Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota...

Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi

Kota Surakarta

2019

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas selesainya penyusunan

laporan Monitoring Evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Surakarta Tahun 2019-2021. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota

Surakarta telah menetapkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi

prioritas utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A

tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun

2019-2021.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

yang dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) program area perubahan, yaitu

1) Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), 2) Penguatan Pengawasan, 3)

Penguatan Akuntabilitas, 4) Penataan dan Penguatan Organisasi, 5) Penataan dan

Penguatan Tata Laksana, 6) Penguatan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur, 7)

Penataan Peraturan PerUndang-Undangan, 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk meninjau kembali road map

reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta dengan situasi terkini serta memberikan

rekomendasi perbaikan terhadap Road Map RB Pemerintah Kota Surakarta. Terdapat

tiga fokus sasaran utama yang dikaji dalam monitoring dan evaluasi road map

Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021 ini. Hal pertama yang dimonitoring dan evaluasi

adalah isu strategis, yang kedua ialah rencana aksi, dan yang terakhir adalah quick

wins.

Akhir kata semoga penyusunan Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini akan

bermanfaat dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di masa mendatang dan

dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Surakarta ke depannya dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu penyusunan laporan ini.


Kota Surakarta

2019

Kata Pengantar i


Kota Surakarta

2019

Daftar Isi ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

A. Latar Belakang................................................................................................. 1

B. Tujuan ............................................................................................................ 3

C. Ruang Lingkup ................................................................................................ 4

D. Landasan Hukum ............................................................................................. 4

BAB II HASIL REVIU MONITORING dan EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI ................................................................................ 6

A. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kota Surakarta 2016 – 2021 ............................ 6

B. Evaluasi Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi ......................................... 9

C. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins .................................................................... 38

BAB III REKOMENDASI ........................................................................................... 41

A. Kesimpulan.................................................................................................... 41

B. Rencana Tindak dan Kegiatan Prioritas Pendukung RB ..................................... 46

BAB IV Penutup ..................................................................................................... 56


Kota Surakarta

2019

Bab I Pendahuluan I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada keniscayaannya merupakan usaha untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia

aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) merupakan program pemerintah

yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

sumber daya manusia aparatur yang cakap.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan pelaksanaan program

RB yang dibuat untuk jangka waktu lima tahunan. Sebagai wujud komitmen dari

Pemerintah Kota Surakarta untuk menyukseskan program RB, sejumlah upaya

telah dilakukan dengan memedomani ketentuan yang sudah ditetapkan secara

nasional. Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Surakarta yang

telah menetapkan RB dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A tahun

2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun

2019-2021.


Kota Surakarta

2019


Sekalipun penyusunan Road Map tersebut telah melibakan para

stakeholders, seiring perubahan lingkungan strategis maka perlu dilakukan reviu

terhadap Road Map yang telah ditetapkan tersebut. Laporan monitoring evaluasi

pelaksanaan RB Kota Surakarta disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015, menyebutkan bahwa pelaksanaan RB

mempunyai 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan

akuntabel; (2). Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki

pelayanan publik berkualitas.

Reviu ini dimaksudkan untuk meninjau kembali Road Map Reformasi

Birokrasi Kota Surakarta dengan situasi terkini serta memberikan rekomendasi

perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan RB di Kota

Surakarta. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat

pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

reformasi birokrasi, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan

pelaksanaan RB berikutnya.


Kota Surakarta

2019


Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB ini memuat

perkembangan dan pencapaian pelaksanaan RB terkait 8 (delapan) area

perubahan, yakni (i) manajemen perubahan, (ii) penataan peraturan perundang-

undangan, (iii) penataan dan penguatan organisasi, (iv) penataan tata laksana,

(v) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (vi) penguatan pengawasan, (vii)

penguatan akuntabilitas kinerja, dan (viii) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat tiga fokus utama yang dikaji dalam reviu Road Map Reformasi Birokrasi

Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini: (i) evaluasi relevansi isu strategis

pembangunan RB; (ii) rencana aksi; (iii) quick wins. Dari hasil kajian dianalisis

permasalahan, dan disusun rencana aksi serta kegiatan prioritas untuk

mengimplementasikan rencana aksi.

B. Tujuan

Maksud dari pembuatan reviu laporan monitoring dan evaluasi ini adalah

untuk melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokrasi Kota Surakarta, agar dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-

masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam melanjutkan

pelaksanaan program reformasi birokrasi.


Kota Surakarta

2019


C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup reviu monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi

Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2019-2021 ini meliputi:

1. Reviu pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Surakarta di tahun 2016-2019.

2. Reviu pelaksanaan quick wins.

D. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 25);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

985);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);


Kota Surakarta

2019


4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 56);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1).

6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A tahun 2018 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2019-2021.

Laporan Monev Road Map Reformasi

Birokrasi Kota Surakarta

2019

Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 6

BAB II

HASIL REVIU MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI

Bab ini akan menyajikan reviu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 A

tahun 2018 tentang road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta

Tahun 2019-2021 yang disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan RB di tahun 2018. Reviu ini menggunakan metode: (i) Analisis

lembar kerja evaluasi dari Inspektorat perihal capaian kinerja, proses, dan

kinerja hasil dari implementasi RB; (ii) Focus Group Discussion dengan tim RB

dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi subyek pelaku RB pilot

project. Hasil monev dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Reviu isu strategis reformasi birokrasi.

2. Evaluasi pelaksanaan 8 area beformasi birokrasi.

3. Evaluasi pelaksanaan quickwin.

A. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kota Surakarta 2016-2021

Langkah pertama reviu road map RB ini dilakukan dengan reviu kecocokan

isu strategis dengan dinamika perubahan yang dihadapi Kota Surakarta. Isu

strategis menjadi penunjuk arah perihal rencana tindak lanjut yang perlu

dilakukan untuk pelaksanaan RB. Isu strategis yang diidentifikasi dalam road

map Birokrasi Kota Surakarta dan analisis relevansinya pada saat monitoring

evaluasi dilakukan tersaji dalam tabel 1 berikut ini.



2019


Tabel 1. Reviu Isu Strategis Reformasi Birokrasi

No Area Isu Pokok Catatan Reviu Monev

1.

Manajemen

perubahan

Peningkatan kepuasan

masyarakat/publik atas

pelayanan ASN

Isu masih relevan, dan perlu fokus

penekanan pada penguatan budaya

integritas, budaya kinerja dan budaya

melayani

2. Penataan

peraturan

perundang-

undangan

Peningkatan kualitas

peraturan perundang-

undangan.


penekanan pada penguatan kebijakan untuk

mendorong pembentukan Forum Konsultasi

Publik dalam perumusan kebijakan;

3. Penataan

dan

penguatan

organisasi

Pengembangan

kelembagaan

pemerintahan yang tepat

ukuran, tepat fungsi, tidak

tumpang tindih dan

bersinergi antar instansi.


penekanan pada pengembangan instrumen

evaluasi kelembagaan dan instrumen audit

kelembagaan

4. Penataan

tata laksana

Peningkatan

ketatalaksanaan yang

berbasis elektronik yang

menyeluruh dan terpadu


penekanan pada penguatan kebijakan

ketatalaksanaan untuk mendorong proses

bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan

terintegrasi berbasis e-Government

5. Penataan

sistem

manajemen

SDM

Peningkatan

profesionalisme SDM

aparatur


penekanan pada penjaminan pelaksanaan

merit system dalam manajemen ASN



2019


6. Penguatan

Akuntabilitas

Peningkatan indeks kinerja

instansi pemerintah.


penekanan pada Penerapan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

berbasis data terpadu dan keterbukaan

akses berbsis Teknologi Informasi

7. Penguatan

pengawasan

Peningkatan penerapan

sistem pengawasan yang

independen, profesional,

dan sinergis


penekanan pada perumusan kebijakan

yang mendukung upaya- upaya pencegahan

KKN, seperti whistleblowing system,

penanganan gratifikasi, pengaturan konflik

kepentingan

8. Peningkatan

kapasitas

pelayanan

publik

1. Peningkatan kualitas

pelayanan publik;

2. Peningkatan kapasitas

manajemen

penyelenggaraan

pelayanan publik.


penekanan pada:

1) Penguatan kebijakan untuk mendorong

forum konsultasi publik dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik,

pengembangan sistem publikasi

informasi proaktif yang dapat diakses

dengan bahasa yang mudah dipahami

2) Penguatan kebijakan untuk mendorong

pengaduan berbasis teknologi informasi

Sumber: Analisis, 2019



2019


Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di atas,

isu strategis pembangunan RB Kota Surakarta secara umum dikategorikan pada:

1. Manajemen SDM dan penguatan integritas aparatur.

2. Sistem manajemen kebijakan dan tata kelola pemerintahan:

a. Tata laksana organisasi dan tata laksana.

b. Kerangka regulasi.

c. Sistem pengendalian kinerja pembangunan dan akuntabilitas.

d. Sistem pengawasan pembangunan.

3. Sistem manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Evaluasi Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi

Fokus pembangunan 8 pilar reformasi birokrasi Kota Surakarta di tahun

2016-2021 direncanakan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Beberapa hal yang harus dipelihara dan dikembangkan dalam area ini yaitu:

a. Internalisasi penerapan budaya kerja aparatur, disertai konsistensi

monitoring dan evaluasi di Kota Surakarta memiliki budaya kerja LURIK

yaitu Lurus dalam Bekerja dan Ikhlas dalam Pengabdian. Aparatur Sipil

Negara di Kota Surakarta harus mampu menginternalisasikan lima mantap

dengan menjadikannya sebagai nilai dalam bekerja, yaitu mantap



2019


kejujuran, mantap pelayanan, mantap kedisiplinan, mantap organisasi dan

mantap gotong royong.

b. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan reformasi birokrasi (tim

reformasi birokrasi) melalui kegiatan rapat koordinasi tim pelaksana

maupun kelompok kerja (Pokja) reformasi birokrasi.

c. Koordinasi forum-forum ad hoc lain yang terkait dengan pelaksanaan

manajemen perubahan reformasi birokrasi, antara lain tim kerja zona

integritas dan evaluasi reformasi birokrasi.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk

menghindarkan adanya duplikasi atau tumpang tindih peraturan

perundangan, serta menyusun peraturan perundangan yang mendukung

pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada ranah praktik, Kota Surakarta perlu

melakukan:

a. Peningkatan partisipasi publik dalam rangkaian proses legislasi rancangan

peraturan perundang-undangan (Rancangan Peraturan Daerah), melalui

penyusunan naskah akademis Raperda, Propemperda, Public Hearing,

yang mengarusutamakan HAM;

b. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH).



2019


c. Fasilitasi penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan 8

program prioritas RB.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Isu krusial terkait penataan kelembagaan antara lain sebagai berikut:

(1) Identifikasi/diagnosis terhadap permasalahan tumpang tindih

kewenangan susunan organisasi Pemerintah; (ii) Melaksanakan evaluasi

uraian tugas secara berkelanjutan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan

agar uraian tugas dapat lebih fokus dan terukur.

4. Penataan Tata Laksana

Prioritas area penataan proses bisnis penyelenggaraan pelayanan dan

tata administrasi di lingkup pemerintahan Kota Surakarta yaitu: (i)

Optimalisasi fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (ii) Implementasi E-

Government yang terintegrasi; (iii) Penataan dan pendampingan dalam

implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM); (iv) Implementasi teknologi informasi berbasis elektronik

dalam manajemen pelayanan administrasi.



2019


5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Prioritas Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur yang harus

dilaksanakan pada tahun 2018-2021. Kota Surakarta perlu meningkatkan:

a. Implementasi sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis

kompetensi dengan menguatkan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara

(KASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Mengembangkan mekanisme seleksi jabatan dengan kebijakan

pemanfaatan assessment center/assestment program.

c. Implementasi kebijakan penilaian kinerja pegawai;

d. Penerapan standar kompetensi jabatan dan syarat jabatan sebagai dasar

dalam penetapan kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi aparatur.

6. Penguatan Akuntabilitas

Prioritas pembenahan akuntabilitas Kota Surakarta kurun 2019-2021 yaitu:

a. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada penandatanganan Pakta

Integritas dan Perjajian Kinerja;

b. Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk publikasi proses

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran ke dalam

website;



2019


c. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari Instansi

Pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Beberapa hal terkait dengan penataan dan penguatan pengawasan, yaitu:

(i) Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju

WBK/WBBM di tiap OPD; (ii) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di

masing-masing OPD; (iii) Pelaksanaan Whistle Blower System; (iv)

Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di OPD; (v) Pembangunan

SPIP di OPD; (vi) Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing

OPD.

8. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

Sasaran utamanya adalah pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat. Oleh karena itu prioritas diarahkan pada:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (Survei Kepuasan Masyarakat) atas

pelayanan pemerintah;

b. Indeks Integritas Pelayanan;

c. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan;

d. Tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.



2019


Berdasarkan evaluasi mandiri pelaksanaan komponen reformasi birokrasi

dari lembar LKE Reformasi Birokrasi Kota Surakarta tahun 2019 diperoleh data

bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dengan reformulasi kegiatan

sehingga dapat meningkatkan ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi. LKE

mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat kota yang dengan

koordinator Bagian Organisasi Sekeretariat Daerah Kota Surakarrta, dan 10 OPD

lainnya yaitu:

1) Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD);

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD);

4) Dinas Perhubungan;

5) Dinas Pertanian;

6) Dinas Kesehatan;

7) Kecamatan Jebres;

8) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda);

9) Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian;

10) Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);



2019


Deskripsi hasil penilaian disajikan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen

Reformasi Birokrasi dari Aspek Proses

No Area Komponen OPD Catatan Evaluasi Permasalahan

1. Manajemen

perubahan

1. Tim Reformasi Birokrasi

1.a Tim reformasi

birokrasi /

penanggungjawab

reformasi birokrasi

unit kerja telah

dibentuk

BKPPD Belum terdapat

penanggung jawab

reformasi birokrasi

Tim belum

mendapat

penguatan

kapasitas

1.b Tim reformasi

birokrasi /

penanggung

jawab reformasi

birokrasi telah

melaksanakan

tugas sesuai

rencana kerja Tim

Reformasi

Birokrasi

Setda Belum semua

melaksanakan

tugas sesuai

rencana kerja Tim

Reformasi Birokrasi

Belum semua

Tim

mendapatkan

penguatan

kapasitas

pelaksanaan

program kerja

RB, karena

pergantian tim

mutasi



2019



BKPPD Seluruh tugas

belum

dilaksanakan oleh

tim reformasi

birokrasi/penanggu

ng jawab reformasi

birokrasi sesuai

dengan rencana

kerja

Kurang

penggerakan

dari Tim RB

pusat /Kota

Surakarta

Dishub Seluruh tugas

belum

dilaksanakan oleh

tim reformasi

birokrasi/penanggu

ng jawab reformasi

birokrasi sesuai

dengan rencana

kerja

Kurang

penggerakan

dari Tim RB

pusat /Kota

Surakarta

1.c Tim reformasi

birokrasi /

penanggungjawab

reformasi birokrasi

telah melakukan

monitoring dan

evaluasi rencana

kerja, dan hasil

Setda Seluruh rencana

kerja belum

dimonitoring dan di

evaluasi

Kendala

kekurangan

SDM untuk

melaksanakan

monev tepat

waktu



2019



evaluasi telah

ditindaklanjuti

BKPPD Seluruh rencana

kerja belum

dimonitoring dan di

evaluasi

Kurang

penggerakan

dari Tim RB

pusat /Kota

Surakarta

Dishub Seluruh rencana

kerja belum

dimonitoring dan di

evaluasi

Kurang

penggerakan

dari Tim RB

pusat / Kota

Surakarta

2. Road map Reformasi Birokrasi

2.a Road map telah

mencakup "quick

win"

Setda Quick win ada tapi

tidak sesuai

dengan ekspektasi

atau tidak dapat

diselesaikan dalam

waktu cepat

Kendala waktu

dalam

penyiapan

komponen

lingkungan

mitra aplikasi

quick win

menghadapi

kendala teknis



2019



2.b Penyusunan road

map telah

melibatkan seluruh

unit organisasi

Setda Sebagian besar

unit organisasi

telah dilibatkan

dalam penyusunan

road map

Keterbatasan

sumber daya

membuat

belum semua

OPD dilibatkan

2.c Telah terdapat

sosialisasi/internali

sasi road

map/rencana kerja

reformasi birokrasi

unit kerja kepada

anggota organisasi

Setda Sebagian kecil

anggota organisasi

telah mendapatkan

sosialisasi dan

internalisasi road

map

Keterbatasan

sumber daya

dan strategi

perencanaan

BKPPD Seluruh anggota

unit kerja belum

mendapatkan

sosialisasi dan

internalisasi

rencana kerja

Belum

mendapat

penguatan

kapasitas dari

Tim RB Pusat

/Kota Surakarta

Dishub Seluruh anggota

unit kerja belum

mendapatkan

sosialisasi dan

internalisasi

rencana kerja

Belum

mendapat

penguatan

kapasitas dari

Tim RB Pusat

/Kota Surakarta



2019



2.d Rencana Kerja

Reformasi

Birokrasi unit kerja

selaras dengan

road map

BKPPD Rencana Kerja

belum menyajikan

prioritas perbaikan,

target waktu, dan

penanggungjawab

Tidak ada

disinsentif atau

punishment

karna tidak

menindaklanjuti

Dishub Rencana Kerja

belum menyajikan


target waktu, dan

penanggungjawab

Tidak ada

disinsentif atau

punishment

karna tidak

menindaklanjuti

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

3.a Rencana aksi

tindak lanjut

(RATL) telah

dikomunikasikan

dan dilaksanakan

Dishub Rencana kerja

belum menyajikan


target waktu, dan

penanggungjawab

3.b Penanggungjawab

RB internal unit

kerja telah

melakukan

pemantauan dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana kerja.

Dishub Sebagian kecil

rencana kerja telah

dimonitoring dan di

evaluasi, dan hasil

evaluasi telah

ditindaklanjuti



2019



4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

4.a Terdapat

keterlibatan

pimpinan

tertinggi/pimpinan

unit kerja secara

aktif dan

berkelanjutan

dalam

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Dishub Sebagian kecil

pimpinan unit

terlibat secara aktif

dan berkelanjutan

dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi

4.b Terdapat media

komunikasi secara

reguler untuk

mensosialisasikan

tentang reformasi

birokrasi yang

sedang dan akan

dilakukan

Setda Ada media

komunikasi yang

cakupannya

menjangkau

seluruh pegawai

dan pemangku

kepentingan

terkait, (tapi belum

dilaksanakan

secara berkala)

Kelemahan

Sumber daya

untuk

konsistensi

sosialisasi

reformasi

birokrasi

2. 2 Penataan

Peraturan

perundang-

undangan

1. Harmonisasi

1.a Telah dilakukan

revisi peraturan

perundang-

undangan yang

tidak harmonis /

Setda Upaya revisi atas

peraturan

perundang-

undangan yang

tidak harmonis /

tidak sinkron telah

Keterikatan

waktu

perencanaan



2019



tidak sinkron dilakukan, namun

belum selesai

3. 3 Penataan

dan

Penguatan

Organisasi

1. Evaluasi

1.a Telah dilakukan

evaluasi yang

menganalisis

kesesuaian

struktur

organisasi/unit

kerja dengan

kinerja yang akan

dihasilkan

BKPPD Belum dilakukan

evaluasi yang

menganalisis

kesesuaian struktur

organisasi dengan

kinerja yang akan

dihasilkan unit

kerja

Belum ada

instrumen

monev

kesesuaian

struktur

organisasi/unit

kerja dengan

kinerja yang

akan dihasilkan

1.b Hasil assesment

telah direviu oleh

bagian organisasi

BKPPD Tidak

4. 4 Penataan

Tata

Laksana

1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

1.a Telah memiliki

peta proses bisnis

yang sesuai

dengan tugas dan

fungsi

Setda Seluruh unit

organisasi belum

memiliki peta

proses bisnis yang

sesuai dengan

tugas dan fungsi

Kurangnya

penguatan

kapasitas OPD

untuk

penyusunan

peta proses

bisnis

1.b Peta proses bisnis

sudah dijabarkan


peta proses bisnis

Kurangnya

penguatan



2019



ke dalam prosedur

operasional tetap

(SOP)

telah dijabarkan

dalam SOP

kapasitas OPD

untuk

penjabaran

peta proses

bisnis ke dalam

SOP

1.c Prosedur

operasional tetap

(SOP) telah

diterapkan


unit organisasi

telah menerapkan

Prosedur

operasional tetap

(SOP) (belum

seluruh unit)

Kurangnya

penguatan

kapasitas OPD

untuk

penjabaran

peta proses

bisnis ke dalam

SOP

1.d Peta proses bisnis

dan Prosedur

operasional telah

dievaluasi dan

disesuaikan

dengan

perkembangan

tuntutan efisiensi,

dan efektivitas

birokrasi

Setda Belum ada evaluasi

terhadap efisiensi

dan efektifitas peta

proses bisnis dan

prosedur

operasional

Belum memiliki

instrumen

untuk evaluasi

Dishub Belum ada evaluasi

terhadap efisiensi



2019



dan efektifitas peta

proses bisnis dan

prosedur

operasional

1.e Telah memiliki

peta proses bisnis

yang sesuai

dengan tugas dan

fungsi dan selaras

dengan Kinerja

Organisasi secara

berjenjang.

Setda Belum memiliki

peta proses bisnis

yang sesuai

dengan tugas dan

fungsi.

Keterbatasan

sumber daya

dengan

kapasitas yang

sesuai untuk

menyusun peta

proses bisnis.

2. Kualitas Pengelolaan Arsip

1.a Hasil Pengawasan

Kearsipan.

Penilaian

menggunakan

Hasil Pengawasan

Kearsipan (Perka

ANRI Nomor

38/2015). Indeks

0-100

Dinas

Arpusda

71 Kekurangan

sumber daya

dengan

kecakapan

teknis arsiparis.

5. 5 Penataan 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi



2019



Sistem

Manajemen

SDM

1.a Proyeksi

kebutuhan 5 tahun

telah disusun dan

diformalkan

BKPPD Tidak punya Batasan waktu

tahapan

prioritas

perencanaan

2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

2.a Telah dilakukan

assessment

pegawai

BKPPD Telah dilakukan

assessment kepada

sebagian besar

pegawai (belum

seluruhnya)

Kendala

kecukuan

tenaga dan

durasi waktu

assessment

2.b Telah disusun

rencana

pengembangan

kompetensi

dengan dukungan

anggaran yang

mencukupi

BKPPD Telah disusun

rencana

pengembangan

kompetensi

sebagian besar

pegawai dengan

dukungan

anggaran yang

mencukupi

Keterbatasan

anggaran

2.c Telah dilakukan

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi sesuai


pengembangan

berbasis

kompetensi kepada

Kesempatan

diklat

kompetensi

sangat terbatas



2019



dengan rencana

dan kebutuhan

pengembangan

kompetensi

sebagian besar

pegawai sesuai

dengan rencana

dan kebutuhan

pengembangan

kompetensi

dari sisi waktu

2.d Telah dilakukan

monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi secara

berkala


monitoring dan

evaluasi

pengembangan

pegawai berbasis

kompetensi secara

tidak berkala

Keterbatasan

waktu

3. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka

3.a Promosi terbuka

pengisian jabatan

pimpinan tinggi

telah dilaksanakan

BKPPD Promosi terbuka

jabatan pimpinan

tinggi terbatas

pada posisi jabatan

pimpinan tinggi

pratama

Kendala

koordinasi

kebijakan

makro

4. Penetapan kinerja individu

4.a Hasil penilaian

kinerja individu

telah dijadikan

BKPPD Hasil penilaian

kinerja individu

telah dijadikan

Kendala

ketersedaiaan

instrumen yang



2019



dasar untuk

pengembangan

karir individu

pemberian reward

and punishment

lainnya

dasar untuk

pengembangan

karir individu

terhadap sebagian

besar pegawai

implementatif

untuk semua

jabatan

4.b Capaian kinerja

individu telah

dijadikan dasar

untuk pemberian

tunjangan kinerja

BKPPD Capaian kinerja

individu telah

dijadikan dasar

untuk pemberian

tunjangan kinerja

kepada sebagian

besar pegawai

Kendala

ketersedaiaan

instrumen yang

implementatif

untuk semua

jabatan

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

5.a Adanya monitoring

dan evaluasi atas

pelaksanaan

aturan

disiplin/kode

etik/kode perilaku

instansi

Setda Adanya monev atas

pelaksanaan aturan

disiplin/kode

etik/kode perilaku

instansi tidak

berkala

Pergeseran

prioritas

kegiatan

dikarenakan

keterbatasan

sumberdaya

5.b Adanya monitoring

dan evaluasi atas

Dishub Belum ada monev

atas pelaksanaan



2019



pelaksanaan

aturan

disiplin/kode

etik/kode perilaku

instansi

aturan

disiplin/kode

etik/kode perilaku

instansi

6. Pelaksanaan evaluasi jabatan

6.a Unit kerja telah

mengimplementasi

kan Standar

Kompetensi

Jabatan (SKJ)

BPPKAD Unit kerja hanya

mengimplementasi

kan SKJ pada

sebagian jabatan

BKPPD SKJ belum

diimplementasi

Dishub SKJ belum

diimplementasi

6.b Unit kerja telah

melaksanakan

evaluasi jabatan

berdasarkan SKJ

Setda/

pusat

Evaluasi Jabatan

belum

dilaksanakan

Keterbatasan

sumber daya

dan belum

menemukan

strategii yang

efisien untuk



2019



menjamin

kesahihan

evaluasi

jabatan

berdasarkan

SKJ di semua

unit kerja

BKPPD Evaluasi Jabatan

belum

dilaksanakan

Dishub Evaluasi Jabatan

belum

dilaksanakan

6. 6 Penguatan

Akuntabilitas

1. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1.a Sistem

pengukuran

kinerja telah

dirancang berbasis

elektronik

Setda Sistem pengukuran

kinerja berbasis

elektronik dalam

pengembangan

tapi belum

implementasi

a. Keterbatasan

SDM dan

waktu untuk

pengembang

an sistem

pengukuran

Kinerja

berbasis

elektronik 1.b Sistem Setda Sistem pengukuran



2019



Pengukuran

Kinerja dapat

diakses oleh

seluruh unit

kinerja belum

dapat diakses oleh

unit organisasi

b. Keterbatasn

anggaran

bintek

aplikasi

untuk ASN

7. 7 Penguatan

Pengawasan

1. Gratifikasi

1.a Penanganan

gratifikasi telah

diimplementasikan

Dishub UPG tidak

melaporkan secara

berkala tentang

praktik gratifikasi

1.b Telah dilakukan

evaluasi atas

kebijakan

penanganan

gratifikasi

Setda Belum terdapat

evaluasi atas

kebijakan

penanganan

gratifikasi

Tidak pernah

ada kasus


atas kebijakan

penanganan

gratifikasi



2019



1.c Hasil evaluasi atas

penanganan

gratifikasi telah

ditindaklanjuti

Setda Belum terdapat

laporan tindak

lanjut

Tidak pernah

ada kasus

Dishub Belum terdapat

laporan tindak

lanjut

2. Penerapan SPIP

3.a Maturitas SPIP,

Penilaian

menggunakan

instrumen tentang

Pedoman Penilaian

dan Strategi

Peningkatan

Maturitas SPIP

(Perka BPKP

Nomor 4/2016)

skala 5

Setda 3.125 Keterbatasan

kapasitas OPD

untuk

pengendalian

implementasi

SPIP sesuai

standar

3. Whistle-Blowing System

3.a Whistle Blowing

System telah

Dishub WBS belum

disosialisasikan



2019



disosialisasikan

3.b Telah dilakukan

evaluasi atas

Whistle Blowing

System

Setda Belum ada

monitoring dan

evaluasi Whistle

Blowing System

Ketersediaan

instrumen dan

tidak adanya

kasus sehingga

hal ini kurang

masuk dalam

radar prioritas

3.c Hasil evaluasi atas

Whistle Blowing

System telah

ditindaklanjuti

Setda Seluruh hasil

evaluasi atas

Whistle Blowing

System belum

ditindaklanjuti

Ketersediaan

instrumen dan

tidak adanya

kasus sehingga

hal ini kurang

masuk dalam

radar prioritas

4. Penanggulangan Benturan Kepentingan

4.a Penanganan

benturan

kepentingan telah

disosialisasikan

Inspekto

rat

Penanganan

benturan

kepentingan belum

disosialiasikan ke

seluruh unit

organisasi

Instrumen

penilaian

benturan

kepentingan

belum siap

disosialisasikan



2019



4.b Penanganan

benturan

kepentingan telah

diimplementasikan

Inspekto

rat

Penanganan

benturan

kepentingan belum

diimplementasikan

4.c Telah dilakukan

evaluasi atas

penanganan

benturan

kepentingan

Inspekto

rat

Penanganan

benturan

kepentingan belum

di monitoring dan

evaluasi

4.d Hasil evaluasi atas

penanganan

benturan

kepentingan telah

ditindaklanjuti

Inspekto

rat

Seluruh Hasil

evaluasi atas

penanganan

benturan

kepentingan belum

ditindaklanjuti

5. Pembangunan Zona Integritas

5.a Telah dilakukan

pembangunan

zona integritas

Inspekto

rat

Belum ada

pembangunan

zona integritas

Instrumen

perencanaan,

pelaksanaan,

dan monev

pengembangan

ona integritas

belum dipahami



2019



oleh seluruh tin

RB OPD

6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

6.a Indeks Internal

Audit Capability

Model (IACM).

Penilaian

menggunakan

instrumen tentang

Pedoman Teknis

Peningkatan

Kapabilitas APIP

(Perka BPKP

Nomor 16/2015)

skala 5

Setda 3 Keterbatasan

kesempatan

diklat dan

anggaran

8. 8 Peningkatan 1. Standar Pelayanan



2019



Kapasitas

Pelayanan

Publik

1.a Dilakukan reviu

dan perbaikan atas

standar pelayanan

Dishub Belum dilakukan

reviu dan

perbaikan atas

standar pelayanan

Instrumen

monev dan

evaluasi

standar

pelayanan

belum

diterapkan di

semua OPD

1.b Dilakukan reviu

dan perbaikan atas

SOP

Dishub Belum ada reviu

dan perbaikan SOP

2. Budaya Pelayanan Prima

3.c Telah terdapat

sistem

punishment(sanksi

)/reward bagi

pelaksana layanan

serta pemberian

kompensasi

kepada penerima

layanan bila

layanan tidak

sesuai standar

BKPPD Belum terdapat

sistem

sanksi/reward bagi

pelaksana layanan

serta pemberian

kompensasi kepada

penerima layanan

bila layanan tidak

sesuai standar

Belum terdapat

sistem

sanksi/reward

bagi pelaksana

layanan serta

pemberian

kompensasi

kepada

penerima

layanan bila

layanan tidak

sesuai standar

Dishub Belum terdapat

sistem



2019



sanksi/reward bagi

pelaksana layanan

serta pemberian

kompensasi kepada

penerima layanan

bila layanan tidak

sesuai standar

3.d Telah terdapat

sarana layanan

terpadu

/terintegrasi

Tidak ada

pelayanan yang

dilakukan secara

terpadu

3. Pengelolaan Pengaduan

3.a Terdapat SOP

pengaduan

pelayanan

Dishub Belum ada SOP

pengaduan

pelayanan

Belum semua

OPD memiliki:

a. SOP

pengaduan

b. unit

pengelola

pengaduan

c. mekansime

evaluasi

penanganan

keluhan /

masukan

3.b Terdapat unit yang

mengelola

pengaduan

pelayanan

Dishub Belum ditetapkan

unit pengelola

pengaduan

3.c Telah dilakukan

evaluasi atas

penanganan

keluhan / masukan


penanganan

keluhan / masukan



2019



4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

4.a Hasil survey

kepuasan

masyarakat dapat

diakses secara

terbuka

BKPPD Belum tersedia

media untuk

mengakses data

hasil survey

dengan mudah

Belum semua

OPD memiliki:

a. Publikasi

Data hasil

survey

kepuasan

pengguna

layanan

yang dapat

diakses

secara

terbuka dan

mudah

b. Mendokume

ntasikan

respon

tindak lanjut

atas hasil

survey

kepuasan

masyarakat

Dishub Belum tersedia

media untuk

mengakses data

hasil survey

dengan mudah

4.b Dilakukan tindak

lanjut atas hasil

survey kepuasan

masyarakat

Dishub Belum dilakukan

tindak lanjut atas

hasil survey

kepuasan

masyarakat

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

5.a Telah menerapkan

teknologi informasi

dalam

memberikan


pelayanan telah

menerapkan

teknologi informasi

Keterbatasan

kemampuan

SDM dan

kecukupan



2019



pelayanan dalam memberikan

pelayanan

perangkat TIK

Keberhasilan dari proses reformasi birokrasi diasumsikan menghasilkan

dampak kinerja birokrasi yang mencerminkan perbaikan dalam hal: (i) Kapasitas

dan akuntabilitas kinerja organisasi; (ii) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;

(iii) kualitas pelayanan publik yang baik. Variabel hasil RB kota Surakarta

disajikan dalam Tabel 3. berikut ini

Tabel 3. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen

Reformasi Birokrasi Kota dari Aspek Hasil

No Area Komponen Catatan Evaluasi

Permasalahan

1. Kapasitas Dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Standar 0-100

66.70 Konsistensi dan ekserasian antar dokumen renja OPD dengan RKPD dan Renstra

kurang kuat

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) skala 0-5

3,23 Kendala penentuan struktur dan fungsi organisasi berkaitan dengan kewenangan banyak

pihak dan akomodasi berbagai aspek kepentingan sehingga sulit koordinasi



2019


No Area Komponen Catatan

Evaluasi

Permasalahan

2. Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) Skala 0-4

Tidak diperoleh informasi

Tidak bisa melakukan survey internal karena sudah menjadi metode baku yang dilakukan eksternal

2. Opini BPK WTP/WTP-DPP/WDP/TMP/TW/Tidak Ada Laporan

WTP

3. Kualitas Pelayanan

Publik

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

(Survei Eksternal), Skala 0-4

Tidak diperoleh

informasi

Kekurangan SDM dan instrumen

Penilaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kota Surakarta tahun 2018-

2019 mengindikasikan perlunya beberapa kebutuhan prioritas untuk menangani

kelemahan yang ditemukan saat ini. Hasil reviu kebutuhan prioritas ini menjadi

bahan usulan rencana aksi RB tahun berikutnya yang diintegrasikan dalam RKPD

dan Renja OPD di tahun perencanaan berkenaan.

C. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins

Penetapan quick wins dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di kota Surakarta.



2019


Tabel 4. Quick Wins RB tahun 2018-2019

No Sektor Quick Wins PIC OPD Terkait

Evaluasi

1 Lintas Sektor semua urusan

pemerintahan

Untuk mendukung

pilar RB:

Pelayanan Publik

Transparansi

Akuntabilitas

Aplikasi Solo Destination yang selama ini menjadi

aplikasi yang menunjukkan wajah Kota Surakarta

dikembangkan lebih jauh demi kenyamanan

wisatawan domestik maupun internasional.

Bidang Data

Diskominfo SP

Semua OPD

Sudah dilansir ke masyarakat

2 Untuk mendukung pilar RB:

Pelayanan publik

Transparansi

Akuntabilitas

Pembayaran Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan non Tunai (e-RPP/K)

Dinas Perdagangan

BPPKAD Sudah terlaksana di area pilot project, dan masih dilakukan

tahap teknis pengadaan

kartu dan alat mPOS, dan kerjasama

dengan pihak bank

3 s.d.a. SIPANGKUR ABAH BPPKAD DPMPTSP Masih dalam tahap

pengembangan



2019


No Sektor Quick Wins PIC OPD

Terkait

Evaluasi

sistem.

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Aplikasi Solo Destination dilansir Walikota Surakarta pada tanggal 25

November 2018, dengan asumsi 95% warga kota Surakarta sudah melek

teknologi. Aplikasi berbasis android ini sudah dapat diunduh di Google Play

Store. Aplikasi Solo Destination memiliki sejumlah fitur layanan dan fitur

informasi. Fitur layanan publik tersebut adalah e-ticketing, e-retribusi, e-

kelurahan, e-uji, info lalu-lintas Solo yang merupakan pantuan CCTV lalu lintas

dan lain-lain. Selain itu, di dalam aplikasi tersebut juga tersedia berbagai macam

informasi lainnya termasuk informasi wisata, kuliner dan sebagainya. Aplikasi ini

bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dan memajukan

branding kota. Aplikasi ini salah satu instrumen pendukung pembangunan Smart

City.

Pembayaran Retribusi Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan non Tunai

(e-RPP/K) sebagai quickwin dilansir Walikota Surakarta pada tanggal 18 Oktober

2018, meskipun pengembangannya masih terus dilakukan. Terobosan ini untuk

meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkann kenyamanan lingkungan.

Penarikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (RPP/K) di Kota Solo

tidak mudah dilakukan Pemkot Surakarta. Keterbatasan personel pemungut

retribusi merupakan tantangan terbesar yang harus dicarikan solusi.

https://solo.tribunnews.com/tag/solo-destination



2019


Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, jumlah petugas

pemungut retribusi itu hanya 15 orang. Padahal wajib retribusi se-Kota

Bengawan lebih dari 70.000 orang, Hal ini mengakibatkan coverage retribusi

berpotensi tidak maksimal. Oleh karena itu layanan e-RPP/K ini dimaksudkan

untuk mengoptimalkan retribusi daerah dari pasar. Quickwin tersebut saat ini

masih dikembangkan teknis pengadaan kartu dan alat mPOS, berupa kartu yang

diberikan ke warga.

Kartu e-retribusi dan dipersilakan mengisi saldo kartu tersebut, melalui

layanan mobil keliling Bank Jateng. Selanjutnya, sebulan sekali wajib retribusi

tinggal membayar RPP/K melalui alat mobile Point of Sale (mPOS). Caranya

cukup mengetukkan (tapping) kartu e-retribusi dan mengikuti petunjuk yang

tertera dalam mPOS. Untuk sementara, kartu dan alat dibagikan kepada wajib

retribusi yang menjadi pilot project.

Pengadaan kartu dan alat lainnya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak

bank. Data terakhir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)

adalah 186.000 KK. Tapi untuk penerbitan e-RPP/K baru divalidasi terhadap

70.000 KK, karena prosesnya tidak mudah.

Pembayaran RPP/K non tunai ini, mampu mendukung transparansi

pengelolaan retribusi. Sebab seluruh data pembayaran dan tunggakan akan

tercatat. Program ini juga bertujuan membangun kembali kepercayaan

masyarakat kepada Pemkot. Bahwa tidak ada lagi retribusi yang tercecer atau

pungli. PP/K non tunai juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya Solo

sebagai smart city.



2019


SIPANGKUR ABAH, aplikasi untuk pembayaran pajak air tanah saat ini masih

dalam tahap pengembangan. Hal ini dikarenakan koordinasi dengan stakeholder

eksternal yaitu masyarakat luas, sehingga potensial dengan hambatan-hambatan

yang terlewat dari prediksi kebijakan.



2019

Bab III Rekomendasi III- 41

BAB III

REKOMENDASI

Bagian ini akan menyajikan rekomendasi berdasarkan hasil reviu yang

dilakukan. Rekomendasi mengarah kepada usulan rencana aksi yang perlu dilakukan

untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

A. Kesimpulan

Berpijak pada data LKE, persoalan implementasi RB di Kota Surakarta

ditemukan beberapa poin yang menunjukan keterhubungan:

Gambar 1. Keterkaitan Komponen Impementasi dan Monev RB

Komiten: a. Prioritas

kebijakan b. Aktivasi

Tim Pokja RB

c. Anggaran

Konsistensi Aksi

Kapasitas pelaksana RB

Instrumen RB: Perencanaan/

penyusunan Pengawasan Monev &

penilaian

Dokumen

hasil

Insentif

DisInsentif

Monev Berkala

Rekomendasi Feedback:

Tindak lanjut rekomendasi



2019


Secara umum rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Tim RB Kota sebagai

berikut.

1. Komitmen dari Tim Pokja Utama level Kota untuk

Tingkat komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan RB

direpresentasikan melalui tindakan aksi berikut:

a. Menjadikan agenda RB masuk dalam prioritas RKPD dan Renja OPD;

b. Memperluas cakupan OPD yang memahami yang mampu melaksanakan

program RB (bertahap hingga semua OPD);

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi rutin diantara tim RB untuk menjaga

kesatuan gerak dan semangat RB;

d. Melakukan advokasi kepada TAPD supaya kegiatan-kegiatan penguatan RB

mendapatkan proporsi yang rasional (berbasis target kinerja) supaya dapat

dilaksanakan.

2. Kapasitas pelaksana

Melakukan bimbingan teknis berkala untuk tim pokja RB supaya diperlengkapi

pengetahuan dan kecakapan teknis mengimplementasikan program RB dan

mendokumentasikan hasil. Rencana kerja dan indikator kinerja RB perlu

disosialisasikan dan dievaluasi apakah sudah terintegrasi dalam Renja OPD.



2019


3. Ketersediaan Instrumen RB

Menyusun instrumen pendukung pelaksanaan RB. Merujuk pada Tabel 2.

Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan Komponen Reformasi Birokrasi dari

Aspek Proses sebagaimana disajikan di Bab II, teridentifikasi kebutuhan

instrumen yang harus disediakan yaitu:

a. Peta proses bisnis dan prosedur operasional untuk semua untit kerja;

b. Instrumen evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan

prosedur operasional;

c. Instrumen Evaluasi Kelembagaan dan Tata Laksana organisasi;

d. Instrumen penilaian kinerja individu supaya dapat dijadikan dasar untuk

pengembangan karir individu;

e. Instrumen penilaian kinerja individu supaya dapat dijadikan dasar untuk

penentuan tunjangan kinerja;

f. Instrumen monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

4. Sistem Kebijakan insentif dan disinsentif

Pemberian insentif bagi OPD yang berkomitmen tinggi aktif mengimplentasikan

dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan RB, dan pemberian disinsentif

/sangsi bagi OPD yang kurang berkomitmen.



2019


5. Konsistensi aksi

OPD leading sector pelaksana program RB perlu mengagendakan dalam

Rencana Kerja (Renja) kegiatan prioritas pelaksanaan RB, antara lain:

a. Meningkatkan sosialisasi pengawalan implementasi RB di semua OPD;

b. Penyusunan instrumen-instrumen pendukung area RB sebagaimana

disebutkan dalam point 2 di atas (Ketersediaan Instrumen RB);

c. Melakukan bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas pelaksana tim

pokja RB;

d. Melakukan bimbingan teknis untuk tim pokja RB terkait penyusunan

instrumen-intrumen pelaksanaan, monev, penilaian dan penyusunan

dokumen hasil RB;

e. Menyusun agenda kerja pengawalan pelaksanaan RB supaya termonitor

dengan baik.

6. Dokumentasi hasil

Dokumentasi hasil pelaksanaan RB diperlukan untuk bahan monev dan evaluasi

kinerja. Oleh karena itu tim pokja RB perlu memasukkan dalam tugas rutinnya

aktivitas berikut:

a. Memastikan pengumpulan data dan analisis data pelaksanaan RB

terdokumentasi dalam dokumen laporan secara tertib;



2019


b. Pengumpulan data direkam dalam sistem basis data terpadu;

c. Analisis data disajikan secara terstruktur sebagai input pengambilan

keputusan kebijakan tata kelola pemerintahan dan manajemen pelayanan

publik;

d. Hasil analisis dipublikasikan secara terbuka dalam media online dan off line

kepada stakeholder terkait untuk peningkatan aspek akuntabilitas

pemerintah.

7. Monitoring dan evaluasi berkala

Tim RB perlu menjaga keteraturan agenda monev supaya mendapatkan data

dan fakta pembangunan RB secara substantif, bukan hanya formalitas.

8. Penyusunan rekomendasi

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut oleh tim monev RB perlu dibuat

executive summary bagi pengambil kebijakan sebagai bagian dari proses

sosialisasi dna penguatan kapasitas pelembagaan RB di kalangan pengambil

kebijakan (eselon II).

9. Tindak lanjut rekomendasi

Hasil rekomendasi ditindaklanjuti sebagai feedback untuuk perbaikan komitmen

Pemerintah Kota Surakarta untuk perbaikan reformasi birorasi.



2019


B. Rencana Tindak dan Kegiatan Prioritas Pendukung RB

Rencana tindak dan rencana kegiatan prioritas pendukung RB ini disusun

berdasarkan analisis Tabel 2. Deskripsi Kebutuhan Perbaikan Pelaksanaan

Komponen Reformasi Birokrasi dari Aspek Proses. Sebagaimana disajikan di Bab

II, matrik rencana ini perlu dikawal untuk diintegrasikan dalam Renja OPD

terkait untuk percepatan pembanguan RB di Kota Surakarta. Berikut ini disajikan

rekomendasi rencana aksi dengan kegiatan prioritas.

Tabel 5. Rencana Aksi dan Kegiatan Prioritas RB Kota Surakarta tahun

2020-2021

No Komponen Permasalahan Rencana Aksi Kegiatan Prioritas

1. Manajemen Perubahan

1. Tim Reformasi

Birokrasi

Belum semua Tim

mendapatkan

penguatan kapasitas

pelaksanaan

program kerja RB,

karena pergantian

tim (mutasi)

Menyelenggarakan

penguatan kasitas

supaya Tim Reformasi

Birokrasi

Melaksanakan seluruh

tugas sesuai dengan

rencana kerja

Rapat kerja dan

fasilitasi asistensi

perencanaan dan

monev RB

2. Road Map

Reformasi

Keterbatasan

sumber daya

Pengawalan progres

pelaksanaan rencana



2019



Birokrasi sehingga belum

semua OPD terlibat

dalam perencanaan,

implementasi

strategi pelaksanaan

dan monev RB

tindak dalam road

map RB

3. Pemantauan

dan Evaluasi

Reformasi

Birokrasi

Belum dilembagakan

sistem peringatan

awal jadwal

monitoring dan

evaluasi atas

rencana kerja

Penyusunan sistem

peringatan awal

jadwal monitoring dan

evaluasi atas rencana

kerja RB

Workshop

penyusunan sistem

peringatan awal

jadwal monitoring

dan evaluasi atas

rencana kerja RB

4. Perubahan Pola

Pikir dan

Budaya Kinerja

Tidak ada disinsentif

atau punishment

karna tidak

menindaklanjuti

a. Publikasi untuk

internalisasi nilai-

nilai RB di seluruh

website OPD dan

website kota,

b. Pemberian

penghargaan

(insentif) untuk

OPD yang paling

update tentang

perwujudan RB

dalam OPD dan

layanan publiknya

c. Pemberlakuan

disinsentif bagi OPD

1) Kegiatan

diseminasi

/sosialisasi

2) Kegiatan

evaluasi dan

penilaian

(Penilaian

Lomba RB antar

OPD)



2019



yang ada untuk

melaksanakan

program RB

2. 2 Penataan Peraturan perundang-undangan

1. Harmonisasi Keterbatasan

sumber daya,

sehingga upaya

reviu atas peraturan

daerah yang perlu di

evaluasi belum

semuanya dapat

dilakukan

Mengusulkan dalam

program

pembentukan

peraturan daerah

Melaksanakan

kegiatan

Pengkajian /

Evaluasi Peraturan

Daerah

2. Legislasi Pengendalian

terhadap

pembentukan

produk hukum

daerah belum

berjalan optimal

sesuai standar

operasional prosedur

(SOP) yang di

tetapkan

Sosialisasi dan bintek

operasionalisasi

sistem pengendalian

pembentukan produk

hukum daerah.

Monitoring dan

evaluasi proses

pembentukan

produk hukum

daerah guna

menyelaraskan

dengan standar

operasional

prosedur (SOP)

yang telah di

tetapkan.

3. Publikasi Belum diperolehnya

model

Mewujudkan inovasi

dalam penyebarluasan

Sosialisasi

peraturan



2019



penyebarluasan

produk hukum

daerah yang efektif

dan efisien guna

mengukur tingkat

pemahaman /

kesadaran hukum

masyarakat terhadap

suatu peraturan

produk hukum daerah

sehingga dapat

mewujudkan

kesadaran /

pemahaman hukum

masyarakat.

perundang-

undangan

3. 3 Penataan dan Penguatan Organisasi

1. Evaluasi Belum ada

instrumen monev

kesesuaian struktur

organisasi/unit kerja

dengan kinerja yang

akan dihasilkan

Bintek dan

workshop

penyusunan

instrumen monev

kesesuaian

struktur

organisasi/unit

kerja dengan

kinerja yang akan

dihasilkan

4. 4 Penataan Tata Laksana

1. Proses bisnis

dan prosedur

operasional

tetap (SOP)

kegiatan utama

Kurangnya

penguatan kapasitas

OPD untuk

penyusunan peta

proses bisnis dan

Melaksanakan

sosialisasi penyusunan

peta proses bisnis

Pembentukan tim

penyusunan peta

Bintek dan

Workshop

penyusunan peta

proses bisnis dan

SOP yang selaras



2019



penjabaran ke SOP proses bisnis

Penyusunan peta

proses bisnis dan

dokumen

perencanaan eksisting

dengan kinerja

organisasi

Belum memiliki

instrumen untuk

evaluasi kesesuaian

Peta proses bisnis

dan SOP

Penyusunan

instrumen monev peta

proses bisnis dan SOP

yang selaras dengan

kinerja organisasi

2. Kualitas

Pengelolaan

Arsip

Kekurangan sumber

daya dengan

kecakapan teknis

arsiparis

Penguatan kapasitas

arsiparis melalui

bintek untuk

meningkatkan nilai

hasil pengawasan

kearsipan

Bintek kecakapan

teknis arsiparis

dari semua staf

perencanaan dan

evaluasi OPD

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Pengembangan

pegawai

berbasis

kompetensi

a. Standar

kompetensi

jabatan belum

tersedia

b. Metode

pengukuran

kompetensi ASN

belum tersusun

a. Pengembangan

Standar Kompetensi

Jabatan

b. Penentuan Metode

Pengukuran

c. Pengembangan

dokumentasi

kompetensi

a. Melakukan

Proses

Penempatan

Pegawai

(Rotasi/Mutasi/D

emosi)

berdasarkan

standar



2019



c. Dokumentasi hasil

pengukuran

kompetensi belum

tersedia

d. Pola

pengembangan

Kompetensi

belum

berdasarkan

kebutuhan riil.

berbasis teknologi

informasi

d. Penentuan pola

penempatan

berdasarkan hasil

pengukuran

e. Penentuan pola

peningkatan

kapasitas

f. Menyusun kamus

Kompetensi

kompetensi dan

hasil

pengukuran

b. Melaksanakan

diklat

berdasarkan

kebutuhan.

2. Promosi jabatan

dilakukan

secara terbuka

a. Kendala

koordinasi

kebijakan makro

b. Kendala

ketersedaiaan

instrumen yang

implementatif

untuk semua

jabatan

c. Keterbatasan

sumberdaya dan

hambatan kultur

untuk monev

kode etik pegawai

a. Perluasan lelang

jabatan dilakukan

melalui promosi

terbuka untuk

pengisian jabatan

pimpinan tinggi

(utama, madya dan

pratama)

b. Melakukan

sosialisasi intrumen

Hasil penilaian

kinerja individu

dijadikan dasar

untuk

pengembangan

a. Pengadaan

lelang Jabatan

pimpinan tinggi

(utama, madya

dan pratama)

b. Sosialisasi

intrumen Hasil

penilaian kinerja

individu

dijadikan dasar

untuk

pengembangan

karir

c. Bintek Pengisian



2019



d. Keterbatasan

sumber daya dan

belum

menemukan

strategi yang

efisien untuk

menjamin

kesahihan

evaluasi jabatan

berdasarkan SKJ

di semua unit

kerja

karir individu

terhadap seluruh

pegawai;

c. Pengisian e-kinerja

dijadikan dasar

untuk pemberian

tunjangan kinerja

kepada seluruh

pegawai

d. Pengisian e-kinerja

dijadikan dasar

untuk pemberian

tunjangan kinerja

kepada seluruh

pegawai

e-kinerja

6. 6 Penguatan Akuntabilitas

1. Pengelolaan

Akuntabilitas

Kinerja

Penyesuaian ASN

pelaku Sistem

Pengukuran Kinerja

berbasis elektronik

dalam

pengembangan tp

belum implementasi

Penerapan SIMDA

INTEGRASI

Bintek pengisian

data di SIMDA

INTEGRASI

7. 7 Penguatan Pengawasan

1. Gratifikasi a. Belum terdapat

evaluasi atas

a. Sosialisasi tentang

gratifikasi

Workshop evaluasi

kebijakan



2019



kebijakan

penanganan

gratifikasi

b. Tidak pernah ada

kasus

b. Laporan secara

berkala kepada KPK

tentang

pelaksanaan UPG

dari unit pengendali

gratifikasi

c. Evaluasi atas

penanganan

gratifikasi

penanganan

gratifikasi supaya

efektif diterapkan

2. Penerapan SPIP Keterbatasan

kapasitas OPD untuk

pengendalian

implememtasi SPIP

sesuai standar

Pengajuan Self

Assesment pada

aplikasi e-SPIP ke

BPKP

3. Whistle-Blowing

System

Belum ada

monitoring dan

evaluasi Whistle

Blowing System

a. Pembuatan aplikasi

e-Whistleblowing

pada tahun 2020

b. Sosialisasi e-

Whistleblowing

a. Workshop

penyusunan

sistem

Monitoring dan

evaluasi Whistle

Blowing

b. Kegiatan

fasilitasi monev

laporan hasil

tindaklanjut

Hasil evaluasi

atas Whistle

Blowing System



2019



4. Penanggulanga

n Benturan

Kepentingan

Instrumen penilaian

benturan

kepentingan belum

siap disosialisasikan

a. Sosialisasi terkait

penanganan

benturan

kepentingan

a. Workshop

penyusunan

Instrumen

penilaian

benturan

kepentingan

b. Bintek

penerapan

Instrumen

penilaian

benturan

kepentingan di

semua OPD

5. Pembangunan

Zona Integritas

Instrumen

perencanaan,

pelaksanaan, dan

monev

pengembangan Zona

integritas belum

dipahami oleh

seluruh tim RB OPD

a. Mengajukan

kandidat OPD

untuk menuju WBK

2019

b. Melakukan

pendampingan

pada OPD menuju

WBK 2019

Bintek penerapan

Instrumen

perencanaan,

pelaksanaan, dan

monev

pengembangan

zona integritas

6. Aparat

Pengawasan

Intern

Keterbatasan

kesempatan diklat

dan anggaran

Advokasi anggaran

peningkatan kapasitas

APIP

Pengiriman diklat

APIP



2019



Pemerintah

(APIP)

8. 8 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

1. Standar

Pelayanan

Instrumen monev

dan evaluasi standar

pelayanan belum

diterapkan di semua

OPD

Penguatan kapasitas

Tim RB untuk

memahami penerapan

Instrumen monev dan

evaluasi standar

pelayanan

Bintek penerapan

Instrumen monev

dan evaluasi

standar pelayanan

2. Budaya

Pelayanan

Prima

Belum terdapat

sistem sanksi/reward

bagi pelaksana

layanan serta

pemberian

kompensasi kepada

penerima layanan

bila layanan tidak

sesuai standar

Penyusunan

instrumen sistem

sanksi/reward bagi

OPD pelaksana

layanan

a. Workshop

Penyusunan

instrumen

sistem

sanksi/reward

bagi OPD

pelaksana

layanan

b. Sosalisasi

instrumen

sistem

sanksi/reward

bagi OPD

pelaksana

layanan

3. Pengelolaan

Pengaduan

Belum semua OPD

memiliki:

a. SOP pengaduan

Penguatan kapasitas

Tm RB untuk

menyusun, dan

memahami penerapan

Workshop untuk

menyusun, dan

memahami



2019



b. unit pengelola

pengaduan

c. mekansime

evaluasi

penanganan

keluhan /

masukan

:

a. SOP pengaduan

b. unit pengelola

pengaduan

c. mekansime evaluasi

penanganan

keluhan / masukan

penerapan :

a. SOP

pengaduan

b. unit pengelola

pengaduan

c. mekanisme

evaluasi

penanganan

keluhan

4. Penilaian

kepuasan

terhadap

pelayanan

Belum semua OPD

memiliki:

a. Publikasi Data

hasil survey

kepuasan

pengguna

layanan yang

dapat diakses

secara terbuka

dan mudah

b. Mendokumentasi

kan respon

tindak lanjut atas

hasil survey

kepuasan

masyarakat

Penguatan kapasitas

Tim RB untuk

menyusun dan

melaksanakan :

a. Publikasi Data hasil

survey kepuasan

pengguna layanan

yang dapat diakses

secara terbuka dan

mudah

b. Mendokumentasika

n respon tindak

lanjut atas hasil

survey kepuasan

masyarakat

Workshop untuk:

a. Publikasi Data

hasil survey

kepuasan

pengguna

layanan yang

dapat diakses

secara terbuka

dan mudah

b. Mendokumentas

ikan respon

tindak lanjut

atas hasil

survey

kepuasan

masyarakat

5. Pemanfaatan Keterbatasan Penguatan kapasitas Bintek atau



2019



Teknologi

Informasi

kemampuan SDM

dan kecukupan

perangkat TIK

Tm RB untuk

menguasi TIK dalam

rangka peningkatan

kepuasan pengguna

layanan publik

pelatihan

penggunaan TIK

dalam rangka

peningkatan

kepuasan

pengguna layanan

publik



2019

Bab IV Penutup IV- 56

BAB IV

PENUTUP

Dokumen laporan hasil reviu monitoring dan evaluasi road map reformasi

birokrasi Pemerintah Kota Surakarta periode 2019-2021 merupakan hasil analisis dari

pelaksanaan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh OPD

terkait.

Sajian dalam laporan ini berisi catatan area RB yang masih memerlukan

perbaikan berdasar penilaian LKE pelaksanaan RB tahun 2019, disajikan dalam bab

II dokumen ini. Area pelaksanaan RB yang mendapakan penilaian kurang dari

standar menurut identifikasi LKE ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan

rencana aksi. Sejumlah rencana aksi ini dituangkan dalam bab III dokumen ini.

Dokumen ini akan berfungsi dan bermanfaat jika didukung oleh komitmen pimpinan.

Oleh karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk

melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai

dengan tanggungjawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan

sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen reviu monitoring dan evaluasi road

map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021 dilakukan dengan

memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang disampaikan pada

saat Focus Group Discussion dan kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam

merespon harapan tersebut.



2019


Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan rencana tindak reformasi

birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan

penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus

dipecahkan.

Dalam hal demikian fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam

upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual

pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus

menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka

mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan

penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus

dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

kota Surakarta harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang

baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta telah berkomitmen untuk

melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Selanjutnya terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam

implementasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surakarta 2019-2021,

yaitu:

1. Hasil reviu monitoring dan evaluasi road map reformasi birokrasi ini harus

ditindaklanjuti dengan kegiatan yang diintegrasikan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah baik RKPD maupun Renja OPD, tidak



2019


selalu harus menambah kegiatan baru.

2. Tindak lanjut rekomendasi dari hasil reviu monitoring dan evaluasi pelaksanaan

road map reformasi birokrasi ini, perlu dilakukan pemantauan dengan

berbagai instrumen dan format kegiatan yang sudah direncanakan dalam

renja.

Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota...

Documents

Transcript of Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota...