WAJIB BELAJAR 9 TAHUN:Sejarah Kebijakan Dalam Bidang Pendidikan(1994-2001)Oleh: AbrarDosen Sejarah FIS UNJ

AbstrakThe purpose of this article is to describe 9-year compulsory education policy applied

by the government of Indonesia in 1994-2001. There are three aspect will described in thisarticle; the background of compulsary education, compulsory education policy, and itsimplementation. The policy were related to political issue and the concept of compulsoryeducation. Compulsory education program aimed at children age 7-15 years. Theimplementation of compulsory education involved the central government to the district level.Besides the government, the policy were also involved society in education. Quantitatively,the gross participation rate of compulsory education was achieved, but the result is notachieved as qualitative. There are many lack the implementation of both the quality ofteachers and quality of facilities and infrastructures.

Kata kunci:Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Compulsary Education,dan Universal Primary Education, Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana.

PendahuluanProgram wajib belajar 9 tahun telahdicanangkan pemerintah sejak tahun1994 dan direncanakan tuntas padatahun 2008. Suksesnya wajib belajar 9tahun tersebut ditandai dengantercapainya target angka partisipasipada tahun 2008 sebesar 95 persen.Program wajib belajar 9 tahunmerupakan suatu hal yang amatpenting bagi kehidupan bangsa. Sebabprogram itu terkait erat dengan upayameningkatkan kualitas manusiaIndonesia melalui pendidikan.

Pendidikan itu diperlukanuntuk mempersiapkan sumber dayamanusia dalam menghadapipembangunan. Pembangunan dalambidang pendidikan melalui program

wajib belajar itu diharapkan dapatmengurangi jumlah manusiaIndonesia yang buta huruf. Melekhuruf menjadi kunci bagaimana majumundurnya seseorang atau kelompokorang dalam kehidupan. Melek hurufmemungkinkan manusia untukmampu mengatasi tantangankehidupan yang dari waktu ke waktusemakin kompleks dan berat.

Paparan berikut menguraikanbagaimana kebijakan wajib belajaryang dicanangkan pemerintahberlangsung dari tahun 1994-2001.Paparan yang disajikan dalam tulisandiawali dari kebijakan yangdidalamnya terdapat latar belakangkebijakan dan bentuk kebijakannya.Selanjutnya dipaparkan implementasi

Jurnal Sejarah Lontar 70 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

kebijakan yang dilihat dari aspektenaga pendidik (guru), peserta didik(siswa), kurikulum, sarana danprasarana.

Kebijakan Wajib BelajarProgram wajib belajar 9 tahun

yang dikeluarkan pemerintah melaluiInpres No. 1 tahun 1994 tanggal 15April bukanlah program yangdikeluarkan secara mendadak.Program itu nampaknya merupakankelanjutan dari program wajib belajar6 tahun yang telah sukses dilakukan.Suksesnya wajib belajar 6 tahun yangdilaksanakan pemerintah telahmendorong UNESCO untukmemberikan penghargaan Avicienapada tahun 1984.1

Mengacu kepada Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentangSistem Pendidikan Nasionalsebenarnya ketentuan tentang wajibbelajar telah ada dalam pasal 14 ayat 2yang menyatakan bahwa warga negarayang berumur 7 (tujuh) tahunberkewajiban mengikuti pendidikandasar atau pendidikan yang setarasampai tamat. Hanya saja pada ayat 3terdapat klausul yang menyatakanbahwa pelaksanaan wajib belajarditetapkan dengan PeraturanPemerintah (PP). Sampai keluarnyaInpres mengenai wajib belajar 9 tahun,PP yang dimaksud ayat 3 tersebuttidak kunjung ada. Mengapapemerintah tidak mengeluarkan PPtersebut? Berdasarkan sumber-sumber

1 H.A.R Tilaar. Paradigma Baru PendidikanNasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2000 hal 15.Marlan Harahap. “Wajib Belajar Pendidikan Dasar9 Tahun” dalam Selintas Pendidikan Indonesia DiAwal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan, Jakarta,Pusat Data dan Informasi Pendidikan BalitbangDepdiknas, 2003 hal 45.

yang didapatkan, tidak ada keteranganresmi pemerintah kenapa selamakurang lebih 5 tahun tidakmengeluarkan PP sebagaimana yangdiamanatkan UU No. 2 tahun 1989.

Dirjen Dikdasmen DepdikbudZainal Arifin Achmady dalam SeminarPendidikan Dasar di FKIP UniversitasSlamet Riyadi Solo mengungkapkanwajib belajar di Indonesia tidak diaturdengan undang-undang tersendiri,melainkan berupa Inpres sebab wajibbelajar di Indonesia tidak identikdengan dengan wajib belajar(compulsary education) sebagaimanadi negara-negara maju.2 Di negara-negara maju compulsary educationbercirikan; adanya unsur paksaan,diatur dengan undang-undang wajibbelajar, sanksi bagi orang tua yangtidak menyekolahkan anaknya.Sedangkan wajib belajar di Indonesialebih diartikan sebagai universalprimary education yaitu terbukanyakesempatan luas bagi peserta didikuntuk memasuki pendidikan dasar.Sasaran utamanya untukmenumbuhkan aspirasi pendidikanorang tua dan peserta didik yang telahcukup umur untuk mengikutipendidikan.

Program wajib belajar 9 tahundiharapkan selesai pada tahun 2004.Hal itu dilakukan agar bangsaIndonesia lebih siap menghadapi pasarglobal, baik pasar bebas AFTA (AseanFree Trade Area) tahun 2003 maupunAPEC (Asia Pasific EconomicCooperation) tahun 2010.3 Dengandemikian program ini merupakanupaya dalam rangka pengembangansumber daya manusia untuk mengejar

2 Kompas, 2 April 1994.3 Marlan Harahap, loc. cit.

Jurnal Sejarah Lontar 71 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

dan menyesuaikan dengan tuntutanperkembangan zaman yaitumengimbangi tuntutan persainganantar bangsa.

Alasan lain yang mendasaridilaksanakannya wajib belajar 9 tahunadalah dalam rangka menunjangperkembangan ekonomi, khususnyasektor industri. Sebagaimanadiketahui sektor industri merupakansektor kedua terbesar menyeraptenaga kerja setelah sektor pertanian.Oleh karena itu kualifikasi tenagakerja yang hanya setingkat SekolahDasar tidak cukup memadai untukmenunjang perkembangan industri.Padahal waktu itu lebih dari 80 persentenaga kerja Indonesia hanyaberpendidikan Sekolah Dasar.4

Presiden Soeharto mengatakan denganprogram wajib belajar 9 tahun tersebutpendidikan yang dilakukan diharapkanmemberi pengetahuan danketerampilan dasar serta kemampuanuntuk mencari nafkah bagi pesertadidik. Selain itu Presiden jugamenyatakan bahwa pendidikan yangdilakukan melalui program wajibbelajar 9 tahun untuk menjadikanpeserta didik menjadi manusiaIndonesia yang utuh.5 Lebih dari ituPresiden Soeharto dalam sambutannyamembuka Konferensi Ke-29 DewanMenteri-menteri Pendidikan AsiaTenggara (SEAMEO) di Istana NegaraJakarta mengatakan bahwa wajibbelajar 9 tahun dapat diperpanjangmenjadi 12 tahun karena ia merupakanpelaksanaan dari amanat pendahulubangsa Indonesia yang tertuang dalamUUD 1945 bahwa negara harusmelindungi segenap bangsa Indonesia

4 Kompas, 1 Februari 1994.5 Kompas, 4 Februari 1994.

dan seluruh tumpah darah Indonesiadan memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa sertaikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut mantan DirekturPendidikan Dasar Djauzak Ahmadwajib belajar 9 tahun merupakanprogram yang dipaksakan mengingatwajib belajar 6 tahun belum siapkarena 20 persen anak-anak belummemperoleh pendidikan dasar padawaktu itu. Wajib belajar 9 tahun lebihdilandasi kepentingan politik yaituuntuk menunjukkan Indonesia sebagaisuatu negara yang amatmemperhatikan pendidikan.6 Hal itunampaknya berkaitan dengan adanyakomitmen yang disampaikanpemerintahan Indonesia dalampertemuan World Education Forumpada bulan Maret 1990 untukbersama-sama dengan negara-negarayang menjadi penyumbang terbesarangka yang tidak sekolah atau putussekolah untuk menuntaskan wajibbelajar dalam jangka waktu sepuluhtahun.7 Negara-negara yang menjadipenyumbang terbesar tersebut adalahIndonesia, Banglades, Brazil, Cina,India, Mexico, Mesir, Nigeria danPakistan.

Mengingat Indonesia mulaimelaksanakan wajib belajar 6 tahunpada tahun 1984 maka dengansendirinya pemerintah harusmenyelesaikan program wajib belajar6 tahun pada tahun 1994. Karenaprogram wajib belajar 6 tahun telahdianggap sukses maka pemerintahanIndonesia melanjutkan program

6 Kompas, 8 Maret 2000.7 Mohamad Surya. Bunga Rampai Guru danPendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hal 112.

Jurnal Sejarah Lontar 72 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

tersebut dengan program wajib belajar9 tahun.

Pedoman pelaksanaan wajibbelajar pendidikan dasar yang menjadilampiran dari Instruksi PresidenRepublik Indonesia No 1 Tahun 1994mengungkapkan bahwa pengelolaanpelaksanaan wajib belajar pendidikandasar secara nasional menjaditanggung jawab Menteri Pendidikandan Kebudayaan. Selain itu jugadijelaskan bahwa ketentuan mengenaipelaksanaan wajib belajar pendidikandasar ditetapkan oleh MenteriPendidikan dan Kebudayaan. Untukitu Menteri Pendidikan danKebudayaan Prof. Dr. Ing. WardimanDjojonegoro pada tanggal 16 Oktober1995 mengeluarkan KeputusanMenteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 0306/U/1995tentang Pelaksanaan Wajib BelajarPendidikan Dasar.

Berdasarkan Kepmen tersebutwajib belajar pendidikan dasarmerupakan suatu gerakan nasionalyang dilaksanakan di seluruhIndonesia bagi warga negara Indonesiayang berusia 7 (tujuh) sampai dengan15 (lima belas) tahun untuk mengikutipendidikan dasar atau pendidikanyang setara sampai tamat. Sangat jelasdisini bahwa warga negara Indonesiadapat mengikuti pendidikan dasarsampai tamat terutama bagi yangberusia antara 7 sampai dengan 15tahun.

Dari sisi fungsional pelaksanaanwajib belajar pendidikan dasar sebagaiberikut; (1) Pada tingkat pusatdilaksanakan oleh Direktur JenderalPendidikan Dasar dan Menengah danDirektur Jenderal Pendidikan Luarsekolah, Pemuda, dan Olahraga, (2)

Pada tingkat provinsi dilaksanakanoleh Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan danKebudayaan, (3) Pada tingkatkabupaten/kotamadya dilaksanakanoleh Kepala Kantor DepartemenPendidikan dan KebudayaanKabupaten/Kotamadya atau KepalaKantor Inspeksi DepartemenPendidikan dan KebudayaanKabupaten/Kotamadya, dan (4) Padatingkat kecamatan dilaksanakan olehKepala Kantor DepartemenPendidikan dan KebudayaanKecamatan atau Kepala KantorInspeksi Departemen Pendidikan danKebudayaan Kecamatan.8

Pada tataran satuan pendidikanpelaksanaan wajib belajar di SekolahDasar (SD) diselenggarakan olehDirektur Pendidikan Dasar. Sementarauntuk Sekolah Lanjutan TingkatPertama (SLTP) oleh DirekturPendidikan Menengah Umum danpendidikan luar sekolah oleh DirekturPendidikan Masyarakat. Dengandemikian sebagai sebuah gerakanwajib belajar 9 tahun melibatkansemua unsur pejabat mulai tingkatpusat sampai ke tingkat kecamatan.Pada akhirnya semua pelaksanaangerakan nasional wajib belajarpendidikan dasar itu dilaporkankepada Presiden Republik Indonesiasecara periodik.9

Selain tentang usia wajibbelajar, di dalam keputusan menteriitu juga diungkapkan bahwa secara

8 Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 0306/U/1995 tentangPelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasartanggal 16 Oktober 1995.9 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib BelajarPendidikan Dasar tanggal 15 April 1994.

Jurnal Sejarah Lontar 73 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

teknis setiap satuan pendidikanmempunyai tanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan dasar.Dengan demikian setiap satuanpendidikan baik negeri maupun swastamempunyai tanggung jawab dalampenyelenggaraan wajib belajar 9tahun. Hal itu sejalan dengan bahagianpenjelasan instruksi presiden yangmenyebutkan bahwa pelaksanaanwajib belajar pendidikan dasarmenjadi tanggungjawab bersamaantara pemerintah, orang tua danmasyarakat.10

Berkaitan dengan masalahpendanaan, kebijakan yangdikeluarkan adalah bila pelaksanaanwajib belajar pada satuan pendidikandiselenggarakan oleh pemerintahmaka pembiayaan menjadi tanggungjawab pemerintah. Sementara biladiselenggarakan oleh masyarakatmenjadi tanggung jawab masyarakat.11

Meskipun begitu dalam keputusanmenteri tersebut juga dijelaskanbahwa satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat tetapakan mendapat bantuan danasepanjang sesuai dengan ketentuanperundangan-undangan yang berlaku.Dalam hal pendanaan itu diungkapkanjuga bahwa kepada peserta didik yangbersekolah di satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh pemerintahdibebaskan dari kewajiban membayarbiaya pendidikan. Sedangkan bagiyang bersekolah pada satuanpendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat peserta didik menanggungsebahagian dari biaya pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan tersebut tidak

10 Ibid.11 Kepmendikbud, loc. cit.

menyinggung masalah sumber danayang bisa didapatkan oleh pengelolasatuan pendidikan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 28 tahun 1990 tentangPendidikan Dasar. Padahal pasal 27dari PP itu menyebutkan pengelolasatuan pendidikan dapat bekerja samadengan masyarakat, terutama duniausaha dan para dermawan untukmemperoleh sumber dana dalamrangka perluasan kesempatan belajardan peningkatan mutu pendidikan.Yang jelas pemerintah sampai akhirRepelita VII menyiapkan dana sebesar19,8 trilyun. Dana tersebutdialokasikan antara lain untukpembelian tanah, pembangunan ruangkelas baru, guru, SPP, buku danperalatan, serta pemeliharaan.12

Kebijakan yang dikembangkanpemerintah mengenai kurikulumsebagai salah satu komponen pentingdalam pelaksanaan wajib belajar 9tahun mengacu kepada PeraturanPemerintah Republik Indonesia No. 28tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.Dalam peraturan pemerintah itudisebutkan bahwa isi kurikulumpendidikan dasar wajib memuatsekurang-kurangnya bahan kajian danpelajaran pendidikan Pancasila,pendidikan agama, pendidikankewarganegaraan, bahasa Indonesia,membaca dan menulis, matematika(termasuk berhitung), pengantar sainsdan teknologi, ilmu bumi, sejarahnasional dan sejarah umum, kerajinantangan dan kesenian, pendidikanjasmani dan kesehatan, menggambardan bahasa Inggris. Selain itu dalamPP tersebut juga disebutkan bahwasatuan pendidikan dapat menambah

12 Kompas, 24 Mei 1996.

Jurnal Sejarah Lontar 74 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

mata pelajaran sesuai dengan keadaanlingkungan dan ciri khas satuanpendidikan.

Apa yang terdapat di dalam PPkemudian oleh Menteri Pendidikandan Kebudayaan, Fuad Hasan, padatahun 1993 ditetapkan menjadikurikulum pendidikan dasar.13

Keputusan Menteri Pendidikanitu menjelaskan bahwa pendidikandasar yang diselenggarakan di SDbertujuan memberikan bekalkemampuan dasar baca-tulis-hitung,pengetahuan dan keterampilan dasaryang bermanfaat bagi siswa sesuaidengan tingkat perkembangannyaserta mempersiapkan siswa untukmengikuti pendidikan di SLTP.Sementara pendidikan dasar yangdiselenggarakan di SLTP bertujuanuntuk memberikan bekal kemampuandasar yang merupakan perluasan sertapeningkatan pengetahuan danketerampilan yang diperoleh disekolah dasar yang bermanfaat bagipengembangan kehidupan siswasebagai pribadi, anggota masyarakat,dan warga negara sesuai dengantingkat perkembangannya danmempersiapkan mereka untukmengikuti pendidikan menengah.

Untuk mencapai hal tersebutmaka pemerintah menetapkan matapelajaran yang merupakan isikurikulum pendidikan dasar sebagaiberikut: (1), Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan, (2) PendidikanAgama, (3) Bahasa Indonesia, (4)Matematika, (5) Ilmu Pengetahuan

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,(9) Bahasa Inggris, dan (10) MuatanLokal.14

Perbedaan yang terdapat dariisi kurikulum pendidikan dasar antaraSD dengan SLTP adalah kedalamandan keluasan isi bahan pelajaranmasing-masing mata pelajaran. Selainitu berkaitan dengan mata pelajaranbahasa Inggris untuk sekolah dasartidak wajib diajarkan. Ia menjadi matapelajaran muatan lokal yang dapatdiajarkan bilamana diperlukan bagimasyarakat di daerah dan didukungoleh tersedianya tenaga pengajar.Untuk sekolah dasar itu matapelajaran bahasa Inggris baru dapatdiajarkan mulai kelas IV.

Berkaitan dengan muatan lokaldijelaskan bahwa fungsinya adalahuntuk mengembangkan kemampuansiswa yang dianggap perlu oleh daerahyang bersangkutan. Oleh karena itumaka muatan lokal ditetapkan olehKepala Kantor DepartemenPendidikan dan Kebudayaan DaerahTingkat II. Selain bahasa Inggris yangmenjadi muatan lokal itu antara lain;bahasa daerah, kesenian daerah,kerajinan daerah, pengetahuanmengenai berbagai ciri khaslingkungan alam sekitar.15

Implementasi Kebijakan WajibBelajar

Pelaksanaan program wajibbelajar 9 tahun di Indonesia memilikiempat ciri utama, yaitu; 1) dilakukantidak melalui paksaan tetapi bersifathimbauan, 2) tidak memiliki sanksi

Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, (7)Kerajinan Tangan dan Kesenian, (8)

13Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNo. 060/U/1993 tentang ”Kurikulum PendidikanDasar” tanggal 25 Februari 1993

14 Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari1993 dalam ”Kurikulum Pendidikan DasarLandasan, Program dan Pengembangan”, Jakarta,Depdikbud, 1993, hal 6.15 Ibid., hal 12.

Jurnal Sejarah Lontar 75 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

hukum, tetapi menekankan tanggungjwab moral dari orang tua untukmenyekolahkan anaknya, 3) tidakmemiliki undang-undang khususdalam implementasi program, 4)keberhasilan dan kegagalan programdiukur dari peningkatan partisipasisekolah anak usia 6-15 tahun.

Meskipun tolok ukurkeberhasilan program wajib belajar itudiukur dari tingkat partisipasi sekolahanak, tetapi ada beberapa aspek yangdapat dilihat bagaimanaperkembangan pelaksanaannya selamatahun 1994-2001 tersebut.Tenaga Guru

Ketika program wajib belajar 9tahun mulai dilaksanakan tahunajaran 1994/1995 guru Sekolah Dasar(SD) jumlahnya 1.172.640 orang.16

Dari jumlah itu dilihat dari tingkatpendidikan ada sebanyak 1.011.602orang yang berpendidikan SLTA,20.847 orang tamatan PGSLP/D1.Sementara yang tamatan sarjanamuda/D3 ada sebanyak 29.481 orangdan tamatan sarjana 32.263 orang.Sisanya tamatan SLTP ke bawah.17

Padahal tahun ajaran 1993/1994 guruyang tamatan SLTA ada sebanyak1.017.820 orang, tamatan PGSLP/D1ada sebanyak 18.300 orang. Ini artinyaterjadi pengurangan jumlah guru yangberpendidikan SLTA, sementara padasisi yang lain terjadi peningkatanjumlah guru yang berpendidikan SLTAke atas.

16 Angka-angka mengenai jumlah guru sekolahdasar didapatkan dari Statistik Indonesia tahun1996-2002 dan Indonesia Eduacation StatisticBrief tahun 1995/1996-1998/1999.17 Angka-angka mengenai tingkat pendidikan gurudidapatkan dari Statistik Persekolahan SD1993/1994-1994/1995, 1997/1998-2001/2002 danIndonesia Education Statistics In Brief 1995/1996-1996/1997.

Pada tahun ajaran 1997/1998penurunan jumlah guru yangberpendidikan SLTA ke bawahberjalan terus. Guru yangberpendidikan SLTA ada sebanyak864.025 orang. Ada penurunansejumlah 109.663 orang. Guru yangberpendidikan SLTP juga turunjumlahnya. Jika pada tahun ajaran1995/1996 jumlahnya 76.058 orangmaka pada tahun ajaran 1997/1998berjumlah 64.931 orang. Untuk yangberpendidikan SLTA ke atas adasebanyak 74.061 orang gurupendidikannya PGSLP, 102.559 orangberpendidikan sarjana muda/D3 dansarjana sebanyak 51.939 orang.Peningkatan cukup besar terjaditerhadap guru-guru yangberpendidikan sarjana muda yangjumlahnya mencapai 49.756 orangdalam jangka waktu dua tahun.

Ketika krisis baru berjalan duatahun di Indonesia jumlah guru SDseluruhnya 1.141.168 orang. Guru SDyang berpendidikan magister/S2 padatahun ajaran 1999/2000 mencapai290 orang. Padahal tahun-tahunsebelumnya berdasarkan sumber yangdidapatkan tidak diungkapkan secaraspesifik berapa guru yangberpendidikan magister/S2. Yang jelassumber-sumber tersebut hanyamenyebutkan sarjana dan magister.Patut diduga bahwa sesunguhnyaguru-guru SD sejak awal pelaksanaanwajib belajar 9 tahun sudah ada yangberpendidikan magister, namunkarena jumlahnya sedikit maka cukupdiungkapkan dalam kelompok sarjana.Jumlah tersebut meningkat terussampai tahun 2001/2002 yangmencapai 579 orang.

Jurnal Sejarah Lontar 76 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

Demikian juga yangberpendidikan PGSLA/D2 jumlahnyamencapai 364.026 orang pada tahunajaran 1999/2000. Tahun-tahunsebelumnya tidak terungkap berapajumlah guru yang berpendidikanPGSLA/D2. Pada tahun 2001/2002guru SD yang berpendidikanPGSLA/D2 telah mencapai 458.139orang.

Perubahan yang sangatmencolok juga terjadi pada guru yangberpendidikan SLTP. Jika pada tahunajaran 1994/1995 jumlahnya mencapai77.750 orang. Kemudian tahun ajaran1997/1998 jumlahnya mencapai64.931 orang, maka pada tahun ajaran1999/2000 jumlahnya tinggal 7.989orang.

Guru-guru yang mengajar ditingkat SLTP berdasarkan sumberyang didapatkan selama periode 1994-2001 jumlah guru SLTP cenderungmeningkat dari tahun ke tahun tingkatpendidikannya. Pada tahun ajaran1994/1995 terdapat 392.588 orangguru SLTP.18 Jumlah itu meningkatpada tahun ajaran berikutnya yangmencapai 412.065 orang guru. Darijumlah tersebut yang berpendidikansarjana muda/D3 ke bawah berjumlah283.956 orang dan sarjana danpascasarjana jumlahnya 85.506 orang.Sisanya sebanyak 42.630 orang masihberpendidikan SLTA.19

Pada kelompok sarjanamuda/D3 ke bawah itu maka yang

18 Angka-angka mengenai jumlah guru SLTPdidapatkan dari Statistik Indonesia tahun 1996-2002 dan Indonesia Eduacation Statistic Brieftahun 1995/1996-1998/1999.19 Angka-angka mengenai tingkat pendidikan guruSLTP didapatkan dari Statistik Persekolahan SLTP1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999,1999/2000 dan 2000/2001.

terbanyak berada pada tingkatPGSLP/D1 yang jumlahnya mencapai126.863 orang. Sementara kelompoksarjana ke atas yang terbanyak adalahsarjana yang mencapai 85.233 orang.Tingkat pendidikan guru yang pascasarjana hanya 273 orang. Baik padakelompok sarjana muda ke bawahmaupun pada kelompok sarjana keatas ada guru-guru yang dari segipendidikan bukan tamatan keguruanyang jumlahnya 28.905 orang.

Pada tahun ajaran 1998/1999jumlah guru SLTP seluruhnya adalah452.444 orang. Pada tahun itu guruSLTP yang berpendidikan PGSLP/D1jumlahnya 61.830 orang,berpendidikan PGSLA/D2 134.867orang, berpendidikan sarjanamuda/D3 sebanyak 104.864 orang,berpendidikan sarjana 149.945 orang.Sementara yang tamatan pasca sarjanasebanyak 938 orang.

Guru-guru SLTP tersebut darisegi pendidikan mengalami kemajuanjika memperhatikan jumlah guru yangberpendidikan PGSLP/D1 danPGSLA/D2 yang cenderung turun danjumlah guru berpendidikan sarjanamuda/D3 ke atas yang semakinmeningkat. Itu terlihat pula padatahun ajaran 2000/2001 yang tamatanPGSLP/D1 ada 50.780 orang danPGSLA/D2 ada 97.771 orang. Guruyang tamatan sarjana muda/D3 adasebanyak 109.805 orang serta yangberpendidikan sarjana sebanyak184.428 orang. Untuk pasca sarjanaterjadi penurunan dengan jumlahhanya 359 orang. Bahkan jikadibandingkan dengan tahun ajaran1999/2000 yang jumlahnya 1.382orang. Berarti tamatan pasca sarjanajauh menurun jumlahnya.

Jurnal Sejarah Lontar 77 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

SiswaPerkembangan jumlah siswa

terjadi peningkatan jika dibandingkandengan tahun sebelumnya. Tahun

yang bersekolah baik untuk tingkatsekolah dasar maupun untuk tingkatSLTP selama periode 1994-2001memperlihatkan kecenderunganmenurun. Walaupun begitu padatahun-tahun tertentu ada juga yangnaik.20 Untuk siswa sekolah dasarpada tahun ajaran 1994/1995 jumlahsiswa seluruhnya dari kelas satusampai dengan kelas enam adalah26.200.023 orang. Yang lulusmenyelesaikan pendidikannya di kelasenam pada waktu itu jumlahnya3.575.250 orang, sementara yangputus sekolah berjumlah 817.164orang.21 Tahun ajaran berikutnyajumlah siswa sekolah dasar seluruhnyaturun menjadi 25.948.023 orang.Meskipun angka yang bersekolahjumlahnya turun, namun jumlah yanglulus pada tahun ajaran 1995/1996naik sedikit menjadi 3.575.264 orang.Sedangkan siswa yang putus sekolahsejumlah 803.108 orang. Kelihatannyajumlah yang putus sekolah mengalamipenurunan dibandingkan tahunsebelumnya.

Dua tahun berikutnya ketikakrisis ekonomi baru melandaIndonesia jumlah siswa sekolah dasarseluruhnya 25.689.693 orang. Jumlahyang lulus ada sebanyak 3.601.516orang. Terjadi penurunan sebanyak4.158 orang. Tetapi yang putus sekolah

tersebut yang putus sekolah 752.152orang, sementara tahun sebelumnyayang putus sekolah hanya 745.659orang.

Sewaktu krisis ekonomi sudahberjalan dua tahun, pada tahun ajaran1999/2000, jumlah siswa sekolahdasar juga semakin menurun. Jikatahun ajaran 1998/1999 jumlahnya25.687.893 orang, maka tahun ajaranberikutnya jumlahnya 25.614.836orang. Ada penurunan sebanyak73.057 orang. Demikian juga jumlahyang lulus, terjadi pula penurunan.Jumlahnya turun sebanyak 15.999orang. Yang putus sekolah mengalamipenurunan sebanyak 106.801 orang.Nampaknya faktor krisis ekonomiberpengaruh terhadap jumlah siswayang putus sekolah. Dalam tahunajaran 2001/2002 jumlah siswaseluruhnya naik dari 25.701.558 orangpada tahun sebelumnya menjadi25.850.849 orang. Meskipun jumlahsiswa mengalami peningkatan, namunjumlah yang lulus tetap sajamengalami penurunan. Yang luluspada tahun itu ada sebanyak3.608.801 orang. Padahal tahunsebelumnya yang lulus ada sebanyak3.612.842 orang. Untuk angka putussekolah terjadi peningkatan dari tahunsebelumnya yaitu sebanyak 84.779orang.

20 Angka-angka mengenai jumlah siswa baiksekolah dasar maupun siswa SLTP didapatkan dariStatistik Indonesia tahun 1996-2002 dan IndonesiaEduacation Statistic Brief tahun 1995/1996-1998/1999.21 Angka-angka mengenai lulusan dan yang putussekolah untuk siswa sekolah dasar didapatkan dariStatistik Persekolahan SD 1994/1995, 1997/1998-2001/2002, 2006/2007 dan Indonesia EduacationStatistics Brief 1995/1996-1998/1999.

Berbeda dengan siswa sekolahdasar, siswa SLTP berdasarkansumber-sumber yang didapatkan padatahun ajaran 1994/1995 siswa SLTPjumlahnya 6.392.417 orang. Tahunberikutnya naik jumlahnya menjadi6.945.433 orang. Ketika krisisekonomi baru mulai, tahun ajaran

Jurnal Sejarah Lontar 78 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

1997/1998 jumlah siswa SLTP7.956.506 orang. Sewaktu krisisekonomi berjalan terus maka jumlahsiswa juga menunjukkan angkapenurunan. Pada tahun ajaran1999/2000 jumlah siswa SLTPsebanyak 7.600.093 orang, sementaradua tahun berikutnya angkanyamenunjukkan 7.466.458 orang.

Dilihat dari sisi jumlah siswayang lulus dan putus sekolah, padatahun ajaran 1994/1995 siswa SLTPyang lulus jumlahnya 1.740.106orang.22 Sedangkan yang putussekolah ada sebanyak 255.728 orang.Tahun ajaran berikutnya jumlah siswaSLTP yang lulus 1.981.201 orang danyang putus sekolah berjumlah 226.007orang. Berarti ada peningkatan jumlahsiswa yang lulus sebanyak 241.095orang. Sementara jumlah yang putussekolah mengalami penurunansebanyak 29.721 orang jikadibandingkan dengan tahunsebelumnya. Dua tahun berikutnyatahun ajaran 1997/1998 jumlah siswaSLTP sebanyak 2.315.116 orang.Sedangkan yang putus sekolahjumlahnya 276.438 orang. Jikadibandingkan dengan tahun ajaransebelumnya jumlah siswa yang lulusmengalami peningkatan sebanyak195.692 orang, sementara jumlah yangputus sekolah mengalami penurunansebanyak 112.908 orang. Angkatersebut memperlihatkan cukuptingginya kesadaran masyarakat,khususnya anak didik betapapentingnya pendidikan bagi mereka.Namun hal itu tidak dapat

dipertahankan ketika krisis ekonomiberjalan terus di Indonesia.

Pada tahun ajaran 1999/2000jumlah siswa yang lulus 2.286.782orang, padahal tahun ajaransebelumnya jumlah yang lulus2.246.999 orang. Demikian juga padatahun ajaran 2001/2002 jumlah siswayang lulus juga mengalami penurunan.Ada penurunan sebanyak 66.847orang dibandingkan dengan tahunsebelumnya. Dalam pada itu untukangka putus sekolah pada tahun ajaran1999/2000 mengalami peningkatansebanyak 20.735 orang jikadibandingkan dengan tahun ajaransebelumnya yang jumlahnya 313.282orang. Barulah pada tahun ajaran2001/2002 angka yang putus sekolahmengalami penurunan. Jumlah yangputus sekolah ada sebanyak 264.591orang. Bisa jadi kondisi itu disebabkansudah menunjukkan adanya stabilitasekonomi dibandingkan dengan krisisyang terjadi pada tahun 1998.

Bila dilihat dari jumlahpenduduk usia sekolah danmembandingkannya dengan jumlahkeseluruhan anak yang bersekolahpada sekolah dasar dan SLTP makapada tahun 1994 jumlah anak usiasekolah antara 7 s.d 15 tahun adalah37.045.437 orang.23 Sedangkan jumlahsiswa keseluruhan untuk sekolah dasardan SLTP ada sebanyak 32.592.440orang. Itu berarti ada anak yang tidakmengenyam bangku pendidikansebanyak 4.452.997 orang. Tahunberikutnya jumlah anak usia sekolah36.733.313 orang, sementara jumlah

22 Angka-angka mengenai lulusan dan yang putussekolah siswa SLTP didapatkan dari StatistikPersekolahan SLTP 2000/2001 dan StatistikPersekolahan SMP 2006/2007.

23 Angka-angka mengenai jumlah anak usia sekolahdidapatkan dari Statistik Indonesia 1995, 1998, dan2002. Untuk tahun 2000 tidak termasuk Aceh danMaluku dan untuk tahun 2001 yang tidak masukadalah Aceh.

Jurnal Sejarah Lontar 79 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

siswa sekolah dasar dan SLTP32.893.456 orang. Ada 3.839.857orang yang tidak mengenyam bangkupendidikan. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya angkanyamenunjukkan cenderung tinggi. Hanyapada tahun 2000 dan 2001 yangjumlahnya relatif sedikit yaitu 534.781orang dan 971.898 orang yang tidakmengenyam bangku pendidikan.Berdasarkan sumber yang didapatkantersebut ada dua kemungkinan yangterjadi dengan anak-anak tidakmengenyam bangku pendidikantersebut.. Pertama, mereka benar-benar anak yang tidak memperolehpendidikan secara formal. Kedua,mereka kemungkinan memperolehpendidikan melalui jalur non formal.Sebab bagian penjelasan sumberhanya disebutkan SLTP, tidak adapenjelasan mengenai apa yangdimaksud dengan SLTP tersebut,apakah termasuk juga sekolah-sekolahyang berada di lingkunganDepartemen Agama atau bukan.

Berkaitan dengan APK (angkapartisipasi kasar) dan APM (angkapartisipasi murni) pada tahun ajaran2000/2001, APK sekolah dasartermasuk yang bersekolah di MI(Madrasah Ibtidaiyah) secara nasionalrata-rata adalah 112,87 %.24 SedangkanAPM sekolah dasar secara nasionalrata-rata sebesar 94,75 %. Padahal jikadilihat dari jumlah siswa sekolah dasardan dibandingkan dengan jumlah usiasekolah maka APM untuk sekolahdasar mencapai 100 % belum

24 Marlan Harahap. “Wajib Belajar PendidikanDasar 9 Tahun” dalam Selintas PendidikanIndonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh IsuPendidikan, Jakarta, Pusat Data dan InformasiPendidikan Balitbang Depdiknas, 2003, hal 48-50.

termasuk yang bersekolah diMadrasah Ibtidaiyah.

Begitu juga yang terjadi padaAPK SLTP termasuk MadrasahTsanawiyah secara nasional rata-rataadalah 73 %. Sedangkan APM SLTPsecara nasional adalah 56,56 %.Padahal jika dilihat dari jumlah siswaSLTP dan dibandingkan denganjumlah usia sekolah maka APM untukSLTP mencapai 75,44 % belumtermasuk yang bersekolah diMadrasah Tsanawiyah. Artinya angka-angka statistik yang ada bisa jadibukan angka ril, tetapi angka yangbersifat rekayasa. Kalau demikianmaka apa yang disinyalir mantanDirektur Pendidikan Dasar dapatdikatakan sebagai suatu kenyataan.

KurikulumKurikulum yang dikembangkan

untuk pendidikan dasar mengacukepada Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 1990. Berdasarkan hal tersebutmaka pada tahun 1994 berlakukurikulum baru bagi siswa SD danSLTP. Kurikulum Pendidikan Dasaryang berlaku sejak tahun 1994 tersebutdalam pelaksanaannya berlangsungsecara bertahap. Pada tahun ajaran1994/1995 berlaku untuk kelas I danIV sekolah dasar serta kelas I SLTP,tahun ajaran 1995/1996 berlaku untukkelas I, II, IV dan V sekolah dasar sertakelas I dan II SLTP. Sementara tahunajaran 1996/1997 telah mulai berlakuseluruhnya untuk kelas I s.d VIsekolah dasar dan kelas I s.d III SLTP.Paling lambat dilaksanakan secarautuh dan menyeluruh pada akhirRepelita VI.25

25 Op.cit, hal 19

Jurnal Sejarah Lontar 80 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

Kurikulum pendidikan dasartahun 1994 itu didalamnya terkandungsusunan mata pelajaran yang jampelajarannya disesuaikan denganberdasarkan kelas dan tingkat satuanpendidikan. Pada tingkat sekolahdasar jam pelajaran pada kelas I dan IIjumlahnya 30 jam pelajaran, kelas IIIjumlahnya 38 jam pelajaran, kelas IVsebanyak 40 jam pelajaran. Sementarauntuk kelas V, VI dan tingkat SLTPjumlah jam pelajarannya masing-masing 42 jam. Jumlah jam tersebutmerupakan jumlah jam pelajaranminimum dalam satu minggu yangdilaksanakan secara klasikal. Untuklebih jelasnya mengenai komposisimata pelajaran pendidikan dasartersebut dapat dilihat pada tabel 1dibawah.

Selain program pembelajaranyang bersifat kurikuler, setiap sekolahdiberikan kesempatan untukmelaksanakan program ekstrakurikuler yang diselenggarakan diluarjam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut merupakan kegiatanpengayaan dan perbaikan yangberkaitan dengan program kurikuler.Selain itu juga ada yang berkaitandengan pengembangan kepribadianseperti; kepramukaan, usahakesehatan sekolah, palang merah,kesenian dan olah raga.26

TAbel 1 Struktur Kurikulum PendidikanDasar (SD dan SLTP)

Sarana dan PrasaranaDalam upaya untuk tercapainya

pelaksanaan program wajib belajarfaktor sarana dan prasarana menjadisesuatu yang tidak kalah pentingnyauntuk diperhatikan. Pada tahun ajaran1994/1995 untuk sekolah dasar jumlahkelas ada sebanyak 1.004.948 kelasyang menampung jumlah siswasebanyak 26.200.023 orang.27 Jumlahkelas tersebut menggunakan ruanganyang kondisinya memadai untukterjadinya pembelajaran adalah730.482 ruangan. Padahal jumlahruangan kelas ada sebanyak 857.871.Ruangan tersebut merupakan ruanganyang memang milik sendiri baikswasta maupun negeri. Tahunberikutnya jumlah kelas naik menjadi1.018.470 dengan menampung jumlahsiswa sebanyak 25.948.023 orang dan

26 Ibid., hal 15

27 Angka-angka mengenai jumlah kelas dan ruangkelas untuk sekolah dasar didapatkan dari StatistikPersekolahan SD 1993/1994-1995/1996,1997/1998-2001-2002 dan Indonesia EducationStatistics Brief 1995/1996-1997/1998.

Jurnal Sejarah Lontar 81 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

jumlah ruangan yang kondisinya baiksebanyak 721.937. Sedangkan jumlahruangan yang milik sendiri sebanyak860.939. Meskipun terlihat adanyapeningkatan jumlah ruangan, tetapikenyatannya yang dapat dipakai untukpembelajaran malah semakinmenurun.

Jumlah kelas dan ruangan kelasdari tahun ajaran 1995/1996 s.d2001/2002 memperlihatkankecenderungan yang relatif stabil,tidak ada fluktuasi yang mencolokdengan jumlah siswa yang ditampungrata-rata sebanyak 25.749.705 orang.Tetapi jumlah ruangan yangkondisinya baik untuk pembelajarankecenderungan memperlihatkanpenurunan. Rata-rata ruangan yangbaik untuk pembelajaran ada sebanyak690.373 kelas. Berarti terjadikekurangan ruangan untukpembelajaran. Kekurangan ruangankelas yang baik buat pembelajaran itudiatasi dengan meminjam ataumenyewa ruangan ke pihak kedua,baik dilakukan oleh sekolah-sekolahnegeri maupun swasta. Hal itutergambar dari data statistik yangdikeluarkan Departemen Pendidikanyang menyebutkan ruangan kelasmilik sendiri dan bukan milik sendiri.

Untuk tahun 2001/2002 terjadipenurunan jumlah kelas dan ruanganyang baik untuk pembelajaran.Padahal jumlah ruang kelasmengalami peningkatan dari tahunsebelumnya. Yang jelas dengansemakin turunnya dari waktu ke waktujumlah ruangan kelas yang relatif baikuntuk pembelajaran menunjukkankurangnya perhatian pemerintahandaerah maupun pusat dalammembenahi dan memperbaiki fasilitas

belajar pada tingkat sekolah dasar,terutama berkaitan dengantanggungjawab pembangunan seluruhgedung sekolah dasar yang beradaditangan Depdagri.28

Berbeda halnya dengan kelasdan ruangan kelas tingkat SLTP. Padatahun ajaran 1994/1995 sewaktuprogram wajib belajar baru dimulaijumlah kelas ada 162.035 untukmenampung jumlah siswa yangbesarnya 6.392.417 orang.29

Sementara ruangan kelas yang layakpakai untuk pembelajaran jumlahnya132.065 ruangan. Tahun ajaranberikutnya dengan jumlah siswa yangditampung 6.945.433 orang, jumlahkelasnya 171.219 kelas dan yang baikuntuk pembelajaran ada 138.464ruangan kelas. Ada peningkatanjumlah ruangan kelas yang baik untukpembelajaran. Memang untuk tingkatSLTP terjadi peningkatan terus dalamjumlah ruangan kelas yang baik untukpembelajaran. Tahun ajaran2000/2001 sudah mencapai 171.590ruangan kelas. Namun jikadiperhatikan dengan jumlah siswayang ditampung yang besarnya7.584.707 orang. Tetap saja masalahruangan kelas menjadi problem,terjadi kekurangan. Sama dengansekolah dasar, SLTP juga meminjamatau menyewa ruangan kelas ke pihakkedua.

Kekurangan ruangan kelas baikpada tingkat sekolah dasar maupunSLTP, selain diatasi dengan carameminjam atau menyewa ke pihakkedua juga dilakukan dengan cara

28 Kompas, 7 Januari 199429 Angka-angka mengenai jumlah kelas dan ruangkelas untuk SLTP didapatkan dari StatistikPersekolahan SLTP 1993/1994-2000/2001.

Jurnal Sejarah Lontar 82 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

membangun sekolah-sekolah baruatau ruangan kelas baru. Hal itunampak sekali untuk tingkat SLTP.Pada tahun ajaran 1994/1995 misalnyapemerintah mencanangkanmembangun 145 gedung SLTP negeridan membangun ruangan kelasbeberapa sekolah negeri yangjumlahnya mencapai 10.400 ruangankelas.30

Selain kelas dan ruangan kelas,untuk tingkat SLTP prosespembelajaran yang baik dipengaruhijuga oleh ketersediaan sarana danprasarana lainnya misalnya sajalaboratorium, perpustakaan dan ruangkomputer. Pada tahun ajaran1994/1995 laboratorium IPA adasebanyak 8.965 ruang, laboratoriumBiologi sebanyak 1.000 ruang,laboratorium Kimia sebanyak 182ruang, laboratorium Fisika sebanyak703 ruang, laboratorium Bahasasebanyak 295 ruang.31 Untuklaboratorium IPS belum ada satupunsekolah yang punya dari jumlahsekolah yang mencapai 19.442 sekolah.Perpustakaan yang ada baru 12.837ruang dan ruang komputer adasebanyak 923 ruang.

Tahun ajaran 1995/1996fasilitas tersebut di atas mengalamipeningkatan, kecuali ruangperpustakaan. Ruang laboratoriumIPA ada sebanyak 8.990 ruang,laboratorium Biologi ada sebanyak1.017 ruang, laboratorium Kimia adasebanyak 207 ruang, laboratoriumFisika ada sebanyak 806 ruang,laboratorium Bahasa ada sebanyak 313

30 Kompas, loc. cit.31 Angka-angka mengenai fasilitas sekolah tingkatSLTP lihat didapatkan dari Statistik PersekolahanSLTP 1993/1994-1995/1996, 1997/1998-2000/2001.

ruang. Ruang perpustakaanmengalami penurunan dengan jumlahhanya 12.702 ruang. Yang cukup tinggipeningkatannya adalah ruangkomputer yang jumlahnya mencapai1.209 ruang. Laboratorium IPS sampaitahun itu belum juga kunjung ada.Tidak didapat penjelasan mengenaiitu. Namun bisa jadi perhatian sekolahlebih tertuju bagaimana membenahilaboratorium bidang ilmu eksak danbahasa yang dari segi pengadaanrelatif tidak begitu sulit dibandingkanlaboratorium IPS. Sarana dan prasanasekolah itu jika dibandingkan denganjumlah sekolah yang ada tetap sajabelum cukup. Jumlah sekolah padawaktu itu ada sebanyak 19.968sekolah.

Peningkatan fasilitas untukpembelajaran di sekolah tetapdilakukan dari waktu ke waktu. Yangjelas sampai tahun ajaran 2000/2001jumlah ruang laboratorium IPA10.687, laboratorium Biologi 1.440,laboratorium Kimia 259, laboratoriumFisika 1.086, laboratorium Bahasa 377,laboratorium IPS 419. Dari sumberyang didapatkan laboratorium IPSbaru ada pada tahun ajaran 1997/1998yang jumlahnya 263 ruang. Sementarauntuk ruang perpustakaan mencapai15.214 ruang dan ruang komputer2.676 ruang.

Kondisi yang diungkapkan diatas baru memperlihatkan bagaimanajumlah ruang yang tersedia, belummemperlihatkan bagaimanasesungguhnya isi dari masing-masingruang. Terlepas dari itu tetap sajakondisi tersebut tidak sepadan denganjumlah sekolah yang ada yangmencapai 20.721 sekolah. Belum lagijika memperhatikan jumlah SDM yang

Jurnal Sejarah Lontar 83 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

tersedia untuk mengelolalaboratorium, perpustakaan dankomputer yang terdapat di masing-masing ruang dan sekolah yangmemilikinya.Kesimpulan

Terlambatnya pemerintahmelaksanakan program wajib belajar 9tahun disebabkan oleh adanyakepentingan politik. Pada tahun 1989ketika Undang-undang tentang SistemPendidikan Nasional dikeluarkanIndonesia sedang melaksanakanprogram wajib belajar 6 tahun.Program itu baru berlangsung 5 tahundari yang direncanakan 10 tahun.Sehingga berdasarkan program wajibbalajar 6 tahun tersebut makaprogram itu baru tuntas pada tahun1994. Ketuntasan pelaksanaan wajibbelajar 6 tahun itulah yangditunjukkan kepada negara-negaraWorld Education Forum.

Selain itu faktor lainnya adalahperbedaan konsep wajib belajar yangdilaksanakan Indonesia. Indonesiatidak menggunakan konsep wajibbelajar dalam pengertian compulsaryeducation sebagaimana yang terjadi dinegara-negara maju. Konsep wajibbelajar yang digunakan Indonesiaadalah universal primary education.Dalam konsep tersebut lebih ditujukanbagaimana menumbuhkan kesadarandi kalangan orang tua tentangpentingnya wajib belajar bagi anak-anak.

Program wajib belajar 9 tahuntersebut merupakan suatu gerakannasional pendidikan dasar yangditerapkan di seluruh wilayahIndonesia yang pesertanya anak-anakberuasia 7 s.d 15 tahun. Dalam gerakanitu pelaksanaannya melibatkan satuan

pendidikan mulai dari SD s.d SLTP.Sebagai sebuah gerakan ia jugamelibatkan semua komponen baikyang ada dalam pemerintahan, mulaidari pemerintahan pusat s.dpemerintahan tingkat kecamatanmaupun masyarakat. Program itumenjadi program yang menjaditanggungjawab bersama antarapemerintah dan masyarakat.

Untuk mencapai itu pemerintahtidak saja mempersiapkan perangkatlunak yang berupa sumber dayamanusia, tetapi juga perangkat kerasyang berupa seluruh sarana danprasarana pembelajaran. Dalamtataran pelaksanaan jika melihat daripersentase APK dan APMsebagaimana yang telah dicapai padatahun ajaran 2000/2001, programtersebut telah menunjukkankeberhasilan. Namun bila dilihat darisisi kualitatif keberhasilan programtersebut nampaknya diragukan. Sebabberdasarkan ketersediaan perangkatlunak maupun keras sesungguhnyasecara kualitas relatif tidak memenuhipersyaratan. Guru-guru sebagai SDMyang menjadi ujung tombak programitu masih banyak pendidikannyabelum sesuai dengan kapasitasnyasebagai guru, apalagi ada guru yanglatar belakangnya bukan darikeguruan. Begitu juga dari sisi saranadan prasarana yang jumlahnya tidakmemadai di setiap sekolah yang ada.Terutama sekali keterbatasan ruanglaboratorium dan perpustakaan yangdapat mempengaruhi bagaimana hasilyang didapatkan dari sisi kualitas.

Jurnal Sejarah Lontar 84 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

Daftar Pustaka:A. Dokumen

Instruksi Presiden Republik IndonesiaNo. 1 Tahun 1994 tentangPelaksanaan Wajib BelajarPendidikan Dasar.

Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RepublikIndonesia No. 060/U/1993tentang Kurikulum PendidikanDasar.

Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RepublikIndonesia No. 0306/U/1995tentang Pelaksanaan WajibBelajar Pendidikan Dasar.

Undang-undang Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional

B. BukuBiro Pusat Statistik. Indonesia

Education Statistics Brief1995/1996-1998/1999, BPS,Jakarta.

. Statistik Indonesia 1996-2002,BPS, Jakarta.

Darmaningtyas. Pendidikan yangMemiskinkan, Galang Press,Yogyakarta, 2004.

Kurikulum Pendidikan DasarLandasan, Program danPengembangan, Depdikbud,Jakarta, 1993.

Hadi, Syamsul, dkk. Post WashingtonConsensus dan Politik Privatisasidi Indonesia, Marjin Kiri,Tangerang, 2007.

Makagiansar, Makaminan, dkk. WajibBelajar Pendidikan DasarMemorandum Pandangan, BadanPertimbangan PendidikanNasional, Jakarta, 1994.

Mujiman, Haris. Wajib Belajar diIndonesia Anak Usia 7-12 Tahun,Sebelas Maret University Press,Surakarta, 1994.

Pusat Informatika Badan PenelitianDan Pengembangan Pendidikandan Kebudayaan. StatistikPersekolahan SD 1993/1994,1994/1995, 1997/1998-2001/2002, 2006/2007,Depdikbud, Jakarta.

. Statistik Persekolahan SLTP1993/1994, 1995/1996,1997/1998-2000/2001,Depdikbud, Jakarta.

. Statistik Persekolahan SMP2006/2007, Depdikbud, Jakarta.

Ridho, Irsyad, ed, Pendidikan ProyekPeradaban yang Terbengkalai,Transbook, Jakarta, 2006.

Sihombing, Umberto dkk. SelintasPendidikan Indonesia Di AwalTahun 2003: Tujuh IsuPendidikan, Pusat Data danInformasi Pendidikan BalitbangDepdiknas, Jakarta, 2003.

Soedijarto. Memantapkan KinerjaSistem Pendidikan Nasionaldalam Menyiapkan ManusiaIndonesia Memasuki Abad ke-21,Proyek Perencanaan Terpadu dan

Jurnal Sejarah Lontar 85 Vol.9 No.1 januari-Juni 2012

Ketenagaan Diklusepora, Jakarta,1997.

Surya, Mohamad. Bunga RampaiGuru dan Pendidikan, BalaiPustaka, Jakarta, 2004.

Susilo, M. Joko. Pembodohan SiswaTersistematis, Pinus, Yogyakarta,2007.

Tilaar, H.A.R, 50 TahunPembangunan PendidikanNasional 1945-1995 SuatuAnalisis Kebijakan, Grasindo,

Jakarta, 1995.

. Paradigma Baru PendidikanNasional, Rineka Cipta, Jakarta,2000.

C. Surat KabarKompas, 7 Januari 1994.Kompas, 1 Februari 1994.Kompas, 4 Februari 1994.Kompas, 2 April 1994.Kompas, 24 Mei 1996.Kompas, 8 Maret 2000.