Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik...
Transcript of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik...
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A NNomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara Praperadilan
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:
1. Nama : ISMANTO;
Tempat / Tgl Lahir : Sedau, 05 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta / Ketua Forum Komunikasi Pemuda Melayu
Kalbar;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Sedau Pasar RT.033/RW. 006 Kelurahan Sedau
Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON I;
2. Nama : IMAN MARYADI, SE;
Tempat / Tgl Lahir : Sambas, 12 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Aktivis Pemuda Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Ratu Sepudak BTN POLRI BLOK B NO. 14 RT. 012
/ RW. 004 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan
Singkawang Utara;
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON II;
3. Nama : HAJI AGUS SALIM,SH;
Tempat / Tgl Lahir : Pemangkat, 10 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta / Ketua Koordinator Gemisma Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Alamat : Jl. Tirtasari Gg. Dharma RT.50/RW. 10 Kelurahan
Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota
Singkawang;
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------PEMOHON III;
4. Nama : HARUN, AS;
Tempat / Tgl Lahir : Pontianak, 15 Februari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta/ Ketua Forum Komunikasi RT Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Bambang Ismoyo Gg. Sawi RT.05/RW. 01 Kelurahan
Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------PEMOHON IV;
5. Nama : MOH ALQADRIE, AS;
Tempat / Tgl Lahir : Makasar, 12 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta/ Ketua Bripkor Kalbar;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Lingkar Kelapa No.69 RT.005/RW.
002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang;
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------PEMOHON V;
6. Nama : KRISTIANUS;
Tempat / Tgl Lahir : Kolong, 16 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta / Tokoh Pemuda Dayak Kota Singkawang;
Agama : Kristen;
Alamat : Jl. Jenderal Sidirman RT 02/RW 06 Kel.Roban
Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PEMOHON VI;
7. Nama : ABU BAKARI;
Tempat / Tgl Lahir : Sinjai, 30 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta / Sekertaris KKSS Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Tengah Gang M.Taufik No.20 RT 01/RW 01 Kel
Tengah Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PEMOHON VII;
8. Nama : RUDI SANDIOSA, S.Sos.;
Tempat / Tgl Lahir : Sempalai, 6 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta/ LSM SINAR Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Alamat : Jl.Pembangunan No.1 Kel.Tengah Kec.Singkawang
Barat Kota Singkawang;
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------PEMOHON VIII;
9. Nama : SASMITA GUNAWAN PUTRA
Tempat / Tgl Lahir : Singkawang, 7 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta/ Kordinator Forum Kebangsaan Singkawang
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sungai Mahakam Komplek Nugraha IV RT 31/RW
008 Kel. Roban Kec Singkawang Tengah Kota
Singkawang;
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PEMOHON IX;
Yang kesemuanya memilih menggunakan prosedur Hak Gugat Warganegara (Citizen
Lawsuits/ Actio popularis ) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam
mengajukan permohonan praperadilan ini, untuk selanjutnya disebut sebagai
-------------------------------------------------------------------Para Pemohon;
Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Melawan
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Singkawang
Beralamat Jalan Firdaus Rais II Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota
Singkawang;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------TERMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang
Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw., tanggal 16 September 2016 tentang
Penunjukkan Hakim;
Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2016/PN Skw.,
tanggal 16 September 2016 tentang Hari Sidang pertama;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi dan memeriksa bukti surat-surat
diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal
14 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singkawang Register Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw., telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
I. ALASAN HUKUM PARA PEMOHON.
Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan
Praperadilan ini adalah sebagai berikut :
Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Pemohon Dalam Mengajukan
Permohonan Dengan menggunakan Prosedur Hak Gugat warga Negara
(Citizen Lawsuit/ Actio Popularis).
1. Putusan Mahkamah KonstitusiNomor. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei
2013 bahwa Mahkamah Konstitusi menilai tafsir pihak ketiga yang
berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada
saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam
hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan
yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
advocacy). Seperti LSM, Ormas dan atau masyarakat demi
memperjuangkan kepentingan umum guna melakukan fungsi pengawasan
penegakan hukum;
2. Bahwa dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa : “Permintaan untuk memeriksa sah
atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh
penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;
3. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan
dalam pengajuan praperadilan terhadap TERMOHON berkaitan dengan
penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak
Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan
oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman Ketua Umum PERMASIS;
4. Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang
mempunyai kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi
manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara sesuai UUD 1945 pasal 30 ayat 1 bahwa,
’’tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara’’;
5. Bahwa peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara dapat
diartikan sebagai keikutsertaan (partisipasi) warga negara untuk turut
berusaha mempertahankan, menjaga dan memlihara negara agar negara
tetap tegak atau berdiri dengan kokoh,yang dijiwai oleh kecintaan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara;
6. Bahwa dalam gugatan ini PARA PEMOHON menggunakan mekanisme
dan atau prosedur gugatan/permohonan Hak Gugat/Permohonan Warga
Negara (Citizen Lawsuits// Actio popularis ), yang sudah diakui dalam
doktrin hukum dan praktek peradilan di Indonesia, yaitu bertindak sebagai
warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap
penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya Hak Dan Kewajiban Warga Negara untuk Bela Negara;
Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7. Hak Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio
popularis) pada dasarnya adalah gugatan/permohonan yang diajukan oleh
warga Negara terhadap tindakan atau perbuatan penguasa atau
pemerintah yang bersifat melanggar ketentuan hukum yang merugikan
kepentingan umum dan atau Negara;
8. Bahwa landasan hukum PARA PEMOHON mengajukan permohonan
praperadilan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur
Gugatan/Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio popularis)
adalah sebagaimana secara implisit ditentukan dalam Pasal 100Undang-
Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan
bahwa : “Setiap orang, kelompok organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya
berhak berpartisipasi dalamperlindungan, penegakan dan pemajuan hak
asasi manusia”;
9. Bahwa oleh karena tindakan TERMOHON mengeluarkan penghentian
penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak Pidana
Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh
Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum
PERMASISmerupakan tindakan yang melanggar hukum.
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PARA PEMOHON dapat
bertindak sebagai warga Negara yang mewakili kepentingan umum yang
dirugikan oleh TERMOHON, untuk mengajukan permohonan praperadilan ini
sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
II. FAKTA-FAKTA HUKUM
1. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 1 Juli 2016 TERMOHON Kapolres Kota
Singkawang melalui Media Masa TRIBUN PONTIANAK telah menyita
Kalender Berlogo Palu Arit yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie
dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan TERMOHON Kapolres Kota Singkawang
Model Kalender tersebut ada 3 Model , Yakni;
1. 1.Bergambar Tjhai Chu Mie anggota DPRD Kota Singkawang dari Fraksi
PDIP
2. 2.Bergambar Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan Sekitarnya
(Permasis)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bergambar Pemandangan
3. Bahwa dalam pemberitaan tersebut di temukan fakta Tjhai Chu Mie,
mengakui telah membeli Kalender Bergambar Palu Arit tersebut dari
Republik Rakyat Tiongkok sebanyak 15.000 eksemplar dan selanjutnya
Tjhai Chu Mie juga mengakui telah membagi bagikan Kalender Berlogo
Palu Arit tersebut sebanyak 15.000 eksamplar kepada konstituennya
yang merupakan produk impor dari Republik Rakyat Tiongkok hanya
kepada Masyarakat Tionghoa tanpa melibatkan etnis lain yang ada di kota
singkawang;
4. Bahwa selanjutnya ditemukan juga,selain Tjhai Chu Mie yang
menyebarkan Kalender Berlogo Palu Arit tersebut juga di sebarkan oleh
Fuidy Luckman selaku ketua umum Organisasi Perkumpulan Masyarakat
Singkawang dan Sekitarnya (Permasis);
5. Bahwa selanjutnya atas penyebaran kalender berlogo palu arit
tersebut,faktanya menunjukkan telah terjadi keresahan yang amat
berbahaya di kalangan masyarakat yang disebabkan informasi yang tidak
jelas terkait penyebaran kalender yang berlogo palu arit tersebut.
Keresahan ini terbukti menimbulkan benih-benih konflik di tengah
masyarakat,
6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 tokoh-tokoh masyarakat Singkawang
yang terdiri dari unsur DPP FKPM, Satgas FKPM, FPI, Tokoh Adat
Dayak, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Perwakilan
Generasi Muda Islam Madura (GEMISMA) , DPD FKPM Kota
Singkawang yang tergabung didalam Forum Perhimpunan Kebangsaan
Kota Singkawang menyatakan sikap menolak keras adanya logo dan
faham komunis di Kota Singkawang dan meminta Polres Singkawang
mengusut tuntas kasus ini , serta menyelidiki siapa pelaku yang
menyebarkan kalender maupun pemasok dan pemodalnya.
selanjutnya dalam pertemuaan yang berlangsung di Mapolres
Singkawang, pada hari Jumat sore PARA PEMOHON diterima langsung
oleh TERMOHON Kapolres Singkawang beserta jajarannya;
7. Bahwa sudah beberapa kali PARA PEMOHON mencoba untuk
mendapatkan keterangan dan informasi mengenai perkembangan
kemajuan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak TERMOHON di
Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Polres Kota Singkawang, baik dengan cara mendatangi Satuan Reskrim
Polres Singkawang atau pun mengirimkan surat secara resmi,namun
tetap juga tidak mendapatkan keterangan mengenai perkembangan
kasus, PARA PEMOHON juga tidak mendapat tanggapan.
8. Bahwa kami PARA PEMOHON menilai TERMOHON tidak mematuhi
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pasal 2, Penyelenggaraan pengawasan dan
pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara
tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas
sebagai berikut:
a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya
sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk
menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau
golongan;
e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat
mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis,
administrasi dan teknis;
f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas
keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses
penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggiefektivitas dan
efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan
keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;
9. Bahwa PARA PEMOHON beberapa kali mengingatkanbahwa kondisi dan
fakta terkait dengan sikap pengabaian yang dilakukan oleh TERMOHON
atas kasus Penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini telah membuat
masyarakat sangat resah dan meminta dengan tegas agar TERMOHON
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
segera melanjutkan proses penyelidikan menjadi penyidikan,PARA
PEMOHON menilai kinerja TERMOHON tidak mengalami kemajuan
10.Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 TERMOHON
menyatakan kasus temuan kalender palu arit resmi dihentikan dan tidak
bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Hal itu disampaikan TERMOHON
dalam pemaparan kasus kalender palu arit di Ruang Rapat Wali Kota
Singkawang yang dihadiri oleh Forkopimda Singkawang dan masyarakat
serta PARA PEMOHON;
11.Bahwa selanjutnya TERMOHON melalui Kasat Reskrim Polres
Singkawang AKP Edy Haryanto yang menyampaikan poin-poin hasil
penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi ahli dalam kasus
ini.selanjutanya Edy Haryanto yang juga Ketua Tim Penyidik Polres
Singkawang dalam kasus temuan kalender palu arit, menuturkan
pihaknya sudah meminta bantuan saksi ahli baik dari Fakultas Hukum
Untan, Fakultas Hukum UPB, dan Disperindagkop
Singkawang.Kesimpulan yang didapat baik dari keterangan saksi ahli
maupun fakta di lapangan bahwa kalender palu arit memang tidak dapat
dinaikkan ke tahap penyidikan dengan alasan TERMOHON:
a. Tidak cukup alat bukti,
b. Bukan merupakan tindak pidana
c. Penyidikan dihentikan demi hukum;
12.Bahwa Sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya penghentian penyidikan
kasus dugaan Tindak Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit
yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku
Ketua Umum PERMASIS oleh TERMOHON , maka status hukum kedua
orang terduga tersebut otomatis tidak berlaku lagi, disamping semua
benda yang telah disita oleh TERMOHON, berupa Kalender Berlogo Palu
Arit wajib dikembalikan:
13.Bahwa Fakta dilapangan penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak
Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di
lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum
PERMASIS oleh TERMOHON menimbulkan gelombang protes di
kalangan masyarakat, seperti Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat,Tokoh
Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemuda,Pengurus Partai, LSM, mahasiswa, maupun aktifis perempuan,
dll.
III. ANALISA HUKUM
1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam butir II., PARA PEMOHON
berpendapat bahwa karena tindakan TERMOHON mengeluarkan
penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan Tindak
Pidana Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di
lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman Ketua Umum
PERMASIS,adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum
(sebagaimana diuraikan dalam Bab III. Analisa Hukum) dan merugikan
kepentingan Negara dan atau kepentingan umum,
2. Bahwa TERMOHON telah nyata dan terang benderang melanggar Pasal
1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (“KUHAP”) yakni:
Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.”
Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah pejabat polisi negara
Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penyelidikan.”
Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
3. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan
penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini sangat
Gegabah,mengingat TERMOHON tidak pernah meminta pendapat saksi
ahli dari pejabat bea dan cukai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan
penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini telah
mengabaikan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan Pasal 3 yang berbunyi
1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
5. Bahwa Faktanya saksi-saksi yang telah di mintai keterangan oleh
TERMOHON tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa kalender
yang berlogo palu arit tersebut memiliki dokumen pabean.
6. Bahwa TERMOHON tidak menyadari bahwa tidak adanya dokumen
pabean,sebagai bukti yang sudah terang benderang bahwa pembelian
kalender tersebut di impor secara illegal
7. Bahwa PARA PEMOHON berkesimpulan dengan tidak dapat di
buktikannya dokumen pabean baik oleh Tjhai Chu Mie dan Fuidy
Luckman serta saksi saksi lainnya, maka kuat dugaan bahwa kalender
tersebut di buat di dalam negeri apakah di Singkawang,Pontianak atau di
Luar Kalbar;
8. Bahwa tidak adanya bukti impor berupa dokumen pabean atas pembelian
kalender berlogo palu arit dari RRT tersebut PARA PEMOHON
berkeyakinan, kuat dugaan bahwa baik Tjhai Chu Mie maupun Fuidy
Luckman selaku Ketua umum permasis telah punya Niat untuk Makar
kepada NKRI;
9. Bahwa tidak adanya bukti impor berupa dokumen pabean atas pembelian
kalender berlogo palu arit dari RRT tersebut PARA PEMOHON
berkeyakinan, bahwa baik Tjhai Chu Mie maupun Fuidy Luckman selaku
Ketua umum permasis telah memenuhi unsur yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006.
10. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang
menghentikan penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit
ini telah mengabaikan.
Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
- Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di
Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan
Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/
Marxisme-Leninisme.
Pasal 1 berbunyi, “Menerima dan menguatkan kebijakan Presiden/
Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin
Besar Revolusi/Mandataris MPRS, berupa pembubaran PKI, termasuk
semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah,
beserta semua organisasi yang seasas/berlundung/bernaung di
bawahnya; dan pernyataan sebagai organisasi terlarangdi seluruh
wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi PKI”
Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan
atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-
leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan
segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau
pengembangan paham atau ajaran tersebut, dilarang”
Pasal 3 berbunyi, “Kegiatan mempelajari secara ilmiah paham
komunisme/marxisme-leninisme di universitas-universitas dalam
rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin
dengan ketentuan, pemerintah diharuskan menerbitkan perundang-
undangan untuk pengamanan.”
Pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas (pasal 1-3) tidak
memengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri
Republik Indonesia.”
- Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang
berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Pasal 107 a Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum
dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan
atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam
segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara
paling lama l2 (dua belas) tahun.
Pasal 107 b Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum
dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar
negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau
menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun.
Pasal 107 c Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum
dengan lisan, tu1isan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan
atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang
berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan
korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara
pa1ing lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 107 d Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum
dengan 1isan, tu1isan dan atau melalui rnedia apa pun. menyebarkan
atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan
maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 107 e Dipidana dengan pidana penjara pa1ing lama l5 (lima belas)
tahun:
a. Barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut
diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam
segala bentuk dan perwujudannya; atau
b. Barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan
bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang
diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud
mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah .
11. Bahwa PARA PEMOHON menilai TERMOHON yang menghentikan
penyidikan kasus penyebaran Kalender Berlogo Palu Arit ini juga telah
mengabaikan.
1. Bahwa tanggal 10 Mey 2016’’Arahan Presiden Joko Widodo dalam
pertemuan dengan Jaksa Agung, Kepala BIN dan Panglima TNI
yang diwakili KASAD, yakni bahwa presiden meminta menyikapi
maraknya aktivitas dan beberapa atribut yang menunjukkan identitas
PKI ataupun komunisme yang belakangan ini meningkat,Presiden
memberi perhatian soal banyaknya kaos-kaos bergambar palu arit,
Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
termasuk merchandise yang dijual atau kegiatan-kegiatan lain yang
menunjukkan masyarakat menduga komunisme akan bangkit
kembali.
2. Pernyataan Bapak Kapolri pada tanggal 10 Mei 2016 ‘’ Badrodin
mengingatkan semua pihak bahwa hingga saat ini penyebaran
paham dan atribut komunis dilarang di Indonesia. Ini termuat, dalam
TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.’’
3. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan siapapun yang
menyebarkan paham komunis bisa dikenakan hukuman penjara
selama 10 tahun. "Semua yang kedapatan kalau memenuhi unsur,
ya ancaman hukumannya 10 tahun, tindakan hukum disesuaikan
dengan ketentuan hukumnya," Badrodin Haiti di Gedung Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.
4. Pernyataan Brigjen Boy Rafli dikompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin
9 Mei 2016,bahwa Mabes Polri memastikan akan memberi sanksi
tegas kepada siapa pun yang menyebarluaskan paham komunisme.
Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan
sanksi tegas tersebut sudah tertuang dalam Pasal 107 a UU No 27
tahun 1999.Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa di muka
umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun,
menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme dalam
segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun."Artinya ada ketentuan hukum yang berlaku di negara kita dan tentunya harus dihormati warga negara kita,"
5. Pernyataan Menhan Ryamizard tanggal 13 Mei 2016 ‘’Kita Patut
Curiga Yang Bilang Enggak ada Komunis mungkin dia Komunis’’
IV. PETITUM
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Ketua Pengadilan
Negeri Kota Singkawang agar segera mengadakan sidang praperadilan
terhadap Termohon sesuai dengan hak- hak Pemohon berdasarkan Pasal
80 jo. Pasal 78. Jo. Pasal 77 KUHAP,danSelanjutnya mohon putusan
sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana
Penyebaran Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh
Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS oleh
TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan dengan:
a. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
b. Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan
atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/
Marxisme-Leninisme.dalam ketentuan pasal 1,2,3 dan 4.
c. Undang-Undang No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap
Keamanan Negara.dalam ketentuan Pasal 107,huruf
a,b,c,d dan e
d. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan-dalam ketentuan Pasal
102, Pasal 102 A dan Pasal 102B
3. Memerintahkan TERMOHON untuk segera melaksanakan proses
penyidikan terhadap Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua
Umum PERMASIS yang diduga melakukan penyebaran kalender berlogo
palu arit.
4. Memerintahkan TERMOHON untuk segera menetapkan status Tersangka
kepada Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua Umum
PERMASIS,atas perbuatan penyebaran kalender berlogo palu arit
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melakukan
Penahanan terhadap Tjhai Chu Mie dan Fuidy Luckman selaku Ketua
Umum PERMASIS.
Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menyebutkan pidana
tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang
tertentu pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, untuk Pihak Para Pemohon masing-masing hadir sendiri
dipersidangan sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;
Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:
Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mendalami dari dalil-dalil
gugatan Praperadilan yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam posita I
sampai dengan posita III, berikut permohonan petitum Pemohon pada point 1
sampai dengan point 7 yang pada pokok inti permohonan gugatan adalah lebih
dominan menguraikan mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
Termohon dalam kasus dugaan tindak pidana penyebaran paham komunis
melalui sarana kalender yang bergambar/berlogo palu arit yang diduga dilakukan
oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN. Faktanya Termohon belum
melakukan tindakan penyidikan, tetapi baru tahap proses penyelidikan dan
pengumpulan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, penyelidik Termohon
berkesimpulan bahwa kasus penyebaran kalender bergambar/logo palu arit tidak
ditemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dimaksud
sehingga proses penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.
Maka atas dasar uraian tersebut kemudian Para Pemohon mengklaim Termohon
telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah.
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon
tanggapi sebagai berikut :
1. Bahwa dalil gugatan Para Pemohon pada posita I yang pada inti
pokoknya menerangkan mengenai alasan-alasan diajukannya
permohonan Praperadilan yang mendasari pada putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, Pasal 80 UU No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UUD 1945 Pasal 30
ayat (1) dan mengenai mekanisme gugatan/permohonan Hak Gugat/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan warga negara (Citizen Lawsuits/Actio popularis) berkaitan
dengan penghentian penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan
tindak pidana penyebaran kalender bergambar palu arit yang diduga
dilakukan oleh THJAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN Ketua Umum
PERMASIS.
Bahwa menurut hukum dalil gugatan Pemohon tersebut di atas
sesungguhnya salah dalam mengajukan gugatan Praperadilan terhadap
Termohon, sehingga gugatan Pemohon dinyatakan error in persona (salah
alamat dalam mengajukan gugatan). Para Pemohon tidak memiliki hak gugat
(legal standing) untuk melakukan permohonan Praperadilan terhadap
Termohon, karena Para Pemohon bukan suatu organisasi atau lembaga
yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU-X/2012 hanya untuk tindak
pidana korupsi, narkoba dan terorisme. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para
Pemohon bukan merupakan pihak ketiga yang dirugikan atau terkait
langsung dengan perkara penyebaran kalender bergambar palu arit yang
diduga dilakukan oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN. UUD 1945
hanya sebagai konstitusi negara (sumber hukum dari undang-undang) bukan
sebagai undang-undang untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Terkait
dengan permohonan Hak Gugat (Citizen lawsuits/Actio popularis) dimana
gugatan tersebut diajukan apabila tindak pidana yang terjadi telah
menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi masyarakat dalam kasus
dugaan tindak pidana penyebaran kalender bergambar palu arit yang diduga
dilakukan oleh TJHAI CHU MIE dan FUIDY LUCKMAN adalah belum
ditemukan adanya akibat kerugian masyarakat yang mengikuti ajaran
komunisme sehingga tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang
dipersangkakan. Maka dalil Pemohon dikualifisir abscuur libel (kabur) dan
salah dalam menerapkan gugatan Praperadilan sehingga objek gugatan
adalah error in objecto (salah dalam penerapan hukum). Sehingga menurut
hukum permohonan Praperadilan Para Pemohon harus ditolak dan tidak
perlu dipertimbangkan.
2. Bahwa dalil Para Pemohon pada posita II dalam fakta-fakta hukum yang
pada inti pokoknya menerangkan pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2016
Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melalui media masa TRIBUN PONTIANAK Termohon telah menyita
kalender berlogo palu arit yang diduga disebarkan oleh TJHAI CHUI MIE
dan FUIDY LUCKMAN sehingga menimbulkan keresahan di tengah
masyarakat. Para Pemohon ada mendatangi kantor Termohon atau
mengirim surat untuk menanyakan tentang penyelidikan penyebaran
kalender bergambar palu arit tidak ditanggapi dan diabaikan serta tidak
mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 2.
Bahwa dalil Para Pemohon tersebut Termohon tanggapi sebagai berikut
bahwa uraian kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam
17.00 WIB, di warung kopi sdr. BUN KUI FUI Als AFUI ditemukan kalender
pada lembar hari Jum’at tanggal 1 Juli 2016 yang ada lambang palu arit
partai komunis Indonesia oleh anggota Termohon. Penemuan tersebut
kemudian dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor R/LI-10/VI/2016/
Sat.Reskrim tanggal 28 Juni 2016, kemudian Termohon menindak lanjutinya
dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/242/VI/2016
tanggal 28 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/243/
VI/2016 tanggal 28 Juni 2016. Kemudian petugas penyelidik Termohon
melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana penyebaran paham
komunis melalui sarana kalender bergambar palu arit yang berasal dari luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 a Undang-Undang RI
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik Termohon tersebut
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5
juncto Pasal 5 KUHAP melakukan rangkaian tugas penyelidikan berupa;
mengintrograsi/wawancara secara tertulis terhadap pihak-pihak terkait
(saksi-saksi) sebanyak 9 (sembilan) orang, 3 (tiga) ahli, mengumpulkan/
mengamankan kalender-kalender yang ada gambar palu arit sebanyak 217
(dua ratus tujuh belas) buah, 1 (satu) lembar faktur pembayaran dari sdri.
TJHAI CHUI MIE dan 1 (satu) lembar papan yang bertulis PERMASIS yang
tertempel kalender 2016 dari luar negeri.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari hasil keterangan wawancara secara tertulis terhadap pihak-pihak
terkait (saksi-saksi) sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu NG SUHARTA Als A
CHIAN, NG SIU KIAN Als AKIAN, BUN DJAN MUI Als AMUI, TJHAI TET
BUN Als TET BUN, HINDARMIN BUDI Als AHIN (pemilik toko Lemon), LIM
HENDRO SALIM Als HENDRO (pemilik toko Elang Mas), TJHAI CHUI MIE
Als AMI, SAWARI Bin LAMSIDIN, dan ANDY VICTORIO IMANUEL, yang
pada intinya menerangkan bahwa para pemilik rumah atau toko yang
kedapatan memajang kalender gambar palu arit lambang organisasi komunis
menerangkan bahwa kalender tersebut didapat dari sdr. NG SIU KIAN
(pemilik toko kopi 368), sdr. NG SUHARTA (PD. Sahabat Baru), sdr. THAI
KIM FUNG (toko Jaya Baru), sdr. BUN DJAN MUI (toko emas Surya Indah),
yang membagikan kalender ke rumah atau toko secara gratis, dibagikan
sebagai bonus karena sering belanja dan tidak ada niat secara sengaja
untuk menyebarkan paham komunis, kalender tersebut dibeli dari toko Elang
Mas milik sdr. LIM HENDRO SALIM dan sebagian dibeli dari toko Lemon
milik sdr. HINDARMIN BUDI. Kalender tersebut didatangkan dan dibeli oleh
kedua toko tersebut dari negara Tiongkok yang menganut paham komunis,
di negara asal penerbit kalender, baik melalui rekan dan didatangkan sendiri,
kalender dibeli lalu dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan, sebagian dibagikan kalender ke rumah/toko secara gratis,
dibagikan sebagai bonus karena sering belanja dan tidak ada niat secara
sengaja untuk menyebarkan paham komunis. Dalam kalender tersebut yang
terdapat gambar palu dan arit hanya ditemukan pada lembaran tanggal 1 Juli
saja yang merupakan hari penyatuan Hong Kong ke Republik Rakyat Cina
setelah dijajah Inggris dan juga merupakan hari ulang tahun organisasi
komunis yang merupakan negara asal kalender tersebut diimpor, sedangkan
untuk lembaran kalender yang lain tidak ditemukan gambar palu dan arit.
Bahwa setelah Termohon meminta keterangan ahli pidana berpendapat
perbuatan pemilik toko Elang Mas dan toko Lemon serta orang yang telah
membeli dan menyebarkan secara gratis kalender yang bermuatan simbol/
gambar palu dan arit kepada pengecer maupun konsumen di Kota
Singkawang tidak terkandung unsur kesengajaan dan adanya kaitan psikis
antara pemilik toko Elang Mas dan toko Lemon dengan perbuatan membeli
dan menyebarkan secara gratis kalender yang bermuatan simbol/gambar
Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
palu dan arit, sehingga tidak terbukti adanya unsur kesengajaan atau
kesalahan dalam arti sempit, hal tersebut karena pemilik toko Elang Mas dan
toko Lemon tidak pernah mengetahui dan menyadari adanya gambar palu
dan arit di salah satu lembaran kalender dari sekian lembaran kalender yang
di buat per hari per setiap lembar yang mereka beli, disamping itu desain dan
isi dari kalender tersebut juga bukan merupakan ide atau pikiran dari pemilik
toko Elang Mas dan toko Lemon.
Bahwa dari hasil permintaan keterangan ahli dari Perdagangan yang pada
intinya menerangkan tidak ada sanksi atau ketentuan pidana terhadap
pelaku usaha/pengecer, yang menjual barang dari hasil importir, sedangkan
untuk pelaku importir jika barang tersebut masuk ke Indonesia tanpa
dilengkapi dengan dokumen yang sah maka akan dilihat kembali barang apa
yang diimpor, apakah masuk dalam pengawasan atau tidak, terhadap
barang berupa kalender tidak perlu mempunyai ijin khusus karena tidak
termasuk kategori barang-barang dalam pengawasan dan barang-barang
yang diatur tata niaganya.
Bahwa upaya penyelidikan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh penyelidik
Termohon dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan, selanjutnya
guna mendapat masukan-masukan maka penyelidik Termohon
melaksanakan gelar perkara baik di tingkat Polres Singkawang pada tanggal
1 Agustus 2016 maupun di tingkat Dit. Reskrimum Polda Kalbar pada
tanggal 23 Agustus 2016 serta melakukan undangan expose/gelar perkara
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 26 Agustus
2016 untuk melengkapi hasil penyelidikan. Maka setelah melakukan
langkah-langkah tersebut, Termohon kemudian melakukan expose di balai
Betuah Pemkot Singkawang pada hari Jum’at tanggal 09 September 2016
dengan dihadiri oleh Forkopinda, ahli dan perwakilan masyarakat/organisasi
masyarakat, Termohon menyampaikan hasil penyelidikan terhadap dugaan
tindak pidana penyebaran paham komunis melalui sarana kalender
bergambar palu arit yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 a Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan
kejahatan terhadap keamanan negara. Namun setelah dilakukan tindakan
penyelidikan oleh Termohon hasilnya adalah tidak ditemukan adanya suatu
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dimaksud sehingga proses
penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Sehingga
tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dan
selaras dengan Pasal 1 angka 4, angka 5, Pasal 5 jo Pasal 75 huruf k
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah
dikeluarkan dan ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak
Pidana. Penyelidik Termohon melakukan rangkaian tindakan penyelidikan
sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan Tindak
Pidana Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13.
3. Bahwa dalil Para Pemohon pada posita III analisa hukum yang intinya
menerangkan tindakan Termohon mengeluarkan penghentian penyidikan
yang tidak sah adalah melanggar Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4,
angka 5 KUHAP, mengabaikan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan Pasal 3, Ketetapan MPRS Nomor
XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pasal 1,
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang
perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan
negara Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e
dan mengabaikan arahan Presiden, kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti,
pernyataan Brigjen Boy Rafli dan pernyataan Menhan Ryamizard.
Terhadap dalil Para Pemohon pada posita tersebut di atas maka dapat
Termohon tanggapi sebagai berikut bahwa tindakan penyelidikan yang
dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan peristiwa tindak pidana
penyebaran paham komunis melalui sarana kalender bergambar palu arit
yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 a
Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap
Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keamanan negara adalah tidak melanggar ketentuan yang ada dan telah
sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP serta Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Menejemen Penyidikan Tindak Pidana.
Bahwa terkait dengan Kepabeanan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan, yang mempunyai kewenangan
penyidik adalah dari pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sehingga
Polri tidak dapat masuk di wilayah kepabeanan dan kalender yang ada logo
palu arit dimaksud adalah bukan merupakan kategori barang-barang dalam
pengawasan dan barang-barang yang diatur tata niaganya.
Dengan demikian dalil Para Pemohon tersebut adalah penafsiran yang keliru
karena Termohon sudah melakukan upaya hukum untuk memproses pelaku
penyebaran paham komunis bergambar palu arit, dan sudah melakukan
penyelidikan dan mengamankan kalender yang bergambar palu arit serta
melakukan razia peredaran kalender palu arit di kota Singkawang. Namun
setelah dilakukan penyelidikan Termohon menyimpulkan berdasarkan gelar
perkara yang menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Singkawang serta 3
orang ahli perkara tersebut tidak ditemukan adanya suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana dimaksud sehingga proses penyelidikan tidak
dapat ditingkatkan ke proses penyidikan.
Bahwa berdasarkan uraian Jawaban, dalil-dalil hukum serta fakta-fakta
hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana objek Praperadilan “penghentian
penyidikan” yang diatur dalam Pasal 77 huruf a juncto Pasal 80 KUHAP dan
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014
berkenaan tentang objek Praperadilan dan alat bukti. Terkait Laporan Informasi
Nomor R/LI-10/VI/2016/Sat.Reskrim tanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dalil
yang diklaim oleh Pemohon “penghentian penyidikan” adalah abscuur libel
(kabur), maka permohonan gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak
dapat diterima menurut hukum. Karena dasar hukum dari objek Praperadilan
yang dimaksud Pemohon adalah tidak memiliki dasar hukum yang benar.
Maka dengan ini kami mohon kepada Hakim Yang Mulia yang
memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan
sebagai berikut :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan Praperadilan Para
Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah
tindakan penyelidikan dan bukan merupakan tindakan penyidikan karena
tindakan penyelidikan adalah sah dan tidak bertentangan dengan
a. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
b. Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai
Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di seluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan
Menyebarkan atau mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/
Marxisme-Leninisme, dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan
Pasal 4.
c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang
berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a,
Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Kepabeanan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 a, dan Pasal 102 b.
3. Menyatakan bahwa tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon
tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena tidak memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal
107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP
yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;
4. Menyatakan Termohon tidak dapat menetapkan status Tersangka
terhadap sdri. TJHAI CHUI MIE dan sdr. FUIDY LUCKMAN selaku Ketua
Umum PEMASIS karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 107 a Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan
kejahatan terhadap keamanan negara;
5. Menyatakan Termohon tidak dapat melakukan penahanan terhadap sdri.
TJHAI CHUI MIE dan sdr. FUIDY LUCKMAN selaku Ketua Umum
PEMASIS karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 107 a Undang-Undang
Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan
kejahatan terhadap keamanan negara;
6. Menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang untuk menyebutkan
pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan
barang tertentu pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan
karena tindakan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan
Negeri;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.
Atau:
Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. (Ex Aequo Et Bono)
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah
mengajukan replik pada tanggal 26 September 2016 dan selanjutnya terhadap
replik Para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik tanggal 26
September 2016;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi dan bermaterai
cukup, sebagai berikut:
1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/MPP/Kep/02/2001
tentang Perubahan Lampiran I KEputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang
Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000 ,
telah diberi materai yang cukup , merupakan fotokopi dari
fotokopi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tahapan Proses Cara Import Barang dari Luar
Negeri Ke Indonesia, telah diberi materai yang cukup ,
merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Barang Larangan Dan Pembatasan, posted
(diposkan) tanggal 7 April 2013 , telah diberi materai yang
cukup , merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.3;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga
telah mengajukan Saksi sebagai berikut:
1. Saksi Ahmad Samselo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
• Bahwa saksi mengerti diperikasi dalam persidangan ini untuk memberikan
keterangan sehubungan dengan penanganan perkara/kasus
ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada kalender tertanggal 1 Juli
2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu Mie;
• Bahwa saksi adalah Ketua FORMACID (Forum Masyarakat Cinta
Ideologi) Kota Singkawang;
• Bahwa sepengetahuan saksi perkara ditemukannya logo palu arit yang
terdapat pada kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan
oleh Tjhai Chu Mie telah ditangani oleh Pihak Polres Kota Singkawang;
• Bahwa atas penanganan ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada
kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu
Mie tersebut, saksi pernah mengikuti pertemuan yang diadakan oleh
Pemerintah Kota Singkawang yang diikuti oleh FORKOPINDA (Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah) Kota Singkawang dan pada saat
pertemuan tersebut, KAPOLRES Kota Singkawang menerangkan bahwa
penanganan perkara tersebut sudah sampai pada tahap penyelidikan dan
gelar perkara;
• Bahwa atas penangan perkara tersebut, Ketua Pemuda Pancasila
mengirimkan surat kepada KAPOLRES Kota Singkawang untuk
mempertanyakan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut
dan sepengetahuan saksi, pihak POLRES Kota Singkawang tidak
memberikan jawaban secara tertulis akan tetapi secara lisan pihak
POLRES Kota Singkawang menerangkan bahwa penanganan perkara
tersebut sudah sampai pada tahap Penyelidikan;
• Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Ketua Pemuda Pancasila Bapak Marno
pernah menghubungi WAKAPOLRES Kota Singakwang untuk
mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut dan
selanjutnya saksi bersama dengan Ketua Pemuda Pancasila Bapak
Marno dan Sarnadin bertemu dengan WAKAPOLRES di ruang kerja
WAKAPOLRES;
Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada waktu itu WAKAPOLRES menerangkan secara lisan bahwa
perkembangan penanganan perkara tersebut sudah tahap Penyelidikan
dan akan masuk ke tahap Penyidikan;
• Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
• Bahwa sepengetahuan saksi sebelum permohonan praperadilan ini
diajukan, para pemohon dan beberapa orang lainnya pernah melakukan
pertemuan membicarakan upaya pengajuan praperadilan ini;
• Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ada yang merupakan Ketua
maupun anggota dari organisasi Kemasyarakatan maupun LSM;
• Bahwa sepengetahuan saksi, pengajuan praperadilan ini dilakukan oleh
Pemohon atas nama masing-masing Pemohon dan tidak memakai suatu
wadah/lembaga tertentu;
• Bahwa sepengetahuan saksi, diantara para Pemohon bukanlah orang
yang melaporkan perkara ditemukannya logo palu arit yang terdapat pada
kalender tertanggal 1 Juli 2016 yang diduga disebarkan oleh Tjhai Chu
Mie;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak
menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak
mengajukan bukti lainnya dan menyatakan telah cukup dengan buktinya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya
Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi dan bermaterai
cukup sebagai berikut:
1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor:R/LI-10/VI/2016/Sat Reskrim
tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai
dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/242/VI/2016 tanggal
28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/243/VI/2016
tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai
dengan aslinya, diberi tanda T-3;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4. Fotokopi Surat Recana Penyelidikan dugaan tindak pidana
peyebaran paham komunis melalui sarana berupa kalender yang
bergambar palu arit yang berasal dari luar negeri tanggal 28 Juni
2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat tanda penerimaan tanggal 1 juli 2016, telah diberi
materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat tanda penerimaan tanggal 1 juli 2016, telah diberi
materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/70/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 9 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI TET BUN, telah
diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda
T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. TJHAI TET BUN Als TET BUN,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Surat Kapolres Singkawang No :B/69/VII/2016/
Reskrim-II tangggal 9 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI
CHUI MIE, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-9
10. Fotokopi Surat Berita Acara Pegambilan Keterangan an. TJHAI CHUI
MIE Als AMI, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/85/VIII/2016/Reskrim-II
tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada NG SUHARTA
Als A CHIAN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. NG SUHARTA Als A CHIAN,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/86/VIII/2016/Reskrim-II
tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada BUN DJAN MUI,
Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara pegambilan Keterangan an. BUN DJAN MUI
Als AMUI, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/80/VIII/2016/Reskrim-II
tangggal 1 Agustus 2016 perihal undangan kepada NG SIU KIAN,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara pegambilan Keterangan an.NG SIU KIAN Als
AKIAN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/76/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 11 Juli 2016 perihal undangan kepada SAWARI, telah diberi
materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. SAWARI Bin
LAMSIDIN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/56/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 24 Juli 2016 perihal undangan kepada ANDY VICTORIO
IMAUEL, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan an. ANDY
VICTORIO IMAUEL, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai
dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/87/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 31 Juli 2016 perihal undangan kepada TJHAI KIN FUNG,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pegambilan Keterangan an. TJHAI KIN FUNG
Als AFUNG, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/77/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 11 Juli 2016 perihal undangan kepada HINDARMIN BUDI,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. HINDARMIN BUDI Als AHIN,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/55/VI/2016/Reskrim-II
tangggal 24 Juni 2016 perihal undangan kepada LIM HENDRO
SALIM, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Keterangan an. LIM HENDRO SALIM Als
HENDRO, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Keterangan Tambahan an. HIDARMIN BUDI
Als AHIN, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. ANDY VICTORIO
IMANUEL dengan SAWARI Bin LAMSIDIN, telah diberi materai yang
cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2026/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 13 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada
Dekan Fakultas Hukum Untan, telah diberi materai yang cukup, telah
sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi SURAT TUGAS NO:2907/UN22.1/TU/2016 Dekan Fakultas
Hukum Untan tanggal 15 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,
telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji Ahli
an.Dr.Sy.Hasyim Azizurahman,SH.,MHum, telah diberi materai yang
cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Keterangan Ahli an. Dr.Sy.Hasyim
Azizurahman,SH.,MHum, telah diberi materai yang cukup, telah
sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2083 /VII/2016/Reskrim-II
tangggal 19 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada
Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dekan Fakultas Hukum UPB, telah diberi materai yang cukup, telah
sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi SURAT TUGAS NO:166/UPB/F.13/2016 Dekan Fakultas
Hukum UPB tanggal 21 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,
telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Atau Janji Ahli an.Yenny
AS,SH.,MH., telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan
aslinya, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Keterangan Ahli an. Yenny AS,SH.,MH, telah
diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda
T-36
37. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/ 2025/VII/2016/Reskrim-II
tangggal 13 Juli 2016 perihal permohonan bantuan ahli kepada
Kadisperridangkop Kota Singkawang, telah diberi materai yang
cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi SURAT TUGAS NO:090/485/Set-A Kadisperridangkop Kota
Singkawang tanggal 13 Juli 2016, telah diberi materai yang cukup,
telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara permintaan Keterangan an. Darwis,SH., telah
diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda
T-39;
40. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2506/VIII/2016 tanggal
26 Agustus 2016 perihal mohon untuk ekspose dan saran, telah
diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda
T-40;
41. Fotokopi Surat Laporan hasil gelar perkara tanggal 26 Agustus 2016,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Kapolres Singkawang No :B/2461/VIII/2016 tanggal
19 Agustus 2016 perihal mohon untuk dilaksanakan gelar perkara,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-42;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
43. Fotokopi Surat Laporan hasil gelar perkara tanggal 29 Agustus 2016,
telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi
tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Laporan hasil Penyelidikan tanggal 8 September
2016, telah diberi materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Surat Laporan hasil pelaksanaan tugas ekpose di Aula
Pemkot Kota Singkawang tanggal 9 September 2016, telah diberi
materai yang cukup, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Surat Nota Dinas No :B/ND-246/IX/2016/Reskrim-II tanggal
9 September 2016 perihal laporan hasil pelaksanaan tugas
penyelidikan perkara penyebaran paham komunis bergambar palu
dan arit melalui sarana kalender, telah diberi materai yang cukup,
telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-46;
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon tidak
mengajukan bukti lainnya dan menyatakan cukup dengan buktinya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Pemohon dan Pihak
Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29
September 2016;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu
hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan tidak
sahnya penghentian penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Penyebaran
Kalender Bergambar Palu Arit yang di duga di lakukan oleh Tjhai Chu Mie dan
Fuidy Luckman selaku Ketua Umum PERMASIS oleh Kepolisian Resor Kota
Singkawang;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi surat yang masing-
Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi yang
nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Termohon membantah/menolak dalil-dalil
permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya menyatakan
bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan penyelidikan
dan bukan merupakan tindakan penyidikan dan tindakan penyelidikan yang
dilakukan oleh Termohon tidak dapat dilanjutkan ke proses penyidikan karena
tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diatur
dalam Pasal 107 a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan
KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara;
Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya
tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi
bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-46
seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama
surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan
saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka
selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon, terlebih dahulu akan
dipertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka,
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan”;
Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan
Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dapat disimpulkan bahwa Para
Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan tentang Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Singkawang (vide Pasal 1
angka 10, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana);
Menimbang, bahwa khusus mengenai permohonan Praperadilan
mengenai Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,
ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan praperadilan yaitu
Penyidik, Penuntut Umum, Pihak Ketiga Yang Berkentingan;
Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya khusus mengenai
pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas dihentikannya penyidikan atau
penuntutan khususnya mengenai “pihak ketiga yang berkepentingan
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21
Mei 2013 telah ditafsirkan dengan penjabaran yang sifatnya limitataif dengan
membuat suatu ketentuan yaitu:
• Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk
saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan”;
• Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi kemasyarakatan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut maka ditentukan secara limitative
yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkentingan adalah:
1. Saksi korban; atau
2. Pelapor;
3. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/
PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut secara tegas mengatur bahwa frasa
pihak ketiga yang berkepentingan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban
atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan’;
Menimbang, bahwa yang dimaksud saksi korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana (pasal 1 ke-2 UU Nomor 13 tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi Dan Korban);
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ke-24 UU Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mengenai Laporan adalah pemberitahuan
yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang
kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil
pengertian mengenai pelapor yaitu setiap orang yang menyampaikan
pemberitahuan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana;
Menimbang, bahwa mengenai Lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan dalam uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut mengatur secara limitatif yaitu
interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada
saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki
kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan
kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP
adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum pidana
adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”;
Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah (konstitusi) menyebutkan
bahwa perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama
untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu
berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM
yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan
publik ...”;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak yang
berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP diatur selain saksi korban atau pelapor
juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu
untuk memperjuangkan kepentingan umum yang mengadung arti suatu asosiasi
atau kelembagaan:
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum
(legal standing) para Pemohon akan dipertimbangkan dasar yang dijadikan para
Pemohon dalam mengajukan gugatan praperadilannya yaitu didasarkan pada
prosedur Hak Gugat Warganegara (Citizen Law Suit/Actio Popularis);
Menimbang, bahwa bentuk gugatan dengan mengatasnamakan
kepentingan umum (citizen law suit) belum dikenal dalam sistem hukum
Indonesia, namun tampaknya konsep tersebut mulai sering digunakan dalam
sistem peradilan kita.
Menimbang, bahwa Actio Popularis atau gugatan warga negara terhadap
penyelenggara Negara, tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana
yang diterapkan di Indonesia, melainkan lahir di negara-negara yang menganut
sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Pada intinya merupakan
mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara
negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga Negara;
Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Indonesia,
khususnya mengenai pihak yang dapat mengajukan praperadilan dengan dalil
Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum
mengalami perkembangan penafsiran khususnya setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013sehingga
dikenal pihak yang berkedudukan sebagai pemohon praperadilan khususnya
“pihak yang berkentingan” yang disebut dengan Lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi kemasyarakatan;
Menimbang, bahwa pengaturan Lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan pihak yang berkepentingan dalam pengajuan
gugatan praperadilan khususnya mengenai sah atau tidaknya penghentian
Penyidikan atau Penuntutan memiliki ciri yang sama dengan prinsip prosedur
Citizen Law Suit (actio popularis);
Menimbang,bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
prosedur Citizen Law Suit (actio popularis) secara implisit dikenal dalam
pengajuan permohonan praperadilan khususnya mengenai pihak yang
berkepentingan mengenai sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau
Penuntutan;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan
hukum (legal standing) para Pemohon;
Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan dari
Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa para Pemohon dalam mengajukan
permohonannya adalah atas nama diri pribadi masing-masing Pemohon;
Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Para Pemohon dapat
disimpulkan bahwa para Pemohon bukanlah saksi korban dan atau Pelapor
dalam perkara yang dinyatakan para Pemohon dalam dalil permohonannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan dasar
permohonan Pemohon yang mendasarkan kedudukan hukumnya berdasarkan
prosedur Citizen Law Suit (actio popularis) maka seharusnya sesuai dengan
kaedah yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-
X/2012 tanggal 21 Mei 2013 seharusnya Para Pemohon mengajukan
permohonannya dengan membuat suatu wadah yaitu Suatu organisasi atau
Lembaga baik organisasi kemasyarakatan atau Lembaga swadaya masyarakat
yang mempunyai suatu tujuan yang sama in casu demi kepentingan umum;
Menimbang, bahwa melihat pada dalil-dalil para Pemohon dalam
permohonannya, pernyataan secara tegas dari para Pemohon serta bersesuaian
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan saksi yang diajukan Pemohon atas nama Ahmad Samselo bahwa dalam
pengajuan permohonan para Pemohon tidak diajukan oleh suatu wadah
organisasi atau lembaga swadaya masyarakat akan tetapi para Pemohon atas
nama pribadi secara bersama-sama;
Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya terutama
pada penandatanganan permohonan, para Pemohon mengatasnamakan suatu
lembaga/orgasnisai akan tetapi bila mencermati pada surat permohonan para
Pemohon, Para Pemohon hanya menyatakan kedudukannya dalam suatu
organisai/lembaga tersebut sebagai identitas diri secara khusus sebagai
pekerjaan;
Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka dasar pengajuan
permohonan para Pemohon yang didasarkan pada prosedur Citizen Law Suit
(actio popularis) tidak sejalan lagi dengan kaedah hukum yang diatur secara
limitatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21
Mei 2013 yang hanya mengenal Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi
kemasyarakatan sebagai suatu kelembagaan yang mempunyai tujuan yang
sama;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
kedudukan Para Pemohon yang mengajukan permohonan Praperadilan atas
nama pribadi secara bersama-sama tidaklah berdasarkan hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan praperadilan para
Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan
oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam
perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, Pasal 77, pasal 80, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/
PUU-X/2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;
MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;
Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Skw.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh
P.H.H. Patra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut
dan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VI,
Pemohon VIII, Pemohon IX dan Kuasa Termohon, tanpa dihadiri oleh Pemohon
II;
Panitera Pengganti, Hakim,
ttd ttd
GINANDA FATWASARI, S.H. P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H..
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38