Hukum AsuransiHukum Asuransi pada Umumnya Asuransi Kerugian Asuransi Jiwa Asuransi Campuran dan Asuransi Sosial Asuransi Aneka/asuransi dalam Praktik

Tugas makalah

Dikumpulkan paling lambat tanggal : saat ujian mid semester mata kuliah Hk As dan surat Berharga Jumlah halaman sebanyak-banyaknya asal sebanyakada keterkaitan Penulisan objektif, dengan menuliskan catatan kakinya Buku literatur minimal 5 buku (tidak termasuk Perundang-undangan) PerundangDiskusi dilaksanakan pertemuan pertama atau kedua setelah UTS Dikirim melalui e-mail : ed.suparnyo@yahoo.co.id

Asuransi pada Umumnya (Purwosutjipto hal 1- 109) 1

Pengertian / Definisi Pembedaan Jenis Asuransi Tujuan Asuransi Sifat Perjanjian Asuransi Syarat sahnya Perjanjian Asuransi UnsurUnsur-unsur dalam Perjanjian Asuransi Hak dan Kewajiban Para Pihak

Asuransi Kerugian (Purwosutjipto hal 110-138) 110

Asuransi Kebakaran Asuransi yang Mengancam Hasil Pertanian Asuransi Kerugian di Luar KUHD

Asuransi Jiwa (Purwosutjipto hal 139139156)

BentukBentuk-bentuk Asuransi Jiwa Jenis Asuransi Jiwa Menurut UnsurUnsurunsurnya BentukBentuk-bentuk Asuransi Gabungan yang Ada di Indonesia Dll

Asuransi Campuran ( Asuransi Kecelakaan ) Purwosutjipto hal 157-167 157

Pengertian Para Pihak dalam Asuransi Campuran Asuransi Kecelakaan Bagi Orang Ketiga Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang Menimbulkan Kecelakaan

Bahan Bacaan Hukum Asuransi

HMN Purwosutjipto. Abdulkadir Muhammad Soekardono Sri Redjeki Hartono Emmy Pangaribuan Simanjuntak KUH Perdata dan KUHD Djoko Prakosa

Hukum Asuransi pada UmumnyaPENGERTIANPASAL 1774 KUH PERDATA - PERJANJIAN YANG MENGANDUNG UNSUR KEMUNGKINAN - KEWAJIBAN PENANGGUNG MENGGANTI KERUGIAN - TERGANTUNG ADA / TIDAK ADANYA PERISTIWA TAK TENTU (EVENEMENT )

246 KUHDPERTANGGUNGAN :PERJANJIAN ( P & T ) PENANGGUNG MENGIKATKAN DIRI DENGAN MENERIMA PREMI UNTUK MEMBERIKAN PENGGANTIAN KRN KERUGIAN, KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN KRN PERISTIWA TAK TENTU

Ps 1 angka 1 UU No. 2 tahun UU 1992 perjanjian antara dua pihak atau lebih P. mengikatkan diri kepada T, dg T, menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kpd T. karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak T. ketiga yang mungkin akan diderita T. timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

UnsurUnsur-unsur ASURANSI Pasal 246 KUHD :

Pihak-pihak; Pihak-pihak; yaitu Penanggung dan Tertanggung. Status pihak-pihak; Penanggung pihak-pihak; harus berstatus badan hukum dan Tertanggung dapat perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Obyek Asuransi; obyeknya adalah Asuransi; benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang.

lanjutan

Peristiwa asuransi; adalah perbuatan asuransi; hukum berupa persetujuan atau kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai obyek asuransi, evenemen yang mengancam benda asuransi dan syaratsyaratsyarat yang berlaku dalam asuransi. Persutujuan dituangkan dalam akta : POLIS. Hubungan asuransi; hubungan antara asuransi; Penanggung dan Tertanggung adalah keterikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan, artinya sejak kesepakatan Tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada Penanggung dan sejak itu Penanggung menerima pengalihan risiko.

lanjutan

Unsur penting dan mutlak dalam Pasal 246 KUHD adalah : Adanya kepentingan sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang ( Pasal 250 yo Undang268 KUHD ), adanya peristiwa tak tentu dan adanya Ganti Kerugian. Unsur tersebut menunjuk Kerugian. adanya asuransi kerugian ( loss insurance ) yang obyeknya harta kekayaan. Sedangkan asuransi jiwa ( life insurance ) tidak termasuk rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukan harta kekayaan. Jadi asuransi ( insurance, verzekering ) berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

PENGATURAN ASURANSI

Dalam KUHD: Buku I Bab 9 Pasal 246 286 umum 246 Buku I Bab 10 Pasal 287 308 khusus Pasal 287 298 Asuransi Kebakaran Pasal 299 301 Asuransi Hasil Pertanian Pasal 302 308 Asuransi Jiwa Buku II Bab 9 dan 10 Pasal 592 695 Pasal 592 685 Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan. Pasal 686 695 Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai dan Perairan Darat.

lanjutan

UndangUndang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, LN No. 13 tahun 1992 dan PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, LN No. 120 tahun 1992 UndangUndang-undang Asuransi Sosial : Asuransi Sosial Kecelakan Penumpang ( Jasa Raharja ); Asuransi Sosial Tenaga Kerja ( Astek ); Dan lain-lain. lain-

JENIS PERTANGGUNGAN

Pembedaan menurut Pasal 247 KUHD Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran Pertanggungan terhadap bahaaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni Pertanggungan jiwa Pertanggungan terhadap bahaya laut Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat dan perairan darat.

lanjutan

Jenis pertanggungan tersebut ( Pasal 247 ) tidak tertutup ( ada kesempatan membuka jenis baru ), karena adanya kata antara lain. Jenis pertanggungan a, b, d dan e termasuk pertanggungan kerugian sedang yang c termasuk pertanggungan jumlah. Pertanggungan Kerugian dan Pertanggungan Jumlah Pertanggungan dengan premi dan perkumpulan saling menanggung

TUJUAN ASURANSI

Setiap orang menghadapi suatu risiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa benda yang menjadi miliknya. Risiko ada yang sudah pasti, misal keusangan dan ada yang belum tentu adanya, misalnya kebakaran kecurian dan lain-lain. lainJadi tujuan pertanggungan adalah untuk mengalihkan risiko si Tertanggung kepada Penanggung, yang berarti bahwa Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian Tertanggung bila tjd evenemen.

Abdulkadir Muhammad tujuan Asuransi :

Pengalihan risiko. Tertanggung selalu menghadapi bahaya yang suatu saat mengancam harta kekayaannya atau jiwanya. Bahaya yang mengancam Tertanggung dapat berupa kerugian, korban jiwa atau cacat raganya. Jika Tertanggung merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat sewaktuterjadi maka dia dapat mengalihkannya pada pihak lain ( Perusahaan Asuransi ).

RISIKO

: KEMUNGKINAN MENDERITA SUATU KERUGIAN DPT DIBAGI DLM RISIKO SPEKULATIF DAN RISIKO MURNI RISIKO SPEKULATIF TDK HANYA MEMPERHATIKAN KERUGIAN YANG MUNGKIN TERJADI SAJA TTP JUGA KEUNTUNGAN YANG DPT TIMBUL DR PERISTIWA BERSANGKUTAN RISIKO MURNI HANYA MEMPERMASALAHKAN KERUGIAN YANG TERJADI TANPA MEMPERHITUNGKAN KEMUNGKINAN ADANYA KEUNTUNGAN DI SISI LAINNYA.

PENGGOLONGAN LAIN DR RISIKO

WILLETT : RISIKO STATIS DAN RISIKO DINAMIS KULP : RISIKO FUNDAMENTAL DAN RISIKO KHUSUS LAINNYA : RISIKO PRIBADI (PERSONAL RISKS), RISIKO HARTA KEKAYAAN (PROPERTY RISKS), DAN RISIKO TANGGUNG JAWAB (LIABILITY RISKS)

LANJUTAN

RISIKO STATIS: KERUGIAN YANG DPT DITIMBULKAN DLM SITUASI EKONOMI YANG TDK BERUBAH (STATIS), CONTOH: PERISTIWA BANJIR, KEBAKARAN, GUNUNG MELETUS, DSB RISIKO DINAMIS: KERUGIAN YANG DPT TERJADI KRN SUATU PERBT EKONOMI ATAU DINAMIKA MASYARAKAT, CONTOH: BEREDARNYA BARANG-BARANG BARU BARANGSEBAGAI HASIL KEMAJUAN TEKNOLOGI, DPT MENYEBABKAN BARANG-2 HASIL BARANGTEKNOLOGI LAMA KURANG LAKU DAN MENIMBULKAN KERUGIAN PD PRODUSEN

LANJUTAN

RISIKO FUNDAMENTAL; KERUGIAN YANG TIMBUL AKAN MENIMPA MASYARAKAT UMUMNYA, MISALNYA, DLM HAL TERJADINYA GUNUNG MELETUS, GEMPA BUMI, BANJIR RISIKO KHUSUS; KERUGIAN YANG TERJADI HANYA AKAN MERUGIKAN ORANG TTT, MISALNYA TERJADINYA KEBAKARAN, KEHILANGAN UANG, DSB

LANJUTAN

RISIKO PRIBADI BERKAITAN DENGAN KERUGIAN YANG MENIMPA MANS PRIBADI, MISAL KRN MENINGGAL DUNIA, KECELAKAAN, USIA TUA DLL RISIKO HARTA KEKAYAAN ADLH KERUGIAN YANG MENIMPA KEKAYAAN SESEORANG , MISALNYA KEBAKARAN, KECURIAN DSB RISIKO TANGGUNG JAWAB BERKAITAN DGN TANGGUNG JAWAB MNRT HKM DR SESEORANG YANG DPT MENIMBULKAN KERUGIAN KPD ORANG LAIN, LIHAT PS 1365 DAN 1367 KUH PERDATA

CARA MENGATASI RISIKO TERSEBUT DPT BERUPA:

MENERIMA (RETENTION) MENGHINDARI (AVOIDANCE) MENCEGAH (PREVENTION) MENGALIHKAN ATAU MEMBAGI (TRANSFER OR DISTRIBUTION)

lanjutan

Pembayaran ganti Kerugian. Jika evenemen tidak terjadi maka tidak ada masalah, tetapi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi Tertanggung maka Penanggung harus memberi ganti kerugian atau membayar sejumlah uang.

lanjutan

Pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan jiwa didasarkan atas perjanjian yang sifatnya sukarela. Tetapi Undang-undang juga mengatur Undangasuransi yang sifatnya wajib yaitu yang disebut Asuransi Sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan. Jadi tujuan asuransi sosial adalah melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibahdiberi santunan sejumlah uang.

lanjutan

Kesejahteraan Anggota. As ini merupakan as saling menanggung atau as usaha bersama yg bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.Tiap pertanggungan pd prinsipnya adlh saling menanggung. Para T tidak disadari adlh mrpk paguyuban, yg saling menanggung risiko dari teman T. Makin banyak juimlah T dlm satu macam bahaya pd umumnya P makin untung. Makin banyak jenis bahaya yg ditanggung P, maka kemungkinan merugi bagi P makin jauh, krn kerugian yg diberikan P kpd T dr jenis bahaya yg satu dpt diambilkan dr uang premi T dlm amacam bahaya yg lain.

ASURANSI BUKAN UNTUNGUNTUNGUNTUNGANAlasannya : Pengalihan risiko diimbangi premi. Pjj as mrpk pengalihan risiko dari T mrpk kpd P yg diimbangi dgn premi oleh T yg seimbang dgn beratnya risiko yg dialihkan, sedang dlm perjanjian untunguntung-untungan tidak digantungkan pada prestasi yg seimbang.

lanjutan

Kepentingan merupakan syarat mutlak. Dalam perjanjian asuransi, kepentingan merupakan syarat mutlak, sedang dalam perjanjian untunguntung-untungan unsur kepentingan tidak ada.Ps 268 KUHD menyebut syarat-2 agar syaratkepentingan dpt diasuransikan:1. 2. 3.

Dpt dinilai dgn uang Dpt terkena bencana Tidak dikecualikan oleh UU

lanjutan

Dapat diadakan gugatan melalui Pengadilan.Dalam perjanjian asuransi, apabila Penanggung wanprestasi Tertanggung dapat menggugat Penanggung melalui PN, sedang dalam perjanjian untunguntunguntungan jika pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat melalui Pengadilan.

kesimpulan

Pengaturan Asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan, UndangUndang-undang No. 2 tahun 1992 mengutamakna segi bisnis dan publik administratif yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan

UU No. 2 / 1992 : 13 bab dan 28 pasal

Bidang usaha Perasuransian Usaha Asuransi Usaha Penunjang Asuransi

Jenis Perasuransian Usaha Asuransi Asuransi Kerugian Asuransi Jiwa

Reasuransi

lanjutan Jenis Penunjang AsuransiPialang Asuransi Pialang Reasuransi Penilai Kerugian Asuransi Konsultan Aktuaria Agen Asuransi

lanjutan

Perusahaan Perasuransian Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan Asuransi Kerugian Asuransi Jiwa Reasuransi Pialang Asuransi Pialang Reasuransi Penilai Kerugian Asuransi Konsultan Asuransi Agen Asuransi

Bentuk Hukum Usaha Perasuransian Dan lain-lain sampai dengan ( i ) lainmahasiswa agar melengkapi.

PERJANJIAN ASURANSI

Syarat sahnya : Perjanjian Asuransi perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Oleh karena itu, syarat sahnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata dan syarat khusus yang diatur dalam KUHD; yaitu :

I. Syarat sahnya yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Pdt;

1. SepakatPenanggung dan Tertanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi, yang pada pokoknya meliputi : Benda yang menjadi obyek asuransi Pengalihan risiko dan pembayaran premi Evenemen dan ganti kerugian Syarat-syarat khusus asuransi Syarat Dibuat secara tertulis yang disebut polis

2. Kewenangan/kecakapanKedua pihak harus wenang/cakap melakukan perbuatan hukum yang diakui UndangUndang-undang. Kewenangan :

Subyektif : kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian dan pemegang kuasa yang sah; Obyektif : Tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda obyek asuransi.

3. Objek tertentu Obj

Dapat berupa : harta kekayaan, kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dan jiwa atau raga manusia. Obyek tertentu artinya identitas obyek jelas. Tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan obyek asuransi itu.

4. Kausa yang halal

Isi perjanjian asuransi tidak dilarang UndangUndang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Syarat dalam Pasal 251 KUHD kewajiban Pemberitahuan. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila Tertanggung lalai maka asuransi batal.

II. Syarat dalam Pasal 251 KUHD kewajiban Pemberitahuan.Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Apabila Tertanggung lalai maka asuransi batal.

TERJADINYA PERJANJIAN ASURANSI

Bersifat Konsensual. Setelah tercapai kesepakatan, hak dan kewajiban timbul sejak saat itu, bahkan polis sebelum ditandatangani ( Pasal 257 ayat 1 KUHD ) Pasal 255 KUHD, perjanjian harus tertulis polis. Polis satu-satunya alat bukti tertulis ( satuPasal 258 ayat 1 KUHD ). Pasal 255 wajar, karena kalau sebelum dibuat polis terjadi peristiwa ( evenemen ) maka sulit membuktikan bahwa telah terjadi asuransi.

lanjutan

Pembuktian Terjadi Kesepakatan Undang-undang mengharuskan Undangpembuktian dengan alat bukti tertulis. Apabila belum dibuat pembuktian dilakukan dengan catatan, nota, surat penghitungan, telegram dan lain-lain. lainSurat ini disebut permulaan bukti tertulis inilah yang dimaksud dengan Pasal 258 ayat (1) KUHD.

lanjutan

Pembuktian Syarat/janji Khusus Syarat/janji khusus harus dimuat dalam polis. Tidak dimuat batal ( Pasal 258 ayat 2 KUHD ) Syarat khusus adalah mengenai esensi perjanjian asuransi yang telah dibuat :

Penyebab timbul kerugian ( evenemen ) Sifat kerugian yang menjadi beban Penanggung Pembayaran premi oleh Tertanggung KlausulaKlausula-klausula tertentu.

lanjutan Janji khusus harus dicantumkan dalam polis, jika tidak dianggap tidak ada :

Reasuransi ( Pasal 271 KUHD ) Asuransi Insolvabilitas ( Pasal 280 KUHD ) Asuransi Kapal yang sudah berangkat berlayar ( Pasal 603 KUHD ) Asuransi Kapal yang belum tiba di tempat tujuan ( Pasal 606 KUHD ) Asuransi atas Keuntungan yang diharapkan ( Pasal 615 KUHD ).

POLIS BUKTI ASURANSI

FUNGSI POLIS Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus tertulis : polis Pasal 19 ayat (1) PP No. 73 tahun 1992 : perjanjian polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran merupakan satu kesatuan dengannya, ........ Kesimpulan : Fungsi Polis sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi.

ISI POLISIsi polis harus jelas dan tidak mengandung katakatakata / kalimat yang menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit Tertanggung / Penanggung. Pasal 256 KUHD : Polis kecuali Asuransi Jiwa harus memuat : Hari dan tanggal; Nama Tertanggung, Benda Asuransi, Jumlah Asuransi, Evenemen yang ditanggung Penanggung, Mulai dan akhir evenemen, Premi, Keadaan yang perlu diketahui Penanggung dan janjijanji-janji khusus. Ketentuan tambahan : Pasal 299, 287 dan 592

KLAUSULA POLIS

Janji khusus harus dituangkan secara tegas dalam polis yang disebut dengan klausula asuransi, maksudnya adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab dari Penanggung dalam pembayaran ganti kerugian. Klausula Premier Risque

Apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian, Penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimal jumlah yang diasuransikan ( Pasal 253 : 3

LANJUTAN Klausula All Risks

Penanggung memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan, kecuali karena Pasal 276 dan 249 KUHD. Klausula All Seen

Penanggung sudah mengetahui betul keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan. Klausula Renunsiasi ( pelepasan hak )

Penanggung tidak akan menggugat Tertanggung dengan alasan Pasal 251 KUHD.

lanjutan Klausula Free From Particular Average ( FPA )

Penanggung dibebaskan dari kewajiban ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut Pasal 709 KUHD Kebalikannya yaitu Klausula With Particular Average Penanggung wajib mengganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut sesuai Pasal 709 KUHD.

ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA Asuransi dapat untuk diri sendiri atau pihak ketiga ( Baca Pasal 264, 265, 266 dan 267 KUHD )

EKSONERASI PENANGGUNG

Tanggung jawab Penanggung sangat luas Pasal 290 dan 637 KUHD, tetapi ada pembatasan yaitu Pasal 249, 276 dan 293 KUHD. Pasal 249 pembatasan tanggung jawab mengenai benda asuransi Pasal 276 pembatasan tanggung jawab atas kesalahan Tertanggung sendiri Pasal 293 pembatasan tanggung jawab atas pemberatan risiko Pembatasan tanggung jawab terhadap benda asuransi, Ps. 249 KUHD : kerugian karena cacat sendiri benda asuransi Kerugian karena kebusukan sendiri benda asuransi Kerugian karena sifat dan kodrat asuransi

OBYEK ASURANSI

Benda Asuransi : Benda yang menjadi obyek asuransi Harta kekayaan : mempunyai nilai ekonomi dan atau dapat dihargai dengan sejumlah uang Selalu berwujud Selalu diancam bahaya / peristiwa yang terjadinya tidak pasti Melekat hak subyektif yang tak berwujud Dapat rusak, hilang, musnah, berkurang nilainya. Hak subyektif juga dapat hilang. Hak subyektif : kepentingan. Jadi obyek Asuransi adalah benda asuransi yang berwujud dan kepentingan.

Baca Pasal 268 KUHD.

lanjutan

T yg memiliki benda asuransi, kepentingannya melekat pada benda asuransi. Benda asuransi dan kepentingan ada dalam satu tangan. Kadang benda asuransi di tangan pemiliknya sedang kepentingan berada pada orang lain, misal pemegang jaminan, penyewa kapal, pemakai rumah dan lain-lain. lainTidak ada asuransi tanpa kepentingan Pasal 250 KUHD Asuransi mengikuti kepentingan Pasal 263 KUHD Kepentingan harus sudah ada pada saat diadakan asuransi Pasal. 250 KUHD.

lanjutan

Mollengraaff, kepentingan : harta kekayaan atau sebagian harta kekayaan yg dipertanggungkan, yg mungkin diserang bahaya. Purwosutjipto, kepentingan adalah hak atau kewajiban T yg dipertanggungkan. Misal : Pada as jiwa kepentingannya : kewajiban Penutup Asuransi terhadap orang yg jiwanya dipertanggungkan. Pada as kendaraan bermotor kepentingannya : kewajiban T untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga, yang mendapat kerugian karena gerakan kendaraan bermotor milik T Pada reasuransi kepentingannya adalah kewajiban T II untuk mengganti kerugian kepada T I. UnsurUnsur-unsur kepentingan Pasal 268 KUHD.

JUMLAH YANG DIASURANSIKAN

jumlah yg dipakai sbg ukuran untuk menentukan jumlah maksimum ganti kerugian yg wajib dibayar oleh P dalam suatu asuransi kerugian. Berkaitan dengan nilai benda asuransi. Bisa di bawah nilai, sama dengan nilai atau melebihi nilai benda asuransi.

Pasal 253 ayat (1) : as yang melebihi nilai benda as sah sampai jumlah nilai benda tsb. Pasal 253 ayat (2) : ganti kerugian dari P menurut perbandingan antara bag yg diasuransikan dan bagian yg tidak diasuransikan. As di bawah nilai benda ada keuntungannya bagi P, karena T masih mempunyai sikap hati-hati menjaga hatikeselamatan benda yg diasuransikan

NILAI BENDA ASURANSI

Pasal 256 KUHD isi polis, tidak ada butir ketentuan mengenai nilai benda asuransi. Hanya benda asuransi yang diasuransikan. Pasal 273 KUHD nilai benda asuransi yang tidak dinyatakan dalam polis Pasal 274 KUHD nilai benda asuransi yang dinyatakan dalam polis.

PREMI RESTORNOPasal 281 KUHD premi yg telah dibayar T dapat dituntut pengembaliannya, jika asuransi gugur atau batal, sedang T beritikad baik. Syarat : P tidak menghadapi bahaya. Hal ini sesuai asas keseimbangan. Premi yang harus dibayar kembali oleh P

EVENEMEN DAN GANTI KERUGIAN

Belanda : Evenement peristiwa tak pasti Inggris : Fortuitous event. event. Yaitu peristiwa terhadap mana as diadakan, tidak dpt dipastikan terjadi dan tdk diharapkan akan terjadi. Peristiwa tak tentu yg menjadi kenyataan disebut evenemen ( harus merupakan sebab langsung dari pd kerugian T ). Peristiwa yg pasti akan terjadi atau telah terjadi tidak bisa menjadi unsur asuransi. Erat sekali dengan ganti kerugian ( compensation ) Antara evenemen yang terjadi dan kerugian

Cara mengemukakan peristiwa-peristiwa peristiwatak tentu dalam polis dan UU UU Secara negatif, yakni dgn menyebutkan beberapa peristiwa tak tentu yg dikeluarkan dr risiko P. Pasal 249, 276 KUHD Secara positif, dgn cara mengemukakan peristiwaperistiwa-peristiwa tak tentu, yg menjadi kausa remota ( penyebab yg terjauh ) Pasal 290 Secara positif yg bukan kausa remota, yakni dengan cara mengemukakan peristwaperistwaperistiwa tak tentu yg merupakan penyebab kerugian, tetapi bukan kausa remota. Pasal

Pasal 249 di luar tanggung jawab Penanggung :Cacat Kebusukan sendiri Sifat / jenis benda pertanggungan Kesalahan Tertanggung Pasal. 276 KUHD Pasal 249 dan 276 perumusan negatif Pasal 290 dan 637 perumusan positif

ASAS KESEIMBANGAN (INDEMNITY PRINCIPLE) atau ASAS INDEMNITAS

Artinya seimbang antara kerugian yang betulbetulbetul diderita dengan jumlah ganti kerugiannya. Penting apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian Kerugian yang diganti seimbang dengan risiko yang ditanggung Penanggung Nemoplus berlaku umum Asas Nemo Plus tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak, dan tidak memberi melebihi kewajibannya.

Bentuk Asas KeseimbanganPasal 252 melarang orang mengadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yg sama, untuk bahaya yg sama, atas benda pertanggungan yg sudah dipertanggungkan untuk nilai penuh. kalau dilakukan : batal Pasal 253 ayat (1) melarang orang mengadakan pertanggungan yg melebihi nilai kepentingan yg sebenarnya. Kedua ketentuan tersebut menghendaki agar orang jangan sampai mendapat keuntungan lebih dari jumlah nilai penuh kepentingannya. Jumlah ganti kerugian hanya terbatas pada jumlah kerugian yang betul-betul diderita oleh betulTertanggung.

SUBROGASI DALAM ASURANSIPasal 284 penggantian kedudukan T oleh P dlm segala hak yang diperolehnya terhadap Pihak III yg telah menimbulkan kerugian dan Tertanggung bertanggungjawab atas perbuatan yg dpt merugikan hak P. Tujuan subrogasi : Mencegah Te memperoleh ganti kerugian melebihi hak yg sesungguhnya Mencegah Pihak III membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian

BERAKHIRNYA ASURANSIJangka waktu berlaku habis Perjalanan berakhir Terjadi evenemen Asuransi berhenti atau dibatalkan Asuransi gugur

ASURANSI RANGKAP ( DOUBLE INSURANCE ) DAN ASURANSI ULANG ( REASURANSI atau Herverzekering )Pasal 252 KUHD kecuali ditentukan UU tidak boleh diadakan asuransi kedua. Pengecualiannya / kedua. asuransi rangkap yg tidak dilarang : Pasal 277, 278, 279. baca ! Pasal 280 asuransi solvabilitas tidak termasuk asuransi rangkap baca ! tidak termasuk pengecualian Pasal 252, karena kepentingannya berbeda antara asuransi terdahulu dan asuransi belakangan. Perbedaannya : terletak pada perjanjian yang harus dinyatakan dengan tegas dalam polis. Kepentingan as terdahulu : Hak Milik Kepentingan as belakangan (solvabilitas) : kemampuan P

Reasuransi ( asuransi ulang ) Pasal 271 KUHD

Adalah perjanjian antara Penanggung ( insurer ) dan Penanggung ulang ( reinsurer ) berdasarkan perjanjian tersebut Penanggung ulang menerima premi dari Penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan Penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada Penanggung bilamana ia membayar ganti kerugian kepada Tertanggung sebagai akibat yang dibuat antara Penanggung dan Tertanggung.

lanjutan

Perusahaan As menerima pengalihan risiko dr T Perusahaan Reas P ulang menerima pengalihan risiko dari Penanggung Jadi kedudukan P adalah sebagai T dalam reasuransi. Kepentingan dalam reasuransi: tanggung jawab P dalam asuransi pertama. Persamaan asuransi solvabilitas dan reasuransi : kedua-duanya bukan keduaasuransi rangkap yang dilarang.

Buku purwosutjipto jilid 61. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Asuransi pada umumnya kelompok 5 hal 1-87 1Asuransi kerugian kelompok 7 hal 110110-138 Asuransi jiwa/sejumlah uang kelompok 2 hal 139-156 139Asuransi campuran kelompok 3 hal 157157-168 Asuransi sosial kelompok 4 cari perUUan masing-masing masingAsuransi kerugian dlm prkatik kelompok 1 hal 184-200 184Asuransi Jiwa dalam praktek kelompok 8 201-218 201-

Klas reguler

TAMBAHAN LITERATUR: BUKU DARI SRI REJEKI HARTONO MAN SUPARMAN SUKARDONO EMMY PANGARIBUAN

Dikumpulkan 24 sept 08 Presentasi power point mulai 1 minggu stlh lebaran Min 10 hal, 1,5 spasi, 12, time new roman

Klas ekstensi

TAMBAHAN LITERATUR: BUKU DARI SRI REJEKI HARTONO MAN SUPARMAN SUKARDONO EMMY PANGARIBUAN

Dikumpulkan 12 Oktober 08 Presentasi power point mulai 19 Okt 2008 Min 10 hal, A4, 12, time new roman, dan 1,5 spasi

Purwosutjipto jilid 61. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Asuransi pada umumnya kelompok 2 hal 1-87 Asuransi kerugian kelompok 5 hal 110110138 Asuransi jiwa/sejumlah uang kelompok 8 hal 139-156 139Asuransi campuran kelompok 7 hal 157157168 Asuransi sosial kelompok 1 cari perUUan masingmasing-masing (dan Purwosutjipto jilid 3) Asuransi kerugian dlm praktik kelompok 4 hal 184-200 184Asuransi Jiwa dalam praktek kelompok 6

Latihan Soal1.

2.

Dalam hukum asuransi dikenal adanya subrogasi. Jelaskan istilah tersebut dan beri contoh Menurut ketentuan Pasal 252 KUHD, asuransi rangkap dilarang. Namun, dilarang. terdapat jenis asuransi rangkap yang dikecualikan, sperti disebut dalam ketentuan Pasal 278 KUHD. Gambarkan bagan untuk memperjelas ketentuan tsb dan selanjutnya tsb jelaskan ! Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 280 KUHD, apa yg

Latihan soal3. Dalam asuransi dikenal adanyareasuransi (pertanggungan ulang) yang berbeda dengan asuransi rangkap. Jelaskan perbedaan antara keduanya dengan cara membuat bagan keduakeduaduanya yang selanjutnya menjelaskan dalam bentuk narasi. 4. Bedakan antara asuransi kerugian dan asuransin jiwa. jiwa.

PERBEDAAN ASURANSI SOLVABILITAS DAN REASURANSI

Yang mengasuransikan lagi : Tertanggung

Yang mengasuransikan lagi : Penanggung

Kepentingannya : ketidakmampuan Penanggung terdahulu

Kepentingannya : tanggung jawab Penanggung

Asuransi rangkap dilarang

dengan maksud untuk mencegah jangan sampai Tertanggung memperoleh ganti kerugian yang melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas keseimbangan.

Bentuk reasuransi

Dari Penanggung I kepada Penanggung lainnya yang sama tingkat Dari Penanggung I kepada Penanggung ulang atau perusahaan reasuransi profesional dalam negeri. Dari Penanggung I atau Penanggung ulang dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri ( retrocessionaire ) artinya mengulanga lagi reasuransi itu

Perusahaan Reasuransi Indonesia :

PT Maskapai Reasuransi Indonesia ( PT Marein ) PT Reasuransi Umum Indonesia (Umumre )

Kepentingan

dalam perasuransian : hak dan kewajiban Tertanggung. Tertanggung : hak atau kewajiban Tertanggung terhadap benda pertanggungan. Penanggung yang mereansuransikan risikonya kepada Perusahaan Reasuransi : kewajiban Penanggung I untuk mengganti kerugian kepada Tertanggung I.

lanjutan

Jumlah pertanggungan yang menjadi beban Penanggung Reasuransi tergantung dari perjanjian yang dibuat ( Reinsurance Treaty ). Asas yang dipakai : to pay to be paid Penanggung ulang / Reasuransi hanya berkewajiban mengganti kerugian apabila Penanggung I menurut hukum harus mengganti kerugian.

REASURANSI

adalah pjj timbal balik antara seorang P. I P. dengan seorang P. lainnya ( P. Reasuransi ), P. P. dimana P. Reasuransi itu, dgn menerima uang P. premi yg telah ditetapkan lebih dulu jumlahnya, bersedia utk mengganti rugi kepada P. I ( T. II P. T. ), bilamana dia menurut hkm harus memberi ganti kerugian kpd T. I, sbg akibat dari pjj T. pertanggungan yg dibuat oleh P. I. P. P. I disebut ceding company, yaitu perusahaan company, yg menyerahkan bagian risiko kepada P. Ulang P. (Reinsurer). Reinsurer). Besarnya jumlah pertanggungan ada hubungannya dgn kemampuan ceding company menanggung risiko sendiri ( disebut own retention = OR ). Besar kecilnya OR dapat diukur dgn tingkat kemajuan ceding company. company.

PRINSIP-PRINSIP DALAM PRINSIPREASURANSI.

Itikad baik ( utmost goodfaith ) atau goede trouw Insurable interest Indemnity Subrogasi Pasal 284 KUHD. Kontribusi Follow the fortunes

Itikad baik ( utmost goodfaith ) atau goede trouw

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata perjanjian harus dengan itikad baik. Pasal 281 KUHD menghendaki adanya itikad baik, kalau prinsip ini tidak ada, maka pengembalian premi ( restorno ) tidak dapat dilakukan. Prinsip ini juga berlaku dalam Reasuransi, kalau tidak ada prinsip ini maka dapat dibatalkan. Dalam reasuransi, Penanggung I atau Tertanggung II harus memberitahukan kepada Penanggung Ulang / Penanggung II segala sesuatu mengenai risiko yang akan dilimpahkan kepadanya dan sebaliknya Penanggung Ulang tidak boleh mencari-cari alasan untuk mencarimenghindari kewajiban.

lanjutan

Insurable interest Kepentingan dalam reasuransi : kewajiban Penanggung I untuk mengganti kerugian terhadap Tertanggung I. Indemnity Isi dari prinsip ini adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti kerugian yang benarbenar-benar diderita oleh Tertanggung, keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan jumlah sebenarnya benda pertanggungan. Dalam Reasuransi bidang asuransi kerugian, prinsip ini berlaku sepenuhnya.

Subrogasi

Pasal 284 KUHD

Adalah penyerahan hak menuntut dari T kpd P, manakala jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh P. Kontribusi Prinsip ini terjadi apabila ada double insurance sebagai dimaksud Pasal 278 KUHD, yakni dalam satusatu-2nya polis ditandatangani oleh beberapa P. Prinsip ini dalam reasuransi tidak berarti, karena dalam praktek double reinsurance atau co reinsurance bila dalam satu-2ya polis satuditandatangani lebih dari satu P ulang ) tidak pernah terjadi. Follow the fortunes Artinya P ulang mengikuti suka duka P I. Prinsip ini hanya ada pada Reasuransi. Baca juga Pasal 272 KUHD. Pertanggungan kembali.

ASURANSI KERUGIAN1.

ASURANSI KEBAKARAN Buku I bab 10 Ps 287298 KUHD 287 Polis berisi : Pasal. 256 + 287 KUHD

Hari dibuatnya Nama Tertanggung Benda Asuransi Jumlah uang Asuransi Evenemen yang ditanggung Mulai dan berakhirnya bahaya/evenemen yang ditanggung Penanggung

Isi Polis

Premi JanjiJanji-janji khusus Pasal 287 KUHD : Letak dan batas benda yang diasuransikan pemakaiannya Sifat dan pemakaian gedung yang berbatasan Harga Benda asuransi Letak dan perbatasan gedung dan tempat benda bergerak diasuransikan.

OBYEK ASURANSI KEBAKARAN :

Benda tetap Benda bergerak :1. yang terdapat dalam benda tetap yang bersangkutan atau 2. sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan

EVENEMEN DAN GANTI KERUGIAN

Pasal 290 KUHD : Petir, api sendiri, kurang hatihatihati dan kecelakaan lain. Kesalahan dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lain. lain Sebab-sebab lain, dengan nama Sebabapa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecuali.

Pasal 290 KUHD

sangat luas mrpk lex specialis Pasal 249 KUHD Disamakan dengan akibat kebakaran : Kerugian yang timbul karena kebakaran gedunggedung-gedung yang berdekatan 291 KUHD Ledakan mesiu, ketel uap, sambaran petir dan sebagainya Pasal 292 KUHD Batas tanggung jawab Penanggung Pasal 249 249 yo 276 KUHD Penanggung harus membuktikan.

JANJIJANJI-JANJI KHUSUS

Tertanggung dapat minta : Kerugian diganti, atau Gedung dibangun kembali, atau Gedung supaya diperbaiki.

Maksimal sebesar jumlah Asuransi ayt (1) Ganti kerugian dibayar tunai ayat (2)

Ps 288

Pasal 288

2. ASURANSI LAUT

Pengaturan : Buku I Bab IX Pasal 246 286 Asuransi Umumnya Buku II Bab IX Pasal 592 -685 Asuransi Bahaya Laut Buku II Bab X Pasal 686 695 Asuransi Bahaya Sungai dan Perairan Pedalaman. Buku II Bab XI Pasal 709 721 Avaray Buku II Pasal 744 berakhirnya

UNSUR PERJANJIAN ASURANSI LAUTObyek yang diancam bahaya ( kapal dan barang muatan ) Jenis Bahaya yang mengancam benda asuransi : Bersumber dari alam Bersumber dari manusia

Jenis benda asuransi

ASURANSI LAUT

POLIS ASURANSI LAUT Pasal 256 KUHD Pasal 592 KUHD 8 poin 7 poin

OBYEK ASURANSI LAUT : Pasal 593 Tubuh kapal ( kasko ) kosong / bermuatan Alat perlengkapan kapal Alat perlengkapan perang. Bahan keperluan hidup bagi kapal BarangBarang-barang muatan Keuntungan yang diharapkan diperoleh Biaya angkutan yang akan diterima

Asuransi In QuovisPasal 595 : asuransi laut yang diadakan atas barang muatan tetapi kapal yang mengangkutnya tidak jelas. Syarat Asuransi In Quovis : Tertanggung betul-betul tidak mengetahui betulkapal yang memuat barang-barangnya barang Tanggal dan nama penandatanganan surat pengantar terakhir Kepentingan Tertanggung hanya dapat diasuransikan untuk suatu waktu tertentu saja

LANJUTAN

Pasal 599 KUHD barang-2 yang barangdilarang diasuransikan dan diancam batal : Barang-2 yg dilarang oleh Peraturan Barangperundangperundang-undangan untuk diperdagangkan Kapal Indonesia / asing yg digunakan utk mengangkut barang-2 yg dilarang barangdiperdagangkan tsb tsb

BahayaBahaya-bahaya laut yang termasuk evenemen : Pasal 637 bahaya-2 laut yang bersumber dari alam bahaya bahaya-2 yang bersumber dari manusia. bahayaPasal 637 memberikan pengecualian Baca !!!!

Jenis as laut

Dalam asuransi menurut perjalanan bahaya mulai menjadi beban P sejak saat nakhoda mulai memuat barang-2 dan barangberakhir 21 hari sesudah kapal yg diasuransikan itu tiba di tempat tujuan atau sekian hari lebih dahulu apabila barangbarang-2 muatan yg terakhir sudah selesai dibongkar ( Pasal 625 ). Apbl diasuransikan utk perjalanan PP, atau utk lebih dr satu perjalanan Psl 626.

Jenis as laut

Dalam asuransi barang-barang barangmuatan bahaya mulai menjadi beban P sejak saat barang-2 muatan barangitu ditumpuk di dermaga utk dimuat ke dlm kapal dan bahaya itu berakhir 15 hari setelah kapal tiba di tempat tujuan atau sekian hari lebih dahulu apabila barang-barang itu selesai barangdibongkar Pasal 627.

JANJIJANJI-JANJI KHUSUSPsl 643 as barang cair, janji khusus : bebas dari kebocoran dan meleleh P tidak bertanggung jawab. Ps 646 asuransi barang-2 yg dpt rusak barangatau busuk. dapat dibuat janji khusus :bebas dari kerusakan P tidak bertanggungjawab. Ps 647 klausula : bebas dari molest bebas dari tanggungjawab terhadap : musnah atau busuk akibat kekrasan , perampasan, pembajakan.

ASURANSI TANGGUNG JAWABTidak diatur dalam Undang-undang UndangAsuransi tetapi berkembang dalam praktek. Oki, dasarnya adalah kesepakatan ki, Tertanggung dan Penanggung dalam polis. Ditandatangani oleh Penanggung dan sebagai alat bukti telah terjadi perjanjian asuransi. Polis syarat umum ( Pasal 256 ) Syarat khusus kesepakatan kedua pihak.

Wujud tanggung jawab seseorang

adalah penggantian kerugian akibat perbuatan yang merugikan orang lain dalam hubungan hukum keperdataan. Lihat Pasal 1365 KUH Perdata. ( tidak tanggung jawab publik ).

Asuransi tanggung jawabPJJ ASperusahaanPJJ KERJA

PPJJ AS

T

BURUHkerugian

BAYAR GANTI RUGI

P III (RUGI)

Obyek asuransi tanggung jawab

benda asuransi kepentingan yang melekat atas benda asuransi Misal : Rumah sewa (milik p. III) rusak akibat buruh dari Tertanggung Jadi obyek asuransi benda asuransi : rumah sewa, sedang kepentingan yang melekat pada rumah sewa adalah tanggung jawab penggantian kerugian.

Evenemen dalam asuransi tanggung jawab

: perbuatan melawan hukum.

Menyadari kemungkinan terjadi perbuatan melawan hukum, maka Tertanggung mengadakan asuransi guna mengalihkan risiko kerugian kepada Penanggung.

ASURANSI JIWA

Pengertian as secara umum yang lebih lengkap ditemui dalam Pasal 1 angka 1 UU 2 / 1992. Dari definisi tsb : dua asuransi yaitu asuransi Kerugian dan asuransi jumlah / jiwa. Jadi as jiwa : pjj antara dua pihak atau lebih, dgn mana pihak P mengikatkan diri kepada T dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

lanjutan

Dalam KUHD , asuransi jiwa diatur dl Buku I Bab X , Pasal 302 308, tetapi tidak memuat definisi tentang asuransi jiwa. Psl 302 dan 303 yg membolehkan orang mengasuransikan jiwanya. As jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu

Polis Asuransi Jiwa

Polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD baca Para pihak dalam asuransi jiwa minimal ada Penanggung dan Tertanggung. Jika terjadi evenemen Penanggung membayar uang santunan Jika asuransi berakhir tanpa evenemen, maka Penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada Tertanggung.

lanjutan

Asuransi jiwa untuk kepentingan Pihak III harus dicantumkan dalam POLIS. Pihak III yang berkepentingan disebut Penikmat. Pihak III adalah orang yang ditunjuk oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung.

Evenemen dan Santunan

Dalam Pasal 304 KUHD tidak ada keharusan mencantumkan evenemen dalam polis Asuransi dalam asuransi jiwa. Dalam Pasal 256 (1) KUHD mengharuskan pencantuman bahyabahya-bahaya yang menjadi beban Penanggung dalam asuransi kerugian.

Lanjutan

Mengapa tidak ada keharusan ? Dalam as jiwa, yg dimaksud bahaya adalah meninggalnya orang yg jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang adalah suatu hal yg pasti, ttp kapan meninggalnya seseorang tidak dpt dipastikan. Inilah yg disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dlm as jiwa. Evenemennya hanya satu : ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang.

Lanjutan as jiwa

Karena evenemen dalam asuransi jiwa hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis.

meninggalnya itu benarbenar-benar terjadi dalam jangka waktu asuransi Evenemen meninggalnya Tertanggung benarbenar-benar tidak terjadi sampai jangka waktu asuransi berakhir.

Lanjutan as jiwa

Uang santunan : sejumlah uang yang wajib dibayar Penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya Tertanggung. Penikmat : orang yang ditunjuk oleh Tertanggung atau orang yang menjadi ahli warisnya sebagai yang berhak menerima dan menikmati santunan yang dibayar oleh Penanggung.

Lanjutan as jiwa

Apabila jangka waktu berakhir tidak terjadi peristiwa meninggalnya Tertanggung, maka Tertanggung berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari Penanggung yang jumlahnya ditetapkan dalam perjanjian.

PerbedaanAS KERUGIAN

AS JIWA

asuransi berakhir tanpa terjadi evenemen, premi tetap menjadi hak Penanggung

premi yg diterima P dianggap sebagai tabungan yg dikembalikan kpd penabungpenabungnya yaitu T.

Asuransi jiwa berakhir

Karena terjadi evenemen Setelah terjadi evenemen dan dilanjutkan dengan pembayaran uang santunan maka sejak itu asuransi jiwa berakhir.

Karena jangka waktu berakhir Setelah jangka waktu berakhir tanpa terjadi evenemen dan diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada Tertanggung maka asuransi jiwa berakhir.

As jiwa berakhir

Karena asuransi gugur Pasal 306 KUHD apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal maka asuransinya gugur. Pasal 307 KUHD apabila orangyg mengasuransikan jiwanya bunuh diri atau dijatuhi hukumnan mati maka asuransi berakhir.

JenisJenis-jenis Asuransi Sosial :

Asuransi Kecelakaan Penumpang Undang-undang No. 33/1964 tentang Dana UndangPertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang PP No 17 / 1965 Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Undang-undang No. 34/1964 tentang Dana UndangKecelakaan Lalu Lintas Jalan PP No. 18 / 1965 Asuransi Sosial Tenaga Kerja Undang-undang No. 3 / 1992 tentang Jaminan UndangSosial Tenaga Kerja PP No. 14/1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek

As sosial

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil PP 25/1981 tentang Asuransi Sosial PNS. PP ini salah satu pelaksana Undang-undang Undang11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai.

Asuransi Sosial ABRI PP No. 67/1991 tentang Asuransi Sosial ABRI

Asuransi Sosial Kesehatan PP 69/1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya. PP ini salah satu pelaksanaan Undang-undang Undang11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda pegawai.

JenisJenis-jenis Asuransi Menurut Praktek :I. Asuransi Kerugian : Menurut Berlakunya : Sukarela ( voluntary ) Wajib ( Compulsary )

Menurut CII ( The Chartered Insurance Institute ) Asuransi Hak Mlik ( Property Insurance ) Asuransi Tanggung Jawab ( Liability Insurance ) Asuransi Mengenai Orang-orang (Insurance of the Persons) Orang-

Menurut yang lazim berlaku dalam praktek Asuransi Laut ( Marine Insurance ) Asuransi Kebakaran ( Fire Insurance ) Asuransi Aneka/Varia Asuransi Jiwa ( Life Insurance )

Asuransi Sukarela :

Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi

Pengangkutan Laut Kendaraan Bermotor Kebakaran Jiwa, dan lain-lain. lain-

Asuransi Wajib :

ASTEK ASKES ASABRI ASURANSI KECELAKAAN PENUMPANG, dan lain-lain. lain-

Asuransi Hak Milik :Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi lain. Kendaraan Bermotor Kebakaran Rangka Kapal Pesawat Terbang, dan lainlain-

lanjutan

Asuransi Tanggung Gugat : Asuransi Tanggung Jawab Hukum

Asuransi Mengenai OrangOrangorang : Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi Asuransi Kecelakaan Diri dan Sakit Jiwa Biasa Anuitas Rakyat

III. Pertanggungan / Asuransi Campuran :

Bentuknya : Asuransi Kecelakaan, karena asuransi ini mempunyai dua sifat yaitu sifat sbgt asuransi kerugian dan sifat sebagai asuransi jumlah ( jiwa ). tidak diatur dalam KUHD mengacu Pasal 246 286 ditambah kebiasaan-kebiasaan. kebiasaan-

Sifat sebagai asuransi kerugian : karena Penanggung mengganti kerugian yang benar-benar diderita benaroleh Tertanggung. Sifat sebagai asuransi jumlah ( jiwa ) ; karena Penanggung membayar sejumlah uang tertentu sebagai yang telah ditetapkan semula saat ditutupnya asuransi.

Sampai jumpa

Persamaan dan Perbedaan as kerugian dan jiwa Mengapa dikatakan as campuran, jelaskan dan Beri contohnya Memberi contoh asuransi tanggung jawab Evenemen dalam as kerugian dan as jiwa Mengapa dlm as jiowa tidak harus dicantumkan jenis evenemennya Bagaimana jika dlm as jiwa tertanggung bunuh diri atau dihukum mati Perbedaan premi dalam as jiwa dan as kerugian Perbedaan asuransi dan reasuransi Contoh perusahaan asuransi yang menjalankan usaha as kerugian, as jiwa Bagaimana akibat bagi penanggung jika ada kesalahan sendiri tertanggung pada as kerugian