MEANINGFUL BROADBAND FOR INNOVATION AND KNOWLEDGE-

BASED SOCIETY

Dr. Ir. Ashwin Sasongko, M.Sc

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSIPROFIL DETIKNAS

3

Transformasi Lembaga Koordinasi TIK Nasional

2000 Keppres No. 50 Tahun 2000 Ketua: Wapres Ketua Pelaksana Harian: MenPAN

2003 Keppres No. 9 Tahun 2003 Ketua: Presiden Ketua Pelaksana Harian: Menneg Komunikasi & Informasi

2006Keppres No. 20 Tahun 2006 Ketua: Presiden Ketua Pelaksana Harian: Menteri Komunikasi & Informatika

2014 Keppres No. 1 Tahun 2014 Ketua: Presiden Ketua Pelaksana Harian: Ilham Habibie

Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)Dewan TIK Nasional (DETIKNAS)Dewan TIK Nasional (DETIKNAS)

4

Susunan Keanggotaan (Keppres 1 Tahun 2014)

Ketua Tim : Presiden RIWakil Ketua : Menko Perekonomian

Ketua Harian : Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota: Menteri Kominfo

Menteri Pendidikan & Kebudayaan Menteri Perindustrian

Menteri Kesehatan Menteri Keuangan

Menteri Riset dan Teknologi* Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif*

Sekretaris Kabinet

Tim Pengarah

Tim Pelaksana

Tim SekretariatKelompok Kerja

Tim Penasihat

Tim Mitra

*sedang disesuaikan

5

Susunan Keanggotaan (Keppres 1 Tahun 2014) (lanj.)

Ketua Tim : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.AWakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Bappenas*Sekretaris : Dirjen SDPPI KemkominfoWk Sekretaris : Muhammad Andy ZakyWk Sekretaris II : Mira TayyibaAnggota : Deputi Bid Kord Infra & Peng Wil KemkoPerekonomian; Dirjen Aptika Kemkominfo; Sekjen Kemkes; Sekjen Kemdag; Dirjen Anggaran Kemkeu; Sekretaris Kempan & RB; Sestama Bappenas; Deputi SarPras Bappenas; Kapusintek Kemdikbud, Dir ETI Bappenas; Kabiro Ortala Bappenas; Ketua Mastel; Waka umum bid ICT & Penyiaran, KADIN; Amir Sambodo; Sylvia Sumarlin; Indra Utoyo; Hari Sungkari; Garuda Sugardo; Zainal A. Hasibuan; Virano G. Nasution; Ashwin Sasongko Sastrosubroto; Anantyo Wahyu Nugroho

Tim Pelaksana

Tim Pengarah

Tim SekretariatKelompok Kerja

Tim Penasihat Tim Mitra

*sedang disesuaikan

6

Tugas DETIKNAS (Keppres 1 Tahun 2014)

• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;

• Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat; dan

• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

7

Program Kerja DETIKNAS

INFRASTRUKTUR

TIK UNTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARANTIK UNTUK KESEHATAN TIK UNTUK PERMBERDAYAAN EKONOMI

PENGEMBANGAN INDUSTRI TIK NASIONALTIK UNTUK PENDIDIKAN

2015Masyarakat Ekonomi ASEAN

Indonesiasebagai Negara dengan EkonomiBerdasarkan Inovasi dan Pengetahuan

WHY BROADBAND?

9

Percepatan Transformasi Perekonomian Nasional

Meningkatkan daya saing dan kualitas pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan emisi lingkungan.

9

Penambahan 10% penetrasi pitalebar memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (sumber: the World Bank). Penambahan 10% akses pitalebar dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan 1,5% produktivitas tenaga kerja dalam lima tahun (sumber: Booz & Company). Peningkatan 1% penetrasi pitalebar rumah tangga di Indonesia mengurangi pertumbuhan pengangguran 8,6% poin (sumber: Katz et al).

Penggunaan pitalebar dapat mengurangi emisi lingkungan hingga 25%. Konsumsi energi pada kegiatan e-perdagangan (e-commerce) lebih hemat 30% dibandingkan retail tradisional. TIK berpotensi menghemat emisi CO2 hingga 7,8 Gigatons pada tahun 2020. (sumber: Broadband Commission).

Kualitas pendidikan dan ketersediaan akses internet di Indonesia mempunyai korelasi sebesar 0,71 (sumber: Pustekkom, Kemendikbud).

10

Pemenuhan Komitmen Global

10

Broadband Commission(ITU dan UNESCO)Target tahun 2015:• Semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan pitalebar (national broadband plan) atau strategi untuk memasukkan pitalebar sebagai bagian dari akses universal;• 40% rumah tangga terjangkau layanan pitalebar;• Harga layanan pitalebar harus terjangkau (affordable) yaitu kurang dari 5% pendapatan bulanan;• Pengguna internet di negara berkembang mencapai 50%.

ASEAN Masterplan on ConnectivityTarget untuk TIK antara lain: • Pembangunan Koridor Pitalebar ASEAN pada 2014;• Percepatan penggelaran internet pitalebar ke sekolah pada 2015;• Reformasi kebijakan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) untuk mengakomodasi pembangunan pitalebar pada 2015.

PERATURAN PRESIDEN NO. 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014-2019

RENCANA PITALEBAR INDONESIA

12

RENCANA PITA LEBAR

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

Konsep dan rencana pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (broadband) Indonesia.

13

Pengaturan dalam Perpres RPI

1. Tujuan dan fungsi RPI 2014-2019 sebagai acuan dan panduan dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi.

2. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan untuk memastikan harmonisasi dengan kebijakan/rencana pembangunan lainnya dan ketersediaan pendanaan (bila pembangunan pitalebar menggunakan APBN).

3. Penetapan lima sektor prioritas yang mendapat dukungan pitalebar yaitu e-Pemerintah, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik, dan e-Pengadaan. Kelima sektor ini memiliki dampak yang luas bagi transformasi bangsa dan peningkatan daya saing nasional, serta mewakili aspek keterhubungan Pemerintah dengan pihak lain yaitu Pemerintah-Pemerintah, Pemerintah-Bisnis, dan Pemerintah-Masyarakat.

4. Pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RPI.

14

PRINSIP DASARPILARUTAMA

TUJUAN PITALEBAR INDONESIA

VISIPITALEBARINDONESIA

VISIINDONESIA 2025

Kerangka Disain

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

Mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan pitalebar sebagai meta-infrastructure

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa2. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia3. Menjaga kedaulatan bangsa

14

INFRA-STRUKTUR DAN KEAMANANADOPSI DAN UTILISASI KREATIF

LEGISLASI, REGULASI, DAN KELEMBAGAANPENDANAAN

Prinsip dasar dan prasyarat pengembangan pitalebar nasional

15

Prinsip Dasar

1. Universal. Layanan pitalebar harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.2. Ekosistem. Pengembangan pitalebar nasional berorientasi kepada ekosistem yang mencakup seluruh aspek baik penyediaan infrastruktur, utilisasi dan adopsi, maupun pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya (spektrum, tiang, right of way) dan pendanaan secara efisien.3. Kolaborasi dan inklusif. Pengembangan pitalebar melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan pitalebar nasional juga harus mengoptimalkan potensi dalam negeri dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan pitalebar memiliki arti.4. Inovasi. Pola pembangunan dan pendanaan yang inovatif dengan model bisnis yang berorientasi kepada keberlanjutan sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan pitalebar nasional. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami ketertinggalan karena ketidakmampuan berkompetisi dengan negara lain.5. Intervensi Pemerintah. Pengembangan pitalebar nasional diharapkan masih dipimpin oleh dunia usaha. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mempercepat pengembangan dalam bentuk regulasi/deregulasi guna menekan biaya regulasi dan/atau pendanaan yang bersifat fill in the gap dan debottlenecking tanpa mengambil alih peran atau berkompetisi dengan penyelenggara.

16

Prasyarat

Pengembangan pitalebar Indonesia akan dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari strategi pembangunan nasional. Untuk merealisasikan potensi pitalebar, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu adanya:1. Kepemimpinan Pemerintah dalam memberikan arah dan panduan;2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan pitalebar nasional; 3. Koordinasi dan sinergi multi sektor dan lintas wilayah untuk menjamin harmonisasi kebijakan, program pembangunan, dan penggunaan sumber daya secara efisien.4. Kerjasama Pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha sesuai dengan tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

17

Tahapan Pembangunan

Visi RPJPN 2025:Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur

RPJMN 2010-2014:KONEKTIVITAS

RPJMN 2015-2019: INOVASI

RPJMN 2020-2025:TRANSFORMASI

Menutup wilayah yang belum dijangkau layanan telekomunikasi dan informatika (blank spot)

Menyelesaikan penggelaran pitalebar ke kabupaten/kota, sekolah, dan fasilitas publik; Peningkatan fasilitas KPU menjadi pitalebar; Menyelesaikan migrasi ke TV digital dan memanfaatkan digital dividend; Mempercepat adopsi pitalebar untuk e-Pemerintah, e-Pendidikan, e-Kesehatan, e-Logistik, dan e-Pengadaan; Mengintegrasikan fasilitas data dan informasi pemerintah; Menyelesaikan agenda peningkatan literasi TIK nasional.

TARGET 2014 (RPJMN II)100% wilayah KPU dijangkau layanan telepon dan internet 88% kab/kota dijangkau layanan pitalebar Tingkat penetrasi pitalebar: 30% populasiTingkat penetrasi TV digital: 35% populasiIndeks e-pemerintah nasional: 3,0 dari 4,0

18

Sasaran Pembangunan

2013InfrastrukturPitalebar Akses Tetap (Fixed Broadband):15% rumah tangga (1Mbps) dan 5% populasi; Pitalebar Akses Bergerak (Mobile Broadband): 12% populasi (512 kbps)

Infrastruktur Perkotaan (Urban):Pitalebar Akses Tetap: 71% rumah tangga (20Mbps) dan 30% populasi; Pitalebar Akses Bergerak:100% populasi (1 Mbps)

2019

Utilisasi/Adopsi: Harga layanan kurang dari 5% rata-rata pendapatan bulanan

Sektor Prioritas: e-Pemerintah; e-Pendidikan; e-Kesehatan; e-Logistik, e-Pengadaan

Infrastruktur Perdesaan (Rural):Pitalebar Akses Tetap:49% rumah tangga (10Mbps) dan 6% populasi; Pitalebar Akses Bergerak:52% populasi (1 Mbps) Pengguna/Penerima Manfaat: Masyarakat Indonesiacaptive market: 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil, 50 juta pelajar, 3 juta pendidik, 60 juta rumah tangga berinternet

PILOT PROJECT IMPLEMENTASI RENCANA PITALEBAR INDONESIA

MEANINGFUL BROADBANDKABUPATEN INITIATIVE

20

Meaningful Broadband Kabupaten Initiative

Meaningful Broadband = "broadband penuh makna"

• Bagaimana agar akses broadband di Indonesia bisa bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang ada di kota besar.

• Menggunakan broadband sebagai cara untuk mencapai masyarakat berbasis pengetahuan yang lebih adil

21

Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (lanj.)

Tahapan selanjutnya dari Perpres No. 96 Tahun 2014 adalah IMPLEMENTASI, di level pusat hingga ke daerah. Perlu dirumuskan model impelentasi terbaik, terutama di daerah.

Untuk itu, DETIKNAS melaksanakan Proyek Percontohan Implementasi broadband dan pemanfaataannya di level pengguna terbawah, yaitu di level masyarakat Kota / Kabupaten, mencakup semua unsur: Pemerintah, Bisnis, Akademia, Komunitas (ABCG).

Pilot project diharapkan dapat menjadi MODEL pengembangan dan pemanfaatan TIK / broadband untuk meningkatkan layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dibagi dalam dua tahap:Tahap I: Pemetaan Kondisi, Kajian, Penyusunan RoadmapTahap II: Implementasi Roadmap

Proyek Percontohan Implementasi Rencana Pitalebar Indonesia di level Kota / Kabupaten.

22

Kabupaten / Kota Terpilih Phase 1 dan Phase 2 (2014-2015)

Peluncuran Pilot Project Fase I :7 Kota / Kab: Kab. Banyuasin, Kota Pekalongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jembrana, Kota Balikpapan, Kab. Minahasa Utara, Kab. Jayapura.

Peluncuran Pilot Project Fase II :7 Kota / Kab: Kota Banda Aceh, Kabupaten Sragen, Kota Pare-Pare, Kota Singkawang, Kota Mataram, Kota Ambon, Kota Bandung

23

Model Implementasi RPI

7

Terima Kasih

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional2015