sampah

JUNI 2012, VOLUME 4 NOMOR 2

187

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARAN

SUNGAI KALI NAGARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Akhmad Riduan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Jl. Kuripan Murung Sari 54 Amuntai 71417

Abstrak: Garbage is a public issue completely unresolved despite the role of the

autonomous regional government have been involved. Hulu Sungai in the North, of

which waste management efforts hampered by low participation of the people

especially those living on the banks of the Sungai Kali Nagara. To that end, the

Office of Markets, Sanitation and City Planning of North Hulu Sungai need to

intensify dissemination through attachment stickers and billboards to participate

involving clerical roles/council study groups. Efforts to establish a village/sub-

district as a pilot project given litter-free zone should also be initiated in addition to

the race hygiene among rural/village by taking into account the availability of

facilities and infrastructure are monitored periodically. To be effective, it needs

coordination among related institutions and adequate budgetary support by the local

government.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh

masyarakat modern adalah sampah sebagai

akibat dari pertambahan penduduk dan peru-

bahan pola konsumsi masyarakat sehingga

volume sampah dirasakan semakin hari sema-

kin banyak. Dibalik itu, persoalan sampah su-

kar dicarikan solusi efektifnya sebab acapkali

erat kaitannya dengan penyediaan sarana dan

prasarana kebersihan yang memadai oleh pe-

merintah selaku alat negara di samping faktor

lain seperti kebiasaan dan partisipasi masya-

rakat sendiri sebagai produsen utama sampah.

Usman (2003, 234) mengungkapkan, manu-

sia mempunyai kemampuan untuk merubah

dan memberi ciri pada lingkungan fisik atau-

pun lingkungan biologi. Diamond (Hartining-

sih, Kompas edisi 16 April 2009) menimpali,

penyebab kehancuran suatu bangsa pada ma-

sa lalu adalah musnahnya manusia karena de-

gradasi lingkungan dan sumber daya alam

yang parah, penyakit, perang antar negara,

maupun konflik karena elit politik terus-me-

nerus berebut kekuasaan.

Undang-undang Dasar Republik Indo-

nesia 1945 Pasal 28H ayat (1) memberikan

hak kepada setiap orang untuk mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh

karenanya pemerintah berkewajiban untuk

memberikan pelayanan publik berkenaan de-

ngan pengelolaan sampah ditunjang dengan

euforia. Otonomi daerah yang berarti kewe-

nangan luas telah diberikan kepada setiap pe-

merintah propinsi, kabupaten/kota. Di Kabu-

paten Hulu Sungai Utara yang memiliki luas

892,70 km2 atau 2,38 persen dari keseluruhan

luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dan

80% diantaranya merupakan lahan rawa, upa-

ya pengelolaan sampah dibekali dengan Per-

aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1992 ten-

JURNAL SOCIOSCIENTIA KOPERTIS WILAYAH XI KALIMANTAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARAN SUNGAI KALI

NAGARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Akhmad Riduan

188

tang kebersihan, keindahan, dan kesehatan

Lingkungan serta Peraturan Daerah Kabupa-

ten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2005

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

dan Kebersihan. Namun, upaya tersebut dian-

taranya terkendala oleh rendahnya partisipasi

masyarakat di bantaran sungai Kali Nagara

dimana sebagian kawasan ini berada dalam

wilayah administratif Kecamatan Amuntai

Tengah yang berada di pusat kota dan meru-

pakan kawasan utama kegiatan pengelolaan

sampah. Secara kasat mata terlihat sampah

yang berhamburan dari karena tidak dibuang

pada tempatnya, tumpukan sampah baik di

bak sampah ataupun di tempat pembuangan

sementara (TPS) akibat pembuangan sampah

diluar jam yang ditentukan, tiadanya pemi-

lahan sampah ditingkat domestik (rumah

tangga), dan yang lebih memprihatinkan ada-

lah aktivitas pembuangan sampah ke sungai

tidak terkecuali di pasar Amuntai sendiri

yang persis berada di bantaran sungai. Hal ini

diperparah dengan pola pemukiman pendu-

duk yang umumnya mengikuti alur sungai

dan terkesan tidak tertata. Ironi semakin me-

lebar tatkala struktur masyarakat Kabupaten

Hulu Sungai Utara cenderung homogen dan

dikenal religius dengan banyaknya sentra ke-

giatan keagamaan tradisional maupun lem-

baga pendidikan agama dari tingkat dasar

hingga Perguruan Tinggi diberbagai sudut

kota Amuntai.

Partisipasi Masyarakat

Pembangunan masyarakat yang menu-

rut Ruopp (Ndraha, 1990, 101) ditekankan

untuk mengubah keadaan dari yang kurang

dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik

ternyata sangatlah mensyaratkan adanya par-

tisipasi masyarakat sebagaimana telah dinya-

takan oleh banyak orang.

Bhattacharyya (Ndraha, 1990, 102) me-

nyebutkan partisipasi sebagai pengambilan

bagian dalam kegiatan bersama.

Mubyarto (Ndraha, 1990, 102) menya-

takan bahwa partisipasi kesediaan untuk

membantu berhasilnya setiap program sesuai

kemampuan setiap orang tanpa berarti me-

ngorbankan kepentingan diri sendiri.

Sumardi dan Evers (1982, 3) menga-

takan, partisipasi adalah ikut sertanya suatu

kesatuan untuk mengambil bagian dalam ak-

tivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesa-

tuan yang lebih besar.

Dari beberapa definisi di atas, partisipa-

si masyarakat dapat diartikan sebagai keikut-

sertaan masyarakat dalam suatu kegiatan ber-

sama sesuai dengan kemampuannya masing-

masing untuk menunjang pencapaian tujuan

tertentu tanpa mengorbankan kepenting-an

diri sendiri. Lebih dari itu, partisipasi ber-

sangkut paut dengan tiga hal yakni mental

and emotional involvement (keterlibatan

mental dan emosi), motivation to contribute

(dorongan untuk memberikan sumbangan),

dan acceptance of responsibility (penerimaan

tanggung jawab) sebagaimana diungkapkan

Davis (Hurairah, 2008, 95). Sedangkan me-

nurut Kweit dan Kweit (Kumorotomo, 2001,

117) ada dua unsur pokok mengapa partisi-

pasi itu penting yakni bahwa sesungguhnya

rakyat sendirilah yang paling paham menge-

nai kebutuhannya dan adanya kenyataan bah-

wa pemerintahan yang modern cenderung se-

makin luas dan kompleks hingga birokasi

tumbuh membengkak diluar kendali.

Mengutip pendapat dari beberapa pakar

Barat, Ndraha (Hurairah, 2008, 96) menyim-

pulkan bahwa partisipasi masyarakat meliputi

beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai satu

diantara titik awal perubahan sosial;

b. Partisipasi dalam memperhatikan/ menye-rap dan memberi tanggapan terhadap inf-

ormasi, baik dalam arti menerima (me-

naati, menerima dengan syarat maupun

dalam arti menolaknya);


189

c. Partisipasi dalam perencanaan pemba-ngunan termasuk pengambilan keputusan

(penetapan rencana);

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan

(participation in benefit);

f. Partisipasi dalam menilai hasil pemba-ngunan.

Pengelolaan Sampah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia

selalu bersentuhan dengan sampah terutama

sekali sampah rumah tangga. Kastaman dan

Kramadibrata (2007, 11) mengungkapkan,

dalam kegiatan kehidupan domestiknya, se-

tiap manusia memproduksi sejumlah sampah

dalam bentuk padatan dengan volume ruang

antara 3 s.d. 5 liter atau sekitar 1 s.d. 3 kg

sampah/hari, baik sampah organik (tinja, sisa

dapur, sisa makanan) maupun sampah anor-

ganik (kertas, plastik, kaca dan sebagainya).

Departemen Pekerjaan Umum menyata-

kan sampah adalah limbah yang bersifat pa-

dat, yang terdiri dari zat organik dan zat anor-

ganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan

harus dikelola agar tidak membahayakan

lingkungan dan melindungi investasi pem-

bangunan.

Hakim, dkk. (2006, 1) menyatakan sam-

pah selalu identik dengan barang sisa atau ha-

sil buangan tak berharga. Meski setiap hari

manusia selalu menghasilkan sampah, manu-

sia pula yang paling menghindari sampah.

Sedangkan Rahman menerangkan, sampah

merupakan material sisa yang tidak diingin-

kan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah

merupakan konsep buatan manusia, dalam

proses-proses alam tidak ada sampah, yang

ada hanya produk-produk yang tak bergerak.

Sampah dapat berada pada setiap fase materi:

padat, cair, atau gas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa sampah adalah barang sisa atau hasil

buangan dari masyarakat ataupun industri

yang dianggap tak memiliki guna lagi, baik

berbentuk padat, cair ataupun gas. Oleh Kas-

taman dan Kramadibrata (2007, 74), sampah

bersumber dari rumah tangga, daerah komer-

sial, institusi, sampah dari sisa-sisa konstruksi

bangunan, fasilitas umum, sampah dari hasil

pengolahan air buangan serta sisa-sisa pem-

bakaran dari incinerator, industri, dan sam-

pah pertanian.

Dewasa ini, upaya pengelolaan sampah

sangat penting sebab terdapat kebijakan stra-

tegis dari pemerintah berupa pendekatan pe-

ngurangan sampah dengan konsep Reduce,

Reuse, dan Recycle (3R) atau mengurangi,

menggunakan kembali, dan mendaur ulang

(3M) agar dapat tercapai program zero

waste pada tahun 2025. Berkaitan dengan

hal tersebut Kastaman dan Kramadibrata

(2007, 17) mengutarakan, input yang dibu-

tuhkan untuk pengelolaan persampahan ini

adalah manusia, peralatan, biaya, dan metode

pengelolaan yang saling berkaitan. Secara

implisit di sini ditegaskan peran pemerintah

sebagaimana ditandaskan Sadyohutomo

(2008, 133), penyediaan prasarana dan sarana

umum merupakan tanggung jawab pemerin-

tah karena menyangkut hajat hidup orang

banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan po-

kok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder.

Tanggung jawab tersebut menyangkut penye-

diaan dan pengaturan dalam pengelolaan pra-

sarana dan sarana. Di sisi lain upaya penge-

lolaan sampah membutuhkan koordinasi di

antara beberapa instansi terkait. Dikatakan

Nurcholis (2007, 271) dengan koordinasi ma-

ka arah, tujuan, dan tindakan yang akan dila-

kukan menjadi jelas. Koordinasi juga akan

menciptakan kesatupaduan tindakan dan me-

tode yang akan dipakai serta memperjelas

pembagian pekerjaan antar dinas dan lem-

baga teknis. Hal ini perlu diperhatikan secara

cermat sebab semakin meningkat kebutuhan

akan koordinasi semakin meningkat pula ke-




Akhmad Riduan

190

sukaran untuk melaksanakannya secara efek-

tif seperti diungkapkan Djatmiko (2003, 63).

Secara empirik, dalam pengelolaan

sampah peran masyarakat juga tidak bisa di-

kesampingkan sebab diakui Kastaman dan

Kramadibrata (2007, 18) masyarakat banyak

berperan dalam proses penempatan dan pe-

ngumpulan sampah sehingga memudahkan

dalam pemindahan, pengangkutan, penge-

lolaan, serta pemanfaatan dan pembuangan

sampah akhir yang selama ini ditangani oleh

pemerintah daerah. Oleh karenanya, didalam

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu

Sungai Utara Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Ling-

kungan Bab II Ketentuan Tugas dan Kewa-

jiban Pasal 3 telah disinggung bahwa masya-

rakat berkewajiban mewujudkan dan bertang-

gung jawab atas tertibnya kebersihan, kein-

dahan, dan kesehatan lingkungan terhadap

tanah bangunan dan pekarangan yang di-

miliki atau ditempati. Pada Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Ta-

hun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Per-

sampahan dan Kebersihan Bab X Teknis Per-

sampahan Pasal 17 ayat (1) dan (2) dijelas-

kan:

(1) Waktu pembuangan sampah oleh masya-rakat dilakukan mulai pukul 20.00-07.00

wita.

(2) Pembuangan sampah sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dilakukan dengan

membungkus dalam kantongan plastik

atau sejenisnya dan menempatkan pada

bak-bak sampah yang telah disediakan

atau di halaman rumah masing-masing

yang mudah dilalui mobil pengangkut

sampah atau gerobak sampah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor

3 Tahun 1992 tentang Kebersihan, Keindahan

dan Kesehatan Lingkungan Bab III Ketentuan

Larangan Pasal 14 poin b juga ditegaskan

bahwa untuk menjaga kebersihan dilarang

membuang sampah dan atau barang-barang

sebagaimana dimaksud dalam Sub a pasal ini

di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum,

saluran umum, sungai dan halaman atau pe-

karangan orang lain. Kemudian pada Pasal 19

poin a disebutkan bahwa untuk menjaga ke-

sehatan lingkungan dilarang membakar sam-

pah, kotoran-kotoran dan pengasapan rotan

dengan belerang di sembarang tempat.

Sebagai realisasi dari penerapan otono-

mi daerah, keberadaan Peraturan Daerah Ka-

bupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun

2005 tentang Retribusi Pelayanan Persam-

pahan dan Kebersihan merupakan instrumen

guna menopang pembiayaan pembangunan

daerah berbasiskan masyarakat. Dalam hal ini

penerimaan daerah dari retribusi sampah akan

turut mempengaruhi terhadap kapasitas pem-

biayaan daerah dimana kemampuan keuang-

an daerah ditentukan oleh adanya sumber

pendapatan daerah dan tingkat lukratifnya

sebagaimana dijelaskan Davey (Nurcholis,

2007, 175).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu


Retribusi Pelayanan Persampahan dan Keber-

sihan Bab II Nama, Obyek dan Subyek Re-

tribusi Pasal 3 ditandaskan bahwa obyek

retribusi meliputi: (a) pengambilan dan pe-

ngangkutan sampah dari sumber ke TPA; (b)

pengambilan dan pengangkutan sampah dari

TPS ke TPA; (c) penyediaan TPS dan TPA;

(d) pengelolaan dan atau pemusnahan sampah

di TPA; (e) pelayanan kebersihan jalan

umum, drainase dan taman; (f) pelayanan ke-

bersihan pasar; (g) pelayanan kebersihan ter-

minal dan fasilitas umum lainnya; dan (h)

pelayanan persampahan untuk kegiatan in-

sidentil/pertunjukan.

Berkaitan dengan pemungutan retribusi

persampahan, pada Bab VIII Tatacara Pemu-

ngutan Retribusi Pasal 14 ayat (1) hingga

ayat (3) dijelaskan: (1) penunjukan petugas

persampahan oleh pemerintahan desa dan

kelurahan sekaligus sebagai petugas pemu-

ngut retribusi sampah; (2) pemungutan re-


191

tribusi sampah oleh petugas desa atau kelu-

rahan dikeluarkan dengan menggunakan do-

kumen resmi pemungutan yang dikeluarkan

oleh Dinas Pendapatan Daerah; dan (3) retri-

busi sampah yang dipungut oleh petugas per-

sampahan desa/kelurahan disetor kepada pe-

merintahan desa/kelurahan selanjutnya kepala

desa atau lurah atau petugas yang ditunjuk

menyetor hasil retribusi sampah ke kas dae-

rah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun untuk mengantisipasi timbul-

nya resistensi dari masyarakat, pada Peratur-

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu


Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Ling-

kungan Bab V Ketentuan Pidana Pasal 21

ayat (1) dan (2) telah dijabarkan: (1) barang

siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18

dan pasal 19 diancam dengan pidana kurung-

an selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima pu-

luh ribu rupiah) dan (2) tindak pidana

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ada-

lah pelanggaran.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13

Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Per-

sampahan dan Kebersihan Bab XI Ketentuan

Pidana Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat

(5) bahkan dijelaskan sebagai berikut: (1)

wajib retribusi yang tidak melaksanakan ke-

wajibannya sehingga merugikan keuangan

daerah diancam dengan pidana kurungan pa-

ling lama tiga bulan atau denda setinggi-ting-

ginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta ru-

piah); (3) pembuangan sampah yang dilaku-

kan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan

Daerah ini diancam dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah); (4) pelanggaran terhadap ketentuan

larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal

19 Peraturan Daerah ini diancam dengan pi-

dana kurungan paling lama tiga bulan atau

denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah); (5) Tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2),

dan (3) adalah pelanggaran; dan (6) hasil pe-

negakan Peraturan Daerah ini berupa pemba-

yaran denda oleh terpidana merupakan pen-

dapatan daerah dan disetor ke kas daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dalam penelitian

ini dipilih guna menganalisa permasalahan

berkenaan partisipasi masyarakat di bantaran

sungai Kali Nagara Kabupaten Hulu Sungai

Utara dalam pengelolaan sampah domestik

(rumah tangga). Cara ini ditempuh oleh kare-

na sifat permasalahan yang belum jelas, ber-

sifat holistik, kompleks, dinamis serta penuh

makna sebagaimana diungkapkan Wahyu

(2007, 50). Adapun jenis penelitian yang di-

gunakan bersifat deskriptif sebagaimana di-

mungkinkan dalam pendekatan kualitatif di

mana data diperoleh melalui observasi, wa-

wancara berdasarkan teknik purposive sam-

pling, dan studi dokumentasi.

Data yang telah terkumpul akan dianali-

sis melalui beberapa tahapan seperti disam-

paikan Miles dan Huberman (Wahyu dkk,

2007, 60) terdiri atas data reduction, data

display, dan conclusion drawing/verification

ditunjang dengan uji kredibilitas data melalui

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ke-

tekunan, triangulasi, analisis kasus negatif,

penggunaan bahan referensi, serta member

check sebagaimana dikemukakan Sugiyono

(2009, 270).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Sampah

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, upa-

ya pengelolaan sampah melalui Dinas Pasar,

Kebersihan dan Tata Kota meliputi empat ke-




Akhmad Riduan

192

camatan dari 10 kecamatan yang ada di Ka-

bupaten Hulu Sungai Utara yakni kecamatan

Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai

Utara, dan Banjang. Dari empat kecamatan

tersebut, kecamatan Amuntai Tengah yang

tepat berada di pusat kota menjadi kawasan

utama pengelolaan sampah dimana Sungai

Kali Nagara melintasi beberapa desa/kelurah-

an seperti Paliwara, Murung Sari, Kebun Sa-

ri, Tangga Ulin Hulu, Tangga Ulin Hilir Pa-

lampitan Hulu, Palampitan Hilir, Kota Raden,

dan Kembang Kuning. Kecamatan lainnya

yang merupakan kawasan pengelolaan sam-

pah adalah Alabio, Babirik, dan Danau Pang-

gang walaupun tidak dilakukan seintensif em-

pat kecamatan di atas yang cenderung lebih

mudah dijangkau oleh armada pengangkut

sampah.

Dengan melihat sampah domestik (ru-

mah tangga) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

yang bervolume sekitar 80 m3/hari maka pe-

ran masyarakat harus diikutkan mengacu pa-

da beberapa alasan filosofis yang disampai-

kan Kweit dan Kweit (Kumorotomo, 2001,

117). Lagipula dalam Peraturan Daerah Ka-

bupaten Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor

3 Tahun 1992 tentang Kebersihan, Keindah-

an, dan Kesehatan Lingkungan Bab II Ke-

tentuan Tugas dan Kewajiban Pasal 3 telah

disinggung berkenaan dengan hal tersebut.

Sebelum diangkut ke Tempat Pembua-

ngan Akhir (TPA) Regional yang berlokasi di

Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara atau

sekitar 10 km dari Kota Amuntai untuk dipro-

ses lebih lanjut, sampah ditempatkan di bak-

bak sampah atau TPS yang secara dominan

disediakan oleh pemerintah daerah di bebera-

pa ruas tepi jalan dan di bantaran sungai atau

ditumpuk di tepi jalan karena ketiadaan bak

sampah atau TPS yang terdekat. Namun seba-

gian warga masyarakat masih suka mem-

buang sampah di luar jam yang ditentukan

sehingga sampah menumpuk setiap saat dan

sebagian lainnya membuang sampah dengan

cara ditumpuk disamping bak sampah semen-

tara bak sampahnya sendiri dalam keadaan

kosong. Adapun warga masyarakat yang ber-

mukim di bantaran sungai Kali Nagara keba-

nyakan membuang sampah ke sembarang

tempat atau ke sungai selain dengan cara

pembakaran dan penimbunan sampah. Feno-

mena demikian tentunya bertentangan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Re-

tribusi Pelayanan Persampahan dan Keber-

sihan Bab X Teknis Persampahan Pasal 17

ayat (1) dan (2) serta Peraturan Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kebersihan,

Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Bab

III Ketentuan Larangan Pasal 14 poin b dan

Pasal 19 poin a.

Pembuangan sampah yang tidak meng-

indahkan ketentuan dapat menyebabkan ter-

hambatnya penciptaan lingkungan Kabupaten

Hulu Sungai Utara yang baik dan sehat sebab

salah satu faktor dasar dalam pengelolaan

sampah adalah pewadahan sampah mengacu

Kastaman dan Kramadibrata (2007, 17).

Guna memudahkan aktivitas peman-

faatan sampah di tingkat akhir melalui sistem

controlled landfill, kegiatan pemilahan sam-

pah basah dan kering di tingkat domestik ten-

tunya akan sangat membantu efisiensi kerja

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk keperluan ini pemerintah setempat te-

lah menyiapkan TPS yang disekat secara ter-

pisah dalam satu wadah di beberapa lokasi

agar pemilahan sampah oleh warga masya-

rakat termasuk yang bermukim di bantaran

sungai menjadi lebih mudah namun sampah

secara umum ternyata masih bercampur aduk

yang mengindikasikan tiadanya pemilahan

sampah. Walaupun begitu, pemilahan sampah

terlihat dilakukan oleh para pemulung yang

biasanya beroperasi pada waktu malam se-

hingga relatif membantu dalam pemilahan

sampah namun sayangnya tidak dirapikan

kembali. Rendahnya partisipasi masyarakat

dalam menopang penyelenggaraan pengelola-


193

an sampah terlihat jelas padahal pemilahan

sampah diakui dapat memudahkan proses pe-

ngumpulan sampah seperti diungkapkan Kas-

taman dan Kramadibrata (2007, 17). Dilain

pihak, baik di dalam Peraturan Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara


Keindahan dan Kesehatan Lingkungan mau-

pun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Su-

ngai Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang


sihan tidak diatur secara eksplisit berkaitan

dengan pemilahan sampah sehingga merepot-

kan instansi terkait ketika mengimplemen-

tasikannya.

Sebagai realisasi dari penerapan otono-

mi daerah, keberadaan Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 13

Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Per-

sampahan dan Kebersihan merupakan instru-

men guna menopang pembiayaan pemba-

ngunan daerah berbasiskan partisipasi masya-

rakat sebagaimana terlihat pada Bab II Nama,

Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 3.

Melalui hal tersebut, efektivitas kegiat-

an pengelolaan sampah di Kabupaten Hulu

Sungai Utara dapat tercapai dan partisipasi

masyarakat dapat pula ditumbuhkan di mana

tarif retribusi telah disusun secara terperinci

mengacu pada Undang-undang Republik In-

donesia Nomor 34 Tahun 2000. Akan tetapi

retribusi sampah tidak berjalan baik dimana

selama tahun 2011 atau tepatnya bulan Ja-

nuari, Maret, Mei, Juni, dan Agustus dike-

tahui retribusi sampah yang dapat dipungut

masing-masing hanya berjumlah Rp

400.000,00 per bulan sementara di bulan Fe-

bruari, April, dan Juli malah tidak ada sama

sekali. Kondisi demikian kontraproduktif de-

ngan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Su-

ngai Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang


sihan Bab VIII Tatacara Pemungutan Retri-

busi Pasal 14 ayat (2) yang secara tegas me-

nyatakan hal tersebut. Artinya, partisipasi

masyarakat dalam bentuk iuran uang yang

dikatakan Sulaiman (Hurairah, 2008, 103) be-

rada dalam derajat yang rendah sehingga ti-

dak mampu menopang anggaran kegiatan pe-

ngelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten

Hulu Sungai Utara yang cukup kecil sebagai-

mana misalnya terlihat pada DPA Satuan

Kerja Perangkat Daerah Dinas Pasar, Keber-

sihan dan Tata Kota tahun 2011 yang ber-

jumlah Rp 1.521.990.000,00. Dengan kata

lain, penerimaan daerah dari retribusi sampah

yang minim turut mempengaruhi terhadap

kapasitas pembiayaan daerah sebagaimana

dijelaskan Davey (Nurcholis, 2007, 175).

Melihat kenyataan di atas, nampak se-

kali rendahnya partisipasi masyarakat di Ka-

bupaten Hulu Sungai Utara dalam kegiatan

pengelolaan sampah khususnya mereka yang

bermukim di bantaran sungai Kali Nagara

termasuk di sini pengetahuan praktis peng-

olahan sampah. Realitas demikian menunjuk-

kan adanya kesamaan dengan hasil penelitian

Darmawisata di Kabupaten Kotabaru pada ta-

hun 2007, Lembaga Penelitian Universitas

Padjadjaran Bandung di Kabupaten Tasikma-

laya pada tahun 2008 dan penelitian Akhmad

Riduan di Kecamatan Martapura Kabupaten

Banjar pada tahun 2010. Artinya, peran ma-

syarakat dalam pengelolaan sampah yang di-

tonjolkan Kastaman dan Kramadibrata (2007,

18) belum terwujudkan. Lantas, partisipasi

masyarakat dalam rangka menunjang proses

pembangunan yang ditekankan Ndraha (Hu-

rairah, 2008, 96) otomatis juga belum terca-

pai. Hal ini tidak lain dipicu oleh rendahnya

tingkat kepedulian masyarakat seperti di-

ucapkan Davis (Hurairah, 2008, 95).

Faktor-faktor Terkait Partisipasi Masya-

rakat dalam Pengelolaan Sampah Kegiatan pengelolaan sampah di Kabu-

paten Hulu Sungai Utara melibatkan banyak

pihak terutama masyarakat selaku produsen

sampah terbesar dalam bentuk sampah do-

mestik. Dalam konteks partisipasi masyara-




Akhmad Riduan

194

kat, teridentifikasi beberapa faktor sebagai

berikut:

1. Sosialisasi Kegiatan pengelolaan sampah di tingkat

lokal yang dipayungi dengan Peraturan Dae-

rah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Utara


Keindahan, dan Kesehatan Lingkungan dan


Utara Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retri-

busi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

menuntut adanya sosialisasi kepada masyara-

kat luas. Sosialisasi dimaksudkan agar nilai-

nilai yang terkandung dalam Peraturan Dae-

rah benar-benar membumi dalam kehidupan

masyarakat.

Sementara ini sosialisasi ditempuh se-

cara konvensional dalam bentuk penyuluhan

masyarakat dan pengadaan papan reklame di

lokasi-lokasi strategis. Akan tetapi, sebagian

warga masyarakat masih membuang sampah

diluar jam yang ditentukan disamping tia-

danya pemilahan sampah di tingkat domestik.

Ditambah lagi dengan aktivitas pembuangan

sampah ke sungai/sembarang tempat dan

pembakaran sampah. Ringkasnya, kegiatan

pengelolaan sampah ditingkat masyarakat ter-

kendala sosialisasi yang belum menyentuh

semua lapisan dan jarang dilakukan semen-

tara substansi papan reklame hanya sekedar

himbauan secara umum tidak berbeda dengan

hasil penelitian Akhmad Riduan di Kecama-

tan Martapura Kabupaten Banjar pada tahun

2010. Kondisi demikian patut disayangkan

karena sosialisasi merupakan salah satu jalan

untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat

dalam pandangan Hurairah (2008, 104).

2. Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana ke-

bersihan yang memadai turut berdampak bagi

terwujudnya kebersihan lingkungan di Kabu-

paten Hulu Sungai Utara. Secara umum sara-

na dan prasarana kebersihan tersebut terdiri

atas bak sampah, TPS, TPA, serta armada

dan peralatan kerja yang diperlukan dalam

siklus pengelolaan sampah formal yang dije-

laskan Kastaman dan Kramadibrata (2007,

17).

Saat ini ketersediaan bak sampah dan

TPS belum memadai sehingga turut meng-

hambat efektivitas pengumpulan sampah oleh

pemerintah daerah setiap hari terutama di ka-

wasan bantaran sungai Kali Nagara yang

hampir tidak terlihat bak sampah ataupun

TPS. Minimnya gerobak sebagai armada

pengangkutan sampah dari rumah ke bak

sampah atau TPS di kawasan yang tidak ter-

lewati oleh dump truk seperti halnya di ban-

taran sungai Kali Nagara juga merupakan

biang persoalan sehingga pembuangan sam-

pah oleh masyarakat tidak mengikuti keten-

tuan yang ada. Penelitian yang dilakukan

Darmawisata di Kabupaten Kotabaru pada

tahun 2007, Lembaga Penelitian Universitas

Padjadjaran Bandung di Kabupaten Tasikma-

laya pada tahun 2008, dan penelitian Akhmad

Riduan di Kecamatan Martapura Kabupaten

Banjar pada tahun 2010 menunjukkan hal

yang sama dimana salah satu penghambat

dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah

adalah sarana dan prasarana yang kurang me-

madai. Seyogyanya hal ini diperhatikan seca-

ra cermat sebab sarana dan prasarana meru-

pakan input yang berperan penting dalam ke-

giatan pengelolaan sampah seperti disebutkan

Kastaman dan Kramadibrata (2007, 17). Wa-

laupun penyediaan sarana dan prasarana di-

mungkinkan dari instansi lain atau masya-

rakat, dalam hemat Sadyohutomo (2008, 133)

tanggung jawab pemerintah tidak bisa dike-

sampingkan.

3. Koordinasi Dalam rangka pengelolaan sampah se-

cara baik dan sehat di Kabupaten Hulu Su-

ngai Utara yang didukung dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu


Kebersihan, Keindahan, dan Kesehatan Ling-


195

kungan serta Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2005

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

dan Kebersihan, peran pemerintah daerah

menjadi begitu penting. Oleh karenanya, di-

butuhkan peran banyak instansi dari tingkat

kabupaten hingga desa/kelurahan guna meng-

arahkan dan memfasilitasi kegiatan pengelo-

laan sampah terutama di Kecamatan Amuntai

Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara,

dan Banjang. Urgensinya, koordinasi mutlak

diperlukan merujuk pendapat Nurcholis

(2007, 271). Namun, koordinasi antar instansi

pemerintah nampaknya mengalami kendala

terutama di tingkat kecamatan dan desa atau

kelurahan serta dalam upaya penegakan Pera-

turan Daerah persis seperti dicemaskan Djat-

miko (2003, 63). Hasil penelitian dari Lem-

baga Penelitian Universitas Padjadjaran Ban-

dung di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun

2008 dan Akhmad Riduan di Kecamatan

Martapura Kabupaten Banjar pada tahun

2010 pun menunjukkan hal yang sama.

PENUTUP

Sampah merupakan salah satu permasa-

lahan publik yang sulit dipecahkan tanpa

menghadirkan partisipasi masyarakat sebagai

produsen sampah terbesar. Walaupun regulasi

ditingkat lokal cukup memadai namun seba-

gaimana di daerah lain pengelolaan sampah

di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terken-

dala oleh rendahnya partisipasi masyarakat

terutama yang bermukim di bantaran sungai

Kali Nagara baik dalam hal pembuangan

sampah, pemilahan sampah maupun pemba-

yaran retribusi sampah sehingga berdampak

pada tidak optimalnya kegiatan pengelolaan

sampah. Lebih jauh, realitas tersebut berkait-

an dengan beberapa hal yakni sosialisasi

kebersihan yang tidak efektif, sarana dan

prasarana kebersihan yang tidak memadai,

serta koordinasi antar instansi yang didera

fragmentasi organisasi.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pasar,

Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu

Sungai Utara sebagai leading sector perlu

mengintensifkan penyuluhan masyarakat.

Sebagai sarana sosialisasi, dapat dilakukan

penempelan stiker pada rumah warga dan re-

desain himbauan pada papan reklame yang

ada selain penambahan jumlah papan reklame

itu sendiri. Memanfaatkan struktur masyara-

kat yang cenderung homogen dan agamis,

peran ulama/majelis talim dapat diikutserta-kan dalam sosialisasi kebersihan disertai de-

ngan hadirnya staf Dinas Pasar, Kebersihan

dan Tata Kota. Di sisi lain, perlu dibentuk de-

sa/kelurahan tertentu sebagai pilot project ka-

wasan bebas sampah untuk kemudian mele-

bar ke kawasan lainnya. Perlombaan keber-

sihan antar desa/kelurahan untuk meningkat-

kan kepedulian masyarakat terhadap kebersi-

han lingkungan juga perlu digalakkan. Agar

lebih efektif, ketersediaan sarana dan prasa-

rana kebersihan mesti diperhatikan dan dimo-

nitoring secara berkala. Akan semakin elok

bilamana koordinasi antar instansi terkait da-

pat diretas dengan memutus structural-gap

dan egoisme sektoral yang tidak produktif

bersamaan dengan dukungan anggaran yang

memadai oleh Pemerintah Daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawisata, 2008. Kinerja Kantor Tata Ko-

ta dalam Pengelolaan Sampah di Kabu-

paten Kotabaru. Tesis pada Pascasar-

jana UNLAM Banjarmasin. Tidak diter-

bitkan.

Djatmiko, Yayat Hayati, 2003. Perilaku Or-

ganisasi. Alfabeta, Bandung.

Hakim, Memet, dkk., 2006. Mencari Solusi

Penanganan Masalah Sampah Kota.

Makalah disajikan dalam Lokakarya

Pengelolaan Sampah Kota dalam Revi-

talisasi Pembangunan Hortikultura di

Indonesia Kerjasama Fakultas Pertanian

UNPAD dan Direktorat Hortikultura




Akhmad Riduan

196

Departemen Pertanian Republik Indo-

nesia. Bandung.

Hartiningsih, Maria, 2009. Kependudukan,

Kunci Masa Depan, Kompas,16 April

2009, hal 1.

Hurairah, Abu, 2008. Pengorganisasian dan

Pengembangan Masyarakat: Model dan

Strategi Pembangunan Berbasis Kerak-

yatan. Humaniora, Bandung.

Kastaman, Roni dan Kramadibrata, Ade

Moetangad, 2007. Sistem Pengelolaan

Reaktor Sampah Terpadu (Silarsatu).

LPM Universitas Padjadjaran. Huma-

niora, Bandung.

Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi

Negara. Rajawali Pers, Jakarta.

Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

Bandung, 2008. Kajian Sistem Penge-

lolaan Sampah Terpadu di Kabupaten

Tasikmalaya.http://www.tasikmalayaka

b.go.id, diakses 10 Agustus 2009.

Ndraha, Taliziduhu, 1990. Pembangunan

Masyarakat: Mempersiapkan Masyara-

kat Tinggal Landas. Rineka Cipta, Ja-

karta.

Nurcholis, Hanif, 2007. Teori dan Praktik

Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Grasindo. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun

1992 tentang Kebersihan, Keindahan

dan Kesehatan Lingkungan.


Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Retribusi Pelayanan Persampahan dan

Kebersihan.

Rahman, Apria, 2008. Pengertian Sampah

Kebersihan Lingkungan. http://www.

kebersihan lingkungan. comze.com, di-

akses 26 Agustus 2009.

Riduan, Akhmad, 2010. Implementasi Kebi-

jakan Pengelolaan Sampah di Kecama-

tan Martapura Kabupaten Banjar (Stu-

di Berdasarkan Peraturan Daerah Ka-

bupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007

tentang Kebersihan Lingkungan). Tesis

pada Pascasarjana UNLAM Banjarma-

sin. Tidak diterbitkan.

Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen

Kota dan Wilayah: Realita dan Tan-

tangan. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuanti-

tatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta,

Bandung.

Sumardi, Muljanto dan Evers, Hans-Dieter,

1982. Sumber Pendapatan, Kebutuhan

Pokok, dan Perilaku Menyimpang. Ra-

jawali Pers, Jakarta.

Usman, Sunyoto, 2003. Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta.

Wahyu dkk., 2007. Pedoman Penulisan Kar-

ya Ilmiah. FKIP Unlam, Banjarmasin.

sampah

Documents

Transcript of sampah