WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH …

WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TriwatiRahayuFKIPUniversitasAhmadDahlanYogyakarta

e-mail:[email protected]

AbstractThis study aims to describe discourse structure aspects, discourse-making

components,anddiscoursecontextofjudicialminutesandverdictsbyMahkamahKonstitusiRepublikIndonesia.Thefocuswasonthediscourseofjudicialminutesand verdicts byMahkamah Konstitusi Republik Indonesia regarding the test ofthesubstancebyDPDonKeppresNo.185/M/2004.Thestudywasconductedbyemploying thediscourse analysis approach, in terms of themicro-structural andmacro-structuralaspects.Theconclusionsareasfollows.First,thestructureoftheminutesconsistsof thecover, information,andcontent,whilethatof theverdictsconsistsofthetitleandnumber,heading,inquirerandresponderdata,problems,responses, problem focuses, judge verdicts, different opinions, and signatures.Second,thediscourse-makingcomponentsinthejudicialminutesandverdictsbyMKRI comprise long sentences, legal language registers, parallelisms, honorifics,repetitions,andconjunctions.Third,thediscoursecontextconsistsofthehistoryoftheexistingconflictsamongDPD,thegovernment,andDPR,andthecontextoftheminutesandverdictsbasedonthesocialcontext.

Keywords:discourse,minutes,judicialverdicts

193

PENDAHULUANFungsi bahasa sebagai sarana

komunikasidalammasyarakatmemberipeluangpadabahasauntukberkembangdalam bentuk variasi bahasa. Setiaplapisan masyarakat tentunya memilikiragambahasasesuaidengankarakteris-tikmasing-masingbidangkegiatan.Se-lainitu,bahasajugadipakaiuntukmeli-batkan sikap individu dan hubungansosialyangdisebutfungsiinteraksional.

Bahasa sebagai alat komunikasimelibatkan beberapa persyaratan yangharusdipenuhi.Persyaratanituberupakejelasanbahasasebagaialatuntukme-nyampaikanpesan,kemampuankomu-nikatordidalammenyampaikanpesan,dankesanggupankomunikasididalammenangkap dan memahami pesan se-perti yang dikehendaki komunikator.

Dalam ragam bahasa hukum, bahasamemiliki fungsi yang sangat pentingmengingatsetiapprodukhukumharusdapatdipahamiolehsetiaporang.Baha-saIndonesiayangdipakaidalambidanghukum juga harus memenuhi syarat,yaitu jelas, pasti, standar, dan ekaarti(monosemantik), serta logis (Purnanto,1996).

Risalah dan putusan peradilanMahkamah Konstitusi Republik Indo-nesiamerupakansalahsatuprodukhu-kumdiIndonesia.MahkamahKonstitu-sisebagailembagaperadilanyangbarusaja terbentukmempunyai kedudukansejajardenganMahkamahAgung.Mah-kamahKonstitusitersebutmemilikike-wenangan dalam menyelesaikan seng-keta-sengketadalambidangpolitikdanmeninjauulangproduk-produkhukum

194

LITERA,Volume8,Nomor2,Oktober2009

yangberupaundang-undang.Risalah berarti berita acara dari

semuakegiatandalampengadaansuatulaporantertulismengenaisuatukegiat-an di peradilan. Fungsi risalah dapatdipergunakan sebagai dokumen danbahanbuktipersidangan.Selain itu,ri-salahdapatdipakailandasanuntukper-sidanganselanjutnyadanjugauntukda-sarpengambilankeputusandalamper-sidangan.Olehkarenaitu,menganalisiswacana risalah dan putusan peradilanMahkamah Konstitusi Republik Indo-nesia sangatpentinguntukmenambahkhasanah keilmuan khususnya dalambidanglinguistik

Ide pembentukan Mahkamahkonstitusi di Indonesia dimulai darigerakan reformasi yang dimotori olehmahasiswapadabulanmei1998.Sejakitulahsistempemerintahandanketata-negaraan Indonesia telah mengalamiperubahan besar. Pembentukan Mah-kamah Konstitusi berawal dari suatuproses perubahan politik kekuasaanyangotoritermenujudemokrasi(Abdi,2005).

Halinilahyangmelatarbelakangipenelitiuntukmenganalisiswacanari-salahdanputusanperadilanMahkamahKonstitusi Republik Indonesia (MKRI)dengan pendekatan mikrostrukturaldanmakrostruktural. Pendekatanmik-rostrukturaltersebutmenekankanpadastruktur risalah dan putusan, kohesi,dan koherensi dalam wacana, sedang-kan makrostruktural menitikberatkanpadasusunanwacanasecaraglobalun-tukmemahamikontekssecarakeseluru-han.

METODEAnalisiswacanamerupakankaji-

anyangmemfokuskanpadahubunganantarabahasadankontekspenggunaan-nya(BrowndanYule,1996).Olehsebabitu,analisiswacanatidakdapatdibatasihanyapadadeskripsibentuk linguistik

yangdilepaskandari tujuanataufung-sinyadalammemenuhikebutuhanma-nusia.Melaluianalisiswacanainiakanterlihatkeruntutanpolapikir,hubunganantarmakna dan kelogisan hubunganmaknayangterkandungdalamwacana.Dalam analisis wacana, pendekatanmikrostruktural dan makrostrukturaldapat dipakai untuk mengupas suatuwacana

Pendekatan mikrostruktural me-nekankanpadaunsur-unsuryangmem-bangun suatu wacana. Wacana dapatdikaji menjadi dua jenis yaitu hubun-gan bentuk yang disebut kohesi danhubungan makna atau hubungan se-mantikyangdisebutkoherensi(Sumar-lan,2003).Wacana jugadapatdianalisisdengan mempertimbangkan peranankonteksdan inferensi.Kontekswacanamerupakan aspek-aspek internal wa-cana dan segala sesuatu yang secaraeksternal melingkupi sebuah wacana.Konteks meliputi situasi, partisipan,waktu, tempat, adegan, topik, peristi-wa,bentuk,amanat,kode,dansaluran.Dalam analisis wacana, pemahamankonteks situasi dan budayadalamwa-canadapatmemakaiprinsippenafsiranpersonal,prinsippenafsiranlokasional,prinsip penafsiran temporal, dan prin-sipanalogi.

Berdasarkandimensinya,kompo-nen tutur diklasifikasikanmenjadi tigabidangyaitubidangataufieldmengacupadawilayahpemakaiankegiatanyangmemungkinkan orang-orang yang be-radadidalamnyamemiliki istilahatauungkapan yanghanyadimengerti olehsesamanya. Ragam wacana atau modedapatdibedakanmenjadiragambahasalisan dan ragam bahasa tulis, sedang-kangayawacanaataustyle/tenoradalahsuatu varian bahasa yang dipengaruhiolehhubungandiantarapelakubahasa,misalnya gaya formal atau nonformal,gayaakrabataugayahormat(Halliday,1994).

195

WacanaRisalahdanPutusanPeradilanMahkamahKonstitusiRepublikIndonesia

HASIL DAN PEMBAHASANStruktur Wacana Risalah dan Putusan MKRI

Dalam menganalisis struktur ri-salah dan putusan peradilan MKRI,peneliti sangat dipengaruhi strukturnotulen dalam suatu pertemuan Halini terjadikarenabelumadateoriyangsecara spesifik membahas risalah danputusanperadilan.Disampingitu,adabeberapa kesamaan antara risalah dannotulen. Persamaan tersebut terdapatpada kegiatan pelaporannya. RisalahdalamperadilanMKRImerupakanke-giatanpelaporansecaraharfiahmenge-nai jalannya persidangan di peradilanMKRI.Kegiataniniberbentukpencata-tansecaramenyeluruhdantidakbolehmeniadakan suatu bagian pun dalamproses peradilan. Risalah tersebut di-buatolehpanitera/paniterapenggantidanberbentuktanya-jawabantaramaje-lishakim/panelhakimdanpemohon,termohon,danpihak-pihakterkait.

Padadasarnya,strukturataupolawacana risalah peradilan MKRI terse-but terdiri atas: (1) sampul risalah, (2)keterangan (waktu, tempat, hakim,pe-mohondanpanitera0,dan(3)isirisalah.Sampul risalah berisi judul besertalambang negara Republik Indonesia(burunggaruda),namaperkara,waktu,dan tempat perkara disidangkan. Ke-teranganberisiwaktu,tempat,susunanpersidangan, pemohon, dan panitera/paniterapengganti.Dalamsusunanper-sidangan,namahakimdisebutkandariyang menjabat ketua sidang dan ang-gotamajelis.Padapersidanganbiasanyajumlah hakim ganjil/gasal, misalnya 5atau9orang.

Isi RisalahPersidangan ini berbentuk panel

hakim karena persidanganMKRI ter-sebut hanya memperkarakan sengketadalambidangadministrasi.Jadi,prosespersidangannya agak berbeda dengan

proses persidangan perkara perdataatau pidana. Isi risalah tersebutmeng-gambarkan situasi pada waktu persi-dangan berlangsung. Hal ini terlihatpadacontohberikutini.(1) Sidangdibukapukul11.00WIB

KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHID-DIQIE,S.H.Baik, Saudara-saudara. Sidang Pa-nelMahkamahKonstritusiRepublikIndonesiauntukperkara068/SKLNII/2004denganinisayanyatakandi-bukadanterbukauntukumum.KETUK1XAssalamu”alaikumWr.Wb.…

(2) Tepuk tangannya dalam hati saja.BaikSaudaramenteri,terimakasih….

(3) Adalagitambahan?Silakan.

Dari contoh di atas jelas terlihatadanyaliputanrangkumandariseluruhperistiwa persidangan sampai terincisituasinya.

Bagianisirisalahberpola1)Ketuasidangmembukapersidangan,2)perke-nalan diri (pemohon, termohon, pihakterkait), 3)putusan sela (kalauada), 4)pokokpermohonan,5)tanggapan-tang-gapan, dan 6) Ketua sidang menutuppersidangan.

Pada waktu ketua sidang mem-buka persidangan, salampembuka be-lumtentudipakai,sepertidalamcontohdibawahini.(1) AssalamualaikumWr.Wb.

Selamatpagi salamsejahtera,den-gan ini SidangMahkamahKonsti-tusiuntukperkarainisayanyatakandibuka dan terbuka untuk umum.(KETUK1X)

(2) Baik, Saudara-Saudara, SidangPanel Mahkamah Konstitusi Re-publik Indonesia untuk perkara068/SKLNII/2004 dengan ini sayanyatakan dibuka dan terbuka un-tukumum.(KETUA1X)

196


Pada risalah MKRI, istilah yangdipakai adalah hakim, pemohon, ter-mohon, pihak terkait. Istilah ini jugadipakai pada waktu memperkenalkandiridaripemohon,termohon,danpihakterkait.Hal inidapatdilihatpada con-tohdibawahini.(1) Saudaratermohonsilakan.(2) Sayasilakanpemohondahulu,sila-

kan.(3) Selanjutnya saya persilakan pihak

terkait dalam hal ini pimpinanBPK.

Pokokpermohonandantanggap-an-tanggapan merupakan inti dari isirisalah. Pada bagian ini dipersoalkanpengangkatan dan pelantikan anggo-ta baru Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)tahun2004dandipermasalahkanolehDewanPerwakilanDaerah(DPD).Sengketa kewenangan antarlembagaNegarainididaftarkanolehKetuaDPDGinanjarKartasasmitakeKepaniteraanMahkamah Konstitusi pada tanggal 4November2004.Padaacaratanggapan-tanggapan, majelis hakim mendengarketerangandaripihakpemohon,termo-hon,danpihakterkait.

Pola risalah pada waktu penu-tupan persidangan juga hampir samadenganpadawaktupembukaansidang.Struktur ini dapat dilihat pada contohberikutini.

Terima kasih dengan ini sidangsayadinyatakanditutup(KETUK3X) Sidang ditutup pada pukul09.15WIB.

Pola PutusanPola putusan dalam peradilan

MKRIberisi1)juduldannomorputus-an, 2) kepala putusan (Demi Keadilan…)3)datapemohondan termohon, 4)dudukperkara,5)tanggapantermohondanpihak terkait, 6) tanggapanpemo-hon, 7) pokok perkara, 8) putusan ha-

kim,9)pendapatberbeda(dissenting opi-nion),dan10)tandatangan.

Urutan bagian-bagian ini cukupkonsistendanvariasiterlihatpadapolaputusan seladanputusandalampera-dilan. Struktur putusan peradilan un-sur-unsurnya lebih lengkapdibanding-kan putusan sela. Pada putusan pera-dilanada tanggapan termohondanpi-hak terkait, tanggapan pemohon, danpendapat berbeda (dissenting opinion)sedangkanpadaputusanselatidakada.

Polapenulisanjuduldansampulpadaputusansamadenganpolapenu-lisan risalah. Dilihat dari proses pem-bentukannya, judul putusan diambildari inti wacana. putusan MKRI pastidiawali dengan kepala putusan DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETU-HANAN YANGMAHA ESA. Kalimattersebutdinamakanklausaeksekutorialatautitle exekutorialyangberartikepalaputusanyangmempunyaikekuatanek-sekusisecaralangsung.Halinijugadi-pakaipadaputusanpengadilan(vonis)yanglaindanaktaotentikyangberben-tukgrosse.

Datapemohondantermohondi-tulissecaralengkapuntukmenghindarikesalahanpadaidentitasnya.Dataterse-butdapatdilihatpadacontohdibawahini.a. Yang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara konstitusi padatingkat pertama dan terakhir, men-jatuhkan putusan dalam perkarapermohonan SengketaKewenanganLembagaNegara,yangdiajukanolehDewan Perwakilan Daerah Repu-blik Indonesiayangberalamat JalanGatotSubrotoNomor6Jakarta,yangselanjutnyadisebutDPD,dalamhalini memberi kuasa kepada 5 (lima)oranganggotanya;yaitu:1. IWAYANSUDIRTA,S.H.’2. IRRUSLANWIJAYA,S.E.,M.Sc,3. ANTHONYCHARLESSUNARYO,

197


4. MUSPANI,S.H.,5. IR. H. MARWAN BATUBARA,M.Sc.

Berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 5 Nopember 2004 No-mor DPD/HM.310/19/2004, untukselanjutnya disebut sebagai PEMO-HON.

b. Presiden Republik Indonesia, yangdalamhalinidiwakiliolehProf.Dr.Yusril IhzaMahendra sebagaiMen-teri Sekretaris Negara, berdasarkansurat kuasa khusus bertanggal 6November 2004, beralamat di JalanMedanMerdekaUtaradiJakarta,se-lanjutnyadisebutTERMOHONI.

Dudukperkarayangtertulispadaputusansesuaidenganpermohonanpe-mohon Nomor DPD/HM.310/17/2004tanggal 4 November 2004. Bagian inimerupakan kunci untuk memutuskanpermohonan tersebut. Hal ini terkaitdenganketerangandaripemohon,paratermohon,pihakterkaitdanjugabukti-bukti yangada.Bagiandudukperkaradengan tanggapan para pihak sangatmenentukan putusan hakimMKRI se-hinggapadabagiantersebutdirincise-caradetailagarmenjadijelasdanpasti.Contohdapatdilihatdibawahini.(1) Bahwa terhadap permohonan pe-

mohon tersebut, termohon I dihadapan persidangan tanggal 8November 2004 telahmemberikantanggapan secara lisan yang padapokoknyasebagaiberikut:....

(2) Selanjutnya terhadap permohonanpemohon tersebut, Dewan Perwa-kilanRakyatselakuTermohonIIdihadapan persidangan telah mem-berikan keterangan baik secara li-sanmaupuntertulisyangpadapo-koknyasebagaiberikut:....

Padabagianpokokperkara,per-timbangan hukum diuraikan secaradetail. Bagian ini merupakan inti dari

wacanaMKRIdansalingterkaitdenganputusan hakim nantinya. Pada bagianini ada kata kunci untuk mengawaliparagrafyaitu’menimbangbahwa’danhalinidapatdilihatpadacontohberikutini.(1) Menimbangbahwa, sesuaidengan

permohonan Pemohon dan kete-rangansertaperbaikanpermohon-an yang disampaikan PemohonpadapemeriksaanpendahuluandihadapanMahkamahtanggal8No-vember2004sertaketerangantertu-lisPemohon....

(2) Menimbang bahwa, menurut Pa-sal 23F ayat (1) UUD 1945, ang-gota Badan Pemeriksa KeuangandipiliholehDewanPerwakilanRa-kyat dengan memperhatikan per-timbanganDewanPerwakilanDae-rahdandiresmikanolehpresiden.....

(3) Menimbang bahwa Undang Un-dang Dasar juga menentukan, ke-tentuan lebih lanjut mengenai Ba-dan Pemeriksa Keuangan diaturdenganundang-undang[Pasal23Gayat (2) UUD 1945], yang dengandemikian berarti gunamelaksana-kankewenangankonstitusionalke-tigalembaganegaradiatas....

Daripaparandudukperkara,ma-jelis hakim memutuskan putusan ber-dasarkanrapatplenosecaravotingdarisembilan hakim MKRI.. Pada wacanaputusan, kata ’MENGADILI’ memakaihurufkapitalsemua.Halinidipakaiun-tukmenegaskanisiputusan.Contohda-patdilihatpadakalimatdibawahini.(1) Mengingat Pasal 64 ayat (4) Un-

dang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentangMahkamahKonstitu-si;

MENGADILIMenyatakanpermohonanPemohonditolakuntukseluruhnya;

198


Menyatakan Putusan Sela Mahka-mahKonstitusiNomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8Nopember 2004,yang memerintahkan penghentiansementara pelaksanaanKeputusanPresidenNo.185/MTahun2004,ti-dakberlakulagi.PadaputusanperadilanMKRI,adaperbedaanpendapat(dissenting opi-nion).

Darisembilanhakim,6orangme-nolakdan3orangmenyetujuisehinggaputusannya berupa penolakan.Hal inidapat terjadi karena peradilan MKRIdalambentukpanelhakim.Dalamwa-canaputusandiuraikanpendapatyangberbedadariketigahakimtersebut.Halinidapatdilihatpadacontohdibawahini.(1) Pendapatberbedadarihakimkon-

stitusiA.MukthieFadjar&Marua-rarSiahaanAlasan yang dipakai para Termo-honyangmenyatakanbahwaDPDbelumadadanUUBPKbaruyangdiamanatkan Pasal 23G ayat (2)UUD1945belumada,sehinggake-mudianmerujukkeUUBPKno.5tahun1973atasdasarPasalIAturanPeralihanUUD1945tidaklahtepat,sebabsecaraterangbenderang(ex-presis verbis) konstitusi (UUD 195)telahmengatur....

(2) Perdapat berbedadari hakimkon-stitusiDr.Harjono,S.H.,MCL... permohonan Pemohon sesuaidenganketentuanPasal61ayat(2)Undang-UndangNo.24Tahun2003seharsnya dinyatakan tidak dapatditerima(niet onvantkelijk verklaard)dan bukan ditolak, karena terjadieror in persona.

Komponen Wacana Risalah dan Putu-san MKRI

Komponen yang membangunwacanarisalahdanputusanMKRIme-

manfaatkanaspekkebahasaantertentu.Sebelummenganalisisaspekkebahasa-annya,penelitiakanmemaparkankali-matyangdipakaiwacanatersebut.

Jenis wacana menggunakan pe-ngungkapanbahasayangberbeda-bedasesuaidengansifatkhaskebutuhanpe-makaiannya.Wacanarisalahcenderungragam lisanyangditulis sehingga sifatinformalkadang-kadangdipakaidalamwacana. Hal ini dilakukan untuk ke-pentingandokumentasi secara lengkapsesuai dengan situasi peradilanMKRI.Sepertidalamcontohberikutini.(1) Sayaucapkanselamatdatangpada

pimpinanDewan Perwakilan Rak-yatdalamhalinidiwakiliolehkua-sa,tidakusahmemperkenalkandirisudahsangatterkenal....

(2) ... tidak usah saya teruskan, sayabacasaja.

(3) Begitu, nah, nanti itulah jawabandariMahkamahKonstitusi....

Wacanaputusanberbedadenganwacana risalah. Wacana putusan cen-derunglebihformalkarenateksnyasu-dahditulis lebihdahulu tinggalhakimmembacakanputusan tersebut.Hal inidapatdilihatpadacontohdibawahini.(1) Dengan mengikuti pendapat ber-

bagai kalangan masyarakat, ber-kembangpandanganbahwakepu-tusanPresiden....

(2) Sebelummenyangkutmateripokokperkara,Termohon I inginmenda-patkanklarifikasidaripemohon....

Pemakaian Kalimat PanjangTeks dalam risalah dan putusan

sangat khas dengan kompleksitas kali-mat yang digunakan. Kecenderungankalimatnyaadalahpanjang-panjangdansatuparagrafseringhanyaberupasatukalimatyangsangatpanjang.Dalampe-nulisannya, kalimat dalam risalah danputusan banyak menggunakan tandabaca koma (,) dan kata penghubung

199


’dan’yangberfungsiuntukmemisahkanberbagai macam hal yang dituangkandalam pasal-pasalnya. Panitera mene-rangkanisirisalahdanputusandenganmemakaikalimatyangpanjangsupayatidakterjadimultitafsirdaninginlebihmemperjelas maksudnya. Contoh pe-makaiankalimatpanjangdapatdilihatberikutini.(1) DalammasapersidanganIIItahun

sidang2003-2004,pengambilanke-putusan terhadap pencalonan ke-anggotaan BPK, semula dijadwal-kan pada Rapat Paripurna Dewantanggal 16 Desember 2003 belumdapatdilaksanakanmakaatasper-mintaan Komisi IX ditunda dandijadwalkan kembali pada RapatParipurna Dewan tanggal 1Maret2004 sebagaimana hasil pertemu-an konsultasi tanggal 13 Pebruari2004.

(2) Jadiyangdimohonmestinyajawab-anMahkamahKonstitusi yangbe-nar atau tidak benar, jadi bukanmerupakan sebuah putusan Mah-kamah Konstitusi Yang Terhormatoleh konstitusi kita yang pertamadikatakansebagaiputusanpertamadanterakhiryangmengikatsemuapihak, karena itu atas namaPresi-den Republik Indonesia saya me-negaskan kepada Saudara KetuadanMajelis hakimKonsitusi YangTerhormat bahwa pertanyaan se-kali lagi bukan permohonan dariKetua Mahkamah Konstitusi inimohon untuk dijawab bahwa Pre-siden Republik Indonesia setelahmendengar keterangan dari kuasapresidensamasekali tidakmenga-baikanDewanPerwakilanDaerah.

(3) Demikianlah diputuskan dalamRapat Pleno PermusyawaratanHakim oleh 7/tujuh orang hakimKonstitusi pada hari Jum’at, tang-gal5November2004,dandiucap-kanpadahari ini,Senin, tanggal8

November 2004, oleh kami Prof.Dr.H.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M.S.,H.Achmad Rustandi,S.H., IDewa Gede Palguna,S.H,M.H.,danSoedarsono,S.H., masing-masingsebagai anggota, dandibantuolehWiryanto,S.H.,M.Hum. sebagaiPa-nitera Pengganti, dengan dihadirioleh Pemohon atau kuasanya danparaTermohonataukuasanyasertapihakterkait.

Padacontohdiatas,paniterainginmengemukakankonseppemikiranyangsistematis dan kronologis berdasarkanperistiwanya sehingga pokok pikiran-nya tidak terpisah-pisah. Walaupundemikian,pembacapadaumumnyaka-dang-kadangagaksulitmemahamipo-kokpikiranyangsesungguhnya.

Pemakaian Register Ragam Bahasa Hu-kum

Register ragam bahasa hukumadalah pemakaian variasi bahasa yangberkaitan dengan bidang hukum. Re-gister ini timbul karena sifat-sifat khaskebutuhan pemakainya. Dalam risalahdanputusanMKRI,registeryangdipa-kaiantaralaindapatdilihatpadacontohdibawahini.(1) ...biladiperlukanMahkamahdapat

mengeluarkanputusan sela .......biladiperlukanMahkamahdapatmengeluarkan putusan sementara ....

(2) ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan PerwakilanDaerahRepublikIndonesia,un-tukselanjutnyadisebutsebagaipe-mohon.... dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan mewakiliDewanPerwakilanDaerahRepublik Indo-nesia, untuk selanjutnya disebutsebagaiorang atau badanyang me-mohon perkara.

200


(3) ...yangselanjutnyadisebutsebagaiparatermohon....yangselanjutnyadisebutsebagaiparaorang atau badan yang dimo-honkandalam perkara.

(4)...karenaantarapositadanpotitumtidakadanyakesesuaian.... karena antara alasan berdasar-kan fakta duduk perkara baik me-nyangkut fakta dan hukumnyadantuntutantidakadanyakesesu-aian.

(5) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Mahkamahberpendapatbah-waPemohonmemiliki kedudukanhukum/ legal standing untukme-ngajukanpermohonana quo.Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Mahkamahberpendapatbah-waPemohonmemiliki kedudukanhukum/kedudukan hukumuntukmengajukan permohonan status quo.

Contoh-contoh di atas merupa-kanregisteryangartidantafsirnyada-patdilihatdarisegipandanganhukum.Registeriniberfungsiuntukmenerang-kansesuaidenganmaknanya.

Pemakaian ParalelismeDalamkalimatefektif,gayakepa-

ralelan atau paralelismedipakai untukmenyatakangagasanyangsama.Parale-lismemerupakanbentuk-bentukbahasayangsamaataukonstruksibahasayangsamadalamsusunanserial.

Dalamrisalahdanputusan,gayapenulisan paralelisme dijumpai untukmenyatakanderetjenjangatautingkatandalamsuatuperbuatanhukum.Contohpemakaianbentukparalelismeinidapatdilihatberikutini.(1) Yang memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara konstitusi padatingkat....

(2) ApabilaMahkamahkonstitusiber-pendapatlainmohonputusanyang

adil danbijaksana ....(3) ApakahMahkamahberwenangme-

meriksa, mengadili, dan memutuspermohonanaquo...

(4) ...Putusanselaadalahmenjadica-catanpentingbagiMahkanahKon-stitusiuntukmempertimbangkan, untuk memperhatikan akan lem-baga....

(5) Putusan terhadap permohonan inibisa ditolak, bisa dikabulkan, atau bisa dinyatakan tidak dapat dite-rima.

Daricontohdiatasdapatdilihatbentuk kata yang sama dipakai dalampemerian.

Pemakaian HonorifikBentuk-bentuk linguistik yang

digunakan di dalam menyapa seseo-rangberbeda-bedadanselaludikaitkandengan faktor sosial dan faktor alami,yaknifaktorsituasi,etnik,kekerabatan,keintiman,statussosial,umur,jeniske-lamin,danstatusperkawinan,sertaadatsetempat. Begitu juga dengan kata sa-paandalamrisalahdanputusanMKRI,penyebutannyadapatdibedakanantarapenyebutan untuk hakim, pemohon,dantermohon.

Penyebutan untuk nama hakimditulis namadan gelar kesarjanaan se-caralengkap,sedangkanpemohondantermohonadayangditulisnamadange-larsecaralengkapadapulayanghanyadisebutkan namanya saja. Namun pe-mohondantermohondibelakangnamapasti ditulis jabatannya. Hal ini dapatdilihatpadacontohdibawahini.(1) Prof.Dr.JimlyAsshidiqie,S.H.(Ke-

tua)(2) YusrilIhzaMahendra(Mensesneg)(3) DPRA.Tersnarang,S.H.

Dalam Wacana risalah dan pu-tusanMKRI ini, honorifik dipakai un-tuk menciptakan keharmonisan dalamberkomunikasi. Honorifik merupakan

201


bentuk bahasa yang digunakan untukmenunjukkan besarnya penghormatankepada lawan tutur agar lawan tuturmerasadihargaidandihormatimelaluibentuk sapaan atau acuan. Honorifikyangdipakaipadawacanadapatdilihatsebagaiberikutini.(1) Pihakterkait(Satrio):...yangsebe-

lahkanansayaadalahBapakZakiBaretta, Kepala Biro Hukum dansebelahnya lagi Badan PemeriksaKeuanganIsmartoyo,stafahli.

(2) Hakim: Pak Rahim sebelah sini,maklumPakRahiminidwifungsi.

(3) DPR (Terasnarang): ... DPR jugaada pendamping, pertama HamkaYanda,keduaHafidzZawawi,keti-ga Ibu DewiAsmara,S.H.,keempat IbuHayaniIsman,Yangterhormat Bapak Bobi SatrioWibowo Suhar-diman,Yang terhormat BapakAs-nawiLatifdankitajugamembawapetugassekretariat,terimakasih.

(4) Pihakterkait(Satrio):Bapak Ketua yang terhormat, nama saya SatrioBidihardjoYudhono...

Daricontohdiatasterlihatbahwaketua majelis hakim dan pihak terkaitmemakai penyapaan Bapak atau Pakuntuk menghormati orang yang dise-butnya. Namun, Bapak Satrio mem-perkenalkan staf ahlinya yangmenjadibawahannya tanpa menyebutkan sa-paanBapak danmemperkenalkan dirisendiri juga tanpapenyebutan.Hal inimenunjukkanadanyakedudukanyangtidak sejajar/sederajad antara penuturdan yang diperkenalkannya, sedang-kan padawaktumemperkenalkan diriseseorang ingin menunjukkan kesan-tunannya dengan tanpa menyebutkansapaannya.DaripihakDPRpadawaktumemperkenalkanpendampingnya jugakadang memakai sapaan Ibu kadangtidakdanuntukorangyangsangatdi-hormatimemakaisapaanYang terhor-mat Bapak.

Skala peringkat status sosial an-tarpenuturdanpetuturdidasarkanolehadanya kedudukan yang tidak sejajar/sederajad.Semakintinggikekuasaanse-seorangdalamsuatumasyarakatmakaakan semakin santunlah tuturan yangdigunakan dalam proses komnikasitersebut. Sebaliknya semakin rendahkekuasaan seseorang dalam suatuma-syarakat maka akan kurang santunlahtuturanyangdipakai.Halinidapatdili-hatpadarisalahMKRIyangmelibatkanpara pejabat negara sehingga sapaanyangdipergunakanjugasangatsantun.Contoh pihak pemohon dan termohonmenyapahakimdapatdilihatdibawahini.(1) Ketuamajelisyangsayahormati....(2) Majelis hakim konstitusi yang ter-

hormat....(3) Majelis hakim Mahkamah Konsti-

tusiyangkamimuliakan.

Dalam risalah ini ada resipro-kal (timbal balik) antaraYusril sebagaiMenteridanJimlysebagaiketuamajelishakim.Halinidapatdilihatsebagaibe-rikutini.(1) Yusril(Mensesneg):Baikterimaka-

sihsaudara Ketua,Pemerintah....(2) Jimly (Ketua): Baik Saudara Men-

teri, terima kasih, keterangan dan....

Pemakaian repetisiDalamwacanarisalahdanputus-

anMKRI,repetisiataupengulangandi-pakaiuntukmenegaskandanmemper-jelasunsuryangdirepetisi.Contohdapatdilihatdibawahini.(1) Baik, jadi Saudara-Saudara de-

mikianlah limaoranganggotaDe-wan PerwakilanDaerah,ditambahsatuorangyangmendampingi,jadienam orang anggota Dewan Per-wakilan Daerahhadirpadakesem-patan ini mewakili lembaga baruyang bernamaDewan Perwakilan

202


Daerah.(2) Baikdicatatsaja,dicatatsajaya,di-

catat bahwa keberatannya dicatat,silakansaudarapemohon.

(3) ...karenaperkara inisifatnyabarubagi Mahkamah Konstitusi, baruperkarainilahperkara pertamayangmenyangkut bidang kewenanganperselisihankewenanganantarlem-baganegara.

Dari contoh di atas jelas terlihatkata Dewan Perwakilan Daerah di-ulang tigakali agarkata tersebut lebihmenarikperhatianpendengar/pembaca.Padacontohkeduadanketigakatadica-tatdanperkara jugadirepetisitigakaliagar kata-kata itu menjadi perhatiandan berfungsi untukmenegaskan katatersebut.

Pemakaian Konjungsi (Perangkai)Konjungsi merupakan bentuk

atausatuankebahasaanyangberfungsisebagai penyambung, perangkai ataupenghubung antara kata dengan kata,frasa dengan frasa, klausa denganklausa, kalimat dengan kalimat, danlain-lain.Konjungsijugasebagaisaranaperangkaian unsur-unsur kewacanaan.Konjungsi keberadaannya mudah di-kenali sebab sebagaipemarkah formal.Contoh pemakaian konjungsi dalamwacanaMKRIdapatdilihatsebagaibe-rikutini.(1) BahwaDPRtelahmelakukanproses

inisejakbulanJunisampaidenganJuli tahun 2004 dan ketika prosestersebutdilakukanDPDbelumse-cararesmidilantik.

(2) Bahwa setelah terbentuknya DPDpada tanggal 1Oktober 2004, pro-sesuntukmengesahkanhasilselek-siDPR tentangpemilihan anggotaPBKmulaidilakukanolehPresidendanterjadibeberapakalikorespon-densi antara Presiden dan KetuaDPR.

(3) BahwayangdipermasalahkanDPDadalah seolah-olahPresidenRepu-blikIndonesiadalamhaliniMega-watiSoekarnoputritelahmengabai-kan kewenangan DPD yang seha-rusnyamemberikan pertimbangankepadaDPR.

Dari contoh di atas terlihat ada-nyakonjungsibahwayangmenandaiisikalimat. .Konjungsi tersebut cukupba-nyakdipakaidalamwacanaini.HalinitentunyamenjadicirikhaspadawacanarisalahdanputusanMKRI.

Selain kunjungsi bahwa, kon-jungsi dan juga sering dipakai untukmenghubungkanklausaataufrasa..Halini dapat dilihat pada contoh sebagaiberikut.(1) Dewan Perwakilan Rakyat telah

melakukan proses ini pada bulanJunidanbulanJuliTahun2004danketikapadawaktuprosesdilakukanDewan Perwakilan Daerah belumsecara resmi dilantik sebagaimanakita maklum Dewan PerwakilanDaerahbarudilantikpada tanggal1Oktober2004yanglalu.

(2) Seperti halnya dari pemerintahmenjelaskan dan telah memba-cakan Pasal 23 Undang-UndangDasar,23Ftentukamitidakbacakanulang,tapikamimohoninisebagaidasarhukumdankamianggapba-caan dari pemerintah sudah kamijugalakukan.

(3) Oleh karena itu, konstitusi meru-pakanhukumyangtertinggidalamsuatu negara dan juga konstitusisebagai kerangka kerja sistem pe-merintahandansebagaisumberke-wenangan organ-organ konstitusi,yangmerupakan instrumen untukmengawasikekuasaannegarayangharusdipatuhiolehsemuainstitusinegara,....

203


Konjungsidan sepertipada con-toh di atasmempunyai fungsi perang-kaianpenambahanatauaditifdanada-pula yang berfungsi menghubungkansecarakoordinatifantarklausa.

Konteks Wacana Risalah dan Putusan MKRI

Konteks merupakan latar bela-kangatausituasikejadiansuatukomu-nikasi.Konteksdapatdianggapsebagaialasan dan sebab terjadinya suatu dia-log. Tuturan yang berhubungan den-ganmaksudsangatbergantungdengankonteks yangmelatarbelakangi peristi-watuturan.

Unsurmedanwacanadalamwa-canarisalahdanputusanMKRIadalahwacana hukum. Unsur pelibat wacanadalam risalah dan putusan adalah ke-tuamajelis hakimMKRI, unsur pemo-hon,unsurtermohon,danunsurpihakterkait.Adapun saranawacana beruparisalahyangdisajikansecaradialog,se-dangkan putusan disajikan secaramo-nolog.

Sejarah Terjadinya Sengketa DPD de-ngan Pemerintah dan DPR

MahkamahKonstitusi (MK)me-rupakanlembaganegarayangbertugasuntuk menyelesaikan sengketa kewe-nanganantarlembaganegara.LembaganegarayangdimaksudadalahlembaganegarayangkewenangannyadiberikanolehUUD1945.Dalamrisalahdanpu-tusanMKRIini,terjadisengketaantaraDewan PerwakilanDaerah dengan pe-merintah dan Dewan Perwakilan Rak-yat.

Konflik antara dua lembaga ya-kni Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat cukup be-sar.Hal ini terjadi karenakewenanganantardualembagaitutidakberimbang.Kasussengketa ini terlihatpadawaktuDewan perwakilan Rakyat menyetujuipengangkatan ketua Badan Pemeriksa

Keuangan(BPK)tanpamemintapenda-patDewanPerwakilanDaerah.

DPD mempersoalkan pengang-katandanpelantikananggotabaruBPKtahun2004.KetuaDPDGinandjarKar-tasasmita mendaftarkan permohonanpenyelesaian sengketa tersebut ke Ke-paniteraanMahkamahKonstitusi padatanggal4November2004. Inilahkasuspertama yang masuk ke MahkamahKonstitusi.

Permohonan bernomor DPD/H.M.310/17/2004 berisi silang penda-pat tentang keabsahan pengangkatananggota BPK yang baru. PemerintahmelaluiKeppresNo.185/MTahun2004mengberhentikananggotaBPKperiode1999/2004danmengangkatanggotaBPKperiode2004/2009padatanggal19Okto-ber2004.Selainitu,presidenmenunjukmantanDeputiGubernurBankIndone-siaProf.AnwarNasutionsebagaiKetuaBPKdanAbdullahZaini sebagaiwakilketuanya.Angota BPK yang diangkatyaituImranA.K.,BaharudinAritonang,HasanBisri,IrjenPol.UdjuZuhaeri,danIGustiAgungRai.

Wacana Risalah MKRIPadawacanarisalahPanelHakim

PerkaraNo.068/SKLN-II/2004tanggal8November2004dan10November2004terdiriatasduarisalah.Risalahpertamaberjumlah 35 halaman dan risalah ke-duaada5halaman.

Risalah tersebut melibatkan tigalembaganegarayaituDPDsebagaipe-mohon, Presiden sebagai termohon I,dan DPR sebagai termohon II. Persi-dangan perkara tersebut diselesaikandalam waktu 8 hari dengan adanya 3kalipersidangan.

Persidangan yang pertama padahari Senin, 8 November 2004 memu-tuskan putusan sela atau putusan se-mentarauntukmenghentikansementarapelaksanaanKeppresNo.185/MTahun2004 baik tindakan nyatamaupun tin-

204


dakanhukumyangmerupakanpelaks-anaan kewenangan yang dipersengke-takan sampai adaputusanMKRI yangbersifatfinaldanmengikat.Dalamrisa-lah tersebut terungkapbahwa lembagaDPR menyampaikan keberatan danbeberapa catatan penting berkenaandengan adanyaputusan sela. Pemerin-tahjugamempertanyakanadanyaputus-an sela karena pemohon tidak memo-honputusantersebut.

Dalam persidangan itu terlihatadanyatanyajawabantaraketuamajelishakimdanpemohon,termohonI,termo-hon II, sertapihak terkait. Padawaktuitu,pemohon,termohonIdantermohonII memberikan bukti-bukti dan argu-mentasinya sesuai kedudukanmasing-masing. Pada persidangan itu, terlihatadanyapemeriksaanpendahuluandansekaliguspemeriksaanpersidangan.

PersidanganyangkeduapadahariRabu, 10 November 2004 tidak meng-hasilkan putusan yang sangat berarti.Dalam persidangan tersebut, KetuaMahkamah Konstitusi hanya mengu-mumkan penundaan putusan sampaidenganhari Jumat,12November2004.Persidanganyangkedua itu terungkapbahwa rapat permusyawaratan HakimKonstitusibelumdapatkeputusanyangbersifat final karenabelum selesaiper-debatan internalnya. Dari risalah ini,ketuamajelishakimsudahmemberikankemungkinanadanyaperbedaanpenda-pat(disenting opinion). Halinidapatdi-lihatdaripernyataanKetuaMahkamahKonstitusisebagaiberikutini.

... saya ingin sekali lagi me-ngulangi Bapak Paskah bahwadengan sangat menyesal Mah-kamah Konstitusi harus mengu-mumkan menunda pembacaanputusan final danmengikat atasperkarainisampaihariJumatjam9pagi,mengingatprosespermu-syawaratan belum rampung, be-lum berhasil mencapai keputus-

an yang bersifat final sekiranyananti sampai Jumat pagi karenaputusan harus bacakan apapunputusannya termasuk bila harussesuaidenganketentuanundang-undangjugatetapdimungkinkanadanya disenting opinion perbe-daandiantaradidalamputusanitu.Sidang ketiga jumat, 12Novem-

ber2004akandiumumkanputusanfinaldanmengikatdenganmemberikanpu-tusannyabahwapermohonanpemohonditolakatautidak.

Wacana Putusan MKRIWacanaPutusanPerkaraNo.068/

SKLN-II/2004 terdiri atas 28 halaman.Pada wacana putusan tersebut, isi pu-tusan berisi materi penyelesaian seng-ketayangputusannyabersifatfinaldanmengikat. Duduk perkara yang sudahdibeberkan padawacana risalah persi-dangan diungkapkan lagi agar antaraputusan dan risalah merupakan satukesatuansehinggalebihkomprehensif.

Dudukperkarayangtertulispadaputusan berisi DPD sebagai pemohonmengajukan permohonan berdasarkanpadapendapatberbagaikelompokma-syarakat. Dari pendapat tersebut ber-kembangpandanganbahwakeputusanPresidenNomor185/MTahun2004tang-gal19Oktober2004tentangPenghenti-anAnggotaBadanPemeriksaKeuanganperiode 1999-2004 dan PengangkatanAnggota Badan Pemeriksa Keuanganperiode 2004-2009 telah mengabaikankewenangankonstitusionalDewanPer-wakilanDaerah.Pasal23FUndang-Un-dang Dasar 1945 menyatakan bahwa,”Anggota Badan Pemeriksa Keuangandipilih olehDewan Perwakilan Rakyatdengan memperhatikan pertimbanganDewanPerwakilanDaerahdandiresmi-kanolehPresiden”.

Berdasarkanpermasalahanterse-but,padatanggal2November2004pe-

205


mohonmengadakanpertemuan antarapimpinanDPDdanpresiden.PertemuantersebutsudahdisepakatibahwasambilmenungguputusanMahkamahKonsti-tusi yang bersifat final dan mengikat,untuksementarapelaksanaanKeputus-anPresidentersebutditunda.

Pemohonmengajukanbukti-buk-tiberupaKeputusanPresidendanSurattentang perihal pencalonan ketua, wa-kilketua,dananggotaBPKRIperiode2004-2009dari PresidenRI untukme-nguatkanpermohonannya.

Pada wacana putusan dijelas-kan bahwa sebelum memasuki pokokperkara, pertimbangan hukum yangberkaitan dengan kewenangan Mah-kamah dan legal standing pemohon di-pertimbangkan lebih dahulu. Putusantersebut mengungkapkan bahwa Ma-hkamah berwenang untuk memeriksa,mengadili,danmemutuspermohonanaquo.Selainitu,disebutkanbahwapemo-hon juga memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk bertindak selakuPemohondihadapanMahkamahdalampermohonanaquo.

Padapokokperkara,pertimbang-andariberbagaiaturanyangsudahdi-uraikanpadarisalahdipaparkankemba-li untuk dijadikan dasar pertimbanganputusan. Berdasarkan pada pokokperkara,dapatdisimpulkanbahwapro-sespemilihananggotaBadanPemeriksaKeuanganperiode2004-2009 tidakber-tentangandenganUUD1945.Padawa-cana tersebut juga disebutkan bahwatidakterbuktikalaupresidenmengabai-kankewenangankonstitusionalsebagai-mana yang didalilkan. Pemohon tidakberhasil meyakinkan hakim sehinggapermohonannyaharusditolak.

Berdasarkanputusanitu,putusanselayang tertulisdi risalahdinyatakantidakberlakulagi.Halinidapatdibacapadacontohdibawahini.

Mengingat Pasal 64 ayat (4)Un-dang-Undang Nomor 24 Tahun

2003tentangMahkamahKonsti-tusi:

MENGADILIMenyatakan permohonan Pemo-honditolakuntukseluruhnya;Menyatakan Putusan Sela Mah-kamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8Novem-ber 2004, yang memerintahkanpenghentian sementara pelaksa-naanKeputusanPresidenNo.185/MTahun2004,tidakberlakulagi.

Daricontohdiatasterlihatadanyapenolakan Mahkamah terhadap per-mohonanpemohon.Namundemikian,dalamwacana terungkap bahwa tidaksemua hakim (9 orang) setuju denganputusan tersebut. Dua hakim yaitu A.Mukthie Fadjar danMaruarar Siahaanberpendapat berdasarkan bukti-buktiyangadamenyetujuiuntukmengabul-kan permohonan pemohon. Pendapatberbeda juga dikemukakan oleh satuhakimyaituDr.Harjono,S.H,MCLyangberpendapatbahwapermohonanpemo-honseharusnyadinyatakantidakditeri-madanbukanditolakkarenaterjadi eror in persona.

SIMPULANAnalisis wacana berdasarkan

strukturwacanayangmenjadiciririsa-lahdanputusanMKRIadalahpolarisa-lahterdiriatassampulrisalah,keterang-an(waktu,tempat,hakim,pemohon,danpanitera), dan isi risalah. Pola putusanterdiri atas judul dan nomor putusan,kepala putusan, data pemohon dantermohon, duduk perkara, tanggapantermohon dan pihak terkait, tanggap-an pemohon, pokok perkara, putusanhakim, pendapat berbeda (dissenting opinion),dantandatangan.

Komponenyangmembangunwa-canarisalahdanputusanMKRIadalahRisalahMKRIberuparagamlisanyangditulis sehingga sifat informal kadang-

206


kadang dipakai, sedangkan putusanMKRIbersifatformalkarenatekssudahdikonseplebihdahulu.Komponenyangmembangun risalahdanputusanyaitupemakaiankalimatpanjang,registerra-gambahasahukum,paralelisme,hono-rifik,repetisi,dankonjungsi/perangkai.

Kontekswacana risalah dan pu-tusanMKRIdapatdilihatpadakontekssituasidankontekspemakaianbahasa.Konteks situasi dapat dilihat pada se-jarah terjadinya konflik antara DewanPerwakilanDaerahdenganpemerintahdanDewanPerwakilanRakyat.Kontekspemakaian bahasadiuraikanpadawa-canarisalahMKRIdanwacanaputusanMKRI.

UCAPAN TERIMA KASIHArtikelinidiangkatdaripeneliti-

anmandiriswadanayangdilaksanakanpada tahun 2008.Ucapan terima kasihdisampaikankepadamitrasejawatyangtelah membantu kegiatan triangulasidatadanverifikasihasilpenelitian.

DAFTAR PUSTAKAAbdi, Nurul Satria. 2005. ”Mahkamah

Konstitusi Upaya PenyelesaianSengketa KewenanganAntarlembaga Negara dalamSistem Ketatanegaraan RepublikIndonesia”. Tesis S2.UniversitasIslamIndonesia.

Bright,William (ed). 1992. Internasional Encyclopedia of Lingiustics. Vol I.Oxford:OxfordUniversityPress.

Brown, Gillian; Yule,George. 1996.Analisis Wacana. TerjemahanSutikno.Jakarta:Gramedia.

Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:BalaiPustaka.

Djajasudarma,Fatimah. 1994. Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur. Bandung:PTEresco

Halliday,M.AK.1978.Language as Social. Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. GreatBritain:EdwardAcnoldLtd.

Halliday,M.AK.danHasan.1994.Bahasa, Konteks, dan Teks. TerjemahanAsrudin B. Yogyakarta: GadjahMadaUniversityPress.

Purnanto, Dwi. 1996. ”MenilikPenggunaan Bahasa IndonesiadalamBidangHukum”MakalahPIBSIXVIII.

Sumarlan dan Paina. 2003. Teori dan Praktek Analisis Wacana.Surakarta:PustakaCakra.

WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH …

Documents

Transcript of WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH …