Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum …...ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM...

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

2015-2019

P r o f e s i o n a l A k u n t a b e l S i n e r g i T r a n s p a r a n I n o v a t i f

1

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Tahun 2015-2019


2015-2019


2

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2004, pemerintah telah menegaskan akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean

government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan

untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program

utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi

birokrasi. Dan pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah

(Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan

untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional

dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Maka pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada

fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap,

sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,

meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM

Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang

diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan

HAM berfungsi sebagai pedoman bagi implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan

HAM.

Proses tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi selanjutnya, Kementerian Hukum dan

HAM berupaya keras guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan

kepada publik dalam bidang Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelayan

masyarakat harus mampu melakukan perubahan yang signifikan pada elemen-elemen birokrasi antara

lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur,

pengawasan, dan pelayanan publik.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM harus melalui

tantangan, dimana kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum

menunjukan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan pelayanan yang belum

maksimal, masih adanya pungutan liar dan praktik KKN, disiplin dan mentalitas birokrat yang masih


2015-2019


3

jauh dari harapan, kinerja pegawai belum terukur, tingkat kepuasan pelayanan publik masih rendah,

serta orientasi program dan kegiatan tidak berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, banyak hal yang harus dioptimalkan dalam melaksanakan prioritas-prioritas

yang diemban Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Reformasi Birokrasi yaitu melalui

pemahamam baik berupa sosialisasi dan pemberian modul reformasi birokrasi kepada seluruh jajaran

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM dapat merubah mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya

kerja sebagai upaya dalam rangka mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara

berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good

governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar

bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil

dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang

diharapkan, diantaranya :

mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan

publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;

menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy;

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;

meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas

organisasi;

menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam

menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2015-2019


4

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun

2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana

dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan

atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan bertujuan untuk menciptakan birokrasi

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

D. HARAPAN

Lima tahun pertama (Tahun 2010 –2014) diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam

beberapa hal berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2. Kualitas pelayanan publik;


2015-2019


5

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

4. Profesionalisme sdm aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur

yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur

antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk

jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Lima tahun kedua (Tahun 2015 – 2019), diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan

pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa

Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat,

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan

mind-set serta cultureset yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.Selain

implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama,

pada lima tahun kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada

berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah pada lima tahun pertama.

Lima tahun ketiga (Tahun 2020 – 2025), diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik

dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara. Pada periode lima tahun ketiga ini, reformasi birokrasi

dilakukanmelaluipeningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadipemerintahan

kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima

tahun kedua.

E. SASARAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan

pembangunan yang meliputi periode RPJMN I (2005-2009), periode RPJMN II (2010-2014), periode

RPJMN III (2015-2019), dan periode RPJMN IV (2020-2024). Sasaran lima tahunan dalam Grand Design

Reformasi Birokrasi ini mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana tercantum

dalam RPJPN 2005-2025.

1. Sasaran lima tahun pertama (2010-2014)

Sasaran reformasi birokrasi pada lima tahun pertama difokuskan pada penguatan birokrasi

pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan


2015-2019


6

nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Sasaran lima tahun kedua (2015-2019)

Selain implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, pada lima tahun

kedua juga dilanjutkan upaya yang belum dicapai pada berbagai komponen strategis birokrasi

pemerintah pada lima tahun pertama.

3. Sasaran lima tahun ketiga (2020-2024)

Pada periode lima tahun ketiga, reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas

birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari

reformasi birokrasi pada lima tahun kedua.

F. SASARANREFORMASI BIROKRASI

Pembangunan di sub bidang aparatur Negara diarahkan pada tiga sasaran pembangunan (sasaran

reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sector aparatur Negara

sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019)

yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi :

a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;

b. Penerapan pengawasan yang independen, professional dan sinergis;

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan

kinerja;

d. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi :

a. Penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas implementasinya;

b. Penataan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;

c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government;

d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk

mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat;


2015-2019


7

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;

f. Peningkatan kualitas kebijakan public;

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan

kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformatif;

h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan :

1) Implementasi UU Pelayanan Publik;

2) Pemanfaatan ICT;

3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan;

4) Budaya pelayanan;

5) Quick Wins

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

1) Penguatan monev kinerja;

2) Efektifitas pengawasan;

3) Sistem pengaduan;

4) Penerapan reward and punishment.

Ketiga sasaran strategis tersebut memiliki rumusan yang berbeda dengan sasaran reformasi birokrasi

pada periode tahun 2010 – 2014. Namun demikian keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan

sasaran reformasi birokrasi pada tahap sebelumnya secara substansi tidak memiliki perbedaan.

Sasaran pertama dan kedua reformasi birokrasi pada tahun 2010 – 2014 yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dirumuskan ulang menjadi :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.


2015-2019


8

Kedua rumusan sasaran tersebut pada intinya memiliki kesamaan substansi. Sementara sasaran ketiga

reformasi birokrasi pada tahun 2010-2-14 meskipun memiliki rumusan yang berbeda tetapi tetap

memiliki kesamaan substansi.

PERBANDINGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran Reformasi Birokrasi 2010-2014 Sasaran Reformasi Birokrasi 2015-2019

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi

Birokrasi yang efektif dan efisien

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas

Meskipun dipilih dalam klasifikasi yang berbeda tetapi ketiga sasaran diatas merupakan kesatuan yang

utuh terkait satu sama lain.

G. PRINSIP PELAKSANANAAN REFORMASI BIROKRASI

Outcomes Oriented

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus

dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata

laksana, peraturan perundangundangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan

Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.

Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus dilakukan secara

terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus memperhatikan

pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.


2015-2019


9

Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran

reformasi birokrasi.

Realistik

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan

dapat dicapai secara optimal.

Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup

seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus

memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan

dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus

memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan

harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan

inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices

untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua

tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat

diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.


2015-2019


10

BAB II

HAMBATAN, TANTANGAN, DAN OPTIK PERMASALAHAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. HAMBATAN

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan

perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah

berhasil mencapai penguatan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme; kualitas pelayanan publik; kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi; profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur

yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah,

antar pusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan

kesejahteraan yang sepadan.

Namun kenyataan dilapangan, proses Reformasi Birokrasi masih banyak mengalami kendala

dan hambatan yang dihadapi. Semua itu dikarenakan masih takutnya pemerintah dalam mengambil

dan menanggung resiko yang nantinya merupakan dampak atau konsekuensi atas reformasi birokrasi

itu sendiri. Reformasi birokrasi sesungguhnya memang sesuatu yang cukup sensitif dan beresiko

karena menyangkut masalah kebiasaan, aparatur dan sistem kerja dalam pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat bebarapa hambatan yang masih dihadapi dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini yaitu :

Sulitnya menerapkan dimensi cultural dalam reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi tidak dapat terlaksana secara optimal karena belum menyentuh hal yang

paling mendasar yaitu “kultur”. Selama ini reformasi birokrasi hanya menyangkut hal – hal yang

menyangkut kelembagaan, tata laksana, serta sumber daya manusia yang masih terbatas pada

tataran pendidikan dan pelatihan.Sebuah kultur atau budaya birokrasi dapat dipandang sebagai

produk pengalaman antara nalar dan emosi. Kultur birokrasi hanya dapat tumbuh karena orang

mengalami realitas pemerintah birokratis. Pengalaman inilah yang melahirkan seperangkat

komitmen emosional yang tanpa disadari membentuk gagasan- gagasan serta sikap model

mentalitas birokrat sejati.Penerapan dimensi cultural tetap merupakan hal yang sulit karena

mengandung tiga elemen utama yaitu mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan dan

mengubah pola pikir. Kebiasaan menjadi suatu hal yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi


2015-2019


11

karena hampir sebagian besar organisasi pemerintah memiliki karakter fundamental yang sama

yang membentuk kultur mereka. Selain itu, perlu disadari pula bahwa sangat sulit untuk

mencoba meyakinkan pegawai untuk melepas komimen lamanya dan mengembangkan

seperangkat komitmen yang baru dan berbeda karena ini menyangkut hal yang bersifat pribadi.

Penerapan dimensi cultural memiliki dampak pada tiap pendekatan yang dilaksanakan, akan

tetapi dimensi mengubah kebiasaan menjadi hal yang paling sulit dilakukan. Padahal mengubah

kebiasaan seseorang akan lebih mudah menghentikan ikatan emosianal negatif yang pernah ada

dan merupakan langkah awal untuk merubah kultur birokrasi.

Upaya pembenahan organisasi dan pembinaan sumber daya manusia yang masih belum optimal

Birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan dominan, dipengaruhi oleh kemampuan

dan etika moral aparat yang keberadaaanya dikaitkan dengan tertib administrasi pelayanan

intern maupun ekstern dengan mengesampingkan penonjolan kekuasaan dan kepentingan

pribadi pada aktivitas para aparatur birokrasi. Dalam hal ini satu hal yang juga menjadi suatu

hambatan dalam proses reformasi birokrasi adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya

manusia yang memang memiliki kompetensi yang mampu memberikan pelayanan publik secacra

maksimal. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan proses rekruitmen para pegawai yang dari

awal memang sudah menuai berbagai kontroversi misalnya cara perekrutan yang kurang

transparan, maraknya isu penjualan nilai test dan isu-isu lain yang sesungguhnya sangat

berpengaruh pada pelayanan yang akan diberikan setelah pegawai itu bertugas.

Keterbatasan kemampuan keuangan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi membutuhkan pendanaan yang cukup untuk

mendukung setiap kebijakan yang diambil baik itu melalui reformasi kelembagaan, tata laksana,

maupun sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia menjadi hal yang sensitive

dengan hambatan ini karena berbicara masalah pegawai, terkait pula dengan kesejahteraan

pegawai itu sendiri.Manajemen rewardand punishment memang menjadi dasar bagi pemerintah

memberikan suatu “dorongan” dan motivasi para pegawai dan aparatur untuk meningkatkan

kinerjanya dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik. Namun sayangnya, belum semua

pegawai dapat ditingkatkan kesejahteraannya, mengingat pendanaan negara yang belum dapat

mencakup keseluruhan pegawai yang ada.


2015-2019


12

Di lain pihak, ada pula pihak yang berpendapat bahwa dengan hanya menaikkan gaji para

pegawai yang selama ini sudah berlaku, tidak serta merta membawa dampak yang positif bagi

kenerja birokrat yang ada. Namun sebagai sebuah upaya yang dapat dicoba, pemerintah

hendaknya dapat menggunakan kewenangannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para

pegawai sehingga dapat mencegah perilaku korup dan meningkatkan kinerja para pegawai.

Masih banyaknya pandangan negatif tentang birokrasi.

Birokrasi memang telah menjadi sebuah hal yang begitu dipandang negative oleh masyarakat,

perilaku korup, suka menunda pekerjaan, kurangnya deskripsi pekerjaan yang dimiliki para

pegawai, serta tingkat disiplin yang minim, menjadikan aparatur birokrasi “terlanjur” buruk di

mata masyarakat.

Maka dari itu, saat upaya reformasi birokrasi muncul, banyak masyarakat yang memandang

sebelah mata. Tidak jarang ketika beberapa institusi sudah mencoba melakukan hal yang

“benar” dan sesuai peraturan, perilaku buruk justru muncul dari masyarakat. Contoh kecil adalah

saat masyarakat menggunakan uang pelicin untuk mempercepat administrasi yang dimilikinya,

atau dalam hal perijinan. Perilaku dan pandangan negatif inilah yang juga perlu dibenahi

masyarakat kita.

B. TANTANGAN

Globalisasi yang terjadi wilayah Republik Indonesia memberi pengaruh yang positif dan

negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi terhadap budaya

nasional meliputi berbagai sektor kehidupan seperti budaya dalam bidang politik, ekonomi, sosial

dan lain-lain secara cepat maupun lambat mempengaruhi prinsip dan identitas bangsa yang pada

gilirannnya juga akan mempengaruhi bagaimana strategi dan upaya pemerintah untuk dapat

mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional.

Pengaruh positif globalisasi terhadap budaya berpolitik antara lain adalah tumbuhnya

kesadaran bagi aparatur pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan

demokratis sebagaimana yang telah dijalankan oleh negara-negara demokratis di seluruh dunia.

jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan

positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut dapat dilihat dari kepatuhan dan ketertiban

masyarakat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang mewarnai interaksi


2015-2019


13

pergaulan hidup masyarakat, yang tentu saja ke depan akan turut meningkatkan rasa nasionalisme

terhadap negara. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dituntut perannya dalam

mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada sektor ekonomi, antara lain dengan terbukanya pasar internasional, budaya bersaing

secara positif sudah mulai mempengaruhi pola pikir masyarakat dunia usaha di Indonesia. Budaya

tersebut memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan produk barang dan jasa yang

kompetitif di tingkat dunia. meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.

Dengan adanya keterbukaan pasar internasional ini secara lambat laun akan meningkatkan

daya beli masyarakat dan daya saing pelaku usaha, yang bermuara kepada meningkatnya

kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

Era globalisasi menularkan budaya berpikir global, etos kerja dan disiplin yang tinggi, ilmu

pengetahuan dan teknologi yang tinggi dari bangsa lain yang sudah maju serta semangat untuk

maju yang pada akhirnya menciptakan identitas bangsa yang lebih positif di tingkat dunia. Pada

bidang Pertahanan dan Keamanan dampak positif globalisasi antara lain dapat dilihatdengan

adanya hubungan kerjasama antar bangsa, khususnya bidang pertahanan dan keamanan baik

kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Kerjasama memperkuat keamanan dan

pertahanan wilayah regional, misalnya kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bidang

kemiliteran, latihan perang bersama, pemberantasan jaringan narkoba, perjanjian ekstradisi,

jaringan teroris dan semua kegiatan yang dianggap membahayakan negara. Misalnya saja dengan

cara saling tukar informasi mengenai adanya ancaman dan gangguan keamanan akan lebih cepat

diketahui sehingga dapat diantisipasi lebih dini secara bersama-sama sebelum meluas dan

mempunyai kekuatan yang besar. Oleh karenanya peran Kementerian Hukum dan HAM harus

diperkuat melalui pelaksanaan perjanjian hukum timbal balik/Mutual Legal Assessment (MLA) dan

central autority.

Dengan kondisi kemudahan akibat pengaruh globalisasi pada berbagai aspek kehidupan

yang antara lain telah disampaikan di atas, memotivasi warga negara penduduk dunia untuk

melakukan migrasi internasional dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan yang

melatarbelakangi. Motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kemudahan untuk

memperoleh pekerjaan, rasa aman dan tenteram, merupakan contoh beberapa faktor penarik bagi

seseorang maupun golongan tertentu untuk meninggalkan negara asalnya, demikian juga dengan


2015-2019


14

alasan stabilitas keamanan negara yang tidak kondusif, sulitnya memperoleh pekerjaan, perlakuan

yang tidak adil dari penguasa, adalah merupakan contoh beberapa faktor pendorongnya.

Upaya pemerintah untuk mengatur warga negaranya dalam proses interaksi antara warga

negara dengan warga negara atau antara warga negara dengan pemerintahnya dituangkan dalam

bentuk sistem hukum yang merupakan suatu kesatuan peraturan–peraturan hukum, yang terdiri

atas bagian–bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun

sedemikian rupa menurut asas–asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem

Hukum Indonesia yang mengambil hukum-hukum pada penjajahan dengan asas konkordantie,

ternyata tidak seluruhnya menggunakan sistem hukum penjajah secara murni yaitu sistem hukum

kontinental.

Tampak dengan jelas bahwa suatu negara ternyata tidak akan secara mutlak menggunakan

satu sistem hukum saja, akan tetapi ada pengaruh sistem hukum yang lain yang digunakan untuk

mengatur kehidupan berbangsanya. Tujuan dari upaya harmonisasi yang dilakukan oleh

pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pengambil alihan konsep dari

sistem hukum yang lain adalah bertujuan untuk suatu kemanfaatan. Dari fenomena ini dapat

disimpulkan bahwa pengaruh globalisasi memberikan dampak yang cukup besar bagi Negara

Indonesia untuk mampu membuat tatanan sistem hukum yang mampu memberikan dan

menciptakan kondisi yang kondusif bagi capaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional.

Terkait dengan permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, yang menyatakan bahwa konsep

dasar hak asasi manusia lahir dari proses perjalanan bangsa Indonesia yang lama di bawah

penjajahan, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Konsep hak asasi manusia ini bersifat

universal walau lahir dari proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dengan berbagai

perangkat hukum yang terkait dengan hak asasi manusia diharapkan pengadilan terhadap

pelanggaran hak asasi manusia dapat benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab,

termasuk untuk melindungi masyarakat kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan. Sesuai

dengan prinsip bahwa kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mewajibkan adanya

kerjasama antar negara, Pemerintah telah mengadakan berbagai perjanjian kerjasama teknik di

bidang hak asasi manusia baik secara bilateral maupun internasional sebagai implementasi dari

pilar keempat dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Langkah-langkah untuk

meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi manusia perlu terus


2015-2019


15

menerus dilakukan oleh Indonesia, sehingga di mata internasional, Indonesia tidak lagi

dikategorikan sebagai negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terberat.

Globalisasi sebagai faktor pemicu utama terjadinya perubahan tata pergaulan internasional

menyebabkan terjadinya peningkatan arus migrasi internasional yang memberikan konsekuensi

terhadap pola kehidupan dan tatanan sosial budaya yang diyakini akan mempengaruhi ketahanan

nasional suatu negara secara makro. Kementerian Hukum dan HAM melalui perannya di bidang

keimigrasian mendapat tanggung jawab yang besar sebagai penjaga pintu gerbang negara dengan

semakin rumitnya permasalahan yang timbul bersamaan dengan semakin canggihnya bentuk

kejahatan nasional dan internasional yang antara lain berupa kejahatan narkoba, terorisme,

trafficking, people smuggling, imigran gelap, dan kejahatan transnasional lainnya, yang tidak hanya

mengancam keselamatan individu tetapi juga bahkan keselamatan negara dan perdamaian dunia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dibarengi dengan semakin majunya

sistem pertukaran data dan informasi disamping memberikan sumbangan yang cukup besar bagi

peningkatan pola interaksi, pelayanan, kepentingan sosial secara mikro dan makro, menyimpan

ekses negatif dengan dimanfaatkannya kemajuan-kemajuan ini untuk kepentingan-kepentingan

laten yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Sampai saat ini,

permasalahan imigrasi di Indonesia merupakan permasalahan yang terus berlanjut. Ribuan orang

dari berbagai negara konflik terus masuk ke wilayah Indonesia, baik secara legal maupun illegal,

melalui darat, laut, maupun udara dengan menyatakan diri sebagai pencari suaka (asylum

seekers).Sudah sejak lama,Indonesia menghadapi masalah dengan orang-orang asing yang

mengaku pencari suaka, untuk diproses statusnya menjadi pengungsi. Meski bukan sebagai negara

tujuan, Indonesia sering dipakai sebagai negara transit karena posisi geografis Indonesia yang

berada pada jalur perlintasan menuju negara tujuan suaka, Australia. Berbeda dengan beberapa

waktu yang lalu, kini para imigran di dominasi dari Negara-negara Timur Tengah seperti

Afghanistan, Iran, Irak, Palestina, Sri Lanka, Myanmar dan beberapa negara lainnya.

Kedatangan para imigran gelap ke wilayah Indonesia ini jumlahnya terus meningkat,

sehingga mulai menimbulkan ketidaknyamanan serta berpeluang memicu gangguan sosial,

keamanan, stabilitas politik, bahkan ketertiban di masyarakat. Jumlah kedatangan mereka tidak

sebanding dengan angka jumlah penyelesaian atau penempatan ke negara penerima, termasuk

yang telah dipulangkan atau dideportasi dari wilayah Indonesia. Keberadaan mereka sangat rentan


2015-2019


16

baik dari sisi status ekonomi serta psikologis, sehingga berpeluang dimanfaatkan oleh jaringan

penyelundupan manusia, perdagangan orang, narkoba, serta kegiatan kriminal atau kejahatan

transnasional lainnya termasuk jaringan terorisme internasional. Hal ini tentu saja akan

menimbulkan dampak serta berbagai masalah di Indonesia.

Pada sisi lain, pengaruh globalisasi di Indonesia terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual

(KI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat

dipungkiri. KI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri

atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika

perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa

Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah KI. Sebagai

konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO)

mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Kekayaan

Intelektual dengan standar TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang

dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini

juga akibat dari telah diratifikasinya konvensikonvensi internasional di bidang Hak Kekayaan

Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu

Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia

Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti

aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika

dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum

diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak

Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya

intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara

pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.Oleh karenanya peran

Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang

berkualitas harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan

Kekayaan Intelektual tersebut.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan

perlindungan Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini


2015-2019


17

akibat pengaruh globalisasi telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat

dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Kekayaan

Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan karena Hak dari Kekayaan Intelektual

merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan

haknya. Dengan adanya sebuah sistem informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah

diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Kekayaan Indonesia di

Indonesia semakin meningkat.

Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (termasuk didalamnya Kekayaan

Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang

undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Kekayaan Intelektual

dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada

kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain.

C. OPTIKPERMASALAHAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM dituntut agar dapat

mewujudkan pembangunan hukum di Indonesia kearah yang lebih baik dengan menghilangkan

kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara

tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan pembangunan

hukum tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM terus melaksanakan pembaruan materi, struktur

maupun budaya hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan

pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,

penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan

keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang

makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Kepastian hukum dapat dicapai melalui

peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten.

Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang belum sesuai

dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan mengakibatkan kurang

sempurnanya kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sehingga akan berdampak

terjadinya peningkatan jumlah revisi suatu peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk

amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi atau


2015-2019


18

Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara lain melalui dukungan

pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik sehingga penyusunan peraturan perundang-

undangan akan lebih baik dilengkapi atau didukung dengan suatu naskah akademik yang dihasilkan

melalui pengkajian/penelitian yang mendalam. Disamping masalah pembangunan hukum tersebut,

juga terdapat masalah-masalah lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM

antara lain masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang imigrasi,

pemasyarakatan, dan lainnya yang menjadi isu-isu strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam

mendorong terwujudnya keberhasilan program Reformasi Birokrasi kedepan.

1. Penguatan Organisasi

Secara umum organisasi Kemenkumham masih belum sepenuhnya berdasarkan kepada prinsip-

prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang proporsional.

Integrasi, koordinasi dan komunkasi antar lembaga di lingkungan Kemenkumham masih perlu

ditingkatkan kualitasnya. Ini bisa dipahami karena Kemenkumham menghimpun sejumlah Sub-

Organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang memiliki produk hasil akhir yang memiliki

perbedaan karakteristik yang sangat besar. Sebagai contoh, produk dari Ditjen Imigrasi berbeda

dengan Ditjen Pemasyarakatan sehingga masing-masing instansi memiliki lingkup budaya

organisasi yang sangat jauh berbeda kendati sama-sama bergerak di bidang hukum.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Guna mendukung peningkatan efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan

yang dikeluarkan olehKemenkumham perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang

tindih sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Hal ini terkait dengan salah

satu tujuan strategis Kemenkumham sebagai Law Center.

a. Belum konsisten dan terpadunya kegiatan pemetaan peraturan perundangan di lingkungan

internal Kemenkumham;

b. Belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan pada seluruh

unit-unit kerja yang ada;

c. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bertentangan

dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi/sederajat;


2015-2019


19

d. Belum adanya sistem atau mekanisme yang baku dalam penyelesaian permasalahan terkait

dengan peraturan perundangan yang tidak efektif maupun yang tumpang tindih.

3. SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Secara khusus, beberapa permasalahan yang dihadapi Kemenkumham dalam penataan sistem

manajemen SDM aparatur antara lain adalah:

1. Jumlah dan jenis posisi calon pegawai yang ditawarkan dalam sistem penerimaan pegawai

belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan yang memadai;

2. Sistem penerimaan pegawai (recruitment) yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan

organisasi belum diterapkan secara penuh. Namun demikian, untuk bidang tugas tertentu,

seperti: pemasyarakatan dan imigrasi, telah dilakukan sistem penerimaan pegawai berbasis

kompetensi;

3. Penempatan, mutasi dan promosi pegawai umumnya belum didasarkan pada hasil analisis

jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan. Sebagai contoh pelaksanaan

analisis jabatan belum dilakukan secara menyeluruh terhadap 863 satuan kerja sehingga

dapat disusun dokumen peta dan uraian jabatan.;

4. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil

kerja/prestasi kerja;

5. Basis data (database) kepegawaian yang ada belum terintegrasi dan berfungsi secara

optimal, khususnya untuk keperluan pengambilan keputusan oleh pimpinan;

6. Belum diterapkannya Sistem Penilaian Kinerja Individu dalam menilai prestasi kerja pegawai

secara berkala;

7. Program dan kurikulum dalam sistem pelatihan dan pendidikan pegawai belum sepenuhnya

berbasis kompetensi (Competency-based-curriculum) sesuai dengan bidang penugasan dan

kebutuhan organisasi.

4. TATALAKSANA

Dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, organisasi melakukan berbagai

proses pelayanan, kepada stakeholder internal dan eksternal yang terkait dengan peran dan

fungsi organisasi (internal business process). Kejelasan tugas dan fungsi tersebut perlu dipertegas

melalui pembuatan SOP di masing-masing unit kerja yang saat ini telah dilaksanakan untuk


2015-2019


20

direalisasikan di Kementerian Hukum dan HAM. Ditemukan beberapa permasalahan tatalaksana,

yaitu:

1. Masih belum maksimalnya penerapan e-government dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di

lingkungan Kemenkumham, khususnya integrasi antara berbagai sistem yang ada pada

masing-masing unit kerja;

2. Masih tingginya pengaruh budaya hierarkitas dalam proses pengambilan keputusan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;

3. Masih adanya ‘penyelesaian jalur cepat’ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak

sesuai dengan aturan maupun SOP yang telah ada;

4. Kurang berfungsinya koordinasi dan hubungan tata kerja antar berbagai satuan kerja yang

ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sistem, proses, dan prosedur kerja yang ada dalam

Kemenkumham belum sepehuhnya berjalan secara efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan

prinsip-prinsip Good Governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas.

5. PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik di Kemenkumham merupakan faktor keberhasilan dalam mewujudkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. berbagai potensi permasalahan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di Kemenkumham, yaitu:

1. Belum optimalnya pemberian pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat

(stakeholders);

2. Belum seluruhnya unit pelayanan yang ada memiliki dan menerapkan standar pelayanan,

yang mencakup kepastian dalam hal: prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;

3. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Janji

Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun

2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk unit pelayanan

publik;

5. Belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi

masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik;


2015-2019


21

6. Belum dilakukannya survei kepuasan pelanggan guna mencari umpan balik dalam perbaikan

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;

7. Kemenkumham belum optimal berfungsi sebagai Law Center atau paling tidak sebagai pusat

rujukan atau referensi pelayanan hukum dan hak asasi manusia.

6. PENGAWASAN

Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan manajemen dan keuangan instansi

pemerintah. Area pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan padaKemenkumham

masih belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN. Berdasarkan hasil interviu, penyebaran kuesioner dan FGD ditemukan beberapa

permasalahan yang terkait dengan aspek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2. Belum efektinya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance

di Kemenkumham;

3. Belum optimalnya mekanisme tindaklanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP

maupun auditor eksternal (BPK);

4. Pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM pada unit

kerja pengawasan (Inspektorat Jenderal) belum merujuk pada kurikulum yang berbasis

kompetensi;

5. Manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan belum sepenuhnya

menerapkan teknologi komunikasi dan informasi;

6. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat non-assurance (selain dari audit,

evaluasi dan review) belum terungkap secara jelas dalam Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT).

7. AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan sebagai salah satu bentuk

dari sistem pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

Meskipun terdapat peningkatan nilai LAKIP jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya {Nilai B

(68,79) pada tahun 2013 menjadi B (70,09) pada tahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun

2015 menjadi B (68,32)}, penerapan SAKIP pada Kementerian Hukum dan HAM belum terwujud


2015-2019


22

secara optimal. Beberapa permasalahan kritis berikut ini dalam penerapan sistem akuntabilitas

kinerja pada Kemenkumham, yaitu:

1) Perencanaan Kinerja

Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan Perencanaan Kinerja dalam kerangka

Sistem AKIP pada tingkat kementerian dan unit kerjanya, dengan menyusun dokumen

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK),

Kelemahan yang masih ada dan perlu dllakukan penyempurnaan, antara lain:

a) Kualitas lndikator kinerja dalam Renstra, RKT dan PK pada tingkat lembaga dan unit kerja

belum menggunakan indikator kinerja utama dengan baik;

b) Penetapan target indikator kinerja pada Renstra, RKT dan PK belum memenuhi metode

standar yang baik;

c) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam menyusun dokumen

Anggaran (RKA), khususnya dalam hal indikator kinerja dan target kinerja;

d) Dokumen Penetapan Kinerja yang ditetapkan belum secara nyata dimanfaatkan untuk

pengarahan/pengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur

keberhasilan unit organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengukuran kinerja tingkat kementerian dan

unit kerja. Kelemahan yang ada dalam hasil kualitas dan pemanfaatan yaitu:

a) Kualitas Indilkator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tingkat kementerian

masih belum dapat terukur dengan obyektif;

b) lndikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dengan baik dalam pengukuran

kinerja organisasi;

c) Sistem pengumpulan data kinerja yang ada belum dapat menghasilkan informasi kinerja

organisasi yang akurat dan cepat, khususnya untuk indikator kinerja utama;

d) Pengukuran Kinerja belurn dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja

secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja


2015-2019


23

Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem

AKIP pada entitas Lembaga dan unit kerjanya, dengan menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) pada tingkat lembaga dan unit kerja. LAKIP

Kemenkumham Tahun 2015akan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tepat waktu. Kelemahan yang ada

dan perlu dilakukan penyempurnaan adalah dalam hal kualitas dan pemanfaatan, yaitu:

a) Penyajian informasi Kinerja dalam LAKIP belum sesuai dengan ketentuan, yaitu LAKIP

belum menyajikan inforrnasi pencapaian sasaran; belum menyajikan pencapaian sasaran

yang berorientasi outcome; belum menyajikan evaluasi dan analisis yang cukup mengenai

capaian sasaran; belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara

realisasi pencapaian sasaran tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya; realisasi

pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dengan rencana sampai dengan tahun ini,

serta menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja;

b) LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menilai dan memperbaiki

pelaksanaan program/kegiatan serta untuk penilaian kinerja.

4) Evaluasi Kinerja

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja.

Kelemahan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah dalam hal kualitas dan pemanfaatan,

yaitu dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya mengacu pada

Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2010, dan belum dimanfaatkannya secara optimal hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja untuk mengukur keberhasilan unit kerja dan

perbaikan perencanaan manajemen kinerja secara nyata dan berkelanjutan yang tertuang

dalam LAKIP dan evaluasi atas capaian kinerja lainnya.

8. POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET)

Kondisi kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari pola pikir, sikap & perilaku

pegawai dalam menghadapi Reformasi Birokrasi. Hasil penelaahan dokumen, wawancara,

penyebaran kuesioner dan FGD menunjukkan permasalahan kritis berikut terkait dengan

pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenkumham, yaitu:


2015-2019


24

1) Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB di Kemenkumham;

2) Sinergi dan komunikasi antara Tim RB di tingkat kementerian dengan Kelompok Kerja (Pokja)

RB di unit-unit kerja belum berjalan dengan baik;

3) Belum adanya assessment yang terpadu dalam mengukur tingkat penerimaan (acceptance)

dan penolakan (resistance) dari para pegawai terhadap program dan kegiatan RB;

4) Belum adanya strategi manajemen perubahan dan komunikasi yang terpadu di tingkat

kementerian untuk mempermudah pengelolaan program/kegiatan RB;

5) Belum adanya pedoman maupun keputusan untuk menetapkan Role Model (agent of

change) di tingkat kementerian maupun unit-unit kerja;

6) Belum adanya mekanisme yang baku dan bersifat menyeluruh dalam proses sosialisasi dan

internalisasi program/kegiatan RB.


2015-2019


25

BAB III ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASINASIONAL

A. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH KABINET KERJA 2015 - 2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah,

sebagai berikut :

1. NAWACITA

Dalam dokumen NAWACITA yang mencakup 9 (Sembilan) janji yang ingin diwujudkan

Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu :

a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga Negara.

b) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara kesatuan.

d) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehngga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

h) Melakukan revolusi karakter bangsa.

i) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA

nomor 2. Selanjutnya upaya berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan

publik disebutkan secara spesifik pada butir 12 agenda yang diberikan perhatian khusus dalam

visi-misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai berikut : “Kami berkomitmen

menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan

pelayanan publik, kami akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama :


2015-2019


26

a) Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih kuat dan

berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk memberikan

kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian

reformasi birokrasi di Indonesia.

b) Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung

gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun

kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah.

c) Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta

aparatur sipil Negara yang kompeten dan terpercaya.

d) Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil Negara dengan

memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakkan

aturan yang terkait dengan korupsi.

e) Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan

publik dilakukan dengan berbagai cara : meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat

monitoring dan supervise atas kinerja pelayanan publik serta membuka ruang partisipasi

public melalui citizen charter dalam UU kontrak layanan publik.

2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 – 2019

a. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 201 – 2019 Buku I

dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut :

a) Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;

b) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;

c) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;

d) Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);

e) Meningkatkan partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua diantaranya secara spesifik

terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3

(tiga), membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan agenda nomor

4 (empat), menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.


2015-2019


27

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda : membangun transparansi dan

akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja melalui strategi:

a. Penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah;

b. Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan

c. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan melalui strategi :

a. Penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government;

b. Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;

c. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan

sistem katalog elektronik; dan

d. Penguatan sistem kearsipan berbasis Tekhnologi Informasi (TNDE).

3. Penerapan open government melalui strategi :

a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;

c. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke

dalam website;

d. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan publik;

e. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses

publik;

f. Pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda : menyempurnakan dan

meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) meliputi :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah melalui strategi:

a. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;

b. Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah;

c. Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.


2015-2019


28

2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional melalui strategi:

a. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;

b. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara;

c. Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah

daerah; dan

d. Penyempurnaan system evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui strategi :

a. Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif;

b. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan

berbasis Tekhnologi Informasi;

c. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;

d. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi

didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

e. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai;

f. Penguatan sistem infomrasi kepegawaian nasional.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui strategi :

a. Memastikan implementasi UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik secara

konsisten;

b. Mendorong inovasi pelayanan publik;

c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan

d. Penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik.

b. Isu Strategis – Agenda Prioritas 2015 – 2019

Beberapa isu strategis lintas Pembina sektor aparatur Negara, sebagaimana dimuat dalam

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 yang dijadikan arah

kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :


2015-2019


29

No Isu Strategis Agenda Prioritas 2015 – 2019 Instansi Pembina / Pelaksana

1. REFORMASI

BIROKRASI

NASIONAL

a. Penguatan payung hukum RBN b. Peningkatan kapasitas implementasi c. Penyempurnaan pelaksanaan dan

peningkatan kualitasnya d. Akselerasi pelaksanaan RB di daerah e. Quick wins RB

KemenPAN dan RB

Kemendagri

K/L/Pemda

2. AKUNTABILITAS

KINERJA

a. Penyempurnaan SAKIP b. Implementasi SAKIP sbg pilar manajemen

kinerja c. Pelaporan kinerja instansi pemerintah

secara terbuka

KemenPAN dan RB

BPKP

Kemendagri

K/L/Pemda

3. PENGAWASAN a. Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Sinergi pengawasan internal dengan eksternal

c. Pengembangan system pengaduan nasional yang terintegrasi

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP

KemenPAN dan RB

Kemendagri

K/L/Pemda

4. KELEMBAGAAN

BIROKRASI

a. Audit/Review organisasi K/L/Pemda b. Desain kelembagaan birokrasi c. Penataan kelembagaan untuk mendukung

prioritas presiden

KemenPAN dan RB

LAN

K/L

5. KETATALAKSANAAN a. Implementasi UU administrasi pemerintah b. Pengembangan e-government secara

terintegrasi c. Proses bisnis birokrasi yang sederhana,

cepat dan terintegrasi d. Peningkatan kualitas e-procurement e. Manajemen kearsipan birokrasi berbasis

Tekhnologi Informasi

KemenPAN dan RB

Kemenkominfo

LKPP

ANRI

K/L/Pemda

6. SDM APARATUR a. Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN

b. Akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten

c. Penetapan formasi CPNS/CASN secara ketat

d. System rekrutmen berbasis kompetensi e. Penyempurnaan sistem diklat untuk

mendukung kinerja f. System promosi terbuka dan penempatan

dalam jabatan berbasis kompetensi g. Sistem remunerasi berbasis kinerja h. Penguatan reward and punishment secara

fair i. Penguatan budaya integritas, budaya

KemenPAN dan RB

BKN

LAN

Kemendagri

K/L/Pemda


2015-2019


30

kinerja dan budaya melayaniPenyempurnaan sistem jaminan social (kesehatan, pensiun dll)

j. Penguatan kapasitas kelembagaan komisi aparatur sipil Negara (KASN)

k. Penguatan system informasi kepegawaian nasional.

7. PELAYANAN PUBLIK a. Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang pelayanan public

b. Modernisasi sistem dan manajemen pelayanan public (SDM, ICT, Standar Pelayanan)

c. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan public

d. Membuka ruang partisipasi publik melalui coaching clinic

e. Penguatan integritas dalam pelayanan publik.

KemenPAN dan RB

ORI

LAN

K/L/Pemda

c. Pengarusutamaan2015 – 2019

Kebijakan pengarusutamaan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 merupakan landasan operasional bagi seluruh

pelaksanaan pembangunan yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada

kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas

birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil melalui :

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

3. Perluasan agenda reformasi birokrasi;

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.


2015-2019


31

BAB IV ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2015-2019

Tahun2015 - 2019, diharapkan dapat terwujud kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih,

dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan

publik sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu

bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin

baik, SDM Aparatur semakin profesional, dan mind set serta culture set yang mencerminkan integritas

dan kinerja semakin tinggi.

Cetak Biru Kementarian Hukum dan HAM termaktub setiap institusi yang berkeinginan melakukan

perubahan harus memiliki peta jalan (road map) yang dibuat lebih dulu secara jelas. Oleh karena itu,

untuk melanjutkan sasaran reformasi birokrasi selanjutnya, diperlukan kembali beberapa penyesuaian

untuk membuat kepentingan reformasi birokrasi dan kewajiban pelaksanaan tugas lembaga bisa berjalan

selaras, serta konsisten akan komitmen dalam mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi yaitu “terwujudnya

pemerintahan kelas dunia”.

Road Map disusun sebagai rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk

mencapai tujuan. Substansi road map Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang dalam Cetak

Biru Kementerian Hukum dan HAM yang terbagi menjadi dua tahapan rencana kerja yaitu Rencana Kerja

Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020-2024. Sehingga diharapkan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tahun 2015-2019 dapat terwujud dalam melakukan pemantapan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; pelayanan publik yang sesuai

dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju, dan mampu bersaing dalam

dinamika global yang semakin ketat; kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik; serta SDM

aparatur semakin profesional, mind set dan culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja

semakin tinggi.

Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 pemantapan dilakukan untuk mewujudkan:

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin

maju, dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat.


2015-2019


32

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik.

4. SDM aparatur semakin profesional, mind set dan culture set yang mencerminkan integritas dan kinerja

semakin tinggi.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi periode Tahun 2015-2019 ini, perlu dukungan dari

berbagai pihak karena merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari periode sebelumnya. Sebagai

langkah awal pembuka pelaksanaan sasaran Reformasi Birokrasi Periode Tahun 2015-2019, Kementerian

Hukum dan HAM dengan merumuskan :

Misi Hukum dan HAM yaitu :

1. Mewujudkan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;

4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta

6. Mewujudkan aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Misi tersebut disusun sebagai langkah untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum. Namun Misi dan Visi tidak akan berhasil jika seluruh jajaran

Kementerian Hukum dan HAM tidak mempedomani Tata Nilai yang ada. Adapun

Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM adalah “PASTI”.

Profesional.

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras

untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya,

menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai denganketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi.

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan

yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,

bermanfaat dan berkualitas.


2015-2019


33

Transparan.

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan

dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif.

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu

melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sasaran dan Indikator Keberhasilan Pencapaian Misi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui

serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan

efektif. Sasaran dan Indikator Keberhasilan Pencapaian Misi Kementerian Hukum dan HAM dalam

Pembangunan Hukum dan HAM Tahun 2015-2024 :

Misi Sasaran Indikator Keberhasilan

Mewujudkan

peraturan

perundang-undangan

yang berkualitas

Terwujudnya Peraturan

Perundang-undangan yang

berkualitas

• Terbentuknya mekanisme perencanaan

peraturan perundang-undangan nasional/

internasional.

• Terbentuknya mekanisme perencanaan

kebutuhan dan pembentukan peraturan

perundang-undangan

• Penggunaan analisa dampak dalam pembuatan

suatu rancangan peraturan perundang-

undangan.

• Kuatnya peran Prolegnas pemerintah dalam

pembentukan Undang-Undang,Peraturan

Perundang-undangan dan Peraturan Presiden

sehingga dihasilkan produk hukum yang

berkualitas.

• Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses

pembuatan peraturan perundang-undangan.

• Terbentuknya mekanisme evaluasi terhadap

suatu peraturan perundang-undangan.

Mewujudkan

pelayanan hukum

Terwujudnya layanan hukum

dan HAM yang berkualitas.

• Tersedianya data dan informasi Peraturan

Perundang Undangan yang akurat dan up to


2015-2019


34

yang berkualitas date.

• Tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan hukum dan HAM.

• Tingkat pertumbuhan inovasi pelayanan publik

di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia

Mewujudkan

penegakan hukum

yang berkualitas

Terciptanya penegakan

hukum yang berkualitas

• Tingkat pelanggaran hukum keimigrasian dan

Hak Kekayaan Intelektual.

• Tingkat penyelesaian pelanggaran

keimigrasian.

• Tingkat keberhasilan pembinaan hukum

kepada masyarakat.

• Tingkat keberhasilan wargabinaan yang

kembali ke masyarakat dan menurunnya

tingkat residivis yang dihukum.

• Tingkat keberhasilan pengelolaan benda sitaan

dan barang rampasan negara.

• Tingkat pemberdayaan Kementerian Hukum

dan HAM sebagai Law Center.

• Tingkat keberhasilan pengembalian aset (asset

recovery).

• Terpenuhinya kompetensi SDM Hukum bagi

SDM dibidang Hukum secara terintegasi.

Mewujudkan

penghormatan,

pemenuhan, dan

perlindungan HAM

TerwujudnyaTanggung jawab

pemerintah dalam

melaksanakan norma dan

standar HAM untuk

memenuhi masyarakat,

khususnya masyarakat rentan

dan marginal

• Tingkat rekomendasi pelayanan komunikasi

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh instansi

terkait.

• Tingkat institusi pusat dan daerah yang

menindaklanjuti pemajuan/penguatan HAM

• Tingkat kabupaten/kota peduli HAM.

• Tingkat institusi pusat dan daerah yang

melaksanakan norma dan standar HAM.

• Terpenuhinya kompetensi HAM / pemahaman

dan kesadaran HAM bagi SDM di Bidang

Hukum secara terintegrasi.

Mewujudkan layanan

manajemen

administrasi

Kementerian Hukum

dan HAM

Terwujudnya layanan

manajemen (supporting)

yang optimal.

• Tingkat keberhasilan bisnis proses dan alur

kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM.

• Tingkat layanan publik berbasis teknologi

informasi.

• Tingkat capaian seluruh unit kerja memenuhi

standar pelayanan prima dengan administrasi

yang akuntabel dan berbasis teknologi


2015-2019


35

informasi.

• Tingkat keberhasilan perencanaan dan realisasi

anggaran, pengendalian dan pelaporan secara

tepat waktu, terintegrasi, akurat dan

akuntabel.

• Tingkat capaian unit kerja yang memiliki

sumber daya manusia yang profesional sesuai

kebutuhan dan kaderisasi yang

berkesinambungan.

• Tingkat capaian hasil audit BPK dan BPKP.

Mewujudkan

aparatur Kementerian

Hukum dan HAM

yang profesional dan

berintegritas

Terwujudnya aparat yang

profesional dan berintegritas

• Tingkat pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Kementerian Hukum dan HAM.

• Tingkat capaian kinerja unit kerja yang memiliki

sumber daya manusia yang profesional sesuai

kebutuhan dan kaderisasi yang

berkesinambungan.

• Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

• Terwujudnya pengawasan intern terhadap

satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM melalui kegiatan audit, reviu,

evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan

lainnya dalam mengawal peningkatan kualitas

laporan keuangan, reformasi birokrasi, wilayah

bebas korupsi, peningkatan kualitas pelayanan

publik.

• Terwujudnya tingkat kesejahteraan aparatur

• Terpenuhinya kompetensi pegawai di

lingkungan kementerian Hukum dan HAM.


2015-2019


36

MATRIKRencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Tahun 2015 –2019

NO RENCANA KERJA

2015 - 2019 TARGET

2015 - 2019

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Meningkatkan kualitas Peraturan

Perundang-Undangan;

b. Meningkatnya pembentukan Perundang-

Undangan berdasarkan penelitian dan

naskah akademik;

c. Meningkatkan pencapaian target

substansi dan administrasi dalam

penyusunan Rancangan Undang-

Undangan, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan

Presiden untuk diajukan dalam Prolegnas

tahunan di DPR;

d. Terwujudnya penyuluhan dan bantuan

hukum;

e. Terfasilitasinya pembentukan produk

hukum daerah;

i. Revisi Peraturan Perundang-undangan di bidang KI;

f. Pembuatan Undang-undang di bidang

Indikasi Geografis.

a. Terbentuk peraturan Perundang-

Undangan dalam rangka penguatan

institusi penegakan hukum, serta

peraturan Perundang-Undangan yang

mampu menjawab kebutuhan hukum

masyarakat dan perkembangan global

berdasarkan program legislasi nasional

(Prolegnas) secara tepat waktu;

b. Terselesaikannya pengharmonisasian

Rancangan Peraturan Peraturan

Perundang-Undangan (RPUU) yang

diajukan oleh Kementerian/Lembaga

terutama yang dapat mendorong

terwujudnya iklim investasi yang kondusif

dan kemudahan berusaha di Indonesia;

c. Terselenggaranya pengharmonisasian

rancangan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan asas

pembentukan peraturan perundang-

undangan dan

PedomanPengharmonisasian secara tepat

waktu;

d. Terfasilitasinya perancangan produk

hukum daerah kabupaten/kota sesuai

dengan rencana dan program legislasi

daerah;

e. Seluruh perangkat hukum di bidang KI

telah disempurnakan;

f. Terselenggaranya pembinaan kompetensi

perancang peraturan perundang-

undangan yang dilakukan secara

berkesinambungan.

2. Peningkatan Pelayanan Publik :

a. Terwujudnya One Stop Service yang efektif;

b. Implementasi kebijakan No Wrong Door

Policy;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat

dalam pelayanan di bidang Hukum dan

HAM yang efesien, efektif dan akuntabel;

b. Terciptanya pemberian pelayanan kepada


2015-2019


37

didukung oleh sistem teknologi informasi dan

komunikasi yang terintegrasi;

d. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dengan

ditandai peningkatan kepuasan masyarakat

berdasarkan hasil survey terhadap kinerja

Kementerian Hukum dan HAM;

e. Pembuatan Dokumentasi Standar Pelayanan KI sesuai UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Pencapaian ISO 9001:2008; g. Implementasi data capture permohonan KI; h. Pemetaan SDM berdasarkan jumlah dan

kompetensi; i. Penyempurnaan dan/atau Penyempurnaan

Juknis Proses Bisnis Administrasi di bidang KI (Merek, Paten, dan Desain Industri);

j. Pembuatan Daftar Merek Terkenal; k. Pembuatan Data Pembanding Eksternal

Desain Industri; l. Penyelesaian Paten Batal Demi Hukum; m. Pemanfaatan asistensi, mediasi atau hearing; n. Tata Kelola Aplikasi dan Database; o. Tata Kelola Jaringan dan perangkat keras; p. Tata kelola bisnis proses teknologi informasi.

masyarakat yang responsif gender;

c. Pemenuhan pelayanan yang dilengkapi

sarana dan prasarana dalam peningkatan

sistem pelayanan dan pengawasan yang

berbasis teknologi informasi dan

komunikasi;

d. Menerapkan standar pelayanan prima dan

melaksanakan evaluasi pelayanan prima;

e. Seluruh permohonan pendaftaran KI

dapat diselesaikan maksimal sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3. Penguatan Pengawasan

a. Meningkatnya skor survey integritas layanan

publik di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM;

b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

bebas dari KKN dan Wilayah Bebas Korupsi;

c. Pembinaan/ pengawasan terhadap kualitas

laporan keuangan satuan kerja guna

mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian;

d. Indeks Integritas Pelayanan

Publikdilingkungan Kementerian Hukum dan

HAM;

e. Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);

f. Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang

Ditindaklanjuti secara tepat waktu;

g. Pelaksanaan Gelar Perkara; h. Konsolidasi PPNS KI di lingkungan Kantor

Wilayah Kemenkumham;

a. Terwujudnya Pengawasan dan penindakan

pelayanan publik secara profesional dan

akuntabel;

b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan


c. Meningkatnya Satuan Kerja yang Laporan

Keuangannya mendukung opini Wajar

Tanpa Pengecualian;

d. Meningkatnya Indeks Integritas Pelayanan

Publik dilingkungan Kementerian Hukum

dan HAM;

e. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);


Ditindak lanjuti secara tepat waktu;

g. Seluruh laporan pengaduan pelanggaran

di bidang KI ditindaklanjuti.


2015-2019


38

i. Pembuatan Media Sosialisasi tentang

Persyaratan Pengaduan Pelanggaran KI.

4. Penataan SDM Aparatur

a. Pola Karier akan ditentukan berdasarkan

kompetensi, integritas, serta penilaian kinerja

dengan didukung oleh sistem informasi

jabatan, seleksi dan promosi yang bebas KKN,

serta sistem data base pegawai yang akurat

dan up todate;

b. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan

atau pengembangan kompetensi bagi pegawai

Kemenkumham, Aparatur penegak hukum

dan profesional di bidang hukum dan HAM

lainnya (termasuk didalamnya Diklat

kepemimpinan tingkat II);

c. Tersedianya Pemetaan kompetensi Pegawai di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

d. Terdapatnya UPT Balai Diklat sebagai

penyelenggara diklat terakreditasi yang

berada di wilayah;

e. Peningkatan Pemahaman Pegawai DJKI

terhadap Perjanjian Internasional yang telah

diaksesi (Visiting Study, on-job-training, FGD,

Bimtek, Konsultasi Teknis dengan Tenaga Ahli

Asing, Pelatihan);

f. Peningkatan Kapasitas Pegawai tentang

pemeriksaan KI;

g. Peningkatan Pemahaman Bagi Pelaksana

Permohonan dan Pemeriksa Merek di bidang

NICE Classification, VIENNA Agreement;

h. Pelatihan Bagi Para Pemeriksa KI (Merek,

Paten, dan Desain Industri) untuk setiap

jenjangnya;

i. Peningkatan Pemahaman Pegawai DJKI

tentang Litigasi di bidang KI;

j. Peningkatan Kapasitas PPNS;

k. Peningkatan Kapasitas Pegawai yang mampu

bernegosiasi dan menguasai isu-isu KI di

Internasional;

l. Peningkatan Kapasitas Berbahasa Asing bagi

Pejabat di Ditjen KI agar mampu

berkomunikasi secara aktif;

m. Peningkatan Pemahaman tentang Pola

a. Menempatkan sumber daya manusia

(pegawai) Kementerian Hukum dan HAM

sesuai dengan bidang keahliannya (the

right man in the right place);

b. Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia (pegawai) ;

c. Kementerian Hukum dan HAM pegawai

yang ideal;

d. Metode Tatap Muka;

e. Metode e-learning;

f. Terpenuhinya/ tersediannya sarana

prasarana;

g. 75 persen dari jumlah pegawai


h. Terbentuknya UPT Balai Diklat Wilayah

Sumatera di Palembang, Balai Diklat

Wilayah Jawa diYogyakarta, Balai Diklat

Wilayah Sulawesi dan Gorontalo di

Makasar;

i. Seluruh pegawai DJKI memiliki kompetensi

sesuai bidangnya.


2015-2019


39

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;

n. Penyusunan sistem pola karir pegawai Ditjen

KI ;

o. Peningkatan Pemahaman Keselamatan dan

Kesehatan Kerja;

p. Peningkatan Pemahaman Peraturan

Perundang-undangan tentang Keuangan.

5. Penataan Tatalaksana

a. Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi

dan akuntabel;

b. Meningkatnya dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya;

c. Terpenuhinya sarana prasarana di lingkungan


d. Tersedianya pusat basis data Kementerian

Hukum dan HAM;

e. Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang bisnis proses DJKI

f. Pembangunan Sarana Penyimpanan Barang Bukti Pelanggaran KI

g. Pengadaan kendaraan dinas melalui sistem sewa

h. Pembangunan sarana dan prasarana yang pro lingkungan, disabilitas, anak-anak dan gender

i. Pembangunan sarana keamanan dan ketertiban lingkungan kerja

j. Pembangunan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ditjen KI

k. Pembangunan sarana penanganan pengaduan layanan KI

l. Pembangunan sarana keterbukaan informasi publik

m. Optimalisasi pengelolaan penyusutan arsip dan dokumen fasilitatif dan substantif

n. Pembuatan Daftar Umum KI o. Pembuatan Berita Resmi KI p. Validasi Data Permohonan KI q. Tata kelola pengelolaan data r. Pembuatan Kompilasi Putusan Pengadilan

Niaga di bidang KI s. Bantuan Teknis Pembuatan Buku Persyaratan

Indikasi Geografis t. Pembangunan Aplikasi e-office u. Pengelolaan Dokumentasi Substantif KI

a. Tingkat remunerasi yang tinggi dan

jaminan kesejahteraan bagi pegawai yang

tinggi;

b. Penerapan insentif yang adil dan

motivatif;

c. Budaya bekerja yang kondusif dan

produktif dan mendukung kinerja


d. Punishment dan Rewardsecara obyektif

dan adil yang mendorong terciptanya iklim

kerja yang kondusif;

e. Diterapkannya Manajemen administrasi

yang berbasis tekonologi informasi ;

f. Mekanisme kontrol atas keberhasilan

bisnis proses dan alur kerja di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM berjalan

dengan baik dari tahun ke tahun;

g. Tersedianya fasilitas sarana prasana yang

lengkap;

h. Sarana dan prasarana yang mendukung

proses bisnis Ditjen KI;

i. Informasi KI dapat diakses dengan mudah,

lengkap, dan aktual.

6. Penataan Organisasi


2015-2019


40

Kementerian Hukum dan HAM memiliki empat

fungsi utama dan dua fungsi pendukung. Empat

fungsi utama tersebut adalah :

a. Fungsi Pembentukan Hukum yang

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan dan Badan

Pembinaan Hukum;

b. Fungsi Pelayanan Hukum yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Peraturan

perundang-Undangan, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat

Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak

Asasi Manusia;

c. Fungsi Penegakan Hukum dan Pemajuan HAM

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal AHU,

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat

Jenderal KI, dan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM;

d. Fungsi Dukungan Sumber Daya

diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

e. Fungsi Pengawasan dilaksanakan oleh

Inspektorat Jenderal.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, pemberdayaan kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual dalam hal: a. perumusan kebijakan; b. pelaksanaan kebijakan; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi; d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan; f. pelaksanaan administrasi.

a. Penataan tugas dan fungsi kesekretariatan

serta proses bisnis termasuk keseragaman

nomenklatur untuk eselon III dan IV pada

setiap unit kerja eselon I;

b. Dilakukan pengintegrasian biro-biro yang

tugas dan fungsinya berada dibawah

Sekretariat Jenderal agar tidak terdapat

duplikasi pekerjaan;

c. Dibentuk fungsi baru yang menangani

teknologi informasi secara terpusat

setingkat eselon II yang khusus menangani

teknologi informasi yang berada dibawah

Sekretariat Jenderal;

d. Penataan kembali dan pengintegrasian

secara terpadu fungsi Pengkajian,

Penelitian dan Pengembangan di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

kedalam satu unit kerja eselon I agar tidak

terdapat tumpang tindih dan duplikasi

pekerjaan sehingga diusulkan menjadi

Badan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan HAM;

e. Efektifitas Pengelolaan tugas Bantuan

Hukum yang berada di bawah Badan

Pembinaan Hukum Nasional sesuai UU

Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum;

f. Penguatan peran dan pembinaan

perancang Peraturan Perundang-

Undangan pada Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-Undangan dan

Kantor Wilayah;

g. Terkait pengembangan Sumber Daya

Manusia ditegaskan posisi Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

sebagai pelaksana pendidikan, pelatihan

dan penguatan kapasitas seluruh pegawai

Kementerian Hukum dan HAM sehingga

tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan dan pengembangan

pegawai pada unit eselon I lain;

h. Penataan kembali dan pengintegrasian

efektifitas dan efisiensi organisasi sesuai


2015-2019


41

dengan beban kerja ke dalam satu unit

eselon II yaitu Pusat Pengembangan

Teknis dan Pusat Pengembangan

Kepemimpinan dan Manajemen menjadi

Pusat Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dan

dibentuknya nomenklatur Pusat

Assessmen dan Perencanaan

Pengembangan SDM yang akan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kegiatan Assessmen,Perencanaan dan

Analisa Pengembangan SDM serta

Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengembangan SDM Berbasis

Kompetensi;

i. Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi

UPT sebagaimana diamanahkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

2012, Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5)

menerangkan bahwa Kepala Divisi

Pemasyarakatan, Kepala Divisi

Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan

Hukum dan HAM dalam melaksanakan

tugasnya secara teknis bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal dan Kepala

Badan yang bersangkutan. Kepala Divisi

tersebut melaporkan pelaksanaan tugas

langsung kepada Direktur Jenderal, Kepala

Badan yang bersangkutan dan kepada

Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM;

j. Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan;

k. Layanan Permohonan Merek;

l. Layanan Permohonan Indikasi Geografis;

m. Layanan Permohonan Indikasi Geografis;

n. Layanan Permohonan Paten, Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

o. Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual

(KI);

p. Optimalisasi Pelayanan Penegakan Hukum

di Bidang KI yang bersifat pidana dengan

berbasis On-Line;

q. Membuka akses publik untuk penelusuran


2015-2019


42

paten yang telah habis masa perlindungan

yang dapat digunakan untuk kepentingan

pembangunan nasional

r. Pengecekan Status Permohonan Kekayaan

Intelektual (Electronic Status/ e-status)

dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Secara Elektronik.

7. Manajemen Perubahan (Revolusi Mental)

a. Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat dan

konsisten dalam melaksanakan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum

dan HAM;

b. Agen Perubahan sebagai role model bagi

revolusi mental;

c. Adanya perubahan perilaku pegawai

terhadap kinerja, etika, dan kedisplinan;

d. Adanya Quick Wins Kementerian Hukum dan

HAM berdampak dan dirasakan langsung

masyarakat;

e. Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

f. Agen Perubahan sebagai role model bagi revolusi mental

g. Adanya perubahan perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan kedisplinan.

h. Adanya Quick Wins Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.

a. Ditandatanganinya pakta integritas “KAMI

PASTI” oleh Menteri Hukum dan HAM, 11

pimpinan unit eselon I, 33 Kepala Kantor

Wilayah, dan 773 Kepala UPT dilingkungan


b. Tersosialisasikannya dan

terinternalisasikannya nilai-nilai

Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” ke

44.178 pegawai Kemenkumham;

c. Meningkatnya 20% tingkat disiplin

pegawai dilihat dari indikator pembayaran

tunjangan kinerja ;

d. Menurunnya jumlah pegawai yang

menerima hukdis dibandingkan tahun

2014.

8. Penguatan Akuntabilitas

a. Pengembangan evaluasi kinerja pegawai

secara online;

b. Peningkatan nilai akuntabilitas Kementerian

Hukum dan HAM;

c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Ditjen KI; d. Tata kelola piutang PNBP; e. Penyempurnaan sistem pembukuan laporan

keuangan dan perencanaan pelaksanaan anggaran;

f. Pengawasan dan Pembinaan Indikasi

Geografis Terdaftar.

a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan Akuntabilitas di

seluruh Kanwil Kementerian Hukum dan

HAM;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

dan pelaporan (infrastruktur) di bidang KI

yang terintegrasi dan tepat waktu.


2015-2019


43

MATRIK Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024

RENCANA KERJA

2020 - 2024 TARGET

2020 - 2024

Penataan Peraturan Perundang-undangan :

a. Penguatan peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai

Pembina hukum nasional dalam bidang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka untuk

lebih mewujudkan sistem hukum nasional yang

harmonis, responsif, aspiratif, serta berkeadilan

berdasarkan konstitusi dan Pancasila;

b. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pejabat

fungsional perancang peraturan perundang-undangan

serta tenaga di bidang litigasi yang profesional dan

memiliki integritas tinggi;

c. Penguatan kelembagaan maupun substansi

penyelenggaraan fasilitasi pembentukan hukum daerah;

d. Terwujudnya pembentukan Perundang-undangan

berdasarkan penelitian dan naskah akademik;

e. Tercapainya target substansi dan administrasi

penyusunan rancangan undang-undangan, Rancangan

peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan

presiden untuk diajukan dalam Prolegnas tahunan di

DPR;

f. Terwujudnya penyuluhan dan bantuan hukum;

g. Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah.

a. Terbentuknya Peraturan Perundang-

Undangan yang mampu menjawab kebutuhan

masyarakat dan perkembangan global dalam

kerangka sistem hukum nasional yang

harmonis, responsif, aspiratif, serta

berkeadilan baik ditingkat pusat dan daerah;

b. Terselesaikannya pengharmonisasian

rancangan peraturan peraturan perundang-

undangan (RPUU) yang diajukan oleh

Kementerian/Lembaga terutama yang dapat

mendorong terwujudnya iklim investasi yang

kondusif dan kemudahan berusaha di

Indonesia;

c. Terpenuhinya target capaian pembentukan

peraturan perundang-undangan yang telah

ditetapkan dalam program legislasi nasional

sesuai dengan asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik melalui

penyelenggaraan harmonisasi rancangan

peraturan perundang-undangan;

d. Terselenggaranya evaluasi terhadap

pembentukan peraturan perundang-

undangan dan fasilitasi pembentukan produk

hukum daerah;

e. Terselenggaranya pembinaan kompetensi

perancang peraturan perundang-undangan

yang dilakukan secara berkesinambungan.

Peningkatan Pelayanan Publik :

a. Terwujudnya One Stop Service yang efektif;

b. Implementasi kebijakan NoWrong Door Policy;

c. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima di

bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dengan ditandai

peningkatan kepuasan masyarakat berdasarkan hasil

survey terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam

pelayanan di bidang Hukum dan HAM yang

efesien, efektif dan akuntabel;

b. Terciptanya pemberian pelayanan kepada

masyarakat yang responsif gender;

c. Pemenuhan pelayanan yang dilengkapi sarana

dan prasarana dalam peningkatan sistem

pelayanan dan pengawasan yang berbasis


2015-2019


44

teknologi informasi dan komunikasi;

d. Menerapkan standar pelayanan prima dan

melaksanakan evaluasi pelayanan prima.

Penguatan Pengawasan

a. Terwujudnya penyelesaian pengaduan layanan publik

yang cepat dan tepat di masing-masing unit layanan;

b. Terwujudnya layanan publik yang “bersih melayani

(bebas dari KKN)’’ ;

c. Pembinaan/ pengawasan terhadap kualitas laporan

keuangan satuan kerja guna mendukung opini Wajar

Tanpa Pengecualian;

d. Indeks Integritas Pelayanan Publik, dilingkungan


e. Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM);

f. Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak;

g. lanjuti secara tepat waktu.

a. Terwujudnya Pengawasan dan penindakan

pelayanan publik secara profesional dan

akuntabel;

b. Terwujudnya zona integritas di lingkungan


c. Meningkatnya Satuan Kerja yang Laporan

Keuangannya mendukung opini Wajar Tanpa

Pengecualian;

d. Meningkatnya Indeks Integritas Pelayanan

Publik dilingkungan Kementerian Hukum dan

HAM;

e. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM);


Ditindak lanjuti secara tepat waktu.

Penataan SDM Aparatur

a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan

kompetitif;

b. Promosi terbuka berbasiskan kinerja dan kompetensi;

c. Sistem data base pegawai yang terintegrasi, akurat dan

up todate;

d. Remunerasi yang adil dan layak;

e. Terselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan/

pengembangan kompetensi bagi pegawai

Kemenkumham, Aparatur penegak hukum dan

profesional di bidang hukum dan HAM lainnya

(termasuk didalamnya Diklat kepemimpinan tingkat I);

f. Tersedianya Pemetaan kompetensi Pegawai di

lingkungan Kemenkumham;

g. Terdapatnya landasan Hukum Pelaksanaan

Pengembangan kompetensi SDM bidang Hukum dan

HAM;

h. Terdapatnya UPT Balai Diklat sebagai penyelenggara

diklat terakreditasi yang berada di wilayah.

a. Menempatkan sumber daya manusia


sesuai dengan bidang keahliannya (the right

man in the right place);

b. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia


pegawai yang ideal;

c. Metode Tatap Muka;

d. Metode e-learning;

e. Terpenuhinya/ tersediannya sarana

prasarana;

f. Seluruh pegawai Kementerian Hukum dan

HAM;

g. UU, PP, Permen;

h. Terbentuknya UPT Balai Diklat

WilayahSumatera di Palembang, Balai Diklat

Wilayah Jawa di Yogyakarta, Balai Diklat

Wilayah Sulawesi dan Gorontalo di Makasar ,

Balai Diklat Wilayah Bali, NTB dan NTT di Bali,

Balai Diklat Wilayah Papua, Papua Barat,

Manado, Ambon di Manado.


2015-2019


45

Penataan Tatalaksana

a. Terpadunya perencanaan, penganggaran dan laporan

kinerja;

b. Terpenuhinya dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya;

c. Terpenuhinya sarana prasarana aparatur;

d. Terwujudnya pelaksanaan zona integritas Kementerian

Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi;

e. Tersedianya Disaster Recovery Center basis data.

a. Tingkat remunerasi yang tinggi dan jaminan

kesejahteraan bagi pegawai yang tinggi;

b. Penerapan insentif yang adil dan motivatif;

c. Budaya bekerja yang kondusif dan produktif

dan mendukung kinerja Kementerian Hukum

dan HAM;

d. Punishment dan Rewardsecara obyektif dan

adil yang mendorong terciptanya iklim kerja

yang kondusif;

e. Diterapkannya Manajemen administrasi yang

berbasis tekonologi informasi ;

f. Mekanisme kontrol atas keberhasilan bisnis

proses dan alur kerja dilingkungan

Kementerian Hukum dan HAM berjalan

dengan baik dari tahun ke tahun;

g. Tersedianya fasilitas sarana prasana yang

lengkap.


2015-2019


46

MATRIK ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROGRAM HASIL YANG

DIHARAPKAN KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI

Terarah, Terukur dan terkendali

Penyusunan Rencana Kerja dan Legalitas Kegiatan

Dokumen Rencana Kerja Dokumen RKA-KL SK Tim dan SK Kegiatan KAK Kegiatan

SEKRETARIAT JENDERAL

Mental Aparatur Adanya

perubahan pola pikir dan pola tindak yang mengarah pada peningkatan etos kerja

Pengembangan Nilai-nilai untuk menegakkan integritas.

Sosialisasi Budaya Kerja Kami “PASTI”

Terbentuknya Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM ;

Terbentuknya Komite Integritas ;

TOT Tunas Integritas Unit Eselon I .

Fasilitasi budaya kerja, etos kerja, nilai Kami PASTI dan integritas pada 33 Kantor Wilayah ;

terbentuknyaCoaching ClinicKementerian Hukum dan HAM

Pembinaan Mental dan Perilaku Unggul Pejabat Eselon III dan IV Pusat dan daerah .

Fasilitasi integritas dan revolusi mental bagi pegawai pusat dan daerah;

Pembentukan duta integritas Kementerian Hukum dan HAM;

TOT Tunas Integritas Unit Daerah (15 kanwil).

Pembinaan Mental dan Perilaku Unggul Pejabat Eselon III dan IV Pusat dan daerah ;

Penyempurnaan modulCoaching ClinicKementerian Hukum dan HAM;

TOT Tunas Integritas Unit Daerah (18 Kanwil).

Pembentukan Agen Perubahan;

Konferensi Tunas Integritas Kementerian Hukum dan HAM;

Penguatan Revolusi Mental bagi JFU Unit Setjen.

Pembentukan agen perubahan untuk mendorong pola pikir

Pembentukan Agen Perubahan

Tersusunnya Pedoman Agen Perubahan Kementerian Hukum dan HAM

Pembentukan agen perubahan/tunas integritas 2016

Workshop Agen Perubahan tahun 2016

Pembentukan agen perubahan tahun 2017

Workshop agen perubahan Tahun 2017

Penyempurnaan


2015-2019


47

PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN

KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Implementasi rencana aksi agen perubahan Tahun 2015

pedoman agen perubahan/ tunas integritas

Pedoman tunas integritas Kementerian Hukum dan HAM

Pengawasan Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi

Pengusulan satker kepada kemenPAN dan RB.

Melakukan Mitigasi Resiko dilingkungan Setjen.





Pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Terbentuknya aturan tentang gratifikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan WBS

Implementasi WBS melalui pantauan Inpres 7 Tahun 2015.

MoU WBS dengan istansi terkait lainnya.

Pelaksanaan benturan

Terbitnya Permen Benturan


2015-2019


48


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 kepentingan Kepentingan.

Pembangunan SPIP

Sosialisasi SPIP

Pembentukan Satgas SPIP.

Pembentukan Satgas SPIP



Penanganan pengaduan masyarakat

Akuntabilitas Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

Penyusunan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM

Penggunaan Aplikasi e-monev untuk pemantauan Target Kinerja dilingkungan Kemenkumham.

Pembangunan e-performance ;

Penggunaan Aplikasi e-monev untuk pemantauan Target Kinerja dilingkungan Kemenkumham ;

Penyederhanaan dan penyempurnaan indikator

Cascading sasaran dan indikator

Implementasi pembangunan e-performance.

Pengembangan Modul Aplikasi e-performance.

Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja.

Pemantauan Capaian Kinerja secara berkala

Evaluasi Renstra Kementerian Hukum dan HAM

Penyesuaian RENSTRA Kemenkumham



Evaluasi Renstra Kementerian Hukum dan HAM.

Kelembagaan Evaluasi dan restrukturisasi

Evaluasi kelembagaan

Pembentukan Kantor

Penyempurnaan ORTA Kanwil ;

Evaluasi Kelembagaan

Penyempurnaan ORTA


2015-2019


49


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 kelembagaan sesuai ASN

unit pusat ; Evaluasi

kelembagaan Cabang Rutan ;

Evaluasi kelembagaan UPT Imigrasi.

Pelayanan Hukum Dan HAM.

Usulan pembentukan Balai Diklat ini akan dilakukan pada 5 kantor wilayah sebagai perwakilan regional yaitu Sumut, Kalsel, Sulsel, Yogyakarta, dan Bali.

Usulan Pembentukan Lapas Perempuan dan Rutan Perempuan setara eselon III.

Penataan Kelembagaan BHP.

Usulan penambahan perwakilan keimigrasian dan penempatan pejabat pelaksana fugsi keimigrasian pada perwakilan

Penyempurnaan ORTA UPT Pemasyarakatan.

UPT Imigrasi. Kementerian.


2015-2019


50


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 RI di luar negeri pada 10 negara yaitu Seoul (Korea Selatan), London (Inggris), Town (Afrika Selatan), New Delhi (India), New York (Amerika Serikat), Kairo (Mesir), Riyadh (Saudi Arabia), Buenos Aires (Argentina), Kinabalu (Malaysia) dan Songkhla (Thailand).

Monev Kelembagaan ASN

Evalusi kelembagaan secara berkala baik pusat dan daerah.

Tatalaksana Perluasan penggunaan e-goverment yang terintegrasi

Penerapan efisiensi pemerintahan

Evaluasi proses bisnis di lingkungan Sekretariat Jenderal KUMHAM

Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

Penyusunan 14

Internalisasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan

Internalisasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan

Evaluasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat


2015-2019


51


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 ;

Penyusunan SOP Bidang Pelayanan Publik Dalam Bentuk Gambar.

Sub-Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

Penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

Penyempurnaan (Reviu) Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016

Penyusunan Peta Cross-functional Proses Bisnis Tingkat Unit Eselon I

Penyusunan SOP Makro

Evaluasi SOP Mikro

Penyusunan e-SOP Kemenkumham.

Sekretariat Jenderal KUMHAM ;

Penyempurnaan e-SOP Kemenkumham.

Sekretariat Jenderal KUMHAM ;


Jenderal KUMHAM;


Implementasi UU KIP

Fokus pada pengelolaan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) khususnya pada

Penyempurnaan Pedoman Standar Pelayanan Publik melalui


2015-2019


52


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 penanganan Masalah Pelayanan Publik yang paling banyak terjadi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

penyusunan “Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”.

Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (di tingkat pusat) dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan (di unit pelaksana pelayanan) yang bertugas melakukan Tindak Nyata terhadap hasil Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) sesuai dengan janji perbaikan pelayanan

Penghimpunan Standar Pelayanan Publik untuk Tiap Jenis Layanan dari Unit Pelaksana Pelayanan Publik (Direktorat Jenderal dan UPT)

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman


2015-2019


53


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik.

Fasilitasi bagi Unit Pelaksana Pelayanan Publik untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Penyusunan SOP Pelayanan Publik dalam bentuk Gambar

Penerapan sistem kearsipan

Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara

Perbaikan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN

Tersusunnya Permenkumham No. 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenkumham ;

Permenkumham No. 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkumham.

Penyempurnaan analisis jabatan pada unit eselon I yaitu Ditjen PP, Ditjen Imigrasi, Ditjen HAM, Balitbang HAM, BPSDM dan Sekretariat Jenderal ;

Tersusunnya Permenkumham tentang Pedoman Analisis Jabatan.

Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kemenkumham

Tersusunnya Permenkumham tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenkumham

Penyusunan Standar Peta jabatan pada Unit Eselon I Tersusunnya Permenkumham

Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) & ayat (2).

Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) & ayat (2).


2015-2019


54


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 tentang Standar Peta Jabatan.

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi transparan berbasis kompetensi

Penataan nama jabatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assesment center.

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja

Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punisment.

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi


2015-2019


55


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 ASN

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN

Perumusan dan penetapan penggunaan profil database kompetensi calon pejabat tinggi ASN

Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.

Peraturan Perundang-undangan

Penataan berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM

Tersusunnya Permenkumham No. 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Permen Di Lingkungan Kemenkumham.

Fasilitasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2016 sebanyak 75 rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Fasilitasi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2017.



Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penerapan pelayanan satu atap

Percepatan pelayanan

Pembangunan

Tersusunnya Kepmenkumham No. M.HH-01.OT.02.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Jenis Layanan.

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan di bidang Inovasi Pelayanan Publik Kemenkumham &

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan di bidang Inovasi Pelayanan Publik

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan di bidang Inovasi Pelayanan Publik Kemenkumham &


2015-2019


56


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 / pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan publik.

Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenkumham

Tersusunnya Kepmenkumham No. M.HH-02.OT.02.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenkumham.

Kemenkumham & Penyelenggaraan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenkumham.

Penyelenggaraan kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kemenkumham.

Quick Wins Percepatan pelayanan yang menjadi unggulan.

Inventarisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak up to date


2015-2019


57


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

INSPEKTORAT JENDERAL

Mental Aparatur

Adanya perubahan pola pikir dan pola tindak yang mengarah pada peningkatan etos kerja

Pengembangan Nilai-nilai untuk menegakkan integritas

Implementasi nilai budaya kerja “Kami PASTI”

Internalisasi nilai budaya kerja “Kami PASTI”



Internalisasi dan evaluasi nilai-nilai budaya kerja “Kami PASTI”


Pembentukan Agen Perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Internalisasi efektivitas Agen Perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM



Evaluasi dan Internalisasi efektivitas Agen Perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM


Evaluasi Satuan Kerja yang akan diusulkan sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM






Sosialisasi Permenkumham No.15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di

Implementasi teknologi informasi dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan

Penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan

Penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan

Penguatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM


2015-2019


58


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM

HAM. HAM.

Pelaksanaan WBS

Implementasi Teknologi Informasi dalam pelaporan bagi para Whistle Blower.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan WBS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.




Pelaksanaan benturan kepentingan

Penetapan Permenkumham No. 38 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan.

Sosialisasi Permenkumham No. 38 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di seluruh unit eselon I dan 33 kantor wilayah.

Monitoring pelaksanaan Permenkumham No. 38 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan.



Pembangunan SPIP

Penilaian Pelaksanaan SPIP di Seluruh Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Evaluasi Pelaksanaan SPIP di Seluruh Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilyah


Evaluasi Pelaksanaan SPIP di Seluruh Unit Eselon I dan 33 Kantor Wilayah



Penggunaan TI dalam Pelaporan Pengaduan Masyarakat yg terintegrasi melalui LAPOR.

Revisi Permenkumham No. 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan

Sosialisasi Revisi Permenkumham No. 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan

Monitoring Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian

Monitoring Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian


2015-2019


59


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pengaduan. Hukum dan HAM.

Hukum dan HAM.

Akuntabilitas Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja.

Implementasi TI dalam pelaporan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Monev Penerapan TI dalam pelaporan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.





Kelembagaan Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan sesuai ASN

Penetapan Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang ORTA di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Restrukturisasi Kelembagaan Itjen sesuai dengan Penetapan Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang ORTA di Lingkungan Kementerian Hukum

Monev Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang ORTA di Lingkungan Kementerian Hukum




2015-2019


60


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Tatalaksana Perluasan penggunaan e-goverment yang terintegrasi.

Optimalisasi SIMWas

Optimalisasi SIMWas

Optimalisasi SIMWas

Optimalisasi SIMWas

Optimalisasi SIMWas


Evaluasi proses bisnis di lingkungan ITJEN KUMHAM

Penyederhanaan Proses bisnis melalui perubahan SOP di lingkungan ITJEN KUMHAM

Internalisasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan ITJEN KUMHAM

Internalisasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan ITJEN KUMHAM

Evaluasi Proses bisnis yang lebih efektif dan efisien di lingkungan ITJEN KUMHAM

Implementasi UU KIP

Optimalisasi informasi melalui media publikasi yang dimiliki






Penataan Sistem Kearsipan secara digital

Optimalisasi Sistem Kearsipan secara digital



Evaluasi Sistem Kearsipan secara digital

Perluasan penggunaan e-goverment yang terintegrasi

Penerapan e-procurement melaui LPSE

Penerapan e-procurement melaui SIRUP dan LPSE

Optimalisasi Penerapan e-procurement melaui SIRUP dan LPSE



Sumber Daya Manusia dan

Perbaikan sistem perencanaan

Penyusunan Pengadaan






2015-2019


61


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Aparatur Sipil Negara

kebutuhan pegawai ASN

pegawai sesuai dengan kebutuhan






Penggunaan sistem CAT dalam seleksi CPNS





Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka

Penerapan sistem BAPERJAKAT dalam promosi pegawai

Penggunaan Assesment test dalam promosi pegawai

Penggunaan Assesment test dalam penempatan dan promosi pegawai



Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assesment center

Kerjasama dengan BPSDM dalam assessment center bagi pegawai ITJEN

Optimalisasi kerjasama dengan BPSDM dalam assessment center bagi pegawai ITJEN





Penerapan penilaian kinerja berbasis teknologi informasi

Optimalisasi Penerapan penilaian kinerja berbasis teknologi informasi




Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punisment

Penetapan dan sosialisasi Permenkumham No.23 Tahun 2015

Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi Permenkumham No.23 Tahun



Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi Permenkumham No.23 Tahun 2015


2015-2019


62


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 2015 2015

2015

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN

Pemanfaatan SIMPeg

Pemutakhiran data pegawai pada SIMPeg





Penyusunan Career Path ddan Penyempurnaan analisis jabatan di lingkungan ITJEN KUMHAM

Monitoring kaderisasi pegawai di lingkungan ITJEN KUMHAM





Pemanfaatan hasil assessment center dalam penetapan calon pejabat tinggi





Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Penyusunan agenda pelaksanaan diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi

Penyelenggaraan Diklat 1 pintu di BPSDM Hukum dan HAM






Penetapan Permenkumham No.23 Tahun 2015 tentang Penjatuhan HUKDIS dan Sanksi Administratif

Revisi Permenkumham No. 25 Tahun 2015 tentang penanganan laporan pengaduan dilingkungan

Penyempurnaan dan penyusunan PP bila diperlukan




2015-2019


63


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Permenkumham

No.38 Tahun 2015 tentang pedoman penangganaan benturan kepentingan

Kemenkumham

Peningkatan kualitas pelayanan publik


Percepatan pelayanan

Pembangunan/ pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan public

Penyusunan pedoman pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik




Quick Wins Percepatan pelayanan yang menjadi unggulan


2015-2019


64


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Mental Aparatur

Perubahan perilaku aparatur birokrasi yang berorientasi kinerja PASTI: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Integritas.

1. Pengembangan Nilai-nilai untuk menegakkan integritas

2. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

3. Percepatan Pelayanan yang menjadi ungulan

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2015

2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

3. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

4. Penetapan Qiuck Win Ditjen AHU Penerapan Sistem E-Office

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2016;

Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2016;

Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2016;

Training of Trainer (TOT) Pejabat Eselon III dan IV;

Pembinaan Etika dan Moralitas dalam rangka pengembangan Sumber Daya Pegawai Ditjen AHU;

Fakta Integritas kinerja “PASTI” pada level Struktural secara berjenjang di lingkungan Direktorat




Membentuk Role Model Reformasi Birokrasi;

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017;

Training of Trainer (TOT) Tunas Integritas kepada 126 Orang Pejabat Fungsional.

Pelayanan Penyidik Pegawai




Penyebaran Role Mode dan Agent of Change secara Proporsional;

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018;

Training of Trainer (TOT) Tunas Integritas kepada 126

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2019;

2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Ditjen AHU Tahun 2019;

3. Sosialisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2019;

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019;

5. Training of Trainer (TOT) 126 Orang Pejabat Fungsional.

6. Pelayanan Pendaftaran Partai Politik Online


2015-2019


65


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016.

Pelayanan Kewarganegaraan Online.

Negeri Sipil (PPNS) Online

Orang Pejabat Fungsional.

Pelayanan Pewarganegaraan Online


Pelaksanaan pengawasan lintas sektoral antara Ditjen AHU dgn ITJEN.

Pengawasan

Pengawasan Internal sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang layanan publik

1. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;

2. Pelaksanaan WBS;

3. Pelaksanaan benturan kepentingan.

4. Penerapan SPIP

5. Pengaduan Masyarakat

6. Pembangunan Zona Integritas

1. Pembentukan Satgas SPIP;

2. Pembangunan Contact Center Launching tgl 13 Oktober 2014;

3. Aplikasi LAPOR UKP4 terkait pengaduan masyarakat;

4. Peningkatan koordinasi Ditjen AHU dengan APIP (Inspektorat Jenderal).

1. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

2. Pembentukan Satgas SPIP

3. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern

4. Sosialisasi dan Identifikasi Benturan Kepentingan

5. Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan

1. Forum Pengawasan lintas sektoral antara Ditjen. AHU dengan Inspektorat Jenderal

2. Pencanangan Zona Integritas Ditjen AHU menuju WBK/WBBM tahun 2017

3. Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan

1. Sistem pelaporan yang terintegrasi lintas sektoral

2. Pencanangan Zona Integritas Ditjen AHU menuju WBK/WBBM tahun 2019

Penguatan Pengawasan Internal Ditjen. AHU


2015-2019


66


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Masarakat Terhadap Pelayan Ditjen AHU Tahun 2016

Masyarakat terhadap Pelayanan Ditjen AHU

Akuntabilitas

Optimalisasi sistem akuntabilitas Kinerja

1. Keterlibatan Pimpinan dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Pembentukan SK Tim Penyusunan draf RENSTRA AHU

2. Penyusunan draf RENSTRA AHU 2015-2019;

3. Penetapan Kinerja Tahun 2015;

4. Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi;

5. Pembuatan Aplikasi Pelaporan Online.

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2017

2. Pembentukan Tim Koordinasi Penangganan Target Kinerja

3. Pembentukan Tim Penetapan Kinerja

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2018

2. Pola perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dalam Aplikasi Online;

3. Pembentukan Sarana Online maupun Offline masyarakat terhadap respon layanan

4. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2019

1. Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

2. Perencanaan Akuntabilitas Periode selanjutnya.

Kelembagaan

Penataan kembali kelembagaan yang ideal serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan Pimpinan Direktorat Jenderal

Evaluasi dan Restrukturisasi Kelembagaan sesuai ASN

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Administrasi Hukum Umum ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun

1. Penyusunan Rancangan ORTA Kurator Negara dan BHP

2. Rapat Kerja dalam rangka penguatan BHP

3. Rapat Kerja

1. Sosialisasi ORTA Kurator Negara dan BHP di 5 (lima) wilayah BHP;

2. Pembentukan Kantor Kurator Negara di 5

1. Pemetaan Kebutuhan Organisasi Ditjen. AHU;

2. Draft Usulan Re-Organisasi sesuai kebutuhan;

1. Pembahasan, Penyempurnaan, dan Pengesahan Draft Usulan Re-Organisasi;

2. Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan.


2015-2019


67


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Administrasi Hukum Umum

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010

mendorong RUU tentang BHP

4. Penyusunan Kajian Penguatan Atase Hukum Program AHU di Luar Negeri

(lima) wilayah

Tatalaksana

Penyempurnaan SOP Layanan Ditjen AHU dan BHP

1. Pemetaan Bisnis Proses dan SOP

2. Pengembangan Aplikasi yang Mendukung terlaksananya E-Government

3. Keterbukaan Informasi Publik

1. Pembangunan Aplikasi Kesekretariatan (E-PASTI) di www.e-office.ahu.go.id

2. Pembangunan Aplikasi Monitoring Kinerja Internal Ditjen AHU di www.monitoring.ahu.go.id

3. Penyempurnaan Tampilan Wesite Ditjen AHU di www.ahu.go.id

4. Penyampaian informasi kepada publik melalui Website Ditjen AHU di

1. Penyusunan Standar Pelayanan

2. Penyusunan SOP Layanan Ditjen AHU dan BHP;

3. Sosialisasi SOP Layanan Ditjen AHU dan BHP.

4. Pengembangan aplikasi Perseroan Terbatas.

5. Pengembangan aplikasi Yayasan dan Perkumpulan.

6. Pengembangan sistem BMN yang terintegrasi

1. Pembentukan SOP Layanan Baru di lingkungan Layanan Ditjen AHU dan BHP;

2. Penyempurnaan/ Penyederhanaan SOP Layanan Ditjen AHU;


4. Pembangunan Aplikasi Pendukung Layanan Ditjen AHU

5. Penyempurnaan Aplikasi Pendukung


2. Penyempurnaan/ Penyederhanaan SOP Layanan serta tanpa mengabaikan aspek legal;




2. Penyempurnaan/ Penyederhanaan SOP Layanan serta tanpa mengabaikan aspek legal;



5. Penyempurnaan

http://www.e-office.ahu.go.id/

http://www.e-office.ahu.go.id/

http://www.monitoring.ahu.go.id/

http://www.monitoring.ahu.go.id/

http://www.ahu.go.id/


2015-2019


68


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 www.ahu.go.id

dengan e-PASTI.

7. Pengembangan Aplikasi Mobile Fidusia Online;

8. Pengembangan Aplikasi Notariat;

9. Pengembangan Aplikasi Barcode Ditjen AHU

10. Penyempurnaan tampilan Wesite Ditjen AHU di www.ahu.go.id

11. Penyampaian informasi kepada publik melalui Website Ditjen AHU di www.ahu.go.id

Layanan Ditjen AHU



5. Penyempurnaan Aplikasi Pendukung Layanan Ditjen AHU



Aplikasi Pendukung Layanan Ditjen AHU



Sumber Daya Manusia Dan Aparatur Sipil Negara


1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

2. Pemberian beasiswa;

3. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan;

4. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antara lain:

a. Pelatihan SOP; b. Pelatihan

Pendidikan Khusus Profesi Advokat;

c. Pelatihan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah;

d. Pendidikan dan

1. Assesment Eselon III dan IV pegawai Ditjen AHU;

2. Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3 bagi pegawai Ditjen AHU;

3. Pengisian Analisis Jabatan dan Analisis

1. Metoda/standar baku Rotasi, Promosi, dan Demosi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2. Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3 bagi

1. SKP yang memiliki relevansi dengan Renstra Kemenkumham;


3. Pengisian Analisis Jabatan

1. Penyebaran SDM sesuai Kapasitas, Kapabilitas, Integritas, dan Independensi;


3. Pengisian Analisis Jabatan dan







2015-2019


69


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 5. Penetapan

Kinerja Individu Pegawai Ditjen AHU;

6. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai;

7. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

pelatihan teknis untuk menunjang tugas pokok & fungsi pada Ditjen AHU.


3. Pengisian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2015;

4. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2015;

5. Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai Ditjen AHU Tahun 2015;

6. Penetapan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Ditjen AHU Tahun 2015.

Beban Kerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2016;

4. Assesment Pejabat Eselon III dan IV Ditjen AHU;

5. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2016;

6. Soaialisasi Sasaran Kinerja Pegawai;

7. Sosialisasi Penetapan Aturan Disiplin/Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai Ditjen AHU Tahun 2016;

8. Penetapan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai Ditjen AHU Tahun 2016

pegawai Ditjen AHU;

3. Pengisian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2017;


5. Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai Ditjen AHU;



dan Analisis Beban Kerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2018;





Analisis Beban Kerja Pegawai Ditjen AHU Tahun 2019;





Peraturan Penyelenggaraan 1. Evaluasi 1. Undang-Undang 1. Pembentukan 1. Pemetaan 1. Pemetaan 1. Pemetaan


2015-2019


70


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Perundang-Undangan

layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berkala berbagai peraturan perundangan yang diberlakukan

2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangan yang dianggap tidak relevan/tumpang tindih

3. Melakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menghambat pelayanan

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New

Tim Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Ditjen AHU;

2. Penyusunan 13 (tiga belas) Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu :

a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SIMPADHU);

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pembayaran PNBP Ditjen AHU;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Syarat

Kebutuhan Regulasi Tahun 2017;

2. Pembahasan, Penyemopurnaan, dan Pengesahan Draft Peraturan;

3. Penyusunan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelayan AHU;

4. MoU antar Pemangku Kepentingan di bidang Administrasi Hukum Umum.


2. Pembahasan, Penyempurnaan, dan Pengesahan Draft Peraturan;

3. Penyusunan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelayan AHU



2. Pembahasan, Penyempurnaan, dan Pengesahan Draft Peraturan;

3. Penyusunan 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pelayan AHU



2015-2019


71


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Guinea);

3. PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia

4. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait tugas dan fungsi Ditjen AHU, yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian

dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penterjemah Tersumpah;

d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Layanan Legalisasi;

e. Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Tata Cara Pendaftaran Wasiat dan Permohonan Surat Keterangan Wasiat (SKW);

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Blokir dan Pembukaan Yayasan dan Perkumpulan;

g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tatacara Pemberian


2015-2019


72


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Sanksi kepada Notaris;

h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Majelis Kehormatan Notaris;

i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;

k. Peraturan Menteri Hukum


2015-2019


73


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan RI secara Elektronik;

l. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, Identifikasi, Dokumentasi dan Arsip Teraan Sidik Jari;

m. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pewarganegaraan Online

n. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

o. Peraturan Pemerintah Tentang


2015-2019


74


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pemanfaatan TI dalam mewujudkan e-government

1. Pembangunan/pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan publik;

2. Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik;

3. Standar Pelayanan;

4. Pengelolaan Pengaduan.

1. Ditjen AHU mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam kejuaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Judul yang di angkat pada tahun ini adalah Inovasi Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online;

2. Pembentukan Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2015

3. Ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2015 yang diselenggarakan

1. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;

2. Aplikasi Kewarganegaraan Online;

3. Aplikasi Partai Politik Online

4. Pembuatan aplikasi mobile Pencarian Data Badan Hukum

5. Pembuatan aplikasi mobile PT, Yayasan dan Perkumpulan

6. Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pelayanan Jasa Hukum AHU

7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan

1. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Online Internal maupun eksternal

2. Satuan Tugas (Satgas) Pemantau pengguna jasa TI di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

3. Disentralisasi Pusat Layanan Jasa Hukum Umum diberbagai tempat keramaian, seperti: Mall, Super Market, dan Daerah Perbatasan

4. Inovasi Layanan publik yang merupakan

1. Pembaharuan layanan offline menjadi layanan berbasis aplikasi Online;


3. Ikut serta dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB;

4. Penyempurnaan Maklumat Pelayanan

5. Penyempurnaan SOP Pelayanan Ditjen AHU dan BHP;

6. Pengelolaan

1. pengembangan sistem pelaporan yang efektifitas dan efisiensi

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang percepatan layanan berbasis TI;



5. Penyempurnaan Maklumat


2015-2019


75


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 oleh Kemenpan RB

4. Ditjen AHU mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam kejuaraan Sistem Inovasi Pelayanan Publik. Judul yang di angkat pada tahun ini adalah Inovasi Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online;

5. Pembuatan Maklumat Pelayanan;


7. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Call Center

8. Pengelolaan pengaduan

mengusulkan 7 (tujuh) judul Inovasi Pelayanan Publik;



10. Pembuatan Maklumat Pelayanan

11. Penyusunan Standar Pelayanan

12. Penyempurnaan Maklumat Pelayanan;


14. Pengelolaan

pengembangan Layanan

5. survei kepuasan masyarakat;



8. Penyempurnaan Maklumat Pelayanan



11. Pengelolaan pengaduan

pengaduan masyarakat melalui Call Center

7. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui email

8. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapor UKP4.

Pelayanan 6. Penyempurnaan

SOP Pelayanan Ditjen AHU dan BHP;


8. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui email

9. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapor UKP4.


2015-2019


76


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 masyarakat melalui email

9. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapor UKP4

pengaduan masyarakat melalui email


masyarakat melalui email


Quick Wins Masyarakat mendapat manfaat langsung dari Percepatan pelayanan Ditjen. AHU

Percepatan pelayanan yang menjadi unggulan.

1. Penerapan Sistem E-Office Administrasi Hukum Umum;

2. Pembangunan Aplikasi dan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung terlaksananya perpanjangan Merek secara Online Terintegrasi dengan SIMPONI.

Pelayanan Kewarganegaraan

Online

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Online

(PPNS Online)

Pelayanan Pewarganegaraan

Online

Pelayanan Badang Hukum Pendaftaran Partai Politik Online


2015-2019


77


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

Mental Aparatur



Peningkatan Keteladanan dan Integritas Bagi Pegawai BPSDM Hukum dan HAM, Poltekip dan AIM

Peningkatan Kapasitas Pegawai BPSDM Hukum dan HAM

Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai














Implementasi

perubahan pola

pikir bagi

pegawai

BPSDM Hukum

dan HAM,

Poltekip dan

AIM

Implementasi

perubahan pola

pikir bagi

pegawai

BPSDM Hukum

dan HAM,

Poltekip dan

AIM

Implementasi

perubahan pola

pikir bagi

pegawai

BPSDM Hukum

dan HAM,

Poltekip dan

AIM


2015-2019


78


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pengawasan Pembangunan

unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Peningkatan

pemahaman

pegawai tentang

WBK/WBBM

Peningkatan

pemahaman

pegawai

tentang

WBK/WBBM

Peningkatan

pemahaman

pegawai tentang

WBK/WBBM


Peningkatan pemahaman pegawai tentang pengendalian gratifikasi



Pelaksanaan WBS

Peningkatan pemahaman pegawai tentang WBS




Peningkatan pemahaman pegawai tentang benturan kepentingan




2015-2019


79


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pembangunan

SPIP Penyusunan

laporan SPIP Peningkatan

pemahaman pegawai tentang SPIP

Penyusunan laporan SPIP

Peningkatan pemahaman pegawai tentang SPIP






Pengolahan data pengaduan peserta diklat

Penyajian data pengaduan peserta diklat





Akuntabilitas Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

Pengisian data

pada aplikasi

manajemen

kinerja

Pengisian data

pada aplikasi

manajemen

kinerja

Pengisian data

pada aplikasi

manajemen

kinerja

Pengisian data

pada aplikasi

manajemen

kinerja



2015-2019


80


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Evaluasi Renstra

Kementerian Hukum dan HAM


Penyusunan Evaluasi dan Laporan

Bimbingan Teknis Evaluasi Penyusunan Laporan

Pembinaan Administrasi Kerjasama dan Kelembagaan

Evaluasi struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM

Pengajuan usulan perubahan struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM







Pengelolaan aplikasi system pengembangan SDM (CBHRIS)

Pengembangan mandiri system informasi.

Pengembangan e-diklat




2015-2019


81


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Penerapan

efisiensi pemerintahan

Evaluasi ISO

Implementasi UU KIP

Pengelolaan Administrasi Kehumasan dan Protokol


Peningkatan pemahaman pegawai tentang kearsipan

Pengisian data pada aplikasi kearsipan








2015-2019


82


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara


Updating data pegawai

Pengisian aplikasi Simpeg New 015


Penetapan standar kompetensi pegawai


Updating data pegawai berdasarkan pangkat/jabatan





Penyusunan Rencana Program Pusat Penilaian Kompetensi

Penyusunan Core Competency Pasti dan Indikator Penilaian

Penyusunan Standarisasi











2015-2019


83


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Metode dan Indikator Penilaian Kompetensi Manajerial

Pelaksanaan Uji Kompetensi Metode CAT di 9 Kantor Wilayah dan 5 Unit Utama

Assessment Center

Bimtek Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Evaluasi dan monitoring penilaian kompetensi

Sosialisasi tentang penilaian kompetensi

Penyusunan Kalender Kegiatan, Disbursement Plan dan Procurement Plan serta Pedoman Penyelenggara

Metode dan Indikator Penilaian Kompetensi Manajerial


Assessment Center




Penyusunan Kalender Kegiatan, Disbursement Plan dan Procurement Plan serta Pedoman Penyelenggara



Assessment Center




Penyusunan Kalender Kegiatan, Disbursement Plan dan Procurement Plan serta Pedoman



Assessment Center




Penyusunan Kalender Kegiatan, Disbursement Plan dan Procurement Plan serta Pedoman Penyelenggaraa


2015-2019


84


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 an Diklat Kanwil

Pembahasan Perencanaan Diklat Tahun 2017

an Diklat Kanwil


Penyelenggaraan Diklat Kanwil


n Diklat Kanwil



Bimbingan teknis sasaran kinerja pegawai (SKP).


Internalisasi kepada pegawai tentang aturan hukuman disiplin




Assessment pejabat di Kemenkumham

• Updating data

pegawai

menurut

kompetensi

Updating data

pegawai

menurut

kompetensi

Updating data

pegawai menurut

kompetensi


FGD Hasil Uji Kompetensi

Pengembangan Mandiri Sistem Informasi








2015-2019


85


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Perumusan dan

penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Penyusunan Rencana dan Program Diklat Fungsional dan HAM

Penyusunan Modul Diklat HAM Bagi Aparatur Penegak Hukum

Penyusunan Modul Diklat Penyuluh Hukum

Penyempurnaan Kurikulum Diklat HAM Bagi Aparatur Penegak Hukum

Laporan dan Evaluasi Diklat Fungham

Penguatan Perancang Metode E-Learning Diklat Fungham

Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Diklat





















Kegiatan Penyusunan Rencana dan Program Diklat Teknis dan Kepemimpinan


2015-2019


86


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Teknis dan Kepemimpinan

Pembahasan Modul Diklat Kepemimpinan

Pembahasan Instrumen Evaluasi Penilaian Proyek Perubahan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV

Penyusunan Modul Diklat Assessment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Assessment Bagi WBP)

Penyusunan Modul Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per

Teknis dan Kepemimpinan





Evaluasi dan Penyusunan

Teknis dan Kepemimpinan





Evaluasi dan





Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan


2015-2019


87


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Teknis dan Kepemimpinan

Penguatan Pembinaan, Monitoring Diklat

Pengembangan SDM Mandiri Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM



Penyusunan Modul Diklat Penyuluh

Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan






Penyusunan

Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan





Penyusunan Modul Diklat HAM Bagi Aparatur







Penyempurnaan Kurikulum Diklat


2015-2019


88


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Hukum



Penguatan Metode E-Learning Diklat Fungham




Modul Diklat Penyuluh Hukum






Pembahasan Instrumen Evaluasi Penilaian Proyek Perubahan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan

Penegak Hukum







Pembahasan Instrumen Evaluasi Penilaian Proyek

HAM Bagi Aparatur Penegak Hukum






Penyusunan Modul Diklat Assessment Bagi Warga Binaan


2015-2019


89


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7






Pengembangan SDM Mandiri

IV





Penguatan Pembinaan, Monitoring

Perubahan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV




Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Alumni

Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Assessment Bagi WBP)







2015-2019


90


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pegawai dan Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM

Diklat


Diklat Teknis dan Kepemimpinan



Penetapan pola karir pegawai ASN

Updating data pegawai BPSDM Hukum dan HAM




Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan

Pengumpulan data kompetensi pegawai BPSDM Hukum dan HAM

Pengolahan data kompetensi pegawai dibandingkan dengan syarat kompetensi


Pengolahan data kompetensi pegawai dibandingkan dengan syarat


Pengolahan data kompetensi pegawai dibandingkan dengan syarat kompetensi jabatan BPSDM Hukum dan


2015-2019


91


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 jabatan BPSDM Hukum dan HAM

Penyajian data gap competency di BPSDM Hukum dan HAM

kompetensi jabatan BPSDM Hukum dan HAM


HAM



Evaluasi berkala berbagai peraturan perundangan yang diberlakukan

Updating data peraturan yang diterbitkan oleh BPSDM Hukum dan HAM



Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangan yang dianggap tidak relevan/tumpang tindih

Menyempurnakan peraturan yang diterbitkan oleh BPSDM Hukum dan HAM




2015-2019


92


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Melakukan

deregulasi untuk memangkas aturan yang menghambat pelayanan

FGD Finalisasi Draft Permenkumham Ijin dan Tugas Belajar



Peningkatan kualitaspelayanan bagi peserta diklat

Penyusunan kurikulum/modul bahan ajar yang berkualitas bagi taruna Poltekip dan AIM

Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang pemasyarakatan

Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang imigrasi

Pengembangan dan penyelenggaraan sistem





Pengembangan dan penyelenggaraan sistem









Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang kondusif


2015-2019


93


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 pembelajaran yang kondusif untuk penguasaan keahlian di bidang pemasyarakatan

Pengembangan kapasitas dan komitmen penelitian terapan di bidang pemasyarakatan

Pengembangan kapasitas dan komitmen pengajaran dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang pemasyarakatan

pembelajaran yang kondusif untuk penguasaan keahlian di bidang pemasyarakatan



Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang kondusif untuk penguasaan keahlian di bidang pemasyarakatan



untuk penguasaan keahlian di bidang pemasyarakatan




2015-2019


94


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Percepatan

pelayanan

Peningkatan pemahaman dan keterampilan serta tugas taruna Poltekip dan AIM antara lain dengan menyediakan berbagai jenis latihan penunjang tugas taruna Poltekip dan AIM seperti kemampuan bahasa asing, bela diri, menyelam, penggunaan senjata api, forensic dll

Kerjasama dengan lembaga pendidikan kedinasan lain

Penyempurnaan sistem informasi akademik untuk mempercepat layanan bagi taruna Poltekip




Penyempurnaan sistem informasi




Penyempurnaan sistem




Penyempurnaan sistem informasi akademik untuk


2015-2019


95


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 dan AIM

Pembinaan dan penyediaan kesempatan bagi taruna untuk mengembangkan diri dan berprestasi

akademik untuk mempercepat layanan bagi taruna Poltekip dan AIM


informasi akademik untuk mempercepat layanan bagi taruna Poltekip dan AIM


mempercepat layanan bagi taruna Poltekip dan AIM


BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Mental Aparatur



Sosialisasi dan

Internalisasi

Reformasi Birokrasi

dan nilai-nilai budaya

kerja Kementerian

Hukum dan HAM

(“KAMI PASTI”)

Sosialisasi dan

Internalisasi

Reformasi Birokrasi

dan nilai-nilai

budaya kerja

Kementerian

Hukum dan HAM

(“KAMI PASTI”)

Sosialisasi dan

Internalisasi

Reformasi Birokrasi

dan nilai-nilai

budaya kerja

Kementerian

Hukum dan HAM

(“KAMI PASTI”)

Sosialisasi dan

Internalisasi

Reformasi

Birokrasi dan nilai-

nilai budaya kerja

Kementerian

Hukum dan HAM

(“KAMI PASTI”)

Sosialisasi dan

Internalisasi

Reformasi Birokrasi

dan nilai-nilai

budaya kerja

Kementerian Hukum

dan HAM (“KAMI

PASTI”)


2015-2019


96


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pembentukan

agen perubahan untuk mendorong pola pikir

Mendukung

pembentukan dan

pelaksanaan kerja

agen perubahan di

BPHN sesuai

dengan rencana

tindak yang ada

Mendukung

pembentukan dan

pelaksanaan kerja

agen perubahan di

BPHN sesuai

dengan rencana

tindak yang ada

Mendukung

pembentukan dan

pelaksanaan kerja

agen perubahan di

BPHN sesuai

dengan rencana

tindak yang ada

Mendukung

pembentukan dan

pelaksanaan kerja

agen perubahan di

BPHN sesuai

dengan rencana

tindak yang ada

Mendukung

pembentukan dan

pelaksanaan kerja

agen perubahan di

BPHN sesuai

dengan rencana

tindak yang ada


Mendukung

Inspektorat Jenderal

dalam penetapan

unit kerja untuk

memperoleh

WBK/WBBM

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

penetapan unit

kerja untuk

memperoleh

WBK/WBBM

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

penetapan unit

kerja untuk

memperoleh

WBK/WBBM

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

penetapan unit

kerja untuk

memperoleh

WBK/WBBM

Mendukung


dalam penetapan

unit kerja untuk

memperoleh

WBK/WBBM


2015-2019


97


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan

pengendalian gratifikasi

- Mendukung Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penanganan gratifikasi

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk public campaign gratifikasi



- Pelaksanaan Sosialisasi / Internalisasi terkait Gratifikasi.







Pelaksanaan WBS

Mendukung


dalam pelaksanaan,

implementasi, dan

evaluasi WBS

- Mendukung Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan, implementasi, dan evaluasi WBS

- Sosialisasi/internalisasi terkait WBS

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

pelaksanaan,

implementasi, dan

evaluasi WBS

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

pelaksanaan,

implementasi, dan

evaluasi WBS

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

pelaksanaan,

implementasi, dan

evaluasi WBS


Mendukung


dalam pelaksanaan,

implementasi, dan

- Mendukung Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan, implementasi,

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

pelaksanaan,

Mendukung

Inspektorat

Jenderal dalam

pelaksanaan,

Mendukung


dalam pelaksanaan,

implementasi, dan


2015-2019


98


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 evaluasi benturan

kepentingan

dan evaluasi benturan kepentingan

- Sosialisasi/internalisasi terkait Benturan kepentingan

implementasi, dan

evaluasi benturan

kepentingan

implementasi,

dan evaluasi

benturan

kepentingan

evaluasi benturan

kepentingan

Pembangunan SPIP

- Pembentukan Satgas SPIP

- Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai










- Menyusun Kebijakan, melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat baik secara manual maupun menggunakan teknologi informasi

- Melakukan Evaluasi dan Tindak Lanjut penangan pengaduan masyarakat










2015-2019


99


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Akuntabilitas Pembangunan

dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

Penggunaan TI

dalam pemantauan

target kinerja yang

terintegrasi melalui

aplikasi e-monev

Penggunaan TI

dalam pemantauan

target kinerja yang


aplikasi SMART

Penggunaan TI

dalam pemantauan

target kinerja yang


aplikasi yang

ditentukan

Penggunaan TI

dalam

pemantauan target

kinerja yang


aplikasi yang

ditentukan

Penggunaan TI

dalam pemantauan

target kinerja yang


aplikasi yang

ditentukan


Perubahan ORTA

dalam

Permenkumham No.

29 Tahun 2015

Mengimplementasik

an perubahan

ORTA BPHN

sesuai dengan

Permenkumham

No. 29 Tahun 2015


Evaluasi

kelembagaan

BPHN seusai

dengan kebijakan

Kementerian

Evaluasi

kelembagaan

BPHN seusai

dengan kebijakan

Kementerian

Evaluasi

kelembagaan BPHN

seusai dengan

kebijakan

Kementerian


Penggunaan TI

dalam Perluasan

penggunaan e-

goverment yang


SIMPEG, SIMAK

BMN, SAI, Website

Bphn.go.id, RKA-Kl

Penggunaan TI

dalam Perluasan

penggunaan e-

goverment yang


SIMPEG NEW

0.15, SIMAK BMN,

SAI, Website

Penggunaan TI

dalam Perluasan

penggunaan e-

goverment yang


SIMPEG NEW

0.15, SIMAK BMN,

SAI, Website

Penggunaan TI

dalam Perluasan

penggunaan e-

goverment yang

terintegrasi

melalui SIMPEG

NEW 0.15, SIMAK

BMN, SAI,

Penggunaan TI

dalam Perluasan

penggunaan e-

goverment yang


SIMPEG NEW 0.15,

SIMAK BMN, SAI,

Website Bphn.go.id,


2015-2019


100


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 DIPA Online, E-

Monev/Smart, E-

Monev Bappenas, E-

Monev Anggaran,

SKP Online, Link

Lapor, Absensi

Bphn.go.id, RKA-Kl

DIPA Online, E-

Monev/Smart, E-

Target Kinerja, E-

Monev Anggaran,

SKP Online, Link

Lapor, Absensi

Bphn.go.id, RKA-Kl

DIPA Online, E-

Monev/Smart, E-

Target Kinerja, E-

Monev Anggaran,

SKP Online, Link

Lapor, Absensi

Website

Bphn.go.id, RKA-

Kl DIPA Online, E-

Monev/Smart, E-

Target Kinerja, E-

Monev Anggaran,

SKP Online, Link

Lapor, Absensi

RKA-Kl DIPA

Online, E-

Monev/Smart, E-

Target Kinerja, E-

Monev Anggaran,

SKP Online, Link

Lapor, Absensi


- Penyusunan SOP - Sosialisasi SOP - Implementasi SOP

- Penyusunan SOP - Sosialisasi SOP - Implementasi

SOP

- Penyusunan SOP - Sosialisasi SOP - Implementasi

SOP

- Penyusunan SOP

- Sosialisasi SOP - Implementasi

SOP

- Penyusunan SOP - Sosialisasi SOP - Implementasi SOP

Implementasi UU KIP

- Pembentukan Tim Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- Pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik secara manual maupun teknologi informasi









Penerapan sistem

kearsipan

Penerapan Aplikasi

kearsipan

Penerapan Aplikasi

kearsipan

Penerapan Aplikasi

kearsipan

Penerapan

Aplikasi kearsipan

Penerapan Aplikasi

kearsipan


2015-2019


101


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara


- Perhitungan kebutuhan pegawai BPHN

- Membuat usulan kebutuhan pegawai BPHN kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham










Mendukung

Sekretaris Jenderal

dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitman dan

seleksi transparan

berbasis

kompetensi

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitman dan

seleksi transparan

berbasis

kompetensi

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitman dan

seleksi transparan

berbasis

kompetensi

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam

hal Perumusan

dan penetapan

kebijakan sistem

rekruitman dan

seleksi

transparan

berbasis

kompetensi

Mendukung

Sekretaris Jenderal

dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitman dan

seleksi transparan

berbasis

kompetensi


Mendukung

Sekretaris Jenderal

dalam hal

Perumusan dan

penataan kebijakan

sistem promosi

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam hal

Perumusan dan

penataan

kebijakan sistem

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam hal

Perumusan dan

penataan

kebijakan sistem

Mendukung

Sekretaris

Jenderal dalam

hal Perumusan

dan penataan

kebijakan sistem

Mendukung

Sekretaris Jenderal

dalam hal

Perumusan dan

penataan kebijakan

sistem promosi


2015-2019


102


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 secara terbuka

promosi secara

terbuka

promosi secara

terbuka

promosi secara

terbuka

secara terbuka


Mendukung BPSDM

dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment center

Mendukung

BPSDM dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment center

Mendukung

BPSDM dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment center

Mendukung

BPSDM dalam

hal Perumusan

dan penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment

center

Mendukung

BPSDM dalam hal

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assessment center


Pelaksanaan riview

pelaksanaan

penilaian kinerja

pegawai 2015

Pelaksanaan riview

pelaksanaan

penilaian kinerja

pegawai 2016

Pelaksanaan riview

pelaksanaan

penilaian kinerja

pegawai 2017

Pelaksanaan

riview pelaksanaan

penilaian kinerja

pegawai 2018

Pelaksanaan riview

pelaksanaan

penilaian kinerja

pegawai 2019


Sosialisasi dan

internalisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Nomor 23 Tahun

2015 tentang Tata

Cara Penjatuhan

Disiplin dan Sanksi

Administratif Bagi

Pegawai di

Lingkungan

Kementerian

Melakukan

Monitoring

terhadap

kedisiplinan

pegawai BPHN

sebagai salah satu

bahan untuk

melakukan reward

(promosi) dan

punisment

Melakukan

Monitoring

terhadap

kedisiplinan

pegawai BPHN

sebagai salah satu

bahan untuk

melakukan reward

(promosi) dan

punisment

Melakukan

Monitoring terhadap

kedisiplinan

pegawai BPHN

sebagai salah satu

bahan untuk

melakukan reward

(promosi) dan

punisment


2015-2019


103


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Hukum dan HAM

bagi pegawai

BPHN

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN.

- Pemuktahiran data melalui pengisian PUPNS

- Pemanfaatan SIMPEG

Pemanfaatan dan

Pemuktahiran data

menggunakan

SIMPEG NEW 0.15

Pemanfaatan dan

Pemuktahiran data

menggunakan

SIMPEG NEW 0.15

Pemanfaatan dan

Pemuktahiran data

menggunakan

SIMPEG NEW

0.15

Pemanfaatan dan

Pemuktahiran data

menggunakan

SIMPEG NEW 0.15


Penyusunan Peta

Jabatan di

lingkungan BPHN

Implementasi Peta

Jabatan di

Lingkungan BPHN

untuk pengkaderan

ASN BPHN

Implementasi Peta

Jabatan di

Lingkungan BPHN

untuk pengkaderan

ASN BPHN

Implementasi Peta

Jabatan di

Lingkungan BPHN

untuk

pengkaderan ASN

BPHN

Implementasi Peta

Jabatan di

Lingkungan BPHN

untuk pengkaderan

ASN BPHN


Mendukung

sekretariat jenderal

dalam Perumusan

dan penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN

Mendukung


dalam Perumusan

dan penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN

Mendukung


dalam Perumusan

dan penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN

Mendukung


dalam Perumusan

dan penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN

Mendukung


dalam Perumusan

dan penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN


2015-2019


104


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat

Mendukung BPSDM

dalam Perumusan

dan penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Mendukung

BPSDM dalam

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Mendukung

BPSDM dalam

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Mendukung

BPSDM dalam

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Mendukung BPSDM

dalam Perumusan

dan penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat



Mendukung

penyusunan

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

sesuai dengan

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Nomor 30 Tahun

2015 tentang Tata

Cara Pembentukkan

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM di

Lingkungan

Kementerian Hukum

dan HAM

Mendukung

penyusunan

Peraturan Menteri

Hukum Dan HAM

sesuai dengan

program

penyusunan

peraturan menteri

hukum dan HAM

tahun 2016

Mendukung

penyusunan

Peraturan Menteri

Hukum Dan HAM

sesuai dengan

program

penyusunan

peraturan menteri

hukum dan HAM

tahun 2017

Mendukung

penyusunan

Peraturan Menteri

Hukum Dan HAM

sesuai dengan

program

penyusunan

peraturan menteri

hukum dan HAM

tahun 2018

Mendukung

penyusunan

Peraturan Menteri

Hukum Dan HAM

sesuai dengan

program

penyusunan

peraturan menteri

hukum dan HAM

tahun 2019


2015-2019


105


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Penerapan pelayanan satu atap

- Percepatan pelayanan

- Pembangunan pengembangan penggunaan TI dalam pelayanan public.

Peningkatan

pelayanan informasi

hukum melalui

website BPHN.

www.bphn.go.id

Peningkatan

pelayanan

informasi hukum

melalui website

BPHN.

www.bphn.go.id

Peningkatan

pelayanan

informasi hukum

melalui website

BPHN.

www.bphn.go.id

Peningkatan

pelayanan

informasi hukum

melalui website

BPHN.

www.bphn.go.id

Peningkatan

pelayanan informasi

hukum melalui

website BPHN.

www.bphn.go.id

-

-


2015-2019


106


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DITJEN PEMASYARAKATAN

MENTAL/

PERILAKU

APARATUR

Meningkatnya penerapan asas, prinsip dan nilai dasar reformasi birokrasi serta kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan.

Perubahan pola pikir dan pola kerja yang mengarah pada peningkatan integritas dan budaya kerja petugas pemasyarakatan.

Meningkatnya citra positif petugas pemasyarakatan.

Internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas untuk menegakkan integritas

Sosialisasi pada lingkungan Ditjen Pemasyarakatan : 1. Tata Nilai dan

Budaya Kerja Kami “PASTI”.

2. Budaya Kerja Pemasyarakatan “SMART”.

3. Gerakan Revolusi Mental.

4. Reformasi Birokrasi.

5. Pelayanan Publik.

Sosialisasi dan aktualisasidi lingkungan UPT Pemasyarakatan : 1. Tata Nilai

dan Budaya Kerja Kami “PASTI”.





Penyusunan Tools pengembangan

Sosialisasi dan aktualisasi pada lingkungan UPT Pemasyarakatan : 1. Tata Nilai






Surveydan evaluasi pelaksanaan pengembangan

Sosialisasi dan aktualisasi pada lingkungan UPT Pemasyarakatan : 1. Tata Nilai






Survey dan evaluasi pelaksanaan pengembangan

Sosialisasi dan aktualisasi pada lingkungan UPT Pemasyarakatan : 1. Tata Nilai dan

Budaya Kerja Kami “PASTI”.





Survey dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja


2015-2019


107


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

budaya kerja terkoordinir dan terintegrasi di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan



terkoordinir dan terintegrasi di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Pembentukan agen perubahan untuk mendorong pola pikir dan budaya kerja berintegritas

Pembentukan Agen Perubahan/ Tunas Integritas pada Ditjen Pemasyarakatan

Pengusulan dan Pelatihan Agen Perubahan di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi


Sosialisasi dan aktualisasi strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi





PENGAWASAN Meningkatnya sistem pengawasan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan sinergis.

Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan


Pengusulan satker yang akan diajukan menjadi WBK, WBBM



Pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan.

Pengusulan satker yang akan diajukan




2015-2019


108


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemasyarakatan yang bersih dan bebas KKN

Menurunnya tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi di bidang pemasyarakatan

Pegusulan satker yang akan diajukan menjadi WBK, WBBM

menjadi WBK, WBBM


Terbentuknya aturan

tentang gratifikasi

dilingkungan Ditjen

Pemasyarakatan dan

Unit Pelaksana

Teknis

Sosialisasi

pengendalian

gratifikasi di

lingkungan Ditjen

Pemasyarakatan dan

UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan

Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan


Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan


Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen dan UPT Pemasyarakatan d


2015-2019


109


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Pelaksanaan WBS

Implementasi WBS melalui pantauan Inpres 7 Tahun 2015 dan Pembuatan aplikasi Whistleblowing system

Penyusunan SOP Whistleblowing system

Pembuatan aplikasi Whistleblowing system

Sosialisasi Whistleblowing system

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Whistleblowing system

Pengembangan aplikasi Whistleblowing system










Sosialisasi

pelaksanaan

benturan kepentingan

di lingkungan Ditjen

Pemasyarakatan dan

UPT

Pemasyarakatan

Sosialisasi

pelaksanaan



Pemasyarakatan dan

UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi

pelaksanaan



Pemasyarakatan dan

UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi

pelaksanaan

benturan

kepentingan di

lingkungan Ditjen

Pemasyarakatan

dan UPT

Pemasyarakatan

Sosialisasi

pelaksanaan benturan

kepentingan di

lingkungan Ditjen

Pemasyarakatan dan

UPT Pemasyarakatan

Pembangunan SPIP

Pembentukan Tim SPIP di Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi pelaksanaan SPIP

Monitoring dan evaluasi


Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP








2015-2019


110


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

pelaksanaan SPIP

Penanganan layanan masyarakat

Pemetaan dan

pengumpulan bahan

pedoman penanganan

pengaduan masyarakat

di lingkungan Ditjendan

UPT Pemasyarakatan

Penyusunan

pedoman

penanganan

pengaduan

masyarakat di

lingkungan Ditjen

Pemasyarakatan

dan UPT

Pemasyarakatan

Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan

Sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan






Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

Pendampingan dan pengawasan oleh APIP dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan






2015-2019


111


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

AKUNTABILITAS Meningkatnya sistem penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi dibidang pemasyarakatan

Meningkatnya kualitas penerapan penyelenggaraan pemasyarakatan yang adil dan akuntabel

Pembangunan dan

pengembangan

teknologi informasi

dalam manajemen

kinerja

pemasyarakatan

Pembentukan aplikasi SIMKA online (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) yang terintegrasi pada Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Pengembangan aplikasi SIMKA online

Sosialisasi aplikasi SIMKA online yang terintegrasi pada Ditjen dan UPT Pemasyarakatan







Pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan guna mendukung pelaksanaan manajemen kinerja berbasis IT

Implementasi manajemen kinerja berbasis IT

Evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja berbasis IT







KELEMBAGAAN Meningkatnya ketepatan fungsi, ketepatan ukuran dan sinergi kelembagaan UPT Pemasyarakatan

Evaluasi dan

restrukturisasi

kelembagaan sesuai

ASN

Evaluasi

kelembagaan UPT

Pemasyarakatan

Kajian akademis Restrukturisasi Organisasi UPT Pemasyarakatan

Penyusunan Draf Orta UPT Pemasyarakatan

Kajian akademis Restrukturisasi Organisasi UPT Pemasyarakatan

Penyusunan Draf Orta UPT Pemasyarakatan

Penyusunan uraian

jabatan UPT

Pemasyarakatan

Kajian akademis

evaluasi kelembagaan

pemasyarakatan


2015-2019


112


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya sinergitas antara Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi kelembagaan Pemasyarakatan

TATALAKSANA Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, tepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis teknologi informasi.

Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Ditjen dan UPT Pemasyarakatan

Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

Meningkatnya

Perluasan

penggunaan e-

goverment yang

terintegrasi

Pengembangan aplikasi e-government Ditjen Pemasyarakatan

Pengintegrasian aplikasi e-government Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan

Bimbingan teknis aplikasi e-government














2015-2019


113


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

penerapan manajemen kearsipan

Meningkatnya kualitas pelayanan

Penerapan efisiensi

pemerintahan

Evaluasi dan

Pengkajian ulang

bisnis proses terkait

pelaksanaan tugas

dan fungsi

pemasyarakatan

Penyusunan SOP Divisi Pemasyarakatan

Sosialisasi SOP Divisi Pemasyarakatan

Implementasi SOP

Penyesuaian SOP UPT Pemasyarakatan

Sosialisasi SOP UPT Pemasyarakatan

Implementasi SOP

Penyusunan SOP

Sosialisasi SOP Implementasi

SOP

Penyusunan SOP Sosialisasi SOP Implementasi

SOP

Implementasi UU

KIP

Evaluasi pengelolaan

layanan publik bidang

pemasyarakatan

Pembentukan regulasi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Implementasi pelaksanaan keterbukan informasi publik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik






2015-2019


114


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Penerapan sistem

kearsipan

Penyusunan pedoman kearsipan

Sosialisasi pedoman kearsipan

Pemberian bimbingan teknis kearsipan

Pengembangan aplikasi sistem kearsipan berbasis IT

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip

Sosialisasi pedoman kearsipan

Pemberian bimbingan teknis kearsipan



Penilaian arsip usul musnah



Pemusnahan arsip

Penyelamatan arsip organisasi dan arsip vital

Penyerahan arsip statis kepada ANRI



SUMBER DAYA

MANUSIA DAN

APARATUR

SIPIL NEGARA

Perbaikan sistem

perencanaan

kebutuhan pegawai

ASN

Finalisasi pedoman analisis beban kerja

Melakukan analisa jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai melalui analisa beban kerja

Penyusunan dan penetapan

Pelaksanaan analisa jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai melalui analisa beban kerja

Penyusunan dan penetapan perhitungan formasi jabatan

Penyusunan



Pelaksanaan



Pelaksanaan redistribusi


2015-2019


115


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

perhitungan formasi jabatan

Penyusunan proyeksi kebutuhan

Penyusunan rencana redistribusi pegawai

pedoman redistribusi pegawai (mutasi dan rotasi) pegawai

redistribusi pegawai

pegawai

Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

rekruitmen dan

seleksi transparan

berbasis kompetensi

Pelaksanaan komunikasi dan kerja sama dengan instansi terkait

Review formasi CPNS

Penyusunan usulan dan kebutuhan rekrutmen CPNS

Evaluasi pelaksanaan rekruitmen

Pelaksanaan orientasi kepada CPNS





Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

promosi secara

terbuka

Pelaksanaan komunikasi dan kerja sama dengan instansi terkait

Penyusunan kriteria jabatan secara adil dan transparan

Penyiapan database


Pelaksanaan review pelaksanaan promosi terbuka






2015-2019


116


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

kepegawaian yang terintegrasi dengan kompetensi


Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pemanfaatan

assesment center

Pembangunan sistem

assessment secara

elektronik

Pembangunan sistem

assessment secara

elektronik

Pembangunan

sistem assessment

secara elektronik

Pembangunan sistem

assessment secara

elektronik

Perumusan dan

penetapan

kebijakan penilaian

kinerja

Pelaksanaan review pelaksanaan penilaian kinerja 2015

Implementasi manajemen kinerja pegawai

Penyusunan Kajian Penentuan Grading Pegawai



Analisa pemberian remunerasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan



Penetapan pemberian remunerasi berbasis kinerja




2015-2019


117


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Perumusan dan

penetapan

kebijakan reward

dan punisment

Perumusan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

Penegakan disiplin dan kode etik petugas pemasyarakatan

Evaluasi pelaksanaan penegakan disiplin dan kode etik

Internalisasi peraturan terkait kepegawaian

Penilaian pegawai teladan

Pemberian reward bagi petugas berprestasi

Implementasi kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja

Evaluasi kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja





















2015-2019


118


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Pembangunan dan

pengembangan

sistem informasi

ASN

Integrasi aplikasi mengenai kepegawaian

Internalisasi penggunaan aplikasi kepegawaian

Updating data kepegawaian

Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian

Internalisasi penggunaan aplikasi kepegawaian







Perumusan dan

penetapan

kebijakan sistem

pengkaderan

pegawai ASN

Penyusunan peta jabatan di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan

Penetapan peta jabatan sebagai pedoman sistem pengkaderan

Sosialisasi peta jabatan

Implementasi peta jabatan


Evaluasi pelaksanaan peta jabatan


Evaluasi pelaksanaan peta jabatan

Perumusan dan

penetapan

penggunaan profil

database

kompetensi calon

pejabat tinggi ASN

Assesment pegawai untuk melihat kecocokan dan kelayakan

Penyiapan database kepegawaian






Penyiapan database kepegawaian yang terintegrasi


2015-2019


119


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

yang terintegrasi dengan kompetensi



dengan kompetensi

Perumusan dan

penetapan

kebijakan

pengendalian

kualitas diklat

Penyusunan pedoman pelaksanaan in house training bagi petugas pemasyarakatan

Penyusunan rencana dan kebutuhan diklat petugas pemasyarakatan

Evaluasi pelaksanaan diklat petugas pemasyarakatan

Pelaksanaan in house training bagi petugas pemasyarakatan




Monitoring dan evaluasi pelaksanaan in house training bagi petugas pemasyarakatan




Monitoring dan evaluasi pelaksanaan in house training bagi petugas pemasyarakatan




2015-2019


120


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

Penataan berbagai

peraturan

perundangan yang

dikeluarkan oleh

Menteri Hukum dan

HAM

Inventarisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Inventarisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Inventarisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Inventarisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Inventarisasi

Peraturan Menteri

Hukum dan HAM

Identifikasi peraturan

perundang-undangan

yang tidak harmonis


perundang-undangan

yang tidak harmonis


perundang-undangan

yang tidak harmonis


perundang-

undangan yang tidak

harmonis


perundang-undangan

yang tidak harmonis


perundang-undangan

yang tidak up to date


perundang-undangan



perundang-undangan



perundang-

undangan yang tidak

up to date


perundang-undangan



2015-2019


121


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mental Aparatur




Pembinaan Sikap dan Mental

Penguatan integritas dan revolusi mental bagi pegawai



Terlaksananya public Campaign terkait gratifikasi di Lingkungan Ditjen PP

Pelaksanaan WBS


Pelaksanaan Pengawasan terkait benturan kepentingan

Pembangunan SPIP


Sosialisasi Pelaksanaan SPIP

Sosialisasi Pelaksanaan SPIP

Pemanstauan pelaksanaan SPIP

Pemantauan pelaksanaan SPIP


2015-2019


122


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Penanganan

pengaduan masyarakat

Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat



Akuntabilitas Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.

Penyusunan RENSTRA Ditjen PP

Penyederhanaan dan penyempurnaan indikator


Evaluasi RENSTRA Ditjen PP


Penyesuaian RENSTRA Kemenkumham


Evaluasi kelembagaan unit pusat inline kantor wilayah

Evalusi kelembagaan secara berkala Evalusi kelembagaan secara berkala


2015-2019


123


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tatalaksana Penerapan

efisiensi pemerintahan

Penyusunan Proses Bisnis Ditjen PP

Penyempurnaan (Reviu) Proses Bisnis Ditjen PP Tahun 2016

Penyusunan Peta Cross-functional Proses Bisnis Tingkat Unit Eselon I

Penyusunan SOP Ditjen PP.

Monitoring dan evaluasi SOP pada Ditjen PP

Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penghimpunan Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Pelayanan Publik Ditjen PP.

Penyusunan SOP Pelayanan Publik

Implementasi UU KIP

Fokus pada pengelolaan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) khususnya pada penanganan Masalah Pelayanan Publik yang paling banyak


2015-2019


124


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 terjadi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (di tingkat pusat) dan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan (di unit pelaksana pelayanan) yang bertugas melakukan Tindak Nyata terhadap hasil Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) sesuai dengan janji perbaikan pelayanan.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelayanan Publik.


2015-2019


125


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Fasilitasi bagi Unit

Pelaksana Pelayanan Publik untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Penyusunan SOP Pelayanan Publik dalam bentuk Gambar.




Monitoring dan Evaluasi kebutuhan pegawai




2015-2019


126


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


penetapan kebijakan pemanfaatan assesment center



Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN



2015-2019


127


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019


penetapan penggunaan profil database kompetensi calon pejabat tinggi ASN

Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat



Inventarisasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tumpang tindih

Harmonisasi peraturan perundang-undangan










2015-2019


128


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DITJEN IMIGRASI

Mental Aparatur

Pengawasan Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Pemisahan pelaksana tugas pemilihan penyedia barang jasa, penerima hasil pengadaan, pengelola teknis, pengelola LPSE

Penunjukkan beberapa PPK dan pembagian habis tugas pada Ditjen Imigrasi

Pembentukan ULP yang didalamnya meliputi Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan

Pembentukan panitia penerima / pejabat penerima

Pembentukan tim LPSE tingkat Ditjen Imigrasi.

















Terwujudnya pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian yang berkepastian

Pelaksanaan pengawasan secara internal dan eksternal

Pelaksanaan pengawasan internal melalui monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian;

Penyusunan






2015-2019


129


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 laporan monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian pada 33 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi

Pelaksanaan pengawasan eksternal melalui pengecekan keabsahan (validasi) penjamin Izin Tinggal Keimigrasian;

Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2016;

Penyusunan laporan pengecekan keabsahan (validasi) penjamin Izin Tinggal Keimigrasian pada 25 Kantor Imigrasi.



Penyusunan laporan pengecekan keabsahan (validasi) penjamin Izin Tinggal Keimigrasian pada 30 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi.



Penyusunan laporan pengecekan keabsahan (validasi) penjamin Izin Tinggal Keimigrasian pada 33 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi.



Penyusunan laporan pengecekan keabsahan (validasi) penjamin Izin Tinggal Keimigrasian 37 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi.


2015-2019


130


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Terlaksananya

Pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian

Pelaksanaan Pengamanan Perijinan, Personil, Material, Dokumen, Gedung Kantor atau Instalasi Vital

Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Gedung dan personil pada Direktorat Jenderal Imigrasi;

Pelaksanaan simulasi pengamanan gedung dan personil pada Direktorat Jenderal Imigrasi;

Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Gedung dan personil pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Gedung dan personil pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah;

Terlaksananya Pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan keimigrasian

Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian yang berkepastian

Pelaksanaan pengawasan kegiatan penegakan hukum keimigrasian

Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum keimigrasianmelalui monitoring dan evaluasi penegakan hukum Keimigrasian sebanyak 12 kegiatan;

Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penegakan hukum keimigrasian pada 12 Satuan Kerja


Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi






Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi penegakan hukum keimigrasian pada 12 Satuan Kerja


2015-2019


131


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Keimigrasian di daerah.

penegakan hukum keimigrasian pada 12 Satuan Kerja Keimigrasian di daerah

Pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing sebanyak 120 kegiatan.

penegakan hukum keimigrasian pada 15 Satuan Kerja Keimigrasian di daerah


penegakan hukum keimigrasian pada 18 Satuan Kerja Keimigrasian di daerah;


Keimigrasian di daerah


Terwujudnya pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI yang berkepastian

Pelaksanaan pengawasan pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI.

Pelaksanaan pengawasan internal melalui monitoring;

Pelaksanaan pengawasan eksternal melalui monitoring dan koordinasi dengan K/L terkait;

Penyusunan laporan monitoring pada Divisi Keimigrasian,10 Kantor Imigrasi dan 5 Perwakilan RI.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal tahun 2015;

Pelaksanaan pengawasan eksternal melalui monitoring dan koordinasi dengan K/L terkait;

Penyusunan laporan monitoring pada 11 Divisi Keimigrasian, 30 Kantor Imigrasi dan 5 Perwakilan RI.


Pelaksanaan pengawasan eksternal melalui monitoringdan koordinasi dengan K/L terkait;



Pelaksanaan pengawasan eksternal melalui monitoringdan koordinasi dengan K/L terkait;


Evaluasi pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal tahun 2015-2018;



2015-2019


132


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7


Akuntabilitas Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai roadmap reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah ditetapkan.

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian

Sosialisasi/internalisasi dan pendampingan penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 pada Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pembinaan dan pendampingan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2015-2019.

Penyusunan roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja di bidang kesisteman

Pelaksanaan kegiatan work shop, rapat, seminar, pelatihan di bidang kesisteman

- 75% tenaga IT memiliki kapabilitas dan kapasitas di bidang hardware

75% tenaga IT memiliki kapabilitas dan kapasitas di bidang software dan database

75% tenaga IT memiliki kapabilitas dan kapasitas di bidang jaringan

75% tenaga IT memiliki kapabilitas dan kapasitas di bidang hardware, software, database, jaringan, IT security.

Laporan Keuangan yang akuntabel

Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Direktorat Jenderal Imigrasi Yang Akuntabel

Rekonsiliasi Data LK Semester II TA 2014

Revisi Anggaran Pembukaan Blokir

Anggaran Rekonsiliasi Data

LK Semester I TA 2015

Penyusunan LK

Pra Rekonsiliasi Data LK Semester II TA 2015

Rekonsiliasi Nasional LK Semester II TA 2015

Pemantapan Tata Cara Revisi



Pemantapan Pengelolaan



Pemantapan Pengelolaan



Rekonsiliasi PNBP dengan Bank Persepsi


2015-2019


133


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pseudo Periode s.d 30 Oktober 2015

Rekonsiliasi Data LK Triwulan III TA 2015

BIMTEK Penyusunan LK Berbasis Akrual

Penyusunan LK Pseudo periode s.d 30 November 2015

(BIMTEK) Pemantapan

Pengelolaan PNBP melalui SIMPONI (BIMTEK)


Revisi Anggaran dan Pembukaan Blokir Anggaran

Rekonsiliasi Data LK Semester I TA 2016

Sosialisasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi).

PNBP melalui SIMPONI (BIMTEK)

Sosialisasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi)




PNBP melalui SIMPONI (BIMTEK)

Sosialisasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi)




Revisi Anggaran Pembukaan Blokir Anggaran


Mewujudkan Penatausahaan BMN yang akuntabel dengan SDM yang kompeten

Dukungan penyelenggaraan pengelolaan BMN berupa BIMTEK pengelolaan BMN, pengurusan / penyimpanan BMN, pembinaan pengawasan dan pengendalian BMN, pengelolaan penilaian dan

Pengurusan penyimpanan BMN untuk memenuhi kebutuhan Ditjen Imigrasi dan UPT dibawahnya

Renovasi rumah dinas tanah tinggi tangerang

Penghapusan perangkat pengolah data

Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi operator BMN tingkat UAPPB-W

Pengurusan penyimpanan dan penyaluran BMN memenuhi kebutuhan Ditjen Imigrasi dan

Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi operator BMN atase imigrasi pada perwakilan RI

Pengurusan penyimpanan dan penyaluran BMN memenuhi kebutuhan Ditjen

Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi operator BMN yang baru dari seluruh satker

Pengurusan penyimpanan dan penyaluran BMN memenuhi

Penyelenggaraan bimbingan teknis pemanfaatan, tukar-menukar dan penghapusan BMN bagi penatausaha BMN seluruh satker

Pengurusan penyimpanan dan penyaluran BMN memenuhi


2015-2019


134


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 penghapusan BMN, penertiban BMN serta penyusunan laporan BMN

yang sudah rusak berat dan penghapusan sisa bongkaran

penertiban penghuni rumah dinas tanah tinggi tangerang

Penyusunan laporan BMN tingkat satker Ditjenim dan tingkat Unit Akuntansi pembantu pengguna barang Eselon 1 (UAPPB-E1)

satuan kerja dibawahnya

Pembuatan dan pemasangan kepemilikan tanah di kampung walang dan swadarma

Renovasi rumah dinas imigrasi jalan sabar - Cileduk, kebon kacang – Tanah abang, pedongkelan – Cengkareng dan jalan peta barat – kalideres

Penertiban penghuni rumah

Pengurusan penetapan status penggunaan BMN

Penyelenggaraan penghapusan BMN yang sudah rusak berat

Penyusunan laporan BMN tingkat satker Ditjenim dan tingkat Unit Akuntansi pembantu

Imigrasi dan satuan kerja dibawahnya

Pembuatan dan pemasangan kepemilikan tanah di Sumba

Pengurusan penetapan status penggunaan BMN atas BMN baru



Monitoring pengelolaan BMN

kebutuhan Ditjen Imigrasi dan satuan kerja dibawahnya

Pemanfaatan BMN berupa tanah di Sumba





kebutuhan Ditjen Imigrasi dan satuan kerja dibawahnya

Pembuatan dan pemasangan kepemilikan tanah di Sumba






2015-2019


135


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 pengguna barang Eselon 1 (UAPPB-E1)

Monitoring pengelolaan BMN.

Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian sesuai roadmap reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah ditetapkan.

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian;

Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian pada 33 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi termasuk didalamnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015.


Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian pada 25 Kantor Imigrasi termasuk didalamnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016;


Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian 30 Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi termasuk didalamnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017.






2015-2019


136


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Terlaksananya

pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

Evaluasi pengawasan pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI pada 33 Divisi Keimigrasian, 125 Kantor Imigrasi dan 19 Perwakilan RI.

Pembuatan konsep evaluasi pengawasan pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI pada Divisi Keimigrasian, 10 Kantor Imigrasi dan 5 Perwakilan RI;

Evaluasi Pengawasan pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI pada 11 Divisi Keimigrasian, 40 Kantor Imigrasi dan 5 Perwakilan RI;

Penyusunan laporan hasil evaluasi pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI pada 11 Divisi Keimigrasian, 40 Kantor Imigrasi dan 5 Perwakilan RI.








2015-2019


137


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kelembagaan Terwujudnya

struktur organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang tepat fungsi

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Penetapan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) dalam rangka mendekatkan pelayanan keimigrasian pada masyarakat.





Penguatan Jaringan Informasi dan Komunikasi Intelijen dengan Non Lembaga di seluruh indonesia.

Terwujudnya informasi dan komunikasi intelijen

Pembentukan Jaringan Agen 8 Stake Holder

Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Agen 10 Stake Holder

Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Agen 12 Stake Holder

Penguatan Jaringan Informasi dan Komunikasi Intelijen dengan Non Lembaga di seluruh indonesia

Tatalaksana Terlaksananya pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian yang sesuai dengan SOP

Penyusunan perubahan SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian

Pembentukan TIM Penyusun Perubahan SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;

Penyusunan SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2015;

Implementasi SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian


Penyusunan 4 SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2016;

Implementasi SOP di bidang Izin Tinggal











2015-2019


138


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tahun 2015;

Evaluasi pelaksanaan SOP di bidang Izin Tinggal Keimigrasian Tahun 2015.

Keimigrasian Tahun 2016;








Perumusan kebijakan dan koordinasi dalam penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian

Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian;

Penyerapanaspirasidari Unit PelaksanaTeknisdalamPenyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian;

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian.

Pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian

Perumusan kebijakan dan koordinasi dalam penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan fungsi Intelijen Keimigrasian


2015-2019


139


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Menyajikan

keakuratan hasil pemeriksaan dokumen

Pelaksanaan analisa dokumen keimigrasian

- Pelaksanaan analisa dokumen keimigrasian dengan alat laboratorium forensik yang baru

Pengembangan laboratorium forensik keimigrasian di Direktorat Intelijen Keimigrasian

Perencanaan penggunaan laboratorium forensik Keimigrasian di 5 TPI Besar

Perencanaan penggunaan laboratorium forensik Keimigrasian di semua TPI di Indonesia.

Menyajikan laporan perkiraan keadaan Intelijen Keimigrasian yang tepat waktu

Pembuatan laporan Intelijen

- Pelaksanaan pembuatan perkiraan keadaan Dasar Tahun 2016;

Perkiraan keadaan khusus;

Pelaksanaan pembuatan perkiraan keadaan Dasar Tahun 2017;





Perkiraan keadaan khusus.

Menyajikan laporan perkiraan keadaan Intelijen Keimigrasian yang tepat waktu

Pembuatan laporan Intelijen

- Pelaksanaan pembuatan perkiraan keadaan Dasar Tahun 2016;








Memiliki Bank data Intelijen Keimigrasian

Menjaring semua informasi intelijen keimigrasian

- Pemetaan dan profiling tiap Unit Pelaksana Teknis

Pemetaan permasalahan dan pemecahannya

Sistem peringatan untuk mendeteksi permasalahan yang potensial.

Memiliki Bank data Intelijen Keimigrasian


2015-2019


140


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Terciptanya

mekanisme kerjasa yang baik antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna meningkat pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian

Peningkatan/pengembangan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah

Terbentuknya Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen Dukcapil, Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek,Pemerintah Daerah di daerah lokasi prioritas PLNB terkait redistribusi pegawai

Adendum perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen Imigrasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perpanjangan Perjanjian Kerjasama antara Angkasa Pura Solusi dengan Ditjen

Terbentuknya kerjasama Keimigrasian dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

Terbentuknya kerjasama Keimigrasian dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah

Terciptanya mekanisme kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna meningkat pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian


2015-2019


141


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Imigrasi.

Terselenggaranya fungsi Keimigrasian, pelayanan dan pengawasan Keimigrasian di Perwakilan R.I dan tempat lain di Luar Negeri yang terdapat Pejabat Imigrasi

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di 19 (sembilan belas) Perwakilan R.I yang terdapat Pejabat Imigrasi dan terlaksananya penambahan Atase

terdapat Pejabat Imigrasi dan terlaksananya penambahan Atase Imigrasi di 10 (sepuluh) Perwakilan R.I di Seoul Korea Selatan, Riyadh Saudi Arabia, London Inggris, Capetown

Terlaksananya fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di Singapura, Thailand, Taipei, dan Penang serta terwujudnya penambahan dan penempatan Pejabat Imigrasi pada PerwakilanR.I di Seoul Korea Selatan dan Riyadh Saudi Arabia

Terlaksananya fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di Kuala Lumpur, Beijing, Davao City, dan Johor Bahru serta terwujudnya penambahan dan penempatan PejabatImigrasi pada Perwakilan R.I di London Inggris dan Cape Town Afrika Selatan

Terlaksananya fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di Tawao, Kuching, Guangzhou dan Hongkong serta terwujudnya penambahan dan penempatan Pejabat Imigrasi pada Perwakilan R.I di New York Amerika Serikat dan Cairo Mesir

Terlaksananya fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di Sydney, Timor Leste, Tokyo dan Jeddah serta terwujudnya penambahan dan penempatan PejabatImigrasi pada Perwakilan R.I di Songkhla Thailand dan Kota Kinabalu

Terlaksananya fungsi Keimigrasian di Perwakilan R.I di Los Angeles, Berlin dan Den Haag serta terwujudnya penambahan dan penempatan PejabatImigrasi pada Perwakilan R.I di New Delhi India dan Buenos Aires Argentina


2015-2019


142


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Afrika Selatan, New York Amerika Serikat, Cairo Mesir, Songkhla Thailand, Kota Kinabalu, New Delhi India, dan Buenos Aires Argentina

Peningkatan Fungsi Keimigrasian melalui Kerjasama International di bidang Keimigrasian baik bilateral dan multi lateral yang meningkat secara kuantitas maupun kualitas sehingga memberi manfaat yang optimal.

Pengembangan Kerjasama International di bidang Keimigrasian

Terlaksananya semua perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral yang telah disepakati

Bertambahnya mitra kerjasama bilateral dan multilateral




Terciptanya mekanisme kerjasama keimigrasian yang efektif antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Organisasi

Peningkatan Kerjasama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional terkait penanganan

Meningkatnya kapasitas para petugas Imigrasi, aparat pemerintah lainnya dan masyarakat bekerjasama dengan Organisasi


Meningkatnya kapasitas para petugas Imigrasi, aparat pemerintah lainnya dan masyarakat bekerjasama dengan




2015-2019


143


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Internasional dalam peningkatan kinerja petugas imigrasi dalam menangani masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdaganganorang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya dan peningkatan pemahaman aparat pemerintah lainnya juga masyarakat mengenai permasalahan keimigrasian

pengungsi dan pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya melalui, diskusi, sosialisasi, lokakarya, monitoring dan evaluasi

Internasional mengenai penanganan masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya,serta terbentuknya koordinasi operasional yang efektif dan berkesinambungan dengan organisasi internasional dalam menangani segala permasalahan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau

Internasional mengenai penanganan masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya,Serta terbentuknya koordinasi operasional yang efektif dan berkesinambungan dengan organisasi internasional dalam menangani segala permasalahan keimigrasian di wilayah Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur

OrganisasiInternasional mengenai penanganan masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya,sertaterbentuknya koordinasi operasional yang efektif dan berkesinambungan dengan organisasi internasional dalam menangani segala permasalahan keimigrasian di wilayah DKI Jakarta, Bali dan Banten

Internasional mengenai penanganan masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya serta. Terbentuknya koordinasi operasional yang efektif dan berkesinambungan dengan organisasi internasional dalam menangani segala permasalahan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau Kalimantan Barat dan D.I. Yogyakarta

Internasional mengenai penanganan masalah pencari suaka, pengungsi, penyelundupan manusia, perdagangan orang serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya, serta. Terbentuknya koordinasi operasional yang efektif dan berkesinambungan dengan organisasi internasional dalam menangani segala permasalahan keimigrasian di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua


2015-2019


144


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Sistem, proses dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance.

Menyusun draft standar operasional prosedur dibidang kesisteman

- menginventarisir jumlah SOP yang diperlukan di bidang kesisteman dan mulai menyusun draft

50% SOP telah dibuat



Terlaksananya pelayanan pasor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI yang sesuai dengan SOP

Penyusunan perubahan SOP dibidang pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI

Pembentukan TIM penyusunan dan perubahan SOP;

Penyusunan SOP pelayanan paspor, persetujuan visa, Pemeriksaan keimigrasian;

Implementasi SOP pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian;

Evaluasi pelaksanaan SOP tahun 2015.


















2015-2019


145


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Terciptanya

mekanisme kerjasama keimigrasian yang efektif antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Organisasi Internasional dalam peningkatan pemahaman apparat pemerintah lainnya juga masyarakat mengenai permasalahan keimigrasian.

Memfasilitasi pembangunan kesejateraan masyarakat melalui peningkatan akses perlintasan dan transparansi prosedur keimigrasiandengan melakukan penyusunan, perundingan, sosialisasi dan pelaksanaan kerjasama perdagangan jasa dan kerjasama investasi

Merinventarisir dan tersosialisasi seluruh perjanjian yang telah dilakukan pemerintah RI yang berkaitan dengan keimigrasian dan terselenggaranya perjanjian yang dilakukan pemerintah RI tahun 2015

Terinventarisir dan tersosialisasi seluruh perjanjian yang telah dilakukan pemerintah RI pada tahun 2015 yang berkaitan dengan keimigrasian dan terselenggaranya perjanjian yang dilakukan pemerintah RI tahun 2016





Mewujudkan SDM Aparatur Imigrasi yang profesional dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian

Pendikan dan Latihan Pegawai

Diklat Kepemimpinan

Diklat Khusus Intelijen Dasar

Diklat Khusus Intelijen Lanjutan

Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Diklat Bendaharawan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diklat

Diklat Kepemimpinan untuk 45 orang

Diklat Jabatan Fungsional untuk 175 orang

Diklat Bendaharawan untuk 15 orang

Diklat Intelijen untuk 55 orang

Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk 55 orang




Diklat Intelejen untuk 60 orang













2015-2019


146


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diklat

In House Training untuk 450 orang

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diklat.





Pengembangan aparatur imigrasi berbasis kompetensi

Bantuan Operasional dan Non Operasional AIM dan DIKPIM

Peningkatan Status AIM

Penyusunan rencana penegembangan kompetensi melalui progaram bantuan bea siswa S2 dan S3 di perguruan tinggi negeri dan lura negeri

Sertifikasi Barjas bagi Pejabat Struktural

Proses Asessment dalam rangka bank data pegawai Assesment sebagi bahan pertimbangan Mutasi sesuai kebutuhan

Bantuan Operasional AIM dan Dikpim

Peningkatan Status AIM


Sertifikasi Barjas bagi Pejabat Struktural eselon III

Peningkatan keahlian PPK

Peningkatan keahlian Pokja barang dan jasa

Peningkatan keahlian bahasa

Bantuan operasional DikpiM

Bantuan Operasional Politeknik Imigrasi


Sertifikasi Barjas bagi Pejabat Struktural III

Peningkatan keahlian PPK


Peningkatan

Bantuan operasional Dikpim



Sertifikasi Barjas bagi Pejabat IV

Peningkatan Keahlian Pokja barang dan jasa

Penyusunan konsep asessment

Bantuan Operasional DIKPIM



Seritifikasi Barjas bagi Pejabat Struktural JFU


Penyusunan konsep asessment dalam rangka mutasi sesuai


2015-2019


147


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Fit and property tes

untuk promosi Pejabat Imigrasi di luar negeri

Tes TOEFL

Penyusunan konsep asessment dalam rangka mutasi sesuai kebutuhan

Implementasi hasil Asessment Pejabat struktural dalam rangka mutasi

Evaluasi proses Asessment dalam rangka mutasi jabatan struktural

Penyusunan rumusan standar kompetensi manajerial bagi eselon III

Fit and property tes untuk promosi Pejabat Imigrasi di luar negeri

Tes TOEFL

keahlian bahasa Penyusunan

konsep asessment dalam rangka mutasi sesuai kebutuhan


Evaluasi Asessment dalam rangka mutasi jabatan struktural

Sosialisasi standar kompetensi mamanjerial eselon III

Implementasi standar kompetensi manajerial Esselon III


Tes TOEFL.

dalam rangka mutasi sesuai kebutuhan



Implementasi standar kompetensi manajerial Esselon III

Evaluasi standar kompetensi manajerial eselon III

Penyusunan konsep standar manajerial eselon IV


Tes TOEFL

sesuai kebutuhan Implementasi hasil

Asessment Pejabat struktural dalam rangka mutasi


Implementasi standar manajerial eselon IV

Evaluasi standar manajerial eselon IV

Fit and propertI tes untuk promosi Pejabat Imigrasi di luar negeri

Tes TOEFL


2015-2019


148


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Transparansi dan

akuntabilitas Pola Mutasi dan Promosi yang jelas

Terselenggaranya apel pagi dan sore

Terselengaranya absensi finger print

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Th. 2010

Implementasi Hukdis sesuai peraturan .


Terselengaranya absensi finger print

Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.53 Th. 2010

Implementasi Hukdis sesuai peraturan

Implementasi pola mutasi dan promosi jabatan struktural dan

Evaluasi pola mutasi dan promosi jabatan struktural dan Pejabat Imigrasi

Implementasi pola mutasi dan promosi jabatan struktural dan

Evaluasi pola

mutasi dan promosi jabatan struktural dan Pejabat Imigrasi

Implementasi pola mutasi dan Promosi Jabatan Strutural dan Pola Pejabat Imigrasi

Evaluasi pola

mutasi dan promosi Pejabat Strutural dan Pejabat Imigrasi

Disiplin Pegawai

Update data Kepegawaian


Terselenggaranya absensi finger print

Sosialisasi Permenkumham No.23 Th 2015

Implementasi Hukdis sesuai peraturan yang berlaku

Melakukan evaluasi pemberian hukdis tahun 2015


Terselenggaranyaabsensi finger print



Menurunnya jumlah pegawai yang dijatuhi hukdis


Terselenggaranya absensi finger print



Menurunnya jumlah pegawai yang dijatuhi Hukdis

Terselenggaranyaapel pagi dan sore

Terselenggaranyaabsensi finger print



Menurunnya jumlah pegawai yang dijatuhi Hukdis.


2015-2019


149


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Integrasi Sistem

Informasi Kepegawaian

Verifikasi data Kepegawaian

Validasi data kepegawaian

Pengembangan aplikasi kepegawaian dengan penambahan database PPNS

Pengembangan aplikasi kepegawian dengan dan penyempurnaan aplikasi cuti

Update data Kepegawaian

Pengembangan Aplikasi Kepegawaian untuk permohonan PPNS online dari UPT ke Ditjen Imigrasi

Pengembangan aplikasi permohonan cuti terintegrasi pada UPT dan Ditjenim

Sosialisasi permohonan PPNS online dari UPT ke Ditjenim dan aplikasi cutiyang terintegrasi

Internalisasi Udate data kepegawaian.

Internalisasi Update data kepegawaian

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPNS online dan Cuti

Internalisasi Update data kepegawaian

Integrasi database kepegawaian Ditjen Imigrasi dengan Simpeg Kemenkumham

Tunjangan Kinerja

70% 70% 100% 100% 100%


2015-2019


150


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kode Etik

Aparatur Imigrasi

Internalisasi Kode Etik Aparatur Imigrasi


Evaluasi hasil internalisasi Kode Etik Aparatur Imigrasi

Internalisasi Kode Etik Apparatur Imigrasi




Internalisasi KodeEtik Aparatur Imigrasi;

b. Evaluasi hasil internalisasi Kode Etik Aparatur Imigrasi.

Pembinaan Fisik dan Mental

Terselenggaranya kegiatan olahraga dan kerohanian Bagi aparatur imigrasi

Terselenggaranya kegiatan olahraga dan kerohanian bagi aparatur imigrasi




Perencanaan kebutuhan jumlah aparatur Imigrasi

Tersedianya jumlah kebutuhan formasi jabatan


Melakukan Analisa kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja

Melakukan redistribusi pegawai.











2015-2019


151


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tersedianya Sdm

Yang Profesional Di Bidang It

Pendidikan dan pelatihan di Bidang: 1. sistim analis 2. Data Base 3. Middlewere 4. Jaringan 5. Storage 6. Server 7. Quality control 8. Instalasi 9. IT Securiti

- 50% TIMTIK telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki kemampuan sistem analis, programmer, database.

70% telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki kemampuan middleware, jaringan, storage

80% telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki kemampuan server, quality control, instalasi

85% telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki kemampuan IT Security

Meningkatnya Kemampuan Penyidikan dan Teknis Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian

Pelaksanaaan penyegaran PPNS

Workshop pembekalan peningkatan Kemampuan Teknis Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian

Pelaksanaaan penyegaran PPNS sebanyak 3 Kali

Workshop pembekalan peningkatan Kemampuan Teknis Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 3 Kali.








2015-2019


152


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Peraturan Perundang-undangan

Pengharmonisasian seluruh peraturan di bidang Keimigrasian

Inventarisasi peraturan bidang keimigrasian yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Perumusan usulan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;

Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi;

Penyusunan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor Imigrasi;

Penyampaian dan pembahasan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang struktur organisasi dan tata kerja Kantor

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan peraturan Keimigrasian di bidang pelayanan Keimigrasian;

Penyampaian dan pembahasan konsepsi penyusunan peraturan Keimigrasian di bidang pelayanan Keimigrasian.

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan peraturan Keimigrasian di bidang penegakan hukum Keimigrasian;

Penyampaian dan pembahasan konsepsi penyusunan peraturan Keimigrasian di bidang penegakan hukum Keimigrasian.

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Penyampaian dan pembahasan naskah akademik usulan

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.


2015-2019


153


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Imigrasi ke Setjen Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Pengharmonisasian seluruh peraturan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian

Inventarisasi peraturan bidang Izin Tinggal Keimigrasian yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Pembentukan TIM Pelaksanaan Perumusan Peraturan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian;

Perumusan usulan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;

Penetapan Perumusan


Perumusan usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin


Perumusan usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan


Perumusan usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;


Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka perumusan peraturan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian


2015-2019


154


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kewarganegaraan.

usulan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.

Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal

Permohonan Fasilitas Keimigrasian;

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;

Penyusunan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata

Penyerapan aspirasi dari Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;

Penyusunan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan


2015-2019


155


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

Penyusunan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

Penyampaian dan pembahasan konsepsi usulan

Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaaan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;

Penyampaian dan pembahasan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasianke Setjen Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal

Keimigrasian; Penyampaian

dan pembahasan konsepsi usulan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;

Ditetapkannya perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.GR.01.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian.


2015-2019


156


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggalke Setjen Kementerian Hukum dan HAM, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;

Ditetapkannya perubahan

Peraturan Perundang-Undangan;

Ditetapkannya perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.


2015-2019


157


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Tersusunnya peraturan pelaksanaan jabatan fungsional tententu keimigrasian

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon


2015-2019


158


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan

Konsep Rumusan Peraturan M enteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; (2015)

Fungsional Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan


2015-2019


159


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Pemeriksa Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian


2015-2019


160


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar


2015-2019


161


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian;

Penyusunan Konsep Rumusan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Harmonisasi dan sosialisasi seluruh peraturan di bidang Pelayanan Paspor, Visa dan pemeriksaan keimigrasian

Inventarisasi Peraturan di bidang pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian yang merupakan amanat UU 6/2011 tentang Keimigrasian, dan PP. 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden yang

Pembentukan TIM pelaksanaan perumusan KebijakanDit. Lantaskim;

Penyusunan perumusan 3 (tiga) kebijakan di bidang pelayanan paspor, persetujuan visa, Pemeriksaan keimigrasian;

Implementasi 3 (tiga) kebijakan di bidang pelayanan



Implementasi 3



Implementasi 3



Implementasi 3



Implementasi 3 (tiga) kebijakan


2015-2019


162


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 terkait dengan kebijakan Dit.Lantaskim

paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian;

Evaluasi pelaksanaan kebiijakan tahun 2015.

(tiga) kebijakan di bidang pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian;






di bidang pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian;


Pengharmonisasian seluruh peraturan di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Rancangan Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penangkalan

Protap tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;

Perdirjenim tentang Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi;

RPermen tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi:

RPermen tentang Tata Cara Pendetensian;

Rpermen tentang Tata Cara Pendeportasian;

Rpermen tentang Pengaturan Tempat Lain (Tempat Penanmpungan Sementara);

Usulan Peningkatan kenaikan Eselonisasi pejabat Rudenim dari Eselon 3b menjadi 3a

RPermen tentang Pengaturan Pengeluaran Deteni Paska Pendetensian 10 (sepuluh) Tahun

Implementasi seluruhperaturan di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian


2015-2019


163


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 RPermen

tentang Pengawasan Keimigrasian;

RPermen tentang Kepatuhan Internal;

SOP Operasi Pengawasan Keimigrasian;

SK Tim PORA Pusat.


Penanganan secara terpadu atas pemberian informasi semua aspek pelayanan serta keluhan secara komprehensif

Penerapan Call Centre

Call Centre yang memfasilitasi informasi SPRI & visa serta pengaduan pada Ditjenim dan semua UPT/Rudenim

Call Centre yang memfasilitasi SPRI, visa & izin tinggal serta pengaduan pada Ditjenim dan semua UPT/Rudenim

Call Centre yang memfasilitasi informasi SPRI, visa, izin tinggal, dwi kewarganegaran serta pengaduan pada Ditjenim dan semua UPT/Rudenim

Call Centre yang memfasilitasi informasi layanan keimigrasian serta pengaduan dengan menggunakan fasilitas komunikasi yang tidak terbatas hanya pada telepon, pada Ditjenim dan semua UPT/Rudenim.


2015-2019


164


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan fungsi

kehumasan dengan sarana/prasarana yang optimal

Pengadaan peralatan kantor penunjang tugas Humas

Pembelian satu buah PC, Tas Kamera, dll (disesuaikan dengan kebutuhan)



Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian yang berkepastian hukum

Pelaksanaan pemberian pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian

Pembentukan TIM Pelaksanaan implementasi penyampaian permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan secara online;

Implementasi penyampaian permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan secara online;

Penyusunan evaluasi dan laporan Implementasi penyampaian permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan secara online;

Pembentukan TIM Pelaksanaan implementasi pemberian Izin Tinggal Terbatas (khusus yang berasal dari Visa Tinggal Terbatas) secara online;

Implementasi pemberian Izin Tinggal Terbatas (khusus yang berasal dari Visa Tinggal Terbatas) secara online;

Penyusunan evaluasi dan laporan implementasi pemberian Izin

Pembentukan TIM Pelaksanaan implementasi pemberian Izin Tinggal Terbatas (yang berasal dari permohonan alih status) secara online;

Implementasi pemberian Izin Tinggal Terbatas (yang berasal dari permohonan alih status) secara online;

Penyusunan evaluasi dan laporan implementasi pemberian Izin Tinggal Terbatas (yang

Pembentukan TIM Pelaksanaan implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (khusus untuk pelajar/mahasiswa) secara online;

Implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (khusus untuk pelajar/mahasiswa) secara online;

Penyusunan evaluasi dan laporan implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pembentukan TIM Pelaksanaan implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas secara online;

Implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas secara online;

Penyusunan evaluasi dan laporan implementasi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas secara online;


2015-2019


165


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Tinggal Terbatas (khusus yang berasal dari Visa Tinggal Terbatas) secara online.

berasal dari permohonan alih status) secara online.

(khusus untuk pelajar/mahasiswa) secara online.

Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan paspor, visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI yang berkepastian hukum

Pelaksanaan pemberian pelayanan paspor, persetujuan visa dan pemeriksaan keimigrasian di TPI;

Pembentukan 5 (lima) Unit Layanan Paspor;

Evaluasi dan penyusunan laporan pembentukan 5 (lima) ULP;

Evaluasi kesisteman aplikasi pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI;

Pengembangan aplikasi pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI;

Uji coba atau implementasi aplikasi





Uji coba atau implementasi













Uji coba atau implementasi aplikasi


2015-2019


166


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI.

aplikasi pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI.

Perluasan penerbitan paspor elektronik pada 71 kantor Imigrasi;

Evaluasi perluasan penerbitan paspor elektronik.

Uji coba atau implementasi aplikasi pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI.

Pemberlakuan paspor elektronik secara Nasional;

Peningkatan kualitas data page paspor dengan menggunakan Pollycarbonate;

Pencetakan Paspor secara tersentralisasi.

Uji coba atau implementasi aplikasi pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI.




pelayanan paspor, visa dan pemeriksaaan keimigrasian di TPI.





2015-2019


167


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Mental Aparatur Adanya perubahan

pola pikir dan pola

tindak yang

mengarah pada

peningkatan etos

kerja.

Pengembangan

Nilai-nilai untuk

menegakkan

integritas

Capacity building ;

Morning Breefing hari Jumát. Minggu ke 3 setiap bulan

Capacity building ;

Peningkatan Wawasan aparatur Ditjen HAM

Capacity building ;

Peningkatan Wawasan aparatur Ditjen HAM

Capacity building ; Peningkatan

Wawasan aparatur Ditjen HAM

Pembentukan

agen perubahan

untuk mendorong

pola pikir

Rapat – rapat terkait penunjukan agen perubahan.

Penyempurnaan pedoman agen perubahan/ tunas integritas

Pedoman tunas integritas Kementerian Hukum dan HAM

Tunas integritas.

Tunas integritas

Tunas integritas

Pengawasan Pembangunan

unit kerja untuk

memperoleh

predikat

WBK/WBBM

Pelaksanaan

WBS


2015-2019


168


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan

benturan

kepentingan

Terbitnya Permen

Benturan

Kepentingan

Penanganan

pengaduan

masyarakat

Pelayanan

komunikasi

masyarakat

Pelayanan

komunikasi

masyarakat

Pelayanan

komunikasi

masyarakat

Pelayanan

komunikasi

masyarakat

Pembangunan

SPIP

Sosialisasi SPIP Pelaksanaan

kegiatan SPIP

Pelaksanaan

kegiatan SPIP

Pelaksanaan

kegiatan SPIP

Pelaksanaan

kegiatan SPIP

Pelaksanaan

pengendalian

gratifikasi.

Akuntabilitas Pembangunan

dan

pengembangan

teknologi

informasi dalam

manajemen

kinerja.

Penyusunan

RENSTRA

Kementerian Hukum

dan HAM

Penyederhanaan

dan

penyempurnaan

indikator


Evaluasi Renstra

Ditjen HAM dan

Aksi Kinerja

Evaluasi Renstra

Ditjen HAM dan

Aksi Kinerja

Evaluasi Renstra

Ditjen HAM dan Aksi

Kinerja

Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Penyusunan

LAKIP

Penyusunan LAKIP

Penyusunan

pelaporan PMPRB

Penyusunan

pelaporan PMPRB.

Penyusunan

pelaporan

PMPRB.

Penyusunan

pelaporan PMPRB.


2015-2019


169


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Kelembagaan Evalusi

kelembagaan secara

berkala baik pusat

dan daerah.

Evalusi

kelembagaan

secara berkala baik

pusat dan daerah.

Evaluasi orta Ditjen

HAM

Evaluasi orta

Ditjen HAM

Evaluasi orta Ditjen

HAM

Tatalaksana Perluasan

penggunaan e-

goverment yang

terintegrasi.

Penerapan

efisiensi

pemerintahan.

Penyempurnaan bisnis proses Ditjen HAM ;

Penyempunraan SOP.


Penyempunraan SOP.


Penyempunraan SOP.

Evaluasi bisnis proses Ditjen HAM;

Evaluasi SOP

evaluasi bisnis proses Ditjen HAM;

Evaluasi SOP

Implementasi UU

KIP

Yankomas Online Yankomas Online Yankomas Online Yankomas Online

Sumber Daya

Manusia dan

Aparatur Sipil

Negara

Perbaikan sistem

perencanaan

kebutuhan

pegawai ASN

Usulan kebutuhan

pegawai.

Usulan kebutuhan

pegawai.

Usulan kebutuhan

pegawai.

Peraturan

Perundang-

undangan

Penataan

berbagai

peraturan

perundangan

yang dikeluarkan

oleh Menteri

Penyusunan Revisi Rapermern tentang Yankomas dan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM

Penyusunan Inpres tentang Aksi HAM

Penyusunan Inpres

tentang AKsi HAM

Penyusunan

Inpres tentang

AKsi HAM

Penyusunan Inpres

tentang AKsi HAM


2015-2019


170


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Hukum dan HAM

Pelayanan

Publik

Yankomas Online Peningkatan

Pelayanan informasi HAM melalui Website Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan alamat : www.ham.go.id







http://www.ham.go.id/





2015-2019


171


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mental Aparatur


Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen KI




Pembentukan Agen Perubahan

Adanya perubahan perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan kedisplinan.

Adanya Quick Wins Ditjen KI berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.

Penguatan budaya kerja, etos kerja, nilai Kami PASTI dan integritas

Pembentukan agen perubahan/tunas integritas 2016

Menurunnya jumlah pegawai yang menerima hukdis dibandingkan tahun 2015

Penguatan integritas dan revolusi mental












Pengawasan

Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Sosialisasi pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Upaya pencapaian kriteria untuk memperoleh predikat WBK/WBBM

Penguatan Pengawasan Internal Ditjen KI


Terbentuknya aturan tentang gratifikasi


2015-2019


172


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Pelaksanaan WBS

Implementasi WBS melalui pantauan Inpres 7 Tahun 2015

Sosialisasi WBS

Penguatan Pengawasan Internal Ditjen KI


Terbitnya Permen Benturan Kepentingan

Pelaksanaan pengawasan lintas sektoral antara Ditjen KI dgn ITJEN Penguatan Pengawasan Internal Ditjen KI

Pembangunan SPIP

Sosialisasi SPIP Pembentukan Satgas SPIP

Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen KI

Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen KI

Penguatan

Pengawasan Internal

Ditjen KI

Seluruh laporan pengaduan pelanggaran di bidang KI ditindaklanjuti


Pelaksanaan Gelar Perkara

Konsolidasi PPNS KI di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham

Pembuatan Media Sosialisasi tentang Persyaratan Pengaduan Pelanggaran KI

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik

Penguatan

Pengawasan Internal

Ditjen KI

Akuntabilitas

Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja

Penyusunan RENSTRA Ditjen KI

Penyederhanaan dan penyempurnaan indikator Cascading sasaran dan indikator

Evaluasi Renstra Ditjen KI

Penyesuaian RENSTRA Ditjen KI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan (infrastruktur) di bidang KI yang terintegrasi dan tepat waktu

Pengendalian pelaksanaan kegiatan Ditjen KI

Penyempurnaan sistem pembukuan laporan keuangan dan perencanaan pelaksanaan anggaran

Tata kelola piutang PNBP

Pengawasan dan Pembinaan Indikasi Geografis Terdaftar


2015-2019


173


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Kelembagaan

Ditjen KI dapat meningkatkan fungsi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, pemberdayaan kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual

Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan sesuai ASN

Evaluasi kelembagaan

Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Intelektual

Peningkatan Pelayanan Kekayaan Intelektual

Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan

Penguatan Layanan KI

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Merek Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Indikasi Geografis Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Desain Industri Peningkatan jumlah penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia

Dagang Jumlah Anggota Masyarakat Indonesia yang memahami dan memanfaatkan KI Tersedianya website terkait laporan on line dan penutupan situs Fasilitas elektronik Penelusuran Informasi Paten yang telah habis masa perlindungannya diakses oleh publik Aplikasi melalui laman yang dapat diakses publik

Tata Laksana

Sarana dan prasarana yang mendukung proses bisnis Ditjen KI

Informasi KI dapat diakses dengan mudah, lengkap, dan



Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang bisnis proses Ditjen KI

Pembangunan sarana keamanan dan ketertiban lingkungan kerja

Pembangunan sarana keterbukaan informasi publik

Pengadaan Pembangunan sarana penanganan pengaduan

Pembuatan Daftar Umum KI

Optimalisasi pengelolaan penyusutan arsip dan dokumen fasilitatif Pembuatan Kompilasi

Validasi Data Permohonan KI

Bantuan Teknis Pembuatan Buku Persyaratan Indikasi Geografis

Pembangunan

Validasi Data Permohonan KI


Pembangunan Aplikasi e-office

Pengadaan


2015-2019


174


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 aktual Pembuatan Berita

Resmi KI Validasi Data

Permohonan KI Tata kelola

pengelolaan data Bantuan Teknis

Pembuatan Buku Persyaratan Indikasi Geografis


layanan KI Pengadaan

kendaraan dinas melalui sistem sewa

Pembangunan Sarana Penyimpanan Barang Bukti Pelanggaran KI

Pengelolaan Dokumentasi Substantif KI



Putusan Pengadilan Niaga di bidang KI

dan substantif Pembangunan

sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ditjen KI

Pembangunan sarana dan prasarana yang pro lingkungan, disabilitas, anak-anak dan gender

Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang bisnis proses Ditjen KI

Aplikasi e-office Pengadaan

sarana dan prasarana yang menunjang bisnis proses Ditjen KI

sarana dan prasarana yang menunjang bisnis proses Ditjen KI


Seluruh pegawai Ditjen KI memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Peningkatan Pemahaman Pegawai DJHKI terhadap Perjanjian Internasional yang telah diaksesi

Peningkatan Kapasitas Pegawai tentang pemeriksaan HKI

Peningkatan Pemahaman Bagi Pelaksana Permohonan dan Pemeriksa Merek di bidang NICE Classification, VIENNA Agreement

Peningkatan Kapasitas Pegawai yang mampu bernegosiasi dan menguasai isu-isu

Peningkatan Pemahaman Bagi Pelaksana Permohonan dan Pemeriksa Merek di bidang NICE Classification, VIENNA Agreement

Peningkatan Kapasitas Pegawai yang mampu bernegosiasi dan

Peningkatan Kapasitas Pegawai yang mampu bernegosiasi dan menguasai isu-isu HKI di Internasional

Pelatihan Bagi Para Pemeriksa HKI (Merek, Paten, dan Desain Industri) untuk setiap


Peningkatan Kapasitas Berbahasa Asing bagi Pejabat di Ditjen HKI agar mampu


Peningkatan Kapasitas Berbahasa Asing bagi Pejabat di Ditjen HKI agar mampu


2015-2019


175


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 HKI di

Internasional Peningkatan

Kapasitas Berbahasa Asing bagi Pejabat di Ditjen HKI agar mampu berkomunikasi secara aktif

Pelatihan Bagi Para Pemeriksa HKI (Merek, Paten, dan Desain Industri) untuk setiap jenjangnya

Peningkatan Pemahaman Pegawai DJHKI tentang Litigasi di bidang HKI

Peningkatan Kapasitas PPNS

Peningkatan Pemahaman tentang Pola Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan sistem pola karir pegawai Ditjen HKI

Peningkatan Pemahaman

menguasai isu-isu HKI di Internasional

Peningkatan Kapasitas Berbahasa Asing bagi Pejabat di Ditjen HKI agar mampu berkomunikasi secara aktif



Peningkatan Pemahaman tentang Pola Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja


Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-

jenjangnya Peningkatan

Kapasitas Pegawai yang mampu bernegosiasi dan menguasai isu-isu HKI di Internasional

Peningkatan Kapasitas Berbahasa Asing bagi Pejabat di Ditjen HKI agar mampu berkomunikasi secara aktif



Peningkatan Pemahaman Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan

berkomunikasi secara aktif





berkomunikasi secara aktif






2015-2019


176


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan

undangan tentang Keuangan


Seluruh perangkat hukum di bidang KI telah disempurnakan

Penataan berbagai peraturan perundangan di bidang KI

Revisi Peraturan Perundang-undangan di bidang KI

Pembuatan Undang-undang di bidang Indikasi Geografis










2015-2019


177


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Mental Aparatur



Sosialisasi Budaya Kerja Kami “PASTI” berupa Kegiatan “peningkatan kemampuan aparatur Balitbang Hukum dan HAM”;

TOT Tunas Integritas Angkatan II

Pengukuran integritas pegawai melalui executive brain assesment (EBA)

Mengikuti apel pagi pada hari senin, dan apel sore pada hari jumat;

Senam pagi setiap hari Jumat

Mengikuti Workshop Kolaborasi Tunas

Penguatan budaya kerja, etos kerja, nilai Kami PASTI dan integritas;

Fasilitator pelaksanaan TOT Tunas Integritas di lingkungan Kemenkumham;

TOT Tunas Integritas Angkatan III



Mengikuti Coaching Clinic fasilitator yang dilaksanakan KPK;

Mengikuti Workshop

Fasilitator TOT Tunas Integritas di lingkungan Kemenkumham

TOT Tunas Integritas Angkatan IV;



Fasilitator Tunas Integritas Nasional;



Fasilitator Tunas Integritas Nasional;



2015-2019


178


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Integritas bersama KPK;

Fasilitator pelaksanaan TOT Tunas Integritas di lingkungan Kemenkumham;

Sebagai anggota POKJA pembentukan indonesia corporate university (I-CorpU);

Kolaborasi Tunas Integritas bersama KPK;

Sebagai anggota POKJA pembentukan indonesia corporate university (I-CorpU);

Penguatan Kelembagaan dengan tema: “membangun kebersamaan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang PASTI”;

Pembentukan agen perubahan dalam rangka mendorong perubahan pola pikir

Terbentuknya Tunas Integritas

Terbentuknya tim agen perubahan dalam rangka percepatan pelaksanaan

Pembentukan tunas integritas tahun 2016

Pelaksanaan TOT Tunas Integritas tahun 2016;

Tim agen

Pembentukan agen perubahan/Tunas Integritas tahun 2017

Pelaksanaan TOT Tunas


2015-2019


179


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

reformasi birokrasi

perubahan yang memiliki peran dan tugas sebagai: katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan (role model)

Integritas Tahun 2017;

Pembentukan tim agen perubahan yang memiliki peran dan tugas sebagai: katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan (role model)

Pengawasan Terlaksananya pengawasan terhadap aparatur guna mewujudkan aparatur yang berintegritas

Pembangunan SPIP

Pembentukan Tim Satgas SPIP

Workshop SPIP

Penilaian resiko sesuai dengan nomenklatur baru

Pemetaan resiko (diagnostic assesment)

Pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi


2015-2019


180


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Penanganan Benturan Kepentingan

Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Benturan Kepentingan

Identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

Penanganan dan pencegahan benturan kepentingan

Penanganan dan pencegahan benturan kepentingan

Mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham






Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Laporan Penanganan Gratifikasi





2015-2019


181


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Whistle Blowing System (WBS)

Implementasi WBS Implementasi WBS Implementasi WBS Implementasi WBS

Akuntabilitas Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi secara akuntabel

Mendukung Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM






Penatausahaan BMN yang akuntabel

- Inventarisasi BMN; - Pengurusan BMN; - Penyimpanan

BMN; - Pengawasan dan

Pengendalian BMN;

- Penilaian dan penghapusan BMN; Penertiban BMN

- Inventarisasi BMN;

- Pengurusan BMN;

- Penyimpanan BMN;

- Pengawasan dan Pengendalian BMN;

- Penilaian dan penghapusan


- Pengurusan BMN;

- Penyimpanan BMN;




- Pengurusan BMN;

- Penyimpanan BMN;




- Pengurusan BMN; - Penyimpanan

BMN; - Pengawasan dan

Pengendalian BMN;

- Penilaian dan penghapusan BMN;


2015-2019


182


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

BMN; - Penertiban BMN



- Penertiban BMN

RENSTRA

Penyusunan RENSTRA

Penyesuaian RENSTRA sesuai nomenklatur baru

penyempurnaan dan penyesuaian indikator sesuai nomenklatur baru

Evaluasi RENSTRA

Keterlibatan pimpinan

Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan Renstra, Tapkin, dan Capkin secara berkala






2015-2019


183


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Kelembagaan Terwujudnya organisasi Litbang yang tepat fungsi

Restrukturisasi organisasi dan perubahan nomenklatur

Pembahasan Perubahan nomenklatur baru menjadi Balitbang Hukum dan HAM

Penataan pegawai sesuai nomenklatur baru yaitu Balitbang Hukum dan HAM

Tatalaksana Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi litbang yang profesional

Standard Operational Procedur (SOP)

Penyusunan SOP Evaluasi dan Penyesuaian SOP dengan nomenklatur baru

Tersusunnya SOP sesuai nomenklatur baru

Evaluasi SOP

Pengembangan e-government

SIMPEG, SIMAK BMN, SAI, agendapimpinan.kemenkumham.go.id, website, e-book, RKA-KL DIPA online, e-monev Bappenas, e-monev anggaran, SIRUP, SKP online, link lapor!, OMSPAN, absensi



SIMPEG, SIMAK BMN, SAI, agendapimpinan.kemenkumham.go.id, website, e-book, RKA-KL DIPA online, e-monev Bappenas, e-monev anggaran, SIRUP, SKP online, link lapor!, OMSPAN, absensi,



2015-2019


184


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Keterbukaan informasi publik

Pembentukan PPID Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik




Terwujudnya SDM aparatur yang profesional dan berintegritas

Peningkatan kualitas aparatur ASN

Pengukuran kemampuan pegawai melalui Pelaksanaan Executive brain assessment (EBA)

TOT Tunas Integritas Angkatan III

TOT Tunas Integritas Angkatan IV

TOT Tunas Integritas

TOT Tunas Integritas

Analisa Jabatan Penyusunan Analisa Jabatan

Penyesuaian Analisa Jabatan dengan nomenklatur baru

Kesesuaian antara formasi jabatan dengan kebutuhan organisasi

Evaluasi Jabatan Penyusunan Evaluasi Jabatan

- Penyesuaian evaluasi jabatan dengan nomenklatur baru;

- Analisa Jabatan; - Analisa Beban

Kerja

Penetapan peta jabatan

Kesesuaian antara formasi jabatan dengan kebutuhan organisasi


2015-2019


185


KEGIATAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Penegakan kode etik/ disiplin pegawai

Rekam kehadiran pegawai menggunakan pemindai sidik jari;

Apel pagi setiap hari senin, dan apel sore tiap hari jumat;

Pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat atau tidak hadir secara tidak sah














2015-2019


186

BAB V PROGRAM QUICK WINS

Layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip:

kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung-jawab, kelengkapan

sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, perlu dilakukan

langkah-langkah pembenahan dan perbaikan birokrasi publik secara optimal sehingga birokrasi

dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan visi dan misinya,

demi terwujud suatu kelembagaan pemerintah yang proposional, efektif, dan efisien.

Program percepatan (quick win) berdasarkan PER/15/M.PAN/7/ 2008 dimaksudkan untuk

membangun kepercayaan publik (public trust building), terutama berkaitan dengan

pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan

untuk mendukung kepentingan bisnis maupun kepentingan pemenu-han hak-hak dasar

masyarakat yang memerlukan pelayanan cepat, mudah, dan terjangkau. Oleh karena itu, aktivitas

yang dipilih dalam program ini haruslah program yang mempunyai daya ungkit (key leverage)

yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business) suatu kementerian. Hasil dari

perubahan dalam program percepatan ini diharapkan dapat dengan mudah terlihat dan

manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pelanggan maupun pemangku

kepentingan (stakeholders).

Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (Public Trust

Building) melalui pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak masyarakat. Program ini akan mengawali

berjalannya program Reformasi Birokrasi (RB) khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai yang tertera pada Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi dan dokumen Roadmap

Reformasi Birokrasi, dilakukan identifikasi quick wins dengan pertimbangan bahwa quick wins

yang ditetapkan tersebut mempunyai daya ungkit (key leverage) dan berdampak langsung

kepada peningkatan kepuasan masyarakat, terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun Quick Wins Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan

ditetapkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM .


2015-2019


187

Pemetaan Rencana Quick Wins Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

No Layanan 2015 2016 2017 2018 2019

1. Imigrasi Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar

2. Pemasyarakatan

Optimalisasi Peran Rumah Barang Sitaan

3. Administrasi Hukum Umum

Penerapan Sistem E-Office Administrasi Hukum Umum

4. Kekayaan Intelektual

Pembangunan Aplikasi dan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung terlaksananya perpanjangan Merek secara Online Terintegrasi dengan SIMPONI

Terbentuknya Permen Insentif KI dan Permen Pencatatan Lisensi KI;

Terbentuknya UU Paten;

Terbentuknya UU Merek;

Penutupan Konten Situs yang merupakan hasil pelanggaran KI;

Penerimaan Laporan Pelanggaran KI On-Line.

Tersusunnya Draft UU Desain Industri

Terbentuknya PP Pelaksanaan UU Hak Cipta

Terbentuknya PP Lisensi KI

Terbentuknya UU Desain Industri

Tersusunnya Draft PP Pelaksanaan UU Desain Industri

5. Pembinaan Hukum

Pembangunan Aplikasi Sistem


2015-2019


188

Nasional Informasi Database Bantuan Hukum

6. Peraturan Perundang-undangan

Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-Undangan Akurat dan Update

7. Litbang Hukum dan HAM

Kajian Isu Aktual Hak Asasi Manusia melalui Penelitian Mandiri

8. HAM Percepatan Pengesahan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019

9. Fasilitatif Administratif

Optimalisasi Portal Data dan Informasi dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian

10. Pengawasan Pelaksanaan penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

11. Pengembangan SDM

Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan


2015-2019


189

BAB VI PENUTUP

Dalam prosesnya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 ini telah mengakomodasi arahan dan masukan dari

seluruh Unit Eselon I, menggunakan data dan informasi implementasi reformasi birokrasi tahun-

tahun sebelumnya, mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis,

menyelaraskan dengan rencana strategis serta Peraturan Presiden Nomor. 81 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 –

2019 ini akan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan reformasi

birokrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun

kedepan yaitu Tahun 2015 – 2019.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, road map ini dapat saja disempurnakan bila dipandang

perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun

penyempurnaan yang dilakukan tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu

mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara

konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja reformasi yang maksimal. Keberhasilan

reformasi birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran

aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Road MAPKementerian Hukum dan HAM disusun berdasarkan kondisi birokrasi yang ada

saat ini yang memerlukan pembenahan secara optimal agar 8 (delapan) program Reformasi

Birokrasi tersebut dapat menjadi lebih baik serta dapat mewujudkan harapan masyarakat untuk

mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi

Kemenkumham.Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong

perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan

meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah.

Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran


2015-2019


190

(output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari

tahun ke tahun, disertai dengan sistem rewardand punishment yang dilaksanakan secara

konsisten dan berkelanjutan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum …...ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM...

Documents

Transcript of Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum …...ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM...