TESIS PENGATURAN PERDAGANGAN IKAN HIU DI INDONESIA ...

TESIS

PENGATURAN PERDAGANGAN IKAN HIU DI INDONESIA

BERDASARKAN KONVENSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SATWA DAN TUMBUHAN LIAR SPESIES TERANCAM

(CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED

SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES))

FILINA SUWANTO ANWAR

P 36002 12 016

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017



SATWA DAN TUMBUHAN LIAR SPESIES TERANCAM (CONVENTION

ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD

FAUNA AND FLORA (CITES))

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

FILINA SUWANTO ANWAR

P 36002 12 016

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

LEMBAR PERSETUJUAN



SATWA DAN TUMBUHAN LIAR SPESIES TERANCAM (CONVENTION

ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD

FAUNA AND FLORA (CITES))

Disusun dan diajukan oleh

Filina Suwanto Anwar

P 36002 12 016

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

pada tanggal 12 Juli 2017

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Ketua Anggota

Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H.,M.H. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. NIP. 19460312 196902 2 001 NIP. 19661018 199103 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si. NIP. 19600621 198601 2 001

KATA PENGANTAR

Namo Ratanattayāya, (Terpujilah Permata Mulia),

Sotthi Hotu, (Semoga Kesejahteraan Ada pada Kalian),

Dengan usaha yang benar berdasarkan keyakinan kepada Tri Ratna maka penulis berhasil menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sang Buddha masa sekarang, Siddhatta Gautama merupakan guru agung dewa dan manusia yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan metafisika yang berpesan agar murid-muridnya tidak hanya belajar ajaran-Nya tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Sangha yang telah menjaga ajaran Sang Buddha sehingga memperlambat kelenyapannya, serta Dhamma yang tidak akan bisa dilenyapkan oleh sang waktu.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini hampir mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Selanjutnya, Penulis berharap partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik membangun demi kemajuan pembelajaran kita selanjutnya di masa mendatang.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan harapan, dukungan, saran maupun kritik bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari sebelum, proses hingga akhir dari penulisan tesis ini. Penulis hanturkan Anumodanā dan terima kasih kepada:

1. Orang tua kandung, LaoPe Suwanto Anwar dan YauLi Theresia Maria Jaury, serta Mendiang Orang Tua Asuh, yang telah dan/atau akan memberikan semuanya yang tidak ternilai oleh apapun di galaksi bimasakti ini.

2. Ade Budianto, yang momennya selama beberapa puluh tahun ini tidak bisa dilukiskan dengan kata dan bahasa apapun lagi.

3. Leluhur dan sanak keluarga, yang telah pindah alam sebelum melihat anaknya mencapai Magister Kenotariatan serta keluarga besar.

4. The Most Venerable Pa-Auk Tawya Sayadaw Bhaddanta Acinna, The

Venerable Ajahn Brahmavamso and Ajahn Brahmali, Y.M. Sri Paññāvaro Mahathera dan Uttamo Mahathera, Sayalay Dipankara, Sayadaw U Dhammasara, Y.M. Atthapiyo dan Ratanadhīro, Y.M Kovido, dan Pabbajjā yang pernah ditemui semasa hidup pada kehidupan ini, berserta semua Ariya dan Sammuti Sangha di bumi ini.

5. Prof. Dr. Mehm Tin Mon, B.Sc. Hons. M.Sc., Ph.D., Pdt. (Pandita) Romo Ir. Selamet R, Pdt. Bumi H, Harry H, Hardy D, Budi Satria Kwan, Denny Y, atas pengulangan dhamma berserta semua kalyāṇa-mittatā.

6. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO, selaku Mantan Rektor Unhas, berserta staf dan jajarannya.

7. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Unhas yang telah melanjutkan perjalanan menjadi Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar,

S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unhas.

8. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H, selaku Pembimbing I (Ketua Panitia Ujian), yang senantiasa sangat peduli dan menmberikan sumbangsih terbesar dalam penulisan tesis ini dan Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang senantiasa merasa sangat peduli kepada kepentingan anak bimbingannya.

9. Prof. Dr. Muh. Yunus Wahid, S.H, M.Si., selaku Penguji I, Dr. Maasba Magassing, S.H., M.H., selaku Penguji II, dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Penguji III, yang merupakan para penguji yang sangat pengertian serta sangat welcome ketika di luar kampus, dan telah memberikan banyak sumbangsih penulisan tesis ini.

10. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Ketua Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas, yang senantiasa juga peduli.

11. Keluarga besar dosen-dosen yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Unhas. Berserta dengan para petugas di bidang akademik yang sangat membantu dalam pengurusan berkas-berkas dan pegawai selama Penulis berada di Fakultas Hukum Unhas Universitas Hasanuddin.

12. Semua pengarang dari bacaan yang telah dibaca oleh Penulis 13. Devyta W. K, S.H. dan Amirah Lahaya, S.H., M.Kn., yang telah penulis

anggap sebagai Pembimbing III karena telah menyediakan waktunya sedikit dari padatnya jam terbangnya untuk membaca dan meralat proposal tesis..

14. BPOM Makassar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sul-Sel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sul-Sel, Fakultas Kelautan dan Perikanan Unhas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sub bagian Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar, Paotere, Perpustakaan Pusat Unhas, Perpusatakan Hukum Unhas, rumah makan dan toko toko. Semua informan dan responden yang sangat membantu dalam memberikan kesaksian-kesaksian yang riil.

15. Kak Jennifer D.K., S.H., Anni, S.H., Fitri A, S.H., M. Kn., Ika K, S.H., M. Kn., Edward W, S.H., M. Kn., Nining M, S.H., M. Kn. dan teman-teman seperjalanan dan seperjuangan Notariat kelas A dan kelas B, senior dan junior.

16. Yang tidak disebutkan satu persatu telah memberikan sumbangsih dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang tidak memberikan sumbangsih tetapi tidak menghambat dalam penyelesaian tesis ini.

17. Semua makhluk hidup yang terlihat mata biasa dan terlihat oleh mata batin.

Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan akan menuai hasil melimpah. Akhir kata, semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan.

Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata (Semoga Semua Mahkluk Hidup

Berbahagia)

Nibbᾱnassa paccayo hotu (Mengondisikan Pencapaian Tertinggi

Kebahagiaan tanpa Kekotoran Batin sampai Keadaan Tanpa Materialitas dan Mentalitas)

Sādhu Sādhu Sādhu (Demikianlah Adanya Demikianlah Adanya Demikianlah Adanya)

Namo Ratanattayāya,

Sotthi Hotu,

Makassar, 25 Juni 2017

Penulis

ABSTRAK

FILINA SUWANTO ANWAR. Pengaturan Perdagangan Ikan Hiu di

Indonesia Berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan Liar Spesies Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) (dibimbing oleh Alma Manuputty dan Irwansyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum

nasional menyangkut perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang dilindungi dan efektifitas implementasi CITES di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan, Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere, rumah makan dan toko-toko. Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data dengan teknik analisis kualitatif, yakni semua data dideskripsikan dan dijabarkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum menyangkut pengaturan perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang dilindungi masih kurang. Banyak dampak negatif perdagangan ikan hiu yang tidak terkendali dan belum efektifnya implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan bahwa sangat banyak praktik perdagangan ikan hiu dari hulu hingga ke hilir, baik seluruhnya maupun sebagian dan/atau produk derivat dari ikan hiu.

ABSTRACT

FILINA SUWANTO ANWAR. The Shark Trade Arrangements in Indonesia

Based on the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (supervised by Alma Manuputty and Irwansyah).

This study aimed to determine the national legal arrangements

concerning the shark trade as a species protected and effectiveness of CITES implementation in Indonesia.

This research was conducted in Makassar City, namely: Indonesia National Agency of Drug and Food Control, Maritime and Fisheries Affairs Department, Trade and Industry Department, Center for Laboratory of the Ministry of Health, Paotere Fish Landing Base, Restaurants and Shops. Data collection used was to through the direct interviews with related to the issues discussed. Data processing techniques used qualitative analysis techniques, in which data obtained were further described and elaborated.

Based on research that has been done the research indicates that supervision and enforcement of regulatory law concerning the shark trade as a species protected is almost extinct to the environment is still lacking. The negative impacts of uncontrolable shark trade and the ineffectiveness of CITES implementation in Indonesia shows that very much the practice of shark trade practices from upstream to downstream, in whole or in part and/or derivative products of sharks.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ......................................................... i

HALAMAN JUDUL .......................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................ iv

ABSTRAK ........................................................................................ vii

ABSTRACT ...................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................... 11

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 12

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian ...................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Convention on International Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora (CITES) ............................................ 13

B. Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978 .................... 19

C. Pelestarian Lingkungan Kelautan ........................................ 20

D. Konservasi Sumber Daya Alam di Laut ................................ 38

1. World Conservation Strategy in 1980 ............................... 39

2. Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Perlindungan

Kekayaan Hayati di Laut Lepas........................................ 40

3. Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Konsevasi ............... 41

3.1. Shared and straddling fish stock ............................... 42

3.2. Highly migratory species ........................................... 43

E. Landasan Teori ................................................................... 46

1. Teori Aplikasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional 43

2. Teori Pengembangan Hukum Lingkungan ...................... 49

F. Kerangka Konseptual .......................................................... 50

G. Definisi Operasional ............................................................ 54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ................................................................. 56

B. Tipe Penelitian .................................................................... 57

C. Populasi dan Sampel ........................................................... 57

D. Jenis dan Sumber Data ....................................................... 58

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 59

F. Analisis Data........................................................................ 60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Nasional Menyangkut Perdagangan Ikan

Hiu Sebagai Spesies yang Dilindungi .................................. 61

B. Efektifitas Implementasi CITES di Indonesia ....................... 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................... 93

B. Saran ................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................... 96

Sumber lain ....................................................................................... 100

Lampiran ........................................................................................... 102

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya

mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Sumber

daya alam yang melimpah harus dikelola dan dimanfaatkan secara

lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan umat manusia

pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya untuk

masa kini dan masa depan. Pembangunan sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari

pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan

Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistem pada

dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling

mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur

akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar

pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan

cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi

sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu

terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat

dengan pembangunan itu sendiri.

2

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian

terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam

nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing

maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur

pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat kedudukan sumber daya tersebut yang mempunyai

peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban

mutlak dari tiap generasi. 1 Keanekaragaman sumber daya hayati

Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat terbesar kedua di dunia

keanekaragaman hayati atau disebut daerah megadiversity,2 yang di

dalamnya terdapat 11% (sebelas persen) jenis tumbuhan di dunia dan

37% (persen) jenis ikan di dunia.3

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara

kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau 4 dengan jumlah wilayah

perairan sebesar kurang lebih 3.166.163 km2 yang membentang dari

Sabang sampai Merauke5, yang terletak pada posisi silang antara dua

benua dan dua samudera6, dengan iklim tropis dan cuaca serta musim

1 Berdasarkan Penjelasan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya. 2 Sastrapradja.1989. Keanekaragaman Hayati untuk Kelangsungan Hidup Bangsa. Bogor: Pusat Penelitian Dan

Pengembangan Bioteknologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 5 dan TVRI pada tanggal 04-05-2015 pukul 22.15 WITA.

3 http://Www.Iwf.Or.Id/Detail_Content/160/ diakses pada tanggal 03-11-2014 pukul 12.51 WITA. 4 Gerd Winter. 2009. Towards Sustainable Fisheries Law, a Comparative Analysis. IUCN Enviromental Policy and

Law Paper. Hal 31-32 dalam Alma Manuputty, dkk. 2012. Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tidak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tidak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Makassar:

Arus Timur. Hal 1. 5 Arif Djohan Tunggal. 2008. Hukum Laut (Suatu Pengantar). Jakarta: Harvarindo. Hal. 7. 6 Berdasarkan Penjelasan Umum Angka (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

http://www.iwf.or.id/Detail_Content/160/

3

yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu

Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan

jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan

keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah.7

Tingkat keanekaragaman hayati karang paling tinggi di bumi

untuk wilayah laut (marine biodiversity) di Kawasan Segitiga Terumbu

Karang (Coral Triangle). Keberadaannya sama pentingnya dengan

hutan hujan Amazon dan dataran rendah Kongo bagi kehidupan planet

ini. Keberadaannya sama pentingnya dengan hutan hujan Amazon dan

dataran rendah Kongo bagi kehidupan planet ini. membentang seluas

enam juta kilometer persegi di 6 (enam) negara, yaitu: Indonesia,

Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon

ini. Kawasan Coral Triangle ini menjadi sumber utama penghidupan

dan pangan bagi masyarakat di sekitarnya dan memiliki peran penting

bagi ekosistem di bumi.

Dengan jumlah wilayah perairan yang luas tersebut tentunya

menghasilkan sumber daya laut yang melimpah8 dengan total yang

terdata 76% (persen) spesies terumbu karang dunia, 6 (enam) dari 7

(tujuh) spesies penyu laut, dan sekitar 2.228 spesies ikan karang

menjadikan kawasan Coral Triangle sebagai rumah.9

7 Berdasarkan Penjelasan Umum Angka (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 8 Djoko Tribawono. 2013. Hukum Perikanan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 2. 9 http://www.wwf.or.id/?39802/Its-About-Time-to-Conserve-What-We-Have-Left-Protecting-Coral-Triangle pada

tanggal 06-07-2017 pukul 00.00 WITA

http://www.wwf.or.id/?39802/Its-About-Time-to-Conserve-What-We-Have-Left-Protecting-Coral-Triangle

4

Ikan yang merupakan hasil laut yang menjadi salah satu

komoditas yang berharga untuk manusia, baik sebagai sumber

makanan maupun sebagai tujuan komersial lainnya yang

mendatangkan penghasilan dan keuntungan. Ikan yang meskipun

menjadi sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi jika tidak dijaga

kelestariannya akan terancam punah. Hal tersebut ditunjukkan dengan

beberapa jenis ikan yang populasinya semakin sedikit dan spesiesnya

terancam punah. Salah satu jenis ikan yang terancam punah adalah

ikan jenis hiu.

Ikan hiu adalah pemakan ikan dan hewan diperairan laut lainnya

yang merupakan rantai makanan teratas (top predator) dalam segitiga

piramida makanan di habitat perairan laut. Morfologi spesies ikan hiu

adalah ikan laut class Chondrichthyes dan sub class Elasmobranchii

memiliki rahang dengan mulut terletak di kepala bagian bawah, gigi

yang tumbuh terus-menerus hingga sangat banyak mencapai 400

(empat ratus) buah, bertulang rawan yang terdiri dari tulang muda, kulit

tidak bersisik, tetapi berduri kecil yang mengarah ke belakang, bentuk

tubuh torpedo dengan kecepatan berenang hingga 88 km/jam

(kilometer per jam).10 Pekembangbiakkan spesies ikan hiu melalui 2

(dua) cara, yaitu melahirkan (vivipar) dan menetaskan telur dalam

10 Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Hiu diakses pada tanggal 03-11-2014 pukul 12.58 WITA dan

http://www.pusatbiologi.com/klasifikasi-ciri-ciri-anatomi-dan-fisiologi-ikan-hiu diakses pada tanggal 28-07-

2017 pukul 03.12 WITA.

http://www.pusatbiologi.com/klasifikasi-ciri-ciri-anatomi-dan-fisiologi-ikan-hiu%20http:/www.antaranews.com/masih-banyak-anak-hiu-ditangkap%20diakses%20pada%20tanggal%2028-07-2017

5

tubuh (ovivipar). Masa reproduksi yang panjang dan kehamilan dengan

jumlah yang sedikit 12-41 ekor.11

Total jenis ikan hiu di dunia yang terdata ada 390 spesies dan

1/3 setara kurang lebih 150 spesies total spesies yang terdata di dunia

ada di Indonesia.12 Ikan hiu telah dianggap terancam punah masuk

daftar red list, di dunia Ikan Hiu Botol (Spiny Dogfish/Squalus

Acanthias);13 Ikan Hiu Gergaji (Green Sawfish/Pristis Zijsron);14 Ikan

Hiu Gergaji (Largetooth Jawfish/Pristis Microdon); Ikan Hiu Gergaji

(Dwarf Sawfish/Pristis Clavata dan Narrow Sawfish/Anoxypristis

Cuspidata);15 Ikan Hiu Koboi (Oceanic Whitetip Shark/Carcharhinus

Longimanus); 16 Ikan Hiu Martil Besar (Smooth Hammerhead

Shark/Sphyrna Zygaena, Great Hammerhead Shark/Sphyrna

Mokarran dan Scalloped Hammerhead Shark/Sphyrna Lewini);17 Ikan

11 http://www.antaranews.com/masih-banyak-anak-hiu-ditangkap diakses pada tanggal 28-07-2017 pukul 03.30

WITA. 12 Jimmy B. Oentoro. 2010. Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa. Jakarta: Gramedia. Hal. 387 dan

Syamsul Bahri Lubis, Kepala Sub Bagian Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Kementerian

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam http://antaranews.com/spesies_hiu_di_Indonesia_terancam _punah/ diakses pada tanggal 28-07-2017 pukul 02.23 WITA.

13 Menurut World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund (WWF) International dalam Mulia Nurhasan Kadarusman. 2007. Natural Resources Management for Ecoregion Papua Departement of Biodiversity, Ecology

and Evolution. France: Paul Sabatier University. Hal. 3. 14 Berdasarkan Appendix I Dan Ii Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And

Flora (CITES), World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund (WWF) International, Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa: 1 (satu) dari 7 (tujuh) jenis ikan (Pisces) dilindungi

Ikan Pari Sentani, Ikan Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis). 15 Berdasarkan Appendix I Dan Ii Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And

Flora (Cites), World Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund (WWF) International, Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7

tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa: 1 (satu) dari 7 (tujuh) Jenis Ikan (Pisces) Dilindungi ikan pari sentani, ikan hiu sentani (semua jenis dari genus Pritis).

16 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 16 Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.).

17 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 16 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus Longimanus) dan Hiu

Martil (Sphyrna Spp.).

https://id.wikipedia.org/wiki/Hiu_gergaji

http://www.antaranews.com/masih-banyak-anak-hiu-ditangkap

http://antaranews.com/spesies_hiu_di_Indonesia_terancam%20_punah/

http://antaranews.com/spesies_hiu_di_Indonesia_terancam%20_punah/

6

Hiu Paus (Rhincodon Typus); 18 Ikan Hiu Penjemur (Basking

Shark/Cetorhinus Maximus); 19 Ikan Hiu Putih Besar (Carcharodon

Carcharias);20 Ikan Hiu Rajawali (Porbeagle Shark//Lamna Nasus);21

Ikan Pari Manta (Manta Birostris dan Manta Alfredi);22 Ikan Pari Manta

Karang (The Reef Manta Ray/Manta Alfredi dan Giant Oceanic Manta

Ray/Manta Birostris);23 Ikan Pari Sentani (Largetooth Sawfish/Pristis

Microdon);24 Ikan Hiu Sutra (Silky Shark/Carcharhinus Falciformis);25

Ikan Hiu Monyet (Thresher Sharks/Alopias Spp.); 26 Ikan Pari

Setan/Pari Mobula (Devil rays/Mobula Spp.).27

Populasi ikan hiu yang terancam punah tersebut disebabkan

penangkapan secara bebas yang tidak terkendali tanpa

memperhatikan kelangsungan hidup spesies ikan hiu tersebut. Ikan

hiu berasal sub class Elasmobranchii merupakan komoditas yang

bernilai jual tinggi di dunia khususnya terkait sirip ikan hiu.28

18 Berdasarkan Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status

Perlindungan Punah Ikan Hiu Paus. 19 Berdasarkan Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES) 20 Berdasarkan Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES) 21 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 16 Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 22 Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status

Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta. 23 Berdasarkan Appendix II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES). 24 Berdasarkan Appendix I dan II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and

Flora (CITES), World Wide Fund For Nature/World Wildlife Fund (WWF) International, Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7

tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa: 1 (satu) dari 7 (tujuh) Jenis Ikan (Pisces) Dilindungi ikan pari sentani, ikan hiu sentani (semua jenis dari genus Pritis).

25 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 17 Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 26 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 17 Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 27 Berdasarkan Appendix II Conference of the Parties 17 Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 28 Fowler S. L., T. M. Reed, & F. A. Dipper (Eds). 1997. Elasmobranchi Biodiversity, Conservation, And

Management. Proceedings Of The International Seminar And Workshop. Malaysia: Sabah Dalam R. Bonfil.

http://alamendah.org/2009/05/26/menonton-kepunahan-hiu-tutul/

7

Menurut Bank Dunia pada tahun 2005, suatu produk dapat

menjadi komoditi ekspor apabila harga di pasar lebih mahal dari biaya

untuk memanen atau memburunya. Harga itu akan lebih tinggi apabila

setiap bagian dari satwa liar tersebut terdapat daging yang dapat dijual

dapat berupa makanan, ramuan tradisi, bahan material bangunan,

barang kulit, alat musik, perhiasan, satwa peliharaan kebun binatang,

koleksi pribadi,29 industri kosmetik, farmasi dan awetan (offset)30.

Ikan hiu sebagai predator teratas maka ikan hiu mengontrol

populasi hewan laut dalam rantai makan. Segitiga dalam rantai

makanan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2010 Indonesia merupakan

penangkapan ikan hiu terbesar di dunia yang diekspor berupa sirip,

minyak dan kulit. Penangkapan besar-besaran karena permintaan

besar-besaran juga (demand) yang ekploitasi yang besar-besaran pula.

Dengan sangat kejam ikan hiu diambil kemudian dipotong siripnya lalu

dikembalikan hidup-hidup ke alam, ini disebut dengan praktik

penyiripan (shark finning). Ikan hiu tadi yang tidak memiliki sirip dan

terluka mati secara perlahan-lahan di dalam laut karena sirip ikan hiu

tidak bisa tumbuh lagi. Aktivitas ini dicatat dilakukan pada 38 juta ikan

hiu tiap tahunnya. 26 sampai dengan 76 juta ikan hiu ditangkapan

2002. Trends And Patterns In World And Asian Elasmobranch Fisheries. England: Shark Specialist Group. Hal.

15. 29 Jatna Supriatna. 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Hal. 115. 30 Berdasarkan Data Kompas. 1992 Dalam Jatna Supriatna. 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia Hal. 117.

8

untuk aktivitas perikanan tadi untuk daging dan kulit. Dagingnya diolah

untuk menjadi minyak.31

Impactnya di laut ikan dan organisme lainnya hidup saling

bergantungan satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup.

Sebagai piramida makanan teratas di laut berfungsi:

a. Memastikan terkendalinya populasi ikan dan terkendalinya

ekosistem; dan

b. Memakan ikan-ikan yang terluka dan tua, ini secara natural

membersihkan dan menghilangkan ikan-ikan yang berpenyakit atau

yang berkondisi lemah.

Yang terjadi jika ikan hiu berkurang dan/atau hilang seperti yang

terjadi di Samudra Atlantik yang mengalami penurunan 11 (sebelas)

jenis populasi ikan hiu mengakibatkan meledaknya hingga 10 (sepuluh)

kali lipat dari 12 (dua belas) jenis ikan pari. Kemudian berpengaruh

dengan populasi kerang divalvia karena makanan ikan pari adalah

kerang divalvia. Menurunnya populasi kerang divalvia akan

mengakibatkan menurunnya tingkat kejernihan air karena makanan

kerang divalvia adalah plankton-plankton. Ketika kurang yang makan

plankton air menjadi tidak jenih. Impactnya lagi lamun atau rumput laut

yang panjang tidak bisa melakukan fotositesis sehingga lamun atau

rumput laut mati akan terjadi dead zone ketika lamun atau rumput laut

dan ikan-ikan kecil yang hidup dekat dengan lamun atau rumput laut

31 Danan Wahyu. Campaign Save Shark disiarkan pada tanggal 24-04-2015 pukul 14.32 WITA.

9

akan berkurang dan menghilang. Ending habis seperti orang-orang

yang hidup dari bisnis kuliner seafood akan terkena dampak buruknnya,

nelayan yang biasa mengambil dan/atau menangkap ikan di laut

terkena bad impact untuk jangka panjangnya.

1 (satu) ikan hiu dihargai 1,3 juta rupiah secara material besar.

Kita harus orientasi terhadap sumber daya alam berkelanjutan dengan

menjaga. Dengan itu kita tidak akan merugikan anak cucu kita. Saran-

saran dari Danan Wahyu, Campaign Save Shark, sebagai berikut:32

1. Perikanan harus dikelola pada batas memberikan dampak yang

dapat ditoleransi oleh ekosistem. hanya dengan syarat apabila kita

bisa menangani bad impactnya.

2. Interaksi ekologis antara sumber daya ikan dan ekosistem harus

dijaga.

3. Perangkat pengelolahannya harus kompetibel untuk semua

distribusi sumber daya perikanan.

4. Prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan

perikanan.

5. Tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan

sistem manusia.

Harga jual itu menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan

daging terhadap daging ikan hiu yang diangap sebagai makanan

eksotik di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebagai

32

Danan Wahyu. Campaign Save Shark disiarkan pada tanggal 24-04-2015 pukul 14.32 WITA.

10

contoh di Vietnam, bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta dollar per tahun

yang kebanyakan diekspor ke China33.

Ikan hiu sebagai salah satu satwa liar yang dilindungi termasuk

dalam kategori Appendix I dan II Konvensi Perdagangan Internasional

Satwa dan Tumbuhan Liar Spesies Terancam atau Convention on

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

(CITES) akan tetapi pada kenyataannya ikan hiu yang merupakan

salah satu komoditi laut bernilai jual tinggi masih sering ditangkap dan

diperdagangkan secara bebas sehingga dapat mempengaruhi

kelangsungan populasi hiu tersebut. Perdagangan secara bebas

tersebut masih sering terlihat pada pasar-pasar lokal yang ada di

Indonesia. Ikan hiu tersebut juga masih menjadi salah satu sajian

berupa makanan siap saji pada beberapa rumah makan di Kota

Makassar dan juga produk turunan (derivat) dari ikan hiu dalam bentuk

suplemen makanan (food suplemen) dan produk perawatan kulit (skin

care) masih marak diperdagangkan di pasaran.

Menjaga ikan hiu berarti telah menjaga keseimbangan

kehidupan di laut dan pasokan pangan34 nasional dan internasional.

Sepantas seluruh pihak Internasional di dunia baik pemerintah maupun

non-pemerintah menjaga dan melestarikan ikan hiu terutama di

kawasan yang dibagi kepemilikannya salah satunya Indonesia.

33 Jatna Supriatna. 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Hal. 115. 34 National Geographic dalam Program Selatkan IKan Hiu

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/poster_grafis___save_our_sharks___wwf_indonesia___sept_2013.pdf

diakses pada tanggal 13-07-2017 pukul 03.09 WITA.

http://awsassets.wwf.or.id/downloads/poster_grafis___save_our_sharks___wwf_indonesia___sept_2013.pdf

11

Dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan bumi secara

keseluruhan jika terjadi terjadi ketidakseimbangan ekosistem di Coral

Triangle karena punahnya ikan hiu. Coral Triangle ini mendukung

kehidupan 120 juta lebih masyarakat pesisir baik langsung maupun

tidak langsung serta miliaran konsumen seafood di seluruh dunia.35

Milliaran konsumen diseluruh dunia akan terganggu kesediaan pangan

seafood.

Berdasarkan fenomena yang telah uraikan tersebut di atas,

fakta-fakta yang terkait dan hal-hal yang menjadi sumber masalah

penelitian terlihat ketidaksesuaian antara das sein dengan das sollen.

Dimana pelaku usaha yang masih memperdagangkan ikan hiu dan

pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan CITES, peraturan

perundang-undangan dan ketentuan-kententuan terkait penangkapan

dan perdagangan ikan hiu di Kota Makassar. Oleh karena itu, peneliti

hendak mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah-masalah tersebut di

atas karena belum pernah ada yang meneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di

atas, maka untuk menfokuskan penelitian, rumusan masalah yang

akan dibahas antara lain:

35 http://www.wwf.or.id/?39802/Its-About-Time-to-Conserve-What-We-Have-Left-Protecting-Coral-Triangle

diakses pada tanggal 06-07-2017 pukul 00.00 WITA

http://www.wwf.or.id/?39802/Its-About-Time-to-Conserve-What-We-Have-Left-Protecting-Coral-Triangle

12

1. Bagaimanakah pengaturan hukum nasional menyangkut

perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang dilindungi?

2. Bagaimanakah efektifitas implementasi CITES di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggali, menemukan dan menganalisa pengaturan hukum

nasional menyangkut perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang

dilindungi.

2. Untuk menemukan dan menganalisa efektifitas implementasi

CITES di Indonesia.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau

kegunaan, antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

dan informasi, sehingga referensi dalam rangka pengembangan

ilmu pengetahuan secara umum dan dalam bidang hukum secara

khusus terutama mengenai hukum internasional dan nasional serta

lingkungan hidup yaitu lingkungan perairan laut khususnya sumber

daya ikan, serta dapat juga dijadikan referensi bagi penulis lain

yang ingin menulis tema yang serupa.

2. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh instansi pemerintah

13

serta pihak-pihak yang terkait dalam penangkapan dan

perdagangan spesies ikan-ikan tidak terkendali yang terancam

akan punah di dunia, terutama spesies ikan hiu, sehingga harus

dilindungi.

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild

Fauna and Flora (CITES)

Setelah Perang Dunia I, perhatian pada future of mammals in

general semakin berkembang, khususnya terhadap binatang menyusui

di laut seperti hiu dan anjing laut. Setelah itu terjadi polarisasi

pengetahuan hukumnya antara:

1. The preservation and proctection of wildlife; dan

2. The conservation of species of common value.

Yang pertama menekankan konsep heritage, trust quardianship

dan formulasi moral responsibility lainnya, Golongan kedua

menekankan long-range consideration of wise and efficient use of a

scarce and economically valuable resource.

Perkembangan signifikan dalam konsep perlindungan binatang

liar muncul pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington DC, yakni

dengan terselenggaranya konvensi yang bertemakan Perdagangan

Internasional Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah atau

CITES yang ditandatangani oleh 32 negara. Indonesia sendiri resmi

menjadi anggota yang ke-51 pada bulan Desember tahun yang sama.

Di dalam CITES, semua spesies dilarang untuk diperdagangkan

dibagi ke dalam 3 (tiga) Appendix, yaitu:

15

1. Appendix I terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam

punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang sangat

khusus. Semua spesies dalam daftar ini praktis tidak boleh

diperdagangkan.

Spesies ini hanya boleh diperdagangkan dalam keadaan khusus

(biasanya untuk penelitian ilmiah atau maksud pameran). Transaksi

ini memerlukan izin impor dari pejabat yang diserahi pelaksanaan

CITES di negara penerima maupun izin ekspor dari pejabat negara

asal (atau izin reekspor apabila negara reekspor terlibat). Spesies

yang tercantum dalam appendix ini meliputi: semua monyet besar,

badak, kura-kura laut, ikan paus besar, gajah Asia, tumbuhan

“pitcher” raksasa dan lebih dari 300 (tiga ratus) satwa dan

tumbuhan lainnya mengalami kepunahan.36

Tabel Rincian Appendix I37

Klasifikasi Appendix I

FAUNA

Mamalia 300 spesies (mencakup 11 populasi) + 23 subspesies (mencakup 3 populasi)

Unggas 154 spesies (mencakup 2 populasi) + 10 subspesies

Reptil 80 spesies (mencakup 8 populasi) + 5 subspesies

Amphibi 17 spesies

Ikan 16 spesies

36 Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 35. 37 Https://Cites.Org/Eng/Disc/Species.Php// diakses pada tanggal 19-05-2015 pukul 12.53 WITA.

https://cites.org/eng/disc/species.php/

16

Invertebrata 63 spesies + 5 subspesies

TOTAL FAUNA 630 spesies + 43 subspesies

FLORA 301 spesies + 4 subspesies

GRAND TOTAL 931 spesies + 47 subspesies

2. Appendix II berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum

terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila

perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat.

Tabel Rincian Appendix II38

Klasifikasi Appendix II

FAUNA

Mamalia

501 spesies (mencakup 16 populasi) + 7 subspesies (mencakup 2 populasi)

Unggas 1278 spesies (mencakup 1 populasi) + 3 subspesies

Reptil 673 spesies (mencakup 6 populasi)

Amphibi 126 spesies

Ikan 87 spesies



FLORA 29592 spesies (mencakup 162 populasi)

38 Https://Cites.Org/Eng/Disc/Species.Php// diakses pada tanggal 19-05-2015 pukul 12.53 WITA.


17


3. Appendix III mencantumkan spesies-spesies yang dilaporkan oleh

negara perserta agar negara anggota lainnya ikut membantu

ketentuan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif.

Spesies tersebut tidak boleh diperdagangkan tanpa izin ekspor dari

negara asalnya (apabila negara tersebut mencantumkannya dalam

appendix ini) atau sebuah sertipikat daerah asal (apabila tidak

datang dari negara yang tidak memasukkannya ke dalam daftar).39

Tabel Rincian Appendix III40

Klasifikasi Appendix III

FAUNA

Mamalia 45 spesies + 10 subspesies

Unggas 25 spesies

Reptil 40 spesies

Amphibi 3 spesies

Ikan -



39 Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 35. 40 Https://Cites.Org/Eng/Disc/Species.Php// diakses pada tanggal 19-05-2015 pukul 12.53 WITA.


18

FLORA 12 spesies (mencakup 2 populasi)


Di Indonesia, satwa yang termasuk dalam Appendix I, misalnya:

1. Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica) yang pada tahun 1970-an

hanya tinggal beberapa ekor dan saat ini sudah dinyatakan punah;

2. Harimau Bali yang telah dinyatakan punah pada tahun 1970-an;

3. Harimau Sumatra yang sampai tahun 1992 diduga tinggal 400

(empat ratus) ekor dan hidup di kawasan taman nasional dan hutan

lindung serta 100 (seratus) ekor lainnya hidup di luar kawasan

hutan lindung.

Di Taiwan, tengkorak harimau dijual dengan harga 1600 dollar

Amerika Serikat, sedangkan kulit belangnya seharga 3000 (tiga ribu)

dollar Amerika Serikat. Kondisi seperti inilah yang menghancurkan

kemampuan bertahan hidup satwa ini, di samping kerusakan atau

perubahan habitatnya. Populasi harimau di seluruh dunia saat ini

diperkirakan tinggal sekitar 5000 (lima ribu) ekor.

Orang utan (Pongo Pygmaeus) dan gajah (Elephas Maximus)

juga termasuk dalam Appendix I. Gajah Asia diperkirakan hanya

berjumlah 35.740-50.835 ekor saja, sedangkan perkiraan untuk Gajah

Sumatera berjumlah 2.500-4.500 ekor. Di Propinsi Riau, gajah ini

19

masih terdapat sekitar 1.100 (seribu seratus) ekor dan paling banyak

menimbulkan konflik dengan petani.

Perubahan penggunaan lahan di seluruh Pulau Sumatera untuk

kepentingan pertanian, transmigrasi, perkebunan skala besar dan

eksploitasi hutan telah mengakibatkan fragmentasi habitat, khususnya

mamalia besar seperti gajah, orang utan, badak dan harimau. Satwa-

satwa tersebut kemudian sering memasuki perkampungan penduduk

karena sebagain besar habitat aslinya sudah merusak.

Gajah Sumatera yang diperkirakan tinggal 2.500-4.500 ekor kini

terpencar, terisolasi dan terperangkap dalam habitat-habitat yang

sempit dan terfragmentasi. Biaya yang dikeluarkan untuk

mengoperasikan 6 (enam) buah Pusat Latihan Gajah (PLG) di Pulau

Sumatera Rp. 10,8 miliar selama 5 (lima) tahun. Dan dari 2.392 ekor

gajah berhasil ditangkap hanya 414 ekor diantaranya telah dilatih di

PLG.

Kondisi perlindungan satwa secara umum memang masih

memprihatinkan. Catatan tahun 1982 menyebutkan bahwa di

Indonesia terdapat 15.650 jenis satwa, namun dari jumlah tersebut 521

jenis saja yang telah dilindungi secara resmi.

B. Keputusan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1978

Pemerintah meratifikasi melalui Keppres Nomor 43 Tahun 1978

tentang Pengesahan CITES sebagai implementasi CITES. Indonesia

20

terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. Setelah sekian lama

Pemerintah meratifikasi namun belum diterapkan secara optimal maka

dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun untuk membuat peraturan

perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES.

Peraturan perundangan-undangan tersebut adalah Undang Undang

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya. Pemerintah juga membutuhkan waktu 9 (sembilan)

tahun lagi untuk mengesahkan peraturan pelaksana, antara lain

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.41

Manfaat Indonesia meratifikasi CITES diantaranya yaitu adanya

sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar, artinya

kontrol perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di

negara penerima. Perdagangan ilegal ke luar negeri yang lolos dari

Indonesia kemungkinan besar tidak akan lolos di negara penerima.

Manfaat lainnya yaitu akan ada bantuan berupa financial dan technical

co-operation dari CITES.42

C. Pelestarian Lingkungan Kelautan

41 Andri Santosa. 2008. Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan Dan Kebijakan. Jakarta: Pokja

Kebijakan Konservasi. Hal. 35. 42 Http://Bbksdajatimwil1.Wordpress.Com/Informasi-Pemanfaatan-Tumbuhan-Dan-Satwa-Liar/Cites// diakses

pada tanggal 06-08-2016 pukul 14.58 WITA.

http://bbksdajatimwil1.wordpress.com/informasi-pemanfaatan-tumbuhan-dan-satwa-liar/cites/

21

Laut menutupi lebih dari dua per tiga atau tujuh puluh persen

permukaan bumi. Luas wilayah keseluruhan wilayah laut menutupi

bumi yaitu 3,61 x108 km2 (kilometer persegi), dengan kedalaman rata-

rata 3.800 meter dan menyedikan sekitar 97% (persen) dari

keseluruhan ruang kehidupan di bumi ini.43

Laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dengan

yang lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga

kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan

kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada

dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa

memperhatikan batas kemampuan alam.

Laut telah lama diupayakan orang atau sekelompok orang

sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Dalam

abad modern ini pengelolaan dan penangkapan telah dilengkapi

dengan peralatan yang cukup modern. Namun dampak yang cukup

dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya

terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya

tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan.

Dalam persyaratannya sudah diperhitungkan kapasitas dan kualitas

lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan

merusak atau menghancurkan lingkungan laut.

43 E. J. Prager And S. A. Earle. 2000. The Ocean. Canada: Mcgraw-Hill. Hal. 70.

22

Kerusakan lingkungan laut akibat tindakan yang dilakukan tanpa

memperhatikan lingkungannya, akibat belum dapat dirasakan saat ini

dan baru akan dirasakan oleh regenerasi selanjutnya. Di Indonesia,

pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan

berpedoman pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang

Perikanan.

Sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan laut sebagai akibat penangkapan ikan,

berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan peraturan

pelaksananya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber

daya ikan dengan prinsip pemanfataannya ditujukan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang

ditetapkan oleh Menteri yang berwenang. Prinsip-prinsip tersebut

antara lain mengenai:

1. Alat penangkapan ikan yang diizinkan.

2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal

perikanan.

3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak

boleh ditangkap.

4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan.

5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan

peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.

6. Penebaran ikan jenis baru.

23

7. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

8. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.

9. Hal-hal lain.

Bentuk ketentuan demikian dikeluarkan selain untuk

pencegahan seperti yang dimaksud di atas, juga untuk menunjukkan

kerawanan laut sehingga perlu penanganan yang seksama dan hanya

memperhatikan kepentingan sesaat saja.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana diungkapkan di atas

pada dasarnya merupakan batasan dalam bentuk pencegahan, yang

mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945, yang merupakan landasan utama dalam

pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, pengelolaan sumber

daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia. Sebagai

pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan

ekologi telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip pada Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai berikut:

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

24

c. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi

keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

d. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia Indonesia;

e. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi

dan optimalisasi partisipasi rakyat;

f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan,

pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber

daya alam;

g. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang

optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi

mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan

dukung lingkungan;

h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis

sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

i. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor

pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan

pengelolaan sumber daya alam;

j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber

daya alam;

25

k. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara,

pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa

atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

l. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di

tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau

yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber

daya agraria dan sumber daya alam.

Kebijaksanaan ini dikeluarkan dengan memperhatikan kondisi

saat ini dan yang akan datang tanpa mengabaikan potensi yang ada.

Sumber daya alam laut yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan rakyat banyak, pengelompokannya dapat dibedakan

dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hayati.

2. Non hayati.

Pengembangan sumber daya alam hayati di perairan Indonesia

terdiri dari dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. Pengembangan, peningkatan produksi yang ditujukan untuk:

- perbaikan mutu gizi;

- perbaikan konsumsi protein hewani.

Serta bagi pemerintah untuk peningkatan pendapatan melalui

ekspor perikanan.

2. Pengelolaan (management) yang dilakukan dengan sasaran:

26

- melakukan prinsip kelestarian hasil (sustainable yield),44

- peningkatan pendapatan nelayan;

- merangsang penanaman modal di sektor perikanan, baik melalui

modal dalam negeri maupun modal asing.

Hal ini bagi Indonesia yang secara geografis wilayahnya

sebagian besar merupakan perairan terutama setelah disahkannya

rezim hukum zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional.

Dalam budidaya ikan hanya jenis-jenis tertentu yang diizinkan

untuk dilakukan penangkapan, hal ini dimaksudkan untuk membina

kelestarian sumber daya ikan. Di perairan laut Indonesia, terdapat juga

bermacam-macam jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, yang

meliputi (sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang

Perikanan):

- pisces (ikan bersirip),

- crustacea (udang, rajungan, kepiting),

- mullusca (kerang, tiran, cumi-cumi, gurita, siput),

- coelenterata (ubur-ubur),

- echinodermata (tripang, bulu babi),

- amphibia (kodok),

- reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air),

- mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung),

- algae (rumput laut, tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di air),

44 Bernard J. Nebel And Richard T. Wright. 1998. Enviromental Science, The Way The World Works. New Jersey:

Upeer Saddle River. Hal. 14-16.

27

- biota perairan lainnya.

Dalam pembudidayaan ikan ini, dihindari timbulnya pencemaran

dan perusakan sumber daya ikan dan lingkungan, sehingga

penggunaan alat-alat seperti bahan peledak dan/atau alat yang dapat

membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenakan.

Dalam penangkapan ikan, juga diatur jumlah tangkapan yang

diizinkan dengan ditentukan berdasarkan potensi laut yang didasarkan

atas hasil penelitian, survei, evaluasi hasil kegiatan daerah yang

bersangkutan. Untuk di ZEEI, berdasarkan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor: 473a/Kpts/IK.250/6/1985, ditentukan bahwa jumlah

tangkapan yang diperbolehkan (JTB) atau Total Allowable Catch (TAC)

berdasarkan kelompok jenis sumber daya alam hayati. Kebijakan ini

juga secara tegas tertuang dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun

2004 tentang Perikanan.

Selain ketentuan di atas, jumlah penangkapan ikan yang

diizinkan juga ditetapkan berdasarkan produktifitas masing-masing unit

penangkapan ikan. Unit penangkapan ikan pada dasarnya merupakan

suatu proses pengubahan inputs, yang berupa faktor-faktor produksi

untuk menghasilkan output berupa produksi hasil tangkapan. Di dalam

melakukan proses produksi diperlukan suatu pengelolaan atau

28

manajemen agar proses produksi dapat dilakukan secara efektif dan

efisien.45

Seperti telah disinggung di muka, di dalam pembudidayaan

sumber alam, selain di bidang hayati, terdapat juga di bidang non

hayati. Untuk non hayati, yang cukup besar adalah pembudidayan laut

dalam bentuk eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam

sejarah singkatnya, pembudidayaan tersebut secara intensif mulai

dikerjakan pada tahun 1984 dengan mengupayakan untuk

kemakmuran rakyat banyak.

Dengan berpedoman pada Mijn Ordonantiee Tahun 1930 dan

Mijn Politie Reglement Tahun 1930 juga mengingat secara geografis

maupun dalam pelaksanaan pengelolaan yang secara operasional

terus berkembang, maka diperlukan peraturan perundangan yang

mencakup pembudidayaan non hayati di daerah lepas pantai.

Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 44/Prp/1960

tentang Pertambahan Minyak dan Gas Bumi kemudian diperbaharui

dengan Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disingkat PP)

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan

Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di

Daerah Lepas Pantai dapat digunakan untuk berpijak dalam

melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah

45 N. Sahdori. 1985. Teknik Penangkapan Ikan. Bandung: Angkasa. Hal 182.

29

lepas pantai pada tanah di bawah perairan Indonesia dan dilandas

kontinen Indonesia.

Untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan laut yang ada

dan agar tidak terjadi pengelolaan yang tidak memperhatikan

kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dihindari, maka

sebagai pedoman pengawasan tugas dan kewajiban tersebut

dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang

Pengawasan Pelaksanaan Ekplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas

Bumi di daerah lepas pantai.

Peraturan Pemerintah yang mengatur pengawasan pelaksanan

eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut sangat

memperhatikan kepentingan dan manfaat minyak dan gas bumi bagi

bangsa dan negara, bahkan tidak berskala nasional saja tetapi juga

internasional. Secara tegas diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 1974,

bahwa dengan pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai

peranan penting dalam pembangunan negara pada umumnya dan

dengan tidak mengurangi kepentingan-kepentingan lainnya dengan

prioritas pemanfaatan sepanjang sangat diperlukan untuk

pembangunan negara.

Sebagai konsekuensi dengan adanya pengawasan, maka dalam

setiap kegiatan harus memperhatikan kewajiban, prosedur yang harus

ditempuh dalam memperoleh izin termasuk laporan-laporan yang perlu

disampaikan dari setiap langkah kegiatan. Dengan maksud untuk

30

dimonitor dalam pemasangan pipa-pipa penyalur sehingga yang perlu

diperhatikan, antara lain:

- Keamanan alur pelayaran;

- Dicegah terjadi pengkaratan (korosi) dan erosi terhadap pipa-pipa

penyalur;

- Tidak menimbulkan kerusakan terhadap kabel-kabel atau instalasi

yang telah ada;

- Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;

- Tidak menggangu kehidupan biota lainnya.

Kegiatan cukup kompleks dan saling berkaitan, dengan harapan

tidak menganggu atau berpengaruh terhadap yang lainnya, semuanya

akan tetap berada pada kondisi dan posisi dan ditentukan.

Usaha pertambangan pada dasarnya sebagaimana dimaksud,

dikenal adanya 6 (enam) macam kegiatan yang meliputi46:

1. Penyelidikan umum;

2. Eksplorasi;

3. Ekploitasi;

4. Pengolahan dan/atau pemurnian;

5. Pengangkutan;

6. Penjualan atau pemasaran.

46 Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kententuan Ketentuan Pokok Pertambangan yang

kemudian diperbaharui dengan PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

31

Kompleksnya kegiatan tersebut disebabkan adanya

kepentingan lain yang perlu diperhatikan, sehingga dapat

menggoncangkan kehidupan yang ada. Seperti uraian J.A. Katili

bahwa kegiatan usaha pertambangan untuk eksploitasi dan

pengelolahan/pemurnian dan pengangkutan dapat mengakibatkan

ganguan keseimbangan lingkungan hidup yang cukup besar, berupa

ganguan keseimbangan permukaan tanah terutama yang berasal dari

kegiatan eksploitasi dan bentuk pencemaran air maupun udara dari

bahan-bahan kimia sebagai akibat proses pengolahan/pemurnian.47

Sumber daya alam di laut dijamin kelestariannya antara lain

dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang

menghubungkan bagi hakikat laut, juga sistem pengelolaan dalam

mengupayakan sumber daya yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang

diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi

kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian,

sekalipun sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (laut) tak

terbatas.48

Di dalam pengupayaan laut, misalnya pelabuhan penangkapan

jenis ikan dengan menggunakan pukat harimau (jaring tral),

penangkapan dengan cara demikian sangat berbahaya, karena dapat

memusnahkan bibit-bibit maupun jenis-jenis ikan tertentu yang

semestinya masih diperlukan untuk pengembangbiakan, jenis alat

47 J.A. Kailiti. 1983. Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Nasional, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal.135 48

32

tersebut dapat menyedot jelik-jelik ikan sekecil-kecilnya. Jadi pengaruh

alat tersebut pengembangbiakan tidak dapat berlangsung. Selain jenis

alatnya yang digunakan, juga di dalam penangkapan tidak

memperhatikan musim atau waktu penangkapan.49

Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis

alat penangkapan ikan yang dimaksudkan untuk mempermudah cara

penangkapan dan menghasilkan yang semaksimal mungkin, kondisi

yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologinya akan

berakibat:

1. Kepunahan jenis ikan-ikan tertentu.

2. Kemunduran bagi perusahaan-perusahaan yang operasionalnya

tergantung dari penangkapan jenis ikan tertentu yang bersangkutan.

3. Fungsi kemajuan teknologi di bidang perikanan berangsur-angsur

akan mengalami kepunahan.

Memperhatikan faktor-faktor di atas, secara prinsip kepunahan

itu bukan akan dirasakan dalam jangka pendek melainkan memerlukan

waktu yang cukup lama dan baru akan dirasakan regenerasi

selanjutnya. Pencegahan yang cukup prinsip dan mendasar yaitu

memperhatikan dan mempertahankan lingkungan laut dengan

menghindari kerusakan laut.

Pemikiran yang mengarah pada pencegahan kepunahan

maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan, di sisi lain

49 P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.31.

33

diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral

maupun regional yang dilakukan oleh kelompok-kelompok negara

tertentu, misalnya: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara

(Association of Southeast Asian Nation/ASEAN), European Economic

Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan

sebagainya, ataupun melalui badan-badan resmi internasional. Yang

cukup efektif sistem pengontrolan dapat dilakukan dengan melalui

penyerahan tanggung jawab50, yaitu:

1. Untuk wilayah territorial dan zona ekonomi eksklusif diserahkan

sepenuhnya kepada negara yang menguasainya, sampai pada

pembuatan ketentuan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya

yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum

umum dan lingkungan hidup.

2. Untuk wilayah laut lepas, ini dibagi 2 (dua):

a. wilayah laut lepas yang berbatasan dengan laut territorial suatu

negara diserahkan pada negara yang berbatasan tersebut.

Pengontrolan ini dalam jarak yang tertentu.

b. wilayah laut lepas yang tidak berbatasan dengan laut territorial

(di luar jarak di atas), pengontrolan diserahkan pada kelompok

negara-negara tertentu apabila wilayah lautnya berada di

lingkungan kelompok-kelompok negara tersebut. Sedangkan di


34

luar itu diserahkan pada badan-badan resmi internasional

misalnya PBB melalui kebijaksanaan.

Pengembangan teknologi menuju kemajuan yang lebih canggih

dilakukan adanya pemerataan pada negara-negara pengelolaan

lautan maupun bagi negara-negara yang berharsrat untuk itu. Adanya

alih teknologi minimal mengarah pada pemerataan yang menuju

kesejahteraan umat manusia, mengingat pada hakikatnya laut

merupakan fungsi sosial dan memperhatikan bahwa51:

a. Negara-negara, baik secara langsung maupun melalui organisasi

internasional dapat mengadakan kerja sama sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya untuk secara aktif menunjukkan

pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan/teknologi

kelautan.

b. Semua negara diusahakan menunjukkan kemampuan ilmiahnya

dan teknologi kelautan, utamanya bagi negara-negara berkembang

yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, juga

negara tanpa pantai yang secara geografis tidak beruntung. Baik

bantuan di bidang eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber

kekeyaan laut, pembudidayaan dan pelestarian lingkungan laut,

penelitian ilmiah kelautan yang bertujuan untuk mempercepat

pembangunan sosial dan ekonomi manusia khususnya bagi

negara-negara berkembang.

51 P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.32

35

Semakin disadari betapa pentingnya pelestarian lingkungan

hidup dalam menjaga dan menata kondisi lingkungan laut. Pada tahun

1972 PBB menyelenggarakan konferensi lingkungan hidup di

Stockholm, Swedia dengan latar belakang pemikiran bahwa:

1. Pembuangan limbah ke dalam laut secara tidak terkendali dapat

membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.

2. Pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tangki-tangki

raksasa seperti Torrey Conyon 52 pada tahun 1967 dan Amoco

Cadiz 53 pada tahun 1978, dapat membawa akibat kerusakan

lingkungan laut pula.

Dengan melihat dan memperhatikan kenyataan dari sebab-

sebab yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut, maka

dalam konvensi tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan

dikeluarkanlah pernyataan bahwa54:

1. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan

melestarikan lingkungan laut, terutama bagi negara fasilitas laut

atau penguasa laut harus memperhatikan segala akibat yang akan

timbul.

52 Torrey Canyon itu membawa 119.000 ton minyak mentah kuwait pada instalasi penyulingan pada Milford Haven,

Southward Wales. pada sabtu 18-03-1967 pukul 08.50 Waktu Setempat, Kapal menabrak Pollard Rock, bagian dari Seven Stones di Lepas Pantai Barat Daya Uk, pada kecepatan 16 knots. Momentum kapal merusak hampir

setengah dari panjang kapal, menyebabkan 30.000 ton minyak tumpah pada jam pertama setelah kejadian dan selanjutnya 20.000 ton tumpah selama tujuh hari operasi penyelamatan. Torrey Conyon merupakan peristiwa polusi minyak pertama yang di dokumentasikan oleh ahli ekologi pantai. Peristiwa Torrey Canyon dengan jelas

adalah satu awal contoh dari suatu bencana ekologis yang besar dibuat menjadi lebih buruk karena penaganan yang tidak tepat.

53 Amoco Cadiz merupakan sebuah kapal tanker jenis very large crude carrier (VLCC) yang kandas di lepas Pantai

Brittany, Perancis pada tanggal 16-03-1978. kapal tersebut terbelah menjadi dua bagian dan dengan cepat tenggelam sebelumnya seluruh kargo dari 1.604.500 barrel atau sekitar 68,7 juta galon minyak tumpah ke laut, mencemari sekitar 200 mil dari garis Pantai Brittany itu.


36

2. Setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan

sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajiban yang

dipikulnya.

Di dalam praktik, apabila pelaksanaanya menimbulkan berbagai

permasalahan yang disebabkan karena adanya bentrokan

kepentingan atau salah dalam menafsirkan kebijaksanaan yang

dikeluarkan (missunder standing) kemudian berkelanjutan

menimbulkan suatu sengketa, maka apabila dijumpai keadaan

demikian bagi setiap negara perserta konvensi harus menyelesaikan

sengketa tersebut melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal

2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Selain itu dalam

konvensi 1982 antara lain juga mengatur sistem penyelesaian

sengketa dimana negara-negara perserta konvensi berkewajiban

tunduk pada salah satu lembaga penyelesaian sengketa yaitu:

1. Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

2. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

3. Arbitrase Umum.

4. Arbitrase Khusus.

Pengadilan Internasional untuk hukum laut yang dibentuk oleh

konferensi Hukum Laut tahun 1982 adalah mahkamah tetap (standing

tribune), sedangkan arbitrase umum dan arbitrase khusus adalah

mahkamah ad hoc (ad hoc tribunal). Keempat macam lembaga yang

dibentuk untuk menyelesaikan setiap sengketa yang berkaitan dengan

37

masalah kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan konvensi,

sedangkan sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi

dasar laut internasional maupun lampiran-lampiran konvensi yang

bertalian dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional

merupakan jurisdiksi mutlak kamar sengketa dasar.

Kaitannya dengan kawasan dasar laut internasional Undang

Undang Nomor 19 Tahun 1961 khususnya tentang konvensi mengenai

Dataran Kontinental yang terdapat dalam penjelasan pasal-pasalnya,

bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan atas kontinentalnya yaitu

dasar laut dan tanah di bawahnya.

Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor

4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia kemudian diganti dengan

Undang Undang Nomor Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia,

mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur

kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi

dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang

menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh. Penentuan

batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 (dua belas) mil diukur

dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada

pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan melihatnya kedaulatan suatu

negara terhadap suatu wilayah maka bagi negara tersebut

38

bertanggung jawab penuh stabilitas kondisi lingkungannya dari

ekplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.55

D. Konservasi Sumber Daya Alam di Laut

Konsep konservasi diadasarkan pada anggapan atau teori

tentang kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam di bumi

(resource scarcity) sehingga perlu penggunaan yang bijaksana (wise

use atau anjuran untuk menciptakan teknik pengelolaan yang persepsi)

dan perkembangan zaman (masyarakat primitif, modern, pertanian,

industri dan sebagainya). Pada dasarnya konsep konservasi terutama

ditujukan pada masalah kelangkaan atau keterbatasan kekayaan alam

(scarity, exhaustabilty or depletion).

Betapapun maju dan militannya gerakan konservasi, tanpa

bantuan ilmu tidak akan mampu menjadi a moral crusade. Bantuan

utama dan mendasar diberikan oleh ilmu biologi. Dalam pengertian ini

gerakan konservasi dapat ditelusuri hingga zaman Aristoteles.

Sumbangan ahli biologi dan ilmu alam sangat besar bagi ilmu

lingkungan, seperti dasar ekologinya. Sekarang dasar ilmu

pengetahuan ini membantu prinsip-prinsip ekologi memasuki ilmu-ilmu

lain, termasuk ilmu sosial dan hukum.

Salah satu bidang ilmu yang berkembang dalam konsep

konservasi adalah teori ekonomi, seperti doktrin tentang increasing

55 P. Joko Subagyo. 2005. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 34.

39

natural scarcity. Doktrin ini mengandung keterlibatan ilmu secara inter

dan multi-disipliner, meliputi antara lain: filosofi, ekologi, demografi,

ilmu politik dan ekonomi. Dalam pengertian natural scarcity,

exhaustability, ilmu ekologi memegang peranan penting. Kita kenal

teori Malthus tentang Lingkaran Setan (Malthusian Trap) yang

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, hubungan

pengadaan makan dan ledakan penduduk, timbulah konsep

conservation economics. Salah satu pengaruh dari teori ekonomi

sumber daya ini adalah pemisahan yang tegas dan jelas antara konsep

management dan conservation.

1. World Conservation Strategy in 1980

United Nations Environment Programme (UNEP),

International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan World

Wide Fund for Nature/World Wildlife Fund (WWF) pada 5 Maret

1980 sepakat menyusun suatu strategi khusus bagi upaya-upaya

konservasi di seluruh dunia. Hasilnya adalah sebuah buku berjudul

World Conservation Strategy yang berisi arahan umum tentang

konservasi dunia.

Pada prinsipnya, konservasi menurut World Conservation

Strategy perlu diarahkan pada 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu:

a. Pertama, memelihara proses-proses ekologi yang esensial dan

sistem penyangga kehidupan;

b. Kedua, pelestarian keragaman genetik; dan

40

c. Ketiga, terjaminnya pemanfaatan spesies dan ekosistem secara

lestari.

Sebagian besar negara-negara di dunia kemudian

mengadopsi strategi tersebut. Pemerintah sendiri baru

meratifikasinya 10 (sepuluh) tahun kemudian, ketika Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya dikeluarkan, dengan menjadikan

ke-3 (ketiga) tujuan konservasi global ini sebagai tujuan pokok

upaya-upaya konservasi di Indonesia.

2. Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Perlindungan

Kekayaan Hayati di Laut Lepas

Banyak negara Dunia Ketiga sangat menghendaki

dibentuknya kontrol internasional atas dasar laut dalam agar negara-

negara maju tercegah dari tindakan penambangan mineral dari

sumber vital dan luas ini secara bebas tanpa batasan politik.

Sejumlah negara Barat bersemangat ingin melindungi kepentingan

ekonomi mereka melalui eksploitasi bebas sumber daya laut lepas

dan dasar laut dalam.56

Serangkaian konvensi telah diselenggarakan yang

menghasilkan 4 (empat) Konvesi Hukum Laut 1958 57 , sebagai

berikut: Konvensi 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Berdekatan

mulai berlaku pada tahun 1964, Konvensi 1958 tentang Laut Lepas

56 R.R. Churchill And A.V. Lowe. 1999. Law Of The Sea The Third Edition. Manchester: Juris Publishing. Hal. 15. 57 Malcolm N. Shaw Qc. 2013. Hukum Internasional Edisi Keenam. Bandung: Nusa Media. Hal. 547.

41

mulai berlaku pada tahun 1962, Konvensi 1958 tentang Perikanan

dan Konservasi Sumber Daya Hayati mulai berlaku pada tahun 1966

dan Konvensi 1958 tentang Landas Kontinen mulai berlaku pada

tahun 1964.58

Pasal 24 Konvensi tentang Laut Lepas 1958 tentang Laut

Lepas 1958 menghimbau agar negara-negara membuat peraturan

yang mencegah pencemaran laut melalui penumpahan minyak atau

pembuangan limbah radioaktif, sementara dalam Pasal 1 Konvensi

Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hidup Laut Lepas 1958

menyatakan bahwa semua negara berkewajiban mengambil, atau

bekerja sama dengan negara lain dalam mengambil, langkah yang

diperlukan bagi konservasi sumber daya hayati di laut lepas.

Meskipun segenap ketentuan ini belum terbukti sukses sepenuhnya,

semuanya telah diperkuat oleh serangkaian perjanjian tambahan

yang saling terkait dan meliputi perlindungan lingkungan laut. 59

3. Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Konservasi

Secara historis laut memiliki dua fungsi peranan penting:

pertama, sebagai media komunikasi, dan kedua sebagai gudang

besar sumber daya, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Kedua

fungsi ini memicu berkembangannya aturan hukum.60

58 Ibid. Hal. 607. 59 Ibid Hal. 592. 60 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982. Hukum Internasional dalam Ibid Hal. 547.

42

Konvensi Hukum Laut 1982 hampir 50 (lima puluh) pasal

disusun untuk melindungi hukum lingkungan laut. Negara-negara

bertanggung jawab menjalankan kewajiban internasional mereka

terkait perlindungan dan pelestarian laut dan memikul tanggung

jawab sesuai dengan hukum internasional. Negara-negara juga

harus memastikan ketersedian bantuan sesuai dengan system

hukum mereka untuk memberikan kompensasi dengan segera

dengan memadai atau meminta bantuan lainnya terkait kerugian

yang disebabkan oleh pencemaran laut oleh orang yang berada di

bawah yurisdiksi mereka61 dan juga mereka juga berkewajiban untuk

melindungi dan melestarikan lingkungan laut62.

Masyarakat internasional tidak selalu berurusan dengan

kepentingan individu dari setiap anggotanya, demikian juga setiap

anggota masyarakat internasional tidak selalu berususan dengan

kepentingan nasional, melainkan ada pula saat yang mengharuskan

mereka berurusan dengan kepentingan bersama, masalah-masalah

bersama, yang harus dipecahkan secara bersama-sama, seperti63

3.1. Shared and straddling fish stock.

PBB membuat straddling fish stock pada tahun 2001

untuk meningkatkan manajemen yang kooperatif berkaitan

dengan sumber daya ikan yang meliputi area yang luas, dan

61 Berdasarkan Pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982. 62 Berdasarkan Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982. 63 Akhmad Solihin. 2010. Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan Isu, Permasalahan Dan Telaah Kritis Kebijakan.

Bandung: Nusa Aulia. Hal. 131.

43

merupakan bentuk perhatian ekonomi serta lingkungan dari

berbagai negara. 64

Straddling stock adalah ikan yang bermigrasi terbatas

karena melewati atau masuk ke dalam lebih dari satu ZEE (Zona

Ekonomi Eksklusif) suatu negara. Perjanjian ini diadopsi pada

tahun 1995 namun baru di entry into force pada tahun 2001.

3.2. Highly migratory species.

Pasal 64 Konvensi Hukum Laut 1982 ini menjelaskan

tentang jenis ikan bergerak melalui daerah luas ruang laut, baik

di dalam dan di luar zona ekonomi ekslusif. Jenis biotik ini

disebut “spesies bermigrasi jauh”. Ayat (1) ini mengharuskan

negara pantai dan negara lain si suatu wilayah tertentu untuk

bekerja sama untuk memastikan konservasi dan meningkatkan

tujuan pemanfaatan optimum dari jenis ikan bermigrasi jauh.

Kerjasama yang dimaksud dapat secara langsung atau melalui

organisasi internasioanal dan harus dilakukan di seluruh

wilayah, di dalam maupun diluar zona ekonomi eksklusif. Dalam

hal ini juga dikatakan bahwa di daerah yang tidak terdapat

organisasi perikanan internasional, maka negara pantai dan

negara lain yang memanen jenis ikan tersebut harus

bekerjasama membentuk organisasi tersebut.

64 Yoshifumi Tanaka. 2012. The International Law Of The Sea. New York: Cambridge University Press. Hal. 227.

44

Spesies yang masuk dalam kategori highly migratory

species termasuk dalam daftar Annex I United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yaitu berbagai

spesies dari ikan tuna, ikan marlin, sailfish, swordfish, ikan

lumba-lumba, ikan hiu dan cetacean.65

Pasal 63 ayat (2) dan pasal 64 ayat (1) Konvensi Hukum Laut

1982 tidak mencantumkan secara spesifik mengenai langkah-

langkah dalam pengelolaan dan konservasi shared and straddling

fish stock (sediaan ikan bermigrasi terbatas) dan highly migratory

species (spesies bermigrasi jauh). Ketentuan ini hanya menyebutkan

langkah-langkah pengelolaan dan konservasi kedua jenis ikan

tersebut melalui kerjasama yang harus ditetapkan dalam persetujuan

dua atau lebih negara pantai atau persetujuan tentang pembentukan

organisasi internasional untuk menjamin tujuan pemanfaatan kedua

jenis ikan tersebut.66

Permasalahan tekanan yang terus berlanjut pada SDI di laut

lepas mengakibatkan terjadinya penurunan hasil tangkapan.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 pengelolaan SDI di

perairan negara pantai adalah tanggung jawab negara pantai

sedangkan pengelolaan SDI di laut lepas merupakan tanggung jawab

bersama dari negara-negara. Dengan demikian harus ada komitmen

65 Paus atau Lodan. Spesies ini tidak termasuk dalam kategori ikan karena bernapas melalui paru-paru tetapi

masih satu famili/filum dengan ikan. 66 Chomariyah. 2014. Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan Pelaksanaan Pendekatan Kehatihatian Oleh Indonesia.

Malang: Setara Press. Hal. 5.

45

yang kuat dari negara pantai, negara penangkap ikan jarak jauh, dan

kewajiban negara bendera untuk melakukan pengawasan.

Konferensi belum berhasil merumuskan pengaturan yang

komprehensif mengenai masalah konservasi dan pengelolaan

perikanan di Laut Lepas. Konferensi telah menyerahkan pengaturan

tersebut pada negara yang berkepentingan dengan perikanan di Laut

Lepas di wilayahnya masing-masing. Dalam perkembangannya,

dalam kurun waktu 2 (dua) dekade terakhir ini terjadi penurunan yang

drastis sediaan SDI sehingga perikanan berada dalam kondisi kritis.

Pada tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai

komersial tinggi, khususnya shared and straddling fish stock (sediaan

ikan bermigrasi terbatas) dan highly migratory species (spesies

bermigrasi jauh), telah menimbulkan keprihatian dunia karena

mempunyai kemampuan melintasi batas-batas wilayah suatu negara

(transboundary).67 Hal ini telah mendorong masyarakat internasional

untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan tersebut.

Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah

menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan

ketentuan tersebut dalam bentuk Agreement for the Implementation

of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the

Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly

Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing

67 Akhmad Solihin. 2010. Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan Isu, Permasalahan Dan Telaah Kritis Kebijakan.

Bandung: Nusa Aulia. Hal. 131.

46

Agreement/UNIA 1995). UNIA 1995 merupakan persetujuan

multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan

pengelolaan shared and straddling fish stock (sediaan ikan

bermigrasi terbatas) dan highly migratory species (spesies

bermigrasi jauh), sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64

Konvensi Hukum Laut 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku

tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan Persetujuan ini

untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan

yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995

merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.68

E. Landasan Teori

1. Teori Aplikasi Hukum Internasional dalam Hukum Nasional

Dua teori utama yang dikenal adalah monisme dan dualisme,

berdasarkan teori monisme, hukum internasional dan hukum

nasional merupakan aspek yang sama dari satu sistem hukum

umumnya; berdasarkan teori dualisme, hukum internasional dan

hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali

berbeda secara intrinsic (intrinsically) dari hukum nasional.

- Teori Transformasi

68 Lihat Penjelasan Umum Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Agreement For The

Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish

Stocks .

47

Berdasarkan teori transformasi, hukum internasional tidak akan

pernah berlaku sebelum konsep, kaidah dan prinsip-prinsip

hukumnya belum menjadi bagian dari prinsip atau kaidah-kaidah

hukum nasional. Agar dapat berlaku, maka prinsip-prinsip hukum

internasional harus terlebih dahulu menjadi bagian dari prinsip-

prinsip hukum nasional. Misalnya Undang Undang Nomor 4

Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup sebagai

hasil transformasi dari hukum Lingkungan Internasional, yaitu

Deklarasi Stockholm 1972. Demikian pula dengan Undang

Undang pembaharuannya, yaitu Undang Undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagai hasil transformasi

Deklarasi Rio 1992.

Proses transformasi ini dilakukan dengan melakukan perubahan

terhadap undang-undang. Perubahan dapat dilakukan dengan

melakukan penambahan, pengurangan atau pembaharuan

secara keseluruhan terhadap isi undang-undang dan

menggantikannya dengan yang baru. Proses perubahan tunduk

dan diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum ketatanegaraan

yang mekanisme kerjasamanya dengan pembuatan undang-

undang, yaitu dilakukan dengan melakukan pengajuan oleh

DPR/DPRD atau presiden. Sebagaimana yang telah terjadi di

Negara-negara lain yang memiliki proses yang sama:

- Teori Delegasi

48

Berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional setelah

didelegasikan ke hukum nasional yang dapat dilegalkan dengan

pencantuman kaedah-kaedah hukum internasional kedalam

berbagai peraturan perundangundangan nasional atau dengan

menerapkan kaedah-kaedahnya dalam memutus atau

menyelesaikan sengketa nasional.

- Teori Harmonisasi

D.P.O. Connell menggambarkan teori ini melalui suatu

pernyataan yang berbunyi:

“the theory of harmonization assumes that international law, as a

rule of human behavior, form part of municipal law and hence is

available to a municipal judge; but in the rare instance conflict

between the two system theory acknowledges that he is obligade

by his jurisdictional rules”

“teori harmonisasi menganggap bahwa hukum internasional

sebagai hukum yang mengatur tingkah laku bagian hukum

internasional dan diatur oleh hukum nasional, tetapi teori ini juga

mengakui adanya konflik antar kedua hukum tersebut”.

Menurut pendapat diatas, titik tolak teori harmonisasi adalah

“tingkah laku atau tindakan” yang sama antara hukum

internasional dengan hukum nasional dengan batas-batas dan

kewenangan yang berbeda.

49

Dari berbagai penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum

internasional dan hukum nasional memiliki persamaan dan

perbedaan baik dalam cara pandang maupun bagaimana

keduanya menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap pelanggar

hukum.

2. Teori Pengembangan Hukum Lingkungan69

- Teori Pendekatan Ekonomi

Teori pendekatan ekonomi terhadap hukum mengandung aspek

aspek heuristic, deskriptif dan normatif. Dari aspek heuristik,

teori ini berusaha membuktikan adanya pertimbangan-

pertimbangan atau argument-argumen ekonomi yang

melandasi doktrin-doktrin dan institusi-institusi hukum. Dari

aspek deskriptif, teori ini berusaha mengidentifikasi adanya

logika-logika ekonomi dan pengaruh-pengaruh ekonomi dari

doktrin dan institusi hukum serta alasan-alasan ekonomi yang

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Dari

aspek normatif, teori ini mendorong para pembuat kebijakan

publik, serta hakim agar dalam membuat pengaturan hukum

dan putusan-putusan pengadilan semestinya memerhatikan

prinsip efisiensi.

Dalam konteks penerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori

pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi asumsi

69 Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres. Hal 30.

50

dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah

lingkungan bersumber dari dua hal, yaitu kelangkaan (scarity)

sumber daya alam dan kegagalan pasar (market failure). Kedua

konsep ini perlu dipahami dalam rangka memahami pendekatan

ekonomi terhadap hukum.70

- Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak71

Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak

dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika. Aliran filsafat ini

menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan

perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat sehingga

masayarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan

semacam itu. Teori hak ini juga mencakup dua aliran pemikiran,

yaitu libertarianisme di satu sisi dan aliran pemikiran tentang

hak-hak hewan (animal right) di sisi lain. Teori ini mewajibkan

para pelaku usaha untuk terus menerus meminimalisasi tingkat

pencemaran atau perusakan lingkungan dan kemudian

meniadakan sama sekali pencemaran dan perusakan

lingkungan.

Beberapa aktivis lingkungan hidup berpendapat, bahwa

kegiatan-kegiatan pemburuan hewan baik karena motif ekonomi

maupun karena hobi harus dilarang jika kegiatan-kegiatan itu

70 Stewart And Krier. 1978. Enviromental Law And Policy. New York: The Bobbs Merril Co. Inc. Hal. 99 dalam

Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hal 31. 71 Mark Sagoff. 1987. Ecology Law Quarterly. Hal 265-362 dalam Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di

Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hal 35.

51

dapat membahayakan keberlanjutan eksistensi dari hewan atau

spesies itu. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan ini dapat

mengakibatkan kepunahan hewan.

Beberapa sarjana juga mengusulkan membangun etika

ekologis dan perlindungan hak-hak hewan sebagai dasar bagi

hukum dan kebijakan hidup. Aldi Leopold mengusulkan perlunya

konsep etika tanah (land ethic), yaitu aturan perilaku untuk

melindungi komunitas yang tidak saja terdiri atas manusia, tetapi

juga mencakup tanah, air, tumbuh, dan hewan. Suatu kebijakan

atau perbutan adalah dianggap baik, bila kebijakan itu tidak

mengancam integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas.72

F. Kerangka Konseptual

Bertitik tolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan

tinjauan pustaka yang telah di paparkan pada bagian terdahulu, maka

penulis akan menguraikan secara sistematis kerangka pemikiran dari

rencana penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini berjudul tentang “Pengaturan Perdagangan Ikan

Hiu di Indonesia Berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional

Satwa dan Tumbuhan Liar Spesies Terancam (CITES)”. Adapun

menjadi dasar hukum dari penelitian ini yaitu, CITES, Undang Undang

72 H. J. Mvcloskey. 1983. Ecological Ethics and Politics. Totowa New Jersey: Roman and Littlefield. Hal 55-56

dalam Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hal 30.

52

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Dan Ekosistemnya, PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan

Satwa Buru, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa, PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan

Jenis Tumbuhan dan Satwa, Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status

Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus, Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status

Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014

tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus

Longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.).

Peraturan-peraturan tersebut di atas menjadi dasar terkait

penangkapan dan perdangangan ikan hiu di Indonesia yang harus

ditaati, tetapi dalam kenyataanya tidak demikian karena penangkapan

dan perdagangan ikan hiu masih kerap ditemukan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang memulai

pembahasan dari hal-hal yang sifatnya umum ke hal-hal yang sifatnya

khusus. Ada 3 (tiga) objek kajian yang akan di bahas dalam penulisan

ini, yaitu: mengenai pengaturan hukum nasional menyangkut

perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang dilindungi dan efektifitas

implementasi CITES di Indonesia.

53

Berkaitan dengan pengaturan hukum nasional menyangkut

perdagangan ikan hiu sebagai spesies yang dilindungi, indikator yang

akan dikaji antara lain: mekanisme dan substansi. Penulis

menganggap penting indikator mekanisme. Indikator ini dianggap

penting oleh penulis karena mekanisme adalah salah satu aspek untuk

mengetahui terlaksananya serta segala aturan yang terkait

penangkapan dan perdagangan ikan hiu.

Indikator kedua yang akan dikaji mengenai efektifitas

implementasi CITES adalah pelaksanaan hukum dan faktor yang

mempengaruhinya. Indikator ini dianggap penting oleh penulis karena

penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap para pelaku

penangkapan dan perdagangan ikan hiu.

Keterkaitan antara semua aspek-aspek tersebut di atas, akan

memberikan dasar analisis yang lebih mengarah pada objek kajian

penulisan yaitu terwujudnya perlindungan hukum terhadap

perdagangan ikan hiu di Indonesia.

54

Bagan Kerangka Konseptual

Efektifitas Implementasi

CITES di Indonesia

Pelaksanaan hukum

Faktor yang

mempengarunginya

Pengaturan hukum nasional

menyangkut perdagangan

ikan hiu sebagai spesies

yang dilindungi

Mekanisme

Substansi

PENGATURAN PERDAGANGAN IKAN HIU DI INDONESIA KAJIAN BERDASARKAN CONVENTION INTERNASTIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES WILD FAUNA AND FLORA (CITES)

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN IKAN HIU DARI PERDAGANGAN DI INDONESIA

55

G. Definisi Operasional

1. Perdagangan Ikan Hiu:

Aktivitas menangkap ikan hiu yang dilakukan oleh pelaku usaha

kemudian dikomersilkan dengan cara diperdagangkan dari hulu

(upstream) hingga ke hilir (downstream).

2. Mekanisme:

Prosedur pembuatan aturan dan teknik perundang-undangan.

3. Substansi:

Tata cara pelaksanaannya.

4. Efektifitas:

Mengkaji tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

5. Pelaksanaan Hukum:

Kententuan-ketentuan hukum yang telah dibuat mencapai

maksudnya (berhasil) atau tidak mencapai maksudnya (tidak

berhasil) dalam perwujudannya.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhinya:

Hal-hal yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan

pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut meliputi substansi

hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya.

TESIS PENGATURAN PERDAGANGAN IKAN HIU DI INDONESIA ...

Documents

Transcript of TESIS PENGATURAN PERDAGANGAN IKAN HIU DI INDONESIA ...