Putusan PN Depok_Very Idham Ardyansah alias Ryan
Transcript of Putusan PN Depok_Very Idham Ardyansah alias Ryan
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
No. 25 PK/Pid/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terpidana :
Nama : VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN
bin AHMAD;
tempat lahir : Jombang, Jawa Timur;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 01 Pebruari 1978;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Jati Wates, Kecamatan Tembelang
Jombang, Jawa Timur atau Apartement
Margonda Residence Blok C Nomor 309 A
Jalan Margonda Raya Depok;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Depok sebagai berikut :
KESATU :
PRIMAIR:
Bahwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad pada hari Jum’at,
tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juli 2008, di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor
309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada saat Terdakwa memiliki keinginan untuk membunuh korban
Hery Santoso yang memang telah Terdakwa kenal sebelumnya. Dengan adanya
keinginan tersebut, maka kemudian Terdakwa pun mulai menyusun rencana
al. 1 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk merampas nyawa korban Hery Santoso. Dalam mewujudkan rencananya
tersebut, Terdakwa merasa harus bertemu dengan korban Hery Santoso. Oleh
karena itu pada tanggal 09 Juli 2008 Terdakwa mulai kembali menghubungi atau
mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Padahal sejak akhir bulan
Juni 2008 Terdakwa tidak pernah berhubungan atau mengadakan kontak
dengan korban Hery Santoso. Terdakwa pun lalu mengatakan kepada korban
Hery Santoso bahwa Terdakwa akan memperkenalkan korban Hery Santoso
dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan
Margonda Raya Depok;
Selanjutnya Terdakwa pun mulai mempersiapkan alat yang akan
dipergunakannya untuk membunuh korban Hery Santoso. Terdakwa lalu
mempersiapkan 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang
kemudian Terdakwa simpan di sebuah laci di dapur Apartement Mergonda
Residence Blok C Nomor 309 A tempat Terdakwa tinggal. Selain itu Terdakwa
kemudian juga mempersiapkan sebuah pisau yang Terdakwa pinjam dari Sdri.
Amiyati yang merupakan pelayan di Rumah Makan Simpang Anam yang terletak
di Lantai Dasar Apartement Margonda Residence. Terdakwa meminjam pisau
tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008 sekira pukul 21.00 Wib;
Setelah selesai mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa
pergunakan untuk merampas nyawa korban Hery Santoso, kemudian pada
tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi
korban Hery Santoso dan menyuruh korban Hery Santoso untuk datang ke
Apartement Margonda Residence tempat Terdakwa tinggal dan mengatakan
bahwa Terdakwa akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan penghuni
Apartement Margonda Residence. Namun ketika Terdakwa menyatakan hal
tersebut kepada korban Hery Santoso, sebenarnya hal tersebut hanyalah alasan
Terdakwa untuk dapat bertemu dengan korban Hery Santoso dan kemudian
membunuhnya. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut, maka akhirnya
korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda
Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di
tempat tersebut sekira pukul 19.10 Wib;
Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence,
Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput korban Hery
Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke
dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309
A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan korban Hery
Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence
al. 2 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery
Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu
bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan
dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil
menunjukkan foto Sdr. Noval kepada korban Hery Santoso. Setelah melihat foto
Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan
kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval
dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun
lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu, namun
meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Hery Santoso
tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery
Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa;
Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya
Terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa
tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa
dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil
sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Sdr. Amiyati, yang pada
saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa.
Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut korban Hery Santoso
beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang
ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang di
atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban
Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret
tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di
dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu
kembali mempergunakan pisau yang telah dipersiapkannya tersebut untuk
menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya. Setelah itu
Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar mandi tersebut
dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala korban Hery
Santoso;
Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) batang besi ulir sepanjang lebih
kurang 51 cm yang sebelumnya memang telah dipersiapkannya untuk
membunuh korban Hery Santoso. Terdakwa mengambil besi tersebut dari laci
yang ada di dapur dan kemudian melaksanakan rencananya untuk membunuh
korban Hery Santoso dengan cara memukuli kepala korban Hery Santoso
berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan menggunakan
al. 3 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery
Santoso tidak bergerak lagi;
Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak,
Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian
mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai
berikut:
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
Terdakwa memotong badan bagian perut;
Terdakwa memotong leher / kepala.
Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh)
bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke
dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki /
betis ke dalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam
plastik, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong
plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong
plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya Terdakwa memasukkan
potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam
tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan
kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru;
Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah korban Hery
Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal
tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang
telah Terdakwa pergunakan untuk melaksanakan rencana Terdakwa membunuh
korban Hery Santoso tersebut di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C
Apartement Margonda Residence. Kemudian membawa tas koper yang berisi
potongan tubuh korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi
mobil merk Suzuki APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang
ada di area parkir mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu
Terdakwa kembali lagi ke dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi
potongan tubuh korban Hery Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga
ke dalam bagasi mobil merk Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut.
Saat akan memasukkan tas yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso
tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke
manakah Terdakwa. Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa
al. 4 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pun mengatakan bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah.
Sdr. Musliman lalu kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan
dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun
Sdr. Musliman pergi meninggalkan Terdakwa;
Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki
APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan
Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso,
namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV
tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV,
Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan
mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang
potongan tubuh korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu
taxi “TAXIKU” dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu
menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence
dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah
kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun
turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas
warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam
mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk
membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan
Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi
berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah
tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi
menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun
turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari
bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah
kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut;
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta Nomor: 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun’im Idries SpF, dokter
spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
FKUI-RSCM menerangkan:
Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun,
dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh
bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang
dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga
al. 5 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan
tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai
permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang
dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati
kepala;
Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya
hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas
kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah
kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar
maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre;
Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut
tepat pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;
Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang
membuka ke arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat
pada daerah ini datang dari arah sebelah kiri;
Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan
tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau
sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan
senjata tajam yang besar dan berat;
Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah
leher;
Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan
kematian.
Adanya sebukan sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai,
membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal
dunia;
Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah
makan yang terakhir;
Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery
Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di
daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan
Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement
Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor;
Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias
pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di
Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya
perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu
al. 6 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk merampas nyawa korban Hery Santoso tersebut berhasil diketahui oleh
Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa
berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
SUBSIDAIR:
Bahwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad pada hari Jum’at,
tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor
309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan
sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh
suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan
atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa
menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Saat itu
Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan
seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda
Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut korban Hery
Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan
Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut
sekira pukul 19.10 Wib;
Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence,
Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput korban Hery
Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke
dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309
A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan korban Hery
Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence
yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery
Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu
bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan
dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil
menunjukkan foto Sdr. Noval kepada korban Hery Santoso. Setelah melihat foto
Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan
kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval
al. 7 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun
lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu Namun,
meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Hery Santoso
tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery
Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa;
Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya
Terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa
tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa
dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil
sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar
Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut
korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso
terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery
Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk
perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu
Terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena
saat berada di dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak,
Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai
wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam
kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke
kepala korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih
kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban
Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan
besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery
Santoso tidak bergerak lagi;
Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak,
Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian
mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai
berikut:
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
Terdakwa memotong badan bagian perut;
Terdakwa memotong leher / kepala.
Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh)
bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke
al. 8 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki /
betis ke dalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam
plastik, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong
plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong
plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya Terdakwa memasukkan
potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam
tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan
kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru;
Selanjutnya Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51
cm yang telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut
di sekitar tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;
Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan ketika Terdakwa
melihat ada barang-barang korban Hery Santoso yang berada di dalam kamar
Terdakwa, maka kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-
barang tersebut. Terdakwa pun lalu mengambil barang-barang milik korban Hery
Santoso berupa:
Uang korban Hery Santoso sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);
1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;
1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery
Santoso;
Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh
korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki
APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang ada di area parkir
mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke
dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh korban Hery
Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk
Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas
yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu
dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke manakah Terdakwa.
Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan
al. 9 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu
kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh
Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman
pergi meninggalkan Terdakwa;
Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki
APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan
Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso,
namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV
tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV,
Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan
mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang
potongan tubuh korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu
taxi “TAXIKU” dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu
menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence
dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah
kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun
turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas
warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam
mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk
membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan
Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi
berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah
tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi
menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun
turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari
bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah
kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut;
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun’im Idries SpF, dokter
spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
FKUI-RSCM menerangkan:
Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun,
dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh
bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang
dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga
al. 10 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan
tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai
permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang
dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati
kepala.
Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya
hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas
kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah
kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar
maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre;
Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat
pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;
Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke
arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini
datang dari arah sebelah kiri;
Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan
tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau
sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan
senjata tajam yang besar dan berat;
Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah
leher;
Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan
kematian.
Adanya sebukan sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai,
membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal
dunia;
Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah
makan yang terakhir;
Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery
Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di
daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan
Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement
Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor;
Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa menggunakan kartu
kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 milik korban Hery Santoso untuk
membeli hand phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City
Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan kartu kredit
al. 11 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal guling di Carefour ITC Depok pada
tanggal 13 Juli 2008;
Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga menggunakan kartu
kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 milik korban Hery Santoso untuk
membeli 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inchi, cermin “SPB 02” dan cermin
“Sinar Makmur” di Carefour ITC Depok;
Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan
dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda
Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008,
maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke
Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk
Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik korban Hery Santoso
yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil
Apartement Margonda Residence;
Akhirnya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa
korban Hery Santoso dan kemudian diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yaitu
mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso dan lalu
mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa tersebut berhasil diketahui
oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008
Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;
LEBIH SUBSIDAIR:
Bahwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad pada hari Jum’at,
tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor
309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan
sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa
menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban Hery Santoso. Saat itu
Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban Hery Santoso dengan
seseorang yang tinggal di Apartement Margonda Residence, Jalan Margonda
Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa tersebut korban Hery
Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement Margonda Residence di Jalan
Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso pun tiba di tempat tersebut
sekira pukul 19.10 Wib;
al. 12 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence,
Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput korban Hery
Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke
dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309
A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan korban Hery
Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence
yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery
Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu
bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan
dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil
menunjukkan foto Sdr. Noval kepada korban Hery Santoso. Setelah melihat foto
Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan
kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval
dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun
lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu, namun
meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Hery Santoso
tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery
Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa;
Terdakwa pun kemudian menjadi marah dan tersinggung. Selanjutnya
Terdakwa menampar muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa
tersebut pun dibalas oleh korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa
dan korban Hery Santoso pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil
sebilah pisau yang pada saat itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar
Apartement Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut
korban Hery Santoso beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso
terjatuh ke sofa bed yang ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery
Santoso terlentang di atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk
perut serta dada korban Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu
Terdakwa menyeret tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena
saat berada di dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak,
Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai
wajahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam
kamar mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke
kepala korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi ulir sepanjang lebih
kurang 51 cm yang ada di laci dapur dan kemudian memukuli kepala korban
Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-nusuk badan dan dada korban dengan
al. 13 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm tersebut hingga akhirnya korban Hery
Santoso tidak bergerak lagi;
Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak,
Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian
mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai
berikut:
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
Terdakwa memotong badan bagian perut;
Terdakwa memotong leher / kepala;
Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh)
bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke
dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki /
betis ke dalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam
plastik, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong
plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong
plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya Terdakwa memasukkan
potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam
tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan
kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru;
Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah korban Hery
Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal
tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang
telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut di sekitar
tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;
Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh
korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki
APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang ada di area parkir
mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke
dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh korban Hery
Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk
Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas
yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu
dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak ke manakah Terdakwa.
Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan
al. 14 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu
kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh
Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman
pergi meninggalkan Terdakwa;
Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki
APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan
Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso,
namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV
tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV,
Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan
mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang
potongan tubuh korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu
taxi “TAXIKU” dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu
menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence
dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah
kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun
turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas
warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam
mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk
membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan
Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi
berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah
tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi
menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun
turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari
bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah
kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut;
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun’im Idries SpF, dokter
spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
FKUI-RSCM menerangkan:
Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun,
dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh
bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang
dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga
al. 15 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan
tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai
permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang
dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati
kepala;
Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya
hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas
kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah
kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar
maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre;
Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat
pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;
Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke
arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini
datang dari arah sebelah kiri;
Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan
tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau
sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan
senjata tajam yang besar dan berat;
Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah
leher;
Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan
kematian;
Adanya sebukan sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai,
membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal
dunia;
Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah
makan yang terakhir;
Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery
Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di
daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan
Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement
Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor;
Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias
pindah kontrakan dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di
Jalan Margonda Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok. Akhirnya
perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merampas nyawa korban Hery
al. 16 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Santoso tersebut berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari
Selasa, tanggal 15 Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas
Kepolisian;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
ATAU
KEDUA:
Bahwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad pada hari Jum’at,
tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam Bulan Juli 2008 di Apartement Margonda Residence Blok C Nomor
309 A, Jalan Margonda Raya, Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang
mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :
Berawal dari perkenalan Terdakwa dengan korban Hery Santoso. Seiring
dengan waktu, Terdakwa melihat bahwa korban Hery Santoso merupakan orang
yang cukup berada. Dikarenakan hal tersebut maka kemudian timbul niat
Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso. Untuk
melaksanakan niatnya tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2008 sekira pukul
16.00 Wib Terdakwa menghubungi atau mengadakan kontak dengan korban
Hery Santoso. Saat itu Terdakwa bermaksud akan memperkenalkan korban
Hery Santoso dengan seseorang yang tinggal di Apartement Margonda
Residence, Jalan Margonda Raya Depok. Setelah mengetahui ajakan Terdakwa
tersebut korban Hery Santoso pun tertarik untuk datang ke Apartement
Margonda Residence di Jalan Margonda Raya Depok dan korban Hery Santoso
pun tiba di tempat tersebut sekira pukul 19.10 Wib;
Setelah korban Hery Santoso tiba di Apartement Margonda Residence,
Jalan Margonda Raya Depok, Terdakwa kemudian menjemput korban Hery
Santoso di tempat parkir mobil Apartement tersebut lalu keduanya masuk ke
dalam kamar Terdakwa di Apartement tersebut, tepatnya di Blok C Nomor 309
A. Di dalam kamar Blok C Nomor 309 A tersebut, Terdakwa dan korban Hery
Santoso membicarakan tentang penghuni Apartement Margonda Residence
al. 17 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang menurut Terdakwa rencananya akan diperkenalkan dengan korban Hery
Santoso. Saat sedang membicarakan hal tersebut, korban Hery Santoso lalu
bertanya kepada Terdakwa tentang siapakah pacar Terdakwa saat itu, dan
dijawab oleh Terdakwa bahwa pacarnya bernama Sdr. Noval Andrias, sambil
menunjukkan foto Sdr. Noval kepada korban Hery Santoso. Setelah melihat foto
Sdr. Noval, korban Hery Santoso pun menjadi tertarik dengan Sdr. Noval dan
kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia tertarik dengan Sdr. Noval
dan ingin berkencan dengan Sdr. Noval. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun
lalu menegur korban Hery Santoso agar jangan berkata seperti itu Namun,
meskipun telah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban Hery Santoso
tetap bersikeras ingin kencan dengan Sdr. Noval, sehingga korban Hery
Santoso pun menjadi bertengkar dengan Terdakwa;
Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Terdakwa pun kemudian
menjadi marah dan tersinggung. Dikarenakan sejak awal Terdakwa memang
sudah bermaksud untuk mengambil barang-barang korban Hery Santoso dan
tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sepengetahuan
korban Hery Santoso, maka kemudian Terdakwa menjadikan perseteruannya
dengan korban Hery Santoso tersebut menjadi alasan bagi Terdakwa untuk
marah dan lalu memukul korban Hery Santoso untuk kemudian mengambil
barang-barang milik korban Hery Santoso. Selanjutnya Terdakwa menampar
muka korban Hery Santoso dan tindakan Terdakwa tersebut pun dibalas oleh
korban Hery Santoso, sehingga akhirnya Terdakwa dan korban Hery Santoso
pun saling pukul. Terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang pada saat
itu berada di sebelah televisi yang ada di kamar Apartement Terdakwa.
Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke perut korban Hery Santoso
beberapa kali sehingga akhirnya korban Hery Santoso terjatuh ke sofa bed yang
ada di dalam kamar tersebut. Saat posisi korban Hery Santoso terlentang di
atas sofa bed, Terdakwa lalu kembali menusuk-nusuk perut serta dada korban
Hery Santoso dengan menggunakan pisau. Setelah itu Terdakwa menyeret
tubuh korban Hery Santoso ke dalam kamar mandi. Karena saat berada di
dalam kamar mandi korban Hery Santoso masih berteriak-teriak, Terdakwa lalu
kembali menusuk-nusuk mulut korban Hery Santoso dan melukai wajahnya.
Setelah itu Terdakwa mengambil gagang shower yang ada di dalam kamar
mandi tersebut dan kemudian memukulkannya secara berulang-ulang ke kepala
korban Hery Santoso. Terdakwa lalu mengambil besi yang ada di laci dapur dan
kemudian memukuli kepala korban Hery Santoso berkali-kali serta menusuk-
al. 18 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
nusuk badan dan dada korban dengan besi tersebut hingga akhirnya korban
Hery Santoso tidak bergerak lagi.
Setelah mengetahui bahwa korban Hery Santoso tidak lagi bergerak,
Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian korban Hery Santoso dan kemudian
mengambil pisau dan memotong-motong tubuh korban Hery Santoso sebagai
berikut:
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kanan;
Terdakwa memotong kaki bagian lutut sebelah kiri;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kanan;
Terdakwa memotong pangkal paha sebelah kiri;
Terdakwa memotong badan bagian perut;
Terdakwa memotong leher / kepala;
Setelah memotong-motong tubuh korban Hery Santoso menjadi 7 (tujuh)
bagian, Terdakwa lalu memasukkan potongan badan bagian dada dan perut ke
dalam tas koper merk President warna biru, memasukkan potongan kedua kaki /
betis ke dalam plastik warna hitam, memasukkan potongan pinggul ke dalam
plastik, memasukkan potongan kepala korban Hery Santoso ke dalam kantong
plastik warna merah, memasukkan potongan kedua paha ke dalam kantong
plastik warna merah bertuliskan “CENTRO”, selanjutnya Terdakwa memasukkan
potongan kedua kaki / betis, potongan pinggul dan potongan kepala ke dalam
tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga memasukkan potongan
kedua paha ke dalam tas koper merk President warna biru;
Selanjutnya Terdakwa membersihkan noda-noda darah korban Hery
Santoso yang ada di dalam kamar tersebut, dan setelah selesai melakukan hal
tersebut Terdakwa lalu membuang besi ulir sepanjang lebih kurang 51 cm yang
telah Terdakwa pergunakan membunuh korban Hery Santoso tersebut di sekitar
tempat sampah di Lantai 3 Blok C Apartement Margonda Residence;
Terdakwa kemudian kembali lagi ke dalam kamar, dan kemudian
Terdakwa melihat barang-barang milik korban Hery Santoso yang berada di
dalam kamar Terdakwa. Karena memang sudah sejak awal Terdakwa
bermaksud mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso, maka
kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Hery Santoso
tersebut berupa:
Uang korban Hery Santoso sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);
1 (satu) buah hand phone Nokia tipe 6600;
al. 19 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu Shoing Card Nomor 5189 4399 0605 6405 an. Hery
Santoso;
1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA Nomor 4556 3200 0493 7001 an. Hery
Santoso;
Kemudian Terdakwa membawa tas koper yang berisi potongan tubuh
korban Hery Santoso dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil merk Suzuki
APV No. Pol. B-8986-HR milik korban Hery Santoso yang ada di area parkir
mobil di Apartement Margonda Residence. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke
dalam kamarnya untuk mengambil tas yang berisi potongan tubuh korban Hery
Santoso yang lain dan lalu memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil merk
Suzuki APV milik korban Hery Santoso tersebut. Saat akan memasukkan tas
yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso tersebut Terdakwa bertemu
dengan Sdr. Musliman yang lalu bertanya hendak kemanakah Terdakwa.
Mendengar pertanyaan Sdr. Musliman tersebut Terdakwa pun mengatakan
bahwa ia hendak pindah ke rumah Ibunya di Pondok Indah. Sdr. Musliman lalu
kembali bertanya mengapa Terdakwa pindahan sendirian dan dijawab oleh
Terdakwa bahwa ia memang pindahan sendirian. Setelah itu pun Sdr. Musliman
pergi meninggalkan Terdakwa;
Setelah itu Terdakwa pun berusaha menghidupkan mesin mobil Suzuki
APV milik korban Hery Santoso tersebut, dengan tujuan mobil tersebut akan
Terdakwa pergunakan untuk membuang potongan tubuh korban Hery Santoso,
namun ternyata Terdakwa tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV
tersebut. Karena tidak berhasil menghidupkan mesin mobil Suzuki APV,
Terdakwa lalu pergi ke depan Apartement Margonda Residence dengan tujuan
mencari taksi yang selanjutnya akan Terdakwa pergunakan untuk membuang
potongan tubuh korban Hery Santoso. Setelah berhasil mendapatkan taxi, yaitu
taxi “TAXIKU” dengan No. Pol. B-2688-XU dan No. Lambung 088, Terdakwa lalu
menaiki taxi tersebut masuk ke tempat parkir Apartement Margonda Residence
dan kemudian meminta supir taxi tersebut memarkir taxi tersebut di sebelah
kanan mobil Suzuki APV milik korban Hery Santoso. Setelah itu Terdakwa pun
turun dari mobil taxi dan lalu memindahkan tas koper dan tas merk Adidas
warna abu-abu yang berisi potongan tubuh korban Hery Santoso dari dalam
mobil Suzuki APV ke dalam bagasi taxi. Terdakwa lalu meminta supir taxi untuk
al. 20 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
membawa Terdakwa ke daerah Pondok Indah, namun ketika berada di Jalan
Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta supir taxi
berbelok masuk ke Jalan Kebagusan. Ketika mobil taxi berada di dekat sebuah
tanah kosong di Jalan Kebagusan, Terdakwa pun meminta agar supir taxi
menghentikan kendaraannya, dan setelah membayar ongkos taxi Terdakwa pun
turun dari taxi sambil juga menurunkan koper dan tas yang dibawanya dari
bagasi taxi. Lalu setelah taxi tersebut meninggalkan Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa membuang potongan-potongan tubuh korban Hery Santoso di tanah
kosong yang ada di Jalan Kebagusan tersebut;
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta Nomor : 955/SK.II/VII/2-2008 tanggal 11 Agustus 2008
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun’im Idries SpF, dokter
spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
FKUI-RSCM menerangkan:
Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh tahun,
dengan golongan darah (O) dan dalam keadaan terpotong-potong menjadi tujuh
bagian ini, didapatkan luka-luka lecet, memar, luka terbuka dan patah tulang
dada, tulang dahi, tulang dasar tengkorak serta perdarahan dalam rongga
tengkorak akibat kekerasan tumpul; yang berdasarkan ciri lukanya kekerasan
tumpul pada daerah dada disebabkan oleh benda tumpul yang mempunyai
permukaan berbentuk bundar atau oval. Berdasarkan ciri dari patahnya tulang
dahi membuktikan bahwa kekerasan (benda) tumpul tersebut yang mendekati
kepala;
Pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan luka-luka terbuka serta terpotongnya
hati akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan sifat lukanya enam belas
kekerasan tajam (tusukan) pada dada bagian bawah dan daerah perut sebelah
kanan sisi luar disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar
maksimal senjata yang masuk dua puluh lima millimetre;
Sayatan-sayatan yang memenuhi seluruh wajah dan memotong mulut tepat
pada kedua sudut bibirnya disebabkan oleh kekerasan tajam;
Luka terbuka / sayatan pada kantong buah zakar dan zakar yang membuka ke
arah kanan membuktikan bahwa kekerasan tajam yang terdapat pada daerah ini
datang dari arah sebelah kiri;
Berdasarkan ciri-ciri dari lukanya, kekerasan tajam yang memisahkan
tubuh korban menjadi tujuh bagian dilakukan tidak dengan sekali sayatan atau
sekali potongan, membuktikan bahwa senjata tajam yang dipergunakan bukan
senjata tajam yang besar dan berat;
al. 21 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sebab matinya laki-laki ini akibat kekerasan tajam yang berulang pada daerah
leher;
Kekerasan tumpul pada daerah dahi secara tersendiri dapat menyebabkan
kematian;
Adanya sebukan sel radang mendadak pada jaringan lemak di tungkai,
membuktikan bahwa potongan tungkai dilakukan sebelum korban meninggal
dunia;
Saat kematian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) sampai 6 (enam) jam setelah
makan yang terakhir;
Setelah selesai membuang potongan-potongan tubuh korban Hery
Santoso, Terdakwa lalu meminta agar Sdr. Noval Andrias menjemputnya di
daerah Pondok Indah, dan setelah akhirnya Terdakwa bertemu dengan
Sdr.Noval Andrias di Pondok Indah, selanjutnya keduanya pulang ke Apartement
Margonda Residence dengan menggunakan sepeda motor;
Keesokan harinya tanggal 12 Juli 2008, Terdakwa menggunakan kartu
kredit Bank BNI Nomor 4105 0500 0085 3896 milik korban Hery Santoso untuk
membeli hand phone merk Nokia tipe N 70 Music Edition di Electronic City
Margo City Square. Terdakwa kemudian juga mempergunakan kartu kredit
tersebut untuk membeli 2 (dua) buah bantal guling di Carefour ITC Depok pada
tanggal 13 Juli 2008;
Selain itu pada tanggal 13 Juli 2008 Terdakwa juga menggunakan kartu
kredit Bank BNI Nomor 5489 8888 0171 0648 milik korban Hery Santoso untuk
membeli 1 (satu) buah televisi merk LG 21 inchi, cermin “SPB 02” dan cermin
“Sinar Makmur” di Carefour ITC Depok;
Dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Noval Andrias telah pindah kontrakan
dari Apartement Margonda Residence ke sebuah kontrakan di Jalan Margonda
Raya dekat Perumahan Pesona Khayangan Depok pada tanggal 12 Juli 2008,
maka pada pagi hari tanggal 13 Juli 2008, Terdakwa kembali datang ke
Apartement Margonda Residence dan lalu mengambil 1 (satu) buah laptop merk
Quantel dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik korban Hery Santoso
yang berada di dalam mobil Suzuki APV yang di parkir di parkiran mobil
Apartement Margonda Residence;
Akhirnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban
Hery Santoso secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan dengan
maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang
yang dicuri sehingga mengakibatkan kematian korban Hery Santoso tersebut
al. 22 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berhasil diketahui oleh Aparat Kepolisian, sehingga pada hari Selasa, tanggal 15
Juli 2008 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)
KUHP;
Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Depok tanggal 23 Maret 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad
bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Hery Santoso
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP
sebagaimana dalam dakwaan Kesatu PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan
bin Ahmad berupa pidana “MATI” dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
1 (satu) buah keset;
1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias alias Novel;
1 (satu) buah bed cover warna hijau;
1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
1 (satu) buah koper warna biru merk President;
1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
1 (satu) buah selimut;
1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
1 (satu) buah handuk kecil warna merah ;
1 (satu) buah shower ;
1 (satu) buah keset ;
2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat ;
3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil ;
al. 23 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar kertas koran di bagian belakang mobil ;
1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
1 (satu) buah rak TV;
1 (satu) buah dompet warna coklat;
1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe N70;
1 (satu) buah rice cooker;
1 (satu) buah rak jemuran;
1 (satu) buah kaca cermin;
1 (satu) buah laptop merk Quantel;
Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;
Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;
1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri Santoso;
2 (dua) buah guling warna putih;
1 (satu) buah cincin ;
Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari 2002
antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;
Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi;
1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600 seharga
Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli
2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo City Depok;
1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG (Rak
Televisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan ribu sembilan ratus
al. 24 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo
City Depok;
1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence Jl.Margonda
Raya Depok;
Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu juta tujuh
dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 menggunakan kartu kredit
Nomor : 5489888801710648;
Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008 dengan
menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,- (seratus
delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008
dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor : 4105050000853896 ;
1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001
006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70
Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh
ribu rupiah);
1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA 08 001
006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone Nokia Type N 70
Music Edition Balck NS seharga Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam
puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit Nomor :
4105050000853896 atas nama Hery Santoso;
1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City
Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa
Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Balck;
1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 1036 / Pid / B /
2008 / PN.DPK. tanggal 06 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan bin Ahmad telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pembunuhan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan
bin Ahmad atas perbuatan tersebut dengan pidana M A T I;
al. 25 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
• 1 (satu) batang besi ulir panjang 51 cm;
• 1 (satu) buah keset;
• 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki an. Novel Andrias als Novel;
• 1 (satu) buah bed cover warna hijau;
• 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
• 1 (satu) buah koper warna biru merk President;
• 1 (satu) buah tas plastik warna hitam;
• 1 (satu) buah selimut;
• 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Adidas;
• 1 (satu) buah tas plastik warna merah merk Centro;
• 1 (satu) buah kaos warna abu-abu merk Giordano;
• 1 (satu) buah ikat pinggang merk Harley Davidson;
• 1 (satu) buah celana dalam merk Ocean Pacific;
• 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
• 1 (satu) potong celana Jeans warna biru merk Lea;
• 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk Aucley;
• 1 (satu) buah handuk kecil warna merah;
• 1 (satu) buah shower;
• 1 (satu) buah keset;
• 2 (dua) lembar kain tempat tidur warna coklat;
• 3 (tiga) buah keset warna hitam di bagian belakang mobil;
• 2 (dua) lembar kertas koran di bagian belakang mobil ;
• 1 (satu) potong karpet di bagian belakang mobil ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
• 1 (satu) buah pesawat televisi ukuran 21 inchi merk LG;
• 1 (satu) buah rak TV;
• 1 (satu) buah dompet warna coklat;
• 1 (satu) buah KTP No. 32.03.14.2012.281168.08812 an. Heri Santoso;
• 1 (satu) buah SIM A an. Heri Santoso;
• 1 (satu) buah SIM C an. Heri Santoso;
al. 26 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• 1 (satu) buah tas kecil warna coklat;
• 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe N70;
• 1 (satu) buah rice cooker;
• 1 (satu) buah rak jemuran;
• 1 (satu) buah kaca cermin;
• 1 (satu) buah laptop merk Quantel;
• Uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
• Kartu Kredit Bank BNI No. 4105 0500 0085 3896 an. Heri Santoso;
• Kartu Kredit Bank BNI No. 5489 8888 0171 0648 an. Heri Santoso;
• Kartu SHOPING CARD No. 5189 4399 0605 6405 an. Heri Santoso;
• Kartu Kredit Bank BCA No. 4556 3200 0493 7001 an. Heri Santoso;
• 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR;
• 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki APV;
• 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki APV No. Pol. B-8986-AR an. Heri
Santoso;
• 2 (dua) buah guling warna putih;
• 1 (satu) buah cincin;
• Buku Nikah keluaran Kel. Ciracas No.116/06/II/2002 tanggal 01 Pebruari
2002 antara Heri Santoso dan Wahyuningsih;
Dikembalikan kepada saksi Wahyuningsih;
• Foto Copy Kartu Keluarga No. 10.5506/05/30318 yang dikeluarkan
oleh Kp. Pondok Benda RT. 003/001 Jatirasa Jatiasih Bekasi;
• 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian Cosmos Rice Jar CRJ.600
seharga Rp 304.900 (tiga ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)
tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO Supermarket Cabang Giant Margo
City Depok;
• 1 (satu) lembar struk transaksi pembelian KENM METAL SHLVNG
(Rak Televisi) seharga Rp 399.900 (tiga ratus sembilan puluh sembilan
ribu sembilan ratus rupiah) dan Serbet KTK seharga Rp 9.900,- (sembilan
ribu sembilan ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008 dari HERO
Supermarket Cabang Giant Margo City Depok ;
• 1 (satu) buah) rekaman VCD dari Supermarket Giant Margo City Depok;
• 1 (satu) buah rekaman VCD dari Apartemen Margonda Residence
Jl.Margonda Raya Depok;
al. 27 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Slip / struk pembayaran televisi 21 inch senilai Rp 1.072.500 (satu
juta tujuh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Juli 2008
menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
• Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah cermin tertanggal 13 Juli 2008
dengan menggunakan kartu kredit Nomor : 5489888801710648;
• Slip / struk pembayaran 2 (dua) buah guling seharga Rp 185.800,-
(seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13
Juli 2008 dengan menggunakan kartu kredit bank BNI Nomor :
4105050000853896 ;
• 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA
08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone
Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua
juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
• 1 (satu) lembar foto copy Register Transaction Nomor: 00650 SA
08 001 006569 tanggal 12 Juli 2008 untuk pembayaran Handphone
Nokia Type N 70 Music Edition Black NS seharga Rp 2.360.000,- (dua
juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kartu kredit
Nomor : 4105050000853896 atas nama Hery Santoso;
• 1 (satu) lembar foto copy INVOICE / bukti penjualan dari Elektronik City
Nomor: 0064 08 001 006369 tanggal 12 Juli 2008 atas barang berupa
Handphone Nokia Type N 70 Music Edition Black;
• 1 (satu) buah rekaman VCD dari toko Elektronik City Depok;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 213 / Pid /
2009 / PT.Bdg. tanggal 19 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :
• Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 April 2009
Nomor : 1036/Pid.B/2008/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut;
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah);
al. 28 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 1444 K / Pid / 2009
tanggal 31 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menyatakan, tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi / Terdakwa : Very Idham Henyansyah alias Ryan bin Ahmad tersebut;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Juli 2011
dari Terdakwa sebagai Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2011) yang memohon agar
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal
31 Agustus 2009 tersebut dapat ditinjau kembali;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa / Terpidana pada tanggal 20 Oktober
2009, dan Terdakwa / Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali
pada tanggal 26 Juli 2011, dengan demikian putusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal
31 Agustus 2009 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
A. PENDAHULUAN
1. Hukum dan keadilan
"Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan
umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan
dipromulgasikan", demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas
Aquinas. Definisi ini tetaplah merupakan definisi yang lengkap, tetap actual,
relevan dan tidak terbantahkan. Hukum merupakan perintah yang logis.
Kalau ada hukum yang tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan
eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu dapat diverifikasikan dalam
kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan;
Lebih lanjut Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum adalah tidak
lain dari kesejahteraan umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah
menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin
rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah Pemerintah yang
al. 29 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengkhianati mandat yang diembannya dan hal itu bertentangan dengan
dirinya sendiri sebab Pemerintah haruslah melaksanakan roda jalannya
suatu Negara demi kesejahteraan umum antara lain melalui hukum-
hukumnya yang adil dan bijaksana. Kesejahteraan umum selain merupakan
tujuan adanya hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat
atau negara yang memperhatikan rakyatnya;
Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain, keadilan, perdamaian,
ketenteraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warganya;
Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu
sarananya. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan
keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum, dan
haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum;
Dalam Pembukaan Munas XI Ikatan Hakim Indonesia tanggal 18 April 1994
di Jakarta, Presiden Soeharto mengungkapkan harapannya agar para Hakim
selalu mawas diri dan bersikap terbuka terhadap kritik yang berkaitan
dengan kekurangan sehingga Pengadilan benar-benar dapat menjadi
tumpuan harapan, menjadi tempat bersemayamnya hukum dan keadilan.
Sungguh suatu harapan yang tidak saja menggugah hati para Hakim, tetapi
juga para pelaku hukum utama lainnya di arena Pengadilan misalnya para
Jaksa dan Trial Lawyers. Napas serupa juga dihembuskan pada Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung. Ditegaskan oleh Presiden bahwa penegakan
hukum mutlak demi pembangunan;
2. Miscarriage of Justice (kegagalan dalam menegakkan keadilan).
Miscarriage of justice merupakan persoalan universal dan actual yang
dihadapi oleh hampir semua Negara dalam penegakan Sistem Peradilan
Pidana. Seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk
memberikan keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang
ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan. Sejak dua ribu tahun
lalu sampai hari ini, kondisi ketidakadilan masih dirasakan. Demikian
parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia
digambarkan dalam kondisi desperate, berada pada titik paling rendah (titik
nadir), kacau balau (chaos). Ketidakadilan, yang dengan mudah ditemukan
dalam kasus-kasus hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah
tiba pada titik puncak, sehingga keadilan (justice) yang seyogyanya dicapai
melalui proses peradilan, dipandang telah gagal (miscarriage);
al. 30 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Persoalan ini juga merupakan isu penting di tengah upaya memajukan dan
menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar
penting dari penegakan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini
paling tidak dapat dibuktikan dengan gagalnya penegakan keadilan dalam
kasus-kasus besar (high profile cases) di beberapa negara. Di Indonesia
sebagai contoh, adalah kasus Sengkon dan Karta, kasus Philippus Kia
Ledjab dkk. Di Inggris terdapat beberapa kasus terkenal, di antaranya kasus
Stevan Kiszko, kasus Sally Clark, kasus Birmingham Six, kasus Andrew
Evans. Di Irlandia, kasus Sallins Mail Train Robbery adalah salah satu
contoh miscarriage of justice. Contoh lain di Australia adalah kasus Lindy
Chamberlain. Di Kanada, kasus Robert Baltovic, kasus Donald Marshall,
kasus David Milgaard, kasus Guy Paul Morin, dan kasus Thomas Sophonow.
Di Amerika, kasus Scottsboro Boys, kasus Gary Dotson, kasus Sam
Sheppard, dan kasus O.J. Simpson. Di Perancis, kasus Alfred Dreyfus, dan
masih banyak contoh kasus lain yang terjadi di banyak Negara lain;
Kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice) dalam
Sistem Peradilan Pidana, menurut Clive Walker, terjadi:
"whenever suspects or defendants or convicts are treated by the state in
breach of their rights, whether because of, first, deficient processes or,
second, the laws which are applied to them or, third, because there is no
factual justification for the applied treatment of punishment; fourth, whenever
suspects or defendants or convicts are treated adversely by the state to a
disproportionate extent in comparison with the need to protect right or others;
or fifth, whenever the rights of others are not effectively or proportionately 0 01 Fprotected or vindicated by state action against wrong doers or sixth, by the
state law itself.."
Lebih lanjut Walker menjelaskan bahwa keenam kategori yang
menyebabkan terjadinya kegagalan dalam menegakkan keadilan
(miscarriage of justice) ini dapat menimbulkan suatu kegagalan yang tidak
bersifat langsung (indirect miscarriage) yang mempengaruhi komunitas
masyarakat secara keseluruhan. Suatu penghukuman yang lahir dari
ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan
adalah bersifat korosif atas klaim legitimasi Negara yang berbasis pada nilai-
nilai Sistem Peradilan Pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam
konteks ini, kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice)
akan menimbulkan bahaya bagi "integritas moral pidana" (moral integrity of
al. 31 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
the criminal process). Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan
masyarakat dalam penegakan hukum.
Kegagalan dalam menegakkan keadilan yang bersifat tidak langsung ini
(indirect miscarriage of justice) dapat eksis baik secara independen maupun
sebagai satu kesatuan dalam dua hal. Pertama, bahwa suatu pelanggaran
terhadap prinsip legitimasi yudisial (the principle of judicial legitimacy) harus
dipertimbangkan sekalipun terdapat suatu determinasi yang adil dan akurat
akan yang salah (guilt) atau tidak bersalah (innocence). Kedua, pelanggaran
tersebut akan menimbulkan kerusakan moral (moral harm) sekalipun sejauh
hak-hak individu dipertimbangkan, terdapat kesalahan yang tidak
menimbulkan kerugian moral yang nyata. Oleh karena itu Negara sendiri
harus menghindari tindakan-tindakan atau proses-proses yang dapat
merusak integritas sistem;
Dari uraian di atas, terdapat 4 (empat) hal penting yang terkandung dalam
makna kegagalan dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice), yaitu:
a. Kegagalan penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada produk
Pengadilan atau dalam sistem hukum pidana, tetapi jug dapat terjadi
di luar Pengadilan, dapat berbentuk seluruh kekuasaan dari
penegakan hukum yang bersifat memaksa (coercive power);
b. Kegagalan dalam menegakkan keadilan dapat dilembagakan dalam
hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya tidak resmi;
c. Kegagalan dalam menegakkan keadilan harus pula mencakup
kelemahan-kelemahan Negara ketika menjalankan tanggung jawabnya;
d. Kegagalan dalam menegakkan keadilan harus ditegaskan pada hal-
hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
Istilah miscarriage of justice terus berkembang dan dipergunakan untuk
menggambarkan bahwa dalam sistem hukum Negara-Negara di dunia
mungkin terjadi kesalahan dalam putusan Pengadilan yang menyebabkan
seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak
dilakukannya;
Berdasarkan uraian di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,
patutlah Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berpegangan
pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan dan harus
menghindari tindakan-tindakan atau proses-proses yang dapat merusak
integritas sistem sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kegagalan
dalam menegakkan keadilan (miscarriage of justice);
al. 32 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Penolakan Terhadap Hukuman Mati Bukan Penolakan Terhadap
Penghukuman:
Tuntutan hukuman mati kepada Very Idham Heryansyah alias Ryan bin
Ahmad yang menjadi Terdakwa pembunuh Heri Susanto adalah sudah tidak
dapat diterapkan lagi di Negara ini, mengingat hukuman tersebut sangat
bertentangan dengan Konstitusi kita khususnya diatur dalam Pasal 281 ayat
(4) UUD 1945. Kami menilai penerapan hukuman mati tidak bisa diterapkan
di tengah sistem peradilan di Indonesia yang belum independen dan korup
bahkan masih menjadi ruang bebas gerak para mafia peradilan. Apalagi
proses hukum terhadap pembunuhan Very Idham Heryansyah alias Ryan bin
Ahmad ini berkembang menjadi situasi yang sangat politis;
Dalam studi PBB tentang hukuman mati di beberapa negara di dunia,
kerentanan intervensi atas proses hukum pada peradilan yang berlangsung
akan menjadi salah satu penyebab dilarangnya penerapan hukuman mati.
Bahkan, proses hukum bisa dihentikan jika ditemukan adanya bukti terhadap
penyalahgunaan kekuasaan dari aparat penegak hukum dalam proses
penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan;
Lebih jauh, pilihan model penghukuman mati masih dipertanyakan
sehubungan dengan dampak terhadap efek jera. Penghukuman dalam
konteks ini masih menimbulkan perdebatan cukup panjang menyangkut
makna moral yang harus diusung atas diberlakukannya hukuman mati. Studi
sosial dari berbagai studi PBB tentang hukuman mati pun membuktikan
bahwa hukuman mati tidak berjalan lurus dengan berhentinya angka
kekerasan. Di Indonesia sendiri, ada banyak catatan peristiwa tentang
kesalahan penerapan hukum yang justru menimbulkan ketidakadilan bagi
para korbannya;
Dalam hal ini, kami juga mempertanyakan sikap Jaksa yang menerapkan
tuntutan yang berbeda standar dan diskriminatif dalam beberapa kasus
tertentu, Jaksa menuntut mati Terdakwanya. Kami menengarai langkah
Jaksa ini merupakan upaya untuk memulihkan citranya di tengah sorotan
tajam masyarakat saat ini;
Sekali lagi kami menegaskan bahwa secara prinsipil, penerapan hukuman
mati melanggar konstitusi dan prinsip dasar hak asasi manusia. Hak untuk
hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun;
Kami perlu menegaskan bahwa menolak hukuman mati bukan berarti
menolak penghukuman orang yang bersalah. Para Terdakwa yang terbukti
melakukan pembunuhan memang harus dihukum maksimal. Namun,
al. 33 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penghukuman tidak boleh menegasikan hak-hak mendasar dari individu.
Untuk itu kami meminta Pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan
moratorium terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia;
4. Meluruskan Prinsip Penolakan Hukuman Mati Sebuah Jaminan atas
Konstitusi Republik Indonesia:
Menjelang eksekusi Terpidana mati Tibo cs, kami kelompok Ornop HAM
menolak diberlakukannya hukuman mati terhadap siapapun di Indonesia.
Penolakan hukuman mati tersebut berdasarkan prinsip-prinsip HAM Nasional
dan internasional sebagaimana yang juga terkandung dalam konstitusi 1945
yang menjamin hak hidup bagi semua warga negaranya;
Atas dasar itu, penolakan diberlakukannya hukuman mati atas semua kasus
yang divonis hukuman mati adalah penolakan yang murni berdasarkan
prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia dan konstitusi 1945;
Sejalan dengan itu, prinsip dijaminnya hak hidup atas semua warga
negaranya yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun secara tegas
dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undanganlainnya;
UUD 1945 sebagai konstitusi Negara telah menjamin dalam Pasal 28 A
Amandemen kedua (2) bahwa :
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya".
Pasal 28 I ayat (1) UUD '45 (Amandemen Kedua) juga menjamin hal yang
sama bahwa:
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun".
Jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kembali oleh UU Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".
Selain itu instrumen internasional hak sipil politik yang telah diratifikasi oleh
Indonesia menjadi UU No. 12 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa:
al. 34 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
"Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya dan hak
ini wajib dilindungi oleh hukum"
Oleh karena itu ketentuan dan jaminan hak hidup sebagaimana yang diatur
dalam UUD 1945 harus dilihat dari dua arah, yaitu :
Pertama, ketentuan dan jaminan hak hidup sebagaimana yang diatur dalam
konstitusi seharusnya menjadi pedoman bagi Lembaga Penegak Hukum
khususnya Kepolisian dan Kejaksaan;
Kedua, ketentuan UUD 1945 yang menjamin hak hidup bagi setiap orang
juga seharusnya bisa menjadi pedoman bagi lembaga peradilan, karena dari
aspek sosiologis membuktikan tidak ada jaminan efek jera dalam penerapan
hukuman mati, hukuman mati tidak mengurangi tindak kejahatan. Artinya ada
faktor lain yang menjadi penyebab meningkatkan sebuah tindak kejahatan,
yaitu meningkatnya kemiskinan penduduk, aparat yang korup dan faktor-
faktor struktural lainnya;
5. Kontroversi Hukuman Mati (Kajian Fiqh)
Andi Mardian, Lc. MA
Hukuman mati sebagai salah satu legal hukum di Indonesia kembali
diperbincangkan dan menjadi suatu kontroversi. Kontroversi ini muncul
manakala vonis pengadilan dirasa kurang adil terutama bagi pelaku dan
orang-orang yang selama ini menentang hukuman mati. Pihak yang menolak
hukuman mati menganggap hukuman tersebut melanggar HAM, UUD 45
dan tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Mereka yang menaruh
kepedulian terhadap HAM senantiasa berpandangan bahwa kewenangan
mencabut hak untuk hidup merupakan pelanggaran terhadap HAM dan
merampas hak hidup yang merupakan hak dasar dan tidak tergantikan
dalam diri seseorang. Sementara pihak yang setuju beralasan bahwa hingga
saat ini hukuman mati masih sangat relevan untuk diterapkan terutama
terhadap suatu kejahatan yang sangat biadab dan membahayakan orang
banyak. Pihak yang setuju menegaskan bahwa penolakan terhadap
hukuman mati hanya berlaku pada sisi si pelaku saja, tanpa melihat sisi
kemanusiaan dari korban, keluarga dan masyarakat yang bergantung
kepada si korban. Kontroversi kedua belah pihak tidak pernah selesai jika
keduanya masih mempertahankan argumentasinya masing-masing;
6. Hukuman mati dalam pandangan fiqh.
Dalam kitab fiqh, kita mengenal istilah jinayat (kejahatan terhadap jiwa
seseorang / penganiayaan) dan jarimah (kejahatan yang diancam dengan
hukuman). Dalam istilah hukum keduanya sering disebut dengan delik atau
al. 35 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam jinayah adalah perbuatan
yang dilarang oleh syara' seperti membunuh, melukai, memotong anggota
dan menghilangkan manfaat badan;
Dalam fiqh terdapat tiga macam jarimah (kejahatan) yang harus
mendapatkan 'uqubah (hukuman/balasan), yaitu hudud, qishosh diyat, dan
ta'zir. Pertama; Hudud, merupakan kejahatan yang paling serius dan berat
dalam fiqh. ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, dan perbuatan
melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan nahs
(teks Al-Qur’an/Hadits) terutama sekali berkaitan dengan hak Allah.
Kejahatan ini diancam dengan hukuman hadd (batasan hukuman yang
ditegaskan dalam Al-Our'an). Hukuman hadd yang dimaksud tidak
mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh
perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil
amri). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah
hudud ada tujuh, yaitu zina, qodzf (menuduh zina), sirq (mencuri), hirobah
(perampok dan penyamun), surbah (minum-minuman keras), dan riddah
(murtad);
Kedua adalah qishosh diyyat, qishash (suatu kejahatan di mana pihak
korban dan pelaku dalam status yang sama) yang berada pada posisi di
antara hudud dan ta'zir dalam hal beratnya hukuman. Diyat (denda) yaitu
hukuman berupa pembayaran ganti rugi terhadap pihak korban
penganiayaan atau pembunuhan. Baik qishosh maupun diyat merupakan
hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan
tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda
dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman
qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa
berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan bisa
dihapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain qotl
al-'amdi (pembunuhan sengaja), qatl syibh al-'amdi (pembunuhan semi
sengaja), qotl al-khotho (pembunuhan keliru), jarin al-'amdi (penganiayaan
sengaja) dan jarh al-khotho (penganiayaan salah). Pembayaran diyat masa
kini diganti dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan
oleh pengadilan yang berwenang. Pada tahun-tahun belakangan ini, Arab
Saudi menetapkan denda pembunuhan tidak sengaja sebesar 6.000 dollar
Amerika;
Ketiga ta'zir (peringatan) yang merupakan hukuman paling ringan di antara
jenis-jenis hukuman yang lain. Jenis sanksinya secara penuh ada pada
al. 36 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran
terhadap lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran lainnya. Dalam
penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah
menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari
kemadhorotan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah ta'zir harus
sesuai dengan prinsip syar’I;
Ketiga kategori tersebut merupakan qishash bagi mereka yang melakukan
perbuatan jarimah di muka bumi. Disyari'atkannya qishash terdapat dalam
Al-Qur’an surat al-Baqarah / 2:179: "Dan dalam (hukum) qishash itu ada
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya
kamu bertaqwa". Maksudnya, disyari'atkannya hukum qishash bagi kalian,
yakni bagi kalian terdapat hikmah yang besar, yaitu menjaga jiwa. Sebab jika
si pembunuh mengetahui bahwa ia akan dibunuh lagi, maka ia akan takut
melakukan pembunuhan. Itulah yang dimaksud bahwa qishash merupakan
jaminan hidup bagi manusia yang berakal;
7. Esensi hukuman mati dalam Islam
Ada dua fungsi hukuman dalam Islam. Yaitu jawazir. mencegah kejahatan
yang lebih besar. Penerapan hukuman akan membawa, bahkan orang-orang
yang lemah iman dan ketaqwaannya pun takut untuk melakukan kejahatan.
Dengan demikian, ketentraman masyarakat akan terjaga. Kedua jawabir,
penebus bagi pelaku. Artinya, dosa-dosa pelaku akan terampuni dan ia tidak
akan dituntut lagi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur
oleh sanksi yang dijatuhkan negara di dunia. Inilah yang menyebabkan
dalam kondisi kaum muslimin berada dalam tingkat ketaqwaan tinggi, maka
hukuman tidak akan banyak dijatuhkan;
Adapun bagi yang melanggar, mereka sangat ingin segera dihukum agar
dosanya tertebus;
Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep atas vonis
hukuman mati yang diterapkan sama sekali tidak bertentangan dengan hak
asasi manusia bahkan sejalan dengan konsep setiap agama yang ada di
muka bumi ini. Dalam konsep Islam, tujuan penetapan hukuman akan
bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM dan
kepentingan manusia. Dalam fiqh, kita mengenal konsep maqashid syari'ah
yaitu tujuan hukum pidana Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima
hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia.
Secara berurutan peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan
al. 37 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keturunan. Kelima hal ini sering dikenal dengan dharuriyat al-khams (lima
kebutuhan primer);
Selanjutnya, jika ditanyakan apakah vonis hukuman mati bisa menimbulkan
efek jera bagi pelaku, kita bisa menjawab bahwa vonis hukuman mati bukan
satu-satunya cara dalam mengurangi angka kejahatan. Sebab timbulnya
kejahatan muncul dari berbagai factor, baik sosial, politik dan ekonomi.
Penerapan hukuman mati harus pula dipandang dengan kepentingan umum
khususnya kepentingan para korban pelaku kejahatan. Perbuatan seperti
terorisme, pembunuhan, pengedaran narkoba, korupsi dan lain-lain telah
menyebabkan jatuh moral, mental dan masa depan seseorang. Bukankah
pelaku kejahatan di atas justru telah melanggar HAM yang selama ini kita
hormati;
Pro dan kontra ini tidak akan berakhir sampai kapanpun. Oleh sebab itu,
pengadilan dalam menetapkan vonis hukuman mati harus dilakukan dengan
hati-hati dan sangat terbatas. Keputusannyapun harus diambil secara bulat
dan berkekuatan hukum hingga tidak menciptakan keresahan di masyarakat;
B. Peninjauan Kembali
Lembaga Peninjauan Kembali (Herziening), selanjutnya disebut PK,
merupakan paham dari keluarga Sistem Hukum Perancis yang dikenal
dengan nama "Revition"; dalam Hukum Acara (Pidana) Belanda yang disebut
sebagai "Herzeining". Ketentuan mengenai PK ini pertama kali diatur dalam
Reglement op de Strafvordering (Rsv) Bab (Titel) 18 Pasal 356 - Pasal 360,
sehingga aturan ini hanya mengatur prosedural peradilan pada tingkat
Landraad (sekarang Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Bumi Putera yang
lebih rendah (Inlandsche Rechtbanken), dan permasalahan PK ini diatur
dalam Rsv;
Pasang surutnya eksistensi lembaga PK ini terlihat dari pengaturan lembaga
ini melalui UU No. 19 Tahun 1964 maupun UU No. 13 Tahun 1965 yang
menghendaki adanya pengaturan lembaga PK melalui atau dalam bentuk
peraturan perundang-undangan;
Aturan implementatif dikeluarkan melalui Perma (Peraturan Mahkamah
Agung RI) No. 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli Tahun 1969, meskipun Perma ini
dibekukan kembali melalui SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No.
18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969 karena timbul polemik antara badan
yudikatif dengan badan legislatif. Dengan menciptakan peraturan tentang
lembaga PK ini, legislatif menganggap bahwa Yudikatif (Mahkamah Agung)
berposisi sebagai badan Legislatif;
al. 38 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Proses kehendak pembentukan lembaga PK Ini kembali muncul ke
permukaan setelah timbul kasus Sengkon-Karta melalui PERMA No. 1 Tahun
1980 yang kemudian direalisasikan berdasarkan Pasal 263 KUHAP dari UU
No. 8 Tahun 1981;
Upaya hukum PK dinamakan upaya hukum luar biasa, karena baru dapat
dipergunakan apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa seperti Verzet,
Banding atau Kasasi. Putusan yang dimaksud di sini bukan hanya putusan
yang mengandung pemidanaan (penjatuhan pidana), tetapi juga putusan
yang mengandung tindakan (maatregel), misalnya yang bersalah diserahkan
pada Pemerintah (pendidikan paksa - dwangovoeding) sebagaimana diatur
dalam Pasal 46 KUHAP;
Mengingat PK sebagai upaya hukum luar biasa, maka PK diajukan untuk
tidak merugikan Terpidana. Terpidana, dengan adanya PK, tidak berada
dalam posisi yang dirugikan, karenanya Pasal 263 ayat 2a KUHAP
memberikan pengakuan eksplisiy dengan menyatakan bahwa PK dapat
menghasilkan suatu putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, tuntutan
Penuntut Umum tidak dapat diterima atau diterapkannya ketentuan pidana
yang lebih ringan; artinya apapun hasil putusan PK tidak diperkenankan
adanya pemidanaan yang lebih berat daripada putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebelumnya itu;
Selain itu, PK tidak dapat diajukan dengan mempermasalahkan adanya
kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga yang dipermasalahkan
adanya mengenai adanya kekeliruan atau kekhilafan fakta atau keadaan, la -
PK - lebih menitikberatkan pada persoalan fakta;
Alasan Peninjauan Kembali memiliki keterkaitan dengan Ajaran Perbuatan
Melawan Hukum.
Putusan Kasasi menyatakan Very Idham Henyansyah alias Ryan bin Ahmad
secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;
Ketentuan Pasal 340 KUHP adalah:
"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan
(moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara
sementara selama-lamanya dua puluh tahun".
C. Dasar Diajukan Peninjauan Kembali
1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan
itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan
al. 39 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (novum) - Pasal 263 ayat (2)
huruf a KUHAP.
Novum 1 :
Bukti Pendapat ahli dari Robert D. Hare, adalah Profesor Emeritus /
Pensiunan terhormat, Universitas British Columbia; President, Kelompok
Penelitian Darkstone yang merupakan ahli Psychopathy dan Craig S.
Neumann, adalah Profesor, University Nort Texas, yang disampaikan secara
resmi dalam acara Seminar Internasional Hukum Tentang Psikopat, di Hotel
Borobudur, 11-13 Desember 2009, yang diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum Universitas Bung Karno Jakarta 2009. Yang menyatakan adalah:
"Psycopathy, kelainan pribadi anti sosial, pengkuran, resiko kekerasan,
perawatan, neuroimaging, kesalahan hukum"
Novum 2:
Bukti Pendapat dari Prof.Dr.Farouk Muhammad, dalam tulisannya tentang
Kriminologi, Psikopatologi Dan Penegakan Hukum, Tinjauan dari Dimensi
Pertanggungjawaban Pidana, yang disampaikan secara resmi dalam acara
Seminar Internasional Hukum Tentang Psikopat, di Hotel Borobudur, 11-13
Desember 2009, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Bung Karno Jakarta 2009. Yang secara gamlang menyatakan di halaman 3-5
adalah:
"Hasil pemeriksaan kejiwaan menyimpulkan tidak ada tanda-tanda gangguan
jiwa berat terhadap Ryan. Dia dapat dianggap tidak gila dan paham /
menyadari semua perbuatannya. Ryan hanya patut disebut psikopat,
berkepribadian sangat sensitive, mudah tersinggung, impulsive dan agresif.
Dalam ilmu psikiatri beranggapan bahwa prilaku Ryan mudah menyerang
bila marah dan tersinggung, kecuali ada hubungannya atau tidak dengan
perilaku kejamnya, Ryan diketahui memiliki gangguan orientasi seksual,
yakni homoseksual, dan biasa berperan sebagai wanita dalam hubungannya
dengan sesama jenis.Hal 4.
Fakta dipersidangan:
"Hai ini yang terungkap dalam persidangan Ryan, akan tetapi beberapa kali
dari kami Tim penasehat hukum meminta agar dihadirkan ahli Psikopatologi
yang pernah memeriksa Ryan di Surabaya, namun tidak dipenuhi oleh
al. 40 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Majelis pada saat itu, dan pada saat itu hanya berdasarkan pada
saksi ahli Psikologi, yaitu Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.Si. yang
menurut hemat kami tidak memiliki hubungan dengan ilmu Pengetahuan
yang saksi Ahli sampaikan di depan persidangan, karena yang dapat
menyatakan seseorang Psikopat adalah hanya ahli Psikiatri, bukan
Psikologi";
Novum 3 :
Bukti Pendapat dari Brigjend Pol. Drs. Iskandar Hasan. SH, dalam tulisannya
tentang Menyikapi Prilaku Menyimpang Seorang Psikopat, yang
disampaikan secara resmi dalam acara Seminar Internasional Hukum
Tentang Psikopat, di Hotel Borobudur, 11-13 Desember 2009, yang
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta 2009.
Yang secara gamlang menyatakan di halaman 7 sampai dengan 11 adalah:
"Ryan adalah Psikopat (Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti PPITK-
PTIK);
Fakta persidangan:
Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Ryan memiliki sakit Jiwa dalam
kategori Psikopat, dan sekaligus dapat membantah keterangan hali Kombes
Pol Drs.Untung Laksono M.S.i. dalam persidangan, di dalam keterangannya
saksi menyatakan merupakan Psikopat tetapi dalam kesimpulannya
menyatakan Ryan tidak memiliki gangguan jiwa, keterangan ini sangat
bertentangan dengan Ilmu pengetahuan yang ada;
2. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata - Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.
Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan
Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Judex Juris
yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri)
yang mengakibatkan amar putusannya pun menjadi keliru pula, Pemohon
Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan
Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal
263 ayat (2) huruf c KUHAP.
Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak ke luar dari
koridor kewenangan peradilan peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlu
kiranya ditarik batas-batas di mana letak penerapan kekhilafan atau
al. 41 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat
(2) huruf c KUHAP;
Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c
KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar
alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali;
"Khilaf mempunyai pengertian keliru/salah", sedangkan "kekhilafan"
mempunyai pengertian "kekeliruan/kesalahan". Dan selanjutnya "kekhilafan
yang nyata" diartikan dengan "kekhilafan/kesalahan" yang menyolok dan
serius;
Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP di mana
pengertian "kekhilafan yang nyata" dalam praktik hukum dimaksudkan
sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or
defect of judgement or of conduct). Atau, dengan kata lain, tidak sempurna
pertimbangan putusan yang diambil (incomplete judgement). Atau juga
diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau
dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (any deviation.
Bahkan pertimbangan yang ringkas (shortcoming) yang tidak cermat dan
menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.
Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan
semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai
kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili dan memutus perkara. Di
bawah prinsip umum pertanggungjawaban mengadili (under general liability
principle of judiciary), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi
hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan
putusan dalam suatu perkara;
Sebagai perbandingan, dalam Common Law System, dikenal berbagai istilah
yang saling dapat dipertukarkan (Interchangeable) penggunaan dan
pengertiannya. Bisa dipergunakan istilah "fault atau negligence". Terkadang
dipergunakan istilah "mistake atau omission". Dengan mengemukakan istilah
hukum "Common Law" di atas, dapat diambil pertimbangan bahwa yang
memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2)
huruf c KUHAP, yakni "putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata". Bahwa putusan yang
mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan
al. 42 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada dasar hukum yang keliru, menyebabkan terjadinya penyimpangan
(deviation) pada putusan itu sendiri;
Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris dalam perkara
a quo, hukum acara pidana yang merupakan Undang-Undang adalah
bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain.
Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk
kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan Judex Juris tersebut
menyimpang,, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu;
Tentang Amar Putusan
Dalam amar putusannya, Judex Juris menyatakan sebagai berikut:
a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi / Terdakwa Very Idham Heryansyah alias Ryan bin
Ahmad;
b. Membebankan biaya perkara ini pada Negara;
2.1. Bahwa Ryan terbukti seorang Psikopat (Temporary Instinity) yang tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
a. Pertanggungjawaban Pidana
Dalam suatu peristiwa pidana, untuk dapat menghukum seseorang
harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain adanya suatu perbuatan
yang bertentangan dengan hukum (syarat objektif) dan adanya orang
yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa pidana tersebut
(syarat subyektif ). Yang dimaksud dengan syarat subyektif di sini
menunjuk pada diri pelaku tindak pidana tersebut, bagaimana keadaan
pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu tindak pidana?
Apakah pelaku menyadari, mengerti dan memahami apa yang
diperbuatnya tersebut?
Hal yang penting terdapat dalam diri pelaku adalah adanya suatu niat
atau maksud untuk melakukan suatu perbuatannya. Dalam melakukan
suatu perbuatan, maka pelaku harus dapat mengerti apa yang
diperbuatnya, maka jelas bahwa pelaku tidak mempunyai suatu maksud
atau niat atau tujuan dalam melakukan perbuatannya, dengan kata lain,
pelaku perbuatan sebenarnya tidak menginginkan perbuatan tersebut
terjadi. Dengan dikaitkannya suatu perbuatan dengan maksud atau niat
dari pelaku, maka pelaku harus benar-benar menyadari apa yang telah
diperbuatnya. Sedangkan apabila pelaku tidak dapat menyadari apa
yang telah diperbuatnya, maka jelas bahwa pelaku tidak mempunyai
al. 43 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
maksud/niat dalam dirinya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya
tersebut benar-benar tidak diinginkan pelaku untuk terjadi;
Sebagai suatu syarat obyektif dalam suatu peristiwa pidana, adalah
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan
melawan hukum atau perbuatan yang melanggar hukum/Undang-
Undang;
Dengan demikian, hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ini
harus merupakan satu kesatuan untuk dapat dipidananya seseorang,
sehingga di sini jelas bahwa untuk dapat menghukum seseorang,
pelaku harus benar-benar menyadari apa yang diperbuatnya (Maksud/
Niat) dan perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang
melawan hukum. Selanjutnya, untuk dapat dipertanggungjawabkannya
seseorang atas perbuatannya, maka syarat subyektif dalam suatu
peristiwa pidana harus dipenuhi. Sedangkan seseorang tidak dapat
memenuhi syarat subyektif peristiwa pidana. Pertanggungjawaban
pidana merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya
seseorang. Dapat dipidananya seseorang ini tidak terlepas dari suatu
kesalahan yang dilakukannya di mana perbuatan yang dilakukannya itu
telah diatur di dalam suatu aturan yang membatasi tingkah laku
manusia. Perbuatan manusia yang melanggar aturan ini tentunya harus
dipertanggungjawabkan agar dapat ditentukan apakah orang tersebut
dapat dihukum atau tidak;
Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila dia
melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat aturan
tersebut. Kesalahan yang melanggar aturan dapat dilakukan dengan
sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian / kealpaan). Yang dimaksud
dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan
penuh kesadaran, la tahu bahwa yang dilakukannya itu memang
dilakukan dengan maksud dan tujuan yang nyata. Sedangkan yang
dimaksud dengan ketidaksengajaan adalah suatu perbuatan yang
dilakukan dengan tidak disadari atau tidak mempunyai maksud dan
tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana,
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja di depan
hukum. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja sudah selayaknya
untuk mendapatkan hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu
aturan. Kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang
merupakan suatu bentuk kealpaan atau kelalaian juga dapat dihukum.
al. 44 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal ini dikarenakan orang yang melakukan kesalahan tersebut
seharusnya dapat mempersempit kesalahan yang diperbuatnya,
maksudnya di sini adalah sebelum perbuatan yang melanggar aturan
tersebut terjadi, maka telah dilakukan suatu usaha untuk mencegah
agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan.
Setiap kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, tetap
saja tidak luput dari hukuman. Akan tetapi, dalam kesalahan yang
dilakukan oleh seseorang, diperkenankan untuk melakukan pembelaan
terhadap dirinya dengan memakai suatu alasan-alasan yang dapat
diterima oleh pembuat aturan. Agar alasan-alasan tersebut dapat
menjadikan suatu kepastian, maka pembuat aturan memberikan suatu
batasan terhadap alasan-alasan tersebut. Alasan-alasan yang
dimaksud adalah alasan-alasan yang dapat dimaafkan atau dapat
dibenarkan. Dengan demikian alasan-alasan tersebut dapat dikatakan
sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar;
Apa yang dimaksud dengan alasan pembenar, salah satunya adalah
seperti yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana mengenai pembelaan terpaksa (Noodwear). Pelaku
tindak pidana dapat dibenarkan perbuatannya karena terdapat suatu
keadaan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau peraturan. Sedangkan apa yang
disebut alasan pemaaf, salah satu contohnya adalah seperti yang
tertulis dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai
pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf dan alasan pembenar
merupakan suatu penilaian apakah dapat dipertanggungjawabkan atau
tidak oleh pelaku terhadap perbuatannya tersebut. Di sini ditekankan
pada pelaku perbuatan, dan bukan perbuatan yang dilakukan. Jelas
apabila perbuatannya yang ditekankan tentunya perbuatan tersebut
memang sudah diatur dalam suatu peraturan atau peraturan
perundang-undangan sehingga mutlak atas dasar perbuatannya
tersebut, pelaku dapat dihukum karena melanggar peraturan yang
dimaksud. Akan tetapi ada suatu pembenaran atas perbuatannya yang
menyebabkan dihapus sifat melawan hukumnya seperti yang telah
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu
hukum positif kita, yaitu mengenai overmacht / daya paksa (Pasal 48
KUHP), noodweer / pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP). Karena
Peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Berbeda dengan
al. 45 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penekanan terhadap pelaku perbuatan, dalam hal ini setiap perbuatan
yang dilakukan masih dapat ditinjau dari kemampuan
pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatannya;
Kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu alasan dari pelaku
agar perbuatannya tersebut dapat dimaafkan yang ditinjau dari keadaan
diri pelaku tersebut. Hal-hal mengenai kemampuan bertanggung jawab
itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengerti akan maksud
yang sebenarnya dari apa yang dilakukan, dan ia menyadari bahwa
tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pemaaf
mengakibatkan dapat dihapusnya seseorang dari kesalahan yang
diperbuatnya. Alasan pemaaf termasuk di dalamnya mengenai
kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatannya;
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini berbunyi:
"Tidaklah dapat dihukum barang siapa yang melakukan sesuatu
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh
karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena
gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".
Ada dua pengertian dari hal tidak dapat pertanggungjawabkan
seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu perkataan
ontoerekeningsvatbaarheid dan ontoerekenbaarheid. Yang maksud
dengan "Ontoerekeningsvaatbaarheid" adalah hal tidak dapat
dipertanggungjawabkannya seorang pelaku atas tindakan-tindakan
yang telah dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan
"Oentoerekendbaarheid" adalah hal tidak dapat
dipertanggungjawabkannya suatu tindakan kepada pelakunya;
Melihat pengertian dari hal-hal yang menjadikan tidak dapat
dipertanggungjawabkan seseorang pelaku atas tindak pidana yang
dilakukannya. Maka dikaitkan dengan maksud pembuat Undang-
Undang dalam Pasal 44 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana,
berbicara mengenai suatu tindakan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (orang yang melakukan
tindak pidana). Dengan demikian telah dikatakan di atas, bahwa
permasalahan tersebut merupakan masalah ontoerekenbaarheid di
mana penekanannya ada pada pelakunya. Penekanan pada pelaku
sesuai dengan yang maksud dari pembuat Undang-Undang adalah
terhadap keadaan diri pelaku tersebut. Keadaan diri pelaku tersebut
al. 46 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
termasuk di dalamnya mengenai keadaan biologis orang tersebut.
Adapun keadaan biologis dari seseorang yang menyebabkan tidak
dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilakukan adalah
mengenai pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan
gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pertumbuhan akal
sehat yang kurang sempurna menurut pembuat Undang-Undang
merupakan suatu gangguan kejiwaan yang dialami seseorang sejak ia
dilahirkan atau sejak ia tumbuh dan mencari identitas diri yang
dilatarbelakangi oleh berbagai macam hal seperti keterbelakangan atau
pertumbuhan yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian dari
orang tua terhadap anak atau kurangnya pendidikan yang diperoleh dan
ada masalah genetikal dari kedua orang tuanya. Dari pengertian
tersebut dalam ilmu jiwa dikategorikan sebagai suatu penyakit.
Mengenai gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya,
dikategorikan juga ke dalam penyakit jiwa. Seperti yang ditulis dalam
bab sebelumnya mengenai penyakit jiwa, bahwa penyakit jiwa ini dapat
terjadi karena adanya benturan atau juga masalah genetikal yang
menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa;
Pengertian penyakit yang dimaksudkan di sini juga dapat dikatakan
sebagai penyakit yang tetap atau permanen, atau juga merupakan
suatu penyakit yang tidak permanen atau kambuhan. Penyakit jiwa ini
yang mengubah kepribadian seseorang untuk sementara atau untuk
selama-lamanya, sehingga tindakan kejahatan yang dilakukan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jika tidak diketahui pada
waktunya, penderita penyakit ini dapat melakukan perbuatan yang
dapat membahayakan baik kepada orang lain ataupun pada dirinya
sendiri;
Mengenai Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Didi
Bachtiar Lubis :
"Suatu pernyataan yang historik, bahwa tidak ada tanggung jawab
apabila jiwa terganggu. Mc Naghten Rule tahun 1843 menyatakan
bahwa untuk mengajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus
dibuktikan bahwa pada ketika perbuatan itu dilakukan, si Terdakwa
bertindak dalam keadaan gangguan akal disebabkan karena penyakit
jiwa, sehingga tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya
ataupun sekalipun ia tahu, ia tidak mengetahui bahwa yang
diperbuatnya itu salah" Mengenai perkembangan pertanggungjawaban
al. 47 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pidana, Mc Naghten Rule merupakan Undang-Undang mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mempunyai suatu
penyakit kejiwaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Adapun
dikeluarkannya Undang-Undang terhadap orang yang mengalami
gangguan kejiwaan, ini bermula pada tahun 1843, di mana terjadi suatu
kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Daniel Mc Naghten terhadap
Edward Drumond seorang Sekretaris pribadi Sir Robert Peel Perdana
Menteri Inggris. Kisahnya adalah sebagai berikut: Selama beberapa
tahun Mc Naghten menderita apa yang dinamakan suatu paranoid di
mana ia merasa selalu dikejar-kejar oleh Pemerintah Inggris untuk
menghindari diri dari perasaan pengejaran dan pembunuhan. Mc
Naghten meninggalkan Scotlandia dan lari ke Inggris kemudian ke
Perancis. Di sana pun ia masih merasa dikejar-kejar, bertambah lama,
benci dan dendamnya terhadap pemerintah Inggris bertambah karena
ia masih merasa dikejar-kejar, maka akhirnya ia mengambil kesimpulan
untuk membunuh Sir Robert Peel. Untuk melaksanakan niatnya,
beberapa hari ia mengintai rumah kediaman Peel. Pada suatu hari
dilihatnya Drumond ke luar, ia mengikutinya dan menembaknya sampai
mati. la menyangka bahwa yang ditembaknya adalah Sir Robert Peel.
Mc Naghten akhirnya dihadapkan di depan pengadilan dengan
dakwaan pembunuhan yang direncanakan. Dewan Hakim dan Juri
memutuskan bahwa ia dalam melakukan perbuatannya tersebut dalam
keadaan "setengah gila" atau dalam keadaan Partyal Insanity ia
dinyatakan memiliki jiwa yang tidak sehat dan ia dimasukkan dalam
lembaga untuk penjahat-penjahat gila. Keputusan dewan Hakim ini
menyebabkan perdebatan di House of Lords Inggris, sehingga diajukan
Soedjono Drjosismoro, A. Bardin, Kamus Kriminologi, Pioner Jaya,
Bandung 1988,h.127 suatu pertanyaan mengenai dasar dari putusan
Hakim tersebut;
Jawaban dari Hakim-Hakim tersebut dituangkan ke dalam 2 Undang-
Undang, yaitu:
1. Untuk menegakkan pembelaan berdasarkan kegilaan, haruslah
dengan jelas dibuktikan bahwa sewaktu seseorang melakukan
perbuatnya dalam keadaan rusak pikiran yang tidak normal atau tidak
sehat Reason karena penyakit jiwa sebegitu rupa, sehingga ia tidak
mengetahui sifat dan kualitas perbuatan yang dilakukannya atau
kalau ia mengetahuinya, ia tidak mengetahui bahwa ia berbuat salah.
al. 48 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Biasanya tertuduh mengetahui fakta-fakta mengenai perbuatan
pidana tertentu itu yang dilakukannya, ia mengetahui bahwa hal itu
merusak (kualitas) dan melawan hukum serta dia tahu akibat-
akibatnya, akan tetapi ia tidak tahu dasar-dasarnya;
2. Kalau seseorang mengalami kegilaan sebagian Partial dan dalam
segi-segi lain ia tidak gila dan melakukan kejahatan sebagai
akibatnya ia harus dipandang sebagai berada dalam keadaan yang
sama terhadap pertanggungjawaban yang seolah-olah mempunyai
fakta yang riil;
Menurut Hasan Basri Sanin, Dt. Tan Pariaman, harus disadari bahwa
Undang-Undang Mc Naghten bukanlah percobaan atau test jiwa, Sehat
dan atau tidaknya harus dirumuskan sedemikian hingga dapat
memberikan keadilan terhadap korban dan pelaku. Undang-Undang
demikian tersebut adalah test pertanggungjawaban dalam hukum bagi
perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan (Hasan Basri Sanin Dt. Tan
Pariaman, Psikiatri dan Pengadilan, Opcit, h. 124). Untuk menentukan
dasar gila menurut hukum (Legal) harus dibuktikan bahwa tertuduh tidak
dapat membedakan antara benar dan salah (Right-Wrong test- Tes
benar-salah);
Dengan demikian perlu ditegaskan lagi, bahwa Undang-Undang Mc
Naghten bukanlah suatu test kejiwaan, akan tetapi merupakan test
pertanggungjawaban menurut hukum bagi tindakan-tindakan yang
dilakukan;
Apa yang ditulis dalam Mc Naghten Rules ini terdapat suatu persamaan
dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Adapun
persamaannya terletak pada syarat utama dibebaskannya pelaku dari
pertanggungjawaban pidana tersebut, yaitu pelaku dalam keadaan sakit
jiwa;
Akan tetapi dalam Pasal 44 KUHP kita tidak ditentukan kapan seseorang
dapat dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang
dilakukannya. Di sinilah letak perbedaan antara Mc Naghten Rules
dengan Pasal 44 KUHP kita.
Dalam Mc Naghten Rules dijelaskan mengenai waktu perbuatan pidana
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pada saat perbuatan
pidana itu dilakukan, pelaku dalam keadaan sakit jiwa. Sedangkan dalam
Pasal 44 KUHP kita hanya menjelaskan syarat tidak dapat
al. 49 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dipertanggungjawabkannya seseorang yang mengalami sakit jiwa atas
perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
Hal mengenai waktu perbuatan pidana yang tidak
dipertanggungjawabkan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat
menentukan seseorang dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hal
ini menjadikan suatu syarat yang penting apabila dikaitkan dengan
permasalahan mengenai Temporary Insanity atau kegilaan sesaat yang
merupakan salah satu masalah pertanggungjawaban pidana;
b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami
Temporary Insanity.
Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai Temporary
Insanity, di mana hal tersebut bukanlah salah satu penyakit dalam
kejiwaan akan tetapi merupakan suatu istilah hukum terhadap suatu
perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.
Apabila dijabarkan satu persatu mengenai Temporary Insanity, maka
peristiwa pidana yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku
atas dasar pelaku dalam keadaan sakit jiwa atau Insanity. Akan tetapi,
kapan seseorang dapat dikatakan sedang mengalami Insanity, ini ketika
pelaku melakukan perbuatan pidana, pada saat itulah pelaku dapat
dikatakan sedang mengalami Insanity atau kegilaan. Melihat penjabaran
di atas, maka dapat diterjemahkan sebagai: Temporary = Pada saat
perbuatan pidana dilakukan dan Insanity = Sakit jiwa atau kegilaan. Jadi
Temporary Insanity adalah kegilaan yang terjadi pada saat perbuatan
pidana dilakukan. Dengan demikian, menurut pendapat penulis, hal
mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
yang mengalami Temporary Insanity atau kegilaan sesaat ini, merupakan
suatu perbuatan pidana yang dilakukan dan dipertanggungjawabkannya
termasuk ke dalam kategori Insanity / Kegilaan yang tercantum dalam
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yaitu kegilaan yang
disebabkan pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan
kegilaan yang terjadi sebagai akibat gangguan penyakit pada
kemampuan akal sehatnya;
Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan yang tidak sempurna, menurut
Prof. Van Hattum dalam bukunya and-en Leerboek sebagaimana
diterjemahkan oleh Lamintang haruslah diartikan sebagai suatu
pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara
kemasyarakatan, misalnya yang biasa disebut dengan Imbbecilliteit /
al. 50 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Imbesilitas atau juga sering disebut dengan perkataan "Lemah Pikiran".
Pertumbuhan tidak sempurna tersebut biasanya terjadi sebagai akibat
keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna, karena
kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dan atau kurangnya
pendidikan yang telah diperoleh seseorang (Lamintang P.A.F.., Dasar-
dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 383.)
Sedangkan yang dimaksud dengan gangguan penyakit pada kemampuan
akal sehatnya adalah merupakan suatu gangguan yang diakibatkan oleh
penyakit-penyakit jiwa. Yang harus diperhatikan adalah sejauh mana
gangguan penyakit mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari
pelaku tindak pidana dan apakah pengaruh tersebut adalah sedemikian
rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang
arti perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu
juga mampu untuk menentukan apa yang ia lakukan ataupun tidak;
Dengan demikian, pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan
gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya inilah yang
merupakan syarat tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu
perbuatan pidana, sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat Undang-
Undang dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut
Van Bummelen. Ahli penyakit jiwa menentukan, bahwa pelaku perbuatan
pidana yang menderita salah satu gangguan penyakit jiwa atau jiwanya
tidak sehat dalam tumbuhannya, akan tetapi hal tersebut tidak
menghapus sama sekali tanggung jawabnya terhadap perbuatan tersebut
(kemampuan bertanggung jawab) tetapi hanya mengurangi saja atau
dengan kata lain kemampuan untuk bertanggung jawab berkurang (Van
Bummelen, Hukum Pidana 1,.h.220).
Apabila seorang ahli telah memperkirakan bahwa kelainan jiwa
seseorang itu telah mengacaukan pandangannya atau telah
mengakibatkan adanya suatu penyempitan kesadaran pada orang
tersebut ataupun telah membuat orang tersebut menjadi peka terhadap
hal-hal yang terjadi seketika, maka tindakan-tindakan dari orang tersebut
menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila tindakan tertentu
dari seseorang berada di luar kesadaran dari orang tersebut, maka
tindakannya itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya;
Kemampuan bertanggung jawab yang berkurang, disebabkan adanya
suatu gangguan-gangguan terhadap kesadaran seseorang. Seseorang
al. 51 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana umumnya manusia normal/biasa dapat mempunyai
pengertian yang kurang untuk memahami hal yang baik dan yang jahat,
la dapat mempunyai daya tahan yang kuat atau daya tahan yang lemah
terhadap emosi dan nafsunya;
Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa penyakit jiwa
yang memungkinkan suatu tindak pidana yang sifatnya Temporary
Insanity atau kegilaan sesaat ini, menunjukan kepada gangguan
kesadaran pelaku tindak pidana. Sebagai faktor yang menghapus
pertanggungjawaban, di samping gangguan kesadaran yang bersifat
sakit atau patologis, dapat juga merupakan suatu gangguan kesadaran
yang bersifat tidak sakit atau spontan ke luar begitu saja;
Dalam kejadian tertentu termasuk suatu gangguan kesadaran yang
bukan patologis merupakan suatu kejadian yang terjadi atas dasar
psikologis normal, yaitu karena emosi yang meluap-luap (effect) seperti
terkejut, marah, takut, putus asa, juga karena terlalu cape, mengantuk,
dan sebagainya. Gangguan kesadaran ini harus begitu hebatnya,
sehingga ia sangat mengurangi kemampuan untuk menyadari, bahwa
perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan (Ketidakmampuan untuk
menyadari perbuatannya). Di samping itu harus dipertimbangkan
keseluruhan kejadian sebelumnya, kepribadian pelaku dan cara pelaku
memberikan reaksi. Sudah merupakan tugas para ahli dalam keadaan
sedemikian sulit dalam menilai suatu "perbuatan efek", karena sebagian
dari perbuatan kejahatan dilakukan dalam perasaan yang meluap-luap.
Pada orang sehat dan orang sakit, proses-proses yang dinamakan efek-
efek yang memegang peranan yang sangat penting. Dalam tiap-tiap efek
terdapat kecenderungan untuk bertindak ke arah tertentu. Umpamanya
apabila kita dihina oleh orang lain, maka dalam jiwa kita timbul perasaan
untuk membalas penghinaan tersebut, perasaan atau gejolak dalam jiwa
akan berhenti apabila balas dendam sudah tercapai (tujuan tercapai) atau
balas dendam sudah tidak berguna lagi karena sudah bermaaf-maafan
atau telah dibalaskan oleh orang lain. Bertambah kuat suatu efek
tergantung dari tenaga pendorongnya. Apabila faktor pendorongnya
bertambah kuat, maka dalam keadaan-keadaan tertentu ia akan meletus
dan akan melabrak semua rintangan yang menghambat ketegangan
yang ada;
Ketentuan gangguan kesadaran ini tidak diberikan dalam Pasal
44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut
al. 52 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
hanya memberikan syarat-syarat tidak dipertanggungjawabkannya
seseorang atas perbuatannya, yaitu pertumbuhan akal sehat yang tidak
sempurna dan gangguan penyakit terhadap kemampuan akal sehatnya.
Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, bahwa syarat
yang maksud dalam Pasal 44 KUHP hanya sebatas dengan suatu
penyakit jiwa yang dibawa dari sejak lahir atau faktor genetika yang
diturunkan oleh orang tua dan penyakit jiwa yang sifatnya sakit atau
patologis. Sedangkan gangguan kesadaran ada juga yang bersifat tidak
patologis (sakit) yang hanya dikarenakan psikologi normal biasa. Hal ini
menjadikan suatu pertanyaan yang mendasar mengenai masalah
pertanggungjawaban pidana.
Gangguan kesadaran yang bersifat patologis maupun gangguan
kesadaran yang tidak patologis, menutup kemungkinan bahwa pelaku
tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum adalah karena tidak terdapat
unsur opzet maupun unsur culpa. Dalam pertanggungjawaban pidana
yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami Temporary Insanity, perlu
suatu pembuktian terhadap pelaku tersebut. Pembuktian yang dimaksud,
adalah pelaku perbuatan harus dapat membuktikan bahwa pada saat
perbuatan pidana dilakukan, ia sedang mengalami suatu gangguan
kesadaran yang memang sifatnya tidak patologis. Yang dapat
membuktikan pelaku perbuatan memang dalam keadaan Insanity saat
tindak pidana terjadi, hanyalah para ahli ilmu hukum kejiwaan (Psikiatri),
sedangkan dalam hal dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya
pelaku perbuatan tindak pidana yang mengalami Temporary Insanity,
sudah merupakan tugas para yuris untuk dapat membuktikan adanya
unsur Opzet atau unsur Culpa dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Dalam sistem hukum Common Law, dalam menjatuhkan hukuman
terhadap pelaku tindak pidana, diputuskan oleh dewan juri, sedangkan
dalam sistem hukum Civil Law (sistem hukum yang digunakan di
Indonesia), penjatuhan hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan
dewan Hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang
dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Sesuai dengan tujuan dari hokum, yaitu menjamin suatu kepastian
hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua orang, maka Hakim
dalam memberikan suatu putusan harus dianggap adil untuk semua
pihak, baik pihak pelaku perbuatan maupun pihak masyarakat yang di
resahkan atas perbuatan pelaku. Putusan Hakim ini dianggap
al. 53 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mempunyai suatu kepastian hukum, apabila setiap keputusan yang
diberikan pada pelaku perbuatan mempunyai suatu dasar hukum yang
berlaku umum yang berbentuk suatu aturan-aturan yang ditulis dalam
suatu peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan suatu
putusan, Hakim dapat membuat suatu penafsiran yang bersifat subyektif
berdasarkan pendapat-pendapat dari para penulis, dengan akibat
putusannya tersebut menjadi bersifat mengambang dan jauh dari
memuaskan dikarenakan suatu kepastian hukum menjadi terabaikan;
Dengan tidak adanya suatu peraturan tertulis yang menimbulkan keragu-
raguan Hakim dalam mengambil suatu keputusan, maka suatu penafsiran
subyektif dapat dilakukan oleh Hakim dalam memberikan putusannya;
Dengan timbulnya keragu-raguan tersebut, sebaiknya para Hakim
berpedoman kepada azas "In dubio pro reo", yaitu suatu azas yang
terkenal dalam hukum acara pidana, yang berarti bahwa:
"Pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan, yaitu tentang apakah
seorang tertuduh itu dapat dihukum atau tidak, maka harus diputuskan
secara menguntungkan tertuduh". (Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana,
Tarsito, Bandung, 1986.h.46)
Dengan demikian, apabila timbul suatu keragu-raguan Hakim dalam
mengambil keputusannya, maka sesuai dengan azas "In dubio pro reo"
ini, pelaku perbuatan pidana haruslah tidak dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan
Hakim dalam mengambil keputusannya, maka para Hakim haruslah
sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap pelaku tindak
pidana yang mengalami Temporary Insanyti tersebut. Memang dalam
mengambil keputusannya, para Hakim sangatlah tergantung dari
pembuktian yang diberikan oleh ahli ilmu jiwa / kejiwaan (Psikiater) agar
tidak terjadi suatu keragu-raguan dalam mengambil keputusan terhadap
Terdakwa. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana yang mengalami Temporary Insanity ini harus dipersamakan
dengan pelaku tindak pidana yang mengalami suatu penyakit kejiwaan
sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan, pelaku tindak pidana yang
mengalami Temporary Insanity, dalam melakukan perbuatannya tersebut
sedang dalam keadaan sakit jiwa.
al. 54 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.2. Bahwa keterangan ahli Psikologi tidak dapat diterapkan dalam
menjatuhkan hukuman mati atas Ryan (Pemohon) karena Inkonsisten
dan Kontradiktif dan bukan bidangnya.
Saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i (Perwira Menengah
Polisi).
Psikopat adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi sehat
jasmani dan pikiran secara umum tetapi memiliki suatu anomali di mana
seorang psikopat memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan oleh Dr. Hare
- perumus test PCL-R (Psychopath Checklist Revised) yang bisa
menentukan apakah seseorang mengidap psikopat atau tidak. Mengutip
dari keterangan Prof. Dr. TB Ronny Nitibaskara - Kriminolog UI, psikopat
kelihatan sebagai 'sehat tapi sakit', dan sebaliknya, 'sakit tapi sehat'.
Di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini
sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh
Terdakwa terhadap Hery Santoso di Apartemen Margonda Residence
Depok;
• Saksi ahli adalah ahli psikolog, yang mendapatkan keahlian sebagai
psikolog dari Universitas Gajah Mada Yogjakarta dan telah menjadi
ahli lebih kurang 25 tahun serta telah melakukan pemeriksaan
terhadap 1000 orang ;
• Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa
pada tanggal 29 Juli 2008;
• Jenis pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Analisa Kompetensi
Psikologis, dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah
metode obsevasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian;
• Saksi Ahli berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kompetensi
psikologis untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena
memiliki kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan
memanipulasi atau melakukan kebohongan;
• Hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi menyimpulkan bahwa
Terdakwa tergolong individu yang normal dan dimungkinkan untuk
bertanggung jawab atas tindakannya.
• Saksi ahli berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kecenderungan
agresi untuk memanipulatif sehingga yang berhubungan dengannya
tidak menyadari potensi agresi yang dimiliki Terdakwa;
al. 55 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Saksi ahli berpendapat bahwa semua perbuatan Terdakwa dilakukan
dengan sadari, dengan tingkat emosional yang tinggi; Saksi ahli
berpendapat bahwa, daya ingat Terdakwa tergolong standar;
• Saksi ahli berpendapat bahwa kebiasaan Terdakwa berbohong karena
untuk kepentingannya, nilainya, dan harapannya.
Amarahnya melebihi dari orang normal atau lebih agresif dan saksi
juga berpendapat bahwa Terdakwa termasuk orang yang pemarah
atau memiliki tingkat emosional yang tidak stabil;
• Tidak ada halusinasi/tidak sadar dengan apa yang Terdakwa lakukan.
• Terdakwa mengalami trauma psikologis yang diterima, trauma psikis,
bisa datang pada seseorang yang kelihatan sehat.
• Ada indikasi Terdakwa mengalami trauma psikologis, narsistik, dan
agresif oral (mengatai orang dengan 1000 bahasa);
• Bahwa dalam pembuatan BAP oleh penyidik, saksi berpendapat
penyidik harus mengantisipasi kebohongan karena berpotensi untuk
itu;
• Terdakwa memiliki kelainan yang dalam hal ini ahli tidak pantas untuk
menyampaikannya, karena menyangkut asusila, dan itu yang paling
dominan;
• Kepribadian yang terbentuk pada Terdakwa terbentuk oleh karena hal-
hal yang tidak seharusnya diterimanya pada masa waktu tertentu
sehingga membentuk kepribadian Terdakwa;
• Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat disadari dalam sikap
Terdakwa yang agresif dan bila keinginan Terdakwa tidak terkabul,
maka akan bersifat agresif.
• Terdakwa menyadari hal yang diperbuatnya dan mengupayakan
pengelabuan atas hal yang diperbuat;
• Pemeriksaan didasarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
• Terdakwa ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan tetapi
masih bisa memanipulasi kebenaran;
• Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua perbuatannya
dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang
dilakukannya dan bertindak sadis terhadap lawannya namun ahli
berpendapat Terdakwa bukan psikopat atau psikotri;
al. 56 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Religi Terdakwa dapat memanipulasi juga Terdakwa orang yang malas
dan instant;
• Ahli berpendapat bahwa tidak ada penyesalan merupakan unsur dari
Psikopat dan hal yang paling mendominasi diri Terdakwa adalah
kebutuhan Terdakwa akan keinginannya ;
• Saksi ahli berpendapat, apabila tidak terungkap kejadian yang
dilakukan Terdakwa dan dalam kondisi terbuka, kondisi ini akan bisa
berulang kembali;
• Bahwa benar Saksi Ahli berpendapat, Terdakwa memiliki ciri seorang
psikopat, yaitu semua perbuatannya dilakukan dengan sadar, tidak
menyesal terhadap apa yang dilakukannya dan bertindak sadis
terhadap lawannya namun saksi ahli tetap berpendapat Terdakwa
bukan psikopat atau psikotri;
Keberatan Pemohon atas keterangan saksi:
• Saksi menolak keterangan saksi ahli yang menyatakan "Religi
Terdakwa dapat memanipulasi dan Terdakwa orang yang malas dan
instant karena sesungguhnya Terdakwa memiliki kegiatan sebagai
instruktur senam, mengajar tari, mengajar ngaji serta kegiatan yang
lainnya, sehingga Terdakwa memiliki penghasilan lebih kurang Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bahwa keterangan saksi ahli tersebut merupakan masuk dalam
kategori ciri-ciri seorang Psikopat, namun oleh saksi ahli tidak
memberikan keterangan sebenarnya terhadap kesimpulan sehingga
Pemohon dapat dihukum;
• Bahwa saksi yang dihadirkan tersebut bukan pada keahliannya, saksi
ahli memiliki keahlian di bidang Psikologi bukan Psikiater, untuk
sementara yang dapat memberikan keterangan terkait kondisi jiwa
Pemohon adalah harus seorang ahli di bidang Psikiater, sebagaimana
Pemohon uraikan di bawah ini.
• Ciri-ciri Psikopat adalah:
• Tanpa dosa. Psikopat tempat kerja tidak menyesali berapapun yang
mereka jadikan korban, mereka tusuk dari belakang atau yang hasil
kerjanya mereka curi;
al. 57 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Mempesona. Mereka adalah pembicara yang sangat bagus. Mereka
lebih suka berhadapan empat mata, meskipun tidak takut rapat
kelompok;
• Manipulatif. Mereka memangsa berbagai kelemahan orang. Mereka
sangat pandai beradaptasi dengan orang lain tahu bilamana harus
tampil percaya diri atau kurang percaya diri, kapan harus kelihatan
bodoh, kapan harus tersenyum.
• Parasitis. Mereka mencari penghargaan dari hasil kerja orang lain.
• Pembohong yang patologis. Psikopat tempat kerja bukan pembohong
ulung. Namun, jika mereka ketahuan, mereka dapat berdalih untuk
menemukan selamat, drama queen, itulah mereka.
• Tak menentu. Psikopat hanya punya emosi pokok (senang, sedih,
marah). Mereka pada umumnya pandai menyembunyikan emosi
mereka, dapat tersenyum bila sedih ataupun pura-pura menangis.
2.3. Bahwa Ryan (Pemohon) terbukti tidak melakukan pembunuhan secara
berencana karena tidak ada saksi satupun yang menyatakan dan melihat
terjadinya pembunuhan.
Setelah kami beberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
selanjutnya kami Pembela Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut
hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan dengan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan, Yurisprudensi dan Logika.
Analisis kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang
dilakukan oleh Saudara Jaksa / Penuntut Umum. Maka dalam kesempatan
ini kami hanya membuktikan terhadap Pasal 340 KUHP yang telah
dibuktikan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Dan
dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakimlah untuk menyimpulkan
argumentasi mana yang benar menurut hukum.
Setelah kami membahas secara pajang lebar berdasarkan urut-urutan alat
bukti sebagaimana di atas, maka tiba saatnya kami membuktikan
kebenaran bahwa Terdakwa baik Terdakwa Very Idam Henyansyah, tidak
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan
yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutannya.
Terlebih dahulu akan diuraikan dan dibuktikan satu-persatu unsur-unsur
Pasal yang didakwakan, yaitu berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan sebagai berikut :
Primer:
Bahwa Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut:
al. 58 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
"Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan
direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup
atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
Bahwa apabila diperhatikan rumusan dari Pasal 340 KUHP tersebut, maka
unsur-unsur yang terdapat dalamnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Dengan sengaja;
3. Unsur : Direncanakan lebih dahulu
4. Unsur : Menghilangkan jiwa orang lain.
1. Unsur Barang Siapa.
Bahwa, unsur (bestandeel) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku /
subyek tindak pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut
telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam
rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader. Dalam
perkara ini pelaku atau dader yang diduga melakukan tindak pidana
Pembunuhan Berencana adalah Very Idam Henyansyah alias Ryan.
Unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang sebagai subyek
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini para
Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya ditempatkan sebagai
unsur barang siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
sebagaimana dakwaannya.
Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan secara jelas dan tegas
dalam salah satu poin eksepsi yang telah kami ajukan dalam persidangan
yang mulia ini adalah, Terdakwa Very Idam Henyansyah alias Ryan adalah
bukan subyek yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas
adanya tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan kematian bagi
korban Hery Santoso, sehingga dakwaan Penuntut Umum pada saat itu kami
nyatakan "dakwaan error in persona". Karena Terdakwa adalah Seorang
Psikopat dan atau mengalami gangguan jiwa pada saat Terdakwa dalam
keadaan terdesak melakukan pembunuhan terhadap korban Hery Santoso.
Terbukti dan terungkap dalam persidangan bahwa, berdasarkan fakta-fakta
dan bukti-bukti yang diajukan di dalam keterangan, bahwa benar berkaitan
dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahli Kombes Pol
Drs. Untung Laksono M.S.i telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi
kejiwaan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2008. Bahwa benar jenis
pemeriksaan yang saksi ahli lakukan adalah dengan Analisa Kompetensi
al. 59 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Psikologis dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah metode
observasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian. Bahwa benar Saksi
Ahli berpendapat, Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua
perbuatannya dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang
dilakukannya dan bertindak sadis terhadap lawannya namun saksi ahli tetap
berpendapat Terdakwa bukan psikopat atau psikotri.
Bahwa keterangan saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i, di
dalam persidangan sangat bertentangan dengan keterangan Kesimpulan
Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor. Pol: R/21/VIII/2008/Ropsi tanggal 04
Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Psikologi Polri
Drs.Untung Leksono, Msi. Psikolog dari Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Ketua Tim Apsifor Prof. DR. Yusti Probowati,
Psikolog, dengan kesimpulan Terdakwa Ryan tidak mengalami gangguan
pada orientasi ruang dan waktu, daya ingat, dan logika verbal serta tidak ada
halusinasi dan delusi. Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam
perkembangan kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi
dan gaya hidup yang ditunjukan dalam perilaku:
Agresif Manipulatif : Memiliki potensi untuk melakukan agresif namun dapat
memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan
dengannya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh Terdakwa.
Melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan.
Mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dominan
terhadap orang lain. Obsesif Kompulsif: yang memungkinkan terjadinya
pengulangan perilaku dan dapat menjadi pendorong yang mendasari tindak
kriminal yang didakwakan kepada Terdakwa Ryan.
Dengan rekomendasi:
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan
hal-hal sebagai berikut:
Terdakwa Ryan memiliki kompetensi psikologis pada tingkat cukup sehingga
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Selama Proses berlangsung diharapkan untuk waspada terhadap
kemungkinan kebohongan yang dilakukan Terdakwa Ryan sewaktu
memberikan keterangan. Selama dalam tahanan dan pemeriksaan terhadap
Ryan perlu mendapatkan pengawasan secara seksama terhadap
kemungkinan tindakan yang tidak terduga terhadap orang lain maupun
terhadap dirinya.
al. 60 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Ahli Kombes Pol Drs. Untung Laksono M.S.i (Perwira Menengah
Polisi).
Di bawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan
dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap
Hery Santoso di Apartemen Margonda Residence Depok;
• Saksi ahli adalah ahli psikolog, yang mendapatkan keahlian sebagai
psikolog dari Universitas Gajah Mada Yogjakarta dan telah menjadi ahli
lebih kurang 25 tahun serta telah melakukan pemeriksaan terhadap
kurang lebih 1000 orang ;
• Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan Terdakwa pada
tanggal 29 Juli 2008;
• Jenis pemeriksaan yang saksi lakukan adalah Analisa Kompetensi
Psikologis, dengan metode pemeriksaannya yang dilakukan adalah
metode obsevasi, wawancara mendalam dan tes kepribadian;
• Saksi Ahli berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kompetensi psikologis
untuk dipertanggungjawabkan secara hukum, karena memiliki
kecerdasan normal dan memiliki kecenderungan memanipulasi atau
melakukan kebohongan;
• Hasil pemeriksaan yang dilakukan, saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa
tergolong individu yang normal dan dimungkinkan untuk bertanggung
jawab atas tindakannya.
• Saksi ahli berpendapat bahwa, Terdakwa mempunyai kecenderungan
agresi untuk memanipulatif sehingga yang berhubungan dengannya tidak
menyadari potensi agresi yang dimiliki Terdakwa;
• Saksi ahli berpendapat bahwa, semua perbuatan Terdakwa dilakukan
dengan sadar, dengan tingkat emosional yang tinggi;
• Saksi ahli berpendapat bahwa daya ingat Terdakwa tergolong standar;
• Saksi ahli berpendapat bahwa kebiasaan Terdakwa berbohong karena
untuk kepentingannya, nilainya, dan harapannya. Amarahnya melebihi
dari orang normal atau lebih agresif dan saksi juga berpendapat bahwa
Terdakwa termasuk orang yang pemarah atau memiliki tingkat emosional
yang tidak stabil; Tidak ada halusinasi/tidak sadar dengan apa yang
Terdakwa lakukan.
• Terdakwa mengalami trauma psikologis yang diterima, trauma psikis, bisa
datang pada seseorang yang kelihatan sehat.
al. 61 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Ada indikasi Terdakwa mengalami trauma psikologis, narsistik, dan
agresif oral (mengatai orang dengan 1000 bahasa).
• Bahwa dalam pembuatan BAP oleh penyidik, saksi berpendapat penyidik
harus mengantisipasi kebohongan karena berpotensi untuk itu.
• Terdakwa memiliki kelainan, yang dalam hal ini ahli tidak pantas untuk
menyampaikannya, karena menyangkut asusila, dan itu yang paling
dominan.
• Kepribadian yang terbentuk pada Terdakwa terbentuk oleh karena hal-hal
yang tidak seharusnya diterimanya pada masa waktu tertentu. Sehingga
membentuk kepribadian Terdakwa.
• Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat disadari dalam sikap
Terdakwa yang agresif, dan bila keinginan Terdakwa tidak terkabul maka
akan bersifat agresif.
• Terdakwa menyadari hal yang diperbuatnya, dan mengupayakan
pengelabuan atas hal yang diperbuat;
• Pemeriksaan didasarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
• Terdakwa ada rasa penyesalan ketika melakukan perbuatan tetapi masih
bisa memanipulasi kebenaran ;
• Terdakwa memiliki ciri seorang psikopat, yaitu semua perbuatannya
dilakukan dengan sadar, tidak menyesal terhadap apa yang dilakukannya
dan bertindak sadis terhadap lawannya namun ahli berpendapat
Terdakwa bukan psikopat atau psikotri;
• Religi Terdakwa dapat memanipulasi juga Terdakwa orang yang malas
dan instant;
• Ahli berpendapat bahwa tidak ada penyesalan merupakan unsur dari
psikopat dan hal yang paling mendominasi diri Terdakwa adalah
kebutuhan Terdakwa akan keinginannya;
• Saksi ahli berpendapat, apabila tidak terungkap kejadian yang dilakukan
Terdakwa dan dalam kondisi terbuka, kondisi ini akan bisa berulang
kembali ;
• Bahwa ahli tidak mengerti tentang defiisi kelainan jiwa, gangguan jiwa,
dan sakit jiwa, dan psikopat itu sendiri.
• Bahwa saksi ahli tidak tahu istilah Ego Sentrik dalam ilmu Psikologi.
• Bahwa Ahli mengakui di dalam diri Terdakwa terdapat ciri-ciri psikopat
tapi tidak bisa menjabarkan psikopat yang dimaksud.
al. 62 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keterangan saksi ahli tersebut di atas sangat bertentangan antara
yang satu dengan yang lainnya tentang kondisi Psikologi Terdakwa yang
sebenarnya, dan saksi ahli dalam memberikan keterangan tidak obyektif dan
dengan cara terbuka dalam memberikan keterangan di depan persidangan,
dan juga dapat kita lihat dengan sangat jelas lagi dalam keterangannya di
kesimpulan yang dibuat oleh saksi ahli sendiri tentang diri Terdakwa, hal ini
terbukti dalam beberapa bagian dari pertanyaan kami dari Tim Penasehat
hukum Terdakwa yang sangat sederhana. Hal ini tidak mungkin tidak bisa di
jawab oleh seorang saksi ahli yang sudah berpengalaman puluhan tahun di
bidangnya, maka ini dapat menjadi sebuah indikasi konspirasi untuk
menghukum Terdakwa dengan seberat-beratnya, mengingat apa yang
dipertanyakan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa adalah dapat dijawab
dengan sempurna oleh saksi ahli tapi tidak dilakukan oleh saksi ahli.
Bahwa ketika kita perhatikan secara bersama dan kita simpulkan dari
keterangan saksi ahli, baik yang tertulis dalam kesimpulannya maupun
berdasarkan pada keterangan saksi ahli dalam persidangan terdapat fakta
hukum sebagai berikut:
Bahwa di dalam kesimpulannya dalam surat keterangannya saksi ahli
berpendapat Terdakwa Ryan mengalami masalah dalam perkembangan
kepribadiannya terkait dengan aspek pengendalian emosi dan gaya hidup
yang ditunjukan dalam perilaku: Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli di
atas sudah sangat jelas dan terbukti kalau diri Terdakwa yaitu Very Idam
Henyansyah alias Ryan mengalami masalah gangguan jiwa dalam
perkembangannya kepribadiannya. Maka berdasarkan teori
pertangungjawaban pidana dan berdasarkan Pasal 44 KUHP, Terdakwa tidak
dapat dihukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas
kejahatan yang dilakukannya, yaitu Pembunuhan terhadap korban Hery
Santoso secara pidana melainkan hukuman-hukuman yang lain berupa
rehabilitasi diri Terdakwa. Melihat pengertian dari hal-hal yang menjadikan
tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang pelaku atas tindak pidana
yang dilakukannya, maka dikaitkan dengan maksud pembuat Undang-
Undang dalam Pasal 44 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana, berbicara
mengenai suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
pelakunya (orang yang melakukan tindak pidana). Dengan demikian telah
dikatakan di atas, bahwa permasalahan tersebut merupakan masalah
ontoerekenbaarheid di mana penekanannya ada pada pelakunya.
Penekanan pada pelaku sesuai dengan yang maksud dari pembuat Undang-
al. 63 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang adalah terhadap keadaan diri pelaku tersebut. Keadaan diri pelaku
tersebut termasuk di dalamnya mengenai keadaan biologis, psikologis,
orang tersebut. Adapun keadaan biologis dari seseorang yang menyebabkan
tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan yang dilakukan adalah
mengenai pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna dan gangguan
penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pertumbuhan akal sehat yang
kurang sempurna menurut pembuat Undang-Undang merupakan suatu
gangguan kejiwaan yang dialami seseorang sejak ia dilahirkan atau sejak ia
tumbuh dan mencari identitas diri yang dilatarbelakangi oleh berbagai
macam hal seperti keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna,
karena kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak atau kurangnya
pendidikan yang diperoleh dan ada masalah genetikal dari kedua orang
tuanya. Dari pengertian tersebut dalam ilmu jiwa dikategorikan sebagai suatu
penyakit. Bahwa hal ini searah dengan keterangan yang telah diberikan oleh
Ibu kandung Terdakwa yang keterangannya tidak disumpah sebagai saksi
a de charge, yaitu Saitun pada intinya adalah "Bahwa Terdakwa pernah
dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mojokerto karena mengalami sakit jiwa atau
gangguan jiwa (goncangan jiwa yang sangat hebat), pada saat Terdakwa
duduk di kelas III (tiga) menjelang masuk kelas I (satu) SMA, selama kurang
lebih 1 (satu) tahun dan di dalam kehidupannya sehari-hari Terdakwa sering
mengalaminya, yaitu dengan berbuat dan bertingkah aneh"
Bahwa keterangan Ibu Kandung Terdakwa dapat dijadikan dasar dan bukti
bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak permanen seperti orang
gila.
Bahwa di dalam keterangan saksi ahli masih dalam kesimpulannya yang
menyatakan Terdakwa melanggar norma dan mudah berbohong tanpa
adanya penyesalan, mementingkan kepentingan dirinya sendiri untuk
mencapai tujuan dominan terhadap orang lain. Dan di dalam Rekomendasi
menyatakan Terdakwa Ryan memiliki kompetensi psikologis pada tingkat
cukup sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Bahwa keterangan saksi ahli tersebut sudah cukup dapat artikan dalam
kesimpulan secara obyektif bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak
pidana sedang mengalami dengan istilah sakit jiwa, gangguan jiwa, kegilaan
sesaat (Temporary Insanity). Atau lebih dikenal psikopat. Maka apa yang
diperbuat oleh Terdakwa benar merupakan perbuatan pidana yang
melanggar hukum tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum sehingga tidak dapat
al. 64 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dihukum secara pidana. Bahwa saksi ahli memberikan keterangan di depan
persidangan, bahwa Terdakwa memiliki ciri-ciri psikopat, yaitu karena di
dalam diri Terdakwa terdapat tingkat perbuatan. Tidak menyesali
perbuatannya, kesadisan yang ditunjukan terhadap korbannya, suka
memanipulasi terhadap orang berhubungan dengannya, selalu melihat
dirinya lebih dari orang lain, gampang tersinggung ketika disinggung
menyangkut kelainannya. Maka hal ini terungkap dalam persidangan tetapi
oleh Saksi ahli sendiri tidak mau mengakui kalau diri Terdakwa seorang
psikopat, ini menandakan bahwa keterangan saksi ahli tidak obyektif dan
tidak mau jujur, terbukti pada saat saksi ahli tidak bisa menjawab pertanyaan
dari kuasa hukum Terdakwa dengan pertanyaan yang sangat sederhana,
yaitu, tentang definisi gangguan jiwa, sakit jiwa, kelainan jiwa dan psikopat,
tidak sinkronnya hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan hasil akhir,
yaitu satu sisi mengakui adanya cirri-ciri psikopat dalam diri Terdakwa tapi
hasilnya bahwa Terdakwa bukan psikopat. Ini perlu kita teliti bersama terkait
hasil dari pemeriksaan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka unsur barang siapa tidak terbukti.
2. Unsur Dengan Sengaja
Bahwa, ada 2 (dua) teori berkaitan dengan kesengajaan atau opzeettelijk,
Pertama, Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dianut oleh Simons, dan kedua,
Teori Pengetahuan atau voorstellingstheorie yang antara lain dianut oleh
Hamel. Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam Pasal ini, adalah seorang
Pelaku atau Dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal
340 KUHP.
Bahwa, menurut MvT (Memorie van Toelichting) dari Willens En Wetens,
artinya menghendaki dan mengetahui "Maksudnya bahwa seseorang
melakukan suatu perbuatan jahat haruslah "Menghendaki", baik itu
perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi.
Berhubung antara unsur "Sengaja" dengan unsur rencana terlebih dahulu
dalam kalimat rumusan Pasal 340. Maka menurut MvT (Memorie Van
Toelichting) yang menyatakan bahwa bila unsur dengan sengaja itu
dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka semua unsur yang ada di
belakangnya dituju/diliputi oleh unsur sengaja, sedangkan antara dua unsur
itu di sini dipisahkan dengan perkataan "dan", yang mengandung makna
sebagai penghubung, ialah menghubungkan kata sebelumnya (Sengaja)
dengan kata sesudahnya (Dengan rencana terlebih dahulu).
al. 65 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Unsur ini pada prinsipnya menunjuk pada adanya kesamaan niat dan
rencana dari subyek tindak pidana, untuk dan oleh karena itu, berdasarkan
fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa
berdasarkan pada keterangan semua saksi dan Terdakwa Very Idham
Henyansyah alias Ryan, tidak menghendaki kematian korban Hery Santoso
dan itu terbukti dalam fakta persidangan di mana tidak ada satu kata pun
yang berubah dari keterangan Terdakwa baik yang ada dalam BAP Polda
Metro Jaya maupun keterangan yang diberikan di depan persidangan.
Bahwa Terdakwa membunuh korban Hery Santoso sebagai akibat dari
korban Hery Santoso main di tempat tinggal Terdakwa, yaitu Apartemen
Margonda Residence di Jl. Margonda Raya Depok kamar Blok C 309 A, dan
antara korban dengan Terdakwa membicarakan mengenai penghuni
Apartemen tersebut tiba-tiba korban menanyakan pada Terdakwa siapa
pacar Terdakwa? Lalu Terdakwa menjawab pacar saya adalah Novel
Andreas sambil menunjukan foto Novel Andreas yang ada di atas meja
makan. Lalu korban mengungkapkan rasa ketertarikannya terhadap
Novel Andreas, yaitu dengan mengatakan saya ingin berkencan dengan
pacar kamu, yaitu Novel Andreas, lalu Terdakwa mengatakan “jangan, itu
pacar saya”,, tetapi korban malah mengeluarkan kata-kata "mana ada di
dunia ini laki-laki yang setia, jangan pura-pura setia kamu (ditujukan pada
Terdakwa)”, dan “mana ada orang yang tidak mau uang, berapapun yang
kamu inginkan saya akan bayar asalkan saya bisa berkencan dengan pacar
kamu (ditujukan pada Novel)", dan Terdakwa langsung marah dan
tersinggung dengan reaksi menampar korban Hery Santoso, lalu korban
Hery Santoso membalasnya sehingga terjadi perkelahian / pertengkaran ,
antara Terdakwa dengan korban, dan dalam pertengkaran itu Terdakwa
beberapa kali terjatuh akibat dari pukulan dan tendangan korban Hery
Santoso, sehingga pada saat Terdakwa jatuh akibat tendangan korban Hery
Santoso yang terakhir memang tidak disengaja, Terdakwa jatuh pas di
pinggir meja TV yang di atasnya ada piso dengan piring dan pisang sisa
makan Terdakwa, dengan seketika Terdakwa menusukkan pada perut
korban bagian kanan, dan korban masih kuat dan memukul Terdakwa
sehingga Terdakwa menusukkannya yang kedua pada perut korban, lalu
Terdakwa menusukkan beberapa kali pada bagian tubuh korban dengan cara
brutal, lalu Terdakwa menyeret tubuh korban ke kamar mandi dan memutilasi
tubuh korban dengan piso dapur dan dipukulnya kepala korban dengan besi
al. 66 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
ulir yang berukuran 50 cm, yang didapatkan oleh korban di laci meja dapur
yang jauh-jauh hari besi itu sudah ada di apartemen tersebut.
Bahwa pada saat melakukan pembunuhan, Terdakwa mengalami kegilaan
yang dikarenakan oleh suatu keadaan traumatis yang terjadi sebagai akibat
dari penghinaan dan perkataan kotor serta adanya perkelahian /
pertengkaran yang terjadi oleh Terdakwa dan korban.
Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, keadaan jiwa Terdakwa
tersebut dapat dikatakan dalam keadaan normal akan tetapi pada saat
terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, keadaan jiwanya dalam keadaan
tidak normal yang dikarenakan oleh suatu keadaan traumatis yang sangat
hebat sebagai akibat dari peristiwa yang dialami oleh diri Terdakwa akibat
omongan dan tindakan dari diri korban, hal ini yang disembunyikan atau
tidak diungkapkan oleh saksi ahli Drs. Untung Leksono.Msi.
Bahwa hal itu terbukti bahwa Terdakwa mempunyai ciri-ciri psikopat,
sehingga apa yang telah terjadi pada diri Terdakwa pada saat itu merupakan
tindakan di luar kehendak "kesengajaan" diri Terdakwa karena Terdakwa
masih dalam keadaan jiwa emosional yang tinggi dan keadaan memaksa
dan seketika.
Bahwa peristiwa tersebut pada diri Terdakwa mengalami apa yang
dinamakan dengan Temporary Insanity atau kegilaan sesaat, hal inilah yang
dapat mendasari bahwa Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka unsur
dengan sengaja tidak terbukti.
3. Unsur Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu.
Sebelum kami menguraikan tentang unsur yang direncanakan maka perlu
kami kutip beberapa pendapat tentang unsur dan dengan direncanakan:
1. Bahwa, pengertian "Dengan rencana lebih dahulu" menurut MvT
(Memorie van Toechliting), Pembentuk Pasal 340 KUHP diutarakan,
antara Lain : "Dengan rencana lebih dahulu" diperlukan saat pemikiran
dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si
pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan
melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukan.
2. Bahwa, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat
memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana
bathin yang tenang. Suasana bathin yang tenang, adalah suasana yang
tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan
emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan
al. 67 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan pertimbangkannya,
telah dikaji dan untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti
ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam
suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan
mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan
kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya
ketika itu.
3. Bahwa, menurut Prof. Hermien HK adalah ada tenggang waktu yang
cukup antara sejak timbulnya / diputuskannya kehendak sampai
pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah
relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan
bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak
terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan
lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah
tidak menggambarkan ada hubungan antara pengambil putusan
kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
4. Bahwa, mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana
ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya
pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di
atas bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana lebih dahulu, maka
adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam
mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus
dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam
suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto
Soerodibroto, 1994;207).
Bahwa, berdasarkan fakta persidangan, maka unsur dan direncanakan
lebih dulu dari perbuatan Terdakwa tidak terbukti menurut hokum, yaitu:
Bahwa, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Very
Idham Henyansyah alias Ryan terhadap korban Hery Santoso di
apartemen Margonda Residence Blok C nomor 309 A, Jl. Margonda raya
Depok kota Depok, yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2008
sekitar pukul 20.00 Wib adalah terjadi dengan tidak ada perencanaan
lebih dulu dan terjadi seketika tanpa disertai dengan kesengajaan dari diri
Terdakwa awalnya.
Bahwa, dari fakta-fakta persidangan, Terdakwa Very Idham Henyansyah
alias Ryan, diperiksa di persidangan karena telah melakukan
pembunuhan atas korban Hery Santoso. Terdakwa sebelumnya telah
al. 68 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mengenal Hery Santoso pada tahun 2002 di Surabaya akan tetapi
sempat tidak berhubungan lagi dan mulai berhubungan kembali pada
tahun 2008.
• Bahwa, Terdakwa mengenal korban Hery Santoso sebagai manager
artis kontes dangdut KDI. Pada tanggal 09 Juli 2008 dan tanggal 11
Juli 2008 Terdakwa ada menghubungi korban Hery Santoso.
• Bahwa, pada saat menghubungi Hery Santoso, Terdakwa
mengatakan akan mengenalkan korban dengan salah satu teman
Terdakwa bernama Viktor.
• Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 Wib
Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Viktor sebelum terjadi
peristiwa pembunuhan.
• Bahwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan Viktor, Terdakwa hanya
membicarakan masalah apartemen baru di daerah Cibubur dan tidak
membicarakan masalah korban bernama Hery Santoso.
• Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kedatangan Heri Santoso ke
apartemen Margonda Residence kepada Viktor dan Novel Andrias,
tetapi Dr. Victor dan korban sudah ada janjian sebelumnya.
• Bahwa, pada saat Hery Santoso datang ke apartemen, Novel Andrias
tidak berada di apartemen.
• Bahwa, Terdakwa tidak pernah memperkenalkan korban dengan
Novel Andrias. Karena takut Novel Andreas marah, dan itu
dikarenakan sifat Novel yang cemburu.
• Bahwa, Terdakwa tinggal di Apartemen Margonda Residence Depok
lantai 3 Blok C Nomer 309 A bersama-sama dengan Novel Andrias
dan pembayaran uang sewa dibayar bersama.
• Bahwa, Terdakwa selama tinggal di apartemen mengaku berprofesi
sebagai dokter dan tidak ada maksud dan tujuan akan hal itu. Itu
semata-mata karena gaya hidup Terdakwa.
• Bahwa, selama Terdakwa bersama Noval Andrias tinggal di
apartemen mereka sering memesan makanan di kantin apartemen.
• Bahwa, Terdakwa ada meminjam pisau di kantin apartemen, Rabu,
tanggal 9 Juli 2008 sekitar jam 10.00 Wib. Sebelum kejadian
pembunuhan Heri Santoso dan Terdakwa tidak pernah meminjam
pisau sebelumnya.
al. 69 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, pada saat meminjam pisau di kantin, Terdakwa masuk ke
dalam dapur apartemen dan bertemu Sdr. Boi lalu Sdr. Boi yang
memberikan pisau tersebut.
• Bahwa, Terdakwa meletakkan pisau di sebelah televisi di kamar
apartemen bersama dengan pisang dan piring.
• Bahwa, korban Hery Santoso datang ke apartemen Terdakwa pada
hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 19.00 Wib dengan
menggunakan mobil APV warna hitam dengan nomer polisi B 8986
AR.
• Bahwa, Terdakwa sempat menghubungi Novel Andrias pada hari
Jumat tanggal 11 Juli 2008 sekitar jam 19.47 Wib agar Noval Andrias
menjemput Terdakwa di Pondok Indah.
• Bahwa, pada saat di dalam apartemen korban Hery Santoso ada
menanyakan tentang pacar Terdakwa, lalu Terdakwa memperlihatkan
photo Novel Andrias sebagai pacar Terdakwa.
• Bahwa, korban Hery Santoso ada mengatakan ingin berkencan
dengan Novel Andrias dan hal itu membuat Terdakwa sakit hati.
• Bahwa, pada saat itu terjadi pertengkaran dan Terdakwa menampar
korban lalu terjadi perkelahian.
• Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengambil pisau yang ada di dekat
televisi lalu Terdakwa menusuk perut korban berkali-kali sehingga
jatuh ke sofa bed.
• Bahwa, setelah itu Terdakwa menyeret tubuh korban Heri Santoso ke
dalam kamar mandi karena pada saat di dalam kamar mandi korban
Heri Santoso masih berteriak, maka Terdakwa kembali menusuk-
nusuk mulut korban dan melukai wajah korban.
• Bahwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengambil gagang shower dan
memukul kepala korban Hery Santoso secara berulang-ulang, setelah
itu Terdakwa mengambil besi ulir di laci dapur, sepanjang 51 cm yang
biasa dipergunakan untuk memasang paku dan kembali memukul
kepala korban hingga akhirnya korban Hery Santoso tidak bergerak
lagi.
• Bahwa, benar pada saat dalam perjalanan ke dapur untuk mengambil
besi, sempat terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membatalkan
pembunuhan tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukannya oleh
karena takut ketahuan akan perbuatannya.
al. 70 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa, lalu setelah korban Heri Santoso tidak bergerak lagi,
Terdakwa berinisiatif untuk membuka seluruh pakaian korban dan
memotong-motong tubuh korban menjadi tujuh bagian dengan pisau,
sebagai berikut:
• Kaki bagian lutut sebelah kanan.
• Kaki bagian lutut sebelah kiri.
• Pangkal paha sebelah kanan.
• Pangkal paha sebelah kiri.
• Badan bagian perut.
• Leher/kepala.
• Bahwa, pada saat Terdakwa sedang memotong-motong tubuh korban
Heri Santoso, Terdakwa sempat menghubungi Novel Andrias pada
sekitar jam 20.37 Wib, agar Novel Andrias menjemput Terdakwa di
Pondok Indah.
• Bahwa, Setelah Terdakwa memotong-motong tubuh korban Heri
Santoso menjadi tujuh bagian, Terdakwa lalu memajukan potongan
badan bagian dada dan perut tersebut ke dalam koper merk President
warna biru, potongan kedua kaki / betis ke dalam plastik warna hitam,
potongan pinggul ke dalam plastik, potongan kepala ke dalam
kantong plastik warna merah, potongan kedua paha ke dalam plastik
warna merah bertuliskan "CENTRO", selanjutnya Terdakwa
memasukkan potongan kedua kaki/betis, potongan dan potongan
kepala ke dalam tas merk Adidas warna abu-abu. Terdakwa lalu juga
memasukkan potongan kedua paha ke dalam tas koper merk
President warna biru.
• Bahwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan sisa noda darah yang
tercecer di kamar apartemen dan membuang besi ulir sepanjang 51
cm tersebut ke pembuangan sampah apartemen lantai tiga.
• Bahwa, Terdakwa membawa tas dan koper berisi potongan tubuh
korban ke dalam bagasi mobil APV milik Korban yang ada di area
parkir apartemen, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar apartemen
untuk mengambil kembali potongan tubuh korban yang lain di dalam
tas, untuk memasukkan juga ke dalam mobil APV korban.
• Bahwa, pada saat Terdakwa ingin menghidupkan mobil APV milik
korban Heri Santoso tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak
al. 71 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berhasil menghidupkan mobil tersebut, setelah tidak berhasil
menghidupkan mobil tersebut maka Terdakwa pergi ke depan
apartemen untuk mencari taksi, setelah berhasil mendapatkan taksi,
yaitu "TAXIKU" dengan No.Pol B 2688 XU dan No. lambung 088,
Terdakwa menaiki taksi tersebut dan masuk ke dalam area parkir
apartemen dan memarkirkan taksi tersebut di sebelah kanan mobil
APV milik korban Heri Santoso, setelah itu pun Terdakwa turun dan
memindahkan tas dan koper tersebut ke bagasi taksi tersebut.
• Bahwa, Terdakwa meminta supir taksi untuk membawa Terdakwa ke
daerah Pondok Indah namun ketika berada di daerah Jl. Kebagusan
Pasar Minggu Jakarta Selatan, Terdakwa meminta berbelok ke
Jl.Kebagusan, ketika mobil taksi berada di dekat sebuah tanah
kosong di Jl. Kebagusan, Terdakwa pun meminta supir taksi untuk
menghentikan taksi, dan setelah Terdakwa membayar ongkos,
Terdakwa pun turun dari taksi dan menurunkan koper beserta tas
yang dibawanya lalu membuangnya ke tanah kosong tersebut.
• Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu pada
saat Terdakwa melakukan hubungan baik melalui SMS dan telpon
dengan korban tertanggal 09 Juli 2008 untuk datang ke Apartemen
tempat tinggal Terdakwa, lalu korban datang pada tanggal 11 Juli
2008, sekira jam 17.00 Wib untuk dipertemukan dengan Dr. Victor dan
Terdakwa menjemput korban di Loby apartemen depan Pos Satpam,
lalu Terdakwa mengajak masuk kamar apartemen Terdakwa dengan
tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan pembunuhan terhadap diri
korban, karena antara korban dan Terdakwa tidak ada permusuhan
awalnya, dan antara Terdakwa dan korban sudah saling kenal sudah
lama sejak tahun 2002 di Surabaya.
• Bahwa, dengan perbuatan Terdakwa meminjam pisau hari Rabu
tanggal, 08 Juli 2008, di Rumah Makan Masakan Padang yang
berada di Lantai Dasar Apartemen dengan tujuan untuk memasak
pisang Keju, dan pada saat Terdakwa ambil pisau ditunjuk oleh Sdr.
Boy salah satu penjaga warung, lalu Terdakwa mengambil pisau yang
kecil, bukan untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Hery
Santoso, ini terbukti dengan didukung oleh keterangan Terdakwa dan
saksi-saksi yang ada.
• Bahwa, yang bertamu ke rumah Terdakwa bukan hanya Novel
Andreas, Dr. Victor, Amiatun, Fauzie Sanusi, dan korban Hery
al. 72 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Santoso tapi masih banyak yang lainnya yang main ke rumah
Terdakwa, sehingga tidak mungkin Terdakwa merencanakan
pembunuhan terhadap Hery Santoso saja, dan tidak mungkin
menggunakan hanya dengan pisau dapur kecil seperti itu, pasti
menggunakan benda tajam atau alat-alat yang lain yang gampang
dan mudah untuk membunuh lawan. Hai ini sinkron dengan
keterangan Terdakwa.
• Bahwa, dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli Dr. Abdul
Mun'im Idries, Sp.F. Ahli Forensik Universitas Indonesia. Pada saat
Terdakwa memotong kaki kanan bagian lutut korban ditemukan tanda
Intravital pada diri korban yang menandakan bahwa korban masih
hidup dan pada bagian lainnya korban sudah meninggal, artinya
meninggalnya korban Hery Santoso bukan karena terputusnya bagian
leher, atau karena dipukul kepalanya oleh Terdakwa tetapi korban
meninggal karena luka akibat benda tumpul pada bagian lainnya.
• Bahwa, Terdakwa ketemu terakhir dengan Dr. Victor, yaitu pada hari
Kamis, tanggal 10 Juli 2008 sekitar jam 21.00 Wib dan sedang duduk
bersama dengan Saksi Novel Andreas dan dapat terbantahkan
keterangan dari Saksi Amiati yang memberikan keterangan bahwa,
Terdakwa meminjam pisau tertanggal 10 Juli 2008 hari Kamis sekitar
jam 21.00 Wib, tetapi faktanya adalah bahwa Terdakwa meminjam
pisau, yaitu pada hari Rabu tanggal , 09 Juli 2008, pukul 21.00 Wib.
• Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Drs. Untung Laksono. Msi
Psykolog, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan ciri-ciri psikopat, yaitu
adanya perbuatan yang menunjukan kesadisan, tidak menyesal
terhadap apa yang telah dilakukannya, gampang mempengaruhi
lawannya, dan selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ini
terbukti bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa / psikopat .
• Bahwa, fakta persidangan adanya besi ulir tersebut sebelum
Terdakwa pindah ke Apartemen tersebut dan Terdakwa pernah
menggunakan untuk memasang paku untuk menggantung panci buat
masak yang Terdakwa temukan di dalam laci Meja dapur.
• Bahwa, pada lokasi pembuangan bagian dari tubuh korban Hery
Santoso tidak diketahui sebelumnya oleh diri Terdakwa, niat untuk
membuang di lokasi tanah kosong di Jl. Kabagusan Jakarta Selatan
pada saat sudah jalan keliling dengan menggunakan taksi dan sesaat
kemudian lihat di tempat pembuangan tubuh korban sepi, gelap dan
al. 73 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanah kosong tiba-tiba Terdakwa memberhentikan sopir taksi, dan
setelah taksi yang ditumpanginya jalan lalu Terdakwa membuangnya.
Hal ini terbantahkan bahwa Terdakwa tidak menentukan lokasi
pembuangan bagian dari tubuh korban lebih dulu, dan logikanya
kalaupun perencanaan sangat tidak mungkin Terdakwa
membuangnya di tengah-tengah perkampungan.
• Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, tindakan Terdakwa
membunuh korban Hery Santoso bukan merupakan perbuatan yang
telah direncanakan lebih awal / lebih dulu, walaupun di dalam
persidangan terungkap adanya pinjam pisau dan adanya besi linggis
yang digunakan untuk memukul kepala korban pada saat korban tidak
sadarkan diri, hal ini terbukti karena tidak ada atau ditemukan dari
semua keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang dihadirkan di
persidangan yang mengarah kepada perencanaan lebih dulu sebelum
Terdakwa membunuh korban. Dan termasuk mengenai lokasi di mana
tempat dibuangnya bagian dari tubuh korban yang tidak direncanakan
lebih dulu oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dan dengan
direncanakan lebih dahulu" tidak terbukti.
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain
Bahwa benar, korban pembunuhan, yaitu Hery Santoso telah meninggal
dunia, akibat tusukan benda tumpul dan ditemukan dalam keadaan
terpotong menjadi 7 bagian atau dengan istilah dimutilasi oleh Terdakwa Very
Idham Henyansyah alias Ryan di Apartemen Residence Blok C Kamar 305
lantai 3, Jl. Margonda raya Depok. Namun tidak benar jika pembunuhan
dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar sebagaimana tersebut
di atas dalam tenggang waktu untuk memikirkan perbuatan pembunuhan
yang dilakukan untuk dapat berpikir untuk meneruskan perbuatannya
tersebut, karena fakta persidangan membuktikan bahwa pada saat
penusukan dan pemotongan tubuh korban terjadi, Terdakwa telah dikuasai
oleh jiwa emosional yang tinggi akibat dari ketersinggungan terhadap apa
yang telah dikatakan oleh korban sehingga tidak sempat lagi untuk
memikirkan untuk menunda perbuatannya itu, apalagi dengan adanya
tindakan yang direncanakan lebih dulu, sangat jauh dari fakta di
persidangan. Dengan demikian, unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain"
Prematur.
al. 74 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2.4. Bahwa Menurut keterangan Psikiater, Ryan (Pemohon) seorang Psikopat
atau mengalami (Temporary Insanity) seharusnya dapat pengampunan dan
tidak dapat dihukum, karena belum ada Undang-Undang yang
mengaturnya.
Psikopat, adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam kondisi sehat
jasmani dan pikiran secara umum, tetapi memiliki suatu anomali di mana
seorang psikopat memenuhi unsur-unsur yang dinyatakan oleh Dr. Hare -
perumus test PCL-R (Psychopath Checklist Revised) yang bisa
menentukan apakah seseorang mengidap psikopat atau tidak. Mengutip
dari keterangan Prof. Dr. TB Ronny Nitibaskara - Kriminolog UI, psikopat
kelihatan sebagai 'sehat tapi sakit', dan sebaliknya, 'sakit tapi sehat'.
Clarke mengatakan bahwa psikopat berada di mana-mana, tidak hanya
ada di penjara, di ruang sidang pengadilan, atau pada kisah “thriller".
Psikopat, baik laki-laki maupun perempuan, sedang berencana licik di
tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, di seluruh dunia, dan penelitian
menyatakan bahwa lima persen populasi orang dewasa yang bekerja
adalah psikopat di tempat kerjanya.
Di sanalah, menurut Clarke, mereka bersembunyi; lewat berbohong,
mencurangi, mencuri, memanipulasi lewat ketrampilan sosial mereka yang
tinggi, mengorbankan dan menghancurkan para rekan dan teman, serta
kesemuanya tanpa rasa salah maupun penyesalan.
Seorang Profesor Belanda pakar psikologi, Corine de Ruiter menjelaskan
bahwa para pelaku psikopat ini memiliki sifat anti social, yaitu: tidak peduli
mana yang benar dan salah serta memiliki kecenderungan untuk
melakukan kekerasan., tidak punya empati, tidak punya rasa bersalah,
suka memanipulasi, suka melanggar janji dan perkataannya sendiri dan
narsis. Anti sosial di sini bukan berarti tidak suka bergaul karena menurut
Profesior Corine de Ruiter para psikopat ini biasanya sangat pandai dan
senang melontarkan humor yang mampu membuat orang lain tertawa,
menawan dan sangat sopan.
Lebih buruk lagi, ia menilai, mereka yang disebut organisasional psikopat,
berkembang pesat di dunia bisnis, di mana kezaliman dan nafsu mereka
tidak saja mereka salah-artikan sebagai ambisi dan keterampilan
memimpin, namun juga sebagai sesuatu yang dihargai melalui promosi dan
bonus.
Dalam wawancara rekrutmen, psikopat tampil mempesona dan tahu kapan
harus tersenyum manis untuk memenangkan hati pewawancara sebagai
al. 75 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
orang yang cocok untuk lowongan itu. "Mereka adalah pembicara yang
sangat bagus dan kadang mengarang riwayat hidupnya, sehingga
pewawancara terperdaya. Mereka terlihat mempesona, cerdas dan piawai,
tapi jika anda sedikit saja gali lebih dalam, anda akan tahu seperti apa
mereka sebenarnya," kata Clarke.
Ada perbedaan antara Psikopat di tengah masyarakat (Psikopat Kriminal)
dan Psikopat di tempat kerja, yaitu "Mereka berpikir layaknya psikopat
kriminal. Mereka berusaha sekeras-kerasnya demi mereka sendiri.
Perbedaan keduanya adalah, psikopat kriminal menghancurkan korban
secara fisik sedangkan psikopat tempat kerja menghancurkan korbannya
secara psikologis," ujarnya.
Menurut Clarke, psikopat dapat diketahui dari pola perilaku dan ciri
kepribadian di bawah ini:
• Tanpa dosa. Psikopat tempat kerja tidak menyesali berapapun yang
mereka jadikan korban, mereka tusuk dari belakang atau yang hasil
kerjanya mereka curi.
• Mempesona. Mereka adalah pembicara yang sangat bagus. Mereka
lebih suka berhadapan empat mata, meskipun tidak takut rapat
kelompok.
• Manipulatif. Mereka memangsa berbagai kelemahan orang. Mereka
sangat pandai beradaptasi dengan orang lain, tahu bilamana harus
tampil percaya diri atau kurang percaya diri, kapan harus kelihatan
bodoh, kapan harus tersenyum.
• Parasitis. Mereka mencari penghargaan dari hasil kerja orang lain.
• Pembohong yang patologis. Psikopat tempat kerja bukan pembohong
ulung. Namun, jika mereka ketahuan, mereka dapat berdalih untuk
menemukan selamat. Drama queen itulah mereka.
• Tak menentu. Psikopat hanya punya emosi pokok (senang, sedih,
marah). Mereka pada umumnya pandai menyembunyikan emosi
mereka, dapat tersenyum bila sedih ataupun pura-pura menangis.
Psikopat mencari pertemanan dengan orang yang punya kedudukan lebih
tinggi agar dapat melindungi mereka. Mereka tidak segan-segan menukar
tubuh mereka agar mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Mereka
akan merongrong sekaligus berteman dengan bos dan berusaha meniti
kedudukan.
al. 76 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mereka yang diincar psikopat akan menerima akibat yang menghancurkan.
Clarke mengatakan, ada dua senjata yang biasa mereka pakai, yaitu:
pendidikan dan kerjasama tim/pertemanan. Dalam situasi di mana majikan
tidak bertindak, maka Clarke menyarankan, korban sebaiknya menghindari.
Mengapa? Oleh karena, korban tidak bisa mengubah seorang psikopat,
dan proses rehabilitasi hanya akan memperparah mereka. Mereka akan
mengejar sampai kemanapun untuk menghukum orang-orang yang berani
melaporkan mereka.
"Mereka tidak peduli. Mereka tidak berpikir dirinya adalah psikopat bahkan
beberapa dari mereka sangat religius dan bersembunyi di balik agama dan
simbol agamanya. Mereka tidak berpikir apa yang sedang dilakukan adalah
salah. Mereka hanya berpikir dirinya pintar, selalu ingin membuktikan
dirinya pintar, cantik, tampan, bertingkah laku baik dan jika semua orang
secerdas mereka, semuanya pun akan melakukan hal serupa," katanya.
Akhirnya, Clarke pun berpesan: "Mereka akan menggunakan keterampilan
sosial mereka, kemampuan mereka menilai orang untuk makin
memanipulasi orang demi keuntungan mereka".
a. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang pengampunan menurut hukum
positif (materiil), maka perlu kita ketahui dulu menurut Allah SWT.
Bagaimana cara membangun spiritual leadership? Setiap diri kita adalah
pemimpin, oleh karenanya Al Qur'an telah menunjukkan bagaimana untuk
menjadi seorang pemimpin yang baik: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar)
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni
dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Ali 'Imran -
31). Yang dimaksud di sini adalah kepatuhan mengikuti jejak Rasulullah
SAW.
Zero Mind leadership (Shiddiq) : Pemimpin senantiasa menyadari tidak
kesempurnaan dirinya dan senantiasa memohon ampunan Allah atas
kesalahan yang dilakukan, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada
Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang
demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus)
kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan
memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan)
keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu
akan ditimpa siksa hari kiamat. (Hud - 3).
Rendah Hati Leadership (Fathonah) : Pemimpin yang rendah hati menyadari
bahwa yang sempurna adalah Allah dan senantiasa berupaya menuju
al. 77 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
kesempurnaan. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum
terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan
pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. (Thaahaa -
30).
Spiritual Commitment Leadership (Amanah) : Pemimpin yang
berprinsip dan berkomitmen pada Allah Yang Maha Tinggi
sebagai tujuan pengabdiannya.
Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada
(agama)-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat
yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki
mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya. (An Nisaa'
-175).
Transformatif Leadership (Tabligh) : Pemimpin yang melakukan transformasi
menuju hasil yang lebih baik dan hebat. Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu,
maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang
Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan". (At Taubah -105).
Demikianlah untuk menjadi renungan bagi kita bersama untuk selalu
mengikuti suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW karena padanya sebaik-
baik pemberi peringatan. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak
memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap
Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu
pikirkan (tentang Muhammad).
b. Pemahaman terhadap Psikopat
Terdapat tiga ciri utama yang biasanya melekat pada seorang psikopat, yakni
egosentris, tidak punya empati, dan tidak pernah menyesal. Terdapat
sepuluh karakter spesifik psikopat. Di antaranya adalah: tidak memiliki
empati, emosi dangkal, manipulatif, pembohong, egosentris, pintar bicara,
toleransi yang rendah pada frustasi, membangun relasi yang singkat dan
episodik, gaya hidup parasitik, dan melanggar norma sosial yang persisten.
Seorang psikopat selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik
fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan
keuntungan dirinya sendiri.
Sejumlah penelitian menunjukkan, psikopat lebih suka menyiksa pasangan
daripada membunuhnya. Dari sekian banyak pembunuhan dalam rumah
al. 78 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tangga hanya 2% yang pelakunya benar-benar seorang psikopat. Para
psikopat umumnya tidak menyesal setelah melakukan aksinya. Hanya sedikit
psikopat yang menyesal lalu memutuskan bunuh diri. Dari 2% psikopat yang
melakukan pembunuhan, seperempatnya melakukan bunuh diri.
Sehingga apa yang menjadi ciri utama terhadap Psikopat adalah memiliki
kesamaan dengan keterangan ahli Psikologi dari Polri yang telah menjadi
saksi di depan persidangan adalah memiliki kesamaan walaupun di dalam
kesimpulannya tidak mengatakan bahwa Pemohon adalah bukan pengidap
Psikopat Keterangan inilah yang menurut kami tidak Konsisten / lnkosisten.
c. Selengkapnya Gejala Psikopat Adalah Sebagai Berikut:
1. Impulsif dan sulit mengendalikan diri. Untuk psikopat tidak ada waktu
untuk menimbang baik-buruknya tindakan yang akan mereka lakukan
dan mereka tidak peduli pada apa yang telah diperbuatnya atau
memikirkan tentang masa depan. Pengidap juga mudah terpicu
amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan,
kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele.
2. Sering berbohong, fasih dan dangkal. Psikopat sering kali pandai melucu
dan pintar bicara, secara khas berusaha tampil dengan pengetahuan di
bidang sosiologi, psikiatri, kedokteran, psikologi, filsafat, puisi, sastra, dan
lain-lain. Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif,
dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya
dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan
itu fakta.
3. Manipulatif dan curang. Psikopat juga sering menunjukkan emosi
dramatis walaupun sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka
juga tidak memiliki respon fisiologis yang secara normal diasosiasikan
dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut
kering, tegang, gemetar - bagi psikopat hal ini tidak berlaku. Karena itu
psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin".
4. Egosentris dan menganggap dirinya hebat.
5. Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Meski kadang psikopat
mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal
akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli.
6. Senang melakukan pelanggaran dan bermasalah perilaku di masa kecil.
7. Kurang empati. Bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong
kepala orang, tidak ada bedanya.
al. 79 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
8. Psikopat juga teguh dalam bertindak agresif, menantang nyali dan
perkelahian, jam tidur larut dan sering ke luar rumah.
9. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi
kesenangan belaka.
10. Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk
kesenangan dan kepuasan dirinya.
11. Sikap antisosial di usia dewasa.
Pada dasarnya, psikopat tidak bisa diterapi secara sempurna tetapi hanya
bisa terobservasi dan terdeteksi. Untuk tahap pengobatan dan rehabilitasi
psikopat saat ini baru dalam tahap kompleksitas pemahaman gejala. Terapi
yang paling mungkin adalah non obat seperti konseling. Namun melihat
kompleksitas masalahnya, terapi psikopat bisa dikatakan sulit bahkan tidak
mungkin. Seorang psikopat tidak merasa ada yang salah dengan dirinya
sehingga memintanya datang teratur untuk terapi adalah hal yang mustahil.
Yang bisa dilakukan manusia adalah menghindari orang-orang psikopat
memberikan terapi pada korbannya, mencegah timbul korban lebih banyak
dan mencegah psikopat jangan berubah menjadi kriminal.
d. Pertanggungjawaban Pidana Psikopat di Indonesia.
Kalau berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, mau tidak mau juga
harus membahas tentang tindak pidana meskipun pembahasan tentang
tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban
pidana. Mengapa demikian? Karena perbuatan pidana hanya menunjuk
kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.
Sedangkan terhadap orang yang melakukan perbuatan, apakah kemudian
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu tergantung dari
permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut
mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum
pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea).
2.5. Perbuatan Pemohon Tidak Dapat Dikenakan Sanksi Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana.
a. Perbuatan Pidana
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, perbuatan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Atau
dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
al. 80 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkannya kejadian itu. Menurut D. Schaffmeister, perbuatan
pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Lebih lanjut
dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut:
• Perbuatan manusia: bukan hanya keyakinan atau niat, tetapi hanya
melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga
dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan
hukum, dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan
delik yang tertulis harus dipenuhi.
• Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua
unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh
orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum
(misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara
dalam perang).
• Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik
yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat
dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya, kalau dia
berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan
terkenal tahun 1916 tentang "Air dan Susu"). Sifat melawan hukum
dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat
dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan
delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar Undang-Undang; jadi
yang tidak tertulis. Untuk dapat disebut sebagai suatu perbuatan
pidana sudah barang tentu harus dirinci terlebih dahulu apakah
suatu perbuatan memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai
perbuatan pidana. Menurut Moelyatno, tiap-tiap perbuatan pidana
harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang
mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya,
adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping juga
(a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya
diperlukan pula adanya (b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang
menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam
dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan
perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Sementara itu.
al. 81 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
D. Schaffmeister menguraikan tentang unsur-unsur perbuatan
pidana secara menarik dengan melakukan pembagian sebagai
berikut :
• Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang. Tidak
dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan tidak termasuk
dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat
dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan
delik, karena harus dipenuhi dua syarat yaitu: perbuatan tersebut
bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum
dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat
dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan
delik. Inilah yang dinamakan di luar Undang-Undang (jadi tidak
tertulis).
• Sifat Melawan Hukum atau Kesalahan Sebagai Unsur Undang-
Undang. Lain halnya kalau perbuatan yang ditetapkan oleh
ketentuan pidana biasanya sah dan tidak sahnya merupakan
perkecualian. Hanya perkecualian itulah yang patut dipidana.
Sebagai contoh adalah perusakan barang milik orang lain terjadi
hampir setiap hari tanpa bersifat melawan hukum, misalnya
pembongkaran rumah. Dalam menentukan perbuatan itu dapat
dipidana, pembentuk Undang-Undang menjadikan sifat melawan
hukum (jadi yang tertulis) sebagai unsur tertulis. Tanpa unsur ini,
rumusan Undang-Undang akan menjadi terlampau luas. Juga
sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan
delik, yaitu dalam delik kulpa. Hanya istilah "dapat dicela" itu
sendiri tidak dijumpai dalam rumusan delik. Hoge Raad
memutuskan bahwa sifat dapat dicela merupakan bagian dari
pengertian kesalahan kulpa menurut Undang-Undang (Putusan
tentang Perawat, 1963). Kalau yang dituduhkan suatu delik
kulpa, maka harus dibuktikan, bahwa pelaku tidak hanya kurang
hati-hati, tetapi juga dapat dicela.
• Unsur Tertulis dari Rumusan Delik atau Alasan Penghapus
Pidana.
Dalam suatu ketentuan pidana, pembentuk Undang-Undang
tidak selalu merumuskan perbuatan yang dapat dipidana saja.
Kadang-kadang ditambahkan dengan menyebutkan keadaan di
mana melakukan perbuatan itu tidak dipidana. Jadi pembentuk
al. 82 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang menambahkan alasan penghapusan pidana
pada rumusan delik. Alasan penghapusan pidana ini hanya dapat
digunakan kalau perbuatan itu telah dilakukan dan kalau terjadi
keadaan khusus yang dicantumkan dalam alasan penghapusan
pidana.
b. Pertanggungjawaban Pidana
Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa, perbuatan pidana
hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan
suatu pidana. Sementara terhadap orang yang melakukan perbuatan
apakah dipidana sesuai dengan yang diancamkan atau tidak,
tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan orang tersebut
mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting terkait
dengan asas mendasar dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa
kesalahan (geen straf zonder schuld).
Relevan dengan persoalan ini, Moelyatno menyatakan bahwa :
"Di Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara
dilarangnya perbuatan dan dipidananya orang yang melakukan
perbuatan tersebut (strafbaar heid van het feit/strafbaar heid van de
persoon), dalam istilahnya strafbaar feit, hubungan antara perbuatan
pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat
melawan hukumnya perbuatan (wederrechtelijkheid) dan kesalahan
(schuld). Dikatakan bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya
wederrechtelijkheid, tetapi sebaliknya wederrechtelijkheid mungkin ada
tanpa adanya kesalahan".
Lebih lanjut dikatakan bahwa, orang tidak mungkin
dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak
selalu dia dapat dipidana. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah di
mana letak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pidana?
Kunci dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya suatu perbuatan
pidana terletak pada ada tidaknya "kesalahan".
Moelyatno membahas kesalahan dengan mula-mula memberikan
contoh sebagai berikut:
a. seorang anak bermain korek api di dekat rumah yang
mengakibatkan kebakaran;
b. seorang gila tanpa diduga melakukan penyerangan dan pemukulan
terhadap orang lain;
al. 83 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. seorang dokter terpaksa membuat surat keterangan bahwa
seseorang menderita penyakit karena ditodong pistol. Dari contoh
tersebut dikatakan bahwa, sesungguhnya baik si anak kecil, si gila,
maupun dokter tadi dalam keadaannya masing-masing, tidak dapat
dipersalahkan karena berbuat demikian, sebab mereka kita anggap,
tidak dapat berbuat lain daripada apa yang telah dilakukan. Dan
kalau orang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak dapat
diharapkan, jadi juga tidak dapat diharuskan berbuat lain dari pada
apa yang telah dilakukan, maka sudah sewajarnyalah bahwa orang
itu tak mungkin kita bela, dan karenanya pula tidak mungkin kita
pertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Lebih lanjut Moelyatno memberikan catatan sebagai berikut:
Pertama, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia
pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat
dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang
merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek)
perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari
untuk berbuat demikian? Jika begitu tentunya perbuatan tersebut
memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa
melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan
masyarakat?
Kedua, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana jika
dia, meskipun tak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut
dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban
yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya
(sepatutnya) dijalankan olehnya. Di sini celaan tidak berupa kenapa
melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat celanya
perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak
menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya)
dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat
dirugikan. Di sini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan.
Ketiga, selain dari kedua hai tersebut di atas, orang juga dapat
melakukan perbuatan pidana pada hal tidak mungkin dikatakan bahwa
ada kesengajaan atau kealpaan sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa
misalnya: orang yang mengendarai mobil; dia sudah menjalankan semua
kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas,
tapi malang sekali, ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan,
al. 84 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Di sini tidak dapat
dicelakan apa-apa kepada pengemudi mobil sebab perbuatan membikin
mati anak tersebut terang sama sekali tidak disengajanya, atau
dimungkinkan karena kealpaannya. Di sini dia dianggap tidak mempunyai
kesalahan, dan matinya anak tadi adalah suatu kecelakaan, sama saja
misalnya kalau dia disambar petir atau tertimpa oleh pohon yang roboh
karena angin.
Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu
pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan
antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang
sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan
perbuatan tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk adanya
kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan
pidana.
pertama: adanya psikis (bathin) tertentu, dan kedua: adanya hubungan
yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang
dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi. Lebih lanjut dikemukakan
bahwa untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan bathin
dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai
perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan
atau kealpaan.
Sementara itu, S.R. Sianturi memetakan pengertian kesalahan dalam
beberapa pemahaman sebagai berikut:
Pertama, pendapat Simons. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada
pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang
menyangkut pelaku yaitu:
1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekenings-vatbaarheid);
2. Hubungan kejiwaan (psichologistiche betrekking) antara pelaku,
kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan
yang tidak bertentangan dengan hukum dalam penghidupan sehari-
hari);
3. Dolus atau culpa.
Kedua, pendapat Noyon, bahwa ciri-ciri umum kesalahan yang
berhubungan dengan hukum positif adalah:
3.1) Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakekat
dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.
(sepanjang keadaan itu ada hubungannya);
al. 85 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3.2) Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa
kelakuannya itu bertentangan dengan hukum (onrechtmatig);
3.3) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan
jiwa yang tidak normal (vide Pasal 44 KUHP);
3.4) Bahwa kelakuannya itu dilakukan bukan karena pengaruh dari
sesuatu keadaan darurat/paksa.
Ketiga, pendapat Pompe. Menurutnya, dilihat dari kehendak, kesalahan
itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku sedangkan sifat-
melawan-hukum (wederrechtelijkheid) merupakan bagian luar dari
padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan
dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari (vermijdbare
wederrechtelijke gedraging), yaitu penggangguan ketertiban hukum yang
(seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum,
merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum untuk kelakuan
mana ia dicela.
Keempat, pendapat Roeslan Saleh. Dalam hubungannya dengan
kesalahan menurutnya unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian
perbuatan pidana lagi dan harus merupakan unsur bagi
pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari
segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya sebab dianggap dapat
berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.
Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif
mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu
orang berpandangan psichologis. Demikian misalnya pandangan dari
pembentuk W v S. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan
orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah
ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya bathin dari pada
Terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum
mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada
kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu,
mempunyai unsur-unsur pula, yaitu:
1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula
sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya
pelaku);
3. Tidak adanya alasan pemaaf.
al. 86 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c. Psikopat dan Alasan Pemaaf
Mencermati uraian tentang pertanggungjawaban pidana yang dianut di
Indonesia, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana sangat
tergantung pada ada tidaknya kesalahan hal ini berkaitan dengan asas tiada
pidana tanpa kesalahan. Salah satu alasan yang dapat meniadakan
kesalahan ini adalah ada tidaknya alasan pemaaf.
Dalam KUHP salah satu alasan yang menyebabkan seseorang disebut tidak
mampu bertanggungjawab adalah karena adanya alasan pemaaf, diatur
dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut:
Pasal 44.
1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu
karena penyakit, tidak dipidana.
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena
penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu
dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu
percobaan.
3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Mencermati ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut tidak secara jelas mengatur
sejauh mana seseorang dapat dikatakan mengalami keadaan jiwa yang
cacat dan terganggu jiwanya karena penyakit. Namun demikian dalam
praktek penyelenggaraan hukum pidana biasanya mengacu pada MvT yang
mengkategorikan jiwanya cacat adalah:
3).1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat
mengerti akan baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya;
3).2. ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yagn
dilakukannya;
3).3. ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.
Praktek penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa
Penuntut Umum tidak menjadikan psikopat sebagai alasan pemaaf yang
digunakan untuk membebaskan pelaku tindak pidana dari tuntutan hukuman
pemidanaan. Demikian juga dengan Hakim tidak menjadikan psikopat
sebagai alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku tindak pidana dari
dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa contoh kasus
pembunuhan yang pelakunya dapat dikategorikan sebagai psikopat ternyata
al. 87 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan putusan pidana mati. Bahkan dapat dikatakan bahwa psikopat
justru menjadi alasan pemberatan dalam pengajuan tuntutan oleh Jaksa
Penuntut Umum dan penjatuhan pemidanaan bagi Hakim.
Pertanyaan penting yang diajukan berkaitan dengan hal ini, apakah
pengenaan vonis hukuman mati tersebut sudah tepat diberikan pada
seorang psikopat? Hal tersebut perlu dianalisis karena dalam Pasal 44 ayat
(1) KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Jika ternyata perbuatan itu tidak
dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya
cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan
supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun
sebagai waktu percobaan."
Pasal 44 KUHP ini merupakan 'pintu' pertemuan psikiater dengan profesi
hukum untuk berdiskusi menentukan kemampuan pertanggungjawaban
pidana dari pelaku kejahatan. Dengan bantuan analisis psikiater melalui
visum et repertum, psikiatrik, kalangan profesi hokum, baik polisi, jaksa,
ataupun Hakim, akan bisa secara tepat mengetahui apakah seorang
psikopat masuk dalam kriteria "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena penyakit" dari Tersangka atau Terdakwa. Sedangkan
pakar hukum selama ini lebih mengacu pada penafsiran MvT yang
mengkategorikan "jiwanya cacat" adalah:
a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti
akan baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya;
b. la tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang
dilakukannya;
c. la tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.
d. Psikopat dan Tujuan Pemidanaan
Dalam ilmu hukum pelibatan psikiater dalam membantu Hakim untuk
menentukan berat ringannya hukuman telah mendapatkan pengakuan sejak
ratusan tahun yang lalu. Di Belanda misalnya, pada tahun 1795 telah mulai
diterapkan pada kasus Herman Afkens. Terdakwa dituduh membunuh kedua
anak perempuan yang berumur 2 tahun dan 7 tahun. Dalam perkara ini
dimintakan advis tiga orang dokter, yaitu:
A.Bonn, D.van Rhijn, dan N.Boudt. Visum psikiatrik mereka menyatakan
Terdakwa Afkens menderita Raptus Melancholitus, seseorang yang sering
al. 88 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pembunuhan karena rasa takut yang hebat bersamaan dengan
perasaan putus asa. Atas dasar penyakit yang demikian, maka Terdakwa
dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya Terdakwa dihukum
kurungan selama 50 tahun (Rasyid Ariman, etal. Ilmu Kedokteran
Kehakiman, Penerbit Unsri, Palembang, 2008) Bagaimana dengan
Psikopat?
Psikopat atau kadang ada yang menyebut sosiopat (karena melanggar
norma sosial, dan masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban) merupakan
suatu gejala yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami
ketidakseimbangan atau mengalami kegagalan dalam menyelaraskan
dorongan-dorongan konstruktif dan destruktif dalam dirinya. Biasanya dipicu
oleh tekanan-tekanan dalam kehidupan atau mengalami trauma masa kecil
yang menyebabkan konflik emosional yang tak menemukan jalan ke luar.
Tapi psikopat tak sama dengan schizophrenia yang merupakan gangguan
klinis pada otak di mana penderita mengalami sensasi khayal atau delusi
sehingga selama seseorang mengidap penyakit tersebut, ia berhalusinasi,
seolah melihat, merasa atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak
obyektif atau tidak nyata. Sementara seorang psikopat, sesungguhnya
normal, artinya ia sadar sepenuhnya mengenai semua yang diperbuatnya.
Hanya saja para psikopat memang cenderung impulsif dan anti sosial. Orang
dengan label psikopat seringkali disebut sebagai "orang gila tanpa gangguan
mental". Psikopat uniknya meskipun dianggap sebagai suatu gangguan atau
penyimpangan kepribadian, penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku tindak
pidana tidak bisa dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.
Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan perlindungan bagi
masyarakat, mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang
sama dan bagi pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
Tujuan pemidanaan ini dalam implementasinya antara lain dilaksanakan
melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:
"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik
dan bertanggung jawab".
al. 89 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Mencermati tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan yang
implementasinya antara lain dilakukan dengan sistem pemasyarakatan
tersebut disejajarkan dengan psikopat, di mana psikopat sampai dengan
saat ini belum ditemukan terapi yang pasti, sementara di sisi lain psikopat
berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, maka sesungguhnya pemidanaan
terhadap psikopat masih kurang tepat.
Manfaat yang dapat diambil dari pemidanaan terhadap psikopat hanya
sebatas membatasi kebebasan psikopat agar perilakunya tidak
membahayakan bagi keselamatan orang lain sementara tujuan pemidanaan
terhadap psikopat sendiri belum terlihat manfaatnya.
Dengan demikian persoalan yang muncul adalah apakah sudah ada
alternatif lain selain menjatuhkan pemidanaan kepada psikopat? Inilah yang
menjadi pekerjaan kita bersama untuk mewujudkannya.
PENUTUP
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, kiranya Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali
berkenan membebaskan Verv Idham Henryansah alias Ryan dari segala
dakwaan (Vrijspraak);
Atau setidak-tidaknya karena perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan
Kembali bukan merupakan tindak pidana tetapi murni perbuatan akibat
mengalami gangguan jiwa (Temporary Insanity) kegilaan sesaat berupa
Psikopat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, dan atau
berdasarkan Pasal. 1 ayat (1) dan (2) KUHP, yang lebih dikenal Azas Legalitas,
maka, sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya Mahkamah
Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan melepaskan Veri Idham
Henriansah alias Ryan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging);
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :
1. Tidak terdapat keadaan baru (novum) dalam perkara a quo sebagaimana
yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
1.a. Bukti PK-I yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa
terjemahan tulisan Robert D. Hare dan Craig S. Neumann yang berjudul
“Psychopathy: Arti Pengukuran dan Forensik”, tidak dapat
dikualifikasikan sebagai keadaan baru / novum, karena :
al. 90 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Tulisan tersebut merupakan pendapat ilmiah kedua ahli tersebut
mengenai psikopat pada umumnya;
• Tidak ada pendapat dari kedua ahli tersebut bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali / Terpidana Very Idham Henyansyah alias Ryan
adalah seorang psikopat yang tidak mampu bertanggung jawab
secara pidana;
a. Bukti PK-II, berupa makalah Prof. Dr. Faruk Muhammad berjudul
“Kriminologi, Psikopatologi dan Penegakan Hukum” dan bukti PK III
berupa makalah Brigjen Pol. Drs. Iskandar Hasan, SH berjudul
“Menyikapi perilaku menyimpang seorang psikopat”, tidak dapat
dikualifikasikan sebagai keadaan baru / novum, karena kedua tulisan
tersebut hanya berisi pendapat ilmiah kedua ahli mengenai masalah
psikopat;
2. Tidak ternyata ada kekeliruan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1444
K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Bandung No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan
Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal
06 April 2009, karena :
• Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Ryan terbukti
adalah seorang psikopat, bahwa keterangan ahli Psikologi Kombes Pol.
Untung Laksono, M.Si bersifat inkonsisten, kontradiktif dan bukan
bidangnya, bahwa Ryan terbukti tidak melakukan pembunuhan
berencana, bahwa keterangan Psikiater bahwa terhadap sebagai
seorang Psikopat, Ryan harus mendapat pengampunan dan tidak dapat
dikenakan sanksi pidana hanya bersifat pengulangan dari alasan-alasan
yang sudah dikemukakan dalam pledoi Penasehat Hukum Pemohon
Peninjauan Kembali dan terhadap alasan-alasan tersebut sudah
dipertimbangkan secara yuridis dengan tepat dan benar oleh Judex
Facti;
• Bahwa, pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang
mengakibatkan meninggalnya korban Hery Santoso, sebagaimana
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pembuktian
unsur-unsur Pasal 340 KUHP (vide Putusan Pengadilan Negeri Depok
hal. 60 s/d 74) menunjukkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan
Kembali / Terpidana dilakukan secara berencana, di mana dengan
perilaku yang sama sebelumnya dilakukan terhadap 10 (sepuluh) orang
al. 91 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
korban lainnya di Jombang, Jawa Timur, sebagaimana pengakuan
Terdakwa;
Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut
tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) a, b, c KUHAP;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat
(2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak dan
Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid / 2009 tanggal 31 Agustus
2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 213 / Pid / 2009 /
PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Depok No.
1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06 April 2009, yang dimohonkan
Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka Pemohon
Peninjauan Kembali / Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara
pemeriksaan peninjauan kembali ini;
Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan
perundang-undanganlain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : TERPIDANA / VERY IDHAM HENYANSYAH alias RYAN bin AHMAD
tersebut;
Menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1444 K / Pid /
2009 tanggal 31 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No. 213 / Pid / 2009 / PT.BDG tanggal 19 Mei 2009 jo Putusan
Pengadilan Negeri Depok No. 1036 / Pid / B / 2008 / PN.DPK tanggal 06
April 2009, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : Kamis, tanggal 05 Juli 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
SH.LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
al. 92 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun,
SH.MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny.
Murganda Sitompul, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.
Hakim – Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.
Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.
Untuk salinanMahkamah Agung RI
a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana
(Machmud Rachimi, SH,MH)NIP. 040 018 310
al. 93 dari 93 hal. Put. No. 25 PK/Pid/2012
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93