RULE OF LAWKelompok IKelas CFK UNDIP

Disusun oleh : Al- Haditsa Islam……….22010114120008 Mega Kumala Putri .......22010114120017 Annisa Zakia…………….22010114120018 Riyan……………………..22010114120027 Ulfa Trimonika ………….22010114120028 Tasya Aula Praditasari.. 22010114120037 Jeremi Ferdian………... 22010114120038 Herna Rizkia A………… 22010114120047 Lilyn Setyorini ………….22010114120048 Anggie Lorenza……..…22010114120057 Sylvia Teresa…….......... 22010114120058

Definisi Rule of law adalah kekuasaan publik

yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada rule of law. Dalam hubungan ini maka rule of law berdasarkan substansinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rule of Law menurut para ahliRule of law dan negara hukum

pada hakikatnya sulit dipisahkan.Menurut Philipus M.Hadjon “

Negara hukum yang menurut istilah bahasa belanda rechstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk wujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu menurut Friedmen antara pengertian negara hukum dan Rule of law saling mengisi.

Carl J Friedich dalam bukunya Constitutional Government and Governcy : Theory and practice in Europe and America, memperkenalkan istilah negara hukum dengan istilah rechsstaat atau constitutional state : hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara Indonesia adalah negara hukum Hal ini tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945 Alinea IV, yang secara splisit dijelaskan bahwa : “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang Undang Dasar Negara.

Komando tertinggi penyelenggaraan negara Adanya pengakuan terhadap supremasi

dan hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitutional yang diatur UUD,

Adanya prinsip peradilan bebas dan menjamin keadilan bagi setiap orang

Prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum berasal dari kedaulatan rakyat.

Prinsip Rule of Law Supremasi aturan hukum: -seseorang hanya boleh dihukum apabila memang melanggar hukum Kedudukan yang sama di muka hukum Terjaminnya HAM oleh Undang undang

dan keputusan pengadilan

Syarat syarat pemerintahan demokratis di bawah rule of law yang dinamis

Perlindungan konstitusional :-menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak hak yag dijamin lembaga kehakiman yang bebas dan tidak

memihak pemilihan umum yang bebas Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan berorganisasi Pendidikan kewarganegaraan

Kasus Prita Mulyasari

Kasus ini terjadi pada seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Saat dirawat Prita Mulyasari tidak mendapatkan kesembuhan, malah penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kemudian Prita Mulyasari Vila - warga Melati Mas Residence Serpong ini - mengeluhkan pelayanan rumah sakit tersebut lewat surat elektronik yang kemudian menyebar ke berbagai mailing list di dunia maya. Akibatnya, pihak Rumah Sakit Omni Internasional marah, dan merasa dicemarkan. Lalu RS Omni International mengadukan Prita

Mulyasari secara pidana. Sebelumnya Prita Mulyasari sudah diputus bersalah dalam pengadilan perdata. Kejaksaan Negeri Tangerang telah menahan Prita Mulyasari di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 karena dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak pihak yang menyayangkan penahanan Prita Mulyasari yang dijerat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena akan mengancam kebebasan berekspresi. Pasal ini menyebutkan : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Beberapa aliansi menilai : bahwa rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat keranjang sampah dan multi intrepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu. Kasus ini juga akan membawa dampak buruk dan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat atau komentarnya di ranah dunia maya. Pasal 27 ayat 3 ini yang juga sering disebut pasal karet, memiliki sanksi denda hingga Rp. 1 miliar dan penjara hingga enam tahun.

Pembahasan kasus

Dalam kasus tersebut , terjadi pelanggaran hukum yaitu tentang hak pasien mendapatkan penjelasan informasi tindakan medis diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 3 yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengaturnya dalam Pasal 52 yaitu “pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis”

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengaturnya dalam Pasal 8 yaitu “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”

UU No. 44 Tahun 2009 pun juga mengaturnya dalam Pasal 32 huruf j yaitu “mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan”

Untuk mengenai hak pasien yang melakukan pengaduan atas tindakan medis yang diterima diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka 4 yaitu “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” pasal tidak mencerminkan perlindungan hak karena pasal tersebut tidak dijelaskan kearah mana pengaduan mengenai pendapat dan keluhannya tersebut.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga mengaturnya dalam Pasal 32 huruf f yaitu “mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan” dan huruf r yaitu “mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.