p]HAK KEDUA terlebihdahulu mengajukan permohonan kepada PMU WlNRlP, apabila calon yang diusulkan memenuhi kriteriayang tercantum dalarn Kerangka Acuan Kerja TPM diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang al,,andilakukan oleh PMU WINRIP dibantu oleh CTC WINRIP dan resiko akibtt kejadian tersebut rn'enjaditanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5NILAIPEKERJAAN

Kedua belah pihak sepakat-!9nga!-nila] anggaran biaya operasional pemantauan pekerjaan oleh pIHAKKEDUA sebesar Rp 71 .B'l 7.900,0o (Tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas sembilan ratus rupiah).

pasal 6

TATA CARA PEMBAYAMN DAN PELAPORAN

1. Biaya operasional pemantauan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA pada setiap tahap kegiatanan dana sendiri dengan jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam anglaransional pemantauan yang telah disetujui dan kemudian clitagihkan (reimburse) kepada PIHAK

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA pada setiap tahapanpemantauan (tahap pertama, kedua, dan ketiga), dengan syarat laporan hasil pemantauan (termasukback-up dafa) pada tahapan tersebut sudah diterima oleh pIHAK PERTAMA.

3. Besarnya biaya yang ditagihkan harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan disertai bukti-bukti pengeluaran/kwitansi yang asli.

4. Laporan hasil pemantauan oleh PIHAK KEDUA yang dikirimkan kepada PIHAK PEITTAMA meruoakancopy-an dari Laporan TPM kepada PMU WlNRlp.

KE LENG KAPAN pERSYAM?iiiflo' ro* ( RErM B u RS EM ENr)

1. Setiap tahap pemantauan ke lapangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA harus dilengkapi denganSurat Perir-,tah Tugas (SPT) dari Dekan Fakultas Universitas atau jabatan setara pada instiiusi'TpM, Janwajib mernbawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Dekan Fakultas seri,r disetujui oleh TearnLeader CTC WlNRlF.

[fJ et. rer"ntlana Djaja in associated with 6 Yongma Engineering co. Ltd and €rpT. Epadascon permata Engineering consultantsCTC Office: Jt, Cjniru Vll No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, '12'180, Phone /Fax: (OZ1J TZZ1AZ3

2 SPPD adalah salah satu kelengkapan untuk mengajukan penggantian biaya operasional (reimburse) dariPIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang disampaikan bersamaan dengan laporan hasilpemantauan.

PASAL 8LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatui dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjiantambahan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimarla tersebut di atas,

PIHAK PERTAMA

4

(

Direktur UtamaPT. Perentjana Djaja

Dekan Fakultas TeknikUniversitas Bandar Lam pung

MENGETAHUI

Kepala Satuan KerjaPembinaan Administrasi dan Pelaksanaan Pengendal ian

Pinjaman dan Negei(FAP2PHLN)

ffl PT. Perentjana Djaja in associated with fi Yongma Engineering Co. Ltd and irPT. Epadascon Permata Engineering Consultants

CTC Office: J t. Cinjru VII No. ?5, Kebayoran Baru, J akarta Setatan, 121 80, Phone / Fax: (AU) 7729823

t).l:./+o

-

oYang bertanda tangan dibawah ini

NamaJabatan

Mernerlntah kepada :

Nama

Jabatan

Tujuan

Tanggal

Jumlah harl

Jenis Transportasi

Maksud Perjalanan Dinas

Biaya dibebankan kepada

Yang menerima tugas

l+k

006rrcS-TPM/Fr-u BL/VIrr/201 s

Dr. lr, Hery Riyanto, M.T.Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung

Dr. lr. Hery Riyanto, M.T.

Ketua Pemantau

Krui

Tgl, 26Agustus s.d. Tgl. 28Agustus2015

3 (tlga)

Mobil

Memantau Proyek WINRIP Paket - 01 (Krui - Biha)

Kontrak No. 466A/S1(PD/L ll y201 4

tanggal 11 November 2014

Bandar Lampung, 24 Agustus 2015.

Yang memerintahkan

Dr. lr. Hery Rlyanto, M.T.

o

Dr. lr. Hery Riyanto, M.T,

MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)Technical Assistance for Core Team Consultants (CTC)

.Jp Stipport to the Project l4anagement UnitiBRD Loan No. 8043 - ID

Krn*JniveBitas Sandar Limpung

.J

Office Addres r Jl. Ciniru VII No, 25, lGbayoran Baru - Jakarta SelatanTolp. 021-72298823,Tax, O2L - 72796945

SURAT PERINTAH PEPJALANAN DINAS (SPPD) NO. : OO6/SPPD-TPM/FT-UBWIII/2015

1. NAMA PERSONEL YANG DITUGASKAN Dr. Ir. Hery Riyanto, MT.

2. ]ABATAN Ketua Pemantau

3. MAKSUD PERIALANAN DINAS Melakukan pemantau Proyek WINRIP Paket - 01 (Krui - Biha)

4. ALAT TMNSPORTAS] Mob

5. a.

b.

BERANGKAT DARI

TEMPAT YANG DITUJU

a. Bandar Lampung

b. Kui

6. a. LAMANYA PERIALANAN DINAS

b. TANGGAL BERANGKAT

c. TANGGAL KEMBAU

3 (tiga) hari

26 Agustus 2015 /.//28 Agustus 2015c.

DIKELUARKAN DI

PADA TANGGAL

Bandar Lampunq

24 Agustus 2015

MENGETAHUVMENYETUJUI

WINRIP . CTC

i:

Office Addres I Jl. Ciniru VU No. Z+ Kebayoran Baru - Jakarta Selatanfelp, OZL-72298829, Tax, OZt - 72796945

Perenuana DJaJa

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 005/TGS-TPM/F[-UBL/VIII/2015

Yang bertanda tangan dlbawah ini :

l NamaJabatan

Memerintah kepada :

Nama

Jabatan

Tujuan

Tanggal

Jumlah hari

Jenls Transportasi

Maksud Perjalanan Dinas


Dr. lr. Hery Riyanto, M.T.Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampuno

J

lr. Junlardi, M.T.

Pemantau Anggota

Krui

Tgl. 17 Agustus s.d. Tgl. 19 Agustus 2015

3 (tiga)

Mobil

Memantau Proyek WINRIP Paket - 01 (Krui - Blha)

Kontrak No. 4664/5tVPDIL fiU2014

tanggal 11 November 2014

Bandar Lampung, 14 Agustus 2015.

Yang menerima tugas Yang memerintahkan

Dekan F Teknik Universitas Bandar Lampung

.tt!3

Dr. lr. Hery Rlyanto, M.T.

MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTORATE GENEML OF HIGHWAYS

WESTERN IIIDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEIT{ENT PROJECT (WINRIP).Tec nb (CIc)

Unit

' :.,1,4;i,

sunnr prmNtRH prnjiurunru orruns (sPPD) No.

- ,,---'-l'-.+ti

1. NAMA PERSONEL YANG DTiUGASI(AN .

lr. Juniardi, MT,

2. JABATAN Pemantau Anggota

3. MAKSUD PERJALANAN DINAS Melakukan pemantau Pro)€k WINRIP Paket - 01 (Krul - Biha)

4. ATATTMNSPORTASI Mobil

5. a. BERANGKAT DARI

b. TEMPAT YANG DMJ]U

a. Bandar Lampung

b. Krul

6. a.

b.

LAMAI'IYA PERIALANAN DINAS

TANGGAL BERANGKAT

TANGGAL KEMBAU

b.

3 (tiga) hari

17 Agustus 2015

19 Agustus 2015 /-

DIKELUARKAN DI

PADA TANGGAL

Bandar Lampung

14 Agustus 2015

MENGETAHUI/MENYEruJUI

WINRIP - CTC

DIPERINIAHKAN OLEH

Dr. Ir. Hery Rlyanb, M.T.

otfica Addrus; Jl, ciniru vll No, 25, Kebayoran Fafl! - Jakarla selBtanTBlp. 021-72298813, Tbx,021 - 72796945

Office Addres : Jl. Ciniru vtl l{o, 25, Kebayoran Baru - takarta SelatanTelp, 021-72298823, Tax, Oz! - 72t96945

P

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NamaJabatan

Memerintah kepada :

Nama

Jabatan

Tujuan

Tanggal

Jumlah hari

Jenis Transportasi

Maksud PerJalanan Dinas


SURAT PERINTAH TUGASNomor : 004/TGS-TPMiFI-UBL/WII/2015

Dr. lr. Hery Riyanto, M.T.Dekan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung

lr. Sugito, M.T.

Pemantau Anggota

Krui

Tgl. sAgustus s.d. Tgt. 7Agustus20153 (tiga)

Mobil

Memantau Proyek WlNRlp paket _ 01 (Krui _ Biha)

Konlrak No. 4664/S KtpDtL I/ZO 1 4tanggal 11 November 2014

Bandar Lampung, 3 Agusuts 2015.

Yang memerintahkan

Fj!ttas Teknik Universitas Bandar Larnpung

4vrE{EEa..{r.}oEi.

Yang menerima tugas

Dr. lr, Hery Rlyanto, M.T,

MINISTRY OF PUBLIC WORKSDIRECTOMTE GENERAL OF HIGHWAYS

WESTERN INDONESIA NATIONAL ROAD IMPROVEMENT PROJECT (WINRIP)Technical Assistnnce for Core Team Consultanb (CTg. [fSu'pport to the Project Management Unit' IBRD Loan No. 8043 - ID

,J

A'LUnh€rsitas Bandar lampung

SURAT PERINTAH PERIALANAN DINAS (SPPD) NO. : 004/SPPD-TPM/FT-UBUVIII/2015

1, NAMA PERSONEL YANG DTIUGASKAN Ir. Sugito, [4T.

2. JABAIAN Pemantau Anggota

3. MAKSUD PERJAI,ANAN DINAS Melakukan pemantau Proyek WINRIP Paket - 01 (Krui - Biha)

4, ALAT TMNSPORTASI Mob I

5. a. BEMNGKAT DARI

b. TEMPATYANG DITUJU

a. Bandar Lampung

b. Krui

6. a. LAMANYA PER]ALANAN DINAS

b. TANGGAL BERANGKAT

c. TANGGAL KEMBAU

a.

D.

3 (tiga) hari

-/'05 Agustus 2015 _.,,//07 Agustus 2015

DIKELUARKAN DI

PADA TANGGAL

Bandar Lampung

03 Agustus 2015

MENGFTAHUV[4ENYEruJUI

WINR]P - CTC

DIPERINTAHMN OLEHDekan Fakultas Teknik

LJniversitas Bandar Lampung

M.T,

Offlce Addres l ll. ciniru vu No. 25, Kebayoran Baru - Jakarta SelatanTelp, 021-72298823 , rax. OzL - 72796945

I. Bemngkat darl (tempat kedudukan)

Ke

Pada tanggal

Bandar Lampung

Krui Pesisir Barat5 Agustus 2015

II.,,iT-ats

,/..8w.i."i lEsqjs

i l r'r'

,\?\ *-"

\\nuo\X%r

5[r.Mr,..,................... .... ... ..,.........,...)200911 2 001

xr..ML.....,...........,................ . )200911 2 001

Tlba di :

Pada tanggalKepala :

Berangkat dariKe:pada tanggal :

Kepala :

NIP. NIP.

ry. l'iba dl :

Pada tanggalKepala :

Berangkat daril(e :

pacla tanggalKepala :

V. Tiba di : Bandar LampungCl-empat kedudukan)Pada tanggal : 7 Agustus 2015

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa pedalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untukkepentingan jabatan dalam wakiu yang sesingkat-singkatnya.

MENGEIAHUVMENYETUJUI\AINRIP -. CTC

Addres I Jl, Cinlru VII t{o.

)

)

I Jl, Ciniru VII t{o. ?5, Kebayoran Baru - Jakarta SelatanTelp, ozL-72298823. Tax, O2I - 72796945

ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (AC AP) RENCANA...

Documents

Transcript of ANTI CORRUPTION ACTION PLAN (AC AP) RENCANA...