BAB 2 LANDASAN TEORI -...

11

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:6) System is a

collection of interrlated components that function together to achive some

outcome.

According to O’Brien, A.Hall dan George M. Marakas (2010: 26)

system is defined as a set of interrelated components, with a clearly defined

boundary, working together to achieve a common set of objectives by

accepting inputs and producing outputs in an organized transformation

process .

Systems have three basic functions:

A. Input:

involves capturing and assembling elements that enter the

system to be processed.

B. Processing

involves transformation processes that convert input into

output.

C. Output

involves transferring elements that have been produced by

a transformation process to their ultimate destination.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:6) Sistem adalah

kumpulan komponen yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi yang

sama untuk mencapai beberapa hasil yang dituju.

Menurut O’Brien, A.Hall dan George M. Marakas (2010: 26) sistem

merupakan suatu kesatuan yang terdiri lebih dari satu elemen atau komponen

yang saling terhubung dan terintegrasi untuk beroperasi sehingga mencapai

tujuan.

Elemen-elemen dari system tersebut meliputi:

A. Input:

Sekumpulan data awal yang dapat digunakan sebagai

resource untuk diolah dalam tahap selanjutnya

12

B. Processing

Meliputi proses transformasi perubahan input menjadi

output.

C. Output

Meliputi pemindahan elemen-elemen yang telah dihasilkan

dalam proses transformasi menuju tujuan akhir.

Dapat disimpulkan bahwa, sistem merupakan kumpulan sekelompok

komponen yang saling terhubung dan terintregrasi untuk mencapai tujuan

yang sama sehingga menjadi satu kesatuan.

2.2 Pengertian Informasi

According to Stair, Ralph dan George Reynold (2010: 5) information

is a collection of facts organized and processed so that they have additional

value beyond the value of the individual facts.

According to O’Brien, James A. dan George M. Marakas (2010: 234)

information is the result of processing raw data that has been processed so

that it can be used as knowledge.

Menurut Stair, Ralph dan George Reynold (2010: 5) informasi adalah

sekumpulan fakta berupa pesan yang terorganisasi dan terstruktur sehingga

dapat menambahkan nilai dari sebuah fakta.

Menurut O’Brien, James A. dan George M. Marakas (2010: 234)

informasi merupakan hasil pengolahan data mentah yang telah diproses

sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan.

Dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pemrosesan

fakta yang didapat dari data-data sehingga dapat mendukung pengetahuan

yang bernilai.

2.3 Sistem Informasi

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:6) information

system is a collection of interrelated components that collect, process, store,

and provide as output the information needed to complete business task.

According to Stair, Ralph dan George Reynold (2010: 10)

information system is a set of interrelated elements or components that

13

collect (input), manipulate (process), store, and disseminate (output) data

and information and provide a corrective reaction (feedback mechanism) to

meet an objective.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:7) sistem informasi

adalah kumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan,

memproses, menyimpan, dan menyediakan output informasi yang diperlukan

untuk menyelesaikan tugas bisnis.

Menurut Stair, Ralph dan George Reynold (2010: 10) sistem

informasi adalah perpaduan antara elemen atau komponen yang saling terkait

dan terhubung dalam proses pengolahan data (input, process, output)

sehingga mendapatkan informasi yang digunakan untuk mendukung

tercapainya sebuah tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah seperangkat

komponen yangs saling berhubungan untuk mengumpulkan, memanipulasi,

menyimpan, serta mengelola data dan informasi untuk memenuhi tujuan bagi

pengguna akhir.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

According to Rama and Jones (2006:5), accounting information

system is a subsystem of an MIS that provides accounting and financial

information, as well as other information obtained in the routline processing

of accounting transaction.

According to Bodnar, George H., dan William S.Hopwood (2010: 1)

accounting information system is a collection of resources, including people

and equipment, designed to transform data into financial and other

information.

Menurut Rama dan Jones (2006:5), Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

merupakan subsistem dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang

menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, serta informasi lainnya yang

diperoleh dalam proses rutin transaksi akuntansi.

Menurut Bodnar, George H., dan William S.Hopwood (2010: 1)

sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti orang-

14

orang dan peralatan, dirancang untuk mengubah data finansial dan lainnya

menjadi informasi.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah

kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses,

dan melaporkan informasi mengenai data finansial.

2.4.2 Subsistem pada Sistem Informasi Akuntansi

According to James A. (2011: 10), Accounting Information System

consists of three major subsystems, is a:

1) The TPS is central to the overall function of the information system by

converting economic events into financial transactions, recording

financial transactions in the accounting records (journals and ledgers),

and distributing essential financial information to operations personnel

to support their daily operations.

2) The general ledger system (GLS) and the financial reporting system

(FRS) are two closely related subsystems.However, because of their

operational interdependency, they are generally viewed as a single

integrated system—the GL/FRS.

3) The MRS provides the internal financial information needed to manage

a business.

Menurut Hall, James A. (2011: 10), Sistem Informasi Akuntansi

terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu:

1) Transaction Processing System (TPS) merupakan pusat keseluruhan

fungsi sistem informasi dengan mengubah peristiwa ekonomi

ketransaksi keuangan, pencatatan transaksi keuangan dalam catatan

akuntansi (jurnal dan buku besar), dan mendistribusikan informasi

keuangan penting untuk operasi personil untuk mendukung operasi

sehari-hari mereka.

2) General Ledger / Financial Reporting System adalah dua subsistem

yang saling berhubungan. Namun, karena saling ketergantungan

operasional mereka, mereka umumnya dipandang sebagai sistem GL /

FRS yang terintegras.

3) Management Reporting System (MRS) menyediakan informasi

keuangan internal yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis.

15

2.4.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart di terjemahkan oleh Kwary dan dewi

(2006:3), SIA terdiri dari lima komponen:

1. Orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi;

2. Prosedur-prosedur,dan intruksi, baik manual maupun yang terotomatisasi,

yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data

tentang aktivitas-aktivitas organisasi;

3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi;

4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi;

5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer dan peralatan pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

2.5 Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek

2.5.1 Object Oriented Analysis (OOA)

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:60), Object-

Oriented analysis (OOA) development approach that views an information

system as a collection of interacting objects that work together to accomplish

tasks.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:60), Object-Oriented

analysis (OOA) mendefinisikan semua jenis objek yang melakukan pekerjaan

dalam sistem dan menunjukkan interaksi pengguna yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas.

2.5.2 Object Oriented Design (OOD)

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:60) Object-Oriented

design (OOD) defining all of the types of objects necessary to communicate

with people and device in the system, showing how the object interact to

complete tasks, and refining the definition of each type of object so it can be

implemented with a specific language or environment.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:60), Object-Oriented

design (OOD) mendefinisikan semua jenis objek yang diperlukan untuk

berkomunikasi dengan orang dan perangkat dalam sistem, menunjukkan

bagaimana objek berinteraksi untuk menyelesaikan tugas, dan

menyempurnakan definisi masing-masing dari jenis objek tersebut sehingga

dapat diimplementasikan dengan bahasa yang spesifik atau sesuai jangkauan.

16

2.5.3 Object, Attributes, and Methods

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:61-62), object in

a computer system is like an onject in the real world, it is a thing that has

attributes and behaviors.attributes is a characteristics that have values,

such as the size, shape, color, location, and caption of a button or label the

name, address, and phone number of a customer. Methods is a behaviors

or operations that describe what an object.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:61-62), object dalam

sistem komputer adalah seperti sebuah objek di dunia nyata, mereka

memiliki attribute dan behavior. Attribute adalah karakteristik object yang

mempunyai nilai seperti ukuran, bentuk, warna, lokasi, dan keterangan

mengenai tombol (button) atau label atau nama, alamat dan nomor telepon

dari pelanggan. Methods adalah perilaku-perilaku atau operasi-operasi

yang menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah object.

2.5.4 Classes and Instances

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:63), class is a

type or classification to which all similar object belong, the terms instance

synonym for object.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:63), class adalah tipe

atau klasifikasi yang sama dengan objectnya, sedangkan instance adalah

sinonim untuk object.

2.5.5 Associations Relationships and Multiplicity

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), some

association relationship are one-to-one, such as when one order is

associated with one customer, and some associations are one-to-many,

such as when one customer paces many order.

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), multiplicity

is a object association are conceptually similar to relationship in database

modeling, except that each object is responsible for maintaining its

relationship with other object.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), hubungan

asosiasi (association relationship) adalah hubungan alami antara objek,

seperti pelanggan dikaitkan dengan pesanannya. Beberapa hubungan

asosiasi adalah one-to-one, seperti ketika satu pesanan berasosiasi dengan

17

satu pelanggan, dan beberapa asosiasi adalah one-to-many seperti ketika

satu pelanggan banyak melakukan pesanan.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), Multiplicity

adalah jumlah hubungan atau asosiasi antar object. Maka dapat diartikan

bahwa Associations Relationships and Multiplicity saling terkait dengan

jumlah hubungan asosiasi yang alami yang memiliki hubungan antar

object.

2.5.6 Encapsulation and Information Hiding

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66),

encapsulation is a combining attributes and method into one unit and

hiding its internal structure of object

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), information

hiding is a characteristic of object oriented development in which data

associated with an object are not visible to the outside world.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), encapsulation

adalah menggabungkan attribute dan methods ke dalam satu unit dan

menyembunyikannya ke dalam struktur internal object.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), information

hiding adalah karakteristik dari pengembangan object-oriented dimana data

yang terkait dengan object tidak terlihat oleh dunia luar.

2.5.7 Inheritance and Polymorphism

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), inheritance

is a concept in which one class of object share some characteristic of

another class.

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:67),

polymorphism is a characteristic of object that allows them to respond

differently to the same message.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:66), inheritance

adalah sebuah konsep dimana satu class dari object berbagi beberapa

karakteristik dari class yang lain.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:67), polymorphism

adalah karakteristik object yang memungkinkan mereka untuk merespon

secara berbeda kepada pesan (message) yang sama.

18

2.5.8 Unified Process (UP)

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:50), Unified

Process is an object oriented system development methodology originally

development by Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson.

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:46), 4 Phase

Unified Process:

a) Inception: develop an approximate vision of system, make the business case,

define the scope, and produce rough estimates for cost and schedule.

b) Elaboration: refine the vision, identify and describe all requirments, finalize

the scope, design and implement the core architecture and functions, resolve

high risks, and produce realistic estimates for cost and schedule.

c) Construction: iteratively implement the remaning lower risk, predictable, and

easier elements and prepare for deployment.

d) Transition complete the beta test and deployment so users have a working

system and are ready to benefit as expected.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:50), Unified Process

merupakan suatu orientasi objek sistem pengembangan metodologi yang

awalnya dikembangkan Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:46), 4 Phase Unified

Process yaitu:

a) Inception: Mengembangkan perkiraan visi dari suatu sistem, membuat kasus

bisnis, menentukan ruang lingkup dan menghasilkan estimasi kasar untuk

cost dan schedule.

b) Elaboration: Menentukan visi, mengidentifikasi serta menjelaskan semua

requirement, menyelesaikan ruang lingkup, merancang dan implementasi

arsitektur inti dan fungsi-fungsinya, memecahkan resiko, dan menghasilkan

estimasi realistik untuk cost dan schedule.

c) Construction: Secara berkala mengimplementasi resiko-resiko sederhana,

yang dapat diprediksi dan yang lebih mudah serta menyiapkan deployment.

d) Transition: Melengkapi tes uji coba dan deployment supaya User memiliki

sistem kerja dan siap untuk menghasilkan benefit sesuai ekspektasi.

19

Gambar 2.1 Design activities in the UP life cycle

Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:264)

2.5.9 Unified Model Language (UML)

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:48), Unified

Modeling Language (UML) is a standard set of model constructs and

notations development specifically for object oriented development.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:48), Unified Modeling

Language (UML) merupakan suatu set standar konstruksi model dan notasi

dikembangkan secara khusus untuk pengembangan berorientasi objek.

Gambar 2.2 UML diagrams used for modeling


20

2.5.10 Jenis-Jenis Perancangan Sistem

Model dari komponen sistem yang menggunakan UML, meliputi :

a) Activity Diagram

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:144-145) activity

diagram is a type of workflow diagram that describes the user activities

and their sequential flow. An activity diagram is a simple workflow

diagram depicting various activities of users or system, people who

perform each activity, and the sequential flow of this activity.

Symbols used are:

1. Starting Activity (pseudo) and Ending Activity (pseudo)

A black circle which describes the beginning of the event and the end of

the activity

2. Transition Arrow

An arrow that shows the relationship of activities connected sequentially.

3. Activity

An oval shape in the activity diagram shows the individual events in the workflow.

4. Ending Activity (pseudo)

A symbol to signify the end of the activity.

5. Swimlane

a rectangular area on the diagram shows the activity of the activity

undertaken by sole agents.

6. Synchronization bar

A thick black line where the form of symbols used in activity diagrams to

organize the separation and unification of roads that sequence.

7. Diamond

Diamond is explained decision points where the process flow will follow

the path that one or the other

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:144-145) activity

diagram adalah sebuah bentuk workflow diagram yang menjelaskan tentang

kegiatan pengguna dan urutan alirannya. Sebuah activity diagram adalah

sebuah diagram alur kerja sederhana yang menggambarkan berbagai aktivitas

pengguna (atau sistem), orang yang melakukan tiap kegiatan, dan aliran yang

berurutan dari kegiatan ini.

21

Symbol yang digunakan yaitu:

1. Starting Activity (pseudo) and Ending Activity (pseudo)

Merupakan Lingkaran hitam yang menjelaskan awal kegiatan dan akhir

kegiatan.

2. Transition Arrow

Merupakan tanda panah yang terhubung menunjukkan hubungan kegiatan

secara berurutan.

3. Activity

Merupakan bentuk oval dalam activity diagram menunjukkan kegiatan

individu dalam alur kerja.

4. Ending Activity (pseudo)

Merupakan simbol untuk menandakan berakhirnya aktivitas.

5. Swimlane

Swimline adalah sebuah area persegi panjang pada diagram aktivitas

menunjukan aktivitas tersebut dikerjakan oleh agen tunggal (orang).

6. Synchronization bar

Merupakan Garis hitam tebal dimana berupa symbol yang digunakan

dalam diagram aktivitas untuk mengatur pemisahan dan penyatuan dari

jalan- jalan yang berurutan.

7. Diamond

Diamond yaitu menjelaskan poin keputusan dimana alur proses akan

mengikuti jalan yang satu atau yang lain

22

.

Gambar 2.3 Activity diagram symbols


b) Domain Model Class Diagram

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:184), domain

model class diagram is a UML class diagram that shows the things that

are important in the users work problem domain classes, their

associations, and their attributes.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:184), domain model

class diagram adalah sebuah UML class diagram yang menggambarkan

cara kerja problem domain classes, associations, dan attributes.

23

Gambar 2.4 Domain Model Class Diagram


c) Event Table

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:174) event table

is a catalog of use cases that lists events in rows and key pieces of

information about each event in columns.

Berdasarkan Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:174) event table

adalah sebuah katalog dari beberapa use case yang berisikan daftar kejadian

dalam baris dan kunci informasi mengenai masing-masing kejadian dalam

kolom.

Gambar 2.5 Event Table


According to definition of event table Satzinger, Jackson dan Burd

(2005:175)

a) Trigger a signal that tells the system that an event has occured, either

the arrival of data needing processing or a point in time.

b) Source an external agent that supplies data to the system.

c) Response an output, produced by the system, that goes to a

destination.

d) Destination an external agent that received data from the sytem.

24

Pengertian perangkat Event Table menurut Satzinger, Jackson dan

Burd (2005:175), yaitu:

a) Trigger merupakan sinyal yang memberitahukan sistem bahwa

suatu peristiwa telah terjadi, baik kedatangan membutuhkan

pengolahan data atau titik waktu.

b) Source merupakan agen eksternal atau aktor yang memasukan data ke

dalam sistem.

c) Response merupakan output yang dihasilkan oleh sistem, yang

menuju ke tempat tujuan.

d) Destination merupakan tempat dimana response atau (output) dikirim

seorang agen eksternal. Beberapa use case tidak mengirimkan semua

Response.

d) Use Case Diagram

According to Satzinger, Jackson dan Burd (2005:213), Use Case

Diagram is a diagram showing the various user roles and the way those

users interact with the system.

Menurut Satzinger, Jackson dan Burd (2005:213), Use Case Diagram

adalah sebuah diagram menunjukkan berbagai peran pengguna dan cara para

pengguna berinteraksi dengan sistem.

Gambar 2.6 Use Case Diagram


25

e) Use Case Description

According to Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2009:220-

223), Use Case Description is a practicular sequence of steps within a use

case. a use case may have several different secenarios.

level of detail use case description

1. Brief Description

used for a very simple use case, which does not have a very

complicated process that is being constructed in a small scale.

2. Intermediete Description

is a more detailed description and is an extension of a current

Brief Description to enter internal activities for a Use Case. If

there are multiple scenarios, then each stream activities

described individually. In addition, the documentation

concerning the conditions of exclusion that can also be

documented when required.

3. Fully development description

Is the most formal method to document a use case.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2009:220-223), Use Case

Description adalah deskripsi yang menjelaskan proses detail unituk masing-

masing use case. Biasanya setiap detail informasi dalam use case dijelaskan

dengan deskripsi.

Ada 3 pembagian level dalam detail Use Case Description, yaitu:

1. Brief Description

Brief Description digunakan untuk use case yang sangat

sederhana, yang tidak memiliki proses terlalu rumit yang sedang

dibangun dalam berskala kecil.

Gambar 2.7 Brief Description


26

2. Intermediate Description

Intermediate Description merupakan deskripsi yang lebih detail

dan merupakan perluasan dari sebuah Brief Description untuk

memasukan arus aktifitas-aktifitas internal untuk suatu Use Case.

Jika terdapat multiple scenarios, maka tiap arus aktifitas-aktifitas

dideskripsikan secara individu. Selain itu, dokumentasi mengenai

kondisi-kondisi pengecualian yang juga dapat didokumentasikan

bila diperlukan.

Gambar 2.8 Intermediate Description


3. Fully Development Description

Merupakan metode yang paling formal untuk

mendokumentasikan sebuah use case.

27

Gambar 2.9 Fully Development Description


28

f) System Sequence Diagram

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:213), System

Sequence Diagram is a diagram showing the sequence of messages between

an external actor and the system during a use case or scenario.

According to opinion Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:229),

notations in the system sequence diagram is a:

1. Actor is a interacting with the system.

2. Input message is an input mesaage such : catalogID, prodID, and

size.

3. Returned value is a is an outgoing message such as system

information (descriptions, costs, and quantity) that explains something

on the diagram.

4. Object (underlined) is a representing the automated system.

5. Object lifeline is a shows the sequence of message top to button.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:213), System Sequence

Diagram adalah diagram yang menunjukkan urutan pesan antara aktor

eksternal dan sistem selama kasus penggunaan atau skenario.

Menurut pendapat Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:229), notasi di

dalam system sequence diagram adalah sebagai berikut:

a. Actor adalah pengguna/aktor yang berinteraksi dengan sistem.

b. Input message adalah pesan yang masuk seperti : catalogID, prodID,

dan size.

c. Returned value adalah merupakan pesan keluar seperti item informasi

(deskripsi, biaya, dan kuantitas) yang menjelaskan sesuatu pada

diagram.

d. Object (Underlined) yaitu objek yang mewakili sistem.

e. Object lifeline yaitu urutan pesan yang meunujukan dari atas ke

bawah.

29

Gambar 2.10 System Sequence Diagram


g) Data Access Layer

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:322 – 324), the

principle of separation of responsibilities is also applied to the data access

layer. However, in a system that is larger and more complex, it makes

sense to create classes that have the responsibility to implement the SQL

database commands, receive the results of the query and provide that

information to the domain layer. Because the hardware and the network is

more modern, multilayer design becomes more important to support

multitiered network where the database server is on a machine, the

business logic in the other engine and user interface present in some

desktop machines clients. This new way of designing not only makes the

system more rigid system but also a flexible system.

When a new object is instantiated, the object must be to a database

to retrieve the data. Class reads data access databases with SQL

commands and put the appropriate attribute information from the initial

object using an existing reference parameters.

30

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:322 – 324), prinsip

pemisahan tanggung jawab juga diterapkan pada data access layer.

Walaupun begitu, dalam sistem yang lebih besar dan kompleks, masuk

akal untuk menciptakan kelas-kelas yang mempunyai tanggung jawab

untuk melaksanakan perintah database SQL, mendapatkan hasil dari query

dan menyediakan informasi itu ke domain layer. Karena perangkat keras

dan jaringan sudah lebih modern, multilayer design menjadi lebih penting

untuk mendukung jaringan yang multitier dimana database server ada di

satu mesin, logika bisnis ada di mesin lainnya dan user interface ada di

beberapa mesin desktop clients. Cara baru dalam mendesain sistem tidak

hanya membuat lebih banyak sistem yang kaku tetapi juga sistem yang

fleksibel.

Saat objek baru instantiated, objek tersebut harus ke database

untuk mengambil kembali datanya. Kelas data access membaca database

dengan perintah SQL dan menempatkan informasi atribut yang cocok dari

dalam objek awal dengan menggunakan parameter referensi yang sudah

ada.

h) User Interface

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:442), user

interface is the parts of an information system requiring user interaction

to create inputs and output. So that the input and output also involves the

user system so that the user interface allows the user to interact with the

computer to execute the transaction.

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:442), User Interface

adalah bagian dari informasi sistem yang membutuhkan interaksi pengguna

untuk membuat input dan output. Sehingga hasil input dan output juga

melibatkan system user sehingga User Interface memungkinkan pengguna

untuk berinteraksi dengan komputer untuk menjalankan transaksi.

i) Package Diagram

According to Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:341), package

names are generally displayed in the tab even though the package for high

31

levels views, if there is no detail in the package, the name can be placed

inside the package rectangle Classes placed in the package.The symbols used

in the package is an arrow diagram (dependency relationship).

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2005:341), nama package

umumnya ditampilkan dalam tab meskipun dalam package for high levels

views, jika tidak ada detail di dalam package, nama dapat ditempatkan di

dalam package rectangle. Classes di tempatkan dalam package. Simbol yang

digunakan dalam package diagram adalah panah (dependency relationship).

Gambar 2.11 Contoh Package Diagram

(Sumber: Satzinger, Jackson, dan Burd 2005:341)

2.6 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.6.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2014: 6), manajemen sumber daya manusia

merupakan proses pendayahgunaan karyawan yang dapat menunjang aktivitas

32

bisnis perusahaan. Proses pendayahgunaan ini harus diterapkan dengan baik

disebuah perusahaan agar perusahaan bisa mendapatkan sumber daya yang

berpotensial untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen harus

melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah kinerja karyawan dapat

berjalan dengan baik.

2.6.2 Fungsi Sumber Daya Manusia

Menurut Sutrisno (2014: 9), fungsi manajemen sumber daya manusia

antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam lingkup perencanaan ini manajemen sumber daya

manusia membuat program ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan

kebutuhan perusahaan.

2. Pengorganisasian, dalam lingkup pengorganisasian ini manajemen

sumber daya manusia menjelaskan struktur organisasi perusahaan,

mendeskripsikan tugas kepada masing – masing individu, menjaga

hubungan kerja terhadap atasan maupun bawahan, serta menjelaskan hak

dan kewajiban masing – masing individu.

3. Pengarahan dan pengadaan, dalam lingkup pengarahan dan pengadaan ini

manajemen sumber daya manusia memberikan arahan berupa gambaran

kerja yang telah sesuai prosedur hingga mencapai tujuan perusahaan,

sedangkan pengadaan yang dilakukan berupa proses recruitment untuk

penetapan posisi yang dibutuhkan perusahaan.

4. Pengendalian, dalam lingkup pengendalian ini manajemen sumber daya

manusia mendisiplinkan setiap individu untuk menaati peraturan yang

berlaku didalam perusahaan.

5. Pengembangan, dalam lingkup pengembangan ini manajemen sumber

daya manusia melakukan pelatihan untuk meningkatkan hard skill

maupun soft skill terhadap masing – masing individu.

6. Kompensasi, dalam lingkup kompensasi ini manajemen sumber daya

manusia memberikan gaji yang sesuai atas kontribusi yang telah

dilakukan.

33

7. Pengintegrasian, dalam lingkup pengintegrasian ini manajemen sumber

daya manusia tidak membeda-bedakan kepentingan atasan maupun

bawahan sehingga setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil.

8. Pemeliharaan, dalam lingkup pemeliharaan ini manajemen sumber daya

manusia memberikan rewards kepada setiap individu untuk

menumbuhkan rasa loyalitas terhadap perusahaannya.

9. Pemberhentian, dalam lingkup pemberhentian ini manajemen sumber

daya manusia melakukan tindakan pemberhentian bagi karyawan yang

telah pensiun, karyawan yang ingin mengundurkan diri, karyawan yang

dapat merugikan perusahaan, dan masa kontraknya telah selesai.

2.7 Gaji

2.7.1 Pengertian gaji

Pengertian gaji menurut Mulyadi (2008:373) pembayaran atas

penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan administrasi atau yang

mempunyai jenjang jabatan manajer yang pada umumnya dibayarkan secara

tetap per bulan.

Menurut Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala (2013: 762), gaji

adalah imbalan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada setiap individu

atas kontribusi yang telah dilakukan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan suatu bentuk imbalan baik

berupa gaji pokok maupun tunjangan yang dibayarkan setiap bulan oleh

perusahaan kepada masing - masing individu sebagai balas jasa atas kinerja

yang telah diberikan terhadap perusahaan.

2.7.2 Proses Penggajian

According to J. Gelinas, at all (2012: 524) Payroll processing is the

structure of the interaction between people, equipment, activities, and control

which creates a flow of information to support routine repetitive work of the

payroll department. To that end, the process of keeping the payroll records

that contain data for payroll taxes and benefits, attendance reports,

timeliness, and pay employees for work performed.

Menurut J. Gelinas, at all (2012: 524) proses penggajian adalah

struktur interaksi antara orang, peralatan, kegiatan, dan kontrol yang

menciptakan arus informasi untuk mendukung rutinitas pekerjaan yang

34

berulang-ulang dari departemen penggajian. Untuk itu, proses penggajian

menjaga catatan yang berisi data untuk gaji pajak dan tunjangan, laporan

kehadiran, ketepatan waktu, dan membayar karyawan untuk pekerjaan yang

dilakukan.

2.7.3 Fungsi Penggajian

Menurut Mulyadi (2008: 382) terdapat lima fungsi yang terkait dalam

siklus penggajian, yaitu :

1. Fungsi kepegawaian dan penempatan pegawai

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan seleksi pegawai baru

dengan memberikan gambaran gaji yang akan diterima sesuai dengan

golongannya.

2. Fungsi pencatat waktu

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberlakukan absensi kehadiran

untuk setiap individu berupa sistem taping agar tidak terjadi tindakan

penyalahgunaan data kehadiran.

3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah

Fungsi ini bertanggung jawab untuk merinci setiap gaji yang didapat,

seperti slip gaji. Hal ini bertujuan agar karyawan mengetahui besarnya

gaji pokok, tunjangan, potongan, dan pajak yang diterima.

4. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk membuat laporan secara rinci

mengenai gaji yang telah dibayarkan berdasarkan jurnal terkait.

5. Fungsi Keuangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberikan cek berupa nominal

gaji yang harus ditransfer ke bank.

2.7.4 Dokumen dan Catatan Akuntansi Yang Digunakan Dalam Proses

Penggajian

Menurut Mulyadi (2008: 374) dokumen-dokumen yang digunakan

dalam sistem penggajian antara lain:

a. Berkas pendukung Perubahan Gaji dan Upah

Dokumen ini berupa surat-surat keputusan untuk karyawan, seperti surat

kenaikan pangkat dan perubahan tarif upah.

b. Absensi Kehadiran dan Perhitungan Jam Kerja

35

Dokumen ini berisikan pencatatan kehadiran karyawan serta perhitungan

jam kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Dokumen ini digunakan sebagai pencatat waktu hadir karyawan setiap saat

karyawan tersebut hadir untuk bekerja.

c. Daftar Gaji dan Upah

Dokumen yang menerangkan jumlah gaji yang diterima karyawan serta

rincian pemotongan pajak penghasilan, bpjs, dll.

d. Rekap Daftar Gaji dan Upah

Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah untuk setiap departemen

dari suatu perusahaan.

e. Slip Gaji dan Upah

Dokumen ini dibuat oleh bersamaan atau terpisah dengan pembuatan

daftar gaji dan upah, tergantung denga kebijakan perusahaan. Dokumen ini

dibuat olek fungsi pembuat daftar gaji.

f. Pemberian Gaji dan Upah Manual

Merupakan sejumlah uang yang merupakan gaji atau upah yang diberikan

kepada setiap karyawan yang dimasukkan ke dalam sebuah amplop.

g. Tanda Bukti Pengeluaran Gaji dan Upah

Dokumen ini digunakan sebagai perintah pengeluaran uang untuk

pembayaran gaji dan upah berdasarkan informasi yang ada di dalam daftar

gaji dan upah.

h. Jurnal Umum

Berfungsi sebagai catatan distribusi biaya yang harus dikeluarkan untuk

tenaga kerja dari setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Adapun

jurnal umum untuk penggajian adalah:

1. Pada saat pembayaran gaji

Biaya Gaji xxxxx

Utang PPh 21 xxxxx

Iuran Jamsostek/BPJS/Asuransi xxxxx

2. Pada saat penyetoran PPh 21

Utang PPh 21 xxxxx

Kas xxxxx

3. Pada saat penyetoran Premi Asuransi

Iuran Jamsostek/BPJS/Asurans xxxxx

36

Biaya Tunjangan Asuransi (ditanggung perusahaan) xxxxx

Kas xxxxx

i. Kartu Biaya

Digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja dari setiap departemen di

dalam suatu perusahaan.

j. Kartu Penghasilan

Merupakan catatan penghasilan dan komponennya yang diterima oleh

setiap karyawan, atau biasa disebut dengan slip gaji.

2.7.5 Tunjangan

Menurut Nirwantya (2011), Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa

yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan

individual dan dapat diketahui secara pasti. Tunjangan diberikan kepada

karyawan dimaksud agar dapat menimbulkan/meningkatkan semangat kerja

dan kegairahan bagi para karyawan.

2.8 Lembur

2.8.1 Pengertian Lembur

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu tanpa

membedakan golongan yang melebihi batas jam kerja yang seharusnya.

Lembur ini terjadi akibat perintah dari atasan yang memerintahkan kepada

karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur,

yang dimaksud dengan Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari,

dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1

(satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada

hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

2.8.2 Perhitungan Lembur

37

Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu tanpa

membedakan golongan yang melebihi batas jam kerja yang seharusnya.

Lembur ini terjadi akibat perintah dari atasan yang memerintahkan kepada

karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur,

yang dimaksud dengan Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu

untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari,

dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1

(satu) minggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada

hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

2.9 Pajak Penghasilan

2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011: 168), Pajak penghasilan pasal 21 adalah

pajak individu yang timbul akibat dari gaji bersih yang diterima dari

perusahaan. Pajak ini dibebankan karena merupakan suatu kewajiban yang

harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang

Pajak Penghasilan Pasal 21 guna membiayai rumah tangga Negara, seperti

pengeluaran yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas.

2.9.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:170), yang termasuk pemotong pajak PPh

pasal 21 adalah:

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan

pegawai;

2. bendaharawan atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara

atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instasi atau lembaga pemerintah,

lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik

38

Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau

kegiatan;

3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan

badan-badan lain yang membayarkan uang pensiun dan tunjangan

hari tua atau jaminan hari tua;

4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

serta badan yang membayar:

a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga

ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan

atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama

persekutuannya;

b. honorarium atau pembayaran lain sehingga imbalan berhubungan

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi

dengan status Subjek Pajak luar negeri;

c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan,

pelatihan, dan magang;

5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu

kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2011:171), yang tidak termasuk sebagai

pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan

PPh pasal 21 adalah:

1. kantor Perwakilan Negara asing;

2. organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan;

3. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjaan orang pribadi untuk

39

melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.9.3 Hak dan Kewajiban wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2014:186), Hak-hak Wajib Pajak adalah:

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada

Pemotong Pajak Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat

dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh

Pasal 21 yang bersifat final.

2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral

Pajak, jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai

dengan perarturan yang berlaku.

3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dengan alas an yang jelas kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya

yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Menurut Resmi (2014:186-187), Kewajiban Wajib Pajak adalah:

1. Wajib Pajak (Penerima Penghasilan) wajib menyerahkan surat

pernyataan kepada Pemotong Pajak, yang menyatakan jumlah

tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan

pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyerahan

tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, atau pada permulaan menjadi

Subjek Pajak dalam negeri, atau mulai pensiun, atau dalam hal terjadi

perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun

takwim.

Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh

Pasal 21 kepada:

a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan

dipindahtugaskan.

b. Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang

bersangkutan pindah kerja.

c. Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai

menerima pensiun dalam tahun berjalan.

40

2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

Orang Pribadi, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu

pemberi kerja.

2.9.4 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Menurut Mardiasmo (2011:173), Penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan

hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan pekerjaan, jasa, dan

kegiatan yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan

nama apapun.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :

a. bukan Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat

final; atau

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan

norma penghitungan khusus (deemed profit) seperti Wajib

Pajak usaha pelayaran.

41

2.8.5 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:174), Tidak termasuk dalam pengertian

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk

apapun yang diberikan oleh WP atau Pemerintah, yangi diberikan Wajib

Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau

iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua

atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh

pemberi kerja;

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

5. Beasiswa.beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.9.6 Biaya Jabatan

Menurut Mardiasmo (2011:175), Biaya Jabatan merupakan besarnya

biaya jabatan yang didapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk

perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan

sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000.000,00

setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.

2.9.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2014:196),Ketentuan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat

(1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, sebagai berikut

:

42

Table 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Pajak

Rp0 s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5%

Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15%

Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25%

Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%

Tarif Pajak Penghasilan 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua

puluh persen) daripada tariff yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, antara

lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Kenaikan tarif 20% tidak

berlaku untuk PPh yang sifat pemungutannya adalah tidak final.

2.9.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015,

Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta

menjadi sebesar Rp36 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi. Ketentuan

mengenai PTKP ini sendiri diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang

memungkinkan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian PTKP melalui

Peraturan Menteri Keuangan setelah melakukan konsultasi dengan DPR.

Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan terkait

penyesuaian PTKP ini, maka secara efektif besaran PTKP baru tersebut mulai

berlaku sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak PPh OP untuk tahun

Pajak 2015 atau per 1 Januari 2015.

Maka besarnya PTKP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 per tahun tersebut

adalah:

43

1. Rp 36.000.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri

Wajib Pajak;

2. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang menikah;

3. Rp 3.000.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan setiap

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi karyawati menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. Bagi karyawati tidak menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri

ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan

sepenuhnya.

2.10 BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Khansa (2014), BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu

badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan

sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh

peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja

sektor formal disini maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan

swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah

tangga, buruh industri kecil, dll.

Skema BPJS Ketenagakerjaan tidak berbeda jauh dari Jamsostek,

yang meliputi program-program yang terkait dengan risiko,antara lain sebagai

berikut:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini memberikan kompensasi/santunan dan penggantian biaya

perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena

kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai

kembali ke rumah atau menderita sakit akibat kerja (PAK).

a. Apa saja manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Maksimum Biaya Transport :

1. Darat Rp 750.000,-

2. Laut Rp 1.500.000,-

44

3. Udara Rp 2.000.000,-

b. Bagi yang tidak mampu bekerja sementara, peserta Jamsostek akan

tetap mendapat upah :

1. Empat (4) bulan pertama, 100% upah

2. Empat (4) bulan kedua, 75% upah

3. Selanjutnya 50% upah

c. Biaya Pengobatan/Perawatan maksimum Rp 20.000.000,-

d. Santunan Cacat

Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah

Total-tetap :

1. Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah

2. Berkala (2 tahun) Rp 200.000,- per bulan

3. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan

upah

e. Santunan Kematian

1. Sekaligus 60 % x 80 bulan upah

2. Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan

3. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-

f. Biaya Rehabilitasi: Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta

,ditambah 40 %

1. Prothese anggota badan

2. Alat bantu (kursi roda)

g. Penyakit akibat kerja, tiga puluh satu jenis penyakit selama hubungan

kerja dan 3 tahun setelah putus hubungan kerja.

Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ini

sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran

berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada

iuran:

1. Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan

a. Penjahitan/Konvensi

b. Pabrik Topi

c. Industri pakaian lainnya (paying, kulit ikat pinggang,

gantungan celana/bretel)

d. Pembikinan layar dan krey dari tekstil

45

e. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal,

gorden, dan lain-lain yang ditenun)

f. Perdagangan ekspor impor

g. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar,

distributor, makelar, dan lain-lain)

h. Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain

i. Bank dan Kantor-kantor Dagang

j. Perusahaan pertanggungan

k. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen)

l. Pengobatan dan kesehatan lainnya

m. Organisasi-organisasi keagamaan

n. Lembaga kesejahteraan

o. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh

p. Balai penyidikan yang berdiri sendiri

q. Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan,

kebun binatang, perkumpulan sosial

r. Pemangkas rambut dan salon kecantikan

s. Peternakan

2. Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan

a. Pertanian rakyat

b. Perkebunan gula

c. Perkebunan tembakau

d. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau

e. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-

lain

f. Pabrik teh

g. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk

h. Pabrik gula

i. Pabrik sigaret

j. Pabrik cerutu

k. Pabrik rokok kretek, dan lain-lain

l. Perusahaan tembakau lainnya

m. Pabrik cat dan lak

n. Pabrik tinta dan lem

46

o. Pabrik kina

p. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya

q. Industri alat-alat Pekerjaan,

r. Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium

s. Reparasi arloji dan lonceng

t. Industri alat-alat musik

u. Pabrik alat-alat olah raga

v. Pabrik mainan anak

w. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah,

rumah, garasi dan lain-lain)

x. Jasa perhubungan seperti PTT Radio

y. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film

z. Bioskop

aa. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dll

bb. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop

cc. Perusahaan binatu, celup

dd. Perusahaan potret.

3. Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan. (dapat

dilihat dari lampiran I -dari Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun

1993)

4. Kelompok IV= Premi sebesar 1,27% x upah sebulan

a. Pabrik dari hasil minyak tanah

b. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara

c. Pabrik bata merah dan genteng

d. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil

dan mesin)

e. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja

f. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api

g. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya

h. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)

i. Pabrik dan reparasi kapal udara

j. Perusahaan kereta api

47

k. Perusahaan trem dan bus

l. Pengangkutan penumpang di jalan selain bus

m. Penimbunan barang/veem

5. Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan

a. Penebangan dan pemotongan kayu/panglong

b. Penangkapan ikan laut

c. Penangkapan ikan laut lainnya

d. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan

e. Asam belerang

f. Pabrik pupuk

g. Pabrik kaleng

h. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat,

pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik

i. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi

k. Penggalian batu

l. Penggalian tanah liat

m. Penggalian pasir

n. Penggalian gamping

o. Penggalian belerang

p. Tambang intan dan batu perhiasan

q. Pertambangan lainnya

r. Tambang emas dan perak

s. Penghasilan batu bara

t. Tambang besi mentah

u. Tambang timah

v. Tambang bauksit

w. Tambang mangan

x. Tambang logam lainnya

y. Lori perkebunan

z. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api.

2. Jaminan Hari Tua (JHT)

48

Program ini adalah berupa tabungan selama masa kerja yang

dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau atau telah memenuhi

persyaratan tertentu.

Iuran Program Jaminan Hari Tua :

a. Ditanggung Perusahaan = 3,7%

b. Ditanggung Tenaga Kerja = 2%

Premi Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja

tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah

penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan

pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua

dari BPJS Ketenagakerjaan.

Premi Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sendiri oleh

karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan

dalam perhitungan PPh karyawan tersebut.

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang

terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga

kerja

a. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat

total tetap

b. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya

5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan

c. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi

PNS/POLRI/ABRI

3. Jaminan Kematian (JK)

Program Jaminan Kematian ini memberikan pembayaran tunai

kepada ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum

umur 55 tahun.

Manfaat Program Jaminan Kematian, Program ini memberikan

manfaat bagi keluarga dari tenaga kerja seperti:

a. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-

b. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-

c. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)

49

Pengusaha atau perusahaan diwajibkan menanggung iuran

Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian

yang diberikan adalah Rp 12 Juta terdiri dari Rp 10 juta santunan

kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala.

BAB 2 LANDASAN TEORI -...

Documents

Transcript of BAB 2 LANDASAN TEORI -...