DOUBLE STANDARD POLICY AMERIKA SERIKAT · PDF fileIslam yang disebabkan pengaruh dari Ikhwanul...

1

DOUBLE STANDARD POLICY AMERIKA SERIKAT TERHADAP DEMOKRATISASI (18 Januari 2016)

KONFLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM KUDETA MILITER MESIR

Studi Kasus: Double Standard Policy Amerika Serikat

Terhadap Demokratisasi 2012-2013

Yasinta Dewi *1

ABSTRACT

The process of the coup d’etat in the Muhammad Mursi period and United States (US)

double standard related to democratization are the main discussion in this research. Writer is

interested to discuss this matters because of the transition of Egypt’s democracy ended with

conflict in the country itself. This fluctuation also gives impact to the other countries, such as

Indonesia. Military and Muslim Brotherhood have role in the coup. The US also has an

involvement with the support to the military and the opposition. The US involvement clashes

with its foreign policy related to democracy. US is a country which pioneered democracy in the

Arab Spring.

Within this research, approaches that will be used are realism, domino theory, conflict

theory, military coup concept, double standard, foregin policy, and national interest. This

research uses two variables, US’ Double Standard as the first variable, and Egypt Democratization

as the second one. The method in this research would be explanative research method and non-

interactive types of qualitative research. Data collection technique is earned from literature and

interview. The result of this research explains that the military coup against Muhammad Mursi

clashes with the certain parties’ interest. US’ role in the coup has made Egypt inconsistent with

its own foreign policy. US has done double standard in the coup. The US’ double standard was

indeed inseparable with its national interest.

Keywords: Military Coup, Democratization, Double Standard Policy, National Interest,

Theory of Conflict, Theory of Domino, Realism, Egypt,

United States

* Program Studi Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan, Surakarta 57126. Telp (0271) 646994

[email protected]

2


PENDAHULUAN

Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki peran penting dalam percaturan politik

dunia. Timur Tengah telah diakui sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan militer.Timur Tengah

memiliki potensi perekonomian yang besar terutama minyak, seperti yang diketahui minyak

merupakan bahan bakar utama dan bahan mentah yang sangat diperlukan dalam peradaban

industrial kontemporer.1 Potensi tersebut menjadi pusat perhatian bagi negara-negara Barat demi

mencapai kepentingan nasionalnya. Negara-negara Barat menempatkan posisinya untuk saling

menyebarkan pengaruh di wilayah ini. Namun, Timur Tengah sangat rentan dengan konflik

karena wilayah ini bukanlah suatu kesatuan yang bulat, melainkan terdiri dari berbagai negara

yang kerap kali berselisih satu sama lain baik perbedaan identitas maupun perbedaan sikap

terhadap negara-negara Barat. Kondisi ini juga disebabkan adanya keterlibatan pihak asing yang

berkaitan dengan kepentingan mereka.

Saat ini, wilayah Timur Tengah sedang dilanda gejolak Arab Spring. Gejolak ini

menimbulkan sebagian pemimpin turun dari kekuasaan dikarenakan kedikatorannya. Sistem

pemerintah yang otoriter telah membendung kebebasan rakyat sehingga menimbulkan rasa

kekecewaan dan ketidakpuasan dari mereka. Rasa kecewa tersebut bersamaan dengan adanya

gejolak Arab Spring, sehingga peristiwa ini dijadikan momentum yang tepat bagi rakyat untuk

menggulingkan para pemimpinnya. Penggulingan tidak hanya dilakukan oleh warga sipil

melainkan juga didukung oleh pihak asing seperti, dukungan dari Amerika Serikat. Berkaitan

dengan keadaan tersebut, revolusi yang terjadi masa Hosni Mubarak tidak terlepas dari

gelombang Arab Spring di Tunisia. Faktanya gelombang Arab Spring yang bermula terjadi di

Tunisia telah menjalar sampai ke Mesir. Kondisi ini menjadi acuan bagi rakyat Mesir untuk

menumbangkan Husni Mubarak (Hosni Mubarak) yang telah berkuasa selama 30 tahun.

Akhirnya, pada 11 Februari 2011 Hosni Mubarak yang berusia 83 tahun mundur dari jabatan

Presiden Mesir dan kekuasaan dikendalikan oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata

(Supreme Council of the Armed Force/ SCAF)2. Penggulingan yang berlangsung dengan

demonstrasi besar-besaran oleh rakyat di Kairo dan beberapa kota lain selama 18 hari, akhirnya

berhasil mengulingkan Hosni Mubarak.

Setelah penggulingan Hosni Mubarak, Mesir memulai transisi demokrasi dengan

dilaksanakannya pemilu yang paling demokratis di Mesir. Hasil pemilihan umum dimenangkan

oleh Muhammad Mursi (Mohamed Morsi) dengan meraih 51,73% suara. Muhammad Mursi

merupakan calon Presiden dari Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizbul Hurriyah wal ‘Adalah)

yang termasuk partai bentukan dari blok yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin. Meskipun

demikian, pemilihan presiden yang telah dilakukan secara demokratis tetap menimbulkan

konflik ketika Muhammad Mursi menerapkan Dekrit Presiden 22 November 2012 yang sampai

akhirnya terlaksana referendum rancangan konstitusi3. Sejak terbitnya dekrit hingga pelaksanaan

referendum pada tanggal 15 Desember 2012, berbagai peristiwa telah terjadi di Mesir. Gejolak

demonstran kerap terjadi di Mesir, bahkan menimbulkan banyak korban dari warga sipil. Selain

itu, kondisi ini telah membentuk rakyat Mesir menjadi dua kubu yaitu: kelompok pendukung

dan penentang Muhammad Mursi. Gejolak ini juga memancing pihak militer untuk bertindak

tegas terhadap Muhammad Mursi karena mereka menganggap bahwa dekrit hanya untuk

kepentingan Muhammad Mursi. Selanjutnya, militer melakukan aksinya dengan mengeluarkan

3


ulitimatum 48 jam pada 1 Juli 2013 yang dibacakan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal

Abdel Fattah el-Sisi dengan alasan untuk menyelamatkan negara dari krisis politik.4 Pada

tanggal 3 Juli 2013 militer berhasil menyingkirkan Muhammad Mursi dan menahannya.

Sebaliknya, Amerika Serikat seakan tidak bertindak tegas dengan kudeta militer di Mesir.

Padahal Mesir merupakan salah satu sekutu terdekat dan terpenting Amerika Serikat di Timur

Tengah. Sebelumnya, Amerika Serikat memiliki peran terhadap demokratisasi di Mesir. Amerika

Serikat memberikan dukungan terhadap pihak oposisi ketika Hosni Mubarak dilengserkan

untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokrasi. Amerika Serikat juga turut

mendukung pelaksanaan pemilihan umum di Mesir. Terbukti bahwa Menteri Luar Negeri

Amerika Serikat yang diwakili oleh Hillary Clinton pertama kali hadir di Mesir setelah

Muhammad Mursi dilantik untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan bilateral Amerika

Serikat dan Mesir, serta perjanjian damai Israel dan Mesir.5 Namun, di sisi lain Amerika Serikat

tidak mengakui bahwa penggulingan Muhammad Mursi merupakan sebuah kudeta. Amerika

Serikat tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan luar negerinya sebagai negara pejuang

demokrasi dan penerapan hak asasi manusia di penjuru dunia. Amerika Serikat tidak bertindak

tegas ketika militer mengkudeta Muhammad Mursi. Faktanya Muhammad Mursi secara sah

terpilih sebagai Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis. Kudeta militer yang terjadi

di Mesir telah menghancurkan makna demokrasi. Selain itu, kudeta tersebut telah menyebabkan

banyaknya korban dari warga sipil. Oleh karena itu, sikap Amerika Serikat seakan mengabaikan

peristiwa tersebut. Berdasarkan pemaparan ini, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:“Bagaimana terjadinya konflik internal dalam kudeta di Mesir dan kaitannya dengan

standar ganda Amerika Serikat terhadap demokratisasi ?”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka

dasar yang beranjak pada pandangan realisme dalam Hubungan Internasional. Carr

berpendapat bahwa, terdapat konflik kepentingan antar pihak baik antar negara maupun antar

masyarakat sehingga akan sangat sulit untuk mengharmonisasikan kepentingan di antara

mereka.6 Berbagai pihak terutama negara memiliki kelebihan masing-masing yang digunakan

untuk mempertahankan posisinya di dalam politik dunia.7 Morgenthau dalam bukunya Politics

Among Nations: The Struggle For Power and Peace mengungkapkan bahwa aktivitas hubungan

internasional adalah berkaca dari sifat dasar manusia. Bagi Morgenthau, sifat dasar manusia

adalah buruk yakni egois mementingkan kepentingan pribadinya dan cenderung agresif,

sehingga sifat-sifat tersebut juga mencerminkan keadaan yang terjadi dalam hubungan

internasional.8 Realisme menekankan bahwa dalam tingkat internasional negara lain sebagai

aktor utamanya dan tidak ada bentuk kekuasaan lainnya yang lebih tinggi derajatnya dari negara

yang berdaulat. Negara akan bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Kepentingan

negara ini terbagi menjadi dua katergori yakni high politics dan low politics. Isu-isu seperti

ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya digolongkan sebagai low politics.

Sedangkan masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional suatu negara adalah high politics.9

Maka, penelitian ini dibangun atas 6 pondasi utama, yakni: Pandangan Realisme, Teori Konflik

dan Teori Domino dan menggunakan 4 konsep utama, yakni: Kudeta Militer, Standar Ganda,

4


Kebijakan Luar Negeri, dan Kepentingan Nasional. Secara teoritik, 6 pondasi utama ini yang

nantinya akan menjawab bagaimana terjadinya konflik internal dalam kudeta di Mesir dan

kaitannya dengan standar ganda Amerika Serikat terhadap demokratisasi.

Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan sebuah konflik dikarenakan antara masing-masing

pihak memiliki sasaran kepentingan yang tidak sejalan. Konflik yang terjadi di Mesir melibatkan

berbagai pihak yang saling menentang, mengontrol lawan-lawannya, dan melakukan aksi

kekerasan. Penyebab terjadinya konflik di Mesir akan dianalisis menggunakan teori Hubungan

Masyarakat dan teori Kebutuhan Manusia. Selain itu, proses terjadinya konflik juga akan

dianalisis menggunakan alat bantu penahapan konflik yang berawal dari tahapan pertama

hingga tahapan terakhir. Selain itu, kudeta telah merobohkan legitimasi terhadap negara melalui

perebutan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering

menggunakan kekerasan. Bekaitan dengan konsep kudeta militer, dapat diketahui bahwa milter

melakukan kudeta terhadap Muhammad Mursi dengan tujuan untuk mencapai kepentingannya.

Terlebih dalam melancarkan aksinya, militer didukung oleh negara-negara Barat. Sehingga

militer memiliki kekuatan yang besar dalam menggulingkan Muhammad Mursi. Sikap Amerika

Serikat terhadap militer membuktikan bahwa negara ini mengabaikan isu demokrasi di Mesir.

Kasus kudeta militer tersebut telah menunjukkan ketidakkonsistenan Amerika Serikat terhadap

isu demokrasi di Mesir. Carr juga berpendapat bahwa motivasi kebijakan luar negeri suatu

negara adalah kepentingan nasionalnya yang merupakan kalkulasi strategis dari kepentingan

politik, keamanan, ekonomi, prestise, dan ideologi.10 Artinya, Amerika Serikat hanya akan

konsisten dan setia pada kepentingan nasionalnya. Pemahaman kebijakan luar negeri Amerika

Serikat akan semakin jelas ketika menggunakan perspektif Realisme Klasik karena Amerika

Serikat tidak akan pernah memprioritaskan nilai-nilai seperti, agama, perdamaian, demokrasi,

dan penegakan hak asasi manusia. Amerika Serikat digerakkan oleh kepentingan nasionalnya

dan kalkulasi strategis global baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga, sikap

standar ganda Amerika Serikat terhadap kudeta militer di Mesir berlandaskan dengan

kepentingan nasionalnya.

Selain itu, efek domino juga menjadi kekhawatiran bagi negaranya. Keadaan ini berbeda

ketika terjadinya Arab Spring di Timur Tengah. Amerika Serikat melakukan teori domino dalam

mempromosikan demokratisasi di Timur Tengah. Akhirnya, efek domino tersebut berhasil

diterapkan. Terbukti negara-negara Timur Tengah melakukan revolusi secara berurutan. Namun

dalam kudeta militer di Mesir, sikap Amerika Serikat sangat berbeda. Amerika Serikat berusaha

mencegah terjadinya efek domino pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi. Tindakan

tersebut berlandaskan bahwa Amerika Serikat merasa khawatir apabila Mesir menjadi negara

Islam yang disebabkan pengaruh dari Ikhwanul Muslimin. Ketika Mesir menjadi negara Islam,

negara yang berdekatan dengan Mesir juga akan mendirikan negara Islam. Keadaan tersebutlah

yang akan mengancam posisi Amerika Serikat di Timur Tengah terutama kepentingan

nasionalnya.

5


PERISTIWA KUDETA MILITER MESIR 2012-2013

Pada 3 Juli 2013, Presiden Muhammad Mursi yang dipilih secara demokratis, akhirnya dapat

digulingkan oleh pihak militer. Presiden Muhammad Mursi hanya mampu menjabat selama satu

tahun, lalu digantikan oleh Abdel Fattah el-Sisi. Semenjak terpilihnya Muhammad Mursi sebagai

Presiden, rakyat berharap agar Mesir menjadi negara yang berlandaskan atas asas demokrasi.

Transisi demokrasi menjadi langkah awal untuk lebih mensejahterahkan rakyat. Namun, setelah

Muhammad Mursi mengumumkan Dekrit Presiden 22 November 2012, timbulah rasa

kekecewaan dari rakyat. Dalam dekrit, Muhammad Mursi menyatakan bahwa semua keputusan

dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan dan mahkamah konstitusi tidak

berhak membubarkan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru.11 Secara

tegas, semua keputusan Muhammad Mursi tidak bisa diganggu gugat. Apabila dikaitkan dengan

lima tahapan dalam menganalisis konflik, keadaan tersebut merupakan tahapan konflik yang

pertama, yaitu Pre-konflik. Melihat bahwa konflik yang terjadi di Mesir disebabkan adanya

ketidaksesuaian pandangan atau pemahaman antar suatu pihak (Presiden Muhammad Mursi)

dengan pihak yang lain (rakyat Mesir). Rakyat menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan

oleh Muhammad Mursi telah menciptakan ketidakadilan.

Pada tahapan konflik yang kedua, yaitu Konfrontasi. Konflik di Mesir telah menjadi semakin

terbuka dan menciptakan konfrontasi antara pihak penentang dan pendukung Muhammad

Mursi sehingga timbullah demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi tersebut merupakan

perlawanan dari pihak penentang Muhammad Mursi atas kebijakan yang telah diterapkannya.

Terbukti, setelah Muhammad Mursi menerbitkan Dekrit Presiden 22 November 2012 semua

harapan rakyat menjadi hilang. Dekrit telah menciptakan konflik di alun- alun Tahrir Square.

Puluhan ribu orang melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan keadilan, keamanan,

dan stabilitas. Keadaan ini menyebabkan rakyat Mesir terbagi menjadi berbagai kelompok antara

pendukung dan penentang Muhammad Mursi, antara partai sekuler-nasionalis dengan agamis,

dan antara garis moderat dan garis keras.12 Perselisihan antara dua kubu telah menimbulkan

banyak korban dari warga sipil. Pada 2 Desember 2012 Presiden Muhammad Mursi

mengumumkan kesiapan negara untuk menggelar referendum Nasional.13 Referendum tersebut

menuntut partisipasi masyarakat untuk menerima atau menolak konstitusi baru.14 Namun,

pengesahan tersebut menyebabkan demonstrasi dari kubu liberal, sekular, dan kristen. Mereka

menganggap perubahan konstitusi terlalu dipaksakan. Pihak oposisi juga menolak draft tersebut

dikarenakan menganggap adanya dominasi hukum syariah. Akhirnya, ketetapan referendum

memicu protes besar sehingga terjadi demonstrasi antara pihak penentang dan pendukung

Muhammad Mursi. Pada tanggal 4 Desember 2012, sejumlah surat kabar kubu oposisi dan

independen di Mesir tidak terbit, sebagai aksi protes atas rancangan konstitusi Mesir.15 Pada 5

Desember 2012, terjadi bentrokan antara polisi dengan pengunjuk rasa yang menentang

konstitusi baru dan perluasan kekuasaan Presiden Muhammad Mursi di Kairo.16 Pada 6

Desember 2012, para pendukung oposisi menyerang dan membakar kantor pusat Ikhwanul

Muslimin di Kairo.17 Namun, pelaksanaan referendum tetap dilaksanakan dengan berlangsung

secara aman, lancar, dan jujur. Sebagian rakyat menggunakan hak politiknya. Pada 25 Desember

2015, Komisi Referendum Konstitusi Mesir mengumumkan hasil referendum konstitusi baru

dengan perolehan 63,8 persen yang mendukung dan 32,2 persen yang menolak.18

6


Pada tahapan ketiga, yaitu Krisis. Konflik di Mesir telah mencapai puncaknya dengan

terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dengan membunuh,

menyingkirkan, ataupun memusnahkan pihak lawan. Hubungan komunikasi antara Presiden

Muhammad Mursi dengan rakyat juga telah terputus sehingga rakyat mulai melawan

pemimpinnya dengan berbagai tindakan demonstrasi dan kekerasan. Terbukti bahwa setelah

hasil referendum diumumkan, demonstrasi tidak bisa dihindarkan lagi. Pada tanggal 25 Januari

2013, ratusan rakyat kembali ke Tahrir Square untuk memperingati ulang tahun kedua revolusi

penumbangan rezim Hosni Mubarak dan menentang keputusan referendum.19 Bentrokan pun

terjadi antara para demonstran dengan aparat keamanan di berbagai tempat. Di sisi lain, keadaan

semakin memanas ketika Muhammad Mursi merombak kabinetnya. Pada 7 Mei 2013, dia

melantik sembilan menteri baru dalam kabinet.20 Muhammad Mursi mengganti sejumlah posisi

penting, termasuk di kementerian Ekonomi.21 Akhirnya, pada 30 Juni 2013 menjadi momentum

pihak oposisi untuk menggulingkan Muhammad Mursi. Penggulingan tersebut berawal dengan

terbentuknya gerakan “Tamarrod” yang artinya Pemberontak.22 Kelompok oposisi segera

mendukung kampanye yang dilakukan oleh kelompok Tamarrod dengan memberikan

dukungan logistik dan tempat bagi mereka. Hal ini menjadi kekuatan besar untuk

menggulingkan Muhammad Mursi pada 30 Juni 2013. Di sisi lain, militer ikut terlibat dalam

penggulingan tersebut.

Pada tahapan keempat, yaitu Akibat. Konflik di Mesir dapat mereda atau dapat berlanjut

kembali apabila terdapat tindakan perlawanan dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Keadaan

tersebut dapat mengurangi bentuk-bentuk kekerasan dari pihak yang terlibat ataupun dapat

timbul lagi tindakan kekerasan apabila tidak ada ketidakadilan maupun komunikasi. Melihat

bahwa setelah Muhammad Mursi digulingkan dan ditahan, pihak militer mengeluarkan perintah

penangkapan bagi lebih dari 200 anggota lainnya.23 Selanjutnya, pihak berwenang mengeluarkan

perintah atas penahanan pimpinan-pimpinan Ikhwanul Muslimin.24 Terbukti bahwa pengadilan

Mesir ingin menjatuhkan hukuman mati kepada pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin, yaitu

Mohamed Badie dan 13 anggota lainnya dengan dalih telah menyebabkan kekacauan dan

merencakanakan serangan kepada polisi dan institusi militer.25 Pengadilan secara formal akan

merujuk kasus tersebut ke Mufti Besar di Mesir.26 Keputusan pengadilan ini sejalan dengan

anggapan Presiden Abdel Fattah al-Sisi yang mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan

ancaman besar bagi keamanan Mesir.27 Semenjak itu, Ikhwanul Muslimin dinyatakan sebagai

organisasi terlarang dan ratusan pendukung maupun pemimpinnya diadili.

Pada tahapan terakhir (Pasca konflik atau regenerasi).28 Pada tahapan ini konflik Mesir dapat

terselesaikan dan bersifat membangun kembali sektor-sektor yang sebelumnya hancur akibat

konflik. Tahap ini ditandai dengan telah terselesaikannya segala bentuk konfrontasi sehingga

hubungan yang ada mulai berangsur-angsur normal. Terbukti bahwa Mesir mengadakan

pemilihan umum Presiden yang kedua. Jutaan rakyat Mesir memberikan suara guna memilih

presiden untuk kedua kalinya dalam dua tahun.29 Mantan panglima angkatan bersenjata Jenderal

Besar Abdel Fattah el-Sisi bersaing dengan calon kelompok kiri Hamdeen Sabahi.30 Akhirnya,

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan bahwa Jenderal Abdel Fattah el-Sisi terpilih sebagai

Presiden yang meraih 96,9 persen suara.31 Setelah terpilihnya Jenderal Abdel Fattah el-Sisi

sebagai Presiden, dia mulai memperbaki perpolitikan dan perekonomian di Mesir.

7


PERAN MILITER DAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM KUDETA MILITER MESIR

Setelah Hosni Mubarak turun dari kekuasaanya, militer tetap memainkan peran penting

dalam menciptkan stabilitas negara. Faktanya, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (Supreme

Council of the Armed Forces/ SCAF) memegang amanat rakyat yang legal secara konstitusional

sebagai wujud representasi presiden yang mempunyai kekuasaan penuh atas Mesir selama

presiden Mesir baru belum terpilih. Setelah hasil pemilu diumumkan, SCAF baru menyerahkan

kekuasaan Mesir kepada Muhammad Mursi.32 Pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi,

pihak militer mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mengklarifikasi sikap dan posisi antara

pendukung Muhammad Mursi dan kekuatan sipil kelompok liberal dan sekuler. Pihak militer

menyadari tanggung jawab mereka untuk melindungi kepentingan tertinggi negara dan

mengamankan serta melindungi instalasi-instalasi vital, institusi-institusi publik, dan

kepentingan- kepentingan warga negara. Angakatan bersenjata menegaskan bahwa dialog

nasional sangat penting dan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis negara.

Angkatan bersenjata menegaskan bahwa dialog nasional adalah jalan terbaik dan satu-satunya

jalan untuk mencapai konsensus. Namun dialog tersebut ditolak oleh Muhammad Mursi

sehingga terciptanya ketegangan antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan itu, konflik yang terjadi di Mesir semakin sulit untuk diselesaikan, yang

mana menimbulkan banyak korban dari warga sipil. Akhirnya, militer mengeluarkan ultimatum

48 jam kepada Muhammad Mursi.33 Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah el-Sisi

mengeluarkan ultimatum pada 1 Juli 2013 setelah demonstrasi dan kekerasan di seluruh negeri

selama berhari-hari menewaskan 16 orang. Apabila dalam waktu 48 tidak ada solusi dari

kekuatan-kekuatan politik, maka militer akan menggariskan peta jalan solusi masa depan.

Sedangkan pendukung Muhammad Mursi mengkritik ultimatum sebagai upaya kudeta. Para

pendukung Muhammad Mursi juga melakukan aksi protes terhadap ultimatum demi

mempertahankan legitimasi Presiden. Pada 3 Juli 2013, Muhammad Mursi resmi digulingkan

oleh militer Mesir. Pada saat Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdel Fattah el-Sisi

mengumumkan pengambilalihan kekuasaan, dia didampingi oleh ulama Al-Azhar, pemimpin

Gereja Kristen Koptik, pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei, pemimpin Partai Islam Nour, dan

tokoh gerakan Tamarrod yang mengorganisir unjukrasa di Lapangan Tahrir.34

Militer beralasan bahwa kudeta yang dilakukan terhadap Muhammad Mursi untuk

menghindari perang sipil di Mesir. Selain itu, militer menyatakan bahwa tidak ada kekuatan

politik atau kerangka seperti parlemen yang secara resmi dapat memberhentikan Muhammad

Mursi.35 Sehingga yang cukup kuat dan mampu membawa perubahan adalah militer. Meskipun

militer menegaskan tidak terlibat dalam politik dan bukan bagian dari konflik politik, akan tetapi

tindakan tersebut termasuk kudeta. Kudeta akan terjadi apabila terdapat kegagalan dari

pemerintah sipil dan kehilangan keabsahan akibat kegagalan tersebut. Faktanya, Muhammad

Mursi telah kehilangan dukungan dari rakyatnya akibat dekrit 22 November. Muhammad Mursi

juga telah gagal menyelesaikan konflik sipil di Mesir. Maka, dapat disimpulkan bahwa militer

memiliki peran dalam penggulingan Muhammad Mursi. Kegagalan Muhammad Mursi telah

mendorong militer untuk menggulingkannya. Tindakan tersebut berdasarkan motif campur

tangan terutama apabila militer memandang rendah orang-orang yang memegang kekuasaan di

8


pemerintahan. Tujuan campur tangan tersebut demi mempertahankan kepentingan korporat

militer.

Di sisi lain, kelompok Ikhwanul Muslimin juga memiliki peran yang signfikan dalam konflik

tersebut. Kelompok ini menjadi kubu pendukung Presiden Muhammad Mursi. Posisi ini

dikarenakan Presiden Muhammad Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Semenjak

terpilihnya Muhammad Mursi menjadi presiden, kelompok ini telah bersemangat untuk

memberikan dukungannya. Terlebih mereka melakukan aksi demonstrasi ketika SCAF

mengeluarkan Dekrit yang membatasi kekuasaan presiden dan melindungi kekuasaan militer.

Kelompok ini juga berperan dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak

oposisi sehingga terjadi bentrokan antara kedua kubu. Muhammad Mursi memberikan jabatan

pemerintahan kepada sebagian anggota kelompok tersebut. Keadaan ini membuat pihak oposisi

dan negara-negara Barat merasa khawatir apabila Ikhwanul Muslimin mempengaruhi kebijakan

Muhammad Mursi. Berkaitan dengan itu, ketika militer mengeluarkan ultimatum 48 jam,

kelompok ini sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh militer. Setelah Abdel Fattah el-

Sisi memberikan ultimatum, kelompok Ikhwanul Muslimin melakukan demonstrasi demi

mendukung Muhammad Mursi. Setelah Muhammd Mursi berhasil digulingkan pada 3 Juli 2013,

kelompok ini banyak ditangkap, diadili, dan dibunuh dengan dalih telah membuat kericuhan di

Mesir. Jenderal Abdel Fattah el-Sisi juga memberikan kecaman dan menganggap kelompok

tersebut sebagai “Kelompok Teroris”.

PENYEBAB MILITER MENGKUDETA MUHAMMAD MURSI

Peristiwa kudeta militer terhadap Muhammad Mursi dapat disebut sebagai konflik karena

antara pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan sasaran yang tidak sejalan. Peristiwa

tersebut juga telah menimbulkan kekerasan yang meliputi demonstrasi di alun-alun Tahrir

Square. Apabila dianalisis menggunakan teori konflik, kudeta militer Mesir dapat dikategorikan

dalam teori penyebab konflik menurut Simon Fisher, diantaranya yaitu: teori Hubungan

Masyarakat dan teori Kebutuhan Manusia. Sejak Muhammad Mursi mengeluarkan Dekrit

Presiden 22 November 2012, konflik mulai terjadi di Mesir. Meskipun Muhammad Mursi

berdalih bahwa dekrit tersebut dilakukan untuk menyelamatkan revolusi dan akan dilepaskan

setelah konstitusi baru terwujud. Namun, para penentangnya mengganggap bahwa Muhammad

Mursi telah menjelma menjadi diktator dan tidak dapat tegas dengan posisinya. Kebijakan yang

dilakukan Muhammad Mursi tidak sesuai dengan Democratic Government dengan

mengesampingkan kepentingan rakyat. Sehingga keadaan ini menimbulkan rasa ketidakpuasan

rakyat terhadap kepemimpinan Muhammad Mursi. Rakyat juga menganggap bahwa rancangan

tersebut tidak cukup memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan dan kelompok

minoritas serta kebebasan berpendapat. Maka dari itu, penyebab konflik ini dapat dikategorikan

dalam teori Hubungan Masyarakat karena adanya ketidakpuasan akibat Dekrit Presiden 22

November 2012 sehingga timbul ketidakpercayaan dari rakyat, adanya kelompok-kelompok

kepentingan yang berlawanan sehingga konflik sulit untuk diselesaikan, dan permusuhan

diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat Mesir. Terbukti konflik yang terjadi

di Mesir telah membentuk dua kubu besar antara penentang dan pendukung Muhammad Mursi.

Dua kubu tersebut memiliki kepentingan yang berlawanan sehingga konflik yang terjadi di Mesir

9


semakin sulit untuk diselesaikan. Pemerintahan Muhammad Mursi didukung oleh kelompok

agamis dari kelompok Ikhwanul Musimin. Sedangkan penentang pemerintahan Muhammad

Mursi dari partai non-agamis dan kelompok sekuler yang menyebut diri mereka sebagai

nasionalis. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi juga didukung oleh militer. Milter

menganggap bahwa seruan rakyat menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, alasan militer

memiliki peran dalam kudeta Muhammad Mursi dikarenakan kepentingan pribadi mereka

untuk mendapatkan promosi, cita-cita politik, dan takut dipecat.

Penyebab konflik Mesir juga dikategorikan dalam teori Kebutuhan Manusia. Konflik Mesir

disebabkan oleh kebutuhan dasar rakyat seperti kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang tidak

terpenuhi atau dihalangi. Rakyat menganggap bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi oleh

Muhammad Mursi. Semenjak dikeluarkan Dekrit Presiden 12 November 2012, rakyat merasa

tidak adanya kebebasan yang diberikan oleh Muhammad Mursi. Padahal dalam sistem

pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kebebasan penuh untuk berpendapat. Selain itu,

perekonomian yang semakin memburuk telah menjadikan konflik ini semakin sulit untuk

diselesaikan. Muhammad Mursi dianggap tidak dapat memperbaiki perekonomian di Mesir.

Pada masa transisi demokrasi, kemiskinan tersebar luas dari pedesaan dan perkotaan di Mesir.36

Lebih dari 40% rakyat Mesir hidup dengan penghasilan kurang dari 2 Dollar AS per hari.37

Investasi asing dan sektor pariwisata semakin menurun sehingga tidak dapat memulihkan

perekonomian Mesir.38 Harga kebutuhan pokok, seperti: bahan makanan, bahan bakar, dan

komoditas semakin naik.39 Keadaan ini membuat Muhammad Mursi dianggap tidak dapat

mensejahterahkan rakyatnya sehingga memicu aksi protes dari rakyat. Rakyat menganggap

bahwa kepemimpinan Muhammad Mursi tidak membuat Mesir menjadi lebih baik, melainkan

semakin memburuk. Akhirnya, kericuhan dari rakyat tidak dapat dihindarkan lagi. Keadaan ini

semakin diperparah ketika aksi demonstrasi berujung pada konflik sipil. Terbaginya dua kubu

besar di Mesir menjadikan konflik ini sulit diselesaikan dan menimbulkan banyak korban dari

warga sipil. Rakyat juga menganggap bahwa Muhammad Mursi tidak dapat melindungi

rakyatnya dikarenakan konflik yang terjadi semakin parah. Konflik tersebut juga telah dianggap

rakyat sebagai pelanggaran HAM.

STANDAR GANDA AMERIKA SERIKAT TERHADAP DEMOKRATISASI DALAM

KUDETA MILITER MESIR

Berkaitan dengan kebijakan demokrasi Amerika Serikat, negara ini senantiasa

mempromosikan demokrasi di seluruh dunia. Salah satunya adalah peristiwa Arab Spring.

Amerika Serikat tetap bertekad ingin mempromosikan demokrasi dan mendukung warga negara

lain dalam mendirikan sistem pemerintahan demokrasi. Seperti dalam pidatonya Presiden

Barack Obama yang ditujukan kepada aktivis demokrasi di seluruh dunia: “Oppressive

governments are sharing ‘worst practices’ to weaken civil society,”.40 Maka dari itu, kebijakan

demokrasi telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Presiden

Barack Obama tetap mempromosikan demokrasi sebagai papan utama kebijakan luar negeri

Amerika Serikat. Namun sikap negara ini berbeda saat peristiwa kudeta militer di Mesir.

Amerika Serikat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya. Terbukti Amerika Serikat

memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Meskipun Amerika Serikat tidak melakukan intervensi

10


secara koersif, akan tetapi perannya telah membuktikan bahwa negara ini menyetujui kudeta

yang terjadi terhadap Muhammad Mursi. Amerika Serikat telah melakukan berbagai strategi

dengan memberikan dukungan politik dan ekonomi. Amerika Serikat memberikan dukungan

politik dengan tidak menyebut tindakan militer Mesir sebagai sebuah kudeta. Negara ini juga

memberikan dukungan penuh terhadap Jenderal Abdel Fattah el-Sisi untuk menggulingkan

Muhammad Mursi. Terbukti sebelum melakukan kudeta, Jenderal Abdel Fattah el-Sisi

menghubungi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Chuck Hagel.41 Selain itu, Amerika

Serikat melakukan propaganda dengan negara-negara sekutu untuk bekerjasama

menggulingkan Muhammad Mursi. Terbukti pada pertemuan antara Amerika Serikat dengan

Arab Saudi untuk membahas konflik yang terjadi di Mesir. Amerika Serikat menyebut bahwa

tindakan militer bukan sebagai kudeta dan negara ini akan tetap melanjutkan bantuan

tahunannya ke Mesir.42 Arab Saudi juga menjanjikan hibah dan pinjaman sebesar 5 Miliar Dollar

AS untuk negara Mesir.43 Selanjutnya, Amerika Serikat mendukung dalam pengadaan pemilihan

umum kembali dengan alasan untuk meredam konflik internal yang terjadi di Mesir.44 Padahal

Amerika Serikat hanya menginginkan agar kudeta segera dilaksanakan dan Muhammad Mursi

dapat digulingkan. Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada pihak-pihak oposisi

dan militer untuk melancarkan penggulingan tersebut.

Sedangkan dalam dukungan ekonomi, Amerika Serikat memberikan bantuan dana. Merujuk

kepada laporan yang dikeluarkan oleh Program Pelaporan Investigasi di Berkeley Amerika,

disebutkan sejumlah dokumen yang menunjukkan keterlibatan Departemen Luar Negeri

Amerika Serikat dalam penyaluran “Bantuan Demokrasi” kepada para politisi, aktivis LSM,

gerakan massa di Mesir.45 Tujuan bantuan ini adalah agar rakyat mendukung gerakan sekuler

pro-Amerika Serikat dan menghentikan dominasi Islam.46 Selanjutnya, Amerika Serikat tetap

menerapkan bantuan luar negerinya kepada Mesir sebesar 1,3 miliar Dollar AS /tahun. Tindakan

tersebut telah melanggar hukum (Federal law, U.S. Non Humanitarian Aid) karena memberikan

bantuan militer kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta.47 Amerika

Serikat juga tetap akan mengirimkan pesawat tempur F-16 yang merupakan bagian dari

perjanjian persenjataan dengan Mesir dan telah disepakati pada 2010 untuk memasok 20 jet

tempur.48 Sikap Amerika Serikat dalam memberikan berbagai dukungan politik dan ekonomi

telah membuktikan bahwa adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam kudeta yang terjadi di

Mesir.

Peran Amerika Serikat dengan memberikan berbagai dukungan dalam kudeta militer Mesir

telah membuktikan bahwa negara ini tidak konsisten terhadap kebijakan luar negerinya.

Sebelumnya, Amerika Serikat mendukung rakyat dalam revolusi Hosni Mubarak untuk

mendirikan negara demokrasi. Namun, Amerika Serikat seakan tidak mendukung kebijakan

Muhammad Mursi dalam transisi demokrasi. Amerika Serikat membiarkan rakyat Mesir

melakukan aksi demonstrasi terhadap Muhammad Mursi. Amerika Serikat membiarkan militer

melakukan kudeta terhadap Muhammad Mursi. Amerika Serikat tidak pernah menyebut konflik

Mesir sebagai sebuah kudeta dan tetap melanjutkan bantuan luar negerinya kepada

pemerintahan baru Mesir. Amerika Serikat senatiasa membanggakan diri sebagai kampiun dan

pengawal demokrasi yang bertekad menegakkan demokrasi di seluruh dunia, akan tetapi negara

ini mendukung militer dalam menggulingkan Muhammad Mursi. Selain itu, Amerika Serikat

11


telah melanggar prinsip “Suspending aid to any nation whose elected leader is deposed in a coup”.

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa setiap negara yang diberi bantuan oleh Amerika Serikat dan

mengalami kudeta terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis, akan diberhentikan dari

bantuan luar negerinya. Keadaan ini berbeda ketika Amerika Serikat tetap memberikan bantuan

luar negerinya kepada Mesir sebesar Rp 1,3 Miliar Dollar AS /tahun dalam proses penggulingan

Muhammad Mursi. Standar ganda ini membuktikan bahwa kudeta militer yang terjadi terhadap

Muhammad Mursi tidak murni dari keinginan rakyat dan terdapat berbagai konspirasi dari

pihak-pihak tertentu untuk melindungi kepentingannya. Amerika Serikat tetap

mempertahankan kepentingan nasionalnya walaupun tidak sesuai dengan kebijakan luar

negerinya.

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DALAM KUDETA MILITER MESIR

Amerika Serikat melakukan standar ganda dikarenakan untuk melindungi kepentingan

nasionalnya. Melihat bahwa Mesir memiliki arti strategis dalam konstelasi global. Sehingga

Amerika Serikat lebih memilih untuk berstandar ganda dari pada mengancam kepentingan

nasionalnya. Berkaitan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang politik,

negara ini merasa khawatir setelah terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden. Hal ini

dikarenakan Muhammad Mursi berasal dari Ikhwanul Muslimin. Amerika Serikat menganggap

kelompok Islam dapat mengancam kepentingan nasionalnya di Mesir. Amerika Serikat

menganggap ketika Muhammad Mursi memimpin Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin dapat

mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal Mesir. Amerika Serikat menganggap bahwa

negara Islam tampak bersifat merombak (revisionis) dan mengancam. Negara-negara Islam juga

terkesan intrinsik anti-Barat dan anti-demokrasi. Islam dipandang oleh Amerika Serikat sebagai

budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai budaya

mereka. Pandangan ini juga berkaitan dengan Islamophobia yang dimiliki Amerika Serikat.

Kelompok Islam dianggap sebagai kalangan ekstrimis (anti-liberal, anti-pluralisme, dan anti-

feminisme).49 Sehingga pandangan ini tidak dapat dihilangkan dan telah mengakar sejak lama

dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Maka dari itu, Amerika Serikat merasa khawatir

apabila Mesir menjadi negara Islam dan terciptanya kebijakan luar negeri Islam Revolusioner. .

Amerika Serikat akan lebih memilih Mesir menjadi negara sekuler-liberal daripada negara Islam.

Sedangkan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, negara ini memiliki

kepentingan nasional di Terusan Suez karena mempermudah pelayaran Amerika Serikat ke Asia

dan Eropa. Terusan ini dapat menghemat waktu dan biaya pelayaran dari Amerika Serikat ke

Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Sehingga, Terusan Suez dijadikan sebagai alat dalam

mempelancar strategi politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Maka dari itu, Amerika Serikat

merasa khawatir apabila Muhammad Mursi memotong wilayah udara dan akses kanalnya.

Selama ini Amerika Serikat sangat bergantung dengan Terusan Suez dalam mengimpor minyak

dari Timur Tengah. Amerika Serikat menginginkan terjaminnya suplai energi murah (minyak)

dari Timur Tengah termasuk Mesir.

Sejak dekade silam, Amerika Serikat merupakan pemasok senjata paling besar di Timur

Tengah termasuk Mesir.50 Bisnis senjata ini menghasilkan keuntungan sangat besar bagi

perusahaan-perusahaan senjata Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mengekspor senjata ke

Mesir, seperti pesawat tempur F16, gas air mata dari perusahaan Combined Systems International,

12


dan panser.51 Faktanya, Perusahaan General Dynamics telah menyuplai panser ke Mesir senilai 2,5

Miliar Dollar AS.52 Selain itu, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Mesir dengan

mencapai 6,8 Miliar Dollar AS pada tahun 2013.53 Faktanya, setiap tahun, Mesir memperluas

perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat.54 Jack Lew sebagai U.S. Treasury Secretary

menyatakan bahwa “Well-being of the Egyptian economy is an important US interest (Kesejahteraan

ekonomi Mesir merupakan sebuah kepentingan utama Amerika Serikat).55 Mesir merupakan

pasar terbesar ketiga di Timur Tengah untuk barang Amerika Serikat dan terdapat 10 investor

Amerika Serikat di Mesir.56 Kerjasama yang dilakukan antara kedua negara tersebut

membuktikan bahwa banyaknya kepentingan nasional Amerika Serikat di Mesir. Kerjasama

ekonomi tersebut telah membuat Amerika Serikat merasa sangat diuntungkan. Sehingga terbukti

bahwa sikap standar ganda Amerika Serikat dalam kudeta militer di Mesir dikarenakan

banyaknya kepentingan nasional Amerika Serikat di Mesir baik kepentingan nasional dalam

bidang politik maupun ekonomi.

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Mesir disebabkan ketika Muhammad Mursi mengumumkan Dekrit

Presiden 22 November 2012. Dalam dekrit, Muhammad Mursi menyatakan bahwa semua

keputusan dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan dan mahkamah

konstitusi tidak berhak membubarkan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi

baru. Terpilihnya Muhammad Mursi secara demokratis tidak menjadikan keadaan Mesir

menjadi lebih baik. Konflik Mesir telah menimbulkan terbentuknya dua kubu, yaitu: pendukung

dan penentang Muhammad Mursi. Meskipun Muhammad Mursi melakukan berbagai kebijakan

untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggelar Referendum Nasional. Namun upaya

tersebut tidak dapat meredam konflik yang terjadi di Mesir. Teori Hubungan Masyarakat dan

teori Kebutuhan Manusia telah dapat menjawab bahwa konflik internal Mesir terjadi

dikarenakan faktor ketidakpercayaan rakyat, pihak-pihak yang saling bertentangan, dan

kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat. Pertentangan

kepentingan antara para pihak telah membuat konflik ini sulit untuk diselesaikan. Akhirnya,

Muhammad Mursi berhasil dijatuhkan dari kekuasaanya oleh militer. Hal ini membuktikan

bahwa militer memiliki peran besar dalam kudeta di Mesir. Terlebih dalam sejarahnya militer

memiliki peran yang signifikan bagi perpolitikan di Mesir. Meskipun militer menyatakan bahwa

tindakannya dilakukan demi kepentingan rakyat Mesir. Namun tindakannya telah merobohkan

makna demokrasi. Selain itu, kelompok Ikhwanul Muslimin juga memiliki peran dalam kudeta

tersebut. Kelompok ini sangat mendukung Muhammad Mursi dan mengecam kudeta yang

dilakukan oleh militer. Hal ini dikarenakan Muhammad Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul

Muslimin. Posisi tersebut yang menjadi salah satu alasan Muhammad Mursi digulingkan. Melihat

bahwa pihak oposisi dan militer merasa khawatir apabila Mesir menjadi negara Islam. Militer

juga merasa khawatir apabila otonomi militer dapat berkurang dikarenakan dominasi Ikhwanul

Muslimin dalam pemerintahan Muhammad Mursi.

Selain itu, Amerika Serikat juga memilki peran dalam kudeta militer di Mesir. Amerika

Serikat bersikap bahwa kudeta yang terjadi di Mesir bukan merupakan sebuah kudeta. Negara

ini menyatakan bahwa tindakan militer hanya untuk kepentingan rakyat. Apabila dikaitkan

13


dengan konsep kudeta, tindakan yang dilakukan oleh militer merupakan sebuah kudeta karena

telah mengambil kekuasaan dari pemimpin yang berwenang dengan cara illegal. Meskipun

Amerika Serikat seakan diam dan tidak melakukan intervensi dalam kudeta militer di Mesir.

Namun, negara ini secara tidak langsung memiliki keterlibatan dengan memberikan berbagai

dukungan kepada pihak oposisi dan militer. Amerika Serikat memberikan dukungan politik

dengan tidak mengakui bahwa kudeta yang terjadi di Mesir bukan termasuk kudeta. Amerika

Serikat juga telah bekerjasama dengan negara-negara sekutu seperti Arab Saudi dan Israel untuk

menggulingkan Muhammad Mursi. Negara adidaya ini juga telah mendukung agar proses

pemilu yang kedua untuk segera dilaksanakan dengan alasan agar Mesir menjadi negara yang

lebih demokratis. Motif ini bertujuan agar Muhammad Mursi segera digulingkan dari tampuk

kekuasaanya. Selain itu, negara ini juga memberikan dukungan ekonomi melalui lembaga-

lembaga-lembaganya di Mesir. Lembaga- lembaganya di Mesir dijadikan sebagai perantara atau

wadah untuk mempengaruhi masyarakat sipil demi menggulingkan Muhammmad Mursi.

Amerika Serikat tetap memberikan bantuan luar negerinya sebesar 1,3 Miliar Dollar AS dalam

bantuan tahunan Mesir. Padahal negara ini memiliki prinsip, “Suspending aid to any nation whose

elected leader is deposed in a coup”. Negara ini menyatakan bahwa akan menghentikan bantuan

kepada negara yang sedang dalam masa penggulingan kekuasaan (kudeta). Peran dan tindakan

Amerika Serikat tersebut membuktikan bahwa negara ini tidak konsisten terhadap kebijakannya

terutama dalam mempelopori demokrasi. Awalnya negara ini sangat antusias dalam

mempromosikan demokrasi di Timur Tengah (Arab Spring). Namun, negara ini seakan tidak

peduli dengan kudeta yang dilakukan militer terhadap Muhammad Mursi. Konflik yang terjadi

juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM, karena telah menjatuhkan ratusan korban dari

warga sipil. Padahal negara ini turut aktif melakukan intervensi untuk menjunjung tinggi HAM

dalam berbagai peristiwa di Timur Tengah.

Sikap tersebut yang menjadikan negara ini berstandar ganda dengan kebijakan luar

negerinya terkait dengan demokrasi. Sikap Amerika Serikat tersebut sesuai dengan makna dari

konsep standar ganda, yaitu sikap yang oportunis dengan mengungkapkan dua hal yang

berlainan, demi keuntungan pihak sendiri. Standar ganda dilakukan biasanya karena adanya

kepentingan- kepentingan tertentu sehingga tidak dapat konsisten karena kendala kepentingan

tersebut. Maka dari itu, sikap standar ganda Amerika Serikat tidak terlepas dengan kepentingan

nasionalnya. Melihat bahwa Mesir merupakan negara yang memiliki wilayah yang strategis dan

potensi yang cukup besar. Negara ini juga memiliki peran yang signifikan dalam konstelasi

politik global. Sikap Mesir dalam peristiwa Nasionalisasi Terusan Suez juga telah membuktikan

bahwa negara ini dapat mengendalikan negara-negara Barat. Kepentingan nasional Amerika

Serikat dalam bidang politik, yaitu untuk menghindari efek domino di Mesir. Amerika Serikat

merasa khawatir apabila Mesir menjadi negara Islam dan negara-negara yang berdekatan

dengan wilayahnya akan melakukan hal yang serupa. Melihat bahwa Muhammad Mursi berasal

dari Ikhwanul Muslimin. Amerika Serikat lebih memilih Mesir menjadi negara yang sekuler-

liberalis dari pada Islamis. Amerika Serikat juga merasa khawatir apabila Mesir terlepas dari

kendali Amerika Serikat. Sedangkan kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang

ekonomi, yaitu potensi Terusan Suez dalam perekonomian Amerika Serikat. Terusan ini

memudahkan Amerika Serikat dalam pelayarannya dari Eropa ke Asia. Amerika Serikat juga

14


merupakan pemasok senjata paling utama di Mesir. Amerika Serikat merasa khawatir apabila

negara ini kehilangan perannya di Mesir. Mesir juga merupakan mitra dagang utama Amerika

Serikat dalam berbagai kerjasama di bidang ekonomi. Terbukti, kerjasama antara kedua negara

tersebut telah menghasilkan keuntungan yang besar. Berkaitan dengan itu, Mesir merupakan

negara yang sangat berperan di Timur Tengah. Hubungan baik Amerika Serikat dengan Mesir

akan dapat mempengaruhi hegemoninya di Timur Tengah. Sehingga posisi tersebut menjadi

peluang besar Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan berbagai kepentingan nasionalnya.

Maka dari itu, dapat diprediksi bawah kudeta yang terjadi di Mesir berkaitan dengan

kepentingan pihak tertentu. Kudeta ini tidak hanya merupakan konflik internal melainkan

konflik eksternal demi memperjuangkan kepentingan dari masing-masing pihak.

15


Catatan Akhir

1. Kirdi, Dipoyudo, Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia, Centre For Strategic And International

Studies, Jakarta, 1961, hlm 8. 2.Trias Kuncahyono, Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir, Kompas Media Nusantara, Jakarta,

2013, hlm 38. 3. Ibid., hlm 23. 4. Iwan Kurniawan, “Militer Mesir Ultimatum Mursi Berbagi Kekuasaan Dalam 48 Jam,”

http://m.news.viva.co.id/news/read/425275-militer-mesir-ultimatum-mursi-berbagi-kekuasaan-dalam-48-jam.html,

14-06-2015, 15:00 WIB, Surakarta. 5. Aulia Akbar, “Besok, Mohammed Mursi Disumpah Jadi Presiden Mesir,”

http://news.okezone.com/read/2012/06/29/412/655757/besok-mohammed-mursi-disumpah-jadi-presiden-mesir.html,

14-06-2015, 20:30 WIB, Surakarta. 6. Jackson, R., & Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 54-58. 7. Ibid., hlm. 54-58.

8 . Ibid., hlm. 54-58. 9. Peter, loc.cit.

10. Ibid., hlm 253. 11. Trias Kuncahyono, Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013,

hlm 67. 12. Ibid., hlm. 24. 13. Hafidz, Muftisany, “Mursi Umumkan Referendum Konstitusi”,

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/02/meeqku-mursi-umumkan-

referendum-konstitusi.html, 02-11-2015, 21.00 WIB, Surakarta. 14. Ibid., 15. BBC Indonesia, “Aksi boikot sejumlah surat kabar Mesir”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121204_mesir_koran.html, 03-11-2015, 15.00 WIB,

Surakarta. 16. BBC Indonesia, “Mesir: Protes anti Presiden Morsi diwarnai bentrokan”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205_morsi_mesir_demo.html, 03-11-2015, 22.00 WIB,

Surakarta. 17 BBC, Indonesia, “Demonstrasi di Mesir berlanjut”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121208_egypt.html, 01-11-2015, 18.00 WIB, Surakarta. 18. Ruslan Burhani, “63,8 persen rakyat mesir dukung konstitusi baru”,

http://www.antaranews.com/berita/350233/638-persen-rakyat-mesir-dukung-konstitusi-baru.html, 06-11-

2015, 22.00 WIB, Surakarta 19. Kuncahyono, op. cit., hlm. 130. 20. Ajeng Ritzki Pitakasari, “Rombak Kabinet, Mursi Angkat 9 Menteri Baru”

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/05/07/mmfr6t-rombak-kabinet-

mursi-angkat-9-menteri-baru.html, 21-11-2015, 22.10 WIB, Surakarta 21. Ibid., 22. Kuncahyono, op. cit., hlm. 316

23. BBC Indonesia, “Presiden interim Mesir rangkul Ikhwanul Muslimin”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130704_mesir_adly_mansour_ikhwanulmuslimin.html. 15-01-2016,

13.20 WIB, Surakarta.

16


24. Ibid., 25. Hanna Azarya Samosir, “Pengadilan Mesir Ingin Hukum Mati Pemimpin Ikhwanul Muslimin

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150317143616-120-39738/pengadilan-mesir-ingin-hukum-mati-

pemimpin-ikhwanul-muslimin/.html, 15-01-2016, 14.20 WIB, Surakarta 26. Ibid., 27. Ibid., 28 Ibid., hlm. 12. 29. BBC Indonesia, “Mesir memberikan suara pada pemilihan presiden”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140526_mesir_pemilu.html, 16-01-2016, 14.20 WIB, Surakarta. 30. Ibid., 31. BBC Indonesia, “Abdul Fattah al-Sisi menang di pemilihan presiden Mesir”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140603_mesir_presiden_pemilihan.html, 16-01-2016, 14.20 WIB,

Surakarta. 32. Fernan Rahadi, “Rekam Jejak Hubungan Mursi dan Militer Mesir”,

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/07/mpjkkj-rekam-jejak-hubungan-mursi-dan-

militer-mesir.html, 23-11-2015, 22.50 WIB, Surakarta 33. Voice of America, “Militer Mesir Ultimatum Presiden Morsi dan Oposisi”,

http://www.voaindonesia.com/content/militer-mesir-ultimatum-politisi/1692930.html, 30-11-2015, 17.30 WIB,

Surakarta. 34. Tempo Dunia, “Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan”,

http://dunia.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan.html, 01-12-

2015, 19.00 WIB, Surakarta. 35. Denny Armandhanu, “Ini Alasan Mursi Digulingkan”,

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/440007-pakar-politik-kairo--ini-alasan-mursi-digulingkan.html, 01-12-

2015, 13.30 WIB, Surakarta 36. Lukman Hakim Siregar (Direktur Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Jakarta)

dalam sebuah diskusi dengan penulis, 29 Oktober 2015. 37. Ibid., 38. Ibid., 39. Ibd., 40. Washington Post, “President Obama embraces democracy promotion once again”,

https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-embraces-democracy-promotion-once-

again/2014/09/24/88e84d8c-4403-11e4-b47c-f5889e061e5f_story.html, 4-10-2015, 23.10 WIB, Surakarta. 41. Ibid., 42. Ade Marboen, “Obama-Raja Arab Saudi bahas Suriah dan Mesir”,

http://www.antaranews.com/berita/385194/obama-raja-arab-saudi-bahas-suriah-dan.html, 04-12-2015, 21.00 WIB,

Surakarta. 43. Ibid.,

44. The Guardian, “Egypt Obama Us Mohamed Morsi Crisis”,

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/egypt-obama-us-mohamed-morsi-crisis.html, 04-12-2015, 23.30

WIB, Surakarta. 45. A.M Wakito, op. cit., hlm. 27.

46. Ibid., hlm. 127. 47. BBC Indonesia, “Krisis Mesir: Pendukung Morsi bertahan di masjid al-Fath”,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_mesir_protes.html, 04-12-2015, 20.00 WIB,

Surakarta

17


48. Ade Marboen, “Amerika Serikat siap kirim F-16 ke Mesir”,

http://www.antaranews.com/berita/384965/amerika-serikat-siap-kirim-f-16-ke-mesir.html, 10-12-2015, 15.00 WIB,

Surakarta. 49. Ibid., hlm. 8. 50. Krisman Purwoko, “Era Emas Ekspor Senjata AS ke Mesir Akan Berakhir?”,

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/04/162228-era-emas-ekspor-senjata-as-ke-

mesir-akan-berakhir-.html, 15-12-2015, 20.00 WIB, Surakarta. 51. Ibid., 52. Ibid., 53. Egyptembassy, “Egypt-U.S. Relations”, http://Www.Egyptembassy.net/egypt-us-relations.html, 15-

01-2016, 21.00 WIB, Surakarta. 54. Ibid., 55. Ibid., 56. Ibid.,

18


DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andrew, L., & Scott, B.,Theories of International Relations, pen. M Sobirin (New York: ST Martin’s

Press, INC., 1996).

Bradley, William L., Dokumen - Dokumen Pilihan Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan

Asia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

Buwono, Hamengku X, Merajut Kembali Keindonesiaan Kita, Gramedia Pustaka Utama Yogyakarta,

2007.

Burchill, Scott., et. al., Theories of Intrenational Relations Third Edition, Palgrave Macmillan, New

York, 2005.

Bishop, Hillman, Basic Issue of American Democracy, Aplleton Century Crofts, Inc, New York, 1987.

Carlsnaes, Walter, Handbook of International Relations, pen. Imam Baehaqie (London: SAGE

Publications, 2004)

Dipoyudo, Kirdi, Timur Tengah Pusaran Strategis Dunia, Centre For Strategic And International

Studies, Jakarta, 1961.

Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1996.

Graebner, Norman A., Ideas and Diplomacy: Reading of Intellectual Tradition of America Foreign

Policy, Oxford University Press, New York, 1964.

Geertz, Clifford, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dunia,

Pustaka Jaya, Jakarta, 1983.

Georg S., & Robert J., Introduction to International Relations, pen. Dadan Suryadipura (New York,

Oxford University Press Inc., 1999).

Harrison, Ross, Democracy, Routledge, London, 1993.

Hungtington, Samuel P., Political Order in Changing Societies, Yale University Press, Yale, 1968.

Hough, Peter, Understanding Global Security, Routledge, New York, 2010.

Jatmika, Sidik, “AS Penghambat Demokrasi”, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.

J., Stean, Pettiford, L., Diez, T., & El-Anis, I, An introduction to international relations theory :

perspectives and themes, Routledge, London, 2010.

Kencana, Inu, dan Azikin Andi, Perbandingan Pemerintah, Redaksi Refika, Bandung, 2011.

Kuncahyono, Trias, “Jerussalem: Kesucian Konflik dan Pengadilan Akhir”, Buku Kompas, Jakarta,

2008.

Kuncahyono, Trias, Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.

Mas’oed, Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990.

Markoff John, Gelombang Demokrasi Dunia, pen. Ari Setyaningrum (Pustaka Pelajar:

Yogyakarta,2002).

Morgentahu, Han J., Politik Antar Bangsa, pen. S Maimoen (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia,2012).

Nordlinger, Nordlinger, Militer Dalam Politik, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Nasution, Harun Nasution, “Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan

Bintang”, Jakarta, 1975

Purwasito, Andrik, “Pengantar Ilmu Politik”, Sebelas Maret University Press, Sukarta, 2011, hlm

171

Pujileksono, Sugeng, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, Intrans Publishing, Malang, 2015

R., Jackson, & Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar, 2009.

Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, World Politics: An Introduction, The Free

Press, New York, 1976.

19


Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Syaodih, Nana, Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.

Setiawan, Arwah, Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan, PT Temprin, Jakarta, 1986.

Saikal, Amin, “Islam dan Barat, Konflik atau Kejasama”, Sanabil, Jakarta, 2006.

Strieff, Daniel, “Jimmy Carter and the Middle East: The Politics of Presidential Diplomacy”, Palgrave

Macmillan, New York, 2015.

Tadjuddin, Noer Effendi, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Tim FLP se-Dunia, Mesir, Pesona dan Tragedi, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2014.

Waskito, A.M., Air Mata Presiden Mursi: Tragedi Kudeta Militer 3 Juli 2013, Al Kautsar, Jakarta,

2013.

Tocqueville, Alexis De, Democracy in America, Oxford Univesity Press, London, 1972.

JURNAL:

Geoffrey, Warner, “Collusion’ and the Suez Crisis of 1956”, Catham House, No. 2 Vol. 55 No. 2 (1979).

Hidriyah, Siti, “Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di Mesir”, Info Hubungan Internasional, berkas dpr, volume IV, no. 13/I, P3DI, Jakarta, 2012. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-13-I-P3DI-Juli-2012-60.pdf

Latuff, Carloss, “Revolutionary Communism,” English Language Journal of the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT), no.12.

New Routes, “Conflict transformation: Three lenses in One Frame”, A Journal of Peace Research and Action, Volume 14, no 2, Africa 2009.

Snider, Erin A., David M. Faris., “The Arab Spring: U.S. Democracy Promotion In Egypt,”Journal Essay, volume XVIII, no. 3, England, 2011.

Terry Irenewati dan Aman FIS, “Dampak Teori Domino Di Negara-Negara Afrika Utara”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No.1 (2014) 77-84, 20-12-2015, 15.30 WIB, Surakarta http://download.portalgaruda.org/article.-Dampak-Teori-Domino-di-Negara-Negara-Afrika-Utara.html.

Varol, Ozan O., “The Democratic Coup d’Etat,” Harvard International Law Journal, volume 53. No.2, Summer, United States, 2012. INTERNET:

Ade Marboen, “Obama-Raja Arab Saudi bahas Suriah dan Mesir”,

http://www.antaranews.com/berita/385194/obama-raja-arab-saudi-bahas-suriah-dan.html, 04-12-2015,


Ade Marboen, “Amerika Serikat siap kirim F-16 ke Mesir”,

http://www.antaranews.com/berita/384965/amerika-serikat-siap-kirim-f-16-ke-mesir.html, 10-12-2015,


Ajeng Ritzki Pitakasari, “Rombak Kabinet, Mursi Angkat 9 Menteri Baru”

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/05/07/mmfr6t-rombak-kabinet-mursi-

angkat-9-menteri-baru.html, 21-11-2015, 22.10 WIB, Surakarta.

20


Aulia Akbar, “Besok, Mohammed Mursi Disumpah Jadi Presiden Mesir,”

http://news.okezone.com/read/2012/06/29/412/655757/besok-mohammed-mursi-disumpah-jadi-presiden-

mesir.html, 21-11-2015, 23.00 WIB, Surakarta.

BBC Indonesia, “Aksi boikot sejumlah surat kabar Mesir”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121204_mesir_koran.html, 03-11-2015, 15.00 WIB,

Surakarta.

BBC Indonesia, “Mesir: Protes anti Presiden Morsi diwarnai bentrokan”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121205_morsi_mesir_demo.html, 03-11-2015, 22.00 WIB,

Surakarta.

BBC, Indonesia, “Demonstrasi di Mesir berlanjut”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121208_egypt.html, 01-11-2015, 18.00 WIB, Surakarta.

BBC Indonesia, “Presiden interim Mesir rangkul Ikhwanul Muslimin”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130704_mesir_adly_mansour_ikhwanulmuslimin.html. 15-

01-2016, 13.20 WIB, Surakarta.

BBC Indonesia, “Mesir memberikan suara pada pemilihan presiden”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/05/140526_mesir_pemilu.html, 16-01-2016, 14.20 WIB,

Surakarta.

BBC Indonesia, “Abdul Fattah al-Sisi menang di pemilihan presiden Mesir”,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140603_mesir_presiden_pemilihan.html, 16-01-2016, 14.20

WIB, Surakarta.

BBC Indonesia, “Krisis Mesir: Pendukung Morsi bertahan di masjid al-Fath”,

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130816_mesir_protes.html, 04-12-2015, 20.00

WIB, Surakarta

Denny Armandhanu, “Ini Alasan Mursi Digulingkan”,

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/440007-pakar-politik-kairo--ini-alasan-mursi-digulingkan.html,

01-12-2015, 13.30 WIB, Surakarta

Didi Purwadi, “Israel Kerja Keras Desak Barat Dukung Kudeta di Mesir”,

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/08/20/mrte8p-israel-kerja-keras-desak-barat-

dukung-kudeta-di-mesir.html, 05-12-2015, 22.00 WIB, Surakarta.

Egyptembassy, “Egypt-U.S. Relations”, http://Www.Egyptembassy.net/egypt-us-relations.html,

15-01-2016, 21.00 WIB, Surakarta.

Fernan Rahadi, “Rekam Jejak Hubungan Mursi dan Militer Mesir”,

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/07/mpjkkj-rekam-jejak-hubungan-

mursi-dan-militer-mesir.html, 23-11-2015, 22.50 WIB, Surakarta.

Global Research, “Was Washington Behind Egypt’s Coup d’Etat?”,

http://www.globalresearch.ca/was-washington-behind-egypts-coup-detat.html, 12-01-2016, 11.00 WIB,

Surakarta.

Hanna Azarya Samosir, “Pengadilan Mesir Ingin Hukum Mati Pemimpin Ikhwanul Muslimin

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150317143616-120-39738/pengadilan-mesir-ingin-hukum-

mati-pemimpin-ikhwanul-muslimin/.html, 15-01-2016, 14.20 WIB, Surakarta.

Hafidz, Muftisany, “Mursi Umumkan Referendum Konstitusi”,

http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/02/meeqku-mursi-umumkan-

referendum-konstitusi.html, 02-11-2015, 21.00 WIB, Surakarta.

Iwan Kurniawan, “Militer Mesir Ultimatum Mursi Berbagi Kekuasaan Dalam 48 Jam,”

http://m.news.viva.co.id/news/read/425275-militer-mesir-ultimatum-mursi-berbagi-kekuasaan-dalam-48-

jam.html, 14-06-2015, 15:00 WIB, Surakarta.

21


Krisman Purwoko, “Era Emas Ekspor Senjata AS ke Mesir Akan Berakhir?”,

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/02/04/162228-era-emas-ekspor-senjata-

as-ke-mesir-akan-berakhir-.html, 15-12-2015, 20.00 WIB, Surakarta.

Ruslan Burhani, “63,8 persen rakyat mesir dukung konstitusi baru”,

http://www.antaranews.com/berita/350233/638-persen-rakyat-mesir-dukung-konstitusi-baru.html, 06-11-

2015, 22.00 WIB, Surakarta.

Tempo Dunia, “Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan”,

http://dunia.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan.html,

01-12-2015, 19.00 WIB, Surakarta.

The Guardian, “Egypt Obama Us Mohamed Morsi Crisis”,

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/egypt-obama-us-mohamed-morsi-crisis.html, 04-12-2015,


Voa Islam, “Amerika Serikat Mengutuk Presiden Mesir Mohammad Mursi,” http://www.voa-

islam.com/read/opini/2013/01/16/22789/amerika-serikat-mengutuk-presiden-mesir-mohammad-

mursi/#sthash.bnt7VA6m.dpbs.html, 14-06-2015, 19:00 WIB, Surakarta.

14-06-2015, 20:30 WIB, Surakarta.

Voice of America, “Militer Mesir Ultimatum Presiden Morsi dan Oposisi”,

http://www.voaindonesia.com/content/militer-mesir-ultimatum-politisi/1692930.html, 30-11-2015, 17.30

WIB, Surakarta.

Washington Post, “President Obama embraces democracy promotion once again”,

https://www.washingtonpost.com/opinions/president-obama-embraces-democracy-promotion-once-

again/2014/09/24/88e84d8c-4403-11e4-b47c-f5889e061e5f_story.html, 4-10-2015, 23.10 WIB, Surakarta.

WAWANCARA:

Lukman Hakim Siregar (Direktur Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Jakarta) dalam

sebuah diskusi dengan penulis, 29 Oktober 2015.

DOUBLE STANDARD POLICY AMERIKA SERIKAT · PDF fileIslam yang disebabkan pengaruh dari Ikhwanul...

Documents

Transcript of DOUBLE STANDARD POLICY AMERIKA SERIKAT · PDF fileIslam yang disebabkan pengaruh dari Ikhwanul...