Perpajakan 2017: PascaAmnesti Pajak, What’s...

Center for IndonesiaTaxation Analysis

Yustinus Prastowo

Executive Director, Center for Indonesia Taxation Analysis

Jakarta, 10 Mei 2017Seminar Nasional KKG School of Business:

“Perpajakan Pasca Tax Amnesty”

Perpajakan 2017: Pasca Amnesti Pajak, What’s Next?


2


3 Modus Relasi BehavioralWajib Pajak-Otoritas Pajak

3


Taxation is like an information game

4


BPN Kepolisian KSEIPAJAK BI Bank

Transaksi/kepemilikan asset

Kontrak Pemerintah Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan

Pemotongan pajak atas bunga Laporan pajak

Notaris LKPP

Kepolisian

Kerjasama

Penegakan

Hukum:

Kejaksaan

KPK

PPATK

WAJIB PAJAK

Penyedia Bahan/Material

Bank / Jasa Keuangan

Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)

Impor

Usaha Formal

UsahaNon-Formal

Usaha Formal

UsahaNon-Formal

Konsumen Akhir

PENJUAL MASUKAN PEMBELI KELUARAN

Ekspor

Administrasi Pajak

Administrasi Jaminan Sos.

Ijin / Lisensi

Sumber: Sugana (2012)

Pajak LangsungPajak Tidak Langsung

Pajak Tdk Langsungatas Input

Pajak Withholding Final/Non-Final

Pajak Tdk Langsungatas Output

Pajak WithholdingFinal/Non-Final

Faktor

Sukses :

Identifikasi Tunggal (Single ID):

NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan)

Sistem IT yang handal

Kewajiban pertukaran data antar

instansi

Rasionalisasi struktur tarif dan

peraturan berkaitan tax

planning/transfer pricing

Information-based Tax Administration System

Reformasi Administrasi Siapkah Kita?


“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin

6


7


Pajak akan semakin penting di masa mendatang

8


Outline

1. Latar Belakang – Kondisi sebelum Tax Amnesty

2. Catatan Kritis Keberhasilan dan Kekurangan

Tax Amnesty

3. Dampak Tax Amnesty terhadap Penerimaan

Pajak dan Kepatuhan Pajak

4. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca

Tax Amnesty


Latar Belakang – Kondisi sebelum Tax Amnesty

10


Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat…

11Sumber: BPS

Industri Pengolahan21,64

Perdagangan13,41

Pertanian12,73Konstruksi

9,86

Pertambangan8,35

Informasi4,88

Jasa Keuangan4,06

Transportasi3,95

Adm. Pemerintahan3,45

Real Estate3,07

Akomodasi3,06

Jasa Pendidikan3,04

Jasa Perusahaan1,72

Jasa Lainnya1,68 Jasa Kesehatan1,10

Listrik & Gas1,08

Air0,08

• Pertumbuhan ekonomi pada QI-2016 sebesar 4,92% perlu

didorong untuk mencapai target APBN sebesar 5,3%

• Sektor yang mendorong petumbuhan ekonomi adalah

industri pengolahan

• Pada QI-2016 Konsumsi Rumah Tangga menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Diperlkanu

kebijakan yang mendorong keep buying strategy dari sisi

pemerintah maupun masyarakat

4,7

6,4

6,2 6,0

5,6

5,0

4,79

5,3

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Konsumsi Rumah Tangga56.9%

Konsumsi LNPRT1.2%

Konsumsi Pemerintah6.8%

PMTB33.2%

Ekspor Barang dan Jasa18.8%

Impor Brg & Jasa18.8%

Q1-2016

= 4,92%

APBN 2016

Pertumbuhan PDB, YoY

Komposisi PDB Indonesia


Tax Ratio dan Siklus Ekonomi

12

Sektor cyclical: sektor yang sensitif terhadap siklus ekonomi seperti Pertambangan. Sektor counter-cyclical: tidak terpengaruh krisis ekonomi seperti makanan pokok

Kita dapat melihat sektor yang berkontribusi, kepatuhan, dan/atau sektor non-formalnya besar/kecil. Dari tax ratio dan siklus ekonomi terlihat, sektor cyclical memiliki kontribusi dan kepatuhan yang besardan/atau jumlah sektor non-formalnya kecil. Dan sebaliknya untuk sektor non-cyclical .

Tax rasio anjlok di saat krisis ekonomi.

Penurunan penerimaan pajak > penurunan PDBSaat krisis ekonomi, sektor yang bersifat cyclical adalah yang paling banyak terkena imbasnya.


Tax Buoyancy Indonesia 2006 - 2015

Sumber: NK APBN 2006-2015, data diolah

Tax Buoyancy yang menunjukkan pertumbuhan pajak berbandingpertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 2011. Kemampuan otoritas pajak

Indonesia dalam mengikuti laju pertumbuhan ekonomi terus menurun.


14Sumber: DJP, Kemenkeu

2013 2014 2015 2016 2017

WP Terdaftar 24.347.763 27.450.663 30.044.103 32.769.255 36.031.972

Badan 2.116.049 2.322.686 2.472.632 2.684.551 2.922.712

OP Non Karyawan 5.139.937 5.084.477 5.084.477 5.500.008 6.222.442

OP Karyawan 17.091.777 20.043.500 22.486.994 24.584.696 26.886.818

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

*Pasca Amnesty


37

2

43

3 53

5

57

7 66

2 76

4 88

5 99

5 1.0

72 1

.29

4

1.3

60

35

8 42

5 57

1

54

5 62

8 74

3 83

6 92

1 98

5

1.0

55

96% 98%107%

94% 95% 97% 94% 93%

92%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi %

Target pajak tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2008.Meskipun untuk pertama kalinya menembus Rp1.000 T, realisasi 2015 hanya 82%Target dalam APBN-P 2016 kembali meningkat menjadi Rp 1365 triliun atau naik 4.7% dari target APBN-P 2015.

Target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia


Kinerja Penerimaan Pajak Jangka Panjang

16

46,15%

31,13%

19,94%

31,29%33,42%

39,42%

15,30%

23,24%23,41%

23,02%

11,96%

19,94%

25,68%

40,55%

26,35%

-12,77%

63,08%

10,96%

14,71%

15,92%

24,65%

19,88%18,41%

36,69%

-4,93%

15,07%

20,64%

13,22%11,03%

7,20%7,40%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Pertumbuhan PPN dan PPH (%) Penerimaan PPN dan PPh (dalam miliar rupiah) (LHS)

Secara Nominal terusmeningkatTren pertumbuhan terus

menurun

Kinerja Penerimaan Pajak dalam 30 tahun Terakhir

Sumber: Kementerian Keuangan


17

Kinerja dan Histografis Pajak Selama 35 tahun terakhir

20,80%

25,12%

16,83%

4,75%

46,15%

31,13%

19,94%

31,29%

33,42%

39,42%

15,30%

23,24%23,41%

23,02%

11,96%

19,94%

25,68%

40,55%

26,35%

-12,77%

63,08%

10,96%14,71%

15,92%

24,65%

19,88%

18,41%

36,69%

-4,93%

15,07%

20,64%

13,22%

11,03%7,20%

7,40%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Self Assessment

PembentukanKPP

Tax Adm Reform

PembentukanLTO RTO

PembentukanKanwil JktKhusus & KPP PND

Revisi UU KUP

Revisi UU PPh

Revisi UU PPN

Pertumbuhan Penerimaan PPN dan PPh (%) dan Hstografis Pajak


18


Postur APBN SBY vs Jokowi

19


20

Gambaran Pengeluaran Publik (Belanja APBN) Ringkasan Alokasi Anggaran untuk Pendidikan,

Kesehatan, Kemiskinan, dan Investasi 2011 - 2016

1295

1491,4

1650,6

1842,5

1984,1

2095,7

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

APBN anggaran pendidikan

anggaran kesehatan anggaran kemiskinan

anggaran investasi %anggaran pendidikan dari APBN

%anggaran kesehatan dari APBN %anggaran kemiskinan terhadap APBN

%anggaran investasi terhadap APBN

SBY Jokowi

Dalam triliun rupiah


Perbandingan subsidi energi, anggaran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan tahun 2010-2016

Era SBYEra Jokowi

Sumber: Informasi APBN 2017, Direktorat Penyusun Anggaran, Kemenkeu


Anggaran Kesehatan

SBY

Jokowi

Anggaran Pendidikan

SBY

Jokowi



Kedaulatan Pangan

SBY

Jokowi

SBY

Jokowi

Infrastruktur



Subsidi Non EnergiSubsidi Energi

SBY Jokowi

SBY

Joko

wi



Tingkat Kemiskinan Indonesia 2005-2016

15,97

17,75

16,58

15,42

14,1513,33

12,4912,3611,9611,6611,3611,4611,2510,9611,2211,1310,8610,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jumlah penduduk miskin (juta) persentase

Era SBY Era Jokowi

Sumber: BPS, 2016


Gini Ratio 2010-2015

Era

SBY Era

Jokowi0,38

0,41

0,39

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

0,4

0,397

0,394

0,365

0,37

0,375

0,38

0,385

0,39

0,395

0,4

0,405

0,41

0,415

2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16

Sumber: BPS, 2016


28

Sumber: Bank Dunia

Namun, angka gini masih tinggi dibandingkan saatpemerintahan era Soeharto

Gini Koefisien dalam JangkaPanjang


29

• Pencapaian Amnesti Pajak (Updated per 31 Maret 2017)

• Catatan kritis keberhasilan dankekurangan tax amnesty

• Perbandingan Capaian Amnesti beberapa negara Dunia


Catatan Kritis Pencapaian Tax Amnesty

30Sumber: DJP, Kemenkeu


Pencapaian Amnesti Pajak (Target vs Realisasi)

Dalam triliun Rupiah74,5%

14,6%

116,4%

41,2%

Sumber: DJP, Kemenkeu

135

165

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

R E A L I S A S I T A R G E T

Uang Tebusan

147

1.000

-

200

400

600

800

1.000

1.200


Dana Repatriasi

4.719

4.000

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800


Deklarasi DN & LN

965.983

2.000.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000


Peserta Amnesti


Realisasi Program Amnesti Pajak(Partisipan & WP berdasarkan Geografis)



Segmentasi Peserta Program Pengampunan Pajakberdasarkan Nilai Harta (*per Desember 2016)


Peserta Program Pengampunan Pajakberdasarkan Data SPH

CAPAIAN

BELUM

MEMUASKANMeski melebihi ekpektasi

berbagai pengamat dan

ahli pajak, namun jumlah

peserta TA masih

Di bawah harapan.

PROBLEM

KETIMPANGAN

TERKONFIRMASI!

Sebanyak 2,5% peserta amnesti

menguasai 60% dari total harta.

Klasifikasi WP Tebusan(Triliun)

% wajib pajak % tebusan

Rata-rata Harta

di atas 100 juta 57,201 93 15.34% 95.88% 3 M

di atas 1 M 9,276 59 2.49% 60.82% 30 M

di atas 10 M 839 35 0.22% 36.08% 300 M

di atas 50 M 103 20 0.03% 20.62% 1,500 M

di atas 100 M 32 15 0.01% 15.46% 3,000 M


Jenis Harta Utama yang Dideklarasikanberdasarkan Data SPH


Asal Negara Deklarasi dan Repatriasi

Deklarasi harta yang

cukup besar

diharapkan mampu

menjadi daya ungkit

bagi perekonomian.

Namun, komposisi

harta yang dilaporkan

didominasi dengan

jenis harta yang sudah

dipajaki tetapi belum

dilaporkan.

Besarnya nilai Deklarasi

LN menunjukan bahwa

Skema Investasi yg

ditawarkan Singapore,

Virgin Island, dll masih jauh

lebih menarik dibandingkan

Indonesia


35

144 triliun

103 triliun

0

20

40

60

80

100

120

140

160

KomitmenRepatriasi

RealisasiRepatriasi

Baru 30% masukke sektor riil

Perbandingan Komitmen dan Realisasi Amnesti

pajak dengan UangTebusan

Masuk ke PerbankanDialirkan ke Sektor Riil

147triliun

Update s.d. akhir April 2017

70% masih di simpan di bank

146,69triliun

36

Perbandingan Capaian Amnesti

beberapa negara Dunia



Negara Periode Program Subject Jumlah Partisipan deklarasi Dana hasil

repatriasiuang tebusan tax revenue %tax amnesti terhadap PDB Keterangan

India juli 1997-desember 1997 General Amnesty OP dan Badan 64.275 Rp127 triliun (2,1%) Rp20,8 triliun Rp11,625 triliun Rp43,177 triliun(0,6% dari PDB) 12 kali amnesti pajak

Swiss pasca PD II repatriasi asset di LN 50% dari simpanan kembali ke swiss 3 kali amnesti

Irlandia 1988-1996

Repatriasi asset di LN

Rp26 triliun RP14,128 triliun Rp4,9 triliun Rp 3,57 triliun <1% 1988-1996, 3 kali

Rusia 2007 repatriasi asset di LN Rp1,617 triliun Rp1,224 triliun

Mexico 2007-2012 general amnesty unreported

Germany 2004 repatriasi asset di LN Rp13,7 triliun Rp1012,16 triliun 0,04%

Indonesia 2016-2017 general amnesty, repatriasi 965.983 RP4718,6 triliun Rp147,1 triliun Rp114,2 triliun Rp135 triliun 0,91%

Canada 1991-sekarang VDP OP dan Badan Rp1,553 milyar Rp199.200.000

Singapore start from 2009 VDP OP dan Badan

Australia start from Maret 2014 OP dan Badan Rp66 triliun Rp21,148 triliun Rp8,3 triliun Rp2,985 triliun 0,04%

Prancis dua memorandum resmi diterbitkan pada tanggal 21 juni dan 12 desember 2013VDP OP dan Badan 0,21%

Belgia 2004 759 Rp7,2 triliun Rp2,58 triliun 0,15% Rp10,75 triliun (target)

Chile 2015 Rp263 triliun (8,33%) Rp20,8 triliun 0,62%

Spanyol Rp202 triliun(3,88%) Rp18,2triliun 0,12%

OP dan Badan

1,50%

0,17%Rp2,3 triliun

Rp1179 triliun(5,2%) Rp59 triliun (2009),

Rp21,8 triliun (2001)

0,25%

Rp115 triliun (3,62%)

RP54,040 triliun

4 kali amnesti

Repatriasi asset di LN, scudo fiscale

General amnesty, VDP

1995-2003 general amnesty, blanquoes

1288 per 18 mei

2015

Rp1080,800

triliun (3,5% dari

PDB)

OP dan Badan Rp 557,99 milyar

Italy 15 september – 15 desember 2009

Afrika

Selatan

1 Juni 2003 – 29 February 2004

1993-2009, 27

amnesties, bahkan

sejak 1900 58 kali

Rp33,013 triliun 9 kali amnestiArgentina

37

Negara Periode Program Subject Jumlah Partisipan deklarasi Dana hasil

repatriasiuang tebusan tax revenue %tax amnesti terhadap PDB Keterangan

India juli 1997-desember 1997 General Amnesty OP dan Badan 64.275 Rp127 triliun (2,1%) Rp20,8 triliun Rp11,625 triliun Rp43,177 triliun(0,6% dari PDB) 12 kali amnesti pajak

Swiss pasca PD II repatriasi asset di LN 50% dari simpanan kembali ke swiss 3 kali amnesti

Irlandia 1988-1996

Repatriasi asset di LN

Rp26 triliun RP14,128 triliun Rp4,9 triliun Rp 3,57 triliun <1% 1988-1996, 3 kali

Rusia 2007 repatriasi asset di LN Rp1,617 triliun Rp1,224 triliun

Mexico 2007-2012 general amnesty unreported

Germany 2004 repatriasi asset di LN Rp13,7 triliun Rp1012,16 triliun 0,04%

Indonesia 2016-2017 general amnesty, repatriasi 965.983 RP4718,6 triliun Rp147,1 triliun Rp114,2 triliun Rp135 triliun 0,91%

Canada 1991-sekarang VDP OP dan Badan Rp1,553 milyar Rp199.200.000

Singapore start from 2009 VDP OP dan Badan

Australia start from Maret 2014 OP dan Badan Rp66 triliun Rp21,148 triliun Rp8,3 triliun Rp2,985 triliun 0,04%

Prancis dua memorandum resmi diterbitkan pada tanggal 21 juni dan 12 desember 2013VDP OP dan Badan 0,21%

Belgia 2004 759 Rp7,2 triliun Rp2,58 triliun 0,15% Rp10,75 triliun (target)

Chile 2015 Rp263 triliun (8,33%) Rp20,8 triliun 0,62%

Spanyol Rp202 triliun(3,88%) Rp18,2triliun 0,12%

OP dan Badan

1,50%

0,17%Rp2,3 triliun

Rp1179 triliun(5,2%) Rp59 triliun (2009),

Rp21,8 triliun (2001)

0,25%

Rp115 triliun (3,62%)

RP54,040 triliun

4 kali amnesti

Repatriasi asset di LN, scudo fiscale

General amnesty, VDP

1995-2003 general amnesty, blanquoes

1288 per 18 mei

2015

Rp1080,800

triliun (3,5% dari

PDB)

OP dan Badan Rp 557,99 milyar

Italy 15 september – 15 desember 2009

Afrika

Selatan

1 Juni 2003 – 29 February 2004

1993-2009, 27

amnesties, bahkan

sejak 1900 58 kali

Rp33,013 triliun 9 kali amnestiArgentina

Perbandingan Capaian Amnesti Beberapa Negara Dunia


38

Dampak Tax Amnestyterhadap Penerimaan & Kepatuhan Pajak


Meningkatkan Penerimaan Jangka Pendek,TA berkontribusi menopang realisasi 2016

39

96% 98%107%

94% 95% 97% 94% 93% 92%

82%81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi %

96% 98%

107%

94% 95% 97% 94% 93% 92%

82%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi %

Dengan TA 2016 Tanpa TA 2016


Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pajak

Dalam triliun rupiah 2017

Capaian trhdp

Target

22,4%

21,3%

2016

APBN per April 2017

12,0347

16,724328,60%

46,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017

PPh Migas

PPh Migas %capaian terhadap target

173,9466

172,348

24,30%

22,90%

22,00%

22,50%

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

171,5

172

172,5

173

173,5

174

174,5

2016 2017

PPh Non Migas

PPh non Migas %capaian terhadap target

101,4149

101,4422

17,70%

20,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%

20,50%

21,00%

101,4

101,405

101,41

101,415

101,42

101,425

101,43

101,435

101,44

101,445

2016 2017

PPN

PPN %capaian terhadap target

0,5129

0,5473

2,60%

3,20%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

2016 2017

PBB

PBB %capaian terhadap target

Dalam triliun rupiah

Per April Per April

Per April

Per April

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak per sektor

APBN per April 2017


42

Tax Amnesty: Positive Long Run on Trend

• Long run revenues may increase if the amnesty induces individuals or corporation previously not on the tax rolls to come forward, and if the amnesty is accompanied by more extensive taxpayer service, better education on taxpayer responsibilities, and greater post-amnesty enforcement

Sumber: James Alm “what motivates tax compliance” (2016)


9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Germany

Tax Amnesty 04-05

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

Portugal

Tax Amnesty2005

Tax Amnesty2010

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

South Africa

Tax Amnesty

DampakTax AmnestyTerhadap Kepatuhan Pajakdiukur dengan tax ratio

Secara umum, tax ratio meningkat pasca Tax Amnesty

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Italia

Tax Ratio

Tax Amnesty01-03

Tax Amnesty09


22,00

22,50

23,00

23,50

24,00

24,50

25,00

25,50

26,00

26,50

27,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Belgium

Tax Amnesty

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Spain

Tax Amnesty

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

India

Tax Amnesty

Namun beberapa negara justru mengalami penurunan tax ratio pasca Tax Amnesty

DampakTax AmnestyTerhadap Kepatuhan Pajakdiukur dengan tax ratio


Sistem Perpajakan Ideal yang Ingin DicapaiSistem Perpajakan yang Adil, Transparan dan Akuntabel melalui Kepatuhan PajakSukarela dan Otoritas yang Kredibel

45

Tax Administration Reform & Tax

Reform

PerluasanAkses Data Perbankan

OptimalisasiPenerimaan

Pajak

PerluasanBasis Data Perpajakan

Tax Ratio danKepatuhanPajak yang

Tinggi

Amnesti sebagai Instrumen Pencapaian Sistem Perpajakan yang Ideal


Membangun Kepatuhan PajakSlippery Slope Framework (Kircher:2007)


Penerimaan Pajak

yang Optimal

Kepatuhan Pajak

(Tax Compliance)

Birokrasi yang baik

Aparat yang profesional

dan berintegritas

Kesadaran

Pembayar Pajak

(Taxpayer

Awareness)

Modal Sosial

Penerimaan Pajak adalah Outcome dari Sistem Kepatuhan (output)


Model Kepatuhan dan Strategi Peningkatan Kepatuhan

48

Sumber: OECD, “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance,” (Paris: OECD, 2004).

Dikutip dari Darussalam, 2016

Faktor yang mempengaruhi

perilaku kepatuhanWajib Pajak


49

“Apabila WP telah masuk

kelompok yang patuh tetapi

diberi perlakuan seperti WP yang

tidak patuh, maka WP patuh

akan menjadi frustrasi.”

Roman Seer, dikutip dari Darussalam: 2016


TAX AMNESTY SEBAGAI INSTRUMEN “COMPREHENSIVE TAX REFORM”

Tujuan

Memperluas basis pemajakan

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Mendorong repatriasi modal atau aset

Menambah Jumlah Wajib Pajak

Revisi UU Perpajakan

ImplementasiSingle Identifitacion Number (SIN)

Akses Data Perbankan

Koordinasi PenegakanHukum Perpajakan

Dengan data yang didapat dari tax amnesty

TA mendorong WP yang sudah diampuni atau baru masuk kesistem perpajakan untuk tidak mengulanginya lagi.

Dana repatriasi dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat

TA mendorong Wajib Pajak yang sebelumnya tidak terdaftaruntuk masuk ke system perpajakan

Sebagai wadah filosofi, prinsip, dan tujuan sistemperpajakan, UU KUP harus dirancang untuk

meyakinkan wajib pajak, membangunkepercayaan, dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Lalu UU PPh dan UU PPN

Tax Amnesty merupakan bagian dari strategireformasi perpajakan yang berkelanjutan

dan struktural: melibatkan perbaikan ikliminvestasi, perbaikan regulasi, dan tata kelola.

Untuk tingkatkan kepatuhan, fiskus perludiberikan akses data keuangan. Indonesia kini

terlibat dalam kerja sama pertukaran data nasabah secara internasional seperti CRS danFATCA. Revisi UU Perbankan perlu dilakukan.

Untuk membangun basis data perpajakan yang komprehensif, impleentasi SIN sangat diperlukan

OJK, PPATK

POLRI

Kejaksaan

Mengawasi data nasabahdan transaksi keuangan

Kerja sama penegakanhukum

Kerja sama penegakanhukum

Transformasi Kelembagaan (BPP)

KesiapanAdministrasi

Sistem IT Terintegrasi

Manajemen Data danInformasi

Prerequisite Pasca TA


Persiapan Wajib Pajak – Pasca TA

51

WP Ikut TA : Melaksanakan kewajiban laporan rutin Pasca TA (LaporanPenempatan Harta)

Antisipasi Sanksi apabila di kemudian hari ditemukan harta yang belumdiamnestikan >> Administrasi bukti kepemilikan harta/balik nama, bukti

hutang terkait harta tambahan Tax Amnesty sbg Dasar SPT 2016

Pembetulan SPT bagi yang tidak mengikuti Tax Amnesty

Antisipasi pemeriksaan pajak dan sanksi Pasal 18 – tahun 2016 dst. ataus.d. 5 tahun yang lalu bagi yang tidak mengikuti Tax Amnesty

Bagi WP TA dan Non TA >> Penyelenggaraan pembukuan danpenyusunan laporan keuangan yang baik dan benar


52


Tax Amnesty: What’s Next?

PraTax Amnesty

Tax Amnesty

PascaTax Amnesty

• Tax Ratio Meningkat?• Tax Buoyancy Meningkat?• Target penerimaan tercapai?• Rasio kepatuhan meningkat?• Repatriasi tinggi?

Berhasil

BelumBerhasil

Mapping Profiling

Audit

TINDAK LANJUT?

BIG DATALaw

Enforcement

Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pasca TA


Big Data sbg Strategi Awal Pasca Amnesti Pajak

Mengakomodasi fenomena tsb, DJP dapat menggunakan Big Data

Big Data dianggap sebagai sebuah terobosan teknologi di bidang perpajakanyang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelolaan data dan informasiWP.

Diharapkan pemerintah mampu memperkuat utilisasi Big Data gunamenopang penerimaan pajak.

Optimalisasi sistem tsb dapat membantu proses penegakan hukum.

Setelah menjaring banyak data, perlu dilakukan langkah lanjutan agar pemanfaatan data dapat menggenjot penerimaan pajak.

Big Data akan mendeteksi Fraud melalui pengembangan deep and predictive analytic terhadap data SPT dan etax invoice.

54

Pemerintah Mulai Menyisir Data Amnesti Pajak Satu bulan pertama usai amnesti pajak, tiap satu Kanwilberhasil memeriksa 500 WP OP dan Badan. Tambahan bekal data yakni 350 jenis data dari pihak ketigacukup membantu–Kontan, 8 Mei 2017


Perpajakan 2017 Regulasi Insentif

AKASIA (Aplikasi usulan pembukaan rahasia bank) &

Akrab (Aplikasi Buka Rahasia Bank)

KEP - 23/PJ/2017

Insentif PPh 5% bagi Industri Padat Karya dan

Orientasi Ekspor

PMK 39 (Akses Informasi Perbankan untuk

Kepentingan Perpajakan).

Namun, pertukaran data hanya mencakup Tanggung

Jawab LJK Indonesia untuk menyerahkan data

keuangan Nasabah Asing ke negara lain

Kemudahan Administrasi dalam memenuhi

kepatuhan formal perpajakan (Revisi UU KUP &

UU PPN)

Integrasi data NIK, NPWP, dan NPPBKC. DJP dan

DJBC telah resmi bersinergi data dengan membentuk

identitas tunggal atau single ID, sehingga WP di

kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor

illegal

Insentif Penghapusan Pajak atas Dividen yang

diusulkan BEI (hanya diberikan kepada peserta yang

menabung saham min 5 tahun)

Mapping-Profiling-Audit

Dilanjutkan dengan CRM (Compliance Risk

Management) untuk memetakan WP Risiko tinggi

Pengawasan & Penegakan Hukum Aparatur Pajak

(Akuntabilitas)

Insentif Industri Pengembangan SDM (tax

deductible dan tax allowance) yang melakukan

investasi fasilitas pelatihan

55


What’s Next?

56

Jaminan tidak dilakukan pemeriksaan bagi WP ikut TA dan melakukan

penegakan hukum bagi WP non TA

Kemenkeu merevisi beleid tentang CFC rules melalui RUU PPh untuk

menghindari praktir transfer pricing dan aggressive tax planning

Yang terpenting saat ini, bukanlah sekadar penurunan tarif PPh,

melainkan jaminan kepastian fiskal dalam kegiatan bisnis dan investasi

Penerapan Land Tax/ Capital Gain Tax sebagai upaya mengurangi

ketimpangam

Penghapusan penghitungan PPh final untuk beberapa sektor industri tertentu (mis: properti) digantikan

perhitungan non Final PKP dikurangi Biaya Fiskal.

Komitmen Financial Action Task Force (FATF) untuk melihat lalu

lintas keuangan yang berhubungandengan anti money laundering dan

anti terorisme

Insentif fiskal bagi pengembangenergi terbarukan sebagaikompensasi dari kebijakan

pengetatan harga beli listrik yang maksimum hanya 85% dari biaya

pokok produksi.

Insentif bg industri yg mengimporkendaraan bermotor dalam

keadaan terurai tidak legkap atauincompletely knocked down (IKD)

dalam bentuk penurunan beamasuk (BM).

Optimalisasi Pajak atas TransaksiDigital (OTT dan e-commerce)

Sejumlah negara AS, Australia, India, Filipina, China, dan Korsel melakukan reformasi di sektor perpajakannyamenetapkan tarif PPh lebih ringan untuk menarik investasi. Misal: Trump akan Pangkas Pajak Korporasi AS dari

semula 35% menjadi 15%. Tarif pajak lebih rendah itu bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil. Penurunan Tarif PPh (Revisi UU PPh) mengikuti reformasi beberapa negara dunia?


Law Enforcement!

57

Amnesti adalah “one shoot program”,

hanya sekali untuk satu generasi. Amnesti

bukanlah program yang menjebak,

sepanjang WP mengikutinya dengan jujur.

Sasaran Pemeriksaan Pajak ke depan

adalah WP yang tidak ikut amnesti.

Mapping. DJP nantinyaakan melakukan pemetaan

(mapping) harta berikutklasifikasinya

Profiling. Dalam tahap ini DJP membandingkan data penghasilan, harta dan pembayaran pajak agar

mendapatkan gambarankemampuan ekonomi wajib pajak

yang sebenarnya (kewajaran)

Tax Audit. Transformasi DJP denganpeningkatan kuantitas dan kualitasSDM dilakukan untuk mendukungpeningkatan Tax Audit Coverage

Ratio.


Tatacara Pemeriksaan Pajak yang terbaru(PER-07/PJ/2017 & SE - 10/PJ/2017, berlaku 21 April 2017) :

Poin-poin khusus terkait perubahan dan penegasan:

SP2 (surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan) beserta

surat panggilan ke WP dikirim via fax , pos / jasa pengiriman

lainnya kepada wajib pajak.

Dengan disampaikannya SuratPemberitahuan PemeriksaanLapangan , WP tidak dapat

membetulkan SPT Tahunan / Masa yang diperiksa tersebut.

WP yang diperiksa WAJIB HADIR ke tempat yang ditentukan DJP dan TIDAK DAPAT DIKUASAKAN

(Harus Direktur / Pengurus) yang datang ke KPP, tetapi dapat

didampingi pegawai / Konsultan Pajak

Pertemuan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak harus

dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara (audio) dan gambar (visual)

Apabila WP tidak hadir, Pemeriksa Pajak membuat Berita

Acara Ketidakhadiran dan melanjutkan Pemeriksaan Lapangan di tempat WP

Apabila WP hadir pada waktuyang tidak sesuai dengan surat

panggilan dan tanpa melakukankonfirmasi sebelumnya denganPemeriksa Pajak, WP dianggap

tidak hadir

Saat melakukan pengujian di tempat WP, Pemeriksa Pajak

harus meminjam PADA SAAT ITU JUGA data yang diperlukan dan

ditemukan/diperoleh di lapangan dalam rangka pelaksanaan

pemeriksaan


MatriksVariasi Surat Kuasa & SuratPenunjukan (SE-02/PJ/2017)

59


Risk Assessment

Gambar: Risk analysis, evaluation, assessment, and management

Meningkatkan Kepatuhan Pajak melaluiAnalisis Risiko Kepatuhan

Compliance Risk Management (CRM)

Akses ke data keuangan/perbankan yang lebih luas

Pemeriksaan WP prominent di tiap2 KPP

CRM: sistem pengawasan internal yang dapat memilah WP risiko tinggi dan rendah untuk mengupayakan efektifitasaudit. CRM perlu dibuat dengan melakukan benchmarking ke negara lain agar risiko dapat diidentifikasi

Pemeriksaan dan permintaan data transaksi keuangandidasarkan pada hasil analisis risiko (CRM)

untuk mendorong keteladanan WP dan memberikandeterrent effect


61

Compliance Risk Management

Source: Danish Compliance Risk Management Model

Denmark adalah salah satu negara OECD dengan tax ratio tertinggi (47,6%). Model manajemen risiko

kepatuhan yang diterapkan Denmark terinspirasi dari rekomendasi publikasi pada manajemen risikooleh OECD (OECD 2004) dan FISCALIS (FISCALIS 2006).


Integrasi antara NPWP dan NIK

Kunci dari peningkatan rasio pajak adalah pengumpulan data WP. Untuk memudahkan pegawai pajak dalam melakukan pemeriksaan, maka harus dilakukan integrasi antara NPWP dan NIK dari WP.

Dengan integrasi kedua nomor tersebut, diharapkan dapatmeningkatkan rasio pajak


Akuntabilitas - Pengawasan & Penegakan HukumAparatur Pajak (Akuntabilitas)

Masih terjadi beberapapenyimpangan

Tidak hanya suap, melainkan juga yang marakterjadi adalah imbalan atas

memperdagangkanpengaruh (trading in

infuence)

berpotensi menggerus kepercayaan dan

menciptakan ketidakpastian bagi WP.

63

• membangun sistem akuntabilitas yang lebih baik dengan menegakkan pelaksanaan kode etik secara

ketat & menyusun skema reward and punishment lebih tegas

• melakukan simplifikasi prosedur dan administrasi perpajakan (SOP yang jelas dan transparan agar

setiap proses administrasi dapat diawasi publik dan memastikan tidak adanya intervensi dari pejabat

yang tidak berwenang >> trading in influence)

• memperbaiki sistem mutasi dan promosi yang kurang transparan dan fair sehingga tercipta skema

penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan kompetensi, prestasi, rekam jejak, dan integritas

mutlak (the right man on the right place)

• menciptakan skema rejuvenasi atau peremajaan kepemimpinan dan memperbaiki pola & standar

rekrutmen serta pemberhentian pegawai


Land Tax “Pajak Tanah”

64

Penguasaan tanah berlebih selama ini melanggar visi reforma agraria dan UU di bidangpertanahan

Menjadi sumber ketimpangan karena sentralisasi alat produksi pada segelintir orang dan kelompok

Penerapan land tax mampu mengendalikan penguasaan lahan berlebih

Lebih lanjut, mengoptimalkan fungsi tanah sebagai hak milik maupun alat produksidan meminimalisasi lahan tidak produktif (underutilized land)

Penghitungan menggunakan capital gain tax cukup ideal, tapi sulit diterapkan karenamembutuhkan basis data yang akurat dan integrasi administrasi pertanahan yang baik.

Why we need??


Transformasi Kelembagaan: BPP

Terdiri dari MenteriKeuangan, Kepala BPP, dan 3-5 Anggota

Anggota DPBPP dipilih secaraterbuka

Kepala BPP diusulkan oleh DPBPP dari seleksiterbuka, dan dipilih oleh Presiden

Kepala BPP melapor dan berkoordinasi denganMenteri Keuangan

Deputi Kepala BPP diusulkan oleh Kepala BPP dandipilih oleh DPBPP

Administrasi pajak perlu memilikiwewenang untuk mengatur organisasi, SDM, dan keuangan, termasuk investasi IT

Administrasi pajak perlu memiliki internal kontrol dan unit anti korupsi yang kuat

Menteri Keuangansebagai otoritasfiskal perlumengkoordinasisisi penerimaandan pengeluaran

BadanPenerimaanPerpajakan

PRESIDEN

DEWAN PENGAWAS BPP

MENTERI KEUANGAN

KEPALA BADAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Redesign Organisasi


66

Otoritas JasaKeuangan (OJK)

Pusat Pelaporan danAnalisis TransaksiKeuangan (PPATK)

Direktorat JenderalPajak (DJP)

Wajib Pajak

KomisiPemberantasan

Korupsi (KPK)

Kerja sama DJP-OJK-PPATK dengan supervisi KPKUntuk mengawasi Wajib Pajak Redesign Peraturan


Philosophy of Taxation“Bee should collect honey without any pain of the flower”

- Mahabarata

“The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the least possible amount of hissing.”

- Jean-Baptiste Colbert

“Taxation without representation is tyranny.”

- James Ortis.

“ Collecting the tax not only without corruption and injustice, but to the satisfaction and convenience of all.”

- Aristides, The Father of Tax Justice

67


68

T E R I M A K A S I H


Wisma Korindo 5th FloorJalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan

Perpajakan 2017: PascaAmnesti Pajak, What’s...

Documents

Transcript of Perpajakan 2017: PascaAmnesti Pajak, What’s...