Workshop KOPMA (Koperasi Mahasiswa)
-
date post
21-Oct-2014 -
Category
Education
-
view
890 -
download
6
description
Transcript of Workshop KOPMA (Koperasi Mahasiswa)
Disampaikan pada “Workshop Tata Kelola Koperasi Mahasiswa”
Hotel Bidakara, Jl. Raya Gatot Subroto, Jakarta, 27 November 20121
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Def
inis
i, B
entu
k d
an J
enis
Ko
per
asi
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian :
Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/ atau kepentingan ekonomi Anggota (pasal 83):1.Koperasi Konsumen2.Koperasi Produsen3.Koperasi Jasa4.Koperasi Simpan Pinjam Je
nis
Def
inis
i dan
Ben
tuk
NILAI-NILAINYA:
Dasar Kegiatan Koperasi:• Kekeluargaan; • Menolong diri sendiri;• Bertanggung Jawab;• Demokrasi;• Persamaan;• Berkeadilan;• Kemandirian.
Nilai yang diyakini Anggota Koperasi:• Kejujuran;• Keterbukaan;• Tanggung Jawab ;• Kepedulian Terhadap Orang Lain.
PRINSIP-PRINSIPNYA :
1.Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2.Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3.Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4.Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5.Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri koperasi, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi;
6.Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
7.Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.
““Apa Nilai dan Prinsip Koperasi?Apa Nilai dan Prinsip Koperasi?””(Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)(Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)
3
4
Koperasi
Anggota – anggotaMengikatkan diri
AD
ART
Persus - persus
Tata tertib
Badan Hukum
Izin Usaha Legalitas Usaha
Legalitas Lembaga
5
SEBARAN SEBARAN JUMLAH JUMLAH KOPERASIKOPERASI (UNIT) (UNIT)MEI – 2012 MEI – 2012
Aceh 7.079 Jabar 23.848 Kaltim 5.338 Sumut 10.879 Jateng 26.604 Sulut 5.766 Sumbar 3.703 DIY 2.466 Sulteng 1.985 Riau 5.071 Jatim 29.150 Sulsel 8.044 Jambi 3.401 Banten 6.056 Sultra 3.147 Sumsel 5.122 Bali 4.407 Gorontalo 997 Bengkulu 1.834 NTB 3.512 Sulbar 741 Lampung 3.727 NTT 2.340 Maluku 2.818 Babel 948 Kalbar 4.266 Papua 2.483 Kepri 1.850 Kalteng 2.746 Malut 1.294 DKI Jakarta 7.663 Kalsel 2.406 Papbar 903
6
TOTAL KOPERASI : 192.443TOTAL KOPERASI : 192.443
PROSENTASE PROSENTASE KOPERASI KOPERASI BERDASARBERDASARKKAN JENIS KOPERASI AN JENIS KOPERASI
TAHUN 2012TAHUN 2012
7
8
1. Koperasi Mahasiswa : 84 Kopma
2. Koperasi Pondok Pesantren : 10 Kopontren
3. Koperasi Pemuda Lainnya : 15 Koperasi Primer
(Koperasi Bhakti Pemuda)
Jumlah Koperasi Primer di lingkungan Pemuda yang
tercatat menjadi anggota Kopindo (Koperasi Pemuda
Indonesia) = 109 Koperasi.
DATA KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMUDADATA KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMUDA
9
Pemuda adalah warga negara Indonesia yang
memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai
30 (tiga puluh) tahun.
Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan
dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral,
kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala
aspek pembangunan nasional.
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2009 BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAANTENTANG KEPEMUDAAN
10
Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Pro-GrowthPertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,7% di tahun 2014
Pro-PoorMengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8%-10%
Pro-JobBerorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar 5%-6%
1
2
3
1. Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi. 2. Pengangguran harus menurun
dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
3. Kemiskinan harus lebih menurun. 4. Pendapatan per kapita harus
meningkat. 5. Stabilitas ekonomi terjaga. 6. Pembiayaan (financing) dalam negeri
makin kuat dan meningkat. 7. Ketahanan pangan dan air meningkat. 8. Ketahanan energi meningkat. 9. Daya saing ekonomi nasional
menguat dan meningkat. 10. “Green Economy” (Ekonomi Ramah
Lingkungan) diperkuat.
10 Direktif PresidenTriple Track Strategy
Note: “10 Direktif Presiden” disampaikan oleh Presiden pada Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali, tanggal 19-21 April 2010
10
Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah tersebut, tiga pilar ekonomi tentunya harus berkontribusi secara optimal
BUMN
KOPERASI
SWASTA
• Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
• Mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern (soko guru perekonomian Indonesia).
1
2
3
11
1212
(1).Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang
mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
(2).Dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menempuh langkah untuk mendukung pemberdayaan Koperasi bagi
kepentingan Anggota.
(3). Langkah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:
a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan diklat, penyuluhan dan
penelitian Koperasi;
b. Bimbingan usaha Koperasi;
c. Memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;
d. Pengembangan jaringan usaha Koperasi;
e. Konsultasi dan fasilitasi bagi pemecahan masalah Koperasi;
f. Insetif pajak dan fiskal.
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
MISI
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing
ARAH
• Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya
• Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah
• Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya
• Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah
KEBIJAKAN
Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas
Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha
• Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila
• Bangsa yang berdaya saing• demokratis berlandaskan
hukum• Aman, damai, dan bersatu
• Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
• Asri dan lestari• Negara kepulauan berbasis
kepentingan nasional• Berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
• Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila
• Bangsa yang berdaya saing• demokratis berlandaskan
hukum• Aman, damai, dan bersatu
• Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
• Asri dan lestari• Negara kepulauan berbasis
kepentingan nasional• Berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
VISI
Bangsa yang berdaya saing
Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
13
RPJP 2005 – 2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007)
RPJMN 2005 - 2009Perpres No. 7 Tahun 2005
Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN 2010 - 2014Perpres No. 5 Tahun 2010
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
RPJMN 2015 – 2019Perpres No. .... Tahun 2015
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
RPJMN 2020 - 2025Perpres No. .... Tahun 2020
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
RENSTRA K/L 2010-2014RENSTRA K/L 2010-2014
Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Renstra K/L
Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Renstra K/L Permen Koperasi dan UKM
No. 01Per/M.KUKM/I/2010 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM
Permen Koperasi dan UKMNo. 01Per/M.KUKM/I/2010 tentang Renstra
Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2011Tahun 2012Tahun 2013Tahun 2014
RKP-Nasional
2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009)
2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009)
2014201420132013
2012201220112011
RENJA K/L20102010
RKP KEMENTERIAN20102010
20112011
20122012
20132013
20142014
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun
2010
14
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan iklim usaha;8. Energi;9. Lingkungan dan pengelolaan
bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan,
terluar dan pasca konflik;11. Kebudayaan, kreatifitas dan
inovasi teknologi.
10
1
2
3
5
11
PRIORITAS NASIONAL
4
6789
Penanggulangan Kemiskinan
Reformasi birokrasi dan tata kelola
GENERIK
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian
Peningkatan Tata Kelola Organisasi dan Kualitas Kinerja Serta Pertanggung jawaban Publik
1. Perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya;
2. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi;
4. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.
PRIORITAS NASIONAL : SUBSTANSI INTI : KUR
1. Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
2. Bidang Perekonomian;3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
PRIORITAS LAINNYA
1
23
Bidang Perekonomian
FOKUS PRIORITAS
4 Kegiatan4 Kegiatan5 Kegiatan5 Kegiatan4 Kegiatan4 Kegiatan5 Kegiatan5 Kegiatan
PROGRAM PRIORITAS3 Kegiatan3 Kegiatan
4. Penguatan kelembagaan koperasi4. Penguatan kelembagaan koperasi3. Peningkatan daya saing SDM KUMKM3. Peningkatan daya saing SDM KUMKM2. Pengembangan produk & pemasaran bagi KUMKM2. Pengembangan produk & pemasaran bagi KUMKM1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM
5. Peningkatan akses UMK kepada sumber daya produktif5. Peningkatan akses UMK kepada sumber daya produktif 13 Kegiatan13 Kegiatan3 Kegiatan3 Kegiatan4 Kegiatan4 Kegiatan6 Kegiatan6 Kegiatan
KEGIATAN KEMENTERIAN
7 Kegiatan7 Kegiatan
15
Koperasi dapat menjadi wadah yang tepat dalam membina dan
mengembangkan potensi wirausaha. Hal ini dikarenakan
sebagai “member based organization”, koperasi memberikan
kesempatan kepada anggota untuk mengenali potensi yang
dimiliki dan kemudian menggali dan mewujudkan dalam setiap
aktivitas berkoperasi. Koperasi juga mengenal adagium “lahir
lewat pendidikan, tumbuh melalui pendidikan dan
diawasi lewat pendidikan”. Hal ini membuktikan bahwa
koperasi dapat menumbuhkan kreativitas anggota melalui
berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi.
KOPERASIKOPERASI WADAH WADAH KEWIRAUSAHAANKEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. (Ahmad Sanusi; 1994).
Secara prinsip bahwa seorang wirausaha harus memiliki nilai-nilai yang terdiri dari 4 (empat) lapisan :
Pertama atau paling dasar, yaitu sikap mental (attitude), Kedua, Kepemimpinan/ kepeloporan (leadership), Ketiga, Ketatalaksanaan (management) Keempat atau paling luar adalah keterampilan (skill).
Untuk disebut sebagai seorang wirausaha, paling sedikit memiliki ciri-ciri yakni berani mengambil risiko (risk taker), mampu bertahan dalam ketidakpastian, sangat kreatif dalam mengelola gagasan, memiliki ambisi yang sangat kuat untuk berprestasi di bidang spesifik yang dipilihnya dan dapat membaca peluang dengan baik.
PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YUDHOYONO
PADA PENCANANGAN PADA PENCANANGAN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di Di SME Tower SME Tower Jakarta, 2 FEBRUARI 2011Jakarta, 2 FEBRUARI 2011
18
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL (GKN)(GKN)
GKN di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan KotaGKN di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Pelatihan Nasional KewirausahaanPelatihan Nasional Kewirausahaan Sosialisasi Kewirausahaan di Seluruh ProvinsiSosialisasi Kewirausahaan di Seluruh Provinsi Expo Kewirausahaan Expo Kewirausahaan Program MagangProgram Magang di di PerusahaanPerusahaan
19
Program Pengembangan Kewirausahaan pada Program Pengembangan Kewirausahaan pada Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Asosiasi/Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Asosiasi/ Dunia UsahaDunia Usaha
Pembekalan Teknis dan Manajerial bagi WirausahaPembekalan Teknis dan Manajerial bagi Wirausaha Pengembangan Inkubator Bisnis melalui Perguruan TinggiPengembangan Inkubator Bisnis melalui Perguruan Tinggi
PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YUDHOYONO
PADA PADA PERINGATAN SATU TAHUN PERINGATAN SATU TAHUN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di SME Tower Jakarta, 8 MARET 2012Di SME Tower Jakarta, 8 MARET 2012
20
RATIO JUMLAH WIRAUSAHARATIO JUMLAH WIRAUSAHATAHUN 2011 - 2013TAHUN 2011 - 2013
21
0,24%(570.339 Orang)
1,56%(3.707.205 Orang)
2,50% (6.128.655 Orang)
2011 2012Target, 2013
22
Koperasi merupakan bangun usaha yang mendorong
keterlibatan rakyat secara luas dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya.
Koperasi mengusung nilai-nilai yang sesuai dengan cita-
cita pembangunan bangsa yang berkeadilan, demokratis,
kekeluargaan dan kesejahteraan bersama.
Pembangunan Koperasi sebagai bagian dari pelaku
ekonomi juga dilakukan di berbagai Negara di dunia. Hal
ini tergambar pada data International Cooperative Alliance
(ICA) dengan total keanggotaan sedunia sebanyak 800 juta
orang.
PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASIPELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI
Berlanjut .......
23
Koperasi dapat berperan di berbagai sektor ekonomi,
sehingga sebagai sokoguru perekonomian nasional,
koperasi berpeluang untuk menguasai aset-aset
nasional.
Salah satu ciri koperasi adalah self-help, sehingga
kemandirian dan kepastian dalam berusaha dapat
dibangun melalui kekuatan kolektif anggotanya.
Koperasi adalah salah satu pilar ekonomi yang sah
selain BUMN dan Swasta untuk mencapai tujuan
Pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASIPELUANG PENGEMBANGAN KOPERASISelanjutnya .......
24
Koperasi masih dianggap dikelola oleh kelompok
marginal, sehingga tidak perlu profesionalisme.
Pendirian koperasi belum didasari oleh kepentingan
ekonomi, sosial dan budaya yang kuat dari anggota.
Partisipasi anggota koperasi kurang diperhatikan
sehingga manfaat orang berkoperasi tidak didasari
oleh kebutuhan untuk mengembangkan diri anggota.
Prinsip koperasi belum dilaksanakan dengan baik,
sehingga pengembangan koperasi tidak berlandaskan
jatidiri koperasi.
TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASITANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASIdi Indonesiadi Indonesia
Berlanjut .......
25
Pengembangan koperasi cenderung lebih kepada
sektor keuangan (KSP,KJK/S), dibandingkan dengan
sektor riil, sehingga peningkatan nilai tambah barang
dan jasa tidak terjadi.
Program pendidikan, pelatihan, pengembangan modal
dan kerjasama antar koperasi tidak menjadi fokus
pengembangan koperasi, sehingga koperasi berjalan
lambat.
Kualitas SDM koperasi masih rendah, sehingga
pengelolaan koperasi yang profesional tidak terjadi.
TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASITANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASIdi Indonesiadi Indonesia
Selanjutnya .......
26
Pengembangan koperasi didasarkan pada jenis koperasi,
sehingga akan lebih fokus sesuai dengan karakteristiknya.
Penerapan prinsip koperasi perlu dilakukan secara intensif
dalam rangka menjamin kualitas kelembagaan koperasi.
Program pendidikan, pelatihan, pendampingan dan
kerjasama antar koperasi baik dalam skala Nasional
maupun Internasional harus terus digalakkan.
Penyusunan regulasi pemerintah yang berpihak kepada
pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara
berkesinambungan.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASISTRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASIKE DEPANKE DEPAN
Berlanjut .......
27
Pengembangan kerjasama antar koperasi baik secara
horisontal maupun vertikal (koperasi sekunder-primer)
harus dilakukan lebih intensif.
Peningkatan peran Pemda dalam memberdayakan
koperasi perlu terus dilakukan dengan fasilitasi, advokasi
dan pendampingan yang memadai dan dibutuhkan oleh
gerakan koperasi.
Pengembangan koperasi berbasis sumber daya ekonomi
lokal yang bernilai tinggi dan memiliki identitas yang
jelas perlu dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASISTRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASIKE DEPANKE DEPAN
Selanjutnya .......
Temanya:
“KOPERASI MEMBANGUN DUNIA LEBIH BAIK”
28
Pengentasan Kemiskinan
Menciptakan lapangan kerjaMenciptakan lapangan kerja
Meningkatkan tingkat pendidikan
MDGs year 2015
Integrasi sosial
29
- Cooperative enterprise and inclusive development- Cooperatives and women: self-help, livelihood and empowerment- Cooperatives and youth employment: reversing the crisis- Encouraging entrepreneurship through cooperatives- Working our way out of poverty: the cooperative business model- Cooperatives, credit unions and affordable financial services- Cooperatives and mutuals: providing social protection- Cooperatives: strengthening the agricultural sector- Cooperatives: competitive players in the world's biggest businesses- Encouraging cooperative formation- Tax laws and cooperative enterprise- Cooperatives and legal recognition
International cooperative alliances (ICA)
“2012”
Encouraging Entrepreneurship through cooperatives merupakan tema yang dipilih dan dianggap tepat untuk kegiatan pengembangan koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi
SINGAPORE
Thema yang digulirkan International Cooperatives Alliance (ICA)umemperingati hari koperasi untuk tahun ini adalah Youth The Future of Cooperative Enterprise. Kegiatan yang melibatkan Anak-anak muda adalah fokus hampir semua gerakan koperasi di dunia, mereka menyadari bahwa masa depan Koperasi ditangan generasi muda.
30
Pelajaran,Pengajaran,Meraih pengetahuan
Managerialskills
KoperasiSbg Learning Place
outcome
Tumbuhnya pribadi wirausaha lewat proses pendidikan koperasi yang berbasis kompetensi di lingkungan sekolah
31
Kementrian Koperasi dan UKM
Kementrian Koperasi dan UKM
Pendidikan
Pengelompokkan berdasarkan minat, spesialisasi, tupoksi, wilayah, dll
Pemuda
Koperasi Swasta/ BUMN
PolicyNetwork, programs
Financial, facilityMedia, contest
Financial, facilityPrize, award, exhibition,………
Experts, counseling, trainers, networks,
etc………
32
Diknas Menpora BUMN dan Perbankan
Instansi lainnya
AA BB CC DD
33
Koperasi
Strategi untuk mendukung program pengembangan Kopsis dan Wirausaha baru di Indonesia
Annual focus……
Kopsis diketahui > REVEALED
Perbanyakan jumlah Kopsis > MULTIPLIED
Kualitas koperasi berbasis pada wirausaha > ENHANCED
Competitive on global cooperative world > EXPANDEDSekolah
Bisnis
Wirausaha
Global Business
34
1. belajar untuk mengetahui (learning to know),
2. belajar untuk melakukan (learning to do),
3. belajar untuk mewujudkan jati diri (learning to be) dan
4. belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together).
Terima Kasih
36