Edisi 125 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-125-2015.pdf ·...

Edisi 125 TH. XLV, 2015

2 EDISI 125 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri NurdriansyahYaserto Denus Saptoadji

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 125 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

Pengendalian produk impor menjadi lapo-ran utama Parlementaria edisi 125. Topik ini diangkat lantaran gempuran produk as-ing telah begitu kuat mencengkeram per-ekonomian kita. Tengok saja hampir semua barang-barang kebutuhan masyarakat se-bagian besar impor. Dari sisi pangan, beras, tepung terigu, gula bahkan garam sekalipun sebagiannya didatangkan dari luar negeri.

Begitu pula sandang, 78% bahan bakunya impor sementara kurs dollar Rp13 ribu, maka industri kita terkapar, karena impor pakai dollar sedang menjualnya pakai ru-piah. Belum lagi kebutuhan sekunder sep-erti telepon seluler dan otomotif, semuanya bermerk asing sehingga ketergantungan pada barang impor itu sangat besar.

Karena itu perlu diapresiasi kebijakan Ke-mendag yang mengendalikan tujuh produk impor yakni. mainan anak, garmen, alas kaki, elektronik, telepon seluler, makanan, dan minuman. Kita harus tangkal gempuran produk asing tersebut dan memperkuat kualitas produk nasional. Kita dengan tegas

menolak produk asing semakin merajalela sementara kita hanya sebagai bangsa kon-sumen.

Kebijakan itu mestinya bisa menjadi mo-mentum untuk meningkatkan ekspor sekal-igus kesiapan menghadapi era perdagangan bebas dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tak kalah penting, selain pen-gendalian produk impor juga kebijakan im-por bahan baku untuk menyelamatkan in-dustry dalam negeri

Di rubrik pengawasan dilaporkan soal pem-bubaran Petral, pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016 masuk dalam rubrik anggaran dan RUU Perbukuan diturunkan laporannya melalui rubrik legislasi.

Satu lagi laporan menarik mengenai Pa-meran Keris diturunkankan dalam rubrik Pernik. Melalui “ Pameran Keris Nusantara Sebagai Simbol Kebangkitan Bangsa”, di-harapkan menjadi momentum kebangkitan bangsa secara keseluruhan.

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

PrOLOg

PrOFiL

kendaLikan imPOr genjOt eksPOr

PengaWasan

| 8

| 27

| 48

Ketergantungan bangsa ini kepada barang-barang impor sudah cukup tinggi. Dari kebutuhan sehari-hari, seperti beras, terigu, gula, bawang merah dan mainan anak-anak, ternyata tidak bisa dipenuhi produk nasional hingga sebagiannya impor, Pakaian tradisional batik yang menjadi unggulan produk kita, kini juga telah disusupi produk-produk impor. Begitu pula dengan telepon seluler yang kini menjadi bagian gaya hidup dan otomotif merupakan produk bangsa lain.

Pembubaran PetraL Harus berdamPak Langsung bagi masyarakatDalam praktik, Petral dan anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES), memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak Pertamina setiap hari. Sisanya diproduksi Pertamina di dalam negeri.

PrOLOg

Kendalikan Impor Genjot Ekspor 8LaPOran utama

Bagus, Tapi Tak Sentuh Akar Masalah 10sumbang saran

Kebijakan Impor dan Kepentingan Nasional 24PengaWasan

Pembubaran Petral Harus Berdampak Langsung Bagi Masyarakat 27Isu Beras Plastik Perlu Diwaspadai 30

anggaranDisparitas Pembangunan Kawasan Barat Dan Timur Indonesia 33

LegisLasiRUU Sistem Perbukuan Nasional Mendesak Diundangkan 36

berita FOtO 39kiat seHat

Terapi Tempe 46PrOFiL

Ermalena, Politisi Yang Menyukai Kunjungan Ke Daerah Pelosok 48

kunjungan kerja 52sOrOtan

Sanksi FIFA Berdampak Besar Bagi Persepakbolaan Indonesia 66

LiPutan kHususPerlu Contoh Kemajuan Setjen Parlemen Thailand 69

seLebritisAyu Dyah PashaPilih Berkarya di Luar Sistem 71

PernikAda Keris di DPR 74

ParLemen duniaParlemen Dan Pembangunan Kawasan:Belajar Dari Pengalaman Brazil 76

POjOk ParLeSerba Palsu 79

ermaLena

Senyumnya mudah mengembang. Sesekali tegas, namun tetap menjaga wibawa. Tutur katanya sederhana, pun mudah bergaul dengan siapa saja. Inilah seorang Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, perempuan yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat ini, menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil, hingga menjadi politisi seperti sekarang.


ASPIRASI

Kepada Ketua Komisi III DPR RI, saya sampaikan permohonan tindaklanjut pengaduan mengenai keberatan atas hasil lelang agunan kredit berupa ta-nah dan bangunan dengan harga jual di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh BPR Gunung Rizki Pusaka Utama, Kecamatan Pedurungan, Semarang.

Saya telah beberapa kali menyampaikan surat dengan permasalahan yang sama kepada Komisi III DPR RI, yaitu Surat No. DK.02/07160/2014 tanggal 19 Septem-ber 2014, Surat No. DK.02/07499/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan Surat

DK.02/07925/2014 tanggal 21 Okto-ber 2014, namun saat ini belum juga mendapatkan penyelesaian atas perma-salahan tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih atas balasan surat yang dikirimkan oleh DPR RI yang memberitahukan bahwa surat-nya telah diteruskan kepada Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti, berdasar-kan Surat No. DAP/12075/ SETJEN-DPR RI/PL.01/12/2014 tanggal 6 Desember 2014.

Saya memohon Ketua Komisi III DPR RI membantu penyelesaian masalah terse-

but sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan segera me-nyelidiki dan memproses seadil-adilnya atas tindakan BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dalam pelaksanaan hasil lelang agunan kredit di bawah NJOP tersebut.

Masalah tersebut terkait dengan bidang tugas Komisi XI DPR RI yang membida-ngi keuangan dan perbankan, maka su-rat pengadu dapat disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Marsono WillysSemarang, Jawa Tengah

Saya selaku Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia selaku Kua-sa Hukum dari Pemangku Adat Masyara-kat Adat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta, menyampaikan permo-honan perlindungan kepada Komisi III DPR RI terhadap hak-hak Masyarakat atas tanah Adat Hak ulayat Rakyat Penunggu Kampung Tanjung Gusta, Sumatera Utara, terkait konflik lahan seluas 96 hektar yang merupakan areal HGU PTPN II dengan masyarakat adat.

Bahwa Badan Perjuangan Rakyat Penung-gu Indonesia (BPRPI) Tanjung Gusta telah mendiami lahan tersebut secara turun temurun sebagai hak ula yat suku Me-layu yang diperoleh dari pemangku adat dan saat ini lahan tersebut telah menjadi pemukiman yang dihuni oleh sebanyak + 1.200 KK yang dilengkapi dengan fasilitas

umum dan fasilitas sosial.

Bahwa lahan tersebut disewakan oleh Sultan Maimoen Al Rashid Perkasa Alam Syah kepada Belanda pada tahun 1938 dan setelah 35 tahun maka beralih ke PTPN II. Namun ternyata PTPN II tidak pernah mau membayar uang sewa kepada pengadu, bahkan pengadu mendapatkan tindakan yang tidak ma-nusiawi dan harus terusir dari kampung sendiri.

Kami mengajukan permasalahan terse-but ke Pengadilan dan berproses sam-pai tingkat Kasasi, dan berdasarkan Pu-tusan Kasasi MA RI No. 1734 K/Pdt/2001 23 Januari 2006, isinya memenangkan pengadu dan mengalahkan PTPN II.

Kami berharap dengan adanya putu-

san Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, lahan sengketa dapat segera dikembalikan oleh PTPN II, sehingga dapat digunakan oleh ma-syarakat Tanjung Gusta sebagai sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka.

Kami memohon Ketua Komisi II dan III DPR RI membantu menyelesaikan per-masalahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku karena keberadaan ma-syarakat adat diakui oleh UUD 1945 dan merupakan bagian dari WNI yang wajib dilindungi.


Abrar SurbaktiDeli Serdang Sumatera Utara

Kami selaku Pengurus Forum Honorer Tulungagung yang mewakili 80 orang tenaga honorer guru pada Dinas Pendi-dikan Kabupaten Tulungagung menyam-paikan permohonan untuk diangkat menjadi tenaga honorer kategori (K2).

Dari data terlampir, SK pengangkatan

para Tenaga Honorer antara tahun 2001 sampai dengan 2005, yang dibi-ayai dari dana BOS, adalah mereka yang berusia antara 29 sampai dengan 45 tahun.

Kami telah menyampaikan permoho-nan tersebut kepada Bupati Tulunga-

gung, BKN, dan MENPAN-RB pada 3 Mei 2003, namun berkas permohonan tersebut tidak dikirim ke BKN oleh BKD Tulungagung.

Kami memohon agar DPR RI menindak-lanjuti permasalahan tersebut.

Wiwik Agung SuryantoTulungagung Jawa Timur

Permohonan Tenaga Honorer Guru

Tindak Lanjut Keberatan Hasil Lelang

Hak Tanah Adat Masyarakat BPRPI Tanjung Gusta


Kami selaku Ketua RW 04 Kelurahan Ke-lapa Gading Barat, melayangkan permo-honan perlindungan dan keadilan dari tindakan diskriminasi, intimidasi, dan arogansi serta pengklaiman/ pengambi-lalihan secara sepihak yang dilakukan oleh Lantamal III terhadap lahan yang ditempati warga di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

Bahwa permasalahan konflik tanah an-tara warga dengan pihak Lantamal III, dimana tanah yang didiami oleh warga tersebut telah berlangsung sejak tahun 1960.

Bahwa tindakan pihak Lantamal III ter-hadap lahan warga tersebut telah ber-langsung selama 2 bulan, diantaranya:

melakukan pembongkaran paksa ter-hadap sebuah rumah (4 petak) di Jalan Inspeksi Kali Sunter No. 1 RT. 010 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

Melakukan pendataan rumah warga di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Sunter, dari RT. 002 s.d RT 010 pada tanggal 3 September 2014 dan 4 September 2014.

Melakukan pendataan dan mengumum-kan dengan pengeras suara agar warga melakukan pembongkaran rumah di Ja-lan Inspeksi Kali Sunter RT. 02 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Keca-matan Kelapa Gading, Kotamadya Ja-karta Utara Pada 21 Oktober 2014,.

Memberikan Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 28 Oktober 2014, SP II pada tanggal 3 November 2014 dan SP III pada tanggal 7 November 2014 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pem-bongkaran pada tanggal 11 November 2014.

Bahwa Lantamal III dengan melibatkan para petugas berseragam secara men-dadak melakukan tindakan tersebut se-hingga membuat warga resah, trauma serta takut, terutama bagi lansia dan anak-anak.

Kami berpendapat, bahwa pendataan terhadap warga tersebut merupakan tupoksi dari Dinas Kependudukan, bukan TNI AL, sedangkan RT dan RW merupakan wadah formal yang ada di lingkungan tersebut, namun RT dan RW tidak diinformasikan/mendapat pem-beritahuan.

Tim Pendamping sebagai perwakilan warga telah mengirimkan surat kepa-da Lurah Kelapa Gading Barat, Camat Kelapa Gading, dan Walikota Jakarta Utara untuk melakukan klarifikasi atas tindakan Lantamal III tersebut, namun sampai saat ini belum mendapat tang-gapan.

Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI segera membantu menyelesaikan per-masalahan tersebut sesuai dengan ke-tentuan berlaku.


UsmanJakarta Utara

Saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Pejuang Indo-nesia (AAPI), menyampaikan kepada Komisi III DPR RI, mengenai pelangga-ran hukum dan Hak Asasi Manusia, ter-kait keharusan sumpah bagi para calon Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat melalui Peradi berdasarkan kesepakatan Peradi dan KAI pada tang-gal 24 Juni 2010.

Bahwa AAPI adalah wadah perjuangan para Advokat yang Anggotanya lebih dari 5000 Advokat di seluruh Indone-sia dan telah menjadi korban kebijakan Ketua MA RI, karena organisasi yang ada tidak mampu menyelesaikan perseteru-an yang terjadi antara Peradi dan KAI dan tidak pernah ada solusi untuk me-

nyelesaikannya, sehingga menghalangi para Advokat menjalankan profesinya sebagai Advokat yang menjadi sumber mata pencaharian, dimana hal tersebut telah terjadi sejak tahun 2008.

Dalam kesepakatan bersama antara Per-adi dan KAI yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2010, terdapat coretan pada nama Peradi sehingga berimplikasi hukum piagam tersebut dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu.

Bahwa selama ini MA RI dan Peradi tidak pernah bisa menunjukkan Piagam yang menjadi dasar kebijakan yang dibuat se-lama ini.

Saya berharap Kepala Negara RI dan Pimpinan lembaga negara lainnya dapat mengembalikan kewibawaan dan ke-

daulatan hukum penyelenggaraan neg-ara kepada Konstitusi RI, melaksanakan peraturan perundang-undangan de-ngan sebaik-baiknya dan menghormati hukum serta hak asasi pengadu sebagai manusia Indonesia.

Pengadu memohon Ketua Komisi III DPR RI segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan akan meng-gugat pimpinan lembaga terkait ke Mahkamah Internasional karena telah membiarkan dan merampas hak kon-stitusional pengadu dengan rancunya sistem hukum di tanah air.


Eddy HeryantoRembang, Jawa Tengah

Sumpah Calon Advokat

Konflik Tanah antara Warga dan Lantamal


PROLOG

KENDALIKAN IMPORGENJOT EKSPOR

Ketergantungan bangsa ini kepada barang-barang im-por sudah cukup tinggi. Dari kebutuhan sehari-

hari, seperti beras, terigu, gula, bawang merah dan mainan anak-anak, ternyata tidak bisa dipenuhi produk nasional hingga sebagiannya impor, Pakaian tradisional batik yang menjadi unggulan produk kita, kini juga telah disusupi produk-produk impor. Begitu pula dengan telepon seluler yang kini menjadi bagian gaya hidup dan otomotif merupakan produk bangsa lain.

Cita-cita besar mewujudkan mobil nasional hingga kini juga belum bisa dicapai, akibatnya kini kita hanya menjadi bangsa perakit, kalah dan tertinggal dengan negeri tetangga yang memproduksi Proton. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa sebenarnya merupakan potensi besar, tapi mampukah kita memanfaatkan potensi itu sebagai pasar domestik.

Karena itu dikeluarkannya kebi-jakan Kementerian Perdagangan mengendalikan masuknya produk-produk impor menurut kalangan DPR patut diapresiasi. Mereka ber-harap, pengendalian impor 7 jenis produk menjadi momentum untuk membenahi peningkatan ekspor di tengah gempuran produk-produk impor di pasar lokal. Meski demiki-an persoalannya bukan sekadar kendali impor, tapi juga daya beli masyarakat yang turun drastis.

Melihat kondisi tersebut, Kemen-dag bertekad mengen dalikan tujuh produk impor yang selama ini mendistorsi pasar di dalam negeri. Ketujuh produk itu adalah mainan anak, garmen, alas kaki, elektronik, telepon seluluer, makanan, dan minuman. Harga-harga produk impor juga perlu diwaspadai, teru-tama produk impor dari Cina. Har-ga yang murah itu kerap menggoda konsumen di dalam negeri.

Dari sisi ini, kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, juga penting untuk jadi perhatian pemerintah. Bagaimana rakyat bisa membeli produk lokal maupun impor, di tengah lesunya daya beli. Menu-rutnya, kebijakan pengen dalian impor sangat posit if. Namun, sayangnya daya beli masyarakat di tanah air tak ikut ditingkatkan.

Dalam pandangan Taufik, pasar di dalam negeri mengalami stagnasi. Walau impor dikendalikan, bila pasar lokalnya mengalami stagnasi, tentu tidak membawa pengaruh yang signifikan. “Secara ekonomi jelas ada stagnasi. Harus diakui secara realistis, ada stagnasi pasar. Artinya, kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat agak menurun.”

Melemahnya ekonomi nasional juga ditunjukkan oleh kapasitas produksi PT. Krakatau Steel yang terus menurun. Bila produksi besi


baja turun, maka infrastruktur yang sekarang sedang gencar dibangun pemerintah, bisa ikut terancam. Impor baja terutama dari Cina mungkin harus pula dikendalikan agar tak mematikan industri baja nasional.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengutarakan, persoalan pengen-dalian impor sangat terkait dengan ketersediaan barang di dalam negeri. Dia memandang sederhana bahwa bila ketersediaan barang cukup di dalam negari, tentu tak perlu impor. Bila ada impor di tengah ketersediaan barang yang melimpah, akan mengacaukan harga di pasaran.

“Masalah ekspor impor terkait de-ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Tentu pemerintah, kan, pu-nya pandangan sendiri. Masalah ini sederhana saja. Kalau, memang, ketersediaan barang cukup, ya ja-ngan impor,” terang Agus.

Sebetulnya bukan pengendalian produk impor, yang paling penting sekarang kebijakan mengenai impor bahan baku. “Ini paling penting. Sebab industri kita 78% itu bahan bakunya impor, 6% konsumsi, dan 16% impor alat industri. Jadi, kalau dengan industri sekarang impor 78%, kemudian kurs dollar Rp13 ribu industri kita terkapar, karena impor pakai dollar, sedang menjualnya pakai rupiah,” tutur anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja

Menurut politisi Partai Golkar asal Dapil Jabar II ini, sebagai contoh di Bandung, sebanyak 26 industri tekstil berhenti beroperasi. Yang lainnya sudah satu minggu ini ker-janya cuma 3 atau 4 hari saja. Kare-na itu harus ada koordinasi antara sektor industri dengan perdagangan.

“Yang justru harus dikendalikan itu impor garmen, karena termasuk

padat karya. Pengendalian impor garmen dan bahan baku justru un-tuk kemajuan industri kita di dalam negeri,” tekannya.

Keniscayaan

Mantan anggota DPR yang kini pengusaha Abdilla Fauzi Acmad menilai, pengendalian impor men-jadi keniscayaan di tengah pereko-nomian dunia yang sedang me-lesu. Adalah positif langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengendalikan tujuh produk impor, agar industri dan usaha kecil menengah (UKM) di dalam negeri terlindungi.

Anggota Komisi VI Melani Leimena Suharli mengatakan, tak lama lagi, Indonesia juga akan memasuki pa-sar bebas ASEAN sehingga produk apa saja bisa masuk ke negara kita, sehingga kebijakan Kemendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapresiasi. Namun, ia berharap, tak hanya sebatas tu-juh produk impor yang dikendali-kan, buah-buahan impor pun patut diken dalikan. Pasalnya buah-buah-an impor yang membanjiri pasar tradisional kini menjadi pesa-ing buah-buahan lokal.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Farid Al Fauzi menilai bila impor dikendalikan,

selalu ada apresiasi dan sambutan positif yang muncul. Berbagai pro duk lokal, memang, kerap ter-kapar oleh masuknya produk-produk impor yang tak terkendali. Apalagi daya saing produk kita terbilang rendah di pasar global. Langkah yang diambil Kementerian Perdagangan (Kemendag) patut diapresiasi dengan mengendalikan impor.

Politisi Partai Hanura itu meman-dang wajar ada kebijakan pengen-dalian impor oleh peme rintah. Kebijakan itu, tidak saja untuk mengamankan produk lokal, tapi juga devisa.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan menjelaskan ketujuh produk impor telah mendistorsi pasar dalam negeri. Pengendalian barang impor merupakan komit-men pemerintah untuk meningkat-kan ekspor di tengah pelemahan ekonomi dunia saat ini. Tujuannya untuk mengamankan neraca perda-gangan Indonesia dan menjaga in-dustri dalam negeri.

“Kami akan kendalikan impor produk, terutama barang-ba rang konsumsi dan memacu ekspor Dengan demikian, ketika ekonomi global kembali bergejolak, industri Indonesia sudah siap menghadapi,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan Rachmat Go-bel menambahkan, cara pengendali-an impor wajar bagi setiap negara. Pasalnya, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, se-tiap negara pasti mencari cara agar industri dalam negeri tidak tertekan barang impor.

“Kalau sebuah negara sudah teran-cam dengan serbuan barang impor, kebijakan pengendalian impor bisa dilakukan,” katanya. (mp,mh)

Tak lama lagi, Indonesia juga akan memasuki pa sar bebas ASEAN sehingga produk apa saja bisa masuk ke negara kita, sehingga kebijakan Kemendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapresiasi.


LAPORAN UTAMA

BAGUS, TAPI TAK SENTUH AKAR MASALAH

Ke lu a r ny a kebi j a k a n pe ngendal ian impor disam but baik oleh ba-nyak kalangan. DPR dan pelaku usaha di dalam

negeri berharap inilah saatnya membenahi peningkatan ekspor di tengah gempuran produk-produk impor di pasar lokal.

Hari sudah sore, ketika Parlemen-taria menanti dua narasumber penting di lobi Nusantara III. Satu setengah jam menanti, akhirnya narasumber pertama keluar dari lift menuju mobil dinasnya yang su-dah menunggu di palataran gedung. Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI berhasil diwawancarai di te-ngah hamparan karpet merah yang membentang.

Perbincangan singkat seputar ke-bijakan pengendalian impor dari pemerintah menjadi pembuka. Wa-lau singkat, tapi perbincangan itu penting untuk meminta pendapat petinggi DPR atas kebijakan pe-ngendalian impor. Hanya dua sam-pai tiga pertanyaan yang berhasil

dijawab, setelah itu Taufik langsung bergegas menuju mobil dinasnya.

Selang setengah jam kemudian, Wakil Ketua DPR lainnya turun dari lift. Inilah Agus Hermanto yang juga ingin keluar meninggalkan Gedung DPR. Parlementaria mewawancara-inya sejenak untuk kembali memin-ta pendapatnya seputar kebijakan impor. Keduanya menyambut posi-tif, seraya memberi catatan kritis atas kebijakan ini.

Akhir Mei lalu Kemendag menge-luarkan kebijakan baru soal pe-ngendalian impor. Ada tujuh produk yang coba dikendalikan impornya. Ketujuhnya adalah elektronik, tele-pon seluler, mainan anak, makanan, minuman, garmen terutama yang bermotif batik, dan alas kaki. De-ngan kebijakan ini, Kemendag coba ingin melindungi industri dan teru-tama UKM di dalam negeri.

Bahkan, Kemendag juga mendorong produsen telepon seluler agar ber-investasi saja di Indonesia, sehingga impornya selalu terkendali. Selama

ini, produk telepon seluler seperti tak terkendali masuk ke pasar In-donesia. Impornya sudah mencapai 35 miliar dollar AS. Di sinilah komit-men pemerintah coba ingin diperli-hatkan.

Sambil mengendalikan impor, ekspornya pun ditata. Partogi Pa-ngaribuan Direktur Jenderal Perda-gangan Luar Negeri Kemendag, berseloroh, ingin memacu target ekspor hingga 300 persen sampai lima tahun mendatang. Tujuannya, bila kelak terjadi pelemahan ekono-mi global, industri Indonesia sudah siap menghadapinya.

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang jadi persoalan bu-kan sekadar kendali impor, tapi juga daya beli masyarakat yang turun drastis. Ini juga penting untuk jadi perhatian pemerintah. Bagaimana rakyat bisa membeli produk lokal maupun impor, di tengah lesunya daya beli.

Politisi PAN itu, mengakui, kebi-jakan pengendalian impor sangat


positif. Namun, sayangnya daya beli masyarakat di tanah air tak ikut ditingkatkan. “Jadi, kebijakan itu tentu bagus. Tetapi, itu bukan akar penye lesaian masalah,” katanya, akhir Mei lalu. Akar masalah yang dimaksud adalah perbaikan daya beli masyarakat tadi.

Dalam pandangan Taufik, pasar di dalam negeri mengalami stagnasi. Walau impor dikendalikan, bila pasar lokalnya mengalami stagnasi, tentu tidak membawa pengaruh yang signifikan. “Secara ekonomi jelas ada stagnasi. Harus diakui se-cara realistis, ada stagnasi pasar. Artinya, kemampuan masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat agak menurun.”

Stagnasi itu, lanjut Taufik, harus diterapi dengan formulasi ekonomi yang jitu. Ia tak menjelaskan lebih lanjut bentuk formulasi ekonomi yang jitu tersebut. Yang jelas ma-syarakat harus disejahterakan agar daya belinya meningkat. Di sisi lain tata kelola impor dan ekspor juga menutut perbaikan. Apalagi laju perekonomian nasional menurun sekitar 4,7 persen.

Ditambahkan Taufik melemahnya ekonomi nasional juga ditunjuk-kan oleh kapasitas produksi PT. Krakatau Steel yang terus menurun.

Ini indikasi lain yang jadi perbinca-ngan. Bila produksi besi baja turun, maka infrastruktur yang sekarang sedang gencar dibangun pemerin-tah, bisa ikut terancam. Impor baja terutama dari Cina mungkin harus pula dikendalikan agar tak memati-kan industri baja nasional.

Sementara itu Agus Hermanto mengutarakan, persoalan pengen-dalian impor sangat terkait de-ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Dia memandang sederhana bahwa bila ketersediaan barang cu-kup di dalam negari, tentu tak perlu impor. Bila ada impor di te ngah ke-tersediaan barang yang melimpah, akan mengacaukan harga di pasar-an.

“Masalah ekspor impor terkait de-ngan ketersediaan barang di dalam negeri. Tentu pemerintah, kan, pu-nya pandangan sendiri. Masalah ini sederhana saja. Kalau, memang, ketersediaan barang cukup, ya ja-ngan impor,” terang Agus.

Politisi Partai Demokrat itu, lebih menitikberatkan pada persoalan ketersediaan barang. Ini masalah klasik tentu. Dengan pengendali-an impor sejumlah produk oleh pemerintah, maka harus dihitung ketersediaan barangnya di dalam negeri agar tak merusak pasar.

Impor Jelang Ramadan

Kebutuhan terhadap berbagai ba-han kebutuhan pokok selama Ra-madan dan jelang Idul Fitri pasti meningkat. Stok kebutuhan pangan tak boleh kurang. Menteri Perda-gangan Rahmat Gobel beberapa waktu lalu sempat menyatakan, i ngin membuka keran impor bawa-ng merah untuk menyelamatkan ketersediaan stok di dalam negeri selama Ramadan.

Benarkah bawang merah perlu di-impor untuk ketersediaan stok se-

lama Ramadan dan Idul Fitri? Tidak semua mengamini langkah Mendag tersebut. Menurut Agus, persoalan ini harus diteliti lebih dulu, sejauh mana ketersediaannya sebelum mengambil langkah impor. Sudah menjadi persoalan klasik, setiap kali Ramadan dan lebaran, harga bahan kebutuhan pokok melambung dan pemerintah menambahnya dengan impor.

“Kementerian Perdagangan perlu mengaturnya lagi dengan lebih te-gas. Kami berharap persoalan ini harus diteliti betul. Tidak boleh gegabah untuk mengimpor bahan pangan. Justru itu nanti akan dibi-carakan secara spesifik dengan Komisi VI. Pembahasan ini nantinya akan mengatur kebutuhan barang dan pangan yang perlu diimpor atau tidak,” tandas Agus.

Sementara Taufik menghimbau pemerintah untuk berhati-hati mengambi langkah impor. “Ini ma-salah klasik ekonomi. Masalahnya itu penyediaaan kebutuhan pokok seperti sembako yang sudah di-prediksi dua bulan lalu. Harus ha-ti-hati menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, perlu ada kebijakan strate gis dari pemerintah terkait sektor keuangan dan pangan.” (mh)

Foto: Iwan Armanias/Parle/HR


LINDUNGI PRODUK LOKAL

Bila impor dikendalikan, sela lu ada apresiasi dan sambutan positif yang muncul. Berbagai produk lokal, memang,

kerap terkapar oleh masuknya produk-produk impor yang tak ter-kendali. Apalagi daya saing produk kita terbilang rendah di pasar glo-bal. Langkah yang diambil Kemen-terian Perdagangan (Kemendag)

patut diapresiasi dengan mengen-dalikan impor.

Parlementaria sempat berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Farid Al Fauzi di sela-sela kesibukan memimpin rapat. Poli-tisi Partai Hanura itu, memandang wajar ada kebijakan pengendalian impor oleh pemerintah. Kebijakan itu, tidak saja untuk mengamankan

produk lokal, tapi juga devisa.

Pada bagian lain, Farid juga meng-himbau kepada pemerintah agar berhati-hati membuka keran impor untuk komoditas pangan. Jelang Ramadan dan lebaran ini kebutu-han bahan pokok masyarakat selalu meningkat, hingga menguras stok yang ada. Kepada Parlementaria akhir Mei lalu, Farid mengutarakan

LAPORAN UTAMA


pandangannya.

Kemendag sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan tujuh produk impor, seperti elektronik, mainan anakanak, telepon selular, garmen, dan lainlain. Apa yang bisa dikomentari dari kebijakan ini?

Ya, wajar pembatasan impor itu. Regulasi itu utuk mengamankan produk dalam negeri dan melin-dungi devisa. Regulasi itu juga untuk melindungi konsumen dari mainan anak yang berbahaya, misal nya. Menurut saya, ya bagus-bagus aja. Tidak ada masalah.

Apakah kebijakan ini tidak terlalu telat dikeluarkan, mengingat pasar kita sudah tertekan oleh serbuan produkproduk impor?

Saya kira tidak. Itu, kan, kondisional saja. Jadi, kebijakan ini ba nyak vari-abelnya. Barang kali hari ini Menteri Perdagangan melihat itu tidak perlu impor. Tidak ada persoalan yang signifikan.

Kalau produk impor dihentikan sama sekali karena mengi ngat produk itu bisa diproduksi di dalam negeri?

Kalau dihentikan sama sekali nanti melanggar peraturan WTO. Ada perjanjian internasional yang tidak mungkin dilanggar. Tidak mungkin-lah menteri mengambil posisi tidak mengimpor sama sekali. Kita, kan, hidup di tengah-tengah masyara-kat dunia internasional dan kita dipenuhi banyak perjanjian dengan negara-negara lain. Kalau mengam-bil risiko menutup impor, kita bakal menanggung risiko yang lebih be-sar.

Kalau impor sudah dikendalikan, apakah secara otomatis ekspor kita bisa terangkat?

Pengendalian impor barang terten-tu tidak ada hubungannya dengan ekspor.

Menjelang Ramadan ini Menteri Perdagangan membuka kembali impor bawang merah?

Saya melihat ketika mendekati bu-lan Ramadan, apalagi dekat leba-ran, konsumsi menjadi meningkat. Untuk barang-barang kebutuhan pokok tertentu dan pendukung ke-butuhan pokok, saya minta kepada menteri untuk berhati-hati me-ngambil kebijakan. Membuka keran impor bawang, karena selama ini memang impor. Tapi, kalau dilepas begitu saja, nanti bahaya juga. Itu kan, nanti bisa terjadi diferensiasi harga yang luar biasa.

Kemudian beras, misalnya, itu saya minta dikaji lebih dalam. Tetapi, ka-lau menghentikan impor pasti nanti di bulan Ramadhan harga beras akan naik. Jadi, untuk menghitung balance di situ, saya minta teman-teman di Kemendag untuk hati-hati dan cermat menghitung kebutuh-an pokok masyarakat ini. Jangan sampai harga melonjak tinggi atau harga terlalu rendah. (mh) Foto: Iwan

Armanias/Parle/HR


BUAH IMPOR PUN PERLU DIBATASI

Tak hanya tujuh produk konsumsi yang dikenda-likan impornya, produk buah-buahan impor pun perlu dikendalikan, agar

pasar buah lokal yang khas tetap digemari masyarakat Indonesia.

Ruang kerjanya tertata rapi. Si-ang itu, Melani Leimena Suharli meneri ma kehadiran Parlementaria untuk sesi wawancara eksklusif menyangkut kebijakan impor dari pemerintah. Di tengah kesibukan-nya sebagai anggota Komisi VI dan banyaknya undangan penting, Par-lementaria beruntung bisa diterima dengan baik.

Ditemani secangkir teh hangat, perbincangan mengalir ke masalah-masalah krusial di bidang perda-gangan. Kementerian Perdagangan

(Kemendag) diharapkan terus me-mantau perkembangan impor dan ekspor Indonesia. Menurut Melani sejauh produk barang tersebut ti-dak bisa diproduksi di dalam nege-ri, Indonesia boleh saja mengambil kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan barang tersebut.

Tak lama lag i, Indonesia juga akan memasuki pasar bebas ASE-AN. Produk apa saja bisa masuk. Pemerintah bagaimana pun harus mengontrol ini. Dan kebijakan Ke-mendag yang akan mengendalikan tujuh produk impor patut diapre-siasi. Namun, Melani berharap, tak hanya sebatas tujuh produk impor yang dikendalikan, buah-buahan impor pun patut dikendalikan. Se-perti diketahui, buah-buahan impor selalu membanjiri pasar tradisional, menyaingi produk buah lokal.

“Di era pasar bebas nanti, kita ha-rapkan buah-buahan impor tetap harus dikendalikan. Jangan sampai mematikan buah-buahan lokal,” kata Melani akhir Mei lalu. Di te-ngah pengendalian impor, pemerin-tah perlu membenahi produk buah lokal agar bisa menjadi tuan rumah di pasar sendiri. Dengan begitu, masyarakat bisa beralih sepenuh-nya dari kebiasaan mengonsumsi buah impor ke buah lokal yang khas.

Seperti diketahui, Kemendag se-dang mengendalikan tujuh produk impor yang selama ini mendistorsi pasar di dalam negeri. Ketujuh produk itu adalah mainan anak, garmen, alas kaki, elektronik, tele-pon seluluer, makanan, dan minu-man. Harga-harga produk impor juga perlu diwaspadai, terutama produk impor dari Cina. Harga yang

LAPORAN UTAMA


murah itu kerap menggoda kon-sumen di dalam negeri.

“Barang tekstil dari Cina itu murah sekali. Ini bisa mematikan produk tekstil kita. Untuk itu harus dianti-sipasi dengan meningkatkan kuali-tas produk. Misalnya, batik. Kuali-tasnya harus semakin ditingkatkan. Tekstil impor yang murah biasanya mudah luntur. Sementara produk kita mungkin lebih mahal, tapi kualitasnya bagus dan tak mudah luntur,” jelas mantan Wakil Ketua MPR ini.

Melani berharap, Indonesia jangan sampai kebanjiran produk impor betapapun harganya lebih murah. Bila tidak dikendalikan dari seka-rang akan sulit mengontrolnya lagi. Pembinaan produk-produk industri kecil menangah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) menjadi keniscayaan agar tak kalah bersa-ing.

Kemasan produk lokal, sambung Melani, harus lebih menarik mengi-kuti tren pasar. Apalagi bila yang diproduksi adalah produk fashion. Tidak semua yang dinilai menarik di dalam negeri, bisa diserap oleh pasar global. Di sinilah pentingnya mempelajari tren pasar global.

“Di sini perlu pembinaan UKM oleh

para pakar. Kalau baju, datangkan pakar fashion. Kalau buah-buahan dan sayuran, datangkan pakar per-tanian. Dengan adanya pakar, ide-ide kreatif dan baru bisa dimuncul-kan, sehingga kemasannya semakin menarik dan akhirnya disukai pasar global. Dengan memperbaiki kuali-tas berarti pula memperbaiki in-come.”

Ditambahkan Melani, impor tidak bisa sepunuhnya ditutup. Banyak produk yang tetap harus impor, seperti mesin untuk produksi ber-bagai jenis barang. Jadi, pengenda-lian impor sangat baik, sejauh un-tuk memperbaiki dan melindungi produk-produk lokal. “Namun, bila ada yang bisa diproduksi di sini, ya produksilah di sini,” ujarnya singkat.

Impor Pangan

Jelang Ramadan, Menteri Perda-gangan Rahmat Gobel kembali membuka keran impor, terutama untuk produk bawang merah. Lang-kah ini diambil untuk mengaman-kan ketersediaan stok di dalam negeri. Dikatakan Melani, untuk impor kebutuhan pokok memang harus melihat dahulu ketersediaan stok. Jangan sampai masyarakat di Tanah Air panik karena kehabisan. Apalagi jelang Ramadan dan leba-ran kebutuhan meningkat.

“Jadi untuk stok kita harus meneliti benar-benar sekaligus mengins-peksi ke pasar-pasar. Ini tidak bo-leh kekurangan. Jangan buru-buru impor, karena khawatir impor itu belum dibarengi dengan penelitian stok. Boleh jadi ada mafia impor pangan yang biasa terjadi,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Membuka keran impor bawang merupakan persoalan strategis, lantaran kuliner di Indonesia sarat dengan bumbu bawang dan cabai. Impor produk pangan juga harus melihat ketersediaan lahan perta-nian. Boleh jadi impor dibuka, lan-taran lahan yang ada tak mampu memproduksi sesuai kebutuhan di dalam negeri. Atau lahan cukup, tapi karena ada kendala cuaca, se-hingga produksi menurun. Di sini-lah konteks impor diberlakukan.

Diungkapkan Melani, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan properti, perkantoran, dan hiburan. Produksi pertanian pun akhirnya menurun seiring menyu-sutnya lahan. “Kadang lahan habis karena didirikan gedung-gedung. Idealnya bila lahan pertanian dijual, diganti dengan pengadaan lahan baru. Jadi, walaupun pembangunan kian modern, tetapi tetap tidak ke-hilangan lahan pertanian.” (mh) Foto:

Rizka/Parle/HR


KOORDINASI, KUNCI PENGENDALIAN IMPOR

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soek-artono menilai posi-tif kebijakan Menteri Perdagangan Rachmat

Gobel yang mengontrol tujuh ba-rang impor. “Saya pikir bagus jika Kementerian Perdagangan me-ngendalikan impor. Hanya saja, ke-bijakan tersebut hendaknya diikuti langkah lanjutan dari Kementerian Perdagangan agar produksi dalam negeri kita bisa diminati pasar do-mestik,” ujarnya kepada Parle di Ge-dung DPR, Senayan, Jakarta.

Pasalnya, lanjut Bambang, pasar

domestik kita sebenarnya sangat bagus karena merupakan pasar ter-besar dari semua negara di ASEAN dimana total jumlah penduduk kita 35 % dari total jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Namun dia berharap kebijakan tersebut tidak hanya sekedar pencitraan karenan-ya diharapkan segera diikuti lang-kah koordinasi dengan kementerian terkait lainnya.

Kementerian Perdagangan, lanjut Haryo, seharusnya bekerjasama dengan kementerian yang lain ter-utama untuk menekan sisi ongkos produksi dari industri dalam negeri

agar jangan sampai melebihi ongkos produksi dari negara-negara lain baik negara-negara ASEAN maupun negara-negara diluar ASEAN.

Ada beberapa hal yang perlu dilaku-kan Kemendag sebelum melakukan kebijakan pengendalian impor. Kata Bambang, pertama “apakah Kemen-terian Perdagangan sudah meng-koordinasikan ini dengan Kemente-rian ESDM? Sehingga harga produk industri kita lebih kompetitif. Jika tidak, masyarakat mana mau mem-beli produksi kita sendiri.

Kedua, catatan Bambang Haryo

LAPORAN UTAMA


adalah apakah Kementerian Perda-gangan telah berkoordinasi den-gan Kementerian Perindustrian? Kementerian Perindustrian, jelas Bambang Haryo, harus dapat mem-berikan produk yang murah dan kompetitif dengan kualitas yang baik. Catatan Ketiga adalah apakah Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja? “Kementrian Tena-ga Kerja harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang handal,” tandasnya. Ia melihat Kementerian Perdagangan belum bergerak ke arah itu, yaitu berkoordinasi den-gan beberapa kementerian terkait tersebut.

Catatan keempat, apakah betul Kementerian Perhubungan sudah menyediakan tranportasi massal untuk kepentingan industri? “Saya belum melihat itu. Buktikan pro-gram kereta api untuk kereta api logistiknya malah menurun.” Yang terakhir yang harus dikoordinir untuk mendukung kebijakan pem-batasan produk impor Kemendag adalah Kementerian Keuangan.

“Bagaimana dengan kebijakan beacukainya? Apakah sudah pasti barang impor tidak bisa masuk? Karena Indonesia merupakan sa-saran empuk masuknya barang-barang impor.

Indonesia menur ut pol i t i s i Gerindra ini, adalah satu-satunya negara yang mempunyai pelabuhan internasional terbanyak di dunia. Saat ini Indonesia mempunyai 141 pelabuhan internasional, Amerika Serikat negara yang hampir sama besarnya dengan wilayah Indonesia hanya wilayahnya lebih banyak daratan, pelabuhan internasionalnya hanya 5. Eropa keseluruhan pela-buhan internasionalnya hanya 7. Indonesia memiliki 141 pelabuhan internasional.

Selanjutnya ia mempertanyakan,

apakah Indonesia bisa menyediakan aparat bea cukai yang betul-betul bagus? Apakah Indonesia bisa me-nyediakan polisi perairan dengan bagus? Kalau tidak ya susah. Pem-batasan produk impor kita akan ke-bobolan.” terang dia.

Menurut Bambang Haryo, jika ke-bijakan pembatasan impor terse-

but hanya sebatas kebijakan tanpa ada langkah-langkah lebih lanjut dengan berkoordinasi dengan ke-menterian lain yang terkait akan percuma saja. “Pesimis akan ke-berhasilan kebijakan pembatasan produk impor tanpa diikuti koor-dinasi Kemendag dengan beberapa kementerian terkait, terang Bam-

bang Haryo.

Kebijakan impor pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, namun mendapat reaksi negatif dari se-jumlah negara. Pembatasan impor yang diterapkan Indonesia terse-but meliputi apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus buah kering, ayam dan daging.Belajar dari pen-galaman, maka pemerintah perlu berupaya menyiapkan rencana aksi atas dampak negatif yang mung-kin timbul akibat adanya kebijakan pembatasan impor produk tersebut dengan cara menekan kemungki-nan terjadinya inflasi dengan cara menstabilkan harga dengan cara melakukan koordinasi dengan ber-bagai kementerian terkait dalam upaya menyeimbangkan permin-taan dengan ketersediaan produk-produk Indonesia yang memenuhi permintaan pasar domestik.

Langkah utama lainnya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia. Se-cara garis besar, komponen daya saing terbagi kedalam komponen yang melekat dalam produk dan komponen di luar produk. Kompo-nen daya saing yang pertama anta-ra lain mencakup produktivitas dan efisiensi produksi yang terefleksi kedalam harga produk, kualitas dan standar mutu, dan keberlanjutan ketersediaan.

Sementara komponen di luar produk antara lain terkait dengan efisiensi pemasaran, distribusi dan sistem logistik secara keseluru-han. Komponen yang terakhir ini merupakan salah satu komponen penentu daya saing perekonomian. Oleh karena itu, meningkatnya daya saing produk tidak hanya men-jadi tugas satu kementerian saja, melainkan tanggungjawab lintas kementerian dibawah Presiden se-bagai kepala negara dan pemerin-tahan. (SKR) Foto: Naefuroji/Parle/HR

Selanjutnya ia mempertanyakan, apakah Indonesia bisa menyediakan aparat bea cukai yang betul-betul bagus? Apakah Indonesia bisa menyediakan polisi perairan dengan bagus? Kalau tidak ya susah. Pembatasan produk impor kita akan kebobolan.” terang dia.


SEHARUSNYA YANG DIKENDALIKAN IMPOR BAHAN BAKU

Sebetulnya bukan pe-ngendalian produk im-por, yang paling pen-ting sekarang kebijakan me ngenai impor bahan

baku. “Ini paling penting. Sebab in-dustri kita 78% itu bahan bakunya impor, 6% konsumsi, dan 16% impor alat industri. Jadi, kalau dengan in-dustri sekarang impor 78%, kemu-dian kurs dollar Rp13 ribu, industri kita terkapar, karena impor pakai dollar, sedang menjualnya pakai rupiah,” tutur anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja terkait kebi-jakan Pemerintah mengendalikan 7 produk impor .

Menurut politisi Partai Golkar asal Dapil Jabar II ini, sebagai contoh di Bandung, sebanyak 26 industri tek-stil berhenti beroperasi. Yang lain-nya sudah satu minggu ini kerjanya

cuma 3 atau 4 hari saja. Karena itu harus ada koordinasi antara sektor industri dengan perdagangan.

Lebih lanjut dia menegaskan, yang justru harus dikendalikan itu impor garmen, karena termasuk padat karya. Kalau untuk produk mainan anak, menurutnya bisa diproduksi di dalam negeri. Justru impor ba-han baku yang tidak dikendalikan akan menjadi masalah. “Kita harus dorong pengendaliannya, bukan pe ngendalian impor elektronik. Pe ngendalian impor garmen dan bahan baku justru untuk kema-juan industri kita di dalam negeri,” tekannya.

Saat ditanyakan bahwa sejumlah negara pengekspor yang menu-runkan harga produknya (dumping), politisi senior ini menilai, perso-

alannya daya saing kita rendah. Ka-lau daya saing kita kuat, dumping-nya juga tidak bisa masuk. Seperti Cina mereka mengatur kebijakan produk ekspor-impornya betul-betul serius, sehingga harganya murah. Itu menjadikan ekspornya


tumbuh dengan besar.

Menanggapi Mendag akan buka keran impor bawang merah jelang Ramadan ini, dengan tegas Lily mengatakan, “Ini bodoh, pakai im-por bawang merah segala. Kalau bawang merah mahal yang untung itu petani kita. Kan tidak semua orang di Indonesia pakai bawang merah. Ini kan kerjaan mafia saja,” tandasnya.

Bagaimana petani bisa akan bergai-rah menanam bawang merah kalau impor lagi. Ditegaskannya, kalau pas-pasan begini, buat apa impor bawang merah dan bawang putih. Biar saja, kalau tidak impor, kan kita tidak akan mati. Yang penting lan-jut dia, petani kita sejahtera. Seka-rang ini, produksi bawang merah petani rendah, miskin pula.

Strategis dan Terintegrasi

Anggota Komisi VI dari FPKB Neng Eem Marhamah Zulfahiz mengingat-kan, karena akhir tahun ini Masyara-kat Ekonomi Asean (MEA) sudah di-buka, maka arus barang keluar masuk dari luar negeri semakin masif. Untuk itu, harus ada langkah yang strate-gis yang sifatnya kebijakan dan ter-integrasi, tidak hanya Kementerian Perdagangan, lalu Badan Standardis-asi Nasional (BSN) yang mengeluar-kan standar nasional Indonesia (SNI). Di Kementerian Perdagangan pun ada bebe rapa Dirjen Perlindungan Konsumen dan instansi lain terkait masalah kepentingan perdagangan dan konsumen.

Di sisi lain, menurut anggota Komisi VI (bidang perdagangan dan perin-dustrian) harus ada kebijakan yang terintegrasi bagaimana memasuk-kan sertifikasi halal dalam produk-produk tersebut karena mayoritas Indonesia adalah muslim.

Jadi lanjutnya, dalam rangka pe-ngendalian produk-produk impor

tidak hanya berhenti pada 7 produk tadi tapi seluruh produk yang ma-suk ke negara kita dengan kebijakan yang terintegrasi sekaligus untuk menjaga rasa aman konsumen dan menciptakan keadilan ekonomi.

“Keadilan ekonomi itu adalah ke-

sejahteraan dan keuntungan bagi pengusaha, kemudian kepuasan bagi konsumennya dengan hala-lan thoyiban dan tidak merugikan kese hatan.

“Jadi semua stakeholder memang harus dilibatkan tetapi saya meng-

a presiasi langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Harga produk dalam negri dengan har-ga barang-barang impor itu lebih seimbang, minimal produk dalam negri tidak jatuh amat lah,” ungkap Wakil Rakyat dari Dapil III Jabar ini.

Jadi tidak sekedar menjadikan Indo-nesia sebagai negara pasar, karena dengan terintegrasinya Masyarakat Ekonomi Asean ini, dari seluruh negara Asean pasar Indonesia itu paling besar yaitu 250 juta. Sedang-kan kalau diintegrasikan seluruh pasar negara Asean itu pasarnya menjadi 600 juta, otomatis Indo-nesia menjadi yang terbesar, ter-luas dan itu tentu akan menarik magnet-magnet siapapun pelaku usaha di Asean.

Di sisi perundang-undangan ujar Eem, perlunya Undang-undang KPPU direvisi karena sudah ma-suk Komisi VI dan Prolegnas. Perlu ada keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan di sisi lain tidak membuat investor asing lari, intinya harus ada keseimbangan.

Begitu pula Undang-undang Per-koperasian juga perlu direvisi lagi, dan juga Undang-undang BUMN karena sebagai agen pembangunan. “Kita harus mendorong merevita-lisasi BUMN sehingga bisa menjadi motor penggerak utama perekono-mian bangsa ini,” jelas politisi PKB ini.

Mengenai kendala peningkatan produk ekspor, ia menyebutkan bahwa kendalanya klasik bagi yang eksportir adalah masalah daya sa-ing. Ketika ada kebijakan pengenda-lian produk ekspor, seharusnya jadi momentum pengusaha kita untuk meningkatkan kualitas dan pe-ngetahuan ekonomi perdaga ngan internasional sehingga produk-produknya mampu bersaing di kancah global. (mp) Foto: Naefuroji/

Parle/HR

Dari seluruh negara Asean pasar Indonesia itu paling besar yaitu 250 juta. Sedangkan kalau diintegrasikan seluruh pasar negara Asean itu pasarnya menjadi 600 juta, otomatis Indonesia menjadi yang terbesar, terluas dan itu tentu akan menarik magnet-magnet siapapun pelaku usaha di Asean.


PELIPUR LARA, TATA NIAGA IMPOR

Pengendalian impor men-jadi keniscayaan di te-ngah perekonomian du-nia yang sedang melesu. Adalah positif langkah

yang diambil Kementerian Perda-gangan (Kemendag) untuk mengen-dalikan tujuh produk impor, agar industri dan usaha kecil menengah (UKM) di dalam negeri terlindungi.

Di tengah kesibukannya yang luar biasa, Parlementaria berhasil mene-mui pengusaha yang juga mantan anggota DPR RI ini. Ia begitu ramah menerima kehadiran Parlementa-ria. Abdilla Fauzi Achmad adalah so-sok pengusaha sukses dan religius. Kini, ia memimpin antara lain PT. Inti Fauzi Corpora sebagai Direktur

Utama. Perkembangan ekonomi na-sional maupun dunia selalu ia amati. Tak hanya praktik, Fauzi juga sangat menguasai teori-teori ekonomi.

Kepada reporter M. Husen dan fotografer Naefuroji, Fauzi mem-bincang serius perkembangan eko-nomi terakhir. Di ruang kerjanya yang tertata rapi, di Graha Inti Fauzi, Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia yang membawahi bidang Ekonomi dan IPTEK itu, me-nyambut positif kebijakan pengen-dalian impor oleh Kemendag. Kebi-jakan ini, bisa menjadi pelipur lara di tengah serbuan produk-produk impor di pasar nasional.

Menurut Fauzi, mengendalikan

impor tidak saja untuk menjaga produk domestik, tapi juga menum-buhkan kecintaan yang masif pada produk dalam negeri. Kemendag sendiri beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk tu-juh produk impor yang selama ini kerap mendistorsi harga di dalam negeri. Ketujuh produk tersebut adalah elektronik, telepon seluler, mainan anak, bahan bermotif batik, makanan, minuman, dan alas kaki.

Soal impor telepon seluler, misalnya, Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Partogi Pagaribuan, me-nyatakan, produsennya akan dido-rong berinvestasi di dalam negeri. Selama ini, nilai impor telepon se-luler mencapai 35 miliar dollar AS.


Kemendag berkomitmen, pengen-dalian impor ini untuk meningkat-kan ekspor. Tujuannya, tentu untuk mengamankan neraca perdagangan luar negeri Indonesia sekaligus me-lindungi industri nasional.

Dewan Pakar Perhimpunan Ke-luarga Besar PII ini, menuturkan, eksekusi pengendalian impor per-lu segera dilakukan untuk meraih surplus neraca perdagangan. Tentu saja, kata Fauzi, untuk suksesnya policy ini, maka Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan garda ter-depan yang terpercaya untuk me-ngamankan arus impor ekspor di pelabuhan dan bandara.

Anggota Majelis Penasihat Majelis Nasional Pimpinan Kolektif KAHMI tersebut, mengapresiasi pernyata-an Partogi. Untuk itu, perlu ada sinergi antara sektor perdagangan dan sektor industri nasional. Ketika Kemendag bekerja mengendalikan impor, Kementerian Perindustrian

(Kemenperin) mendorong para pe-ngusaha nasional untuk berinvesta-si membangun kawasan industri di luar pulau Jawa.

“Kawasan industri akan berdam-pak positif, selain meningkatkan produk domestik dalam berbagai jenis industri, dia juga mempunyai multiplier effect, antara lain me-nyerap tenaga kerja, perdagangan berjenjang, dan meningkatkan ke-sejahteraan masyarakat di wilayah luar Jawa,” papar Fauzi yang ditemui awal Juni lalu.

Mantan Presiden Direktur PT. Asuran si Yasuda Indonesia ( joint-venture) yang kini menjadi Pimpi-nan PT. Asuransi Bhakti Bhayang-kara ini, mengakui, tidak mudah menyediakan lahan yang luas untuk membangun kawasan industri. Di sisi lain, risiko berinvestasi di ka-wasan yang baru dibangun terse-but menjadi tantangan tersendiri. Ini harus disadari pemerintah.

Bahkan, pemerintah daerah juga dihimbau untuk berperan aktif dan cepat menyambut kebijakan peme-rintah pusat di bidang investasi. Perizinan satu atap untuk menja-ring para investor sangat diharap-kan. Ini penting bagi para inves-tor untuk mengendalikan biaya investasi dan mudah diprediksi. De ngan banyaknya investor yang masuk tentu berdampak pada per-tumbuhan kesejahteraan masyara-kat, terutama di luar pulau Jawa.

Di akhir wawancaranya, Fauzi me-nyatakan, para Anggota DPR RI akan lebih konkrit menyaksikan hal-hal yang dibicarakan di atas saat melakukan kunjungan kerja. Anggota DPR juga berkesempatan mengklarifikasi semua masalah tersebut saat raker dengan menteri, RDP dengan direktur jende ral, atau RDPU dengan para pengusaha dan para pelaku ekonomi lainnya. (mh)

Foto: Naefuroji/Parle/HR


Lebih baik terlambat dari-pada tidak sama sekali, beg itu kat a pepat ah. Pepatah bijak tersebut tampaknya tepat ditu-

jukan bagi Kementerian Perdaga-ngan yang sedang mengendalikan kebijakan impor atas tujuh produk. Pe ngendalian impor ini dipandang telat, karena pasar lokal sudah sering tertekan oleh produk-produk impor. Walau telat, kebijakan ini tetap harus dilakukan.

Parlementaria berhasil meminta pendangan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Padang Wicaksono awal Juni lalu. Menurut Padang, tujuh produk impor yang

dikendalikan itu akan memberi-kan insentif bagi industri di dalam nege ri untuk memproduksi dan me-masarkannya sendiri di pasar lokal. Tujuh produk yang dikendalikan impornya adalah elektronik, tele-pon seluler, mainan anak, makanan, minuman, garmen, dan alas kaki.

Ketujuh produk impor itu merupa-kan padat karya yang sesungguh-nya bisa diproduksi di dalam negeri. Pengajar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI ini menilai, produk-produk tersebut tergolong low-end product (barang-barang yang tidak sarat teknologi canggih). Padahal, Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah dan pasar

yang sangat luas, mampu menjadi produsen kompetitif atas tujuh produk tersebut.

Berikut petikan wawancara peraih gelar PhD dari Universitas Califor-nia, Amerika Serikat tersebut ke-pada Parlementaria.

Kementerian Perdagangan RI akan mengendalikan tujuh produk impor untuk melindungi industri dan UMKM dalam negeri. Tujuh produk itu misalnya elektronik, mainan anak, telepon seluler, garmen, dan sebagainya. Bagaimana anda menilai ini?

Kebijakan tersebut patut diapre-siasi. Mengapa demikian, per-tama, tujuh produk impor terse-but merupakan barang konsumsi yang tergolong low-end product (barang-barang yang tidak sarat teknologi canggih) dan diproduksi oleh industri berbasis padat karya. Artinya, Indonesia dengan jumlah tenaga kerja berlimpah dan pasar dalam negeri yang besar memi-liki keunggulan komparatif dalam memproduksi tujuh produk impor tersebut.

Kedua, kebijakan pengendalian tu-juh produk impor tersebut akan memberikan insentif bagi industri dalam negeri untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut setidaknya di dalam negeri meng-ingat pasar domestik yang begitu besar. Jika industri pembuat tujuh produk tersebut berkembang pesat maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah pula.

Tujuh produk impor tersebut

Sekjen AIPA P. O. Ram

PENGENDALIAN IMPOR TELAT, TAPI PATUT DIAPRESIASI


se betulnya dapat diproduksi di dalam negeri. Bahkan tujuh produk tersebut sering mendistorsi pasar dalam negeri. Benarkah demikian?

Benar bahwa tujuh produk impor tersebut dapat diproduksi di In-donesia. Sementara kalau masalah mendistorsi agaknya kita perlu me-luruskan apa yang dimaksud de-ngan distorsi ini. Yang jelas serbuan produk impor tersebut membuat ketersediaan barang sejenis di In-donesia menjadi berlimpah sehing-ga harga menjadi turun.

Sementara biasanya industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk menghasilkan barang sejenis de-ngan harga yang sama murahnya dengan produk impor. Akibatnya, tidak sedikit industri dalam nege ri yang mengalami penurunan pen-jualan dan akhirnya harus mera-sionalisasi perusahaan de ngan melakukan pemotongan biaya produksi atau mengurangi jumlah karyawan.

Dengan pengendalian impor tersebut, inikah saatnya bagi pemerintah untuk membenahi ekspor kita agar lebih meningkat?

Sebenarnya kebijakan pengendalian tersebut tidak serta merta mem-benahi daya saing industri dalam negeri. Pengendalian impor adalah untuk memberikan insentif pada industri dalam negeri untuk ber-produksi sehingga dalam jangka panjang industri dalam negeri akan memiliki skala ekonomi, efisien, produktif, dan memiliki daya saing yang kuat.

Artinya pengendalian impor yang diikuti oleh perbaikan kinerja indus-tri dalam negeri akan memperkuat daya saing yang pada akhir nya akan memperbesar pangsa pasar ekspor produk-produk yang dibuat oleh in-dustri dalam negeri.

Apakah kebijakan tersebut tidak terlalu terlambat dikeluarkan, mengingat pasar kita selalu tertekan dengan serbuan produk impor?

Ada pepatah “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”. Me-mang kita patut menyesali kenapa tidak dari dahulu kebijakan ini di-lakukan. Namun, kita juga tidak bisa mengubah masa lalu karena kita harus melangkah ke depan.

Memang, kebijakan ini terlambat, tapi tetap kita harus memulainya. Bila secara sabar dan konsisten, baik dalam hal pengendalian impor maupun pembenahan kinerja in-dustri dalam negeri, maka industri dalam negeri akan mengalami pe-ningkatan daya saing yang cukup berarti.

Sejumlah negara menurunkan harga produk impornya. Ini tentu melemahkan daya saing produk lokal. Apa yang harus disikapi oleh pemerintah dalam menghadapi dumping sejumlah negara importir?

Menurunkan harga impor dapat karena dua hal: pertama, struktur biaya yang semakin murah, se-hingga dapat menekan harga jual menjadi lebih murah. Atau kedua,

negara pesaing sengaja melakukan praktik dumping.

Untuk sampai pada kesimpulan dumping, kita harus hati-hati kare-na harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kalau tanpa bukti yang valid lantas kita menuduh negara pesaing dumping, maka akibatnya mereka akan melakukan retaliasi (balas dendam) de ngan mengenakan tuduhan dumping atas produk-produk Indonesia yang menembus pasar mereka.

Menjelang Ramadan, Menteri Perdagangan membuka kembali keran impor bawang merah dengan alasan untuk memenuhi ketersediaan stok di dalam negeri. Sudah mendesakkah ini?

Bulan Ramadan hanya berlangsung sekali dalam setahun. Artinya, ke-naikan harga barang pokok dalam bulan Ramadan adalah hal biasa yang tentu saja tidak harus disikapi dengan kebijakan yang justru akan memukul balik kinerja produsen dalam negeri.

Sebelum Menteri Perdagangan membuka impor bawang merah, maka yang harus pertama kali di-lakukan adalah berkoordinasi de-ngan BULOG. Adalah tugas BULOG untuk memastikan apakah keterse-diaan bahan pokok cukup dan harga terjangkau.

Yang kedua adalah harus memaha-mi struktur tata niaga atau rantai produksi bawang merah. Siapa yang paling diuntungkan dalam rantai produksi atau penjualan bawang merah, apakah petani, tengkulak, atau pedagang? Yang memahami hal ini tentunya BULOG. Setelah di-analis dengan seksama, maka Men-teri Perdagangan dapat memutus-kan apakah perlu mengimpor atau tidak. (mh) Foto: Dok. Pribadi/Parle/HR

Ada pepatah “Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”. Memang kita patut menyesali kenapa tidak dari dahulu kebijakan ini dilakukan. Namun, kita juga tidak bisa mengubah masa lalu karena kita harus melangkah ke depan.


Pemerintah, melalui Kemen-terian Perdagangan (akan) mengeluarkan kebijakan un-

tuk mengendalikan impor tujuh sektor barang konsumsi seperti alas kaki, alat elektronik, tekstil batik, industri makanan, industri minu-man, telepon seluler, dan mainan anak-anak. Kebijakan tersebut di-picu antara lain oleh kebijakan nega ra-negara produsen seperti Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang menurun kan harga produk ekspornya karena lesunya permintaan sementara stok barang berlebihan. Tulisan ini tidak akan difokuskan pada langkah-langkah spesifik, melainkan pada fondasi dan orientasi dari kebijakan yang diusung pemerintah. Tulisan dalam konteks ini dipahami sebagai evaluasi politis (political evalu-ation), dimana penulis berusaha mengkaitkan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dengan harapan publik.

Salah satu penyebab memban-jirnya produk-produk ini ialah ke-sepakatan ASEAN China Freetrade Agreement (ACFTA), diawali dari makin mesranya hubungan antara Cina dan negara-negara ASEAN, terutama setelah ASEAN Ministe-rial Meeting (AMM) ke-24 pada Juli 1991 di Kuala Lumpur Malaysia. Hubungan ini semakin erat setelah Deklarasi Kerja Sama Strategis un-tuk Perdamaian dan Kesejahteraan yang ditandatangani dalam ASEAN-Cina Summit di Bali, tahun 2003. Kemudian muncullah kesepakatan Zona Perdagangan Bebas ASEAN-

Cina yang diimplementasikan sejak 1 Januari 2010. Walau telah banyak usaha yang dilakukan pemerin-tah termasuk gagalnya renegosiasi ulang 228 pos tarif dalam kesepaka-tan ACFTA.

Bagi pemerintah Indonesia, ke-bijakan pengendalian ini penting dalam rangka melindungi indus-tri dalam negeri, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi global yang mengalami kelesuan-kelesuan dan cenderung kurang stabil.Teta-pi, kata Menteri Perdagangan Rach-mat Gobel, pengendalian impor ini bersifat situasional, yang hanya berlaku saat pelemahan ekonomi masih terjadi.

Pengendalian impor barang-barang untuk melindungi kepentingan na-sional yang lebih besar tentu saja perlu bahkan harus dilakukan oleh pemerintah kendati terkadang harus berhadapan dengan keten-tun-ketentuan internasional yang

disepakati melalui World Trade Organization. Aturan main WTO dapat disiasati ketika kepentingan nasional lebih mendesak dan sangat memerlukan perlindungan negara. Bahkan pemerintah Indonesia bisa saja melawan aturan-aturan WTO jika aturan-aturan itu merugikan kepentingan nasional dan mem-bahayakan kelangsungan industri dalam negeri, lebih-lebih industri yang berbasis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Namun demikian, sesungguhnya ada hal yang tak kalah pentingnya dari sekadar pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi yaitu mem-perkuat basis industri dalam nege-ri. Pemerintah selama ini terkesan kurang bekerja untuk mendorong, memperkuat, dan mempertinggi daya industri-industri dalam negeri. Dampaknya kemudian Indonesia ti-dak saja memiliki basis industri yang lemah, juga menjadi lahan subur bagi produk-produk asing. Produk-si sendiri kalah bersaing dengan produk-produk impor, terutama dari Cina. Kekalahan itu terutama dari selisih harga yang relatif jauh. Produk asing seringkali jauh lebih murah. Belum lagi, produk-produk Cina sangat ba nyak yang memasuki pasar Indonesia secara ilegal, dan anehnya pemerintah seperti tak peduli dan tak berdaya berhadapan dengan para pelaku impor ilegal itu. Tak heran jika produk-produk Cina dominan dalam mengisi ruang-ruang transaksi bisnis pasar gelap (black market) barang-barang kon-sumsi.

Kebijakan Impor dan Kepentingan Nasional

SUMBANG SARAN


Dr. Abdul Aziz S.R. | Peneliti CEPP FISIP UI

Jadi, pengendalian impor tujuh sek-tor barang konsumsi akan bernilai signifikan bagi kepentingan nasio-nal jika pemerintah juga mem-perkuat basis industri dalam negeri secara konsisten dan berkelanju-tan. Dalam konteks ini, pemerin-tah dituntut memiliki grand design yang realistis dan rasional dalam pengembangan industri berbagai sektor. Suatu grand design yang dibangun dan dihasilkan dari pro-ses kajian yang mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan, bukan grand design yang disusun semata-mata untuk mengejar tar-get proyek.

Rencana pengendalian impor tu-juh sektor barang konsumsi terse-but hendaknya juga diikuti dengan penyesuaian beberapa perangkat pajak yang melekat. Contohnya, Pa-jak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22) khususnya pada sektor elektornika. Pemerintah mewa-canakan untuk menghapus PPnBM untuk menekan tingkat illegal mar-ket, dan menaikkan PPh 22 dari 7,5% menjadi 10% bagi barang impor jadi, akan menekan laju impor sehingga dapat menggairahkan sektor eko-

nomi domestik.

Hal lain yang perlu ditelusuri ialah paradigma yang digunakan peme-rintah dalam mengambil kebijakan impor. Sinergitas antara Kemente-rian Perdagangan dan Kementerian Keuangan diperlukan karena setiap barang yang diimpor paling tidak memenuhi syarat regulasi dari dua kementerian tersebut. Kementerian Keuangan berencana menghapus berbagai objek pajak PPnBM di mana paradigma perdagangan bebas se-bagai pandangan pembangunan ekonomi cukup kental terasa. Ke-bijakan baru Kementerian Keuang-an dalam mengubah porsi PPnBM dengan hanya menerapkan pajak tersebut pada kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal, dan rumah-apartemen mewah memang patut dicermati. Hal ini penting karena di luar objek pajak PPnBM tersebut seperti tas bermerk, barang-barang elektronik bermerk, dan produk-produk lainnya di luar objek pajak PPnBM memungkinkan celah bagi industri asing untuk melakukan penetrasi lebih dalam pada pasar di Indonesia. Potensi yang hilang dari penghapusan beberapa objek pajak PPnBM yang sebelumnya dikenakan pajak sekitar Rp 1 Triliun. Kemen-terian Keuangan berencana untuk mengubah strategi pendapatan kas negara dalam hal ini dengan me-ngalihkan pada PPh Impor. Rencana untuk mengalihkan pada PPh impor barang mewah sebesar 10% patut dicermati. Landasan kenaikan PPh impor ini ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 tahun

2015 yang isinya merevisi PMK No-mor 253 tahun 2008 tentang wa-jib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Usaha Kementerian Perdagangan untuk membendung aliran deras produk impor khususnya yang be-bas dari PPnBm menurut hemat kami akan menyebabkan ketidak-sinergisan Pemerintah dalam tata kelola kebijakan impor yang ber-dampak pada kebingungan pasar dan resiko dari hilangnya keper-cayaan investor dan pelaku pasar lainnya pada kondisi perekonomian di Indonesia. Dengan kondisi ini, pemerintah Indonesia sebaiknya pandai berhati-hati dalam meng-ambil kebijakan, ibarat perahu kita mendayung diantara dua karang tanpa harus karam di tengah lautan bebas.

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal-kapitalis, Indonesia tentu tidak bisa menutup diri atas kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara lain menyangkut berbagai jenis barang konsumsi, apalagi juga terikat de-ngan sejumlah aturan main yang disepakati melalui WTO. Namun, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk pada prinsip konstitusinya sendiri. Di dalam Pembukaan UUD 1945 di-katakan “...Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi sege-nap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

Rencana pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi tersebut hendaknya juga diikuti dengan penyesuaian beberapa perangkat pajak yang melekat.


memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ....” Persoalannya kemudian, bagaimana pemerintah memba-ngun kreasi dan strategi untuk menjadi warga dunia yang baik di satu sisi, dan menjunjung tinggi prinsip konstitusinya di sisi lain.

Pengalaman selama ini menunjuk-kan, pemerintah selain seringkali jauh lebih tunduk kepada keten-tuan-ketentuan WTO serta multi-national corporations, juga kebi-jakan-kebijakan ekonominya sangat liberal bahkan dalam sektor-sektor tertentu – perbankan misalnya – jauh lebih liberal dibandingkan dengan negara liberal yang sudah mapan semacam Amerika Serikat.

Rezim pemerintahan saat ini yang dikomandoi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menunjukkan kebijakan-ke-bijakan ekonomi yang lebih berori-entasi pada pengutamaan kepent-ingan asing dan multinational corporations ketimbang mengede-pankan kepentingan nasional dan

UMKM. Lihatlah kebijakan soal be-ras, masih bergantung pada beras impor. Padahal seharusnya, kebi-jakan impor menjadi opsi terakhir bagi Pemerintah. Hal yang harus dioptimalkan adalah penyerapan dari dalam negeri, dalam konteks ini bisa dilakukan dengan optimal-isasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Juga kebijakan mobil nasional, lebih ber-ambisi membangun industri oto-motif dengan mengimpor punya Malaysia ketimbangkan mengem-bangkan model mobil Esemka. Pa-dahal, ketika menjabat Wali Kota Solo, Presiden Joko Widodo begitu gencar dan sesumbar mempro-mosikan mobil Esemka. Sekarang, kemana dan bagaimana nasib mobil Esemka itu? Padahal, dengan kebi-jakan pengembangan industri mobil nasional yang murni, Pemerintah dapat menggairahkan pasar tenaga kerja dalam negeri dengan dibu-kanya sejumlah lapangan kerja yang secara simultan dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sinilah, antara lain, letak inkon-sistensi pemerintah dalam konteks

kebijakan ekonomi. Kebijakan eko-nomi yang dirumuskan cenderung kontradiktif dengan hasil yang ing-in dicapai. Bisa pula kita bertanya: Bapak Presiden, apa kabar Nawaci-ta-mu? Masih ingatkah dengan Trisakti Bung Karno yang pernah angkau dengung-dengungkan? Pa-hamkah engkau dengan itu semua? Pemerintah seharusnya menyadari bahwa kepentingan ekonomi na-sional harus dimanfaatkan sebe-sar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diama-natkan oleh konstitusi republik ini.

Kita pun khawatir dan risau, apakah kebijakan pengendalian impor tujuh sektor barang konsumsi akan serius dan konsisten dilakukan pemerin-tah. Jika dikaitkan dengan sema-ngat visi-misi Joko Widodo dan Ju-suf Kalla, seharusnya pemerintah serius dan konsisten. Tetapi, jika tidak, berarti pemerintah telah de-ngan sengaja mempertebal tingkat ketidakpercayaan masyarakat ke-pada dirinya. Entahlah. **

SUMBANG SARAN


Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero)

yang ditugasi jual beli minyak mentah dan produk minyak milik Pertamina.

Dalam praktik, Petral dan anak perusahaannya, Pertamina Energy Ser-vices Pte Ltd (PES), me-

masok sekitar sepertiga kebutu-han minyak Pertamina setiap hari. Sisanya diproduksi Pertamina di dalam negeri.

Perusahaan yang terdaftar di Hong-kong ini menjadi sorotan beberapa tahun terakhir karena memberi ke-san perdagangan yang dilakukan tidak transparan dan merugikan negara.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman

Said dan Menteri Badan Usaha Mi-lik Negara Rini M Soemarno mela-porkan pembubaran Petral kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden pun memerintahkan un-tuk mengaudit manajemen, penge-lolaan anggaran, kemungkinan pe-nyimpangan impor minyak mentah, dan pengelolaan aset Petral. Proses audit diperkirakan selesai dalam setahun. Meskipun audit baru akan dilakukan, sejak kegiatan impor Pe-tral diambil alih Pertamina melalui Pertamina Integrated Supply Chain (ISC) pada awal 2015, terjadi peng-hematan 22 juta dollar AS dalam tiga bulan.

Dalam diskusi Dialetika Demokrasi di Gedung DPR, baru-baru ini, Ang-gota Komisi VII DPR dari Fraksi Par-tai Nasdem, Kurtubi mengatakan dengan membubarkan Petral maka proses impor migas akan makin efektif dan mampu menghemat 22 juta dollar AS, meski ISC sebagai pi-hak ketiga yang mengimpor karena UU Migas masih memerintahkan demikian.

“Pertamina memang bisa impor langsung dari produsen tapi itu butuh waktu lama dan UU Migas mesti direvisi terlebih dahulu. Me-mahami harga dan migas itu cukup melihat di kilang itu sendiri, semua

PEMBUBARAN PETRAL HARUS BERDAMPAK LANGSUNG BAGI

MASYARAKAT

PENGAWASAN


data tentang Migas lengkap, dan yang penting tidak melalui pihak ketiga,” katanya.

Kenapa harga BBM terus naik, hal itu, kata Kurtubi, karena hampir 100 persen migas semua impor. “Bahkan kita selama-lamanya akan menjadi importir, kalau tidak merevisi UU Migas tersebut. Padahal Indonesia bisa menjadi produsen migas de-ngan sumber migas yang ada (re-sourch) memiliki kandungan migas sekitar 80 miliar barel baik di laut maupun di darat dengan 120 ceku-ngan,” jelasnya.

Menurut Kurtubi, kalau di Arab Saudi, persediaan migasnya men-capai ribuan miliar barel, sehingga biaya produksinya hanya lima dol-lar AS/barel dan Indonesia 20 dol-lar AS/barel.

“Sehingga harganya jauh lebih ma-hal. Apakah pemerintah melanggar UU? Pemerintah hanya menentu-kan harga di SPBU, karena migas 100 persen impor sesuai harga acu-an pasar dunia atau Mean of Platts Singapore (MOPS) Singapura, maka harganya terus naik,” katanya.

Karena itu, kalau mau adil, Kurtubi mengusulkan sebanyak 60 persen harga sesuai MOPS, tapi 40 persen-nya disesuaikan dengan biaya po-kok produksi dalam negeri. “Kalau seluruhnya diserahkan ke pasar, maka harga BBM itu setiap hari akan berubah. Di mana kalau harga

dunia naik maka pemerintah akan defisit, dan sebaliknya kalau turun akan beruntung,” tegasnya.

Terkait revisi UU Migas No 22 tahun 2001 tentang Migas, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi memas-tikan bahwa Komisi VII DPR akan merevisi UU Migas yang masih membolehkan Pertamina mengim-por BBM melalui pihak ketiga, trad-er atau mafia.

Menurut Mulyadi, UU tersebut ha-rus direvisi agar Pertamina bisa mengimpor langsung dari produ-sen. Meski Petral dibubarkan dan diganti dengan ISC, kalau impor BBM tetap melalui pihak ketiga, maka pembubaran Petral tidak akan berpengaruh terhadap harga BBM yang terus naik.

“Tidak benar kalau DPR membi-arkan kebijakan pemerintah yang menyerahkan harga BBM ke pasar dunia. Justru, Komisi VII DPR sudah mengingatkan agar tidak membuat kebijakan pro pasar karena melang-gar konstitusi, dan Mahkamah Kon-stitusi (MK) sudah membatalkan menyerahkan harga ke mekanisme pasar dunia, tapi pemerintah tetap saja berjalan,” tegasnya.

Bahayanya, harga premium saat ini tak disubsidi lagi oleh pemerintah, tapi ketika harga BBM dunia naik, pemerintah meminjam uang dari Pertamina. Karena itu, persoalan BBM kini makin kompleks dan rumit.

“Apalagi sistem cost recovery, meski Indonesia mendapatkan 80 persen, tapi setelah dikurangi bi-aya produksi, perawatan, dan lain-lainnya keuntungannya ternyata

PENGAWASAN

Kenapa harga BBM terus naik, hal itu, kata Kurtubi, karena hampir 100 persen migas semua impor. “Bahkan kita selama-lamanya akan menjadi importir, kalau tidak merevisi UU Migas tersebut.


kurang dari 30 persen. Untuk itulah perlunya revisi UU Migas ini,” pung-kas Mulyadi.

Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengungkapkan bahwa sebe-lumnya, Menteri ESDM Sudirman Said sendiri menolak membubar-kan Petral ketika Komisi VII DPR mengusulkan, karena akan dikem-bangkan untuk kerjasama dengan Petronas Malaysia.

“Tapi sekarang tiba-tiba dibubar-kan, ada apa? Sama halnya de ngan kontrak Migas dengan Sonangol, Ni-geria, yang semula antara pemerin-tah dengan pemerintah, kini malah bisnis to bisnis (b to b). Lalu mana penghematan Rp 72 triliun yang di-janjikan?” sebut Mulyadi bertanya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika menilai lang-kah pemerintah membubarkan Petral hanya sia-sia jika tidak berdampak langsung ke masyarakat. Dampak yang dimaksud tak lain turunnya har-ga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau ada inefisiensi di Petral kan mengakibatkan biaya pengadaan tinggi. Sekarang Petral dibubar-kan, berarti harapan rakyat kalau dibubarkan itu berarti biaya penga-daannya turun kan. Kalau biaya pengadaannya turun, BBM harga-nya turun,” ujarnya.

Menurut Kardaya, masyarakat tidak begitu saja langsung puas dengan pembubaran Petral yang disebut-sebut sarang mafia migas. Yang ter-penting bagi rakyat adalah dampak langsung yang bisa dirasakan.

“Itu jelas dirasakan (harga BBM tu-run). Tetapi kalau dengan dibubar-kan, enggak ada dampaknya ter-hadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi buat apa. Arti-nya kan ada tujuan lho,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pemerintah membubarkan Petral tidak patut diapresiasi jika hanya sebatas mem-bubarkan saja. Sebab tujuan dari pembubaran itu supaya biaya pe-ngadaan BBM murah, agar rakyat tak perlu merogoh kocek besar un-

tuk membeli BBM.

“Sekarang ya jangan dulu ditepuk t anganin dong, ka lau berkat dibubarkannya Petral maka harga BBM turun itu baru kita tepuk ta-ngan,” jelas dia.

Dia melanjutkan, efisiensi yang didapatkan dari pelimpahan we-wenang Petral kepada ISC sebesar USD 22 juta pun bukan suatu hal yang besar. Sebab, efisiensi yang diperoleh tidak dibarengi dengan harga jual BBM yang lebih murah.

Secara logika, efisiensi yang di-dapatkan dari pelimpahan we-wenang itu membuat biaya yang dikeluarkan Pertamina untuk penga daan BBM menjadi lebih mu-rah. Hal itu berarti, harga jual BBM pun seharusnya lebih murah lagi.

“Efisiensi itu artinya kan biayanya lebih murah kan, kalau biayanya lebih murah berarti jualnya lebih murah,” ungkapnya. (nt/sc) Foto: An-

dri/Parle/HR


Beras palsu ini diduga terbuat dari gabungan kentang, ubi jalar dan limbah plastik yang

direkayasa sedemikan rupa sehing-ga berbentuk menyerupai beras. Ti-dak hanya itu, produsen beras palsu ini juga menambahkan resin sintetis industri. Resin sintetis ini dikatakan sangat berbahaya jika dikonsumsi karena bisa memicu kanker.

Yang mengkhawatirkan, bi-aya produksi beras palsu yang rendah dikhawatirkan menarik pedagang grosir untuk men-jualnya secara massal agar bisa meraih keuntungan lebih be-sar. Karenanya kewaspadaan konsumen harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban be-ras palsu ini.

Belum lama ini, menyikapi ke-beradaan beras plastik, Komisi Pangan DPR mengadakan Raker pengawasan dengan mitra kerja Ke-menterian Pertanian, dengan me-

ngundang BPOM untuk me ngetahui perkembangan isu tentang bere-darnya beras plastik.

Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo

mengungkapkan ternyata hanya ada satu titik kasus yang diduga be-ras plastik. “Yang jelas dari dampak

yang ditimbulkan sampai menye-bar itu meskipun satu titik harus ditindaklanjuti, kami mengharap-kan dapat menjadi masukan bagi kita, untuk selalu waspada. Mudah-

mudahan ini hanya sekedar keisengan, bukan bentuk teror terhadap stabilitas negara,” jelas politisi dari Gerindra ini.

Menurut Edhi meskipun keli-hatan sepele tetapi tidak me-nutup kemungkinan itu dapat menjadi suatu trigger (letupan) di suatu tempat. “Tidak menu-tup kemungkinan makanan kita yang lain juga akan ter-kontaminasi, jadi kita harus waspada terkait beras plastik,” jelasnya.

Dia menambahkan, hal ini dapat menjadi kekhawatiran oleh karena itu harus segera dicari penyebab dan menye-

lidiki kasus ini. “Kalau itu ada pelakunya harus dikejar. Ini pasti ada pelakunya, kok bisa muncul ke

Isu keberadaan beras plastik buatan Cina yang beredar di pasaran memang harus

diwaspadai. Apalagi disinyalir berdasarkan keterangan media Singapura, Cina sedang

memproduksi beras palsu, dimana beras itu didistribusikan di kota Cina, Taiyuan,

Provinsi Shaanxi, yang mengerikan lagi yaitu beras tersebut diindikasikan juga

diekspor ke luar negeri.

ISU BERAS PLASTIKPERLU DIWASPADAI

PENGAWASAN


media massa, kok ada beras plastik, harus kita check,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Edhi, seluruh alat kelengkapan dewan di DPR ha-rus berhati-hati terhadap isu beras plastik. “Jadi tidak hanya Komisi IV, VI dan III, termasuk juga Komisi I yang membidan-gi Kominfo, termasuk media massa juga harus berhati-hati dalam memberitakan,” jelas-nya.

Dirinya mengharapkan semua elemen negara terutama di setor pertanian dan pangan lebih serius menyikapi persoa-lan beras plastik. “Oleh karena itu, Badan Karantina harus di-perkuat, untuk itu, Komisi IV DPR dalam waktu dekat akan menyusun UU tentang Karan-tina,” jelasnya.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta peme-rintah melakukan langkah antisipa-si terhadap masuknya beras palsu dari China, baik melalui mekanisme impor pengadaan beras tujuan khu-sus (restoran, hotel dan industri pariwisata) maupun dalam rencana impor untuk stok pemerintah. Se-lain itu, dirinya meminta masyara-kat tetap waspada dan berhati-hati dalam mengkonsumsi beras yang beredar dengan mengenali tekstur dan lebih teliti dalam membeli.

“Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap kemungkinan peredaran beras palsu, diantaranya dengan melakukan monitoring secara seri-us di sentra-sentra beras, menutup celah impor beras illegal, mengin-tensifkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang mengkonsumsin-ya,” terang Rofi

Rofi mensiyalir produsen beras palsu tersebut menambahkan resin

sintetis industri dalam komposisin-ya. Seperti diketahui bahwa resin sintetis akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia,

bahkan diantaranya bisa memicu kanker.

“Ada baiknya pemerintah mem-berikan penjelasan dan sosialisasi yang maksimal kepada masyara-kat terkait keberadaan beras palsu ini, mengingat sebagian besar ma-syarakat Indonesia konsumsi uta-manya beras. Pelaku yang menye-barluaskan bisa di jerat hukuman berdasarkan Undang-Undang Pan-gan, UU tentang Perlindungan Kon-sumen maupun peraturan lainnya, karena telah mengedarkan bahan pangan berbahaya,” paparnya.

Dia menambahkan, produksi dan beras palsu ini ternyata bukan per-masalahan baru, mengingat kelu-han mengenai produk asal China ini sudah dilaporkan di tahun 2011. Sebagaimana diketahui, China merupakan salah satu Negara yang mengimpor berasnya ke Indonesia selain Thailand dan Vietnam, ter-catat sepanjang tahun 2012 Indone-sia pernah impor beras dari Negeri Tirai Bambu, China sekitar 496,6 ton dengan nilai 1,8 juta dollar (Rp 16,2 miliar).

Ditengah melonjaknya harga beras di pasaran, keberadaan beras palsu harus di waspadai peredarannya. Selain sangat sulit dibedakan de-

ngan beras asli, harganyapun lebin murah. Oleh karenanya pemerintah harus mengi-ngatkan dan menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan be-ras ini. Hingga saat ini, belum dipastikan apakah beras palsu ini sudah beredar di Indonesia atau belum.

Seperti diketahui, di negara asalnya cukup banyak pe-rusahaan yang telah mem-produksi beras palsu ini, ke-mudian dijual secara massif di pasar China. China memang memilki sejarah dalam mem-buat makanan palsu, dian-

taranya harian The Global Times pernah melaporkan di bulan Juli 2010 ada sebuah perusahaan di Xi’an, China, telah membuat versi palsu secara expansif beras Wuch-ang yaitu de ngan memasukkan bumbu penyedap dalam beras yang asli. Selain itu, ada lagi kasus yang menghebohkan tahun 2008 terkait skandal susu formula yang dicam-pur dengan melamin dan menye-babkan kematian sedikitnya 6 bayi ketika itu.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar tidak ter-hasut, tidak resah, dan harus men-jaga kondisi agar tidak terjadi ker-awanan sosial khususnya saat kita memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. “Saya meminta ketegasan, ke-cermatan dari kepolisian bersama seluruh pihak terkait agar masalah ini sekaligus bahan pelajaran agar tidak terulang,” jelasnya

Berdasarkan penelusuran yang di-lakukannya sebagai anggota Komisi bidang pangan dan pertanian, ham-


pir dapat dipastikan harga plastik jauh lebih mahal daripada harga beras, sehingga kemungkinan fak-tor ekonomi menjadi tidak relevan. “Ada dua kemungkinan lain yang muncul karena adanya kejadian ini, yaitu intrik isu pengalihan isu, na-mun belum diketahui tujuan penga-lihan isu itu. Yang kedua, dikhawa-tirkan adanya sabotase terhadap pemerintahan,” tambahnya.

Menurutnya, dirinya juga tidak pa-ham apa yang disabotase terkait beras plastik tersebut. “Bisa saja ada upaya sistematis melakukan sabo-tase atas upaya Indonesia yang se-dang bekerja keras untuk mencapai

kedaulatan dan ketahanan pangan, atau bisa juga sabotase untuk mem-buat masalah sehingga dipandang masalah pangan tidak beres-beres padahal masalahnya tidak ada,” pa-parnya

Selain itu, lanjutnya, dirinya men-duga ada kemungkinan sabotase terhadap Bulog yang sedang gen-car-gencarnya menyerap hasil produksi beras petani. “Sabotase apapun yang harus kita telusuri dan kita pahami, dan dari sana kita berusaha untuk mengatur ulang

karena dengan tercapainya Indo-nesia terhadap kedaulatan pangan, itu menjadi pukulan untuk banyak pihak termasuk pengusaha atau negara lain yang mempunyai ke-

pentingan memasuk-kan impor beras ke In-donesia,” jelasnya

Jika hal itu benar-benar ter jadi, lan-jutnya, maka hal ini m e r u p a k a n k r i t i k sek a l ig us menjad i peringatan keras ter-hadap pemerintah jika sampai itu benar ter-jadi. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk Panitia Khusus (Pan-sus) untuk menyikapi hal itu.

“F-PK B Kom i s i I V mendorong terben-tuknya Panitia Khusus

(Pansus) agar hal ini menjadi jelas. Tidak hanya pansus yang menjawab persoalan beras plastik, tetapi kita akan mendorong pansus tata niaga komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan atas produk pangan yang dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Char-liyan menjelaskan, Polri akan me-ngirim sampel beras yang diambil dari Laboratorium Sucofindo di Cibitung ke dua perguruan tinggi

ternama yaitu Universitas Indone-sia (UI) dan Institut Pertanian Bo-gor (IPB).

“Sampel sudah dikirim ke UI se-hingga nanti sebagai pembanding. Semoga hasil laboratorium di UI dan IPB bisa lebih cepat keluar,” ujar Anton kepada wartawan.

Menurut dia, berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri serta Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dite-mukan semacam buih atau gumpa-lan dari beras yang menjadi sampel penelitian. Namun, Polri memas-tikan tak ada kandungan plastik di dalam beras itu. “Dari hasil lab-for, beras itu tidak ada kandungan plastik. Tapi, memang terkontami-nasi semacam buih atau gumpalan,” ung kapnya.

Isu beras plastik sendiri mulai mun-cul sejak laporan salah satu warga Bekasi, Jawa Barat, Dewi Septiani. Saat itu Dewi mengaku sakit pe-rut setelah mengonsumsi beras yang diduga mengandung plastik. Meskipun keempat laboratorium yang ditugaskan pemerintah be-lum mengumumkan hasil ujinya, laboratorium milik PT Sucofindo di Cibitung sudah memastikan sam-pel beras yang dijual di Pasar Muti-ara Gading itu mengandung bahan baku pipa paralon yaitu polivinil. (as/

si) Foto: Rizka, Denus/Parle/HR

PENGAWASAN


Persoalan kesenjangan antar wilayah masih menjadi tan-tangan Indonesia hingga saat

ini. Kesenjangan pembangunan an-tara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan salah satu tantangan utama dari pembangunan wilayah nasional. Dalam kurun waktu se-lama tiga puluh tahun, yaitu dari 1983-2013, kesenjangan kedua ka-wasan ini tercermin salah satunya dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) KBI yang sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terha-dap PDB.

Hal ini juga diakibatkan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan antar wilayah tersebut. Penempatan tenaga kerja masih dominan di Pulau Jawa. Pada tahun 2000, lebih dari 70,50 persen total tenaga kerja nasional ditempatkan di Pulau Jawa dan mengalami pe-ningkatan hingga 74,68 persen di

tahun 2013. Sementara penempatan tenaga kerja di Maluku dan Papua hanya sebesar 3,62 persen di tahun 2000 bahkan menurun di tahun 2013 menjadi 1,6 persen.

Kesenjangan antara KTI dengan KBI disebabkan oleh banyak faktor. Fak-tor yang menyebabkan diantaranya adalah terbatasnya infrastruktur dasar yang kemudian menghambat arus investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat bu-ruknya aksesibilitas terhadap laya-nan pendidikan dan kesehatan, bu-ruknya konektivitas wilayah yang memicu melambungnya biaya logis-tik, dan kurangnya pelayanan dasar untuk pemenuhan hak-hak dasar yang berimbas terhadap rendahnya kualitas hidup.

Kebijakan dan politik anggaran Pemerintah Pusat pun dinilai be-lum sepenuhnya berpihak kepada KTI. Ditambah institusi lokal ma-sih berkapasitas rendah dan tidak akuntabel. Selain itu, faktor kultur-

DISPARITAS PEMBANGUNAN KAWASAN BARAT DAN TIMUR INDONESIA

ANGGARAN

Distribusi PDRB, Penempatan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan di Tiap Wilayah Tahun 2000-‐2013 (%)

Wilayah Distribusi PDRB (%)

Penempatan/Pemenuhan Tenaga

Kerja (%)

Tingkat Kemiskinan

(%)

2000 2013 2000 2013 2007 2013

Sumatera 21,32 23,81 9,73 5,45 15,72 11,03

Jawa 59,28 57,99 70,50 74,68 14,44 10,24

Bali-‐NT 3,29 2,52 9,02 9,84 19,71 13,99

Kalimantan 10,04 8,67 4,88 2,07 10,09 6,53

Sulawesi 4,54 4,82 4,27 4,34 19,28 12,85

Maluku-‐Papua 2,10 2,18 3,62 1,60 30,80 21,4

Sumber : BPS,diolah


al seperti sikap hidup, budaya, dan lingkungan juga seringkali dianggap sebagai elemen dasar yang berkon-tribusi terhadap keterbelakangan KTI. Kesenjangan ini juga berdam-pak pada peningkatan pertumbu-han kemiskinan yang dipengaruhi kebijakan pembangunan yang be-lum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga me-nyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Disparitas inilah yang menyebab-kan KTI memiliki tingkat kemiskin-an lebih tinggi dibandingkkan KBI. Setidaknya terdapat 16 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 11,25 persen. Sebagian besar merupakan provinsi di KTI. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskin-an Jakarta sebesar 3,92 persen, sementara di Papua sebesar 30,05 persen.

Walaupun tingkat kemiskinan me-nurun secara bertahap dari peri-ode 2006-2013, namun sejak tahun 2010, penurunan kemiskin an me-ngalami perlambatan. Pada periode 2010-2013 penurunan kemiskinan hanya sebesar 1,96 per sen. Atau se-cara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun, diban-dingkan dengan periode 2006-2009 sebesar 3,6 persen.

Berdasarkan pengukuran ketim-pangan distribusi pendapatan, koefisien gini Indonesia terus me-ngalami peningkatan pada periode 2005-2013. Dalam kurun waktu

2005-2007 memperlihatkan bah-wa rata-rata pertumbuhan eko-nomi sebesar 5,85 persen dengan koefisien gini sebesar 0,35. Namun, di tahun 2011-2013 dengan pertum-buhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu 6,1 persen, kesenjangan eko-nominya pun juga semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai rasio gini sebesar 0,41. Hal ini menunjuk-kan adanya ketidakmerataan pem-bangunan ekonomi, dimana ma-syarakat berpendapatan tinggilah yang lebih banyak menikmati hasil pembangunan selama ini.

Pada tahun 2010, 20 persen jum-lah penduduk terkaya menikmati “kue” pembangunan sebesar 41,24 per sen, dan terus mengalami pe-ningkatan hingga 48,5 persen pada tahun 2013. Meningkatnya ketimpa-ngan distribusi pendapatan dite-ngah pertumbuhan ekonomi In-donesia yang tinggi menunjukkan laju kecepatan pertumbuhan kelas menengah ke atas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laju pening-katan pendapatan kelas menengah ke bawah.

Dalam mengatasi disparitas KTI dengan KBI, pemerintah membuat arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2015-2019 yang diperlukan untuk mendorong transformasi dan ak-selerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Malu-ku, Nusa Tenggara, dan Papua na-mun tetap menjaga pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera.

Arah kebijakan itu dengan men-dorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan eko-nomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau di Luar Jawa, terutama di wilayah koridor eko-nomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Kedepannya, secara khusus juga akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis mari-tim (kelautan) dengan memanfaat-

kan sumber daya kelautan dan jasa maritim.

Berikutnya, upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat daerah pertumbuhan itu ha-rus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingku-ngan Hidup Strategis (KLHS) seba-gai pedoman untuk menjaga kese-imbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingku-ngan sekitarnya. Selain itu, diper-lukan juga peningkatan kemam-puan sumber daya manusia dan

ANGGARAN


ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Semen-tara, dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan juga harus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi

Keterkaitan antara pusat pertum-buhan wilayah dan daerah seki-tarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terinte-grasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruk-tur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasi-onal, baik secara domestik maupun secara internasional (locally inte-grated, internationally connected).

Namun, pada saat yang bersamaan juga diperlukan percepatan pe-ningkatan pembangunan kawasan perkotaan, khususnya di luar Jawa. Hal ini dimaksudkan untuk mewu-judkan kota layak huni yang aman dan nyaman, hijau yang berketa-hanan iklim dan bencana, cerdas, dan mempunyai daya saing kota.

Arah kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk mem-perkecil tingkat ketimpangan KTI dan KBI. Koordinasi antar pihak yang terlibat sebagai agen pemba-ngunan juga sangat diperlukan, agar

pembangunan yang dilaksanakan antar satu pihak dengan pihak lain dapat saling melengkapi dan ber-kesinambungan. Selain itu, Peme-rintah Daerah perlu menentukan bentuk dan prioritas pemba ngunan yang tepat serta mampu memiliki efek menurunkan disparitas.

Bentuk dan prioritas pembangun-an daerah harus didasari oleh karakteristik budaya dan geografis serta potensi sebuah kawasan ser-ta harus memiliki kesinambu ngan dan harmoniasasi dengan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu meningkat-kan keterlibatan masyarakat seba-

gai bagian dari agen pembangunan bukan lagi hanya menjadi obyek pembangunan.

Untuk menyamakan kondisi KTI dengan KBI, memang membutuh-kan waktu yang tidak sebentar. Namun target jangka menengah minimal pemerintah mampu me-minimalisir ketimpangan diantara kedua kawasan ini. Jika disparitas wilayah dapat ditekan maka tingkat pemerataan pendapatan dapat me-ningkat.

Sejalan dengan pemerataan pen-dapatan yang meningkat, otomatis tingkat kesejahteraan secara agre-gat atau nasional dengan sendiri-nya akan mengalami peningkatan. Diharapkan pada akhirnya akan bermuara pada tingkat pendapat-an nasional (PDB) akan mengalami perbaikan.

Penulis: Rastri Paramita dan Dwi Resti Pratiwi (Analis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI)

Penyunting: sf (Parlementaria)


Bahkan kondisi perbukuan di Indonesia dianggap sudah sangat memprihatinkan. Pa-

salnya, penerbitan buku selama ini seolah tidak mendapatkan kontrol dari pemerintah dan masyarakat.

Alhasil buku-buku yang beredar banyak melanggar etika, moral, lebih komersial, dan tidak bertang-gung jawab, sehingga tidak layak dibaca oleh anak-anak seperti por-nografi, ISIS (Islam radikal), dan kriminalitas.

Selain itu harga buku cukup mahal khususnya untuk pendidikan. Un-tuk itu, DPR beranggapan perlu ada peraturan yang mengatur distribusi serta isi konten buku.

Dalam diskusi Forum Legislasi ber-tajuk RUU Sistem Perbukuan Nasi-onal yang diselenggarakan di Ge-dung DPR, Jakarta baru-baru ini, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Popong Otje Djundjunan mengatakan sudah sekian lama pihaknya mengajukan RUU Perbukuan, agar distribusi buku di Indonesia menjadi teratur.

“Jangan sampai, sebagai negara yang tidak terlalu miskin, Indone-sia kalah dengan negara miskin se-perti India yang sangat menghargai buku. India negara miskin tapi ka-lau masalah perbukuan dua jempol,” ujarnya.

Saat dirinya melakukan studi ban-

ding ke negara India mengenai sistem perbukuan, menurut dia, meskipun India itu negara miskin, pemerintah India sangat menghar-gai buku buku teks untuk pelajaran. Di India buku banyak dijual murah seharga Rp 5.000 rupiah yang pa-ling mahal itu Rp 20.000 yang disini itu harga nya mahal.

Di samping itu, ia juga mengaku, sangat terkesan dengan balai pustaka India yang terpampang dengan megah. “Wah bagus banget. Kalah jauh dengan Indonesia, pu-lang disana kita merasa menyesal katanya negara miskin tapi sekolah serta kesehatan benar-benar gra-tis,” paparnya.

LEGISLASI

Buku merupakan jendela dunia, semua informasi yang kita inginkan dijelaskan dalam buku, Sayangnya, distribusi buku serta konten buku saat ini sudah banyak yang tidak beraturan

menjadi tidak layak dibaca oleh masyarakat, khususnya untuk para pelajar.

RUU Sistem Perbukuan Nasional Mendesak Diundangkan


Untuk itu, ia menilai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan Nasional yang kini digodok di DPR mendesak un-tuk dijadikan Undang-undang (UU) agar ada aturan soal peredaran buku, penerbit dan penulis selain adanya perlindungan hukum.

“Memang aneh kita di Indonesia ini, lama merdeka tapi soal UU Perbu-kuan tidak ada. Sehingga hasilnya, lihat saja buku pelajaran harga ma-hal, isinya tidak terawasi. Bahkan ada isi porno dan ISIS,” ujarnya.

Menurut Popong, selama tidak ada payung hukum yang mengatur soal penerbit, penulis, peredaran buku, maka selama itu juga muncul keti-dakteraturan soal perbukuan.

Terkait soal sanksi bagi pelang-garan yang dilakukan oleh penu-lis, penerbit, dan penjual buku, hal itu kata Popong, juga sudah diatur dalam RUU ini. Meski begitu, ia mengakui masih banyak kekura-ngan-kekurangan.

“Sebagai inisiatif DPR, Panja Per-bukuan Komisi X DPR mempersi-lakan masyarakat menyampaikan aspirasinya soal perbukuan ini sampai diundangkan. Kalau ada as-pirasi yang harus disampaikan, si-lakan disampaikan selama 24 jam,” pungkasnya.

Meski dinilai telat, pihaknya op-timistis Undang-Undang itu akan memberikan manfaat yang besar untuk negara. Pasalnya, dari UU itu negara diwajibkan membuat Badan Perbukuan Nasional yang bertang-gung jawab penuh kepada Presiden atas distibusi seluruh buku-buku yang dijual.

“Jujur kita akui seharusnya UU Sistem Perbukuan itu ada sejak da-hulu sejak zaman kemerdekaan,” ujarnya.

Popong berharap produk legislasi itu, yang saat ini telah masuk pada tahap pembahasan tingkat pertama di DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, dapat diundangkan dalam waktu

dekat.

Ia mengatakan, pembahasan RUU ini sendiri tidak boleh lebih dari dua tahun. “RUU ini terdiri dari 19 bab dan 94 pasal, dan saat ini sedang dibahas di Panja Perbukuan Komisi X DPR. UU ini memang dipaksakan. UU ini perlu supaya tidak terjadi lagi pelanggaran secara etika dan moral jadi mudahan-mudahan hal yang disebutkan itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Editor Senior PT Gramedia, Irma Permanasari menilai RUU Perbukuan yang saat ini masuk dalam Prolegnas DPR hanya berpihak pada buku-buku proyek pemerintah.

Menurutnya, RUU Perbukuan justru tak memberi tempat bagi penulis buku. “RUU Perbukuan ini belum memfasilitasi penulis buku. Ori-entasinya lebih kepada buku-buku proyek yang dibuat pemerintah,” katanya.

Irma mengatakan, jika RUU Perbu-


kuan itu lolos dan disahkan men-jadi undang-undang, maka kondisi riil perbukuan dan penulis buku di tanah air tak akan mengalami perbaik an. Sebab, selama ini penu-lis buku dalam kondisi sulit.

Ia mencontohkan pajak yang di-tagih dua kali kepada penulis setiap naskahnya akan diterbitkan. Per-tama saat naskah disetujui untuk diterbitkan, yang kedua ketika su-dah jadi buku.

Selain itu, lanjutnya, RUU Perbu-kuan sama sekali tidak ada memuat regulasi yang mendorong muncul-nya kedai-kedai buku di kawasan pemukiman. Sehingga buku tidak lagi menjadi barang mewah yang terpajang di toko-toko mewah.

“Mestinya negara harus mendorong agar buku mendapat tempat yang sama dengan produk-produk kon-sumeris yang berorientasi ke perut. Toko buku hendaknya juga harus ada di samping rumah kita sehingga buku tidak lagi menjadi barang me-wah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pener-bit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta, Afrizal Sinaro mengatakan Indone-sia membutuhkan undang-undang yang mengatur masalah perbukuan.

Ini mendesak, lantaran maraknya peredaran buku dengan konten yang bertentangan dengan norma agama, moral, dan etika. “Lembaga sensor buku terlalu sederhana, yang kita perlukan sekarang undang-un-dang perbukuan”, katanya.

Menurut Afrizal, dengan adanya Undang-undang Perbukuan semua hak dan kewajiban akan tercantum dan termuat dalam undang-undang tersebut. Misalnya, apa hak pener-bit, hak penulis, dan hak pembaca. Kemudian, apa kewenangan peme-rintah. “Kalau tidak ada undang-undang apa dasar hukumnya kita bertindak?” ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah bersa-ma DPR membahas undang-undang perbukuan yang dimaksud IKAPI. Pasalnya, tanpa adanya undang-undang perbukuan selalu ada ke-mungkinan beredar buku yang bisa meresahkan masyarakat.

“IKAPI juga akan susah mengontrol jika adanya pelanggaran dalam isi konten buku yang dipublikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Di samping itu menurut dia, ke-hadiran UU Perbukuan juga sudah sangat lama ditunggu-tunggu oleh para stakeholder dunia perbukuan.

Afrizal menambahkan, setidaknya ada empat harapan terkait penting-nya UU Perbukuan. Pertama, de-ngan adanya UU Perbukuan, akan jelas hak dan kewajiban pemerin-tah, industri (penerbit), pembaca (masyarakat) maupun stakeholder lainnya.

Kedua, dengan adanya UU Perbu-kuan, diharapkan lahir Badan Per-bukuan Nasional yang indepen-den. Ketiga, setelah adanya Badan Perbukuan Nasional, diharapkan ada pembinaan dan pengemba-ngan yang terus-menerus terha-dap dunia perbukuan. “Selama ini boleh dikatakan para penerbit jalan sendiri tanpa ada pembinaan dari pemerintah,” katanya.

Keempat, setelah ada UU Perbuku-an, diharapkan pemerintah melaku-kan penelitian mengenai minat baca masyarakat Indonesia. Hal itu pen-ting agar data yang disodorkan ke-pada masyarakat adalah data yang valid.

“Selama ini yang meneliti minat baca masyarakat Indonesia justru pihak luar. Minat baca masyara-kat Indonesia rendah, tapi itu kata orang luar, bukan hasil penelitian pemerintah Indonesia,” ujarnya. (nt/

sc) Foto: Naefuroji/Parle/HR

LEGISLASI


FOTO BERITA

Tembange Opo Pak

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam berdialog dengan Handoyo pemain gamelan, salah satu alat musik tradisional yang menjadi bagian dari daya tarik wisata budaya di Keraton Yogyakarta Hadiningrat.

Foto: Ibnur Khalid


FOTO BERITA


Sidak

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo serta anggota Komisi IV DPR Robert Joppy Kardinal sidak Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Modern BSD City Serpong

Foto: Iwan Armanias


FOTO BERITA

Lingkaran Keberuntungan

Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dipimpin Agung Budi Santoso meninjau peralatan CT Scan di RS Woodward, Palu, Sulteng.

Foto: Ibnur Khalid

Bukan Tari Payung

Siang bolong, ketika matahari panas menyengat di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota, Tim Kunker Komisi IV dipimpin Herman Khaeron meninjau pengembangan pakan unggul Leguminosa Styloshanthes atau rumput legum.

Foto: Ibnur Khalid


Siaga Bencana

Kunjungan Kerja Spesifik Komis VIII DPR RI ke Kampung Siaga Bencana Umbulharjo, Yogyakarta

Foto: Iwan Armanias


FOTO BERITA


Lesehan di Warung Rakyat

Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam berbaur bersama masyarakat mencicipi kuliner khas Yogya di alun-alun Kraton Yogyakarta.

Foto: Ibnur Khalid


KIAT SEHAT

Selain merakyat, ternyata tempe juga berkhasiat. Mau mencoba?

Tempe kedelai (soybean cake) merupakan jenis makan-an hasil proses fermentasi biji kedelai yang sangat popular dan disukai banyak penduduk Indonesia kare-na bercita-rasa khas, gurih, relatif murah, dan mudah didapatkan.

Dalam proses pembuatan tempe kedelai terdapat jamur dan bakteri. Jamur yang dominan adalah Rhizopus oli-gosporus L41. Jamur ini tumbuh baik pada pH (keasa-man) 3,4-6. Semakin lama waktu fermentasi (24-108 jam), semakin tinggi pH tempe (hingga pH 8,4). Oto-matis jumlah jamur semakin turun karena pH 8,4 ti-dak mendukung pertumbuhan jamur. Adapun jumlah bakteri pada fermentasi (24-60 jam) mula-mula naik, namun akhirnya turun pada fermentasi 108 jam. Sela-ma fermentasi berlangsung, jumlah jamur dan bakteri berubah. Ini yang menjelaskan mengapa tempe aman dikonsumsi meskipun dalam proses pembuatannya terdapat jamur dan bakteri.

Menariknya, selama fermentasi, kapang Rhizopus tempe memproduksi senyawa antibiotika yang mampu

menghambat infeksi. Selain itu, kapang Rhizopus juga menghasilkan enzim lipase, protease, dan amilase yang berperan mencerna lemak, protein, dan karbohidrat.

Kandungan

Setiap 100 gram tempe kedelai mengandung ener-gi (149-201 kalori), karbohidrat (12,7-13,5 gr), protein (18,3-20,8 gr), lemak (4-8,8 gr), serat (1,4 gr), kalsium (129-347 mg), fosfor (326 mg), besi (4-10 mg), karotin (34 Mkg), vitamin A (50 mg), vitamin B1 (0,19 mg), vi-tamin B12 (0,74-4,6 mg), air (55,3-64 gr), abu (1,6 gr), berbagai asam amino esensial, seperti: isoleusin (606 mg), leusin (1186 mg), lisin (896 mg), metionin (173 mg), sistein (153 mg), fenilalanin (889 mg), tiroksin (533 mg), histidin, treonin, triptofan, valin. Selain itu, tempe juga mengandung niasin, seng, fitosterol, saponin, asam fitat, inhibitor protease, senyawa fitoestrogen, isofla-von, daidzein, glisitein, genistein, antioksidan faktor II (6,7,4-trihidroksi isoflavon).

Manfaat

Konsumsi isoflavon kedelai 160 mg/hari selama 3 bulan mencegah penuaan dini. Selain itu tempe juga mampu

Oleh: dr.Dito Anurogo1


menghambat pertumbuhan sel kanker. Genistein dan daidzein menghambat timbulnya radikal bebas yang merusak DNA sehingga dalam jangka panjang mengu-rangi risiko kanker, termasuk kanker payudara. Genis-tein juga mampu menghambat angiogenesis yang ber-peran penting dalam proses perkembangan sel kanker, sehingga ukuran jaringan kanker tidak berkembang. Daidzein mengaktifkan sistem imun dengan mening-katkan aktivitas sel T dan makrofag, sehingga volu-me jaringan kanker menurun. Selanjutnya limfokin mengerahkan makrofag yang berefek sitotoksik, mencegah perkembangbiakan sel kanker, se-hingga pertumbuhan sel kanker terham-bat.

Menurut Susilawati (2007), pem-berian 0,2 gram tepung tempe berpengaruh pada jar ingan kanker payudara. Terbukti kon-sumsi kedelai mampu menu-runkan risiko kanker payudara (Lancet,1997).

Riset membuktikan tempe efektif mencegah diare. Menurut Karyadi (1985), formula tempe berkhasiat untuk terapi nutrisi penderita diare menahun. Sudigbia (1990) membuktikan suplemen tempe berpengaruh baik terhadap kecepatan tumbuh anak usia 6-36 bulan dengan diare. Yulianto (1995) membuktikan penggunaan makanan formula tempe dalam tatalaksana diet bayi-balita dengan diare kronis efektif menghentikan diare dan berefek positif terhadap mukosa usus. Hartiningrum SY (2010) membuktikan formula tempe dapat dipakai sebagai pengganti formula Preda (bubur berbahan dasar daging ayam kampung dan tepung beras) pada anak dengan diare akut.

Tempe juga melindungi jantung dari penyakit jantung koroner, mencegah keropos tulang, menurunkan koles-terol, dsb.

Tempe dapat dikonsumsi dalam bentuk tempe bacem/goreng, dimasak untuk campuran sayur, diolah menjadi keripik/kerupuk tempe, nugget tempe, tepung makan-an, suplemen balita, selai, kecap, jus, dan susu tempe. Susu tempe merupakan minuman fungsional karena mengandung zat bioaktif yang tinggi. Pada susu tempe, faktor kestabilan emulsi bernilai tambah karena efek kekentalannya menyamai susu nabati lainnya.

Terapi

Tempe dapat digunakan sebagai “terapi”. Hembing Wi-jayakusuma (2007) telah meresepkan tempe sebagai pelengkap-tambahan terapi medis, yang dikonsumsi teratur 2x sehari. Untuk kanker: sediakan 100 gr tem-pe. Rendamlah 40 gr jamur hioko (shiitake) dan 30 gr jamur kuping hitam sampai lembut. Tambahkan irisan 2 siung bawang putih. Berilah kecap (asin/manis) dan garam secukupnya. Masaklah sesuai selera.

Untuk kencing manis: 120 gr tempe, 60 gr pare, 100 gr labu kuning, 100 gr buncis, bumbu

lain sesuai selera, ditumis. Cara lain: 100 gr tempe, 80 gr buncis, 60 gr li-

dah buaya (kulit dikupas), ditumis.

Jus tempe baik untuk keropos tulang. Caranya: 200 gr tempe diblender dengan air, berilah garam dan merica secukupnya, rebus hingga mendidih, diamkan sesaat, diminum 2x sehari. Cara

lain: 150 gr tempe, 5 butir meri-ca, sebutir biji pala, 1 ibu jari kayu

manis, 10 gr jahe merah, 250 cc susu kedelai, beri gula merah secukupnya,

rebus hingga mendidih, disaring.

Agar awet muda dan meremajakan kulit; 80 gr tempe, 60 gr taoge kacang kedelai, 50 gr tahu, 40 gr ampas tahu, 10 cc cuka beras hitam dimasak sesuai selera. Cara lain: 100 gr tempe, 100 gr kembang tahu (diren-dam hingga lembut), 10 butir angco (biji dibuang), 1 bu-tir telur ayam, beri bumbu lainnya, diolah sesuai selera.

Untuk stroke: 100 gr tempe, 3 siung bawang putih, ½ siung bawang bombai, 200 gr jantung pisang, ditumis. Untuk maag: 100 gr tempe, 100 gr lidah buaya (kulit dikupas), dimasak sesuai selera. Untuk rematik: 150 gr tempe, 30 gr takokak, 30 gr daun bawang merah, 5 si-ung bawang putih, bubuk merica secukupnya, kecap (manis/asin) secukupnya, ditumis. Untuk kegemukan: 100 gr tempe, 50 gr kembang tahu, 100 gr labu siam, diolah sesuai selera. Untuk anemia, 50 gr tempe diha-luskan, 20 gr temu lawak, 20 gr kunyit, direbus de ngan 600 cc air hingga sisa 300 cc, disaring, dikonsumsi teratur 2x sehari. Untuk hipertensi, 80 gr tempe, 70 gr tahu, 50 gr daun seledri, 100 gr rumput laut che chai (direndam hingga lembut), dimasak sesuai selera.

(dr. Dito Anurogo, dokter digital, pemerhati herbal, konsultan ke-sehatan di detik.com, penyuka tempe, email: [email protected])


Ermalena Senyumnya mudah mengembang. Sesekali tegas, namun tetap menjaga wibawa. Tutur katanya sederhana, pun mudah bergaul dengan siapa saja. Inilah seorang Ermalena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Ditemui Parlementaria di ruang kerjanya, perempuan yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat ini, menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil, hingga menjadi politisi seperti sekarang.


Lena, biasa ia dipanggil, sudah akrab dengan Komisi IX DPR, setidaknya dari belasan tahun

yang lalu. Mulanya, ia menjadi tena-ga ahli di Komisi IX DPR pada tahun 2000 hingga 2005. Sebelumnya, ia pun sudah menjabat sebagai Ang-gota DPR, walaupun tak lama, yakni pada tahun 1997-1999.

Walaupun lahir di Bukittinggi, Lena lebih akrab dengan Provinsi Kepu-lauan Riau (Kepri). Memasuki usia 3 tahun, keluarga besar Lena pindah ke Kepri. Masa kecilnya cukup ak-rab dengan perpindahan. Meng-ingat ayah Lena merupakan pega-wai Bea dan Cukai, sehingga dari kecil ia sudah cukup sering men-jalani pindah rumah, termasuk pin-dah sekolah. Namun, tak ada rasa sedih di hatinya meski harus sering pindah, yang harus memaksa diri-nya kembali mencari teman baru, dan ‘dunia’ sekolah yang berbeda.

Daerah seperti Tanjung Pinang, Karimun, Tanjung Batu Kundur, hingga Kota Batam pun sudah ia singgahi dari masa kecilnya hingga menginjak kelas 2 Sekolah Mene-ngah Atas. Hingga tak heran, ia cu-kup fasih berbahasa Melayu. Walau-pun sering berpindah, kehidupan masa kecilnya pun tak berbeda jauh dengan anak sebayanya.

Pendidikan masa kecilnya dijalani dengan serius. Walaupun tidak ada prestasi yang menonjol, bahkan sampai salah jurusan di masa per-guruan tinggi, ia mengaku tetap ‘enjoy’ menjalaninya. Masa kuliah ia jalani di Fakultas Farmasi Uni-versitas Pancasila. Ia terbilang lulus de ngan waktu yang relatif cepat. Bukan karena ia pintar di bidang ini, namun karena salah jurusan, sehingga ia ‘memaksa’ untuk segera lulus. Tahun 1983 ia pun telah di-wisuda.

Masa kuliah, Lena bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Universitas Pancasila. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Ke-tua BEM Universitas Pancasila. Ia menjalani dengan serius kegiatan ekstranya ini, hingga membawa dirinya untuk bergabung di Perge-

rakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan menempati pimpinan tingkat nasional.

Lena berpikir, kegiatan berorgani-sasi merupakan kegiatan yang me-nyenangkan. Ia mendapatkan ba-nyak hal tentang organisasi dari BEM ataupun organisasi lain yang tidak diajarkan ketika belajar di

kelas. Menurutnya, berorganisa-si merupakan proses pendidikan tersendiri dalam kehidupan, dan proses yang mengajarkan banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah formal.

Kehidupan kampusnya pun tak lepas dari aksi demonstrasi. Tak jarang, ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa melakukan aksi di de-pan Gedung DPR RI. Ia menyampai-kan berbagai aspirasi terkait per-masalahan negeri ini. Tak jarang, ia dan rekan diterima secara resmi oleh Anggota Dewan. Untuk itu, ke-tika ia menjabat sebagai Anggota Dewan, ia lebih senang menerima secara resmi perwakilan maha-siswa atau pihak yang melakukan aksi demo, untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam waktu hampir bersamaan, Lena juga tergabung dalam orga-

nisasi Nahdatul Ulama (NU). Di or-ganisasi pertamanya ini, membawa dirinya menempati Ketua Fatayat NU dari tahun 1979 hingga 2000. Sebelumnya, ia juga pernah menja-bat sebagai Sekretaris Fatayat NU, dan Sekretaris Muslimat NU. Akti-fitas di NU pun ditekuninya hingga saat ini, walaupun sudah tak menja-bat di kursi kepemimpinan.

Kehidupan kampusnya pun tak lepas dari aksi demonstrasi. Tak jarang, ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPR RI. Ia menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan negeri ini.


Dari berbagai kegiatan di organisa-si inilah, pada awal dekade 90-an, Lena mulai mengenal dunia politik. Walaupun dari keluarga besarnya tidak ada yang memberikan penga-ruh untuk terjun ke politik, ia tetap percaya diri untuk menyelaminya. Bahkan bisa dikatakan, ia menjadi satu-satunya anggota keluarga yang terjun ke dunia politik. Ia menemu-kan kesenangan tersendiri ketika berinteraksi dengan rekan-rekan di organisasi. Tentu, pengalaman juga ia dapatkan.

Pertengahan dekade 80-an, Lena juga merambah dunia kerja. Pada tahun 1985, ia menjabat manager pada Save The Children Fund, hing-ga tahun 1990. Kemudian, ia melan-jutkan di Hellen Keller Interna-tional, hingga tahun 1997. Aktifitas organisasi maupun pekerjaan pun ia jalani beriringan, tanpa harus ada yang terganggu.

Perempuan Hebat

Memasuki tahun 1994, Lena se-makin mantap untuk serius terjun ke dunia politik dengan melibat-kan dirinya di kepengurusan Par-tai Persatuan Pembangunan (PPP). Dari awal bergabung dengan partai politik, ia istiqamah untuk tetap bergabung dengan partai berlam-bang Ka’bah itu. Selama bergabung de ngan PPP, Lena mendapatkan ba-nyak teman dan sahabat, bahkan keluarga. Sehingga apapun kondisi-nya, ia tetap akan bertahan dan berjuang bersama PPP.

Bergabungnya Lena dengan PPP dan berbagai perjuangannya, mem-bawa Lena terpilih menjadi Anggota DPR RI pada tahun 1997. Walaupun hanya 2 tahun menduduki kursi Anggota Dewan, namun memberi-kan pengalaman yang sangat ber-harga bagi dirinya. Sehingga pada tahun 2000 hingga tahun 2005 ia

tetap berjuang di Parlemen, melalui Indonesian Forum of Parliamenta-rians on Population and Develop-ment (IFPPD).

Di IFPPD, Lena menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Selama itu, ia mengasah kemampuannya untuk merancang Undang-undang, ang-garan, dan sebagainya. Dalam wak-tu yang bersamaan, ia juga men-jalani aktifitas sebagai Tenaga Ahli Komisi IX DPR (2000-2005), Kon-sultan Unicef (2004), dan Konsultan Marketing PT Rhonto (2003).

Prestasinya di bidang politik pun tak bisa dipandang sebelah mata. Lena mendapat amanat untuk men-duduki jabatan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya, tahun lalu. Ia adalah kader perempuan pertama yang bisa menduduki ja-batan tersebut. Walaupun menjadi satu-satunya kader perempuan di


kursi kepemimpinan, ia berjanji akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Dalam kurun waktu 2005 sampai tahun 2014, Lena pun menjalani berbagai jabatan. Tahun 2005, Lena pernah menjadi Staf Khusus Ke-menterian Koperasi dan Usaha Ke-cil Menengah. Di tahun 2009 hingga Mei 2014, ia menjalani sebagai staf khusus Kementerian Agama.

Hingga pada tahun 2014, ia me-mutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPR RI dari Dae-rah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Ada sedikit keunikan, domisili Lena selama di Jawa Barat, tapi ia malah terpilih di Dapil NTB. Ia memilih duduk di Komisi IX DPR karena kon-sentrasinya di bidang kesehatan, tenaga kerja dan perempuan. Ia pun terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Lena melihat potensi perempuan sangatlah hebat. Perempuan harus memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara.

Lena menegaskan, walaupun nanti-nya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan harus tetap pintar. Karena perempuanlah yang akan berperan dalam mendi-dik anak. Namun ironisnya, masih banyak yang memandang sebelah mata potensi yang ada pada perem-puan.

Suka Nyetir Sendiri

Sibuk di kegiatan Anggota Dewan, tentu tak membuat Lena lupa akan adanya keluarga. Sang suami, Da-eng Harris dan ketiga anaknya, selalu menanti kehadiran Lena di rumah. Walaupun sangat sibuk, tak ada protes keras dari keluarganya. Bahkan dukungan keluarga pun sangat mengalir dengan deras.

Sang anak, Annisa Ananda Pu-tri, Muhammad Firdaus, dan Yu-suf Maulana Putra, pun tak luput mendapat perhatian dari Lena. Lena pun aktif berkomunikasi sa-ngat inten dengan ketiga anaknya. Menurutnya, komunikasi bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Interaksi dengan anak pun dijaga dengan sangat harmonis. Ia pun sangat terbuka mengenai akti-fitas politiknya kepada keluarga.

Menambah harmonis keluarga, Lena dan keluarga pun mengagen-dakan untuk liburan bersama. Lena mengajarkan sang anak menabung untuk kebutuhan liburan, dan tentu saja untuk lainnya. Jalan-jalan men-jadi hobi Lena yang sudah dijalani-nya sudah cukup lama. Ia menyu-kai kunjungan ke daerah pelosok, untuk mengenal alamnya, maupun kultur budayanya. Hal itu pula yang ia ajarkan kepada anak-anaknya.

Walaupun sudah menjadi Anggota Dewan, Lena tak sungkan untuk menyetir mobil sendiri. Menu-rutnya, dengan begitu, kegiatan lebih f leksibel. Walaupun kadang mendapat cibiran, ia tetap memilih mobil yang berukuran kecil untuk menemani di jalanan ibukota.

Lena mengaku, tidak terlalu me-ngarahkan sang anak untuk ikut terjun di dunia politik. Ia membe-baskan pilihan kepada sang anak. Namun Lena mengingatkan, jika ingin terjun ke politik, harus benar-benar siap, jangan setengah-sete-ngah. Apalagi, politik juga memiliki aturan yang belum semua orang dapat menjalaninya. (sf) Foto: Rizka,

Naefuroji, Andri/Parle/HR

Ermalena saat menghibur salah satu pasien anak di RS Harapan Kita

Lena melihat potensi perempuan sangatlah hebat. Perempuan harus memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Lena menegaskan, walaupun nantinya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan harus tetap pintar. Karena perempuanlah yang akan berperan dalam mendidik anak.


KOMISI VI SEGERA BENTUK PANJA BATAM

Komisi VI DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) percepatan pem-bangunan Batam. Dengan

pembentukan panja ini diharapkan dapat segera menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam. Demikian disampaikan Ketua Komisi VI Ach-mad Hafisz Tohir, di sela-sela kun-jungan kerja Komisi VI DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau, di peng-hujung bulan April lalu.

“Terkait dengan rencana pemba-ngunan pelabuhan transhipment peti kemas Tanjung Sauh, Komisi VI DPR RI setelah kunjungan kerja ini, rencananya akan segera mem-bentuk Panja Khusus Batam. Panja ini untuk mendukung pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,” jelas Poli-tisi F-PAN ini.

Politisi asal Dapil Sumatera Selatan I ini menyatakan, pihaknya akan membahas mengenai pembentuk-an Panja Batam ini dengan Komi-

si-komisi lain di DPR. Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis (F-PDI Perjuangan), me-nyatakan bahwa DPR perlu turun tangan untuk mengatasi masalah pembangun an Batam. Permasalah-an tersebut tidak hanya terbatas masalah pembebasan lahan, namun juga hal lain yang bersifat lintas sektoral.

“Saya kira permasalahan pemba-ngunan pelabuhan Tanjung Sauh dan juga Batam secara keseluruhan harus memperoleh perhatian seri-

KUNJUNGAN KERJA


us. Permasalahan tersebut harus dipecahkan secara lintas sektoral. Saya kira kita dapat membentuk panja khusus Batam untuk mem-percepat penyelesaian masalah ini,” tegas Politisi asal Dapil Sumut I ini.

Seluruh Anggota Tim Kunker Komi-si VI DPR mengusulkan Anggota Komisi VI Nyat Kadir (F-Nasdem) untuk menjadi Ketua Panja. Ketika Parlementaria menanyakan hal ini kepada Politisi Nasdem ini, ia me-nyatakan siap. Mengingat Provinsi Kepri merupakan daerah pemili-hannya.

Nyat Kadir menyatakan, pengem-bangan Provinsi Kepulauan Riau agak terhambat dikarenakan kurang maksimalnya status Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas yang disandangnya. Ia meni-lai, satu-satunya FTZ yang diang-gap berjalan cukup baik adalah Kota Batam. Sisanya, seperti Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, dan Kari-mun, dinilai perlu sebuah kebijakan yang lebih berpihak.

“Karena itu, Komisi VI DPR sepakat membentuk Panja untuk memper-cepat pemanfaatan status FTZ yang ada di Kepri. Salah satu persoalan

FTZ, adalah kebijakan pemerintah pusat masih setengah hati untuk melimpahkan kewenangan kepa-da lembaga yang menanganinya, yakni Badan Pengusahaan (BP Ba-tam),” ujar Politisi asal Dapil Kepri ini.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Eriko Sotar-duga (F-PDI Perjuangan) berjanji

akan mencoba untuk memberikan satu perubahan agar kawasan eko-nomi khusus, seperti Karimun bisa berkembang dan meningkatakan kehidupan dari masyarakat yang ada di daerah.

“Untuk itu kita tentunya meng-harapkan banyak investor, bukan hanya investor luar negeri, tapi in-vestor dalam negeri juga yang ma-suk kedaerah ini,” harap Eriko.

Sementara itu, saat pertemuan de-ngan Kepala BP Batam Mustofa Wi-djaja dan jajaran, di Marketing Cen-tre, Batam Centre, Senin (27/04/15), Mustofa menjelaskan bahwa per-masalahan terkait pengembangan Batam adalah pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan baru, Tanjung Sauh.

“Kami berencana membangun pelabuhan baru di daerah Tanjung Sauh. Namun saat ini masih terken-dala pembebasan lahan. Untuk ta-hap pertama kami butuh tanah se-luas 639 hektar, namun baru kurang dari 10 persen luas lahan yang dibe-baskan,” jelas Mustofa.


Perlu Ubah Strategi Tarik Investor di Kepri

Ketua Komisi VI Achmad Hafisz To-hir menilai investor masih enggan melakukan investasinya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu perlu mengubah strategi yang selama ini diterapkan, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Kepri.

“Kita masih belum membuat inves-tor senang dan aman untuk berin-vestasi di Indonesia. Nah faktor ini yang harus kita hilangkan. Misal-nya keamanan dan dukungan infra-struktur yang memadai harus kita tingkatkan,” kata Hafisz.

Politisi F-PAN ini menambahkan, mengapa Indonesia masih terting-gal dibanding negara, apalagi Kepri yang secara jarak tidak terlalu jauh denganSingapura, karena Singa-pura sudah mempunyai dukungan infrastruktur yang mampu meng-undang investor.

“Singapura sudah mempunyai lahan yang mempunyai dukungan sarana

dan prasarana, seperti jaringan air bersih, listrik, bahkan internet pun sudah disiapkan. Ini yang tidak bisa kita berikan kepada investor untuk melakukan investasinya di Batam,” tambah Hafisz.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Sumsel I ini, Indonesia mengubah strategi dalam rangka mengundang investor, bukan hanya menyediakan lahan, tapi juga bah-wa menggarisbawahi bahwa infra-struktur itu juga penting.

“Sejalan dengan itu, maka Pemerin-tah memang harus mendahulukan infrastruktur di atas segalanya pada sesi pembangunan kali ini. Otorita Batam juga harus melakukan hal yang sama, agar investor yang se-lama ini tinggal di Singapura mau pindah keBatam. Karena jarak yang tidak terlalu berbeda dan investasi di sini jauh lebih murah disbanding Singapura,” jelas Hafisz.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Mu-hammad Sani menyampaikan se-lama ini banyak persoalan dihadapi Kepri. Salah satunya mengenai pa-

sokan listrik yang masih kurang mencukupi. Masalah connectifity, berupa transportasi antardaerah juga masih kendala, mengingat Kepri sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan.

“Perlunya penambahan trans-portasi seperti kapal untuk bisa meng hubungkan satu daerah den-gan daerah lain. Soal ketersediaan pasok an gas yang dihasilkan Ka-bupaten Natuna juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemenu-han kebutuhan listrik untuk di Ke-pri,” jelasnya.

Dalam kesempatan Kunker ke Ke-pri ini, turut hadir pula beberapa Anggota Komisi VI, yakni Eriko Sotarduga, IrmadiLubis, dan In-dra Simatupang dari F-PDI Perjua-ngan. Berikutnya dari F-Gerindra ada Khil mi dan Abdul Wachid, Dwie Aroem Hadiatie (F-PG), Sartono Hutomo (F-PD), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Iskandar D Syaichu (F-PPP), dan Nyat Kadir (F-Nasdem). (sf) Foto: Sofyan/Parle/HR

KUNJUNGAN KERJA


BALEG SOSIALISASIKAN PROLEGNAS 2015-2019

DPR RI merupakan pemegang kekuasaan dalam pemben-tukan Undang-Undang.

Pembentukan Undang-Undang (UU) mencakup tahapan perenca-naan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tahapan perencanaan pembentu-kan UU ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang dise-but dengan Program Legislasi Na-sional (Prolegnas). Prolegnas disu-sun bersama oleh DPR, DPD dan pemerintah yang dikoordinasikan alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg).

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi, yang menjadi tugas utama Baleg adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikan dengan pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan melalui proses yang sudah ditentukan.

Pada Januari 2015 Baleg DPR telah menyelesaikan penyusunan pro-legnas, baik prolegnas 2015-2019 maupun prolegnas prioritas tahun 2015, dan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR serta telah di-tuangkan dalam Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 tanggal 9 Februari 2015.

Pasca ditetapkannya Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015, Baleg DPR mempunyai kewajiban untuk men-sosialisasikan kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi prolegnas adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2015 kepada seluruh komponen ma-syarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari stake-holders terhadap prolegnas.

Hasil dari sosialisasi ini adalah agar setiap RUU yang disusun dan dibahas nantinya, masyarakat su-dah sejak awal dapat memberikan masukan-masukan pada proses pembentukan Undang-Undang, se-


hingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi UU senantiasakan mencerminkan ke-butuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil sosialisasi juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 mendatang.

Pada bulan April 2015 lalu, Tim So-sialisasi Baleg DPR telah melakukan sosialisasi ke tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Dan pada Mei 2015, Tim Sosialisasi Baleg DPR dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasio-nal Prioritas Tahun 2015 ke Sura-baya, Jawa Timur.

Totok didampingi Tim Sosialisasi Baleg DPR yakni Saan Mustafa (Wakil Ketua Baleg/F-PD), Agustina Wilujeng Pramestuti dan Abidin Fikri dari Fraksi PDI-P, Ahmad Zacky Siarad (F-PG), Moreno Suprapto dan Azikin Solthan dari F-Gerindra, Syamsul Luthfi (F-PD), Yandri Su-santo dan Haerudin dari F-PAN, Abdul Malik Haramain (F-KB), Abdul Hakim (F-PKS), Anas Thahir (F-PP), Taufiqulhadi (F-Nasdem) dan Dossy

Iskandar Prasetyo (F-Hanura).

“Sosialisasi di Jawa Timur ini meru-pakan daerah keempat yang dikun-jungi Tim Sosialisasi Baleg. Se-belumnya Baleg telah melakukan sosialisasi ke Sumatera Utara, Ka-limantan Selatan dan Sulawesi Se-latan,” kata Totok saat pertemuan Tim Sosialisasi Baleg dengan Wakil Gubernur Jawa Timur dan jajaran-nya beserta Kanwil Hukum dan HAM dan perwakilan dari Univer-sitas Airlangga di Ruang Kertane-gara, Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, baru-baru ini.

Menurutnya, tujuan sosialisasi adalah untuk mensosialisasikan seluruh RUU yang akan dibuat DPR bersama Pemerintah selama lima tahun kedepan,” terang poli-

tisi DPR dari Fraksi PAN ini. Seain itu menghimpun masukan, khu-susnya dari Jatim mengenai kelu-arnya Perda sebelum adanya Per-aturan Pemerintah atau Peraturan Menteri,” tambahnya.

Masukan ini sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua. Kare-na sebenarnya urusan perundang-undangan ini memang tidak selalu berjalan mulus seperti tata urutan-

nya dimana harus dimulai dengan UUnya, kemudian PP, Permen, Per-da dan sebagainya.

“Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya regulasi-regulasi bisa muncul du-luan di lapangan,” imbuh Anggota Dewan Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa hasil dari proses sosialisasi ini agar dalam setiap RUU yang disusun dan dibahas nantinya, masyarakat su-dah sejak awal dapat memberikan masukan-masukan pada proses pembentukan Undang-Undang.

“Sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan men-jadi Undang-Undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil sosia-lisai juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2016 mendatang,” jelas Totok.

RUU BUMD Diusulkan Masuk Prolegnas

Sebelumnya, Wakil Gubernur Ja-wa Timur Saefullah Yusuf mewakili Pemerintah Daerah Jawa Timur mengusulkan kepada Tim Sosial-isasi Prolegnas Baleg DPR Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (UU BUMD) masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019.

“Kalau ditanya apa yang perlu di-undangkan, salah satunya adalah Undang-Undang tentang BUMD. Intinya kita perlu regulasi yang kai-tannya dengan BUMD,” kata Saeful-lah Yusuf.

Ia menyadari dan mengerti bah-wa DPR bukannya mudah dalam menghadapi macam-macam as-pirasi. “Dari 70 sampai 80% aman-

Penyerahan cinderamata kepada Wakil Gubernur Jawa Timur

KUNJUNGAN KERJA


Pertemuan Tim Sosialisasi Prolegnas Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Jawa Timur

deman UUD kita, ada ribuan UU dibawahnya yang masih belum menyesuaikan apalagi peraturan-peraturan dibawahnya. Sementara publik mengharap banyak dari DPR. Kalau baik tidak pernah dipuji, kalau salah paling disalahkan,” ujarnya.

Selanjutnya, Saefullah Yusuf meng-informasikan bahwa sering terjadi suatu Undang-Undang sudah ada, Peraturan Pemerintah maupun nya Peraturan Menterinya belum ada, tapi Peraturan Daerahnya (Perda) sudah ada.

“Banyak itu terjadi, termasuk disini. Misalnya Undang-Undang tentang CSR. Dulu UU CSR sudah ada dan PPnya belum keluar tapi Perdanya sudah ada. Demikian juga dengan UU Bantuan Hukum untuk ma-syarakat miskin,” terang Guspul demikian sapaan akrabnya.

“Setelah keluar Peraturan Pemerin-tah (PP) otomatis Perdanya harus disesuaikan karena kadang sesuai kadang tidak. Ini salah satu problem yang kami hadapi. Sama saja dengan Undang-Undangnya sudah ada na-mun PP-nya belum ada bahkan ada yang puluhan tahun,” tambanya.

Ia menginformasikan, saat ini pemerintah daerah sedang dido-rong oleh buruh untuk mengelu-arkan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja kaitannya dengan Ma-syarakat Ekonomis Asean (MEA).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Sosialisasi Baleg DPR Totok Daryanto mengucapkan terima ka-sih atas usulan yang disampaikan Wakil Gubernur Jatim tersebut.

“Saya kira sangat bermanfaat dan penting bagi kita semua karena kita mengetahui betapa sebenarnya urusan perundang-undangan ini memang tidak selalu berjalan mu-lus seperti tata urutannya. Yang ha-rus dimulai dengan UU, PP, Permen, Perda dan sebagainya,” tegas Totok.

“Tapi banyak dinamika di suatu daerah karena menuntut adanya regulasi-regulasi bisa muncul du-luan di lapangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan setiap Perda harus diajukan dulu sebelum diperdakan kepada Men-teri Dalam Negeri. Dan untuk Bu-pati dan Walikota kepada Gubernur.

“Mestinya ada problem kalau PP-nya belum ada acuannya apa, ini kita belum tahu kok bisa. Menteri-nya menyetujuinya dengan apa. Dengan UU yang baru ini sebetul-nya ada jaminan tertib hukum teta-pi juga menjadi tanda tanya bagi kita kalau ada persoalan-persoalan yang mendesak yang memerlukan regulasi lalu cara mengatasinya. Itu akan menjadi bahan masukan bagi kita dan Komisi II DPR untuk me-ngontrol mitra kerjanya (Kemen-terian Dalam Negeri) bahwa UU Pemda sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi adanya tambal sulam dalam sistem perundang-unda ngan,” papar politisi PAN ini.

Menurutnya, tidak boleh muncul tiba-tiba sebuah Perda yang lang-sung kepada masyarakat tapi tidak ada payung hukumnya. “Mestinya ini tidak bisa,” tandasnya.

Melalui Komisi II, kata Totok, ia akan minta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kiner-janya agar seluruh PP dan turunan-turunan dari setiap produk UU ditangani dengan cepat, tidak bisa lagi terlambat dengan peraturan yang berada di bawahnya. (sc) Foto:

Suciati/Parle/HR


RUU ARSITEKPERKOKOH BUDAYA LOKAL

RUU Arsitek merupakan salah satu tembok terakhir dalam menjaga keragaman kearsitekturan budaya

bangunan lokal. Pasalnya, banyak sekali bangunan lokal yang tergerus tren globalisasi dunia saat ini. Disisi lain, RUU ini akan mengatur profe-sionalisme dan integritas profesi, serta mengatur perlindungan pro-fesi arsitek dan ketentuan sanksi di bidang tersebut.

“RUU Arsitek nantinya akan me-ngatur mengenai profesionalisme dan integritas profesi, perlindu-

ngan profesi arsitek dan ketentuan sanksi pada bidang arsitek ini,” ujar Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis kepada Parlementaria.

Menurutnya, prinsipnya seorang arsitek harus berpegang pada etika profesi, memahami dan me nguasai permasalahan disain arsitek khu-susnya pemahaman ekonomi ba-ngunan, sehingga tidak terjebak hanya sebagai pelayan desain yang menuruti saja kemauan pemberi order untuk merancang arsitek yang tidak sesuai dengan moral,” jelasnya dalam sambutannya saat

kunjungan kerja RUU Arsitek dalam rangka menerima masukan terkait RUU Arsitek di Provinsi Yogyakarta, baru-baru ini.

Dalam rangka itu, jelasnya, RUU Arsitek bukan lagi pada tataran kelengkapan penyediaan tatanan hukum namun sudah merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.

“Saat ini memang belum ada pola keseragaman yang dituangkan dalam suatu pengaturan yang bersifat komprehensif. Mencakup

KUNJUNGAN KERJA


tentang arsitek, syarat pengangka-tan arsitek hak dan kewajiban arsi-tek, standar arsitek perlindu ngan hasil karya arsitek, penyelenggara-an praktik arsitek, pengemba ngan keprofesian berkelanjutan, regis-trasi dan sertifikasi profesi arsitek. Selain itu keberadaan arsitek a sing sehingga berkontribusi kepada kurangnya perlindungan terhadap arsitek serta hasil karyanya,” jelas-nya.

Menurutnya, lemahnya daya saing dan kompetensi arsitek nasional dalam menghadapi era pasar bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga perlu segera ditingkatkan sesuai dengan standar yang ber-laku. “Masih belum ada cetak biru yang menggambarkan khasanah literatur budaya arsitek Indonesia yang demikian beragam sehingga ciri orisinalitas budaya arsitek In-donesia belum mendapatkan pe-ngakuan dalam tataran global,” ujarnya.

Secara kronologis, RUU Arsitek telah terdaftar dalam long list Pro-gram Legislasi Nasional (Prolegnas) periode keanggotaan 2004-2009.Pada periode 2009-2014 telah sampai pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Pada peri-ode keanggotaan 2014-2019 diusul-

kan kembali untuk masuk kedalam Prolegnas dan telah ditetapkan menjadia prioritas tahun 2015.

Menurut Ketua Komisi V DPR, se-cara yuridis keberadaan profesi arsitek dan pekerjaan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. “Namun hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsi-tek,” jelasnya.

Kalteng Dukung Budaya Lokal

Gubernur Kalteng Teras Narang yang didampingi Kepala Dinas PU Provinsi dan Kab/Kota, Civitas Aka-demika; Univ. Negeri Palangkaraya, Univ. Kristen Palangkaraya, Univ. Muhammadiyah dan Ikatan Arsitek Daerah, mengusulkan supaya dalam Rancangan Undang-undang Arsitek dapat memperhatikan keberadaan-an budaya dan kultur daerah se-tempat. Hal tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Focus Group Discus-sion (FGD) di Aula Eka Hapakat lan-tai 3 Kantor Gubernuran Kaliman-

tan Tengah, belum lama ini.

“Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan perlu mende ngarkan as-pirasi dari daerah serta mengako-modir hal-hal yang terkait dengan perkembangan arsitek untuk bahan dalam penyusunan UU Arsitek. Seni Arsitek dipandang dapat membantu mempertahankan kebudayaan dan kultur suatu daerah,” kata Teras.

Selanjutnya Teras mengatakan, bagi para arsitek diperlukan adanya pa-yung hukum yang jelas terkait ma-salah kedudukan, peran serta tang-gungjawab yang harus dipenuhi oleh seorang arsitek. Keberadaan RUU Arsitek, menurut Gubernur sudah komprehensif, namun tetap membu-tuhkan masukan dari semua pihak.

“Disisi lain perlu menggali hal hal tradisional dalam membuat sebuah RUU arsitek ini misalnya menyang-kut indentitas kebudayaan lokal serta kultur negara secara umum dimana para arsitek akan membuat rancangan,” jelas Teras.

Sedangkan Ketua Tim Komisi V Lasarus menyampaikan bahwa ke-giatan Komisi V DPR RI ini untuk mendengarkan dan menampung aspirasi dari daerah terkait dengan penyusunan RUU Arsitek.

Lebih lanjut Lasarus mengatakan, bahwa Komisi V juga sudah menyu-sun draft akademik yang diharap-kan dapat menjadi point penting yang nantinya dimasukkan dengan usulan dari berbagai daerah.

Disamping itu, keragaman budaya di Indonesia yang begitu banyak belum memiliki UU mengenai pro-fesi arsitek. Padahal dipandang pro-fesi arsitek cukup penting dalam menjaga kelestarian budaya khusus terkait pola dan rancang bangun nuansa etnik dan keragaman bu-daya nasional. (sugeng/Eka) Foto: Eka

Hindra, Sugeng/Parle/HR


KOMISI VIII AWASI PROGRAM PEMERINTAH DI TIGA DAERAH

Dalam masa reses kali ini, Komisi VIII DPR RI dibagi Tiga tim, dimana masing-masing Tim mengunjungi

Papua, Yogyakarta dan Gorontalo.

Papua

Kabupaten Timika dan Mimika, Papua menjadi daerah yang dipi-lih Komisi VIII DPR RI untuk “blu-sukannya” kali ini. Sesuai dengan UU No.11 tahun 2009 tentang ke-sejahteraan sosial yang mengatur bagaimana rakyat bisa sejahtera dimanapun berada. Selain itu UU

No. 24 tahun 2007 tentang Penang-gulangan Bencana, serta Pembu-kaan UUD 1945 yang menyebutkan Negara wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ma-syarakat Papua merupakan warga Negara Indonesia yang harus juga mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Tugas DPR lah un-tuk mengawasi terlaksananya pro-gram-program pemerintah dengan baik, dan apa sudah menyentuh masyarakat langsung alias sesuai sasaran,

“Papua merupakan daerah yang

terkenal dengan tambang emas, tembaga dan peraknya nya ini se-jak tahun 1967 ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia (FI). Mengingat telah banyak keuntungan yang di-peroleh dari eksplorasi dan penam-bangan yang dilakukannya, maka sesuai dengan Undang-undang yang ada, tentu PT Freeport juga harus memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat Papua,” jelas Ketua Komisi Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat men-gunjungi Papua.

Dengan kata lain, dana CSR PT

KUNJUNGAN KERJA


Freeport harus benar-benar diper-gunakan untuk meningkatkan SDM masyarakat Papua. Dana CSR (cor-porate social responsibility) tidak boleh hanya sekedar membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Lebih dari itu, dana CSR harus bisa meningkatkan kapasitas dan kuali-tas hidup masyarakat di daerah pertambangan itu.

Pada kesempatan itu, Tim Kunjun-gan kerja Komisi VIII ke Papua yang terdiri dari M.Nur Purnamasidi, Maman Imanul Haq, M.Iqbal Romzi, Achmad Mustaqim, Choiru Muna Chozin, Syamsul Lutfi dan Hamzah Haq me ngunjungi beberapa pro-gram CSR yang telah dibuat dan dilakukan PT FI selama ini. Sebut saja Institute Pertambangan Ne-mangkawi, Asrama Taruna Papua di Kelurahan Wonosari Jaya-SP4 Distrik Wania Papua, Rumah Sakit Mitra Masyarakat serta Mile 21 yang merupakan area perkebunan dari Sirsat (pasir sisa tambang). Hal tersebut sangat bermanfaat sebagai masukan Komisi VIII yang saat ini tengah menyusun Undang-undang CSR.

“Kami berharap ke depan selu-ruh perusahaan-perusahaan as-ing maupun lokal yang ada di neg-eri ini, terutama di Mimika harus betul-betul mem-perhatikan aspek CSR yang men-jadi sa lah satu

kewajibannya,”tegas Saleh yang di-amini seluruh anggota Tim.

Yogyakarta

Tidak jauh berbeda dengan tim Kunjungan kerja Komisi VIII ke Papua, Tim Kunjungan spesifik Komisi VIII ke Yogyakarta ini men-datangi langsung beberapa desa yang masuk dalam Desa Tangguh dan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang merupakan program unggu-lan kerjasama Badan Nasional Pen-anggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

“Ini merupakan aset dan jati diri bangsa Indonesia sebenarnya, yakni masyarakat yang tidak berfikir un-tuk diri sendiri serta memiliki rasa tolong-menolong yang tinggi,” un-gkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII, Ledia Hanifa Amaliah kepada wartawan dise-la-sela saat peninjauan ke Desa Umbulharjo, Cangkringan, Kabu-paten Sleman sebagai KSB, Kamis (21/5’2015).

Ditambahkannya, ia mengapresiasi KSB Sleman. Banyak hal yang bisa dilakukan dan terobosan-terobo-san baru, misalnya terobosan men-jadikan vulkano tour. Itu jadi satul hal yang positif, artinya memberi-kan dorongan kepada warga. Na-mun ada hal yang perlu diantisipasi dari tourism ini, yakni jika terjadi bencana sementara turis sedang banyak, sehingga perlu ada sosia-lisasi tentang jalan evakuasi agar nantinya tidak memakan korban yang lebih banyak lagi.

“Jadi sosialisasi evakuasi pen-ting dan perlu secara rutin untuk melakukan latihan evakuasi,” te-gasnya.

Ledia berharap agar pemerin-tah mampu merancang program jemput bola sehingga kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dapat diminimalisir. Sementara itu Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi menjelaskan maksud penyelenggaraan KSB ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari resiko dan

Tim Kunker Komisi VIII DPR saat

mengunjungi KSB Umbulharjo

Yogyakarta


KUNJUNGAN KERJA

ancaman bencana. Caranya den-gan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Dengan dibentuknya KSB, Untung berharapmasyarakat yang bertem-pat tinggal di daerah rawan ben-canadapat proaktif dan sesegera mungkin melakukan penanggulan-gan terhadap dampak yang diaki-batkan bencana secara mandiri.

Gorontalo

Dalam kunjungan spesifiknya ke Ka-bupaten Gorontalo, Provinsi Goron-talo, Komisi VIII DPR RI berencana menjadikan Kabupaten ini menjadi pilot project Kota Layak Anak (KLA). Sehingga diharapkan dapat menjadi role model untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Apalagi, Kabu-paten Gorontalo sudah berkali-kali mendapatkan predikat KLA dari Ke-menterian Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak.

“Kami akan berdiskusi dengan Ke-menterian Perempuan dan Perlin-dungan Anak (Kemen PP dan PA), dan Komisi Perlindungan Anak In-donesia (KPAI) agar dapat memberi-

kan perhatian yang serius dan lebih mendalam kepada Provinsi Goron-talo. Bahkan Kami juga berkeingi-nan menjadikan Kabupaten Goron-talo sebagai pilot project Kota Layak Anak. Kabupaten Gorontalo sudah layak untuk menjadi role model bagi daerah lain terkait KLA,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Fathan, sekaligus Ketua Tim Kunspek Komisi VIII, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta jaja-ran, di Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis (21/05/15).

Politisi F-PKB menegaskan, saat ini Indonesia krisis dalam kekerasan anak, sehingga hasil temuan di Gorontalo ini dapat memberikan masukan kepada Komisi VIII untuk mencari solusi dan preventif, agar kekerasan anak dapat diminimalisir.

Hal senada diungkapkan oleh Ang-gota Komisi VIII Samsu Niang (F-PDI Perjuangan). Ia menilai, di be-berapa daerah lain masih rentan terhadap kekerasan anak, sehingga, konsep-konsep KLA di Kabupaten Gorontalo ini dapat diterapkan di daerah lain.

“Kami berharap, temuan ini dapat menjadi masukan bagi Komisi VIII untuk menciptakan Indone-

sia merupakan negara yang ramah anak, dan tidak ada kekerasan anak. Ada program yang bisa kita adop-sidari Kabupaten Gorontalo ini untuk kita kembangkan di daerah lain,”harap Politisi asal Dapil Su-lawesi Selatan II ini.

Apresiasi kepada Kabupaten Goron-talo yang mendapat predikat KLA hingga 4 kali ini pun diberikan oleh Anggota Komisi VIII Kuswiyanto (F-PAN). Politisi asal Dapil Jawa Timur IX yakin, dengan visi dan misi Kabu-paten Gorontalo saat ini, dan didu-kung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, dapat mewujudkan kota yang ramah untuk anak.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR Anda (F-Gerindra), mendorong Komisi Perlindungan Anak Indone-sia (KPAI) agar segera membentuk KPAI Daerah. Pasalnya, dengan ti-dak adanya KPAI Daerah, koordinasi dan komunikasi antara daerah den-gan pusat menjadi terhambat.

“Di pusat sudah ada KPAI Pusat, tapi di daerah belum ada. Efeknya, koor-dinasi antara daerah dengan pusat ini seakan-akan buntu. Mungkin ini menjadi salah satu jalan untuk Menteri Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dan segera memben-tuk KPAI Daerah,” tegas Politisi asal Dapil Banten I ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astu-ti Wulandari (F-PD) menyayangkan belum adanya Pusat Pelayanan Ter-padu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di dua kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kalaupun ada, sarana prasarananya minim. Politisi asal Dapil Jakarta I ini meminta agar penyuluhan adanya P2TP2A dapat terus ditingkatkan. Kunjungan spe-sifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VIII lainnya seperti Ruskati Ali Baal, Bisri Romly, Muslich dan Trimurny. (Ayu, Iwan, Sofyan)


Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dan anggota Komisi X Popong Otje Djunjunan melihat Erlita Anjani siswi SMPLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik sedang mengerjakan soal UN

Banyak Keuntungan Dengan UN Online (CBT)

Gresik, 7 Mei 2015. Cuaca di Jawa Timur khusus-nya Kabupaten Gresik pada Kamis (7/5) sangat cerah. Kegiatan masyarakat sudah bergeliat sejak

pagi hari, baik pekerja kantor baik negeri maupun swas-ta, pedagang, petani dan buruh di tempat kerja masing-masing. Tak ketinggalan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah seting kat lanjutan menengah pertama.

Karena merupakan hari terakhir Ujian Nasional, maka para siswa/siswa sudah siaga sejak pagi. De ngan se-ragam sekolah masing-ma sing mereka dengan pera-saan sedikit tegang siap menjawab pertanyaan yang disodorkan Panitia. Sementara para guru yang ditugas-kan sebagai panitia dan pengawas siap melaksanakan tugasnya.

Setidaknya itulah kesiapan SMP Negeri I Gresik me-nyambut pelaksaan UN hari terakhir. Wakil Bupati Gresik M.Qosim, Pengurus dan Kepala Sekolah, para

guru, dengan ramah dan antusias menyambut kehadir-an Tim Komisi X DPR yang dipimpin Ketuanya Teuku Riefky Harsya yang secara khusus memantau pelaksa-naan UN Tingkat SMP. Selain SMPN I, juga SMP Mu-hammadiyah XII dan SMP LB Bha yangkari.

Setelah mendengar penjelasan dan melihat langsung UN On line tersebut, Komisi X DPR mendorong agar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) online atau Com-puter Based Test (CBT) bisa diperluas dan lebih banyak sekolah memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Sistem UN on line selain disenangi anak-anak sekolah, juga lebih efisien dan mengurangi kecurangan serta mempermudah proses UN.

Ketua Tim Kunker Teuku Riefky Harsya menyatakan, apa yang dilihat dan didengar dari Kepala Sekolah, Wakil Bupati dan sejumlah siswa menyatakan senang (enjoy). Mereka berharap lebih banyak sekolah lagi


sekolah yang melaksanaan CBT tahun mendatang. Karena itu Komisi X akan mendorong pemerintah pusat terkait penyiapan infrastruktur komputer dan akses internet.

“Untuk pelaksanaan CBT maka diperlukan banyak komputer dan jaminan pasokan tenaga listrik. Perlu diantisipasi ketersediaan listrik selama UN berjalan, pasokan listrik harus tetap terjaga,” katanya. Ia juga mengapresiasi SMP Negeri I Gresik yang menyiapkan genset sebagai antisipasi kalau listrik tiba-tiba mati.

Anggota Komisi X Jefirston Riwu Kore menyatakan meski anak-anak merasa happy dengan system UN online ini, tetapi ternyata sebagian komputer masih pinjam ke sekolah lain. Di sekolah ini hanya tersedia 50 unit komputer dari sebanyak 269 siswa, sehingga diatur bergiliran. “Karena itu Pemerintah harus berani berinvestasi untuk pengadaan komputer dan kepastian jaminan listriknya,” katanya dengan menambahkan, CBT ternyata lebih efisien dan mempermudah proses UN serta menghindari terjadinya kecurangan.

Politisi PAN yang juga artis Anang Hermansyah me-ngatakan, pelaksanaan UN CBT secara serentak perlu dukungan teknologi informasi yang memadai dianta-ranya penambahan jumlah komputer dan jaringan in-ternetnya. Ia sependapat rekan lain Komisi X agar UN CBT bisa diterapkan lebih banyak lagi sekolah-sekolah sebab lebih praktis, efisien dan menghemat anggar-an dibanding memakai lembaran naskah ujian. “Un-tuk kota-kota besar pelaksanaan un CBT bisa secara bertahap ditambah. Namun untuk daerah pedalaman dan perbatasan masih perlu waktu agak panjang,” kata Teuku Riefky menambahkan.

Lebih Efisien

Secara umum Komisi X menilai, pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 berjalan lancar. Bahkan UN berbasis komputer atau CBT leb-ih disenangi anak didik karena lebih efisien dan meminimalisir kebocoran.

“Kendala UN khususnya UN CBT diantaran-ya jumlah komputer terbatas dan listrik se-hingga harus menyediakan genset. Di SMP 1 Gresik hanya memiliki 50 komputer, padahal jumlah siswanya sebanyak 269, sehingga ha-rus pinjam ke sekolah lain,” jelas Riefky.

Meski baru dua SMP di Gresik yang melak-sanakan UN CBT sebagai pilot project, na-

mun secara umum, Politisi Demokrat ini menilai UN berjalan baik. “Justru yang khawatir malah para orang tua. Namun dengan adanya try out siswa lebih siap dan orang tua bisa memahaminya,” imbuh Riefky.

Politisi asal Dapil Aceh I ini berharap, terkait masih kurangmya infrastruktur penunjang UN, akan segera dibahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebu-dayaan pada akhir bulan ini, termasuk evaluasi UN 2015. Ia juga berharap, UN CBT dapat diterapkan di se-luruh Indonesia.

Tim Kunker X DPR selain memantau UN juga meng-gelar pertemuan dengan Gubernur dan jajaran, dialog dengan 12 PTN Jawa Timur, mengunjungi perpustakaan dan Museum Mpu Tantular. Tim Kunker tersebut adalah Ketua Teuku Riefky Harsya (FPD) dengan ang-gota Utut Adianto, Puti Guntur Soekarno (FPDI Per-juangan), Popong Otje Djundjunan (FPG), Moreno Soe-prapto dan Ida Bagus Putu Sukarta (F Gerindra), Rinto Subekti, Jefirtson R. Riwu Kore, Muslim, Venna Melinda (FPD), Anang Hermansyah (F PAN), Nur Hasan Zaidi (F PKS), Reni Marlinawati (FPP) dan Kresna Dewanata Phrosakh (F Nasdem).

Fasilitas Pendidikan Papua

Selain mengirim Tim ke Jatim, Komisi X juga mengirim Tim ke Kalteng dan Papua.

Komisi X DPR meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terkait fasilitas penunjang pendidik-an dan sistem belajar mengajar di Provinsi Papua. Se-bab, Papua dianggap salah satu provinsi yang tingkat index peringkat pendidikannya dinilai cukup rendah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komi-si X DPR, Ridwan Hisyam, kepada Parlementaria usai

KUNJUNGAN KERJA


melakukan kun-jungan ke be-berapa sekolah di Provinsi Papua, Jayapura, Selasa (28/4). “K ami mel ihat bahwa Provinsi Papua dalam hal pendi-dikan termasuk yang tertinggal. Indeks yang kita lihat peringkat-nya cukup ren-dah, oleh karena itu Komisi X DPR datang kesini untuk melihat secara langsung dan tentunya nantinya pada saat kita rapat kerja dengan Menteri Pendidikan masalah-masalah ini akan kita angkat,” kata Ridwan.

Politisi dari Partai Golkar itu juga mengungkapkan, fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan dinilainya juga sangat minim. Sejumlah perpustakaan di beberapa sekolah di Provinsi Papua masih dalam proses perbaikan, bahkan sudah dua tahun sekolah-sekolah di Provinsi Papua belum mendapatkan buku-buku dari pemerintah pusat.

“Ini juga masukan buat kami agar Perpustakaan Na-sional RI memperhatikan daerah-daerah yang cukup jauh dari Jakarta supaya tidak terjadi diskriminasi pendistribusian buku-buku yang dari pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga mengomentari soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Ia berharap penyelenggaraan UN bisa lebih baik dan dapat dilak-sanakan secara nasional. “Saat ini memang UN secara online masih dalam taraf uji coba, karena masih belum semuanya bisa melaksanakan UN secara online. Kami mendorong agar UN bisa dilaksanakan secara nasio-nal,” katanya.

Seperti halnya di Provinsi Papua, kata Ridwan, baru sembilan sekolah yang mampu melakukan UN secara online. “Saya kira masih sangat rendah sekali masalah fasilitas ini. Nanti kita akan rapat kerja dengan Men-teri Pendidikan, agar segera dipersiapkan peralatan-peralatan penunjang UN secara online di povinsi ini,” jelasnya.

Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Papua dii-kuti sejumlah anggota yakni Asdi Narang, Junico BP Siahaan, My Esti Wijayat, Sofyan Tan, SB Wiryanti Su-kamdani dari F-PDIP, Dwita Ria Gunadi dan Sri Meli-

yana dari F-PGerindra), Yayuk Basuki dan Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti dan Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat dan SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP) serta Dadang Rusdiana (F-PHanura).

Potensi Wisata

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Sofyan Tan menilai Provinsi Papua memiliki potensi pariwisata yang baik karena ditunjang oleh kondisi alam yang in-dah serta kreatifitas masyarakat Papua itu sendiri.

Hal itu disampaikan Sofyan Tan kepada Parlementaria d Kota Jayapura, Papua, Rabu (29/4), disela kunjungan Komisi X DPR ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, objek wisata Danau Sentani, dan ke-tempat pembuatan kerajinan tangan khas Papua.

Menurut Sofyan Tan, potensi alam dan kreatifitas ma-syarakat Papua bisa menjadi daya tarik terhadap turis mancanegara maupun turis domestik. “Alam Papua bisa menjadi wisata yang sangat menarik, karena ciri khas alam yang tidak ditemukan di daerah lain,” kata-nya.

Ia juga mengomentari soal keindahan alam Danau Sentani yang menurutnya sangat baik, hanya tingkat pengelolaan festival Danau Sentani yang perlu terus dikembangkan guna menarik sektor pariwisata.

Danau Sentani membentang dari Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura, luasnya kurang lebih 9.360 hektar. Keistimewaan tempat wisata ini adalah adanya pulau pulau kecil yang eksotis berada di tengah tengah da-nau. Adanya pulau pulau kecil ini membuat ciri khas Danau Sentani yang tak dimiliki oleh banyak danau di Indonesia.(mp,nt) Foto: Mastur, Nita/Parle/HR

Anggota Komisi X Dwita Ria Gunadi bersama Sri Meliyana memperlihatkan lukisan kulit kayu, cinderamata khas Pulau Asei Besar


SOROTAN

Dengan sanksi FIFA terse-but akhirnya secara res-mi Indonesia tidak boleh menyelenggarakan dan

ikut serta dalam event sepak bola internasional. Beruntung PSSI ma-sih diijinkan ikut even Sea Games di Singapura meski pada laga perdana Tim Nasional PSSI U-23 dibawah pelatih Aji Santoso tersebut lang-sung tersungkur, kalah 2-4 mela-wan Myanmar.

Menanggapi kisruh sepak Indonesia khususnya Menpora vs PSSI, Pimpi-nan DPR Fahri Hamzah dan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

menegaskan, sanksi FIFA dapat dipastikan berdampak luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sebelum sanksi saja, yaitu pembekuan PSSI oleh Menpora, kerugian luar bi-asa menimpa baik PSSI, klub-klub sepak bola terdiri pemain, pelatih maupun wasit.

Selain itu keluarga para pemain baik isteri-isteri, anak dan keluarga pemain serta wasit dan pengusaha kecil yang hidup dari pertandingan di sekitar lapangan bola, teran-cam kelangsungan asap dapurnya. Terakhir nama Indonesiapun juga sudah terdampak dengan sanksi

FIFA tersebut dengan dikucilkannya olah raga rakyat Indonesia tersebut dalam event regional dan interna-sional.

Wakil Ketua DPR Bidang Koorkes-ra Fahri Hamzah mengemukakan, bahwa sebagai Pimpinan Dewan telah mengupayakan dengan daya dan upaya yang semaksimal mung-kin dan sudah berkomunikasi den-gan pemerintah menyelesaikan kis-ruh tersebut.

Pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini juga menyinggung dampak kisruh dengan dibatalkannya pertandi-

Kekhawatiran akan dijatuhkannya sanksi oleh FIFA kepada Indonesia akhirnya benar-benar terjadi. Sanksi dijatuhkan karena adanya intervensi Pemerintah dengan membekukan PSSI dan membentuk Tim Transisi

sebagai tandingan atas organisasi sepak bola dibawah Ketua Umum La Nyala Mattaliti

SANKSI FIFA BERDAMPAK BESAR BAGI PERSEPAKBOLAAN INDONESIA


ngan Persipura vs Pahang FC dalam enam belas besar Piala AFC. Klub sepak bola asal Malaysia itu ditolak masuk Indonesia karena ada beber-apa pemain ditolak imigrasi.

“Saya sebagai mantan Ketua Panja Undang-Undang Imigrasi betul-betul merasa kaget karena dalam perdebatan Panja UU tersebut, jus-tru kami yang memperjuangkan agar Imigrasi itu menjadi institusi yang independen. Tidak boleh di-intervensi oleh siapapun didalam memberikan ijin boleh keluar atau masuknya seseorang berdasarkan kepada konvensi internasional,” ka-tanya.

Namun tiba-tiba dengan surat Men-pora, Direktorat Imigrasi mau di-intervensi. “ Ini sebetulnya melukai nafas dan ruh dari Undang-Undang Imigrasi itu sendiri,” tegasnya lagi.

Ketua Komisi X DPR Teuku Rifky mengatakan, kalau dirangkaikan bab demi bab sebuah disertasi ti-dak kurang dari 10 bab kisruh PSSI-Menpora. Bahkan, sudah diprediksi sejak enam bulan yang lalu tepat-nya di bulan Desember ketika Ke-menpora ujug-ujug mengatakan akan membekukan PSSI. Lebih mengejutkan lagi, Menpora men-

gatakan, permasalahan yang ada tidak akan selesai kalau PSSI tidak dibekukan.

Kemudian pada bulan Januari mun-cul Tim 9, dan kekisruhan kian ra-mai berkaitan dengan tokoh sen-tralnya pindah ke BOPI. Di bulan berikutnya muncul lagi tentang verifikasi-verifikasi klub yang beru-jung kepada kisruh Arema Cronus-dengan Persebaya tidak bisa ber-tanding.

Kemudian penundaan ISL oleh Menpora karena tidak selesainya verifikasi-verifikasi klub, kemudian karena Arema dan Persebaya dii-jinkan oleh PSSI, dan sempat ada surat peringatan satu terkait pelar-angan ataupun peringatan meminta untuk menunda pertandingan ISL.

Episode berikutnya saat Kongres PSSI digelar ada keputusan Men-pora terkait pembekuan terhadap kegiatan-kegiatan PSSI dan mela-rang Pemerintah Daerah termasuk instrumen-instrumen yang ada, termasuk juga pihak Kepolisian un-tuk tidak memfasilitasi kegiatan-kegiatan PSSI.

Menyusul kemudian gugatan PSSI kepada PTUN, dan putusan sela ser-

ta pernyataan Wakil Presiden Yu-suf Kalla yang meminta Keputusan Menpora untuk dievaluasi dan me-minta agar PSSI dapat melakukan kegiatannya serta menyerahkan kepengurusannya yang disahkan oleh Kongres. Namun pernyataan Wakil Presiden dan Presiden tidak sinkron, pasalnya Presiden Jokowi tetap mendukung langkah-langkah yang telah diambil Menpora tetap seperti sediakala yaitu membeku-kan PSSI.

Riefky mengatakan dalam menyika-pi masalah tersebut Komisi X DPR juga telah mengundang KONI dan KOI, kedua Lembaga olahraga yang dibentuk oleh Undang-Undang, KOI lebih menyoroti tentang dam-paknya yang bersifat internasional, sedangkan KONI yang bersifat na-sional dan dua-duanya mengatakan SK Menpora tersebut dicabut.

KONI menyatakan kalaupun ada persengketaan didalam olahraga itu ada lembaga hukum yang dapat me-nyelasaikan hal tersebut namanya Badan Arbitase Keolahragaan Indo-nesia (BAKI), sebetulnya semua ini sudah ada jenjang-jenjangnya.

Menurutnya, sebelum adanya sank-sipun sudah membawa dampak yang sangat luar biasa baik materiil maupun moril dan bahkan terkait nama bangsa Indonesia di dunia internasional maupun stabilitas politik didalam negeri. Karena itu Komisi X DPR membuat Surat kepa-da Pimpinan DPR yang intinya me-minta bantuan dari Pimpinan DPR untuk mengambil langkah strategis terkait tentang kekisruhan sepak bola nasional.

Dalam surat tersebut juga di-katakan agar Pimpinan DPR untuk dapat melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Karena sejak SK Menpora membekukan PSSI sudah dua kali Komisi X DPR mengundang Menpora, namun tidak hadir de-


ngan alasan ada kegiatan yang tidak bisa ditunda.

Melihat kondisi itu maka Komisi X DPR sepakat meminta bantuan Pimpinan DPR. Langkah-langkah yang diambil Pimpinan DPR cukup cepat dengan melakukan Rapat in-ternal Pimpinan, kemudian Pimpi-nan DPR telah mengirimkan surat kepada Presiden.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan menanggapi laporan Komisi X tersebut, Pimpinan segera melakukan Rapim kemudian me-nyampaikan hasilnya langsung ke-pada Presiden Jokowi.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengerti tentang persoalan ini. Saya khawatir Presiden tidak me-mahami masalah ini. Ini kan ma-salah kecil kenapa bisa jadi besar,” tuturnya dengan berharap lang-kah cepat dan tepat dari Presiden Jokowi.

Lebih jauh Fahri mengatakan, kare-na melebarnya persoalan ini, maka konsekuensinya DPR harus segera mengajukan penggunaan hak lebih besar, untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Kepu-tusan Menpora ini. Kebijakan Men-pora mengakibatkan dampak yang besar terhadap persepakbolaan Indonesia, sehingga harus segera mencabut surat keputusannya. SK itu sudah tidak berlaku lagi secara hukum setelah putusan Pengadilan

memutuskan untuk menunda surat pembekuan PSSI.

Siaga Satu

Anggota DPRD Papua yang juga mantan pemain Persipura Jayapu-ra, Jack Komboy, mengatakan saat ini situasi Papua tengah memanas, karena dipicu pembekuan PSSI yang berdampak batalnya pertand-ingan Persipura melawan Pahang FC (Malaysia) dalam laga AFC Cup.

Kondisi di Papua sendiri sedang sia-ga satu. “Kita tunggu jawaban Men-pora, kalau tidak ada jawaban yang pasti mereka akan turunkan massa yang besar. Pemerintah pusat ha-rus memperhatikan masalah ini, kerena bahasa yang berkembang di Papua telah terjadi diskrimina-si, yang membuat kekhawatiran di masyarakat Papua bisa berdampak pada masalah lain,” Komboy.

Dipertanyakan pula, pihaknya ba-gian dari Republik Indonesia. Kena-pa Persib Bandung bisa bertanding sedangkan Persipura tidak. Sebel-umnya hanya Persipura yang masuk semifinal AFC Cup. “ Kita bertand-ing untuk nama besar Indonesia bu-kan untuk Papua semata,” katanya.

Jack Komboy menegaskan, ke-datangan anggota DPRD Papua dan Persipura mania tersebut untuk mendorong Menpora menjelaskan masalah ini. Dimana sebelumnya sekitar 1000 orang pendukung Per-

sipura telah mendatangi DPRD Pa-pua, meminta agar Menpora Imam Nachrawi menjelaskan persoalan ini dan pihaknya menunggu jawa-ban kapan Persipura bisa bertand-ing lagi.

“Kami akan tunggu. Kami tentu sangat berharap Menpora beri ja-waban, karena semua hal ini imbas dari pembekuan PSSI,” tandasnya. Dia juga mengemukakan kembali, agar pertandingan antara Persipura melawan Pahang FC bisa bertan-ding di stadion Mandala Jayapura.

Target Persipura sudah dicanang-kan bisa menjuarai AFC dan semua masyarakat Papua sudah menge-tahui target itu. Namun setelah batalnya pertandingan Persipura Jayapura dengan Pahang AFC ma-syarakat menjadi kecewa dan mera-sa berduka.

Pembentukan Tim Transisi oleh Menpora mestinya juga akan ber-jalan lebih baik namun apa yang terjadi semua tidak ada yang jalan, semuanya terpuruk.

“K a lau memang t idak paham dengan proses atau pengelolaan sepakbola di Indonesia, berikanlah kesempatan kepada mereka yang sudah paham mengelola persepak-bolaan di Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tambah Jack Komboy. (spy,mp). Foto:

Denus/Parle/HR

SOROTAN


Sekretariat Jenderal DPR RI banyak mendapat masukan dan belajar dari Sekretariat

Jenderal Parlemen Thailand. Ber-bagai kemajuan telah banyak di-lakukan oleh Sekretariat Parle-men Thailand, terutama terkait dengan peningkatan sumber daya manusia(SDM), sarana dan prasa-rana yang telah dimilikinya.

“Banyak yang kita contoh dari Sek-retariat Jenderal Parlemen Thai-land, baik dari sumber daya manu-sia (SDM), sarana dan prasana yang sudah dimilikinya. Ini yang harus dicontoh oleh Seketariat Jenderal DPR RI,” kata Deputi Perundang-undangan Setjen DPR, Johnson Rajagukguk di Bangkok saat me-mimpin Delegasi Sekretariat Jen-deral DPR RI.

Kunjungan studi banding Sekre-tariat Jenderal DPR RI yang dilak-sanakan dari tanggal 11 – 15 Mei

2015 berlangsung cukup efektif. Delegasi diterima oleh Sekretaris Jenderal Parlemen Thailand, Charae Panpruang.

Selama berada di negara Gajah Pu-tih tersebut, Delegasi mengadakan pertemuan dengan sejumlah divisi dan unit kerja di lingkungan Sekre-tariat Parlemen Thailand. Delegasi dipimpin Deputi Perundang-un-dangan, Johnson Rajagukguk, di-dampingi Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned, Kepala Bagian Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Robert Juheng Purba, Kepala Bagian Pemberitaan, Dadang Prayitna, Kepala Bagian Admi nistrasi Keanggotaan Dewan Suratna dan dua orang Legal Draft-er, Budi dan Umam.

Kepada Delegasi Setjen DPR, Charae Panpruang menjelaskan, jumlah pegawai permanen yang ada di Sek-retariat Jenderal Parlemen Thailand

sebanyak 2000 pegawai ditambah 200 pegawai kontrak. Pegawai kon-trak bekerja pada bidang yang ter-kait dengan TV dan Radio Parlemen dan bekerja di bidang kebersihan serta bidang lainnnya.

Sebagai supporting system parle-men, Setjen Parlemen Thailand sela-lu berupaya meningkatkan SDM nya diantaranya melakukan program pertukaran pegawai de ngan parle-men negara-negara sahabat. Selain untuk meningkatkan pengetahuan tentang parlemen negara-negara sahabat, mereka juga meningkatkan kemampuan berbahasa negara yang bersangkutan.

Terkait dengan keamanan gedung Parlemen Thailand, dilakukan oleh Polisi Parlemen yang merupakan pegawai Setjen Parlemen negara itu. Polisi Parlemen Thailand yang mengeluarkan ID Card bagi tamu-tamu yang berkunjung ke lingku-

Perlu Contoh Kemajuan Setjen Parlemen Thailand

LIPUTAN KHUSUS


ngan Parlemen Thailand. Untuk keluar masuk tamu, Polisi Parlemen Thailand hanya membuka dua akses pintu masuk dan keluar. Kecuali jika ada acara nasional pintu akses di-buka lebih dari dua akses.

Keamanan di lingkungan Parlemen Thailand, menurut Charae, dilaku-kan secara professional. Mereka mendapatkan training pengenalan teknologi keamanan dan intelejen. Setiap tamu yang datang harus mengenakan ID Card yang dikelu-arkan oleh Polisi Parlemen. Kecuali ID Card untuk wartawan, dikeluar-kan oleh Humas Setjen Parlemen Thailand.

Sama halnya dengan pegawai parle-men, wartawan yang akan meliput di Parlemen Thailand, sebelum-nya mendapat training mengenai keparlemenan. Wartawan yang me-liput di Parlemen Thailand seba-nyak 150 orang wartawan. Mere-ka disediakan ruang media center dengan fasilitas komputer dan in-ternet serta terdapat tempat khu-sus untuk konferensi pers.

Siaran LangsungSetjen DPR yang juga membawahi unit kerja TV Parlemen, meman-faatkan kunjungan ke parlemen negeri Gajah Putih untuk mem-peroleh masukan mengenai TV ParlemenThailand. TV Parlemen Thailand ternyata telah dapat me-nyiarkan langsung dan dilihat oleh seluruh masyarakat Thailand, se-hingga kegiatan Dewan dapat ter-publikasi dengan luas ke masyara-kat. Hak siar TV Parlemen diatur dalam Undang-undang dibawah pengawasan Komisi Penyiaran atau semacam Komisi Penyiaran Indone-sia (KPI) di Indonedia.

Sebagaimana dijelaskan Sekjen Parlemen Thailand Charae Pan-pruang ketika menerima Delegasi Setjen DPR dipimpin Deputi Perun-dang-undangan, Johnson Rajaguk-guk menyebutkan, sistem digital telah dipakai TV Parlemen Thailand dan sudah berlangsung 2 tahun, serta memiliki berbagai program siaran yang dimulai pukul 08.00 sampai pukul 24.00. Selain TV Par-lemen, Sekretariat Jenderal Parle-men Thailand memiliki siaran Radio Parlemen yang mengudara 24 jam.

Pegawai yang ada di Radio dan TV Parlemen berjumlah 130 orang, ter-diri dari pegawai permanen dan non permanen (kontrak). Mereka meliput seluruh kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal Parlemen Thailand.

Dijelaskan pula, pegawai TV Parle-men diberikan pelatihan (training) mengenai keparlemenan sebelum melakukan peliputan di gedung parlemen. Fasilitas liputan yang ada di gedung parlemen Thailand, memang sudah memadai. Hampir di seluruh ruang rapat terdapat ka-mera robotic. Contohnya di ruang sidang Paripurna terdapat 8 (dela-pan) kamera TV Robotic. Di dalam ruang sidang terdapat layar moni-tor LED besar, untuk menampilkan suasana sidang dan menampilkan anggota Dewan yang berbicara.

Dalam siarannya, Radio dan TV Parlemen menyajikan berbagai program acara, antara lain talk-show, proses pembentukan un-dang-undang di parlemen, liputan dari ruang sidang dan keterangan pers Pimpinan dan anggota Parle-men. (dd).

LIPUTAN KHUSUS

EDISI 125 TH. XLV, 2015 71PARLEMENTARIA

Pilih Berkarya di Luar Sistem

SELEBRITIS

Ayu Dyah Pasha


Beauty, Brain dan Behaviour , itulah tiga kata yang cocok untuk menggambarkan diri

seorang Ayu Dyah Pasha. Namun, siapa sangka jika ia juga pernah terjebak dalam lingkungan yang menginginkan kecantikan paripurna secara instan. Ingin tahu ceritanya? berikut kisah yang disampaikannya kepada Rahayu Setiowati dan Rizka Arinindya dari Parlementaria beberapa waktu lalu di gedung Parlemen, SenayanJakarta.

Adalah sebuah kodrat Illahi yang diberikan kepada seorang wanita untuk menjalani proses yang dina-makan hamil, melahirkan dan me-nyusui. Tak sedikit dalam proses tersebut seorang wanita mengalami perubahan bentuk tubuh. Menjadi lebih besar di beberapa bagian tu-buh misalnya. Sejatinya semua itu merupakan hal yang wajar. Namun tidak sedikit wanita yang belum bisa menerima kenyataan tersebut, sehingga berusaha ingin mengem-balikan kondisi semula dengan cara instan.

“Seperti perempuan lainnya, habis melahirkan pasti problemnya di perut. Sebenarnya sih bukan tidak pede (percaya diri-red). Hanya tidak nyaman saja, terutama saat ingin mengenakan baju yang agak ketat. Kok terlihat seperti berlipat-lipat,” ujar Ayu.

Dari sana, Ayu pun tergiur mengi-kuti saran temannya untuk men-jalani suntik pelangsing di salah satu tempat. Awalnya Ayu ragu, namun akhirnya ia tak kuasa me-nampiknya. Setelah menjalani sun-tik Ayu malah merasakan hal yang tidak enak di tubuhnya. Deg-deg an, dan badan terasa lemas karena banyaknya cairan tubuh yang ke-luar. Dari sana ia menghentikan program tersebut.

“Saya stop semua cara instan itu, yang paling bagus ya olahraga, shit-

up, tidak ada yang lain. Jika semua itu dilakukan secara konsisten se-lama tiga bulan, pasti akan keliatan hasilnya,” jelas Ayu.

Dikatakan Ayu, lingkungan per-gaulan memang sangat mem-pengaruhi gaya hidup seseorang. Sebelumnya, Ayu yang cukup per-caya diri dengan warna kulit sawo matangnya, tiba-tiba ikut terpe-ngaruh untuk mendapati kulit yang putih. Beberapa kali menolak, hing-ga kemudian Ayu pun ikut menjalani

suntik pigmen untuk merubah war-na kulitnya. Namun, dasarnya orang Indonesia yang memang diberikan anugerah kulit sawo matang, sekuat apapun suntikan itu tapi tak juga merubah warna kulit Ayu menjadi putih.

“Tekanan dari teman-teman sekitar saya itulah yang membuat saya ing-in memiliki warna kulit putih, tapi kalau kita cerdas, tidak mungkin kulit kita bisa berubah putih, karena kita punya pigmen yang bentuknya sudah begitu. Tapi kalau membuat jadi cerah/mencerahkan itu mung-kin. Dari sana saya stop suntik war-na kulit dan saya bersyukur atas se-gala yang diberikan Tuhan kepada saya,” paparnya.

Ayu lebih memilih untuk men-jalankan hidup sehat dengan olah-

raga, yakni lewat olahraga pilates. Lewat olahraga ini Ayu meyakini tidak hanya tubuh sehat namun ia juga mendapati bentuk tubuh yang lebih baik, tegap dan proporsional.

Dalam hal konsumsi makanan, ia mengungkapkan tidak banyak makanan yang ia pantang, namun ia mengaku mengurangi konsumsi goreng-gorengan. Ia pun mengganti nasi putih dengan nasi merah yang memiliki serat tinggi namun rendah gula. Tidak hanya itu, untuk meng-

hasilkan kulit yang segar, Ayu juga banyak minum air putih. Tak heran jika di usianya yang sudah lebih dari setengah abad ini ia masih terlihat cantik dan sehat.

Belum Tertarik Politik

Cantik, smart, dan terkenal, tentu tidak sedikit Partai yang mencoba merangkulnya untuk menjadi ka-der bahkan calon legislatif (Caleg) dalam Pemilu 2014 lalu. Namun, ia menampik semua tawaran itu. Bagi nya untuk bisa bermanfaat bagi Negara dan berperan di masyarakat tidak harus selalu lewat jalur resmi, apalagi jalur politik. Berada di luar sistem baginya terasa lebih bebas dan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Sampai saat ini saya belum tertarik

SELEBRITIS


dengan politik, saya lebih memilih berkarya di luar sistem yang ada, karena saya tidak mau mengkotak-kotakan diri dengan warna-warna tertentu, sehingga saya bebas ber-gaul dengan siapa saja,” jelas Ayu.

Wanita kelahiran Makasar, 4 Fe-bruari 1964 ini mengaku tidak hanya mendapat tawaran menjadi Caleg, bahkan ia pun pernah dita-wari menjadi calon wakil walikota di salah satu daerah di Jawa Barat. Ia menolaknya. Menurutnya, men-jadi wakil wali kota tak sekadar te-nar, tetapi butuh kemampuan lebih, baik kemampuan memimpin dan kemampuan politik lainnya.

Ayu menilai saat ini, tidak sedikit ditemukan pemimpin yang tidak bisa memperlihatkan kepiawaian-nya dalam memimpin. Artinya, se-gala sikap dan perilakunya tidak mencerminkan sebagai pemimpin. Sehingga jauh dari kata teladan. Sebut saja bahasa yang tidak sepan-tasnya dilontarkan seorang pejabat, apalagi disiarkan di media massa. Tidak hanya itu, keributan yang be-berapa waktu lalu sempat terjadi di sebuah rapat, hal itu juga menjadi contoh negatif dari wakil rakyat

yang notabene dipilih oleh rakyat.

“Para pemimpin ini kan sebenarnya dipercaya dan dipilih oleh rakyat, jadi sudah seharusnya bicara dan sikapnya pun dapat menjadi con-toh di masyarakat. Bukannya malah memberikan contoh buruk. Bahkan tidak sedikit juga pemimpin ketika yang dipilih rakyat, namun setelah terpilih malah jauh dari rakyat,” pa-parnya.

Ayu berharap ke depan para pe-mimpin dapat lebih arif lagi dalam berperilaku dan bersikap. Karena apa yang dilakukannya itu me-nyangkut masa depan bangsa Indo-nesia, yang juga harus dipertang-gung jawabkan di akhirat kelak.

Di awali dari Catwalk

Melirik ke belakang, pada tahun 1980 Ayu pernah terpilih menjadi Paskibraka Tingkat Nasional. Lima tahun kemudian, ia menjuarai pe-milihan Putri Ayu Indonesia dengan meraih juara II. Tahun berikutnya, ia pun terpilih menjadi juara I dan juara favorit Putri Citra DKI Jaya. Dari sana ia mulai merambah ke dunia catwalk, hingga kemudian

publik lebih mengenalnya sebagai peragawati papan atas.

Sukses di catwalk, ia mulai masuk ke dunia akting, lewat peran-peran protagonisnya di layar kaca. Se-but saja sinetron Tirai Sutra, Per-mataku, Dewi Fortuna, Cinta Fitri Season 5 dan 6 sederet sinetron lainnya. Tak puas hanya berakting di sinetron, ia pun merambah ke layar lebar lewat film Petualangan 100 Jam, Mengejar Matahari dan Dunia Mereka.

Untuk memperkaya wawasannya, lulusan Universitas Trisakti Jakarta ini mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan. Diantaranya, pendi-dikan kepemimpinan dan organi-sasi dari Pemda DKI Jaya, kursus kepribadian dan etika, serta Pub-lic Speaking and Human Relation. Ketrampilan, serta sederet pendi-dikan lainnya. Di saat bersamaan ia kerap diundang sebagai pembi-cara di acara seminar dan talkshow. Salah satunya menjadi pembicara di tengah-tengah anggota PIA (Per-saudaraan Istri Anggota) DPR RI be-berapa waktu lalu.

Sejak tahun 2010 lalu ia mendirikan Gathaya Performing Arts Education & Production House yang concern terhadap pendidikan, pelatihan, serta budaya negeri sendiri. Ia pun aktif dalam berbagai organisasi, salah satunya di Ikatan Pecinta Batik Nusantara (IPBN) dimana ia menjadi wakil ketuanya.

“Ikatan Pecinta Batik Nusantara ini sebagai wujud nyata dari kepedu-lian terhadap pelestarian batik se-bagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kalau bukan kita dari negeri sendiri, siapa lagi yang akan melestarikan batik sebagai budaya bangsa. Jangan sampai batik diakui negara lain sebagai bagian dari bu-dayanya,” pungkasnya. (Ayu) Foto:

Rizka, Dok. Pribadi/Parle/HR


Dari bawah terus naik ke atas atau dari atas lalu turun ke bawah. Bola mata siapapun

yang datang boleh menelusuri se-tiap bagiannya, setiap lekuknya, bahkan termasuk bagian yang pal-ing detil sedekat mungkin. Begitu-lah ekspresi sejumlah pengunjung yang hadir mengamati, menikmati puluhan keris yang dipajang di Lobi Gedung Nusantara, Komplek Par-lemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Keris adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang sejak tahun 2005 telah diakui UNESCO sebagai bagian dari bu-daya dunia yang harus dijaga.

Imam Soeroso anggota Komisi IX

DPR RI termasuk salah seorang pengunjung yang sangat menik-mati waktunya mencermati puluh-an keris yang ditampilkan dalam acara yang diberi nama Pameran Keris Nusantara. Pemilik 50 keris pusaka ini mencermati setiap keris yang dipajang dalam kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Mata-nya menjelajahi satu persatu keris yang dipinjamkan oleh sejumlah kolektor ternama.

“Keris adalah bagian dari perjalan-an sejarah perjuangan bangsa mela-wan penjajah, dulu senjata tikam ini mematikan. Sekarang keris menjadi benda pusaka yang dikoleksi kare-

na memang memiliki keindahan tersendiri, buah karya seni yang perlu ketelitian yang tentu tidak sekedar kreasi seorang pandai besi tetapi seorang mpu dengan tingkat spiritual tertentu. Itulah sebabnya setiap keris pusaka yang berhasil dibuat memiliki nilai magis masing-masing,” paparnya kepada Parle.

Ia kemudian mengingatkan sejum-lah pahlawan nasional yang dalam perjuangannya selalu lekat dengan keris. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sentot Ali Basya sampai ke-pada Jenderal Besar Soedirman dan mantan Presiden Soekarno. Pada era sekarang politisi Fraksi PDI Per-juangan ini menyebut sejumlah pe-

Ada Keris di DPR


jabat penting di negeri ini memiliki keris dengan tujuan beragam.

Imam kemudian menunjukkan se-bagian keris yang dipamerkan di DPR memiliki luk atau lekukan yang menggambarkan fungsi dan tujuan memilikinya. Keris dengan luk 11 bi-asanya dipercaya mampu mengawal karir atau jabatan pemiliknya, itu-lah sebabnya menurut Imam sam-bil sedikit berbisik banyak pejabat yang mengoleksinya. Sementara keris dengan luk 13 lebih mengarah pada keselamatan dan mengawal rezeki pemiliknya. Apa yang me-nyebabkan keris memiliki kekuatan supranatural?

“Khodam. Makhluk dari dimensi lain yang dapat bekerja untuk ke-pentingan tuannya, pemiliknya. Manusia sebagai makhluk yang pa-ling sempurna diciptakanNYA dapat mempelajari kunci untuk mengen-dalikan mereka. Syaratnya tentu tidak mudah, ia harus mampu me-ngendalikan dirinya sendiri, melak-sanakan amalan termasuk puasa,” tuturnya. Dari sejumlah keris yang dipamerkan di DPR menurutnya sebagian sudah ada yang memiliki khodam. Tidak semua orang dapat memantaunya. Ia sendiri mengaku

sudah dianugerahi kemampuan ini, termasuk mengisi dan mengeluar-kan khodam dari keris tertentu.

Dekatkan Publik

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon me-nyampaikan kegiatan kebudayaan seperti Pameran Keris Nusantara ini patut dijadikan sebagai agenda tetap yang dilakukan secara berka-la. Bukan hanya keris, bisa juga pa-meran batu akik, batik, perangko atau pameran buku. Harapannya program seperti ini dapat meng-hadirkan wajah parlemen yang lain, tidak hanya sekedar rapat, perde-batan atau unjuk rasa. Ia sendiri siap memberikan dukungan penuh, seperti meminjamkan koleksi priba-dinya.

Khusus untuk keris, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyebut ke-ris bukan sekedar benda masa lalu, namun ia mampu menembus ruang dan waktu yang panjang, menjadi lestari dan abadi karena terus di-produksi. Keris juga bukan seke-dar senjata atau perangkat busana, tetapi menjadi simbol yang mere-fleksikan jati diri pemiliknya dan harapan-harapannya yang ditoreh-kan dalam setiap tempaan. keris

mewakili norma, kepercayaan dan perilaku masyarakatnya. Sehingga keris tambahnya tentu punya ‘isi’ karena ia mewakili jiwa-jiwa manu-sia.

Fadli sendiri memiliki sekitar 1200 an keris, namun khusus untuk pa-meran keris kali ini ia hanya menge-luarkan beberapa koleksinya. Salah satu yang paling dibanggakan ada-lah keris Singosari. Keris ini dapat dikatakan keris yang paling tua, yakni dari abad ke-11. Keistimewaan keris tersebut menurut kurator pa-meran, Basuki Teguh Yuwono salah satunya adalah kelangkaannya. ”Dalam dunia perkerisan, tangguh Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak, keris-keris ini ke-mungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu. Yang me-narik dari keris Singosari ini adalah detailnya yang sempurna,”ucap Ba-suki.

Selain koleksi dari Fadli Zon Library dipamerkan pula sejumlah keris lainnya milik beberapa tokoh In-donesia. Sebut saja koleksi anggota DPR Fraksi PKB Lukman Edy, Men-teri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, serta koleksi pengacara se-

nior Adnan Buyung Nasution. Keris yang dipamerkan juga berasal dari sejumlah daerah seperti Minangka-bau, Bangkinang-Riau, Palembang, Cirebon, Madura dan Bali. (iky/ayu)

Foto: Andri/Parle/HR

Dalam dunia perkerisan, tangguh Singosari sangat langka. Jumlahnya tidak banyak, keris-keris ini kemungkinan besar tertinggal saat ada ekspansi ke Melayu.


Pendahuluan

Brazil merupakan sebuah negara tersebar di kawasan Amerika Latin dan mengalami sejarah sosial poli-tik yang mirip dengan Indonesia: negara demokrasi dengan jum-lah penduduk di atas 200 juta dan memiliki keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya. Brazil meru-pakan negara berbentuk Republik Federasi yang terdiri dari 26 neg-ara bagian dan satu distrik fede-ral dengan sistem pemerintahan presidensil. Brazil menjalani lebih dari setengah abad pemerintahan popu lis dan militer sampai tahun 1985, ditandai dengan rezim militer yang menyerahkan kekuasaan ke-pada para penguasa sipil

Pada pertengahan abad ke-20 (seki-tar tahun1930an-1960an), Brazil menjalani masa pembangunan cuk-up pesat dan menjadi salah satu dari negara yang paling modern di dunia -meskipun bukan menjadi bagian dari kategori negara maju- karena memiliki visi dan ide tentang mem-bangun peradaban modern setelah mengalami periode kolonialisasi oleh Portugis selama tiga abad (tahun 1552-1889). Pembangunan modern di perkotaan Brazil salah satunya adalah de ngan memban-gun kawasan parlemen yang ter-pusat. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana Brazil memi-liki visi untuk membangun kawasan parlemen yang mo dern yang tidak terlepas dari konteks sosial-politik.

Kawasan Parlemen dan Pembangunan Brazil

Parlemen Brazil (kongres) meng-gunakan sistem bicameral atau dua kamar yang terdiri dari Chamber of Deputies dan The Federal Senate. Chamber of Deputies merupakan perwakilan rakyat Brazil dan jika di Indonesia disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat ini, jumlah anggota deputi adalah 513 yang diambil melalui sistem pemilu proporsional dengan berdasarkan populasi daerah dan memiliki masa jabatan 4 tahun. Setiap negara ba-gian berhak mendapatkan mini-mum 8 kursi, dan negara bagian yang terbesar/terluas yaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitikberatkan pada pertim-

oleh: Tim CEPP UI / Jamalianuri, Hilda Piska, dan Dessy Raufiana peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI

PARLEMEN DUNIA

PARLEMEN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN:

BELAJAR DARI PENGALAMAN BRAZIL


Sebagai penunjang aktivitas dari anggota dewan yang terpilih terdapat radio, studio tv, press, perpustakaan, museum, galeri seni, auditorium, cinema, dan restoran.

bangan luas geografis sekalipun memiliki penduduk yang jarang.

The Federal Senate merupakan per-wakilan daerah di Brazil atau di In-donesia disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan didasarkan dari sistem pemerintahan federalisme di Brazil. Senator Brazil memiliki badan pusat dengan hak prerogatif dan otonomi masing-masing. Saat ini, senato (senator) berjumlah 81 dengan perwakilan tiga orang dari setiap negara bagian. Masa jabatan senat adalah delapan tahun den-gan sistem pemilihan bertahap sehingga 2/3 dari anggota Majelis Tinggi dipilih berdasarakan pemili-han umum pada satu waktu dan 1/3 anggota lain dipilih empat tahun kemudian.

Pembangunan kawasan parlemen di Brazil bermula dari kesadaran akan dibutuhkannya kawasan par-lemen yang terpusat. Pada awal ta-hun 1900, bangunan kongres Brazil berdiri secara terpisah. Senate be-rada di dekat stasiun kereta di Ja-lan Moncorvo Filho dan Chamber of Deputies berada di jalan Miseri-cordia. Dari tahun 1930 – 1960an, senat menduduki Monroe Palace yang kemudian dihancurkan pada tahun 1970 untuk dibangun kereta bawah tanah stasiun Cinelandia. Atas dasar hal tersebut, diban-gunlah kawasan parlemen di Kota Brasilia yang menjadi bagian dari pusat pemerintahan.

“The Palace of the National Con-gress” atau kawasan parlemen Bra-zil adalah salah satu dari simbol utama dari Brazil hasil karya dari arsitek Oscar Niemeyer. Niemeyer menggambarkan visibilitas dan ak-ses pada kawasan tersebut dalam cara yang unik, modern, dan tidak lazim pada jamannya.

Gedung kongres Brazil memi-liki dua bangunan unik berben-tuk hemi sphere, yaitu berbentuk

setengah lingkaran dalam keadaan terbuka di sebelah kanan untuk Chamber of Deputies dan bentuk setengah lingkaran dalam keadaan tertutup di sebelah kiri untuk The Federal Senate. Masing-masing hemi sphere memiliki ciri khas dan berkaitan dengan fungsi sebagai identitas politik dan administrasi. Niemeyer mengungkapkan senat mempunyai karakter yang lebih konservatif sehingga bangunan-nya berbentuk kubah, sedangkan deputi memiliki karakter yang lebih terbuka sehingga bangunan-nya berbentuk seperti mangkok.

Selain itu, di antara kedua ban-gunan hemi spehere terdapat dua menara yang disebut sebagai Annex I berupa gedung kembar yang men-julang tinggi dan menjadi ba ngunan tertinggi di kawasan distrik federal. Dua gedung kembar yang menju-lang tinggi di tersebut merupakan tempat bagi staf administrasi kon-gres. Di samping itu, terdapat tiga

bangunan lagi diantaranya, Annex II dan III yang berada di bawah ta-nah serta Annex IV yang meru-pakan sebuah bangunan 13 lantai dengan restoran di lantai paling atas yang dapat memberikan pe-mandangan indah dari Three Pow-ers Square. Bangunan ini terletak

di tengah-tengah Monumental Axis dan terletak di jalan utama Brasilia.

Kawasan legislatif tersebut meru-pakan lanskap arsitektur terbesar di Brazil yang di dalamnya terdapat ribuan orang yang bekerja sehari-hari untuk kepentingan profession-al maupun wisata. Sebagai penun-jang aktivitas dari anggota dewan yang terpilih terdapat radio, studio tv, press, perpustakaan, museum, galeri seni, auditorium, cinema, dan restoran. Di depan kawasan terse-but terdapat taman besar berupa

kawasan rumput yang dipergunakan sebagai tempat demonstrasi dan menyuarakan apir-asi bagi rakyat Brazil.

Desain kawasan par-lemen Brazil mengan-dung nilai-nilai keter-bukaan yang tercermin dar i kawasan yang tidak memiliki pagar. Sementara itu, taman demonstrasi yang be-

rada di depan gedung merupa kan gambaran bahwa rak yat Brazi l

diterima secara terbuka oleh para wakil rakyat. Keterbukaan parle-men Brazil tidak sebatas dalam arsitektur bangunan. Di era digi-tal ini, parlemen Brazil membuat portal legislasi yang bernama e-democracia. Dalam portal tersebut masyarakat dapat bersama-sama

Penggunaan taman depan National Congress Building dalam demonstrasi permintaan untuk menurunkan Presiden Rouseff . 16 Maret 2015.


membuat draft undang-undang berkolaborasi dengan deputi me-lalui Wikilegis.1 Masyarakat dapat mengirimkan komentar spesifik maupun kata yang berelasi dengan undang-undang.

Salah satu yang menjadi penanda pembangunan Brazil khususnya di kawasan perkotaan adalah dengan dibangunnya kawasan ibu kota di Brasilia pada 1957. Pada saat itu, pembangunan arsitektur modernis menjadi ciri utama setelah periode Estado Novo, terutama pada masa pemerintahan populis Juscelino Kubitscheck. Kawasan tersebut memiliki ciri lanskap arsitektur tata ruang khas modernisme yang digarap oleh Lucio Costa, seorang perencana kota. Ide untuk memin-dahkan ibu kota dari Rio de Jeneiro ke pusat kawasan bagi rakyat Brazil bermula dari konstitusi republikan 1 Cristiano Feri Faria, “Building the Open Par-liament: The Case of Brazil”. 11th

Plenary As-sembly Mainstreaming Sustainability, September 25-27, 2014 – Santiago de Chile, hlm. 2.

p e r t a m a d i tahun 1891 .2 T a t a r u a n g yang ada pada s a at i t u t i-dak terlepas dar i konteks ideologi yang b erkemba n g yaitu penga-r u h p o l i t i k k ir i , seper t i

gedung-gedung yang didesain

oleh arsitek Oscar Niemeyer yang memenangi kontes untuk proyek perkotaan. Pada tahun 1960, kota Brasilia diresmikan dan ditetapkan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO pada tahun 1987.

Penutup

Gedung National Congres menjadi warisan sejarah rakyat Brazil se-menjak diputuskan oleh Institut Se-jarah dan Artistik Warisan Nasional pada 6 Desember 2007. Gedung be-serta kawasannya tersebut menjadi bagian dari memori kolektif rakyat Brazil karena berbagai peristiwa yang telah terjadi di sana terutama karena kawasan tersebut menjadi bagian dari cikal bakal perencanaan kota yang modern pada pertengah-an abad ke-20. Kongres Brazil ber-hasil menjadi salah satu daya tarik utama di Brasilia dan menjadi ba-gian sejarah penting dari perkem-

2 Hugo Segawa, Architecture of Brazil 1900-1990 (terj), London: Springer, 2013, hlm. 136.

bangan modernisme di Brazil. De-sain gedung kongres yang modern dan terbuka mampu menjadi ruang publik sehingga rakyat dapat ber-partisipasi langsung untuk menyu-arakan aspirasi. Hal tersebut sangat mendukung bagi penerapan parle-men modern yang menggunakan teknologi (didukung dengan portal e-democracia), adanya keterbukaan informasi,dan memperkuat fungsi representasi.

Di Indonesia, kawasan parlemen DPR yang memiliki kawasan terbuka bagi publik belum terwujud de ngan baik. Munculnya wacana untuk menata ulang kawasan parlemen agar dapat menyerap aspirasi publik dengan lebih baik menjadi peluang bagi DPR untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Tentu saja, pemba-ngunan yang akan dilakukan tidak boleh hanya sebatas membangun fisik melainkan membangun manu-sia, membangun pengetahuan, dan membangun memori kolektif rakyat Indonesia agar tidak lupa dengan sejarah bangsanya. Selain itu, se-perti Brazil, Indonesia juga membu-tuhkan square atau alun-alun yang dapat mengakomodasi suara rakyat sekaligus dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau di perkotaan. Lebih lanjut, gedung DPR dengan jumlah staf yang bertambah juga perlu didukung oleh infrastruktur yang mumpuni. Gedung DPR harus mampu menjadi kebanggaan bagi rakyat. Megah tanpa perlu harus mewah. **

PARLEMEN DUNIA

Lanskap Taman yang digunakan sebagai tempat demonstrasi di depan National Congresss Building.

Daftar Pustaka:

Beal, Sophia. Brazil Under Construction: Fiction and Public Works. New York: Pal-grave Macmillan, 2013.

Faria, Feri Cristiano. “Building the Open Parliament: The Case of Brazil”. 11

th Ple-

nary Assembly Mainstreaming Sustain-ability, September 25-27, 2014 – Santiago de Chile.

Holanda, Frederico. “Of Glass and Con-crete: Internal versus External Space Re-lations in Oscar Niemeyer’s Architecture”. 7th International Space Syntax Sympo-sium, Edited by Daniel Koch, Lars Marcus and Jesper Steen, Stockholm: KTH, 2009.

Segawa, Hugo. Architecture of Brazil 1900-1990 (terj). London: Springer, 2013.

Williams, J Richard. Brazil: Modern Ar-chitectures in History. London: Reaktion

Books Ltd, 2009.

About Brasilia. Diakses dari http://www.aboutbrasilia.com/politics/brazil-con-gress.php

Big protests in Brazil demand President Rousseff ’s impeachment. Diakses dari http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31899507.


Berita menyangkut barang-barang palsu be-lakangan kian marak. Yang namanya palsu, sudah pasti berkonotasi negatif dan sudah pada tahap meresahkan. Yang masih hangat

diberitakan di media masa adalah beras palsu atau be-ras plastik. Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kalangan berkomentar termasuk kalangan DPR se-bab beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat bila dikonsumsi akan berakibat fatal. Karena itu DPR bereaksi keras agar kasus beras plastik harus diusut tuntas bahkan komentar paling ekstrem munculnya kasus beras palsu ini berkaitan dengan upaya meng-gulingkan pemerintah (makar).

Menyusul kasus ijazah palsu, yang diisukan menyangkut seorang menteri kabinet Jokowi. Lagi-lagi Dewan juga bereaksi keras agar semua anggota DPR diteliti lagi ijazahnya. Kasus ini juga mengundang komentar yang dibahas dalam forum politik “Dialektika Demokrasi” bahwa banyak orang yang mendewa-dewakan gelar sehingga menempuh jalan pintas untuk mendapatkan ijazah palsu.

Masih dari dunia kepalsuan, juga masih hangat ada-lah uang palsu, merica palsu serta surat nikah palsu.

Sebagaimana disiarkan di me dia masa, oknum pembuat surat nikah palsu berhasil ditangkap dan benar adanya surat nikah bisa dipal sukan.

Dalam acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan DPR yang dihadiri Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan anggota Komisi III Nasir Djamil serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti serta pejabat Setjen DPR, juga menyinggung adanya wartawan palsu.

Kepada sekitar 100 wartawan dari media cetak dan elektronik yang sehari-hari meliput kegiatan DPR-RI, Pimpinan DPR dari Partai Gerindra ini berpesan perlunya dijaga soliditas kawan-kawan wartawan sebab mungkin ada usaha-usaha dari luar yang bukan beridentitas wartawan tapi mengaku wartawan. “Maklum sekarang banyak kapalsuan, semuanya serba palsu. Wartawan palsu juga ada. Maksudnya kita saling menjaga supaya tetap solid,” tandas Fadli dengan ucapan Selamat Gathering mudah-mudahan akan menjadikan semakin akrab hubungan DPR dengan kawan-kawan pers dan semoga kinerja makin baik di hari-hari ke depan. (mp) Foto: Naefuroji/Parle/HR

POJOK PARLE

Edisi 125 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-125-2015.pdf ·...

Documents

Transcript of Edisi 125 TH. XLV, 2015 - dpr.go.iddpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-125-2015.pdf ·...