FOCUS GROUP DISCUSSIONPENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH

AGUNGTENTANG TATACARA PENYELESAIAN

GUGATAN SEDERHANADiselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI

Tanggal 3 April 2014 di Hotel Novotel, Jl. Gajah Mada No. 18 - Jakarta Pusat

Oleh:Dr. Ricardo Simanjuntak

SH., LL.M., ANZIIF.CIP

RICARDO SIMANJUNTAK & PARTNERSGedung Wirausaha Lantai 2

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-5 KuninganJakarta 12940

1

Metodologi Pelaksanaan Kontrak VERSI BANK DUNIA -IFC

1. Transaksi sah antara Pembeli dan Penjual di Indonesia. Penjual menjual barang senilai sekitar USD 7.000,- (200% dari income per kapita Indonesia) kepada Pembeli.

2. Setelah Penjual mengirimkan barang ke Pembeli, Pembeli tidak membayar barang tersebut dengan alasan bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan kualitas.

3. Penjual menggugat Pembeli, Pembeli menolak tuntutan itu, dan terjadi perselisihan tuntutan.

4. Penjual mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Pembeli untuk jaminan pelaksanaan putusan, karena Penjual khawatir Pembeli bangkrut selama proses gugatan berlangsung.

5. Masing-masing pihak menghadirkan Saksi atau Ahli untuk memberikan pendapat mengenai Kualitas Barang.

6. Putusan hakim memenangkan Penjual. Hakim memutuskan bahwa barang adalah telah sesuai dengan kualitasnya dan Pembeli harus membayar harga yang telah disepakati.

7. Pembeli tidak mengajukan Banding atas Putusan PN sehingga Putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (final)

8. Penjual melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Putusan (Uang berhasil didapatkan dari penjualan umum atas barang-barang bergerak milik Pembeli)

Property Right of Ricardo Simanjuntak 1

Metodologi Pelaksanaan Kontrak-gambaran

WAKTU BIAYA PROSEDUR

Pendaftaran dan somasi

Sejak putusan untuk mengugat, untuk pelayanan seluruh proses

Biaya Pengacara

Rata-rata fee, kantor hukum lokal

Sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku, dari pendaftaran perkara hingga pada tahap penggugat mendapatkan pembayaran dari hasil pelelangan harta tergugat.

Sidang & PutusanSatu tingkat, tidak ada Banding

Biaya Pengadilan & Fee untuk Ahli

Eksekusi/Pelaksanaan PutusanDijual melalui Lelang Umum

Biaya Eksekusi/Pelaksanaan Putusan

2

DETAILS OF METODOLOGY TIME FRAME OF ENFORCING CONTRACTS

3

4

5

6

Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC :

Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

7

Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Berapa besar biayanya?

8

Pelaksanaan Kontrak di Ekonomi APEC : Seberapa kompleks?

9

A

B

KONT

RAK

Tidak melaksanakan

Terlambat melaksanakan

Melaksanakan yang

bertentangan dengan yang

telah disepakati

(wanpres

tasi)Ganti rugi

Biaya

Bunga

Ganti Rugi

Property Right of Ricardo Simanjuntak 10

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Proses di Pengadil

an

Proses di Luar Pengadilan

Pengadilan Negeri

Pengadilan Niaga

Mediasi

Negosiasi

Arbitrase

Property Right of Ricardo Simanjuntak 11

Langkah Hukum/langkah-langkah

Pelaksanaan Kontrak di Indonesia

Hak Tanggungan, Gadai atau

Fidusia

Gugatan Perdata

Permohonan Pailit

Arbitrase

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Kasasi -Mahkamah

Agung

Peninjauan Kembali -

Mahkamah Agung

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan

NegeriKasasi Pada

Mahkamah AgungPeninjauan

Kembali Pada Mahkamah Agung

Institusi: BANI, BAPMI, Syariah

Arbitrase Ad Hoc

Mediasi di Pengadilan

Mediasi diluar Pengadilan

Putusan Final

Dipatuhi secara

Sukarela

Eksekusi Putusan

Putusan Final

Penetapan Pengadilan

Tanpa Penetapan Pengadilan

Lelang Umum

Lelang Tertutup

Penjualan Sukarela

Property Right of Ricardo Simanjuntak 12

Apakah seluruh perkara perdata harus

diperiksa dengan cara pembuktian

rumit di Indonesia?

YA! Berdasarkan hukum acara perdata, para pihak harus dipanggil secara benar, harus diberi kesempatan berdamai melalui mediasi pengadilan, harus diberi kesempatan untuk saling mengajukan dalil-dalil pembelaan (jawab jinawab), pembuktian (fakta/ahli) kesimpulan hingga pada putusan. Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri, kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi, upaya hukum khusus PK terhadap putusan kasasi.TIDAK! Bila perkara perdata tersebut lahir dari konflik utang piutang, dimana kreditor dapat membuktikan secara sederhana (prima facie evidence) debitor tidak melunasi minimum satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan debitor tersebut memiliki minimum satu kreditor lainnya.TIDAK! Untuk klaim berjumlah kecil (?), tidak rumit dan timbul dari aktivitas berkontrak, dapat diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Khusus (Small Claim Court) dalam waktu 30 hari, dengan hakim tunggal, dan putusan bersifat final

1

2

3

Property Right of Ricardo Simanjuntak 13

Draf RUU Hukum Acara Perdata TentangPemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat (Small Claim Court)

Pasal 90A

1) Pada hari tertentu menurut keperluan, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk olehnya mengadakan sidang pengadilan dengan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara cepat.

2) Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara cepat dalam buku daftar perkara tersendiri.

Pasal 90B

3) Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai gugatannya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara:a. utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian jual beli pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati.

b. kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa. 14

Property Right of Ricardo Simanjuntak

c. cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya penyewa kamar hotel mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut.

d. pembatalan perjanjian.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pembatalan perjanjian” adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau bertentangan dengan ketentuan berdasarkan cedera janji wanprestasi.

Pasal 90C

1) Pengadilan memutus perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan.

2) Terhadap semua putusan pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

15Property Right of Ricardo Simanjuntak

Hukum Acara SMALL CLAIM COURT

PENGAJUAN GUGATANPENYAMPAIAN

GUGATAN PADA PIHAK

TERGUGAT/PEMANGGILAN SIDANGMEDIASIPEMBACAAN

GUGATANJAWABAN TERHADAP

GUGATANPEMBUKTIAN

PUTUSAN

Property Right of Ricardo Simanjuntak 16

Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 79

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekuarangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini.Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Property Right of Ricardo Simanjuntak 17

PENGADILAN NEGERI

(PERADILAN UMUM)

PENGADILAN NIAGA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENGADILAN TIPIKOR

PENGADILAN KLAIM KECIL (SMALL CLAIM

COURT)

Property Right of Ricardo Simanjuntak 18

PERMA SEBAGAI PRODUK HUKUM

PENYEMPURNA

HUKUM ACARA

PERADILAN

PERMA NO.2/2003 TENTANG PROSES

MEDIASI DI PENGADILAN

PERMA NO.1/2002 TENTANG GUGATAN

PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS

ACTION)PERMA NO.1/2000 TENTANG PAKSA

BADAN

Property Right of Ricardo Simanjuntak 19

-TERIMA KASIH-