Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik...
Transcript of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik...
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
secara gugatan dengan acara Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit atau Actio
Popularis), pada peradilan tingkat pertama terhadap para pihak dibawah ini,
menjatuhkan putusan sela sebagai berikut antara :
1 Yusril Darus, Laki - laki, Islam, usia 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sekata Gg. Bersama Lk. III, Nomor :
2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ….
…………………………………………… ;
2 Sopian, Laki - laki, Islam, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Platina VI Gg. Kasmo Lk. XIV,
Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
………………………………………………………………..……….. ;
3 Eka Putra Z, SH, Laki - laki, Islam, usia 29 tahun, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Marelan 5 Pasar 2
Barat Gg. Putri Nomor 3, Kecamatan Marelan, Kota Medan …. ;
4 Arianto Tambunan, Laki - laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Prajurit Nomor : 60, Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan
Timur, Kota Medan …..…………………………………………..…. ;
5 Safaruddin, Laki - laki, usia 53 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jalan Baret Biru Asrama PM 124. Gg. K. B Hati,
Kelurahan P. Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan…..
……………………………………………………………….. ;
Halaman 1 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Darwaman Putra, Laki - laki, usia 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pancing V Lingkungan III,
Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan …..
…………………………………………………………………….. ;
7 Fadillah, Laki - laki, Islam, usia 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Prajurit Nomor : 6, Kelurahan Glugur
Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ..……………………….. ;
Selanjutnya disebut sebagai .……………………. PARA PENGGUGAT ;
Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh FARID WAJDI, SH, M.Hum, dkk
yang tergabung dalam Persaudaran Advokat Konsumen (PERAK), berkantor di
Jalan Ambai Nomor : 34, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan
Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013, baik
sendiri maupun bersama - sama ;
L A W A N
1 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Utara,
beralamat di Jalan Brigjend Katamso Km. 5,5, Medan, selanjutnya disebut
sebagai …..……………………………TERGUGAT I ;
2 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara cq. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara, beralamat
di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor : 284 Medan, selanjutnya disebut sebagai …..
………………………..…TERGUGAT II ;
3 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan
Jaringan Sumut - Aceh - Riau, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 12 Medan, selanjutnya disebut sebagai .………………………..
……………………………TERGUGAT III ;
4 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), cq. PT. PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara, cq. PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur
Beban, beralamat di Jalan S. Parman 230 Padang, selanjutnya disebut sebagai
…..…………………………TERGUGAT IV ;
5 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden
Republik Indonesia, beralamat di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai …TERGUGAT V ;
6 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden
Republik Indonesia, cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
beralamat di Jalan Medan Selatan 18 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
…………………….…..……………………………TERGUGAT VI ;
7 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden
Republik Indonesia, cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,
beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor : 2 Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai ……………....……………………………TERGUGAT VII ;
8 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah, cq. Presiden
Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat
di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor : 2 - 4 Jakarta Pusat, selanjutnya
disebut sebagai ……………………TERGUGAT VIII ;
9 NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. Pemerintah Daerah Sumatera
Utara, cq. Gubernur Sumatera Utara, beralamat di Jalan Diponegoro
Nomor : 30 Medan, selanjutnya disebut sebagai ………TERGUGAT IX ;
Keseluruhan Tergugat untuk selanjutnya disebut juga sebagai………… …..
……………………………………………………….PARA TERGUGAT ;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat ;
Halaman 3 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara ;
Setelah membaca dan meneliti Tanggapan pihak Para Tergugat ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 15
Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tertanggal 17 Juli 2013 dibawah register perkara Nomor : 411 / Pdt.G / 2013 / PN.
Mdn, telah mengajukan gugatan Citizen Lawsuit terhadap Para Tergugat atas hal - hal
sebagai berikut :
1 Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti
halnya Warga Negara Republik Indonesia lainnya yang berstatus sebagai Warga
Kota Medan, Sumatera Utara, yang selama ini menggunakan Jasa
Ketenagalistrikan sebagai fasilitas umum, yang berhak atas pelayanan
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan
harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30
tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ;
2 Bahwa Para Penggugat dijamin hak - haknya dalam Konstitusi Negara
Republik Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
sebagaimana diatur dalam pasal 28 C ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3 Bahwa Para Penggugat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan mengajukan
gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
4 Bahwa landasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini juga
sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor
30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa Konsumen
berhak untuk mendapatkan gati rugi apabila terjadi pemadaman yang
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik ;
5 Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki
hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan
kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;
6 Bahwa Para Penggugat dijamin haknya “mendapatkan pelayanan yang
berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan” sebagaimana diatur
dalam pasal 18 huruf I UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7 Bahwa telah diketahui, berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2), serta pasal 56 ayat
1 UU Nomor 30 tahun 2009, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat
IV adalah pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umum
;
8 Bahwa Tergugat IX dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki
hubungan dengan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII
sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;
9 Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat
VIII dan Tergugat IX sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah
pengemban amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang yang terkait dengan pelayanan
jasa ketenagalistrikan untuk kepentingan umum ;
10 Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dinyatakan ”Cabang - cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”. Oleh karenanya, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
Halaman 5 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pelayanan umum yang layak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3)
Undang - Undang Dasar 1945 ;
11 Bahwa berdasarkan pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2009, ayat (1) ”Penyediaan
tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah”.
Ayat (2) “Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik” ;
12 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX
memiliki kewenangan dibidang ketenagalistrikan sesuai tingkatannya
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2009.
Kewenangan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan
Tergugat IX juga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
penyediaan tenaga listrik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 46 UU Nomor
30 tahun 2009 ;
13 Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kepentingan hukum Para
Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan oleh Para Tergugat dalam rangka mewujudkan perlindungan, jaminan
dan penegakan hukum, sebagaimana ditentukan dalam aturan-aturan hukum
yang tersebut diatas ;
14 Bahwa Para Penggugat menggunakan mekanisme hak gugatan warga negara
(Citizen Lawsuit) terhadap Para Tergugat. Mekanisme ini digunakan untuk
mengatasi kekosongan hukum acara perdata yang menghendaki setiap orang
yang menggugat harus memasukkan surat gugatan seperti in casu ;
15 Bahwa kemungkinan untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen
lawsuit diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku antara lain yaitu :
a Pasal 5 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan tidak membeda - bedakan orang”. Ayat (2): “Pengadilan membantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan” ;
b Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya” ;
16 Bahwa telah diketahui, penduduk Sumatera Utara jumlahnya sangat besar
(kurang lebih 13.215.401 jiwa), dan bila masing - masing secara langsung
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para
Tergugat atas pelanggaran hak - hak selaku warga Negara Republik Indonesia
yang terjadi akibat pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai aturan
(sebagaimana amanat UU Nomor 30 tahun 2009), maka proses pengajuan
gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar,
sehingga menjadi tidak sesuai dengan prinsip - prinsip yang ditetapkan dalam
sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;
17 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai warga negara
Republik Indonesia yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam
memperjuangkan pemenuhan hak setiap warga Negara Republik Indonesia
dalam mekanisme hak gugatan warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan
upaya terobosan hukum yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan - kesulitan
teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran
bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia ;
18 Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah
bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai
pihak yang dirugikan atas pelayanan jasa ketenagalistrikan yang tidak sesuai
aturan sehingga terjadi pemadaman listrik secara sewenang - wenang oleh PT.
PLN (Persero) lebih kurang hingga 4 setiap hari yang menyebabkan kerugian
bagi Para Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia pengguna jasa
ketenagalistrikan, dengan ini mengajukan gugatan warga Negara terhadap Para
Halaman 7 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat dalam hal terjadinya pelanggaran hak - hak untuk mendapatkan
ketersediaan tenaga listrik yang cukup, kualitas yang baik untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
FAKTA HUKUM :
1 Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tenaga
listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan
tujuan pembangunan nasional tersebut ;
2 Bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam
mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga
listrik dikuasai oleh Negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan
dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah
yang cukup, merata, dan bermutu ;
3 Bahwa keberadaan tenaga listrik bagi masyarakat dari hari ke hari semakin
terasa sangat penting. Karena itu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat serta upaya mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan
dari penyediaan dan ketersediaan tenaga listrik ;
4 Bahwa begitu pentingnya penyediaan tenaga listrik, harusnya pemerintah
menempatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur vital yang
mendapat dukungan politik dan ekonomi sebagai prioritas utama untuk
dilaksanakan ;
5 Bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di
bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan
sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin
tersedianya tenaga listrik ;
6 Bahwa menurut pasal 2 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 2009 tentang
ketenagalistrikan, ”Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin
ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan” ;
7 Bahwa pembangunan ketenagalistrikan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam
pasal 2 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2009 harus menganut asas manfaat,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan
sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha
yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan
otonomi daerah ;
8 Bahwa sejak Tahun 2005, sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero)
Regional Sumatera Utara (wilyah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
dan Tergugat IV) oleh pemerintah (Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII dan Tergugat IX) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005, dinyatakan sebagai
daerah krisis penyediaan energi listrik ;
9 Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV
akan berencana menambah lagi pasokan listrik sebesar 1.100 MW dari
Pangkalan Susu 2 x 200 MW, Belawan 2 x 200 MW, Arun 2 x 200 MW, Nagan
Raya 2 x 120 MW, karena saat ini daya listrik mencapi 1.500 MW ;
10 Bahwa telah diketahui, diakhir tahun 2009, sistem kelistrikan di wilayah PT.
PLN (Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, dan Tergugat IV) mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 330
MW yaitu PLTU Labuhan Angin, Sibolga berkapasitas 2 x 115 MW dan task
force pembangkit disekitar Sumatera Utara berkapasitas 105 MW, dan pada
Tahun 2010, mendapat pasokan listrik sebesar 180 MW dari PLTA Asahan I
berkapasitas 2 x 90 MW ;
11 Bahwa selanjutnya diakhir tahun 2011 sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN
(Persero) Regional Sumatera Utara (wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, dan Tergugat IV) memperoleh tambahan daya dari PLTU
Halaman 9 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Meulaboh 2 x 100 MW, artinya pada tahun 2010 - 2011 total daya tambahan
listrik mencapai 780 MW ;
12 Bahwa prospek tambahan pembangkit listrik setelah tahun 2012 memperoleh
tambahan 4 pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer / IPP)
masing - masing dari PLTU Kuala Tanjung 2 x 125 MW, PLTP Sarulla
Unit I sebesar 110 MW, PLTP Sarulla Unit II sebesar 110 MW serta
pengoperasian PLTA Asahan III berkapasitas 2 x 87 MW ;
13 Bahwa dari dalil gugatan pada fakta hukum point 9, 10 dan 11 seharusnya
sistem kelistrikan di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara
(wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) semakin
baik, bagus dan berkualitas dengan adanya penambahan daya dari beberapa
pembangkit baru seharus dan sepantasnya tidak terjadi lagi pemadaman listrik
terus menerus ;
14 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ”wajib
menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang
berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan
masyarakat” sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor
30 tahun 2009 ;
15 Bahwa pernyataan ”saat ini PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara
(wilayah kerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV)
mengalami defisit listrik sebesar 30 MW, namun penambahan pasokan listrik
tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bahkan untuk menjawab
tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi kapasitas Interkoneksi PLN
telah mencapai 270 Kilovolt” (disampaikan oleh Direktur Konstruksi PLN,
Nasri Sebayang) perlu untuk diuji kebenarannya, sebab hingga saat gugatan ini
diajukan pemadaman listrik dibeberapa daerah terus terjadi ;
16 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan
pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat pada
wilayah PT PLN (Persero) Regional Sumatera Utara, hampir di setiap harinya
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
merupakan pelanggaran terhadap hak - hak konsumen yang diatur di dalam
undang - undang ;
17 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) UU Nomor : 30 tahun
2009, “Konsumen berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat
tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,
mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan
mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan
dan / atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga
listrik” ;
18 Bahwa semestinya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan
Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 “PLN harus memberikan kompensasi
sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan jika
pemadaman lebih dari satu jam” ;
19 Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, perlindungan konsumen bertujuan ”Meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa, meningkatkan
pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak -
haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang
jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang
dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau
jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen” ;
20 Bahwa semestinya menurut UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, pasal 19 ayat (1) disebutkan ”Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau kerugian
Halaman 11 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan” ;
21 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX
sesungguhnya telah mengetahui di wilayah PT PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan tetapi tidak
membuat atau sekurang - kurangnya melakukan langkah - langkah yang tegas
sesuai tugas dan wewenang dalam jabatannya guna membuat kebijakan yang
bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik ;
22 Bahwa sikap Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan
Tergugat IX yang tidak melaksanaka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai
kewenangan masing - masing berdampak kerugian besar bagi Para Penggugat
Karena sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik secara bergilir lebih
kurang 4 (empat) jam perhari hampir di setiap harinya ;
23 Bahwa dalam rangka pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor
25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat
VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak pernah berupaya meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan
bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini ketenaglistrikan ;
24 Bahwa dari dalil - dalil di atas menunjukkan usaha pengelolaan penyediaan
tenaga listrik yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak menunjukkan hasil yang
memuaskan, kemudian dalam rangka penanggulangan krisis energi listrik dan
atau untuk menyelamatkan sistem listrik di wilayah Regional Sumatera Utara,
Para Tergugat tidak bersinergi dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai
dengan kewenangan masing - masing ;
FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
1 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah mengurangi
pelayanan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang
12
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
baik dengan cara melakukan pemadaman listrik secara bergilir lebih kurang 4
(empat) jam perhari di berbagai tempat hampir di setiap harinya ;
2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak dapat
menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang
baik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, padahal
setiap tahunnya menerima pasokan listrik dari sejumlah pembangkit listrik di
Sumatera Utara ;
3 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku
penyelenggara penyediaan tenaga listrik tidak menyediakan tenaga listrik yang
memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan tidak memberikan
pelayanan yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf a dan b UU Nomor 30 tahun
2009 ;
4 Bahwa terhadap dalil fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 3 di atas,
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan / atau
pencabutan izin usaha yang ditetapkan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan
Tergugat VII sesuai dengan kewenangannya ;
5 Bahwa sekalipun sejak awal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV dapat memperhitungkan akan timbul kerugian bagi Para Penggugat terhadap
pemadaman listrik yang dilakukan, namun Para Tergugat tidak mengambil
tindakan - tindakan yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk mengatasi
krisis listrik. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
dan Tergugat IV selaku pelaksana usaha penyedia ketenagalistrikan untuk
kepentingan umum dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII
dan Tergugat IX yang berwenang mengelola, membina dan mengawasi usaha
penyediaan tenaga listrik telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban
hukumnya ;
Halaman 13 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya selalu
meminta ma’af melalui media massa tanpa memberikan kompensasi atas
perbuatan memadamkan aliran listrik lebih kurang 4 (empat) jam setiap harinya,
dan tanpa menghiraukan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat selaku
konsumen ;
7 Bahwa secara etika, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV pada fakta Perbuatan Melawan Hukum pada point 6 di atas dapat
dibenarkan, namun secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
Tergugat IV tidak melaksanakan amanah pasal 29 ayat 1 UU Nomor 30 tahun
2009, “Konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi
pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan / atau kelalaian pengoperasian
oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik” dan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 harus
memberikan kompensasi sebesar 10 % dari kewajiban listrik bulanan
kepada pelanggan jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;
8 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dengan merampas hak konsumen in casu UU
Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal 29 ayat (1) huruf (a).
Hak untuk mendapat pelayanan yang baik, (b). Hak untuk mendapat tenaga
listrik terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, (c). Memperoleh
tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, dan (d).
Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik ;
9 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan
perbuatan melawan hukum atas kelalaian melaksanakan kewajiban hukumnya
in casu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7
menetapkan; ”Kewajiban pelaku usaha adalah; (a)..... (b)...... (c)
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif, (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau
jasa yang berlaku” ;
14
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
10 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak
mengefektifkan lembaga yang sudah dibentuk yaitu Penyaluran dan Pusat
Pengatur Beban Sumatera Utara (P3B SUMUT) berdasarkan Kep. Direksi PT.
PLN (Persero) Nomor : K / 023 / DIR / 2004 untuk mengatasi krisis listrik di
Sumatera Utara ;
11 Bahwa telah diketahui Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII
dan Tergugat IX, atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 479 - 12 / 43 / 600. 2 / 2005 menyatakan di wilayah PT. PLN (Persero)
Regional Sumatera Utara sebagai daerah krisis penyediaan energi listrik, akan
tetapi tidak membuat atau sekurang-kurangnya melakukan langkah - langkah
yang bertujuan untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem listrik. Terbukti
sampai saat ini masih terjadi pemadaman listrik lebih kurang 4 (empat) jam
perhari, hampir di setiap harinya ;
12 Bahwa Tergugat V tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 5 ayat (2) yang meliputi penetapan peraturan daerah provinsi di
bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah
provinsi, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang
ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi,
pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi dan penetapan sanksi
administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah
provinsi ;
13 Bahwa Tergugat VIII tidak secara nyata dan sungguh - sungguh sesuai tugas
dan wewenang yang ada dalam jabatannya, untuk menyediakan anggaran dan/
atau mengajukan anggaran yang cukup di dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk menyelamatkan atau memulihkan sistem
ketenagalistrikan atau sekurang-kurangnya telah membiarkan sistem listrik
tidak berfungsi dengan baik sesuai keandalannya ;
14 Bahwa Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu pasal
22 huruf b jo pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah
mempunyai kewajiban ”meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”. Pasal
Halaman 15 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
23 ayat (1) disebutkan ”Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja
pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan
pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan
daerah” ;
15 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak menjalankan
kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 UU Nomor 30 tahun
2009 untuk segera menetapkan pedoman penyusunan rencana umum
ketenagalistrikan untuk menanggulangi krisis listrik yang terjadi di wilayah PT.
PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;
16 Bahwa Tergugat V telah mengabaikan kewenangannya sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 5 ayat (1) yang meliputi menetapkan kebijakan ketenagalistrikan
nasional, menetapkan pedoman, standar, dan kriteria di bidang
ketenagalistrikan, menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional,
pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan
yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah, pengangkatan inspektur
ketenagalistrikan, pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan
untuk seluruh tingkat pemerintahan dan penetapan sanksi administratif kepada
badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah ;
17 Bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX
sebagaimana tersebut pada fakta Perbuatan Melawan Hukum point 11, 12, 13,
14 dan 15 di atas, tidak secara nyata dan sungguh-sungguh membantu,
mendorong dan berusaha melakukan percepatan pembangunan pembangkitan
serta menyelamatkan atau memulihkan sistem kelistrikan atau sekurang -
kurangnya telah membiarkan sistem listrik tidak berfungsi dengan baik sesuai
keandalannya, di wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara.
Terbukti sampai gugatan ini didaftarkan masih terjadi pemadaman listrik lebih
kurang 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat, hampir di setiap harinya ;
18 Bahwa tindakan Para Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan asas
pembangunan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 tahun
2009 pasal 2 ayat (1) yaitu: ”asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
16
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan
pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan
keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan otonomi daerah” ;
19 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas umum
Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun
2004 pasal 20 yaitu: ”asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas” ;
20 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat bertentangan dengan asas
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25
tahun 2009 pasal 4 yaitu: ”asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan
hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif,
persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan
khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan
keterjangkauan” ;
21 Bahwa selain itu, tindakan Para Tergugat juga bertentangan dengan prinsip
ketelitian, kepatutan dan kehati - hatian, yang sudah diakui dalam doktrin dan
praktek yurisprudensi ;
22 Bahwa dari hal - hal tersebut di atas maka terbukti secara fakta hukum bahwa
Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban
hukum dan melanggar kesusilaan baik atau adanya unsur kesalahan serta
bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain adanya hak subyektif
yang dilanggar. Pelanggaran hak tersebut bertentangan dengan undang -
undang, dan atau Peraturan Pemerintah, kepatutan, kesusilaan yang dilakukan
dengan unsur sengaja. Atau sekurang - kurangnya membiarkan kondisi krisis
energi listrik terus menerus terjadi ;
23 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana
dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh
Pengadilan Negeri Medan telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) ;
Halaman 17 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
SIFAT MELAWAN HUKUM :
1 Bahwa Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo. pasal 1366 jo. pasal 1367 ayat (3)
KUHPerdata ;
Pasal 1365 KUH Perdata :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.
Pasal 1366 KUH Perdata :
"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian ynag disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati - hatinya".
Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata :
“Majikan - majikan dan mereka yang mengangkat orang - orang lain untuk
mewakili urusan - urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan - pelayan atau bawah - bawahan mereka di
dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.
2 Bahwa menurut arrest tahun 1919, menjelaskan suatu perbuatan merupakan
perbuatan melawan hukum terdiri dari “melanggar hak subyektif orang lain,
bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan
kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam
masyarakat terhadap diri atau barang orang lain” ;
3 Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.
Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan
Hukum" adalah “Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan
18
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam
pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” ;
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT:
1 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas, tindakan Para Tergugat telah
menimbulkan ketidakpastian penyediaan energi listrik kepada konsumen,
akibatnya terjadi pemadaman listrik atau setidak - tidaknya pelayanan energi
listrik di wilayah Regional Sumatera Utara selalu dibayangi perasaan takut akan
terjadinya pemadaman bergilir ;
2 Bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik, sejumlah sektor vital tercatat
mengalami kerugian, seperti sektor investasi dan industri terpukul dan kacau,
sektor ekonomi usaha kecil dan menengah lumpuh, sektor rumah tangga atau
perkantoran banyak peralatan elektronika rusak dan aktivitas rutin atau
pelayanan publik terhenti, sektor parawisata terancam bangkrut, sektor lalu
lintas macet dan sektor lain yang menimbulkan semakin tingginya risiko
menurunnya kualitas kehidupan masyarakat ;
3 Bahwa pemicu terjadinya kebakaran di LP Tanjung Gusta Medan pada hari
Kamis, 11 Juli 2013 diduga akibat dari pamadaman listrik sejak pagi hingga
malam hari, sehingga para napi merasa gerah, tidak mendapatkan pasokan air
menjelang berbuka puasa ;
4 Bahwa lebih mengkhawatirkan lagi pada sektor penyelenggaraan sistem
pendidikan bagi anak - anak di setiap jenjangnya terancam ambruk. Matinya
listrik telah mematikan aktivitas proses belajar mengajar. Aktifitas belajar
nyaris lumpuh dan ruangan tiba - tiba gelap, karena peralatan teknologi yang
berhubungan dengan energi listrik tidak bisa beroperasi. Suasana rumah
menjadi serba gelap, sehingga segenap aktivitas belajar dipastikan terganggu.
Kondisi demikian jelas dapat mengancam keberlangsungan sistem pendidikan
yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa ;
5 Bahwa dari kondisi diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
bertanggungjawab dan wajib menjamin ketersediaan tenaga listrik yang
Halaman 19 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan
yang sebaik - baiknya kepada konsumen dan masyarakat, memenuhi ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan dan mengutamakan produk dan potensi dalam
negeri ;
6 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertanggung
jawab memberikan ganti kerugian berupa pemberian kompensasi sebesar 10 %
dari kewajiban listrik bulanan kepada Para Penggugat jika terjadi pemadaman
lebih dari satu jam sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;
7 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai
pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung
jawab hukum untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ;
8 Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX memiliki
kewajiban dan tanggungjawab hukum untuk menjalankan kewenangan yang
ada padanya serta membuat ketetapan dan kebijakan - kebijakan dalam rangka
mengatasi krisis tenaga listrik di Sumatera Utara ;
PERMOHONAN PROVISI :
1 Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan, pemadaman listrik masih
terus terjadi, kerugian terus bertambah dan hak - hak Para Penggugat belum
dipenuhi, maka kami ajukan permohonan provisi ;
2 Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1)
HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia ;
3 Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas yang menunjukkan sifat darurat perkara
aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan
hukum tetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat
20
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(kort geding) ditetapkan satu Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan
sebagai berikut :
a Memerintahkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat
IX mengeluarkan kebijakan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
dan Tergugat IV mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana
secara penuh untuk mengatasi dengan segera krisis tenaga listrik ;
b Memerintahkan Para Tergugat dengan kebijakannya masing - masing
untuk menjamin agar pemadaman listrik selama 4 (empat) sampai 9
(sembilan) jam setiap harinya tidak terjadi lagi ;
c Memerintahkan Turut Tergugat memberikan kompensasi kepada
seluruh warga Negara yang berada dalam wilayah tersebut dengan nilai
yang diperhitungkan sesui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor : 114 / 2003 ;
PETITUM :
Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya agar
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk
memutuskan hal - hal sebagai berikut :
1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2 Menyatakan Para Penggugat sah secara hukum untuk mengajukan gugatan
Citizen Lawsuit dalam upaya penyelamatan dan memulihkan sistem listrik di
wilayah PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar warga negara di
wilayah tersebut mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
keandalan yang baik ;
3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) ;
4 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV
membentuk, merevitalisasi atau mengefektifkan kinerja Lembaga Penyaluran
Halaman 21 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan Pusat Pengatur Beban (P3B) untuk mengatasi krisis listrik di wilayah PT.
PLN (Persero) Regional Sumatera Utara ;
5 Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV segera
melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi krisis listrik di wilayah
PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara agar tidak terjadi pemadaman
bergilir yang dapat merugikan Para Penggugat ;
6 Memerintahkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan
Tergugat IX secara sungguh - sungguh melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap kinerja Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;
7 Memerintahkan Para Tergugat bersinergi membuat kebijakan untuk menjamin
ketersediaan pasokan tenaga listrik di wilayah PT. PLN (Persero) Regional
Sumatera Utara cukup dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV
memberikan kompensasi 10 % dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan
jika terjadi pemadaman lebih dari satu jam ;
9 Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan ma’af secara
tertulis kepada Para Penggugat atau keseluruhan pelanggan listrik di wilayah
PT. PLN (Persero) Regional Sumatera Utara yang diumumkan melalui : 1
stasiun TVRI SUMUT, 1 stasiun radio di SUMUT, 2 (dua) media cetak
nasional dan 5 media cetak lokal selama tiga hari berturut - turut yang isinya
sebagi berikut :
“Kami, Presiden RI, Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI, Menteri Badan
Usaha Milik Negara RI, Menteri Keuangan RI, Gubernur Sumatera Utara, PT.
PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Wilayah
Sumatera Utara, PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan
SUMUT - Aceh - Riau dan PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur
Beban, menyatakan penyesalan yang sedalam - dalamnya atas perbuatan
melawan hukum yang kami lakukan terkait dengan kelalaian dan kealpaan
melakukan kewajiban hukum kami terkait dengan terjadinya pemadaman listrik
22
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
secara bergilir 4 (empat) sampai 9 (sembilan) jam hampir setiap harinya yang
telah merugikan pelanggan kami dan telah merampas hak - hak para
penggugat dan pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
sekitarnya, Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini
menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak -
hak seluruh pelanggan listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
sekitarnya, serta perubahan sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang
bermutu dan berkualitas dengan manfaat yang dapat digunakan sebesar -
besarnya bagi Warga Negara Indonesia keseluruhan”.
10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
SUBSIDER :
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et
bono).
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Farid Wajdi, SH, MHum dan Faisal
Riza, SH, MH, sedangkan Tergugat I, II, III, dan IV datang menghadap Kuasa
hukumnya C.Chandra Sinulingga, SH, Nurleli, SH, Rhamses Hasibuan, SH, Tergugat
VI datang menghadap Kuasa Hukumnya Henry Y. W. Hutagaol, SH, MH, sedangkan
Tergugat VII datang menghadap kuasa hukumnya Nani Sukamto, sedangkan Tergugat
VIII datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat IX hadir kuasa hukumnya
Fredy, SH, MH dan Tulus Naibaho, SH, masing - masing sebagaimana surat kuasa
khusus terlampir dalam berkas perkara, sementara Tergugat V tidak pernah hadir dan
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut, sementara Tergugat VIII,
tidak pernah mengajukan Surat Kuasanya, sehingga dianggap tidak pernah hadir, dan
karenanya dengan demikian Tergugat V dan Tergugat VIII yang telah diberi
kesempatan untuk mengajukan tanggapannya atas bentuk formalitas gugatan Para
Penggugat, dianggap tidak akan menggunakan haknya ;
Halaman 23 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada proses awal pemeriksaan perkara ini sesuai dengan
prinsip Cirtizen Lawsuit, majelis telah memeriksa kelengkapan identitas Para
Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) yang bersangkutan ; Dalam
pemeriksaan tersebut ternyata Arianto Tambunan sebagai Penggugat dengan nomor
urut 4 (empat), Kartu Tanda Penduduknya yang merupakan bukti yang sah sebagai
penduduk dan warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor
: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak pernah mampu ditampilkan
kepersidangan, karena yang diajukan ternyata KTP atas nama MHD ARIYANTO
TAMBUNAN dengan alamat Jalan Prajurit Nomor : 33, Kelurahan Glugur Darat II,
Kecamatan Medan Timur, yang berarti nama dan alamatnya sangat berbeda satu sama
lain ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini merupakan
gugatan Hak Gugat Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit
atau Actio Popularis), maka dalam perkara ini akan diberlakukan hukum acara Citizen
Lawsuit. Dimana sebelum memasuki acara jawab menjawab diantara para pihak,
terlebih dahulu pada tahap pertama akan dilakukan sertifikasi yakni kepada pihak Para
Tergugat diberikan kesempatan satu kali untuk memberikan tanggapan atas bentuk
formal surat gugatan dan dalam tanggapannya tersebut bukanlah menyangkut atau
berhubungan dengan materi pokok perkara, akan tetapi hanya mengenai persyaratan
formal tentang sahnya gugatan ini diajukan dalam bentuk Citizen Lawsuit ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan Para
Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV telah menanggapinya sebagai berikut :
• Bahwa istilah Citizen Lawsuit sebagai suatu hak gugat warga Negara
banyak dikenal dalam system hukum di Amerika Serikat, India dan
Australia khususnya dalam bidang Hukum Lingkungan ;
• Bahwa di Amerika Serikat hak gugat warga Negara ini diperkenalkan
pertama kali pada tahun 1970 dalam Clean Air Act (article 304) ;
• Bahwa setelah itu Citizen Lawsuit juga dapat ditemui pada beberapa undang
- undang dalam Hukum Lingkungan di Amerika seperti Clean Water Act
24
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(article 505), Comprehensive Environmental Response Compensation and
Liability Act (article 310), Resource Conversation and Recovery Act
(article 7002. Didalam undang - undang tersebut diatur bahwa gugatan
dapat dilakukan oleh warga Negara demi perlindungan lingkungan, terlepas
apakah warga negara tersebut mengalami langsung pencemarannya atau
tidak ;
• Bahwa menurut sejarah Citizen Lawsuit dikembangkan di Amerika Serikat
dan India, berdasarkan suatu pemikiran bahwa pada kenyataannya
pemerintah (federal) sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk
menegakkan hukum atua melalaikan kewajiban hukum yang dibebankan
oleh undang-undang kepadanya. Dengan alasan ini Citizen Lawsuit
dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan terjadinya
kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran (omisi) dari Negara
atau otoritas Negara ;
• Bahwa Indonesia merupakan suatu Negara dengan system Civil Law,
dimana dalam sistem ini tidak dikenal adanya gugatan warga Negara
(Citizen Lawsuit) dan aturan yang mendasari adanya gugatan ini tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya
hakim Indonesia harus berkiblat pada sistem hukum negara - negara yang
mengenal Citizen Lawsuit agar penemuan hukum yang dilakukan tidak asal
“terobos” dengan dalil bahwa hakim tunduk pada azas Ius Curia Novit
sebagaimana beberapa putusan perkara Citizen Lawsuit yang pernah ada di
Indonesia ;
• Bahwa berdasarkan uraian diatas, mekanisme atau prosedur gugatan warga
Negara (Citizen Lawsuit) hanya dapat diterima sebagai salah satu bentuk
gugatan perdata sepanjang memenuhi persyaratan sebagai gugatan warga
Negara (Citizen Lawsuit). Adapun mengenai persyaratan dari gugatan
warga Negara (Citizen Lawsuit), hakim dapat membandingkan dengan apa
yang diterapkan di negara yang mengakui gugatan warga negara (Citizen
Lawsuit) ;
Halaman 25 dari 51 halamanPutusan No. 411/Pdt.G/2013/PN-Mdn
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan mendasarkan pada praktek dalam sistem hukum negara - negara
yang mengenal Citizen Lawsuit seperti di Amerika Serikat, India dan Australia serta
beberapa gugatan Citizen Lawsuit yang pernah diajukan di Indonesia, dapat dijabarkan
karakteristik dari gugatan Citizen Lawsuit yang kemudian menjadi persyaratan yang
harus dipenuhi oleh suatu gugatan Citizen Lawsuit diantaranya sebagai berikut :
1 Tergugat dalam Citizen Lawsuit adalah Penyelenggara Negara ;
• Penyelenggara negara dalam hal ini mulai dari Presiden dan Wakil Presiden
sebagai pimpinan teratas, Menteri dan terus sampai kepada pejabat negara
di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak
warga negaranya. Dalam hal ini pihak selain penyelenggara Negara tidak
boleh dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut
Tergugat. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik
sebagai Tergugat / Turut Tergugat maka gugatan tersebut manjadi bukan
Citizen Lawsuit lagi, karena ada unsur warga Negara melawan warga
Negara. Gugatan tersebut menjadi gugatan biasa yang tidak bias diperiksa
dengan mekanisme Citizen Lawsuit ;
• Bahwa faktanya pada gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Para
Penggugat, yang menjadi Para Tergugat adalah terdiri atas 2 (dua) unsur
yaitu :
a Pemerintah / Penyelenggara Negara yaitu Presiden Republik Indonesia
(Tergugat V), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat
VI), Menteri Badan Usaha Milik Negara (Tergugat VII), Menteri
Keuangan (Tergugat VIII) dan Gubernur (Tergugat IX) ;
b Non Pemerintah yaitu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera
Bagian Utara (Tergugat I), PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera
Utara (Tergugat II), PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkitan
dan Jaringan Sumut - Aceh - Riau (Tergugat III) dan PT. PLN
(Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (Tergugat IV) ;
26
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
-
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Mahk
amah
Agu
ng R
epub
lik In
done
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige (overheids) daad) yang
didalilkan dalam gugatan adalah kelalaian Penyelenggara Negara ;
• Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan
oleh negara dan hak warga negara apa yang gagal dipenuhi oleh Negara.
Para Penggugat harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige (overheids) daad) tersebut ;
• Bahwa faktanya objek sengketa dalam gugatan Citizen Lawsuit yang
diajukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) atas terjadinya “pemadaman listrik secara bergilir”
yang muncu