UUPD100516 (Sapda DIY).Pptx 1

7/26/2019 UUPD100516 (Sapda DIY).Pptx 1

1/36

UNDANG-UNDANG NO. 8

TAHUN 2016

TENTANG PENYANDANGDISABILITAS

PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABILITAS


2/36

1. Masih dianggap Beban dan Obyek2. Masih ada perlakuan diskriminasi3. Belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat4. Masih sering dipandang berbeda dengan orang lain5. Belum semua disetarakan dalam kesempatan6. Aksesibilitas belum semua mendukung7. Masih cenderung Bias Gender8. Tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum

jadi perhatian.

Permasalahan

Penyandang Disabilitas

! Komitmen global dalam pemenuhan hak PD melaluiPengesahan CRPD (UU No. 19/ 2011).

! UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak lagi

sesuai dengan kebutuhan pemenuhan Hak PD.! Diperlukan Kebijakan Nasional dalam bentuk UU yang

lebih melindungi hak-hak PD.

Upaya

Penyerahan Draft14 Juni 2013

INISIATIF DPR RI! 17 Desember 2013 penetapan Prolegnas 2014.! Sampai akhir 2014-2015 RUUPD belum berhasil

diundangkan.

! 2016 DPR RI dan Pemerintah sangat seriusmembahas dan melahirkan UUPD.

! 16 Maret 2016 DPR RI dan Pemerintahmenandatangi kesepakatan RUUPD dibawa kedalam Sidang Paripurna DPR RI.

! 17 Maret 2016 RUUPD disahkan menjadi UUPDdalam Sidang Paripurna DPR RI. Pemerintahdiwakili Menkeu

DATA

SUSENAS

B P S

2012

Kebutuhan & Proses Usulan Rancangan Undang-undang Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas Indonesia6.008.661 Orang


3/36

Loading...

! Bab I : Ketentuan Umum! Bab II : Ragam Penyandang Disabilitas! Bab III : Hak Penyandang Disabilitas! Bab IV : Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan,

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas! Bab V : Koordinasi! Bab VI : Komisi Nasional Disabilitas! Bab VII : Pendanaan! Bab VIII : Kerjasama Internasional! Bab IX : Penghargaan! Bab X : Larangan! Bab XI : Ketentuan Pidana! Bab XII : Ketentuan Peralihan! Bab XIII : Ketentuan Penutup

13 BAB & 153 PASAL

UU PENYANDANG DISABILITAS


4/36

ISU STRATEGIS USULAN MASYARAKAT SIPIL

1. Komisi Nasional Disabilitas = 4 Pasal

2. Kartu Penyandang Disabilitas = 3 Pasal3. Bahasa Isyarat sebagai Bahasa resmi untuk

Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu dan/atauWicara) = 4 Pasal

4. Kewajiban Negara (Pemerintah dan Pemda) = 61Pasal

5. Tanggungjawab 18 Sektor Utama =pendidikan,pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan,kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial,aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan bencana,habilitasi dan rehabilitasi,pendataan, berekspresi dan

kominfo, pelibatan masyarakat, kewarganegaraan,perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran,penyiksaan, dan eksploitasi), subyek hukum.


5/36

Loading...

MANDAT PERATURAN PELAKSANA

1. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi olehPemerintah/Pemda (27 Ayat 3) .

2. Akomodasi yang Layak dalam proses peradilan di LembagaPenegak Hukum (36 Ayat 2) .

3. Mekanisme pemberian sanksi administratif penyelenggarapendidikan (42 Ayat 8).

4. Penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik PD (43Ayat 2).

5. Mekanisme pemberian sanksi administrative (43 Ayat 4).6. Bentuk dan tata cara pemberian insentif perusahaan swasta (54

Ayat 2).7. Unit Layanan Disabilitas di Pemda (55 Ayat 4).8. Bentuk dan tata cara pemberian insentif Perusahaan Pariwisata

(86 Ayat 2).9. Rehsos, Jamsos, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (96).10. Permukiman yang mudah diakses (104 Ayat 4).11. Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas

(108).12. Penanganan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam bencana

(109 Ayat 4).13. Layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam Keluarga dan Lembaga

(113).14. Besar dan jenis Konsesi PD (114 Ayat 2).15. Bentuk dan tata cara pemberian insentif Perusahaan Swasta yang

memberikan Konsesi kepada PD (116 Ayat 2).

1. Organisasidan tata kerjasertakeanggotaanKND (134).

2. syarat dantata carapemberian

penghargaanPenyediafasilitasPublik (141)

3. Penerbitan

kartuPenyandangDisabilitas(121 Ayat 3)

PERATURAN

PEMERINTAH

PERPRES

PERMENSOS


6/36

1. terganggunya fungsi gerak, Al: Amputasi; Lumpuhlayuh atau kaku; Paraplegi; Celebral palsy (CP); Akibatstroke; Akibat kusta; dan Orang kecil.

2. terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain: Lambat belajar; Disabilitasgrahita; danDown syndrom.

3. terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang

meliputi: Psikososial (al. skizofrenia, bipolar, depresi,anxietas, dan gangguan kepribadian); dan Disabilitasperkembangan yang berpengaruh pada kemampuaninteraksi sosial (Autis dan Hiperaktif).

4.terganggunya salah satu fungsi dari panca indera,Al.: Netra; Rungu; dan Wicara.

5. Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua ataulebih ragam disabilitas, Al: Rungu-wicara dan Netra-tuli.

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS (PD)

FISIK

INTELEKTUAL

MENTAL

SENSORIK

GANDA


7/36

22+11HAK PENYANDANG DISABILITAS (PD)

. Hidup;

.Bebas Dari Stigma;. Privasi;

. Keadilan danPerlindungan Hukum;

. Pendidikan;

. Pekerjaan,Kewirausahaan, dan

Koperasi;. Kesehatan;. Politik;. Keagamaan;. Keolahragaan;. Kebudayaan dan

Pariwisata;. Kesejahteraan Sosial;. Aksesibilitas;. Pelayanan Publik;. Pelindungan Dari

Bencana;

1. Habilitasi Dan Rehabilitasi;2.

Konsesi;3. Pendataan;4. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan

Dalam Masyarakat;5. Berekspresi, Berkomunikasi, dan

Memperoleh Informasi;6. Berpindah Tempat dan

Kewarganegaraan; dan7. Bebas Dari Tindakan Diskriminasi,

Penelantaran, Penyiksaan, DanEksploitasi.

8. Perempuan dg Disabilitas (kesehatanreproduksi, menerima/menolak alat kontrasepsi,perlindungan diskriminasi berlapis, dan

kekerasan/eksploitasi seksual)9. Anak dg Disabilitas (perlindungan khusus,

perawatan dan pengasuhan, pengambilan keputusan,perlakuan manusiawi, kebutuhan khusus, integritassosial dan pengembangan individu, dan pendampingansosial).


8/36

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DANPEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

. perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi

. Keadilan dan Perlindungan Hukum

. Pendidikan

. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

. Kesehatan

. Politik

. Keagamaan

. Keolahragaan

. Kebudayaan dan Pariwisata0. Kesejahteraan Sosial1. Infrastruktur (Bangunan Gedung, Jalan, pertamanan dan pemakaman,

pemukiman)2. Pelayanan Publik3. Perlindungan dari Bencana4. Habilitasi dan Rehabilitasi5. Konsesi

6. Pendataan7. Komunikasi dan Informasi8. Perempuan dan Anak9. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan

Eksploitasi


9/36

1. Umum

KEWAJIBAN

PEMERINTAH&

PEMDA

1. Melakukan perencanaan,penyelenggaraan, danevaluasi.

2. Dalam hal efektivitaspelaksanan wajib

merumuskannya dalamRencana Induk.3. Ketentuan mengenai

perencanaan,penyelenggaraan, danevaluasi diatur dengan

Peraturan Pemerintah1).


10/36

2. Keadilan dan Perlindungan Hukum

KEWAJIBANPEMERINTAH

&PEMDA

1. wajib menjamin dan melindungi hak PenyandangDisabilitas sebagai subjek hukum.

2. wajib menyediakan bantuan hukum.

3. Penegak hukum sebelum memeriksa wajib mintapertimbangan: dokter, psikolog/psikiater, dan Peksos(jika tidak ada harus ditunda).

4. Dalam pemeriksaan wajib mengijinkan ortu/klg,pendamping/penerjemah.

5. Ketidakcakapan PD harus dg penetapan PN setempat(dengan melampirkan bukti dari

dokter/psikolog/psikiater).6. Keluarga dapat menunjuk Pendamping.7. Putusan PN dapat dibatalkan krn PD dpt mengambil

keputusan dg bukti dokter/psikolog/psikiater.8. Penyediaan akomodasi yang layak yang ditetapkan dg

Peraturan Pemerintah 2).9. Rutan/LP wajib menyediakan Unit Layanan

Disabilitas (ULD).10. Pembantaran PDM dilakukan di RSJ dan PusatRehabilitasi.

11. Wajib melakukan sosialisasi (pencegahan, pengenalantindak pidana, dan laporan/pengaduan kasus EKP.

Tujuan ULD: layanan adaptasi 6bulan, menyediakan kebutuhankhusus termasuk obat, danmenyediakan layanan rehabilitasi.

SEMA No. 1 Tahun 1989 tentangPembantaran (Stuiting) TenggangWaktu Penahanan bagi Terdakwayang dirawat Nginap di Rumah Sakitdi Luar Rumah Tahanan Negara atasIzin Instansi yang BerwenangMenahan. Angka 3 jika benar2memerlukan rawat inap. Angka 5harus dibuktikan dg SK KepalaRumkit. Selama pembataran makalamanya penahanan tidak dihitung.Dibolehkan dan dikuatkan melaluiPeraturan Kapolri Nomor : 12 Tahun2009. Untuk PDM di RSJ danPusReh.


11/36

Loading...

3. Pendidikan

KEWAJIBAN

PEMERINTAH &

PEMDA

1. wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasipendidikan di setiap jalur, jenis, dan jenjangpendidikan.

2. dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional

melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.3. wajib mengikutsertakan anak dalam program

wajib belajar 12 tahun.4. Pemda wajib mengutamakan bersekolah di lokasi

yang dekat tempat tinggalnya.5. Pemda memfasilitasi yg tidak ikut pendidikan

dasar formal mendapat ijazah kesetaraan.

6. Wajib menyediakan beasiswa bagi yangberprestasi.

7. Wajib menyediakan biaya bagi yang tidakmampu.

8. Pendidikan khusus untuk mendapatkanketerampilan dasar.

9. Pemda wajib mendukung terbentuknya ULDpendidikan dasar dan menengah.

10. Fungsi ULD: meningkatkan kompetensi pendidikdan tenaga kependidikan di sekolah reguler;menyediakan pendampingan; mengembangkanprogram kompensatorik; media pembelajaran danalat bantu; deteksi dini dan intervensi dini; data daninformasi; layanan konsultasi; dan kerja sama dgpihak lain.

KETERAMPILAN DASAR MELIPUTI:! Menulis/membaca braille PD netra;! keterampilan OM;! keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama

PD;! keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan

format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan! keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas

linguistik dari komunitas PD rungu.

FUNGSI ULD DIKTI bentukan P/Pemda:

! meningkatkan kompetensi pendidik/ tenaga;! koordinasi antar unit kerja;! mengawasi/evaluasi Akomodasi yang Layak;! layanan konseling;! deteksi dini;! merujuk ke dokter, psikolog/ psikiater; d! sosialisasi pemahaman pendidikan inklusif.! Penyelenggara DIKTI yg tidak menyediakan

ULD & Akomodasi yg layak, dapat SanksiAdministratif. Wajib sediakan matakuliahpendidikan inklusif dalam kurikulumnya.


12/36

4. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

KEWAJIBANPEMERINTAH &

PEMDA

1. wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan,pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutankerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpadiskriminasi.

2. wajib memberikan kesempatan mendapatkan

pelatihan di lembaga milik Pemerintah/Pemda/Swasta yg inklusif dan mudah diakses.

3. Penyedia kerja dalam rekruitmen dapat:melakukan ujian penempatan; menyediakanasistensi dalam proses pengisian formulir;menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai; beri

keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes.4. Penyedia kerja dalam penempatan kerja dapat:beri kesempatan orientasi atau adaptasi, termasukpelatihan atau magang; tempat bekerja fleksibeltanpa mengurangi target tugas kerja; waktu istirahat;jadwal kerja fleksibel; asistensi kebutuhan khusus;dan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

5. Pemberi kerja wajib memberi upah yg sama,akomodasi yg layak, fasilitas akses, buka aksespengaduan;

6. P/Pemda wajib mensosialisasikan penyediaanakomodasi yg layak, dan Pemberi Kerja yg tidakmenyediakan dapat dikenakan Sanksi Administratif.

Pemerintah/Pemda:! Wajib mendorong berwirausaha/membentuk badan

usaha.! Wajib beri bantuan dan akses permodalan.! Wajib memperluas peluang pengadaan barang dan jasa

pad aunit usaha mandiri.! Wajib memfasilitasi pemasaran produk.! Wajib melatih menjalankan unit usaha mandiri.

Hak Tenaga Kerja PD:! Berkumpul dan berserikat di tempat kerja.! P/Pemda menjamin mendapatkan SJSN.! 2% untuk P/Pemda, BUMN/BUMD, dan 1%

untuk di Swasta.! Perusahaan yg penuhi quota diberikan Insentif,

yg diatur dalam Peraturan Pemerintah 3).! Pemda bentuk ULD di Dinas Naker dg tugas:merencanakan, beri informasi, beripendampingan thd tenaga/pemberi kerja,menggkoordinasikan ULD/tenaga/pemberi kerjamenyediakan alat bantu kerja.

! Anggaran APBD dan diatur lebih lanjut dg PP4).


13/36

5. Kesehatan

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,

PEMDA,SWASTA

1. wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasienpd.

2. wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tanpadiskriminasi.

3. wajib memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminatif ygdiberikan oleh tenaga yg memiliki kompetensi dan kewenangan.

4. Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan dalam programjaminan kesehatan nasional.

5. Wajib menyediakan tenaga yg memiliki kompetensi dankewenangan (jika belum tersedia harus dirujuk vertical danhorizontal yang pengirimannya dilakukan dg pengiriman pasien dan

spesimen, dan melalui telemedisin).6. Wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan sesuai dengankebutuhan dan ragam disabilitas.

7. Wajib menjamin ketersediaan rehabilitasi medis.8. Wajib menjamin ketersediaan alat non kesehatan.9. Wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga medis.10. Tindakan medis wajib mendapat persetujuan PD.11. RSJ dan RSU wajib melayani PDM.12. Fasilitas perawatan PDM harus menjamin keamanan dan

kepuasan.13. Segala tindakan thd PDM harus sesuai standar.14. Wajib menyedian informasi kedisabilitasan termasuk informasi

rujukan.15. Wajib menjamin akses air bersih.16. Wajib menjamin akses fasilitasi sanitasi yang layak.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,

PEMDA


14/36

6. Politik

1. wajib menjamin agar dapat berpartisipasi secara efektif danpenuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung ataumelalui perwakilan.

2. wajib menjamin hak dan kesempatan untuk memilih dandipilih.3. berhak untuk menduduki jabatan publik.4. wajib menjamin hak politik dengan memperhatikan keragaman

disabilitas dalam Pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota,dan pemilihan Kades atau nama lain yang sejenis, termasuk:

! berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan;! mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih;!

memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihanbersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dandigunakan;

! melindungi hak untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;! melindungi hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan,

untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsipublik dalam semua tingkat pemerintahan;

! menjamin agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi

baru untuk membantu pelaksanaan tugas;! menjamin kebebasan memilih pendamping sesuai pilihannya;! mendapatkan informasi, sosialisasi; dan! menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai

penyelenggara.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,

PEMDA


15/36

7. Keagamaan

1. wajib melindungi dari tekanan dandiskriminasi oleh pihak mana pun untuk

memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dankepercayaannya.

2. wajib melakukan bimbingan dan penyuluhanagama terhadap Penyandang Disabilitas.

3. wajib mendorong dan/atau membantupengelola rumah ibadah untuk menyediakansarana dan prasarana yang mudah.

4. wajib menyediakan kitab suci dan lekturkeagamaan lain yang mudah diaksesberdasarkan kebutuhan.

5. mengupayakan ketersediaan penerjemahbahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

KEWAJIBANPEMERINTAH,

PEMDA


16/36

8. Keolahragaan

1. wajib mengembangkan sistem keolahragaan:Pendidikan, Rekreasi, dan Prestasi.

2. Pengembangan sistem keolahragaandilakukan berdasarkan jenis olahraga khususyang sesuai dengan kondisi dan ragam

disabilitasnya.3. wajib membina dan mengembangkan

olahraga yang dilaksanakan dan diarahkanuntuk meningkatkan kesehatan, rasa percayadiri, dan prestasi olahraga.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


17/36

9. Kebudayaan dan Pariwisata

1. wajib menjamin Aksesibilitas pada layanan kebudayaan danpariwisata.

2. Layanan Pariwisata meliputi: tersedianya informasi

pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dantersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untukmendeskripsikan obyek wisata bagi wisatawan PD netra,memandu wisatawan PD rungu dengan bahasa isyarat, danmemiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

3. wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisatayang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah

diakses.4. wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni

budaya PD yang meliputi: memfasilitasi dan menyertakan PDdalam kegiatan seni budaya; mengembangkan kegiatan seni

budaya khusus PD; dan memberikan penghargaan kepadaseniman PD atas karya seni terbaik.

5. PD berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan

atas identitas budaya dan linguistik.6. wajib melindungi hak kekayaan intelektual PD.7. wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang

menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak PD.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


18/36

10. Kesejahteraan Sosial

1. Rehsos yang dilaksanakan meliputi: motivasi dan diagnosispsikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional danpembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual;bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial;

pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbinganresosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

2. Rehsos dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersifoleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

3. Jaminan sosial diberikan untuk PD miskin atau yang tidakmemiliki penghasilan dalam bentuk asuransi Kesos, bantuan

langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

4. Bantuan khusus meliputi: pelatihan, konseling, perawatansementara, atau bantuan lain yang berkaitan.5. Pemberdayaan Sosial dilakukan melaui: peningkatan kemauan

dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya;penggalian nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberianbantuan usaha.

6. Bentuk Pemberdayaan Sosial: diagnosis dan pemberianmotivasi; pelatihan dan pendampingan; pemberian stimulan;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha; penguatankelembagaan dan kemitraan; dan bimbingan lanjut.\

7. Perlindungan sosial dilakukan melalui: bantuan sosial;advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA

1. wajib melakukanpenyelenggaraan Kesos untukPD melalui: Rehsos; Jamsos;Dayasos; dan Linsos.

2. wajib menjamin akses PDuntuk mendapatkan Rehsos;

Jamsos; Dayasos; dan Linsos.3. wajib melakukan

penyelenggaraan Kesos untukPD melalui: rehabilitasi sosial;

jaminan sosial; pemberdayaansosial; dan perlindungan sosial.

4. wajib menjamin akses bagiPenyandang Disabilitas untukmendapatkan rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaansosial, dan perlindungan sosial.

5. Ketentuan mengenaiRehsos; Jamsos; Dayasos; danLinsos. diatur dalam PP.


19/36

11. Infrastruktur

1. wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses meliputi:bangunan gedung; jalan; permukiman; dan pertamanan danpemakaman, yang berfungsi sebagai: hunian; keagamaan; usaha;

sosial dan budaya; olahraga; dan khusus.2. Pemilik dan/atau pengelola yang tidak menyediakan dapatdikenakan Sanksi Administratif.

3. wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas sebagai salah satusyarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

4. wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas.5. Pemeriksaan kelaikan fungsi sbg syarat penerbitan dan

perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.

6. Pemeriksaan dengan mengikutsertakan OPD dan/atau PD yang ahlidi bidang bangunan gedung.

7. dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas pada bangunan rumahtinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

8. wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudahdiakses.

9. wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki.10. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan

permakaman umum dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas.

11. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses dan wajibmengawasi dan memastikan.

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diaksesdiatur dengan Peraturan Pemerintah.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA

1. Gedung danBangunan

2. Jalan3. Pertamanan dan

Pemakaman4. Permukiman


20/36

12. Pelayanan Publik

1. wajib menyediakan Pelayanan Publik yangmudah diakses termasuk pelayanan jasa

transportasi publik yang diselenggarakan olehinstitusi penyelenggara negara, korporasi,lembaga independen dan lembaga lainnya.Sumber anggaran APBN, APBD danKorporasi/BH.

2. wajib menyebarluaskan danmenyosialisasikan Pelayanan Publik danPanduannya.

3. pelayanan jasa transportasi darat,transportasi kereta api, transportasi laut, dan

transportasi udara dapat bekerjasama dengankoorporasi dan BH.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


21/36

13. Perlindungan dari Bencana

1. wajib mengambil langkah yang diperlukanuntuk menjamin penanganan pada tahap

prabencana, saat tanggap darurat, danpascabencana. Dengan harus memperhatikanAkomodasi yang Layak dan Aksesibilitas.

2. PD dapat berpartisipasi dalampenanggulangan bencana.

3. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


22/36

14. Habilitasi dan Rehabilitasi

1. wajib menyediakan atau memfasilitasilayanan habilitasi dan rehabilitasi (jo UU

23/2014) dengan tujuan: mencapai,mempertahankan, dan mengembangkankemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial,dan keterampilan secara maksimal; danmemberi kesempatan untuk berpartisipasi danberinklusi di seluruh aspek kehidupan.

2. Habilitasi dan Rehabilitasi berfungsi sebagaiSarana: Diklat keterampilan hidup; mengatasikondisi disabilitasnya; dan mempersiapkanagar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

3. Bentuk penanganan H&R: dalam keluargadan masyarakat; dan dalam lembaga.

4. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


23/36

15. Konsesi

1. wajib memberikan Konsesi untuk PD yangbesar dan jenis Konsesi diatur dalam PP.

2. mengupayakan pihak swasta untukmemberikan Konsesi untuk PD.

3. memberikan insentif bagi perusahaan swastayang memberikan Konsesi. Bentuk dantatacaranya diatur dalam PP.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


24/36

16. Pendataan

1. dilakukan oleh Kemensos secara mandiri atau bersama dg BPS.Dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik

pokok dan rinci.

2. Data akurat digunakan untuk: mengidentifikasi dan mengatasihambatan dalam mendapatkan hak; dan membantu perumusandan implementasi kebijakan.

3. Mensos RI melakukan verifikasi dan validasi yang dilakukansecara berkalaminimal 2 tahun sekali.

4. Yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepadalurah atau Kades.

5. Lurah dan Kades wajib menyampaikan pendaftaran atau

perubahan data kepada bupati/walikota melalui camat.6. Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan

data kepada Mensos RI.

7. Jika diperlukan bupati/walikota dapat melakukan verifikasi danvalidasi terhadap pendaftaran dan perubahan data.

8. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasisteknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional danmenjadi tanggungjawab Mensos RI.

9. Data dipergunakan oleh K/L dan/atau Pemda dalam pemenuhanhak dan dapat diakses oleh masyarakat. Yang selanjutnyamenyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Mensos RI.

MENSOS RI


25/36

17. Komunikasi dan Informasi

1. wajib mengakui, menerima, danmemfasilitasi komunikasi PD dengan

menggunakan cara tertentu, yang dilakukandengan cara, alat, dan bentuk lainnya yangdapat dijangkau sesuai dengan pilihan PDdalam berinteraksi.

2. wajib menjamin akses atas informasi untukPD dalam bentuk audio dan visual.

3. wajib menyediakan informasi dalambentuk yang dapat dijangkau dan dipahami

sesuai dengan keragaman disabilitas dankondisi tempat tinggalnya yang didapatkan

secara tepat waktu dan tanpa biayatambahan.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA

1. Komunikasi2. Informasi


26/36

18. Perempuan dan Anak

1. wajib menyediakan unit layanan informasidan tindak cepat untuk perempuan dan anak

penyandang disabilitas yang menjadi korbankekerasan.

2. wajib memberikan Pelindungan khususterhadap perempuan dan anak penyandangdisabilitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

3. wajib menyediakan rumah aman yangmudah diakses untuk perempuan dan anakpenyandang disabilitas yang menjadi korban

kekerasan.

KEWAJIBAN

PEMERINTAH,PEMDA


27/36

19. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi1. memfasilitasi Penyandang Disabilitas

untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalamkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, danbernegara tanpa rasa takut.

2. wajib menjamin Penyandang Disabilitasbebas dari segala bentuk kekerasan fisik,psikis, ekonomi, dan seksual.

KEWAJIBANPEMERINTAH,

PEMDA


28/36

KOORDINASI

1. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi ditingkat nasional dalam rangka melaksanakanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas (P4D).2. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh

Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintahnonkementerian yang terkait.

3. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan danmenyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran

pelaksanaan P4D.

MENSOS RI

Tugas Mensos RI:! melakukan

sinkronisasi programdan kebijakan;

!

menjaminpelaksanaan;! mewujudkan

anggaranpelaksanaan; dan

! menyinkronkan

penggunaan anggaran

pelaksanaan

PEMDA

1. membentuk mekanisme koordinasi diTk Prov dan kab/kota dalam rangkamelaksanakan P4D sesuai dengan

kewenangannya.

2. Ketentuan mengenai mekanismekoordinasi di tingkat nasional berlakusecara mutatis mutandis terhadapmekanisme koordinasi di tingkat

provinsi dan kabupaten/kota.


29/36

Loading...

KOMISI NASIONAL DISABILITAS

. KND sebagai lembaganonstruktural yang bersifat

independen.. tugas melaksanakanpemantauan, evaluasi, danadvokasi pelaksanaanPenghormatan, Pelindungan,dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas.

. Hasil pemantauan,evaluasi, dan advokasidilaporkan kepada Presiden.

1. penyusunan rencana kegiatan KND dalamupaya pelaksanaan Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hakPenyandang Disabilitas;

2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhanhak Penyandang Disabilitas;

3. advokasi pelaksanaan Penghormatan,Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas; dan4. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan

Penyandang Disabilitas dengan pemangkukepentingan terkait.

5. Ketentuan mengenai organisasi dan tata

kerja serta keanggotaan KND diatur denganPeraturan Presiden.KND


30/36

PENDANAAN

! Pemerintah dan Pemdawajib menyediakan

anggaran bagi pelaksanaanP4D.

! Pendanaan bersumber:APBN; APBD; dansumber dana lain yang sahdan tidak mengikat.

! Sumber dana lain yangsah dan tidak mengikatdikelola sesuai dengan

ketentuan peraturanperundang-undangan.


31/36

KERJASAMA INTERNASIONAL

! Pemerintah dapat menjalin kerja sama

internasional dengan negara yang mendukungusaha memajukan P4D.! Pemerintah wajib mengarusutamakan isu

disabilitas dalam menjalin kerja samainternasional.

! Kerja sama internasional dapat dilakukandengan cara: bertukar informasi dan

pengalaman; program pelatihan; praktik terbaik;penelitian; ilmu pengetahuan; dan/atau alihteknologi.


32/36

PENGHARGAAN

Pemerintah dan Pemda dapat:! memberikan penghargaan kepada

orang perseorangan yang berjasa dalamP4D.

! memberikan penghargaan kepadabadan hukum dan lembaga negara yangmempekerjakan PenyandangDisabilitas.

! dapat memberikan penghargaan kepadapenyedia fasilitas publik yangmemenuhi hak Penyandang Disabilitas.

!

Ketentuan mengenai syarat dan tatacara pemberian penghargaan diaturdalam Peraturan Presiden.


33/36

LARANGAN

! Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarangmelakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hakkepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

!

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitasuntuk mendapatkan:1. hak pendidikan2. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi3. hak kesehatan4. hak politik 5. hak keagamaan6. hak keolahragaan7. hak kebudayaan dan pariwisata

8. hak kesejahteraan sosial9. hak Aksesibilitas10. hak Pelayanan Publik 11. hak Pelindungan dari bencana12. hak habilitasi dan rehabilitasi13. hak pendataan14. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat15. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

16. hak kewarganegaraan17. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

18. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungansebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.


34/36

KETENTUAN PIDANA

! Setiap Orang yang melakukan tindakan yangberdampak kepada bertambah, berkurang,atau hilangnya hak kepemilikan PenyandangDisabilitas tanpa mendapat penetapan daripengadilan negeri dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 tahun dan dendapaling banyak Rp. 500.000.000.

! Setiap Orang yang menghalang-halangi

dan/atau melarang Penyandang Disabilitasuntuk mendapatkan haknya dipidana denganpidana penjara paling lama 2 tahun dandenda paling banyak Rp. 200.000.000.


35/36

KETENTUAN PERALIHAN

!

Kartu Penyandang Disabilitas (121)berlaku sampai denganditerbitkannya kartu identitaskependudukan tunggal sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

! Tindakan hukum berdasarkan UU 4

Tahun 1997 Tentang PenyandangCacat (LNRI Tahun 1997 No 9,TLNRI No 3670) tetap dilaksanakan

sampai dengan tindakan hukumberakhir.


36/36

KETENTUAN PENUTUP

! Istilah Penyandang Cacat harus dibaca dan dimaknaisebagai Penyandang Disabilitas.

! KND (131) harus sudah dibentuk paling lama 3 tahunterhitung sejak UU ini diundangkan.

! Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturanpelaksanaan UU No 4 Tahun 1997, dinyatakan masihtetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

! Pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 4 Tahun 1997,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

! Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan palinglama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

! UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.! Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan UU ini dengan LNRI.

UUPD100516 (Sapda DIY).Pptx 1

Documents

Transcript of UUPD100516 (Sapda DIY).Pptx 1