Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011

5/21/2018 Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011

1/1341

Oleh :

Dr. Riyatno, S.H., LL.M.Kepala Pusat Bantuan Hukum

Badan Koordinasi Penanaman Modal

2011

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://doddys.files.wordpress.com/2007/05/capturingcarbon.jpg&imgrefurl=http://doddys.wordpress.com/2007/&usg=__kGvo5iWDNXtGLCYiCwRCDyhmS3U=&h=504&w=507&sz=61&hl=id&start=2&um=1&tbnid=5K-xdrxRsrdaPM:&tbnh=130&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dminyak%2Bbumi%2Bdan%2Bgas%26hl%3Did%26um%3D1http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/AAmt/BM-Reisen/BilderMitBU/Jakarta3,templateId%3Dlarge__blob.jpg&imgrefurl=http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/AAmt/BM-Reisen/2008/Suedostasien/080226-Vorbericht,navCtx%3D217182.html&usg=__coVDTeyUtQ5TUt2iWUz_4KFGLvw=&h=300&w=450&sz=166&hl=id&start=6&um=1&tbnid=xdMsU8nHPbkc_M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Djakarta%2Bview%26hl%3Did%26um%3D1


2/1342

Materi Paparan

1. Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

2. Peringkat Indonesia Terkait Investasi Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional

3. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing

4. Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Penanaman Modal:a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

b. Perundang-undangan Sektoral terkait Penanaman Modal

c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal

d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007

5. Beberapa Fasilitas/Insentif Penanaman Modal:a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

b. PP No. 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam NegeriYang Berbentuk Perseroan Terbuka

c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPN

d. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP No.1/2007 tentang Fasilitas PajakPenghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerahTertentu

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif danPemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

f. Permenkeu No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta BarangdanBahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

g. Permenkeu No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau PenguranganPajak penghasilan Badan


3/1343

1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (1)

Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang

ditargetkan 6,3 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 2014). Denganpertumbuhan tersebut ditargetkan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 10 -

11% dan penurunan angka pengangguran sebesar 5 - 6%.

Untuk mencapai pertumbuhan makro ekonomi tersebut dibutuhkan realisasi investasi

rata-rata sebesar Rp. 2.000 Triliun per tahun atau total Rp. 10.000 Triliun dalam 5 tahun.

Sesuai Rencana Umum Penanaman Modal, fokus pengembangan investasi diarahkanpada bidang pangan, energi dan infrastruktur yang menciptakan nilai tambah (value

added)

Dalam upaya pencapaian target pertumbuhan investasi, harus didukung adanya

kebijakan dan perangkat peraturan perundang-undangan penanaman modal yang

memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor serta menciptakan daya saing.

3


4/134

4 4

a Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan

Ekonomi Riil (%)4,4 5,5 5,6 6,0 6,3 6,4 6,9 6,7 7,4 7,0 7,7

Kebutuhan *)

Investasi

(Rp. Triliun)

1.495,51.667,3

1.689,1

1.865,4

1.936,9

2.092,8

2.237,2

2.352,4

2.555,8

2.688,5

2.949,8

Sumber:

- Kerangka makro: Sasaran & Target Pembangunan, Kantor menko Perekonomian

- Bisnis Indonesia, November 2009

*) rata-rata Ro. 2.000 Triliun/Thn (sekitar US$ 200 Miliar/Thn)

1. TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI (2)


5/134

55

2. PERINGKAT INDONESIA TERKAIT INVESTASI BERDASARKAN

SURVEI BEBERAPA LEMBAGAINTERNASIONAL (1)

World Investment Prospects Survey2009-2012 oleh United Nations Conference on Trade and

Development (UNCTAD) yang diterbitkan tahun 2009:

Indonesia berada pada peringkat 9 dari 193 ekonomi dan dikategorikan sebagai the most

attractive economies for the location of FDI.

Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies oleh

Japan Bank for International Coorporation (JBIC) yang diterbitkantahun 2009:

Indonesia berada pada peringkat 8 dari 20 negara tujuan utama investasi perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang.

Doing Business 2010 oleh International Finance Corporation (IFC) yang diterbitkan tahun

2009:

Indonesia berada pada peringkat 122 dari 183 ekonomi dan dikategorikan sebagai the most

active business regulatory reformer in East Asia and the Pasific.


6/134

6

Negara Prospektif Tujuan Investasi Menurut Pengusaha Jepang

Rank 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 China China China China China China China China China

2 USA Thailand Thailand Thailand India India India India India

3 Indonesia USA USA India Thailand Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

4 Thailand Indonesia Vietnam Vietnam Vietnam Thailand Thailand Rusia Thailand

5 India Vietnam India USA USA USA Rusia Thailand Rusia

6 Vietnam India Indonesia Rusia Rusia Rusia USA Brazil Brasil

7 Philippines Korea Korea Indonesia Korea Brazil Brazil USA USA

8 Malaysia Taiwan Taiwan Korea Indonesia Korea Indonesia Indonesia Indonesia

9 Brazil Malaysia Malaysia Taiwan Brazil Indonesia Korea Korea Korea

10 Taiwan Brazil Russia Malaysia Taiwan Taiwan Taiwan Taiwan Malaysia

Sumber: Japan Bank for International Cooperation (JBIC), survey dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang


7/134

7 7

Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)World BankSurvey/IFC - Doing Business 2010

Sumber: International Finance Corporation (IFC)


8/134

8

The 25 Most Attractive FDI Destination According to Corporate Executive

Country2010

Rank

2007

RankChange

China 1 1 0United States 2 3 +1

India 3 2 -1

Brazil 4 6 +2

Germany 5 10 +5

Poland 6 22 +16

Australia 7 11 +4

Mexico 8 19 +11

Canada 9 14 +5

United Kingdom 10 4 -6

United Arab Emirates 11 8 -3

Vietnam 12 12 0

France 13 13 0Hong Kong 14 5 -9

Other Gulf States*) 15 17 +2

Romania 16 - N/A

Czech Republic 17 25 -8

Russia 18 9 -9

Saudi Arabia 19 - N/A

Indonesia 20 21 +1

Malaysia 21 16 -5

Chile 22 - N/A

Turkey 23 20 -3

Singapore 24 7 -17

Egypt 25 - N/A

The Foreign Direct Investment Confidence Index is a regular survey of global executives conducted by A. T. Kearney.

The Index provides a unique look at the present and future prospects for international investment flows.

Companies participating in the survey account for more than $ 2 trillion in annual global revenue.

*) Includes Bahrain, Kuwait, Oman and Qatar


9/134

9

3. ALASAN-ALASAN MASUKNYA MODAL ASING DAN SYARAT-

SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING

a. Alasan-Alasan Masuknya Modal asing :

1) Upah buruh yang murah

2) Dekat dengan sumber bahan mentah

3) Menemukan pasar baru

4) Royalti dari alih teknologi

5) Penjualan bahan baku dan suku cadang

6) Insentif

7) Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan

internasional


10/134

10

b. Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing :

1) Syarat adanya keuntungan ekonomi (economic opportunity)

2) Syarat stabilitas politik (political stability)

3) Syarat kepastian hukum (legal certainty)

1


11/134

11

4. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

PENANAMAN MODAL:

a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


c. Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal

d. Daftar Negatif Investasi (DNI) 2007

1


12/134

12

Penanaman Modal Asingadalah kegiatan

menanam modal untuk melakukan usaha

di wilayah negara RI yang dilakukan oleh

penanam modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnyamaupun yang berpatungan dengan

penanam modal DN

Penanaman Modal Dalam Negeriadalah

kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara RI

yang dilakukan oleh penanam modal DN

dengan menggunakan modal dalam

negeri

Penanaman Modal

adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal baik oleh penanam

modal DN maupun penanam modal

asing untuk melakukan usaha di wilayah

negara RI

a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Definisi Penanaman Modal

(Pasal 1)

1


13/134

13

3. Jaminan hak melakukan transfer dan repatriasi

dalam valuta asing yaitu: modal, keuntungan dandana yang diperlukan.

(Pasal 8 ayat (3))

5. Penyelesaian sengketa

(Pasal 7 ayat (3) danPasal 11 ayat (3))

6. Penanam modal:

a. Hak pelayanan izin dan informasi

b. Hak fasilitas kemudahan

(Pasal 14)

4. Jaminan kepastian hak, hukum

dan perlindungan

(Pasal 14)

2. Memberikan perlindungan bagiUMKMK

(Pasal 4 ayat (2) huruf e)

1. Perlakuan yang sama

(Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6

Prinsip Dasar UU. No. 25 Tahun 2007

Prinsip Dasar

UU. 25/2007

1


14/134

14

Arah Kebijakan (Pasal 4 ayat 1)

Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk

penguatan daya saing perekonomian nasional. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

(Pasal 4 ayat 2)

Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal

asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM

dan Koperasi.

(Pasal 4 ayat 3)

Kebijakan Dasar Penanaman Modal diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM)

Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1


15/134

15

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yangberbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal asing wajibdalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkanhukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam

bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b. membeli saham; dan

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 5)

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

1


16/134

16

Perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negaramanapun.

Tidak akan dinasionalisasi, namun bila sampai terjadi nasionalisasi maka akandiberikan kompensasi sesuai harga pasar.

Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valutaasing, antara lain terhadap :

Modal;

Keuntungan, bunga bank, deviden dan pendapatan lain;

Kompensasi atas kerugian;

Kompensasi atas pengambilalihan.

(Pasal 6 s/d Pasal 8)

Perlakuan Terhadap Penanaman Modal (1)

1

( )


17/134

17

(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan olehpenanam modal:

a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain

untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan

transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan

penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga

selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

(Pasal 9)

Perlakuan Terhadap Penanaman Modal (2)

1

K k j


18/134

18

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus

mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI).

Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan

tenaga ahli Warga Negara Asing (WNA).

(Pasal 10)

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secaramusyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil,

penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan

penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

melalui pengadilan hubungan industrial.

Ketenagakerjaan

1

Bidang Usaha


19/134

19

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbukadengan persyaratan.

Kriteria, persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan

persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.Peraturan Presiden tersebut telah dituangkan dalam Perpres No. 76 dan No. 77Tahun 2007 jo No. 111 Tahun 2007.

(Pasal 12)

Bidang Usaha

1

Pengembangan Penanaman Modal Bagi


20/134

20

Pengembangan Penanaman Modal BagiUsaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untukusaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya

saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaraninformasi yang seluas-luasnya.

(Pasal 13)

2

Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (1)


21/134

21

Kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

Hak pelayanan.

Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(Pasal 14)

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (1)

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannyakepada BKPM.

Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahapenanaman modal.

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 15)

Hak Penanam Modal

Kewajiban Penanam Modal

2

Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (2)


22/134

22

Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal

menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain

yang merugikan negara.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 16)

Tanggung Jawab Penanam Modal

(Pasal 17)

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib

mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar

kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal (2)

F ilit P M d l


23/134

23

Fasilitas Penanaman Modal Diberikan Kepada (Pasal 18):

Penanaman Modal Baru atau

Penanaman Modal yang melakukan perluasan usaha,yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria tertentu.

Fasilitas Penanaman Modal

Memenuhi salah satu kriteria, antara lain :

Menyerap banyak tenaga kerja;

Menjaga kelestarian lingkungan hidup; Membangun infrastruktur;

Termasuk skala prioritas tinggi;

Bermitra dengan UMKM atau Koperasi;

Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang

dianggap perlu;

Melaksanakan alih teknologi; Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di

dalam negeri.

Kriteria Penanam Modal Yang Memperoleh Fasilitas (Pasal 18 ayat 3)

2

Bentuk Fasilitas Penanaman Modal


24/134

24

Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap

jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk

keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Pembebasan atau Keringan Bea Masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluanproduksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesinatau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama

jangka waktu tertentu.

Penyusutan atau Amortisasi yang dipercepat, dan

Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah ataudaerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan dan Pengurangan PPH Badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapatdiberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

(Pasal 18 ayat 4)

Catatan :

Industri Pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,

memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional

Bentuk Fasilitas Penanaman Modal

2

Hak Atas Tanah (1)


25/134

25

Hak Atas Tanah ( )

Pasal 22 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, semula:

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal

21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan

penanaman modal.

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusdan dapat diperbarui kembali atas

permohonan penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara

dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat

diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara

dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat

diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan

dan diperpanjang di muka sekaligusselama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui

selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Menjadi :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008

2

Hak Atas Tanah (2)


26/134

26

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan

diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan

persyaratan antara lain:

Ayat (2) Semula:

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan

diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

Menjadi:

Hak Atas Tanah ( )


2

Hak Atas Tanah (3)


27/134

27

Menjadi :

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat

diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan

atau dibatalkan ...

Ayat (4), Semula :(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka

dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2)

dapat dihentikan atau dibatalkan ...


Hak Atas Tanah

2

Fasilitas Keimigrasian (1)


28/134

28

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam

merealisasikan penanaman modal;

b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat

sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan

pelayanan purnajual; dan

c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan

kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Pasal 23

Fasilitas Keimigrasian

2

Fasilitas Keimigrasian (2)


29/134

29

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap

dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal

terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling

lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggalterbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal

tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung

sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dariBadan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 23

g

2

Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (1)


30/134

30

Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan

kententuan Pasal 5 Undang-Undang ini.

(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk

badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan

terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh

izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memilikikewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu

pintu.

Pasal 25

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan

yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memilikikewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonansampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

(Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10)

3

Pengesahan Dan Perizinan Perusahaan (2)


31/134

31

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam

memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai

penanaman modal.

(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang

di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan

nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenangmengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 26

e gesa a a e a e usa aa

3

Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal (1)


32/134

32

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasiantarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia,

antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah

daerah.

(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpinoleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

j

Pasal 27

3



33/134

33

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi

Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan

usaha;

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;

f. mempromosikan penanaman modal;

g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal

dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar

wilayah Indonesia; dan

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal

bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

j

3



34/134

34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu

satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan

perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait

dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Pasal 29

j

3

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (1)


35/134

35

PASAL 30

Penyelenggaraan penanaman modal yg ruang lingkupnya :

lintas provinsiurusan Pemerintah

lintas kabupaten/kotaurusan pemerintah provinsi dalam satu kabupaten/kotaurusan pemerintah kabupaten/kota

Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkatrisiko kerusakan lingkungan yang tinggi;

Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional; Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau

ruang lingkupnya lintas propinsi;

Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;

Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasaldari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan

Pemerintah Negara lain; Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 7)

3

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal (2)


36/134

36

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadikewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintahmenyelenggarakan sendiri, melimpah kannya kepada Gubernur selaku wakilPemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan Pemerintah (Pasal 30 ayat 8)

3

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


37/134

37

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yangbersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk

menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan

dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

Ketentuan KEK diatur dengan Undang-Undang.

(Pasal 31)

3

Ketentuan Penutup


38/134

38

Dengan berlakunya UU ini, UU No. 1/1967 jo No. 11/1970 tentang PMA

dan UU No. 6/1968 jo No. 12/1970 tentang PMDN dinyatakan tidak

berlaku.

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung

dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan

pengaturannya pada UU ini.

(Pasal 38)

3

Ketentuan Peralihan


39/134

39

Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang disetujui Pemerintah RI sebelumberlakunya UU ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. (Pasal 35)

Rancangan Perjanjian Internasional dalam bidang Penanaman Modal yang belum disetujuiPemerintah RI wajib menyesuaikan dengan UU ini. (Pasal 36)

Pada saat UU ini berlaku, seluruh Peraturan Pelaksanaan dari UU NO. 1/1967 tentang PMA danUU NO. 6/1968 tentang PMDN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diaturdengan peraturan pelaksanaan yang baru. (Pasal 37 ayat 1)

Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan yang telah diberikan pemerintahberdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya

Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan tersebut; (Pasal 37 ayat 2)

Permohonan penanaman modal yg telah disampaikan kepada instansi yg berwenang dan padatanggal disahkannya UUPM wajib disesuaikan dgn ketentuan dlm UU ini (Pasal 37 ayat 3)

Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha berdasarkan UU No. 1/1967 dan UU No. 6/1968yang telah berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang berdasarkan UU ini. (Pasal 37 ayat 4)

3



40/134

40 40

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

8. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

antara lain:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (1)


41/134

41 41

, , g

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yangdimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan

ekonomi di Indonesia

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008 tentang UsahaMikro, Kecil, dan Menengah (2)


42/134

42 42

Kriteria UMKM

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50. juta tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak

termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10

milyar tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50

milyar.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral & Batubara (1)


43/134

43 43

Pokok-pokok pikiran yang terkait penanaman modal:

1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara;

2. Hanya ada satu jenis izin usaha pertambangan (IUP), tidak ada lagi kontrak antara perusahaan danpemerintah;

3. Perizinan dikeluarkan melalui proses lelang untuk mineral logam dan batubara dengan perlakuan

sama dan prinsip transparansi;

4. Sistem perizinan disederhanakan menjadi dua bagian yaitu izin eksplorasi dan izin operasi;

5. Izin usaha kegiatan pertambangan mineral & batubara yang baru diberikan oleh Pemerintah dalam

bentuk Izin Usaha Pertambangan, tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian KaryaPengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

6. KP, KK, PKP2B, SIPD, SIPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu

kontrak/ijin;

7. Pengolahan dan pemurnian harus dilakukan di dalam negeri.

8. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki

oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usahamilik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.



44/134

4444

IUP EKSPLORASI IUP OPERASI PRODUKSI

MINERALJANGKA WAKTU

(Tahun)LUAS

JANGKA WAKTU

+ Perpanjangan (Tahun)LUAS

Logam Max. 8 Max. 100.000Min. 5.000

Max. 20 th + (2x 10 th) Max. 25.000

BatubaraMax. 7 Max. 50.000

Min. 5.000

Max. 20 th + (2x 10 th) Max. 15.000

Bukan Logam

Bukan Logam Jenis Tertentu

Max. 3

Max. 7

Max. 25.000

Min. 500

Max. 10 th + (2x 5 th)

Max. 20 th + (2x 10 th)

Max. 5.000

Batuan Max. 3Max. 5.000

Min. 5

Max.5 th + (2x 5 th) Max. 1.000

Izin Usaha Pertambangan (IUP )

Jangka Waktu (Tahun) dan Luas (Ha)



45/134

45 45

Usaha Jasa Pertambangan

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, jika tidak

terdapat dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

2. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

1) penyelidikan umum;

2) eksplorasi;

3) studi kelayakan;

4) konstruksi pertambangan;

5) pengangkutan;

6) lingkungan pertambangan;

7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

1) penambangan; atau

2) pengolahan dan pemurnian.

3. Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan

klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.

4. Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa

pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (1)


46/134

46 46


1. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan

pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut

pembayaran.

2. Kegiatan angkutan udara terdiri atas:

a. angkutan udara niaga; dan

b. angkutan udara bukan niaga.

Dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga

nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.3. Angkutan udara niaga dalam negeri (berjadwal dan/atau tidak berjadwal) dilakukan oleh badan usaha

angkutan udara nasional yang mendapat izin usaha angkutan udara niaga (berjadwal dan/atau tidak

berjadwal).

4. Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia

atau warga negara Indonesia terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional

harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority).



47/134

4747

1. Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dilakukan oleh badan usaha angkutan udaraniaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing untukmengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

2. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutanudara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri setelah mendapatpersetujuan dari menteri terkait

3. Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:

a. rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata(affinity group);

b. kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untukmelakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (inclusivetour charter);

c. seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own usecharter);

d. taksi udara (air taxi); atau

e. kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.

4. Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani ruteke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Menteri.



48/134

4848

1. Izin usaha angkutan udara niaga, harus memenuhi persyaratan:

a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang bergerak di bidang angkutan udara niaga

berjadwal/angkutan udara niaga tidak berjadwal, disahkan Menteri yang berwenang;

b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);

c. surat keterangan domisili;

d. surat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman

modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;

e. tanda bukti modal yang disetor;

f. garansi/jaminan bank; dang. rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Dokumen pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan dalam bentuk salinan

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan

kepada Menteri.

2. Izin usaha angkutan udara niaga berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan

angkutan udara sesuai dengan izin yang diberikan.

3. Undang-UndangNo. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (4)


49/134

49 49

Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara terdiri atas pelayanan jasa :

a. kebandarudaraan; dan

b. terkait bandar udara.

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos

Pelayanan jasa terkait bandar udara meliputi kegiatan:

a. pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara,

b. pelayanan penumpang dan barang,

c. yang memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara.

Pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh:

a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diusahakan secara komersial setelah

memperoleh izin dari Menteri; atau

b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pelayanan jasa kebandarudaraan diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam perjanjian serta dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau

lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial.

Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara dapat diselenggarakanoleh orang perseorangan warga negara

Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Jasa Pengusahaan Kebandarudaraan

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata


50/134

5050


Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di

bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota. Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f. penyediaan akomodasi;g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. jasa informasi pariwisata;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

l. wisata tirta; dan

m. spa.

Usaha pariwisata lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (1)


51/134

5151


Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk

badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan

kriteria dan skala tertentu.

Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun

yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan

hewan. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang

menunjang usaha budi daya ternak.

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (2)


52/134

5252

1. Yang wajib memperoleh Izin dan/atau rekomendasi dari Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan:

a. pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah NKRI.

b. pemasukan benih dan/atau bibit.

c. Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan.

2. Yang wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau Bupati/Walikota:

a. budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.

b. pelayanan kesehatan hewan

c. rumah potong hewan

d. tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan

3. Yang wajib memperoleh izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan:a. memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial.

b. pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan.

4. Bidang usaha lainnya:

- memasukkan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh

izin pemasukan dari menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi:

a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau

b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan

obat dan makanan dan/atau Menteri.

- penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan wajib mendapatkan izin dari BPPT.

Bidang-Bidang Usaha

P j k D h

6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (PDRD) (1)


53/134

53 53

Pajak provinsi terdiri dari 5 jenis:

1. Pajak kendaraan bermotor

2. Bea balik nama kendaraan bermotor

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak air permukaan, dan

5. Pajak rokok (pajak baru provinsi yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, 70% untuk kabupaten/kota dan30% untuk provinsi)

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis:

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak parkir

8. Pajak air tanah

9. Pajak sarang burung walet10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah



54/134

5454

Retribusi Daerah (1)

Terdapat 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi tiga

kelompok obyek retribusi, yaitu:

1. jasa umum,

2. jasa usaha, dan3. perizinan tertentu.

Retribusi atas jasa umum ada 14 jenis, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan;

2. Pelayanan persampahan atau kebersihan;

3. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

4. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;

5. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;

6. Pelayanan pasar;

7. Pengujian kendaraan bermotor;

8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

9. Penggantian biaya cetak peta;

10. Penyediaan dan atau penyedotan kakus;

11. Pengolahan limbah cair;

12. Pelayanan tera atau tera ulang;

13. Pelayanan pendidikan; serta

14. Pengendalian menara telekomunikasi.

R t ib i D h (2)



55/134

5555

Adapun retribusi untuk jasa usaha ada 11 jenis, yaitu :

1. Pemakaian kekayaan daerah;

2. Pasar grosir dan atau pertokoan;

3. Tempat pelelangan;4. Terminal;

5. Tempat khusus parkir;

6. Penginapan/Pesanggrahan/vila;

7. Rumah potong hewan;

8. Pelayanan kepelabuhanan;

9. Tempat rekreasi dan olahraga;

10. Penyeberangan di air; dan11. Penjualan produksi usaha daerah.

Perizinan tertentu ada lima jenis retribusi, yaitu :

1. Izin mendirikan bangunan;

2. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;

3. Izin gangguan;

4. Izin trayek; dan5. Izin usaha perikanan.

Retribusi Daerah (2)



56/134

5656

Beberapa Sifat dan Ketentuan dalam PDRD

Bersifat closed list (daftar tertutup) yakni pemerintah daerah tidak dapat lagi memungut jenis pajak

selain yang telah ditentukan dalam UU PDRD tersebut, agar tercipta kepastian hukum dan iklim

investasi dapat berkembang. Pajak progresif hanya diperuntukkan untuk pajak kendaraan bermotor pada kepemilikan kedua dan

seterusnya dengan tarif 2% s/d 10% yang besaran tarif aktualnya untuk setiap jenis kendaraan

bermotor ditetapkan melalui Perda Provinsi.

(pajak progresif ini tidak dikenakan pada kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran,

sosial keagamaan, lembaga sosial/pemerintah/ TNI/Polri, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang

ditetapkan dengan perda).

Kewajiban alokasi penerimaan (earmarking) dari pajak tertentu ke sektor publik yang terkait langsung

dengan sektor perpajakannya. Misal:

1. Minimal 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi

umum.

2. Mewajibkan 50% dari hasil penerimaan pajak rokok, dialokasikan untuk belanja publik di bidang

kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terutama untuk mengatasi perdagangan rokokilegal.

k k k k iki k i d l

7. Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (1)


57/134

57


1. Usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film

dan bersifat komersial.

2. Usaha perfilman meliputi:

a. pembuatan film;

b. jasa teknik film;

c. pengedaran film;

d. pertunjukan film;

e. penjualan dan penyewaan film;f. pengarsipan film;

g. ekspor film; dan

h. impor film.

3. Peraturan tentang penanaman modal asing dalam perfilman diserahkan kepada rezim

penanaman modal berdasarkan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan

peraturan pelaksanaannya.

57

7. Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (2)


58/134

58 58

1. Setiap jenis usaha perfilman wajib memiliki izin usaha, kecuali jenis usaha penjualan dan/atau penyewaan

film oleh pelaku usaha perseorangan.

2. Izin usaha diberikan oleh Menteri untuk setiap jenis usaha:

a. usaha pembuatan film;

b. usaha jasa teknik fllm;

c. usaha pengedaran film;

d. usaha ekspor film; dan/atau

e. usaha impor film.

3. Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap jenis usaha:

a. usaha penjualan dan penyewaan film;

b. usaha pengarsipan film; dan/atau

c. usaha pertunjukan film untuk yang dilakukan di dalam bioskop dan/atau di tempat yang

diperuntukkan bagi pertunjukan film.

4. Izin usaha dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

5. Izin usaha yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

usaha pertunjukan yang dilakukan melalui penyiaran oleh lembaga penyiaran atau media elektronik

lainnya. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam peraturan Menteri.

6. Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.


8. UndangUndang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (1)


59/134

59 59

Pokok pokok pikiran yang terkait penanaman modal:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan

transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos dengan keseluruhan kegiatan

pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

3. Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.

4. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah;

c. badan usaha milik swasta; dan

d. koperasi.

5. Badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan:

a. layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik;

b. layanan paket;

c. layanan logistik;

d. layanan transaksi keuangan; dan

e. layanan keagenan pos.6. Badan usaha mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri dan Ketentuan lebih lanjut mengenai

persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam peraturan pemerintah.

1 Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama dengan:

8. UndangUndang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (2)


60/134

6060

1. Penyelenggara Pos dapat melakukan kerja sama dengan:

a. Penyelenggara Pos dalam negeri;

b. Penyelenggara Pos asing;

c. badan usaha dalam negeri bukan Penyelenggara Pos; dan/atau

d. badan usaha asing bukan Penyelenggara Pos.Kerja sama Penyelenggara Pos dengan badan usaha asing bukan Penyelenggara Pos tidak termasuk kepemilikan

modal dan saham serta terbatas pada wilayah operasional masing-masing.

2. Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat:

a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;

b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri; (Pengiriman

antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan)

c. Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negaraatau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri;

d. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama dengan satu Penyelenggara Pos dalam

negeri; dan

e. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya

pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional.

3. Kerja sama Penyelenggara Pos dengan Penyelenggara Pos asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari

Menteri.

k k k k iki k i d l

9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (1)


61/134

6161


1. KEK merupakan suatu pengembangan kawasan dengan batas tertentu yang memiliki keunggulan tertentu

dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam memfasilitasi kegiatan industri, ekspor,

impor dengan penyederhanaan proses bisnis, jaminan ketertiban dan keamanan termasuk fasilitaskeringanan fiskal.

2. Terdapat 2 fasilitas yaitu fiskal dan non fiskal.

Fasilitas fiskal mencakup bidang-bidang:

- perpajakan,

- kepabeanan,

- cukai,

- pajak daerah dan retribusi daerah, serta- kemudahan lain yang akan diatur kemudian.

Fasilitas non-fiskal mencakup:

- kemudahan di bidang pertanahan, keimigrasian, perizinan, dan

- tidak memberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di

bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

Keseluruhan fasilitas dan kemudahan tersebut akan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) yang dibentuk disetiap KEK

9. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (2)


62/134

6262

a. Impor barang di KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, dan pembebasan cukai

bagi barang yang merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi.

b. KEK tetap berada dalam wilayah kepabeanan namun berbeda dengan Free Trade Zone (FTZ) karena

tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Bea masuk, dan lain-lain sebagai fasilitas selama

pengusaha ekspor dan jika dijual ke dalam Indonesia akan tetap dikenai PPN.

c. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona, diantaranya pengolahan ekspor, logistik, industri,

pengembangan teknologi, pariwisata, energi dan atau ekonomi lainnya dan lokasi (zona khusus) bagi

usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi baik sebagai pelaku usaha maupun pendukung kegiatan

perusahaan yang ada di kawasan ekonomi khusus.d. Terdapat Dewan Nasional yang bertugas untuk menyusun rencana induk, menetapkan kebijakan umum

untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK dan Dewan Kawasan untuk membentuk

administrator KEK serta mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan administrator

KEK.

Penyelenggaraan KEK

Pokok pokok pikiran yang terkait penanaman modal:

10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri


63/134

6363


a. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki

Izin Usaha Kawasan Industri.

b. Izin usaha KI diberikan kepada perusahaan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

dapat berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta.

c. Luas lahan paling rendah 50 Ha dalam satu hamparan tetapi untuk UMKM paling rendah 5 Ha dalam satu

hamparan.

d. Diberikan fasilitas kepabeanan & perpajakan sesuai ketentuan di bidang perpajakan.

e. Untuk optimalisasi KI, Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan insentif, kemudahan pembebasan lahan &

pelayanan terpadu.

f. Perusahaan industri yang didirikan setelah tanggal 3 Maret 2010 wajib berlokasi di KI kecuali:

- Perusahaan yang memerlukan lokasi khusus (bahan baku/proses produksi)

- Industri Mikro, Kecil dan Menengah.

- Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah

kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun

seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

g. Selain kegiatan industri, setiap perusahaan di KI dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang & wajibmemiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.


64/134

64

c. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

6

Pokok-Pokok Substansi (1)


65/134

65

Untuk memudahkan pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi serta daya saing investasi

maka perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Perpres ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PTSP untuk perizinan dan nonperizinan yangmendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki

kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Perizinan contohnya persetujuan penanaman modal, sedangkan nonperizinan misalnya segala bentuk

kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

PTSP dibentuk dan diselenggarakan di pusat di PTSP BKPM. Dalam menyelenggarakan PTSP di bidangpenanaman modal di Pusat, Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari

Menteri Teknis/Kapolri untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti Izin Penanaman Modal Asing; penanaman modal yang

Lintas Provinsi, terkait SDA tidak terbarukan dengan tingkat risiko lingkungan tinggi, Industri prioritas

tinggi skala nasional, terkait fungsi pemersatu & penghubung antar wilayah, terkait strategi

pertahanan & keamanan nasional; dan bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan

Pemerintah menurut UU.

65

Pokok-Pokok Substansi (2)


66/134

666

Penyelenggaraan PTSP di daerah:

Di PTSP Perangkat Daerah Provinsi di bidang Penanaman Modal (PDPPM) di masing-masing Provinsi, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modal ruang lingkup

lintas Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan

PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan Pemerintah yang diberikan

Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur.

Di PTSP Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal (PDKPM) di

masing-masing Kabupaten/Kota, dengan kewenangan meliputi: Penanaman Modalruang lingkup satu Kabupaten/Kota, Penanaman Modal urusan Pemerintah

Kabupaten/Kota berdasarkan PP No. 38/2007, dan Penanaman Modal urusan

Pemerintah yang diberikan Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal


67/134

6767

1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM

2. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman

Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan olehPDPPM

3. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

PDKPM

Menteri/Kepala LPND,

Gubernur,

Bupati/Walikota,

sesuai dengan kewenangannya

masing-masing.

Berdasarkan mekanisme

pelimpahan/pendelegasian

wewenang dari :

Bagan Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan


68/134

68

Pelimpahan Penugasan

Pelimpahan

PendelegasianPendelegasian

Penghubung Penghubung

Penghubung

Pendelegasian

6

Tim Pertimbangan PTSP


69/134

69

Tugas Tim Pertimbangan:

a. mendorong percepatan,b. melakukan pemantauan dan meminta laporan,c. menetapkan langkah-langkah penyelesaian kendala,pelaksanaan pendelegasian wewenang dan pelimpahanwewenang.

e. memberikan Saran &

Pertimbangan

Keberatan

Ya

Selesai ?Tidak Pengaduan

d. memberikan Saran &

Pertimbangan

6

Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009 (1)


70/134

707

Telah ada pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian perizinan dannonperizinan dari 14 Menteri dan Kapolri kepada Kepala BKPM, yaitu:

1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi

2. Menteri Hukum & HAM

Penempatan pejabat teknis di BKPM dari:

1. Menteri Pekerjaan Umum

2. Menteri Pertanian

3. Menteri Perindustrian

4. Menteri Perdagangan

5. Menteri Keuangan

6. Menteri Kebudayaan & Pariwisata

7. Menteri Kesehatan

8. Menteri Perhubungan

9. Menteri Perumahan Rakyat

10. Menteri Komunikasi & Informatika

11. Menteri Kelautan & Perikanan

12. Menteri Kehutanan

13. Mentri ESDM

14. Menteri Pendidikan Nasional

15. Kapolri



71/134

717

Manfaat dari PTSP di bidang penanaman modal adalah:

a. Pemohon cukup berinteraksi dengan satu institusi PTSP.b. Pengurusan perizinan dan nonperizinan lebih pasti,singkat dan transparan,dari sisi :

- Kejelasan jangka waktu dan biaya (Service Level Arrangement)- Persyaratan/kelengkapan data permohonan tidak berulang- Hasil proses perizinan dan nonperizinan (data elektronik) tidak perlu menjadi

kelengkapan bagi perizinan lainnya (paperless of required documents)- Penyederhanaan bisnis proses (streamlining) perizinan dan nonperizinan

c. Seluruh proses terekam untuk memudahkan pengecekan keabsahan dokumen perizinandan nonperizinan.

d. Mempermudah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dengan daerah.e. Mempermudah interrelasi proses antara BKPM dengan instansi terkait di pusat dan BKPMdengan PTSP daerah.

Untuk percepatan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP, BKPM membangunSistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). SPIPISE akanmengintegrasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dan interkoneksi antara BKPM dengan

instansi terkait di pusat serta BKPM dengan PTSP-PTSP di provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuaidengan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, pada tanggal 15 Januari 2010 telahdilakukan launchingpenggunaan SPIPISE di Batam.

BKPM telah mengeluarkan 4 Peraturan Kepala (Perka) BKPM yang menjadi Norma, Standar, Prosedur dani i ( ) b i d b i i h di i i d



72/134

72 7

No. Perka BKPM Pokok-Pokok Substansi

1. No. 11/2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan, Pembinaan dan

Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman

Modal (Berita Negara Tahun 2009 No.

507)

- Mengatur standar pelayanan yang harus dimiliki PTSP dilihat dari ketersediaan dan

kualitas sumber daya manusia, serta infrastruktur di setiap instansi yang menjalankan

fungsi PTSP.

- Mengatur sistem pembinaan, pengawasan maupun evaluasi PTSP termasuk mengatur

dan mensinkronisasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal berdasarkan

pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan

Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007.

2. No. 12/2009 tentang Pedoman dan Tata

Cara Permohonan Penanaman Modal

(Berita Negara Tahun 2009 No. 508)

- Mengatur pedoman dan tata cara pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan

(fasilitas penanaman modal) yang dibutuhkan investor di PTSP di bidang Penanaman

Modal.

- Penyelesaian izin dan fasilitas penanaman modal menjadi lebih mudah dan cepat.

3. No. 13/2009 tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal (Berita Negara

Tahun 2009 No. 509)

- Mengatur kewajiban penanam modal yang harus dilakukan terkait realisasi penanaman

modalnya, dan mengatur fasilitasi bagi penanam modal yang memerlukan bantuan dalam

mengatasi masalah atau hambatan dalam kegiatan penanaman modalnya, baik oleh

instansi penanaman modal di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

4. No. 14/2009 tentang Sistem Pelayanan

Informasi dan Pelayanan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE) (Berita

Negara Tahun 2009 Nomor 510).

- Mengatur mengenai proses pengajuan aplikasi perizinan dan nonperizinan yang

dilakukan secara elektronik (internet) yang memiliki keterhubungan antara BKPM dengan

PTSP daerah, serta instansi teknis terkait yang bertujuan untuk mendorong tercapainya

transparansi dan akuntabilitas pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang

penanaman modal.

Kriteria (NSPK) sebagai pedoman acuan bagi aparatur pemerintah di PTSP pusat, PTSP provinsi dan PTSPKabupaten/Kota didalam melayani pemberian perizinan dan nonperizinan, serta bagi investor (dunia usaha).Ke-4 Perka tersebut yaitu:


73/134

737

1. Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang Tata CaraPelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintudi Bidang Penanaman Modal

Tolok UkurPenyelenggaraan

PTSP di Bidang Penanaman Modal


74/134

747

Tolok Ukur:a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;

b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;

c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman

Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;

d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan

e. SPIPISE.Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009

Standar Kualifikasi:

1. Persyaratan Dasar,2. Persyaratan Tambahan, dan

3. Keunggulan Lain

Tolok Persyaratan

CONTOH STANDAR KUALIFIKASI
http://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.dochttp://l/Workshop%20Makassar_30%20Sept%202009/Paparan%20Power%20Point%20Workshop%20Perka-Perka%20PM_30%20September%202009/Presentasi_Perka%20Pelaksanaan%20Pembinaan%20&%20Pelaporan%20PTSP/Lampiran%20I%20Uraian%20Persyaratan_17%20Sept%202009.doc


75/134

757

No.Tolok

Ukur Dasar Tambahan Keunggulan Lain

1. SDM Ka. PDPPM min Es. II.b.

Ka. PDKPM min Es. III.a

Ada sertifikat pelatihan sektoral Ada SDM S2.

Ka. PDPPM min S1 atau

pengalaman kerja min. 15

tahun

Ka. PDKPM min S1 atau

pengalaman kerja min. 10

tahun

Menguasai min. Satu bahasa

resmi PBB dan menguasai

internet

Ada program peningkatan

kapasitas kepegawaian

Ada 3 petugas FO (min. S1)

dan 5 BO (min. SMA)

Min. 75% SDM pernah mengikuti

pelatihan tingkat dasar.

Ada min. 2 petugas

administrasi/TU

2. SPIPISE Min. 1 orang SDM di bidang IT Menggunakan SPIPISE Mengikuti Updating

SPIPISE

Memiliki koneksi internet Pelayanan telah online dan

interkoneksi dengan SPIPISE

Ada server dan program

otomasi

Penilaian dan Penetapan KualifikasiPTSP di Bidang Penanaman Modal


76/134

7676

Tolok Ukur

PTSP Di Daerah:

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM)

Perangkat Daerah kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)

PenilaianPenetapan

Kualifikasi

Tolok UkurTolok UkurTolok UkurTolok Ukur

Ketua Kepala BKPM

Tim Penilai PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM


77/134

777

Wakil Ketua Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri

Ketua Pelaksana Harian Deputi Kepala BKPM yang membidangi Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal

Anggota Wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Departemen Dalam Negeri, BKPM, dan instansi terkait lainnya

Tim Teknis Dibentuk oleh Ketua Pelaksana Harian:

Tim Teknis Penilai PTSP-PDPPM:

beranggotakan wakil instansi terkait pusat

Tim Teknis Penilai PTSP-PDKPM:

beranggotakan wakil instansi terkait pusat dan provinsi

Penilaian dapat diserahkan kepada lembaga independen yang akan bekerja sesuai dengan standar yangdibuat oleh Tim Penilai PTSP dan penunjukan lembaga independen sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Memenuhi standar kualifikasi:

a Persyaratan dasar

Diagram Penilaian PTSP
http://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.doc


78/134

78

Catt: *) Dalam hal perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP telah dilakukan, PDPPM atau PDKPM dapat melakukan kembali

penilaian mandiri (self assesment) dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada BKPM.

*) Penilaian PTSP paling lama dilakukan 1 (satu) tahun.

7

a. Persyaratan dasar

b. Persyaratan tambahan

c. Keunggulan lainnya

2. Belum memenuhi standar kualifikasi persyaratan dasar

Self

Assesm ent *)

Oleh PDPPM/

PDKPM

Verifikasi hasil self

assesmentTim

Penilai

Lembar VerifikasiPenilaian Mandiri

Pedoman dan

Lembar Penilaian

Penetapan

Peringkat Kualifikasi

Bintang 1

(Nilai 60

69)

Bintang 2

(Nilai 70

79)

Bintang 3

(Nilai 80

89)

Bintang 4

(Nilai 90

99)

Bintang 5

(Nilai 100)

Non Bintang

(Nilai 0

59)

Peringkat Kualifikasi

Kualifikasi PTSP
http://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20V%20Pedoman%20dan%20Lembar%20Penilaian_3%20Agustus%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/PTSP_NEW/PERKA-PERKA%20BKPM_28%20Agustus%20-%20September%202009/PERKA%20PEMBINAAN/lampiran_14%20Sept%202009/Lampiran%20III%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_14%20Sept%202009.dochttp://c/neta/My%20Documents/BEENS_FILES/BS%20Files/2009-2010/PTSP/Lampiran%20VI%20Lembar%20Verifikasi%20Penilaian%20Mandiri_3%20Agustus%202009.doc


79/134

797

Bintang 5 Bintang 4

Menyelenggarakan:

a. Urusan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

sesuai dengan kewenangannya;

b.PTSP-PDPPM: Urusan Penanaman Modal Dalam

Negeri lintas Kabupaten/Kota dan urusan

Penanaman Modal Dalam Negeri yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan mengenai

pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan

daerah kabupaten/ kota, menjadi kewenangan

pemerintah Provinsi.

PTSP-PDKPM: Urusan Penanaman Modal Dalam

Negeri yang ruang lingkupnya berada dalam satu

kabupaten/kota yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan mengenai pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan

daerah provinsi, dan pemerintahan daerahkabupaten/ kota, menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota

c. Perbaikan untuk memenuhi standar kualifikasi PTSP

Bintang 1 3 dan Non Bintang

Menyelenggarakan:

a. Pelayanan

Perizinan dan

Nonperizinan

sesuai dengan

kewenangannya

b. Dapat menerima

pelimpahanurusan

Pemerintahan di

bidang

Penanaman

Modal tertentu

yang lebih luas

yang menjadi

kewenangan

Pemerintah

Menyelenggarakan:

a. Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan

sesuai dengan

kewenangannya

b. Dapat menerima

pelimpahan urusan

Pemerintahan dibidang Penanaman

Modal tertentu yang

menjadi kewenangan

Pemerintah

c. Perbaikan untuk

memenuhi standar

kualifikasi bintang 5

Penghubung


80/134

808

Merupakan perwakilan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Penghubung yang ditunjuk oleh Menteri Teknis/Kepala LPND atau Gubernur yang ditugaskan di BKPM.

Penghubung yang ditunjuk oleh Menteri Teknis/Kepala LPND atau Gubernur dapat menggunakan fasilitas kantor

yang disediakan oleh BKPM

Penghubung yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota dapat ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau

perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM.

Penghubung harus memenuhi persyaratan minimal:

a. Pendidikan Sarjana (S1) dan mempunyai sertifikat kursus-kursus/seminar terkait bidang ekonomi yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terakreditasi.

b. Minimal pengalaman kerja 10 tahun di unit kerja terkait pembangunan ekonomi daerah.

c. Menguasai bisnis proses perizinan dan nonperizinan Kementerian Teknis/LPND atau daerah masing-masing.

d. Menguasai bahasa Inggris secara aktif.

Pembinaan kepegawaian pejabat penghubung menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPND, Gubernur atau

Bupati/Walikota masing-masing sebagai instansi induknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghubung yang ditunjuk Menteri Teknis/Kepala LPND


81/134

818

Tugas dan fungsi antara lain:

a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenanganMenteri Teknis/Kepala LPND yang tidak dilimpahkan kepada Kepala BKPM;

b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan

nonperizinan sektor;

c. memberikan berbagai informasi sektor antara lain peluang usaha, jenis-jenis

perizinan dan nonperizinan, dan mitra usaha potensial;d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/Kepala LPND

untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanaman modal.

T d f i t l i

Penghubung yang ditunjuk oleh Gubernur


82/134

828


a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi;

b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan Perizinan dan

Nonperizinan provinsi;

c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis

Perizinan dan Nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra

usaha lokal;

Dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mempermudah dan

mempercepat pelaksanaan penanaman modal di Provinsi, antara lain mendapat

pendelegasian dari Gubernur untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu

yang menjadi wewenang pemerintah provinsi.

Penunjukan dan penetapan tugas dan fungsi penghubung dilakukan paling lambat 12 (dua

belas) bulan sejak peraturan ini berlaku.

T d f i t l i

Penghubung atau contact person yang ditunjuk Bupati/Walikota


83/134

8383


a. membantu pengurusan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota;b. membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan perizinan dan nonperizinan

Kabupaten/Kota; dan

c. memberikan berbagai informasi daerah antara lain peluang usaha, jenis-jenis perizinan dan

nonperizinan, ketersediaan infrastruktur dan tenaga kerja, dan mitra usaha lokal.

Dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk mempermudah dan

mempercepat pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota, antara lain mendapat

pendelegasian dari Bupati/Walikota untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan tertentu

yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Penunjukan dan penetapan tugas dan fungsi penghubung dilakukan paling lambat 12 (dua belas)

bulan sejak peraturan ini berlaku.

Penghubung dapat menggunakan fasilitas kantor yang disediakan oleh PTSP-PDPPM atau kantor

perwakilan pemerintah provinsi di Jakarta, sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Pembinaan

PEMBINAAN DAN EVALUASI

PTSP-PDPPM DAN PTSP-PDKPM


84/134

848

Pembinaan

Dilakukan oleh BKPM, meliputi:

a.Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang Penanaman Modal

b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah tentang pelaksanaan PTSP di

bidang Penanaman Modal

c. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan PTSP

Jenis pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan SDM tentang penanaman modal, meliputi

pendidikan dan pelatihan :

a. Penanaman Modal tingkat dasar, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman modal

dalam negeri

b. Penanaman Modal tingkat lanjutan pertama, yaitu pelatihan di bidang pelayanan perizinan penanaman

modal asing

c. Penanaman Modal tingkat lanjutan kedua, yaitu pelatihan SPIPISE dan teknis sektoral penanaman modal

d. Pelayanan informasi Penanaman Modal

D l k j k i b k lit l i i d i i k d

Evaluasi


85/134

858

Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada

penanam modal, BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan PTSP-

PDPPM dan PTSP- PDKPM

Dilakukan berdasarkan:

a. laporan terbaru hasil penilaian secara mandiri, oleh PDPPM atau PDKPM yang

bersangkutan

b. adanya saran dan pertimbangan dari Tim Pertimbangan PTSP kepada Kepala BKPM:

1) atas keberatan yang diajukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan sementara PTSP

2) atas pengaduan Penanam Modal mengenai penyelenggaraan PTSP di PDPPM atau

PDKPM.

Dilaksanakan oleh Tim Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan 1 Pengukuran Indeks Kepuasan

Diagram Evaluasi PTSP-PDPPM/PTSP-PDKPM


86/134

868

Penyelenggaraan

PTSP

Evaluasi

Tim Penilai:

Me

Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011

Documents

Transcript of Bahan Kuliah MM UGM, 29 November 2011