147

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,

KARAKTERISTIK ORGANISASI DAN HASIL AUDIT BPK1

Imam Arifin1

Debby Fitriasari2

Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia 1 Email: [email protected]

2 Email: [email protected]

Abstract

Previous research regarding disclosure of government financial statement has been conducted, especially disclosure of Indonesian local government financial statement. However, research in relation with ministries/agencies financial statements is still not much. The objective of the study is to analyze the mandatory disclosure level of ministries/agencies financial statements and factors influence it. Two influence factors are 1) organization characteristics consists of organizational size, the number of units of work (satker), and the type of organization and 2) audit findings consists of number of audit findings and amount of audit. We use two research models, using lag and no lag effect. Using multiple regressions of 78 ministries/agencies data year 2011, this research proves that organizational size and type of organization have positive influence while audit findings are not proved have influence to the disclosure level of financial statements ministries/agencies for two models. Keywords: audit findings, financial statement disclosure, ministries/agencies, organization characteristics.

1 Terima kasih kepada Ibu Dyah Setyaningrum dan Ibu Ayuningtyas Hertianti atas semua kritik dan masukan.

SNA 17 Mataram, Lombok

Universitas Mataram

24-27 Sept 2014

1 File ini diunduh dari:

www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id

mailto:[email protected]

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah diharuskan untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik (good public governance), khususnya dalam hal

pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik itu, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup peraturan perundang-

undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

(Suhardjanto, 2010).

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan yang

disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga harus diungkapkan secara memadai

untuk memudahkan masyarakat dan stakeholders lainnya memahami laporan keuangan.

Peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan mulai diatur secara rinci pada tahun

2005 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005) yang diubah terakhir kali dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang hal yang sama. Berdasarkan PP

71/2010, pengungkapan laporan keuangan yang disusun pemerintah di Indonesia

menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, dimana laporan keuangan harus menyajikan

secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi

yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut dapat ditempatkan pada lembar

muka (on the face) laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah

(Pemda), belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Suhardjanto (2010)

menyimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan wajib Pemda tahun 2006 adalah sebesar

51,56%. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Fitri (2010) dan Yulianingtyas

(2011) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda kabupaten/kota tahun

2008 dimana rata-rata pengungkapan wajib Pemda sebesar 30,85%.

Terdapat beberapa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

laporan keuangan pemerintah. Ingram (1984) membuktikan adanya hubungan antara faktor

ekonomi dan variasinya dengan tingkat pengungkapan pada pemerintah negara bagian di

Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini adalah coalition of voters, administrative

selection process, dan management incentive mempunyai hubungan yang positif terhadap

pengungkapan laporan keuangan, sedangkan alternative information source mempunyai

hubungan yang negatif. Sedangkan Copley (2002) menemukan bahwa hasil audit


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.Liestiani (2008) melakukan penelitian

terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia pada tahun

2006 dan menyimpulkan bahwa kekayaan daerah, kompleksitaspemerintahan dan jumlah

temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memilikihubungan positif terhadap

tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan tingkat penyimpangan pengelolaan

keuangan memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengungkapan. Hasil ini didukung

oleh Andriani (2011) pada pengungkapan pemda tahun 2006-2010 dengan hasil bahwa

opini memiliki hubungan positif sedangkan tingkat penyimpangan audit memiliki

hubungan yang negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemda.Sedangkan Hilmi (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktoryang

mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi(pemprov) di

Indonesia pada tahun 2006 – 2009 dengan kesimpulan kekayaan daerah,jumlah penduduk,

dan tingkat penyimpangan pengelolaan keuangan negara memiliki pengaruh positif

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan bahwa penelitian sebelumnya di Indonesia terkait

tingkat pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baru

dilakukan hanya dengan sampelPemda, maka penelitian ini bertujuan untuk memperluas

objek pengamatan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan

kementerian/lembaga. Laporan keuangan kementerian/ lembaga merupakan sumber utama

laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, penelitian ini ingin menguji apakah

karakteristik organisasi yang dilihat dari ukuran, jumlah satuan kerja (satker) dan tipe

organisasi serta hasil audit yang dilihat dari jumlah temuan audit dan tingkat

penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

kementerian/lembaga pada tahun 2011.

KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori keagenan, hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan,

yaitu: (a) terjadinya asimetri informasi, dimana agen secara umum memiliki lebih banyak

informasi mengenai posisi keuangan dan posisi operasi entitas yang sebenarnya, dan (b)

terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana agen tidak selalu

bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Meisser (2007) dalam Endrianto (2010)).

Zimmerman (1977) dalam Hilmi (2011) menyatakan bahwa pemerintah sebagai agen yang

mendapatkan mandat dari rakyat sebagai prinsipal, berkewajiban untuk


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh rakyat kepadanya.

Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dalam hal penggunaan keuangan negara

adalah dengan membuat suatu laporan keuangan. Agar laporan keuangan mudah dipahami

oleh rakyat maka pemerintah harus memberikan pengungkapan yang wajar atas segala

sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara. Pengungkapan atas laporan keuangan

tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan berdasarkan signalling theory, Evans dan Patton (1987) dalam Hilmi

(2011) menyatakan bahwa dalam konteks signalling theory pemerintah berusaha untuk

memberikan sinyal yang baik kepada rakyat agar rakyat dapat terus mendukung kegiatan

pemerintah yang saat ini berjalan. Salah satu sinyal yang baik yang diberikan oleh

pemerintah kepada rakyat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi politik bahwa pemerintah telah

menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan reputasi pemerintah di

mata rakyat. Agar laporan keuangan yang dijadikan sebagai bentuk promosi politik

tersebut dapat dipahami oleh rakyat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan

negara harus mendapatkan pengungkapan yang jelas. Pengungkapan atas laporan keuangan

tersebut dijelaskan dalam CaLK yang merupakan salah satu komponen dari laporan

keuangan.

Berdasarkan kedua teori tersebut dan tujuan penelitian yang telah disebutkan

sebelumnya, penelitian ini menguji karakteristik organisasi dan hasil audit terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Kerangka penelitian dapat dilihat

pada Gambar 1.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Organisasi

Penelitian Puspita (2011) menemukan bahwa ukuran daerah memiliki hubungan

positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela di internet. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian Patrick (2007) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemerintahan memiliki

pengaruh positif terhadap determinasi yang mengadopsi GASB 34. Aset merupakan

sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu entitas untuk melakukan

kegiatan operasionalnya. Organisasi pemerintah dengan total aset yang lebih besar akan

lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah perlu

mengungkapkan lebih banyak daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



Oleh karena itu organisasi pemerintah akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam

pengungkapan aset sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Patrick, 2007). Aset

yang dimiliki oleh suatu entitas akuntansi dapat digunakan untuk membiayai pembuatan

laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber

daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Oleh karena

itu, hipotesis pertama adalah:

H1: Total aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

Kompleksitas Pemerintahan

Patrick (2007) menemukan bahwa Pemda dengan diferensiasi fungsional yang lebih

tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi GASB 34. Di Indonesia, fungsi departemen

fungsional sama dengan satuan kerja (satker) sebagai entitas akuntansi (Darmastuti, 2011).

Demikian juga Liestiani (2008) menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pada Pemda.

Jumlah satker dalam suatu entitas pemerintah menunjukkan jumlah urusan yang

menjadi tanggung jawabnya. Jumlah urusan pemerintahan menunjukkan kompleksitas

pemerintahan. Semakin banyak jumlah satker dalam pemerintahan berarti semakin

kompleks urusan pemerintahan tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah satker maka

dibutuhkan pengungkapan yang semakin kompleks untuk membantu pembaca laporan

keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan pemerintah.Oleh karena itu,

hipotesis kedua adalah:

H2: Jumlah satker berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

Jenis Organisasi

Secara umum kementerian mempunyai organisasi yang lebih terstruktur dan

memiliki lebih banyak pegawai yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dibandingkan

lembaga negara. Hal itu dapat terjadi karena kementerian memiliki total aset yang lebih

besar dibandingkan lembaga negara, sehingga dengan total aset yang besar itu kementerian

memiliki sumber daya untuk merekrut pegawai yang memiliki keahlian di bidang

akuntansi. Dengan memiliki pegawai yang memiliki keahlian di bidang akuntansi maka

tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian cenderung lebih baik dibandingkan

lembaga negara. Dengan demikian, hipotesis ketiga adalah:

H3: Kementerian memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi

dibandingkan lembaga negara


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



Jumlah Temuan Audit dan Tingkat Penyimpangan Audit

Temuan audit merupakan penyimpangan, pelanggaran atau ketidakwajaran yang

ditemukan oleh auditor berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan auditor.

Liestiani (2008) menemukan bahwa jumlah temuan audit BPK RI berkorelasi positif

sedangkan tingkat penyimpangan berkorelasi negatif terhadap tingkat

pengungkapanlaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Andriani (2011) juga

menemukan bahwa tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap tingkat

pengungkapan.

UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara menyebutkan bahwa temuan audit BPK RI digunakan oleh pemerintah untuk

melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang

telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi tersebut. Selain itu auditor

juga akan mengkomunikasikan temuan audit tersebut dengan auditee agar dapat dilakukan

perbaikan di periode selanjutnya. Pada akhir pemeriksaan auditor akan membuat

rekomendasi terkait temuan audit tersebut agar auditee dapat melakukan perbaikan-

perbaikan di periode selanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh

auditor.

Jika jumlah temuan audit dan tingkat penyimpangan keuangan yang ada pada

periode sebelumnya cukup besar, diharapkan pada periode selanjutnya terdapat perubahan

yang lebih baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk mengurangi temuan audit

dan tingkat penyimpangan tersebut sehingga berakibat pada pengungkapan atas laporan

keuangan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Namun, jika jumlah temuan audit dan

tingkat penyimpangan pada periode yang sama cukup besar, hal ini mengindikasikan

pengungkapan laporan keuangan pada periode tersebut rendah.

H4a: Jumlah temuan audittahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan

H4b: Jumlah temuan auditperiode sekarang berpengaruh negatif terhadap

tingkat pengungkapan

H5a: Tingkat penyimpangan tahun lalu berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan

H5b: Tingkat penyimpangan periode sekarang berpengaruh negatif terhadap

tingkat pengungkapan


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 model. Model penelitian pertama menggunakan

metode Lag Effect dan model kedua No Lag Effect. Model Lag Effect digunakan untuk

mengukur temuan audit dan tingkat penyimpangannya pada tahun lalu untuk mengetahui

pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan periode berikutnya.

Sedangkan model No Lag Effect menggunakan jumlah temuan audit dan tingkat

penyimpangannya pada tahun yang sama dengan tahun pelaporan keuangan.

Model I (Lag Effect):

DISCi = β0 + β1LnSIZEi + β2LnUNITi+ β5ORGi+β3FINDi,t-1 + β4NOMi,t-1 + ε

Model II (No Lag Effect):

DISCt = β0 + β1LnSIZEi + β2LnUNITi+ β5ORGi+β3FINDi + β4NOMi + ε

Keterangan: DISC : Tingkat Pengungkapan LnSIZE : Ukuran Organisasi LnUNIT : Jumlah Satuan Kerja ORG : Jenis Organisasi(Kementerian/Lembaga) FIND : Temuan Audit NOM : Tingkat Penyimpangan

Definisi Operasional

Tingkat pengungkapan sebagai variabel dependen merupakan perbandingan antara

pengungkapan yang telah disajikan dalam CaLK kementerian/lembaga dan pengungkapan

yang seharusnya disajikan dalam CaLK berdasarkan checklist SAP2. Metode

pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini serupa dengan yang digunakan oleh

Liestiani (2008) dan Hilmi (2011) dengan modifikasi.

DISC = Pengungkapan dalam LK kementerian/lembaga

Pengungkapan dalam SAP

Modifikasi dimaksud adalah tidak dimasukkannya komponen CaLK terkait Laporan Arus

Kas (LAK), karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerinah Pusat, laporan keuangan

yang disusun oleh kementerian/lembaga adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran

2Checklist dapat diminta kepadaPenulis melalui email.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



(LRA), neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tahapan mekanisme

pengukuran tingkat pengungkapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Membuat daftar pengungkapan berdasarkan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK).

2. Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam laporan keuangan

kementerian/lembaga, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai 1 pada kolom

Ya, jika seharusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan diberi nilai 1 pada kolom

Tidak, sedangkan jika memang tidak ada/ tidak perlu diungkapkan maka diberi nilai 1

pada kolom N/A (Not Applicable).

3. Menjumlahkan nilai pada kolom Ya dan Tidak untuk setiap entitas pelaporan

4. Menghitung tingkat pengungkapan dengan cara membagi total skor Ya dengan jumlah

total skor Ya dan Tidak.

Sedangkan untuk definisi operasional variabel independen terdapat dalam Tabel 1.

Sampel dan Sumber Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh kementerian/lembaga negara yang

mengirimkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan untuk dikompilasi menjadi

laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yaitu sebanyak 80 kementerian/lembaga.

Sedangkan sampel penelitian adalah 78 laporan keuangan kementerian/lembaga tahun

2011.

Laporan keuangan kementerian/lembaga didapatkan dari Pusat Informasi dan

Komunikasi (PIK) BPK RI. Laporan keuangan kementerian/lembaga tersebut akan dirinci

datanya mengenai total aset, jumlah satuan kerja dan pengungkapan laporan keuangan pada

masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan jumlah temuan audit BPK RI pada

masing-masing kementerian/lembaga dan tingkat penyimpangannya didapatkan dari

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



PEMBAHASAN

Tingkat Pengungkapan Kementerian/Lembaga

Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2011

adalah 60,1%. Nilai tingkat pengungkapan tertinggi diperoleh Kementerian Kehutanan dan

nilai terendah diperoleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Secara umum, terdapat 7 kelompok informasi yang harus diungkapkan oleh

pemerintah (Tabel 2). Dari ketujuh kelompok informasi, dapat diketahui bahwa

kementerian dan lembaga telah menyajikan secara lengkap informasi terkait dengan bagian

G yaitu informasi mengenai terjadinya perubahan struktur organisasi,kesalahan manajemen

terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan atau pemekaran

entitas tahun berjalan, dan kejadian yang mempunyai dampak sosial.

Selanjutnya, dari Tabel 2 dapat dilihat terdapat dua kelompok informasi yang tidak

diungkapkan, baik oleh kementerian maupun lembaga, yaitu kelompok C dan kelompok F.

Kelompok C seharusnya berisi informasi antara lain perbandingan output dan input untuk

melihat efisiensi suatu program, perbandingan antara input dan hasil (outcome) untuk

melihat efektivitas program, dan pengungkapan keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi

dalam mencapai efisiensi dan efektivitas tersebut. Kemungkinan alas an tidak

diungkapkannya komponen CaLK ini adalah karena efisiensi, efektivitas dan kendala yang

dihadapi dalam pencapaiannya telah diungkapkan dalam laporan kinerja instansi

pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga, sehingga

kemungkinan kementerian/lembaga merasa tidak perlu mengungkapkannya lagi pada

laporan keuangan mereka. Sedangkan kelompok F berisi informasi tentang komitmen

kontinjensi dan komitmen-komitmen lain yang ada pada kementerian/lembaga.

Jika diperbandingkan antara kementerian dan lembaga, Tabel 2 menunjukkan

bahwa kementerian memiliki nilai pengungkapan lebih tinggi dibanding Lembaga untuk

seluruh kelompok kecuali kelompok bagian yang menjelaskan pos-pos neraca (E Naraca).

Namun dalam kelompok ini, terdapat informasi yang jarang diungkapkan diantaranya yang

terkait dengan akun konstruksi dalam pengerjaan (KDP) serta penyusutan. Penyusutan

tidak diungkapkan karena peraturan teknis mengenai penyusutan pada entitas pemerintah

pusat belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan selaku pengelola barang milik negara.

Selain itu aplikasi komputer (software) tentang laporan keuangan pada seluruh

kementerian/lembaga yang didapatkan dari Kementerian Keuangan belum mengakomodasi

adanya penyusutan.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



Lebih lanjut, bagian yang selalu diungkapkan oleh kementerian dan lembaga adalah

informasi mengenai pencapaian target belanja atau penerimaan negara. Namun klasifikasi

belanja berdasarkan fungsi yang antara lain meliputi fungsi pelayanan umum, ekonomi,

lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, agama, perlindungan sosial jarang diungkapkan.

Sebagian besar kementerian/lembaga mengungkapkan klasifikasi belanja hanya

berdasarkan klasifikasi ekonomi dan organisasi saja tanpa mengungkapkan klasifikasi

belanja berdasarkan klasifikasi fungsi. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena dalam

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga lampiran 4tentang contoh format CaLK hanya

menyebutkan klasifikasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi dan organisasi saja tanpa

menyebutkan adanya klasifikasi fungsi.

Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan terbukti tidak terdapat masalah

heteroskedastisitas, multikolineasritas dan autokorelasi maka dilakukan uji regresi

berganda dengan hasil pengujian pada Tabel 3. Data yang digunakan adalah 78 sampel

kementerian dan lembaga dari total 80 kementerian dan lembaga yang memberikan

laporannya kepada Kementerian Keuangan untuk dikompilasi menjadi laporan keuangan

pemerintah pusat.

Ukuran Organisasi

Hasil pengujian regresi pada model I dan II menunjukkan nilai probabilitas untuk

kedua model lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,5 sehingga dapat disimpulkan

bahwa total aset secara individual berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Semakin besar ukuran organisasi suatu

kementerian/lembaga maka semakin besar atau tinggi tingkat pengungkapan yang

dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena kementerian/lembaga

dengan total aset yang lebih besar dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk

merekrut pegawai-pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi sehingga

pengungkapan laporan keuangan yang mereka susun juga memiliki nilai lebih besar.Hasil

penelitian ini mendukung Patrick (2007) dan Puspita (2011) yang menyatakan bahwa

ukuran organisasi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



Jumlah Satuan Kerja

Hasil pengujian regresi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa angka probabilitas untuk

variabel jumlah satker (UNIT) pada model I dan model II lebih besar dari tingkat

signifikansi sebesar 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah satker secara

individual tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan atau dengan kata

lain hipotesis kedua ditolak. Hal tersebut keungkinan karena walaupun jumlah satker pada

kementerian/lembaga cukup banyak namun kegiatan antar satkernya cenderung generik,

sehingga tidak diperlukan pengungkapan yang lebih banyak.Hasil penelitian ini sejalan

dengan Yulianingtyas (2011) dan Hilmi (2011) yang menyimpulkan bahwa jumlah satuan

kerja pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Jenis Organisasi

Penelitian ini menggunakan jenis organisasi sebagai variabel dummy. Hasil

pengujian regresi dari Tabel 3 menunjukkan variabel jenis organisasi memiliki nilai

probabilitas lebih kecil dari 10% (model I) dan lebih kecil dari 5% (model II). Dengan

demikian hipotesis tiga diterima, yaitu bahwa kementerian memiliki tingkat pengungkapan

yang lebih tinggi dibandingkan lembaga negara. Hal ini dapat terjadi karena kementerian

memiliki lebih banyak pegawai yang ahli dalam bidang akuntansi disbanding lembaga.

Jumlah Temuan Audit dan Tingkat Penyimpangan Berdasarkan Tabel3, nilai probabilitas untuk kedua variabel hasil audit (jumlah temuan dan

tingkat penyimpangan) lebih besar dari 10% atau dengan kata lain tidak signifikan untuk kedua

model. Jadi, hipotesis empat dan lima semuanya ditolak. Untuk model I, hal ini kemungkinan

karena kementerian/lembaga mengabaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada periode

sebelumnya dengan tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil temuan audit BPK

RI. Dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2010 diketahui bahwa kementerian/lembaga

baru menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sebesar 37,95% dari seluruh rekomendasi yang ada.

Sedangkan sisanya sebesar 62,05% belum ditindaklanjuti sama sekali dan belum ditindaklanjuti

sesuai rekomendasi BPK RI.Hasil pengujian ini mendukung Hilmi (2011) dan Andriani (2011)

yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Untuk model II, hal ini bisa terjadi kemungkinan karena kementerian/lembaga belum sepenuhnya

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terkait nilai nominal rupiah temuan audit. Dari total nilai

temuan senilai 27 miliar rupiah baru sekitar 4 miliar rupiah saja yang ditindaklanjuti sesuai

rekomendasi atau sebesar 18,06%. Sedangkan sisanya sekitar 22 miliar rupiah atau 81,94%

ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sama sekali.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Kesimpulan

1. Tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2011 masih

cukup rendah, yaitu 60,1%. Hal ini menunjukkan kementerian/lembaga belum

menyajikan seluruh informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Berdasarkan hasil pengujian model,baik yang menggunakan Lag Effect maupun tidak

menggunakan Lag Effect, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran organisasi

dan jenis organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapam

laporan keuangan kementerian/lembaga pada tahun 2011.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

1. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu tahun yaitu tahun 2011,

diharapkan penelitian yang akan datang menggunakan jangka waktu beberapa tahun

agar dapat diketahui variabel-variabel yang memperngaruhi tingkat pengungkapan

laporan keuangan dari waktu ke waktu.

2. Penelitian ini hanya menggunakan faktor-faktor ukuran organisasi, jumlah satuan kerja,

jenis organisasi dan hasil audit. Untuk selanjutnya, sebaiknya perlu diperhitungkan

mengenai latar belakang pendidikan menteri/kepala lembaga negara.

Implikasi Penelitian

1. Rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga masih cukup

rendah, oleh karena itu kementerian/lembaga negara diharapkan meningkatkan

pengungkapan dalam laporan keuangannya agar para pengguna laporan keuangan dapat

memahami laporan keuangan dengan lebih baik.

2. Informasi mengenai ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk melihat efisiensi dan

efektivitas suatu program pemerintah tidak disajikan dalam CaLK. Ke depannya

Kementerian/lembaga diharapkan mengungkapkan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

agar kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui dan dievaluasi oleh masyarakat.

3. Total aset terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan

kementerian/lembaga. Kementerian Keuangan selaku pembina akuntansi

kementerian/lembaga disarankan memberikan perhatian yang lebih pada tingkat

pengungkapan kementerian/lembaga dengan total aset yang relatif kecil.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



4. Jenis organisasi terbukti memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Hal ini

dapat terjadi karena kementerian negara merekrut pegawai yang memiliki keahlian di

bidang akuntansi. Ketika lembaga negara melakukan rekrutmen pegawai untuk bagian

akuntansi maka disarankan merekrut pegawai yang memiliki keahlian di bidang

akuntansi.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



DAFTAR REFERENSI

Andriani, Evanti. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2011.

Endrianto, Wendy. Analisa Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Risiko pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tesis Magister Akuntansi FE UI Depok. 2010.

Fitri, Sri Adella. Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Suatu Studi Eksploratif pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. http://repository.unand.ac.id/15194. 2008.

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2006.

Hendriksen, Eldon S. Teori Akuntansi Julid 2. Erlangga. Jakarta. 1997. Hilmi, Amiruddin Zul. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2011. Ingram, Robert W. Economics Incentives and the Choice of StateGovernment Accounting

Practices. Journal of Accounting Research. Vol. 22. No. 1. pp 126-144. 1984. Ikhsan, Irfan., dan Suprasto, Herkulanus Bambang. Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma.

Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008. Laswad, Fawzi, Fisher, Richard, dan Oyelere, Peter. Determinants of Voluntary Internet Financial

Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy 24. pp 101-121. 2005.

Liestiani, Annisa. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2008.

Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2005. Mursyidi. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2009. Patrick, P.A. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in

Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University. 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Puspita, Roura. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Skripsi Akuntansi FE UI Depok. 2011.

Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. Journal of Accounting Research. Vol 24. No. 2. pp 412-421. 1984.

Sekaran, Uma, & Roger Bougie. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Fifth Edition. Wiley. 2010.

Setyaningrum, Dyah dan Darmastuti, Dewi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2009. http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/048-ASPAK-08.pdf. 2011.

Suliyanto. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS. ANDI Yogyakarta. 2011. Suwardjono, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE. Yogyakarta. 2011. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara. Yulianingtyas, Rena Rukmita. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan

Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=22126. 2011.


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



http://repository.unand.ac.id/15194.%202008

http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/048-ASPAK-08.pdf

Variabel

LAMPIRAN

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Independen Penelitian

No Notasi Arti Definisi Variabel Hipotesi

s I II

1 LnSIZE Ukuran Organisasi Natural logaritma dari Total Aset + +

2 LnUNIT

Jumlah Satuan Kerja

Natural logaritma Jumlah satuan kerja pada masing-masing kementerian/lembaga

+ +

3 ORG Jenis Organisasi (Kementerian/ Lembaga)

Diberi angka 1 untuk entitas pelaporan kementerian dan diberi angka 0 untuk entitas pelaporan lembaga negara

+ +

4 FIND Temuan Audit Jumlah temuan audit - +

5 NOM Tingkat Penyimpangan

Temuan audit (dalam rupiah) dibagi dengan total belanja - +

Karakteristik Organisasi: (1) Total Aset (2) Kompleksitas Pemerintahan (3) Jenis Organisasi

Tingkat

Pengungkapan

Hasil Audit: (1) Jumlah Temuan Audit

(2) Tingkat Penyimpangan

Variabel Independen

Variabel Dependen


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



Tabel 2. Tingkat PengungkapanKomponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

No Komponen Min Max

Rata-rata Tingkat Pengungkapan Komponen CaLK

Kementerian dan

Lembaga

Kementerian Lembaga

1 A .0000 .7500 .4936 0.5147 0.4773 2 B .2000 .4286 .2256 0.2293 0.2227 3 C .0000 .0000 .0000 0 0 4 D .7059 .9444 .8692 0.8743 0.8653 5 E_LRA .2000 .5000 .2924 0.3187 0.2721 6 E_NERAC

A .5769 .9545 .8278 0.8268 0.8286

7 F .0000 .0000 .0000 0 0 8 G 1.0000 1.0000 1.0000 1 1

Keterangan: A : Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi B : Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro C : Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target D : Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

E LRA : Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) E NERACA : Rincian dan penjelasan masing-masing pos neraca F : Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan G : Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan

Tabel 3.Hasil Uji Regresi Berganda

Model I (Lag Effect) Model II (No Lag Effect) Variabel Exp.Sign Coeff. Sig. Exp.Sign Coeff. Sig.

SIZE + 0.0063 0.012 ** + 0.0060 0.0098 *** UNIT + -0.0017 0.260 + 0.0026 0.3973 ORG + 0.0158 0.052 * + 0.0097 0.0279 ** FIND + 0.0001 0.415 - -0.0007 0.1040 NOM + 0.2803 0.195 - 0.1484 0.1061

Adj. R2 0.141109 0.173209 F-Stat 3.530105 4.226235 Prob (F-Stat) 0.006547 0.002003

*Signifikan pada level 10% **Signifikan pada level 5% ***Signifikan pada level 1%


Universitas Mataram

24-27 Sept 2014



147

Documents

Transcript of 147