PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)

ANITA PUTRI KUSUMAWATI1, NURMADI HARSA SUMARTA2

1 First Authors Affiliation: Economic and Business Faculty, Sebelas Maret University, Indonesia 2 SecondAuthors Affiliation: Economic and Business Faculty, Sebelas Maret University, Indonesia

Abstract: The Purpose of this research is to find out and to analyze whether Economic Growth, Local Own Revenue and General Allocation Fund the Capital Expenditure in East Java Province.The analyze method that is used in this research in quantitative method with multiple linier regression with bring about classical assumption test before finding out the best linier model. The variable used in this research are Economic Growth, Local Own Revenue and General Allocation Fund as independent variable and Capital Expenditure as dependent variable. This population is 30 regencies and cities in East Java the year 2010 up to year 2012 are chosen as samples.The results proof that Economic Growth, Local Own Revenue and General Allocation Fund influence significanly and simultaneously the Capital Expenditure of regencies and cities in East Java. Partially Local Own Revenue and General Allocation Fund variable influence Capital Expenditure. Economic Growth with PDRB with constan price have no significant influence to the Capital Expenditure.

Keyword: Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund and Capital Expenditure

Abstrak: Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemko/Pemkab di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 30 Kabupaten dan Kota sebagai sampel dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga konstan, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

PENDAHULUANOtonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, perkembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002 dalam Maimunah, 2006).Anggaran pemerintah daerah merupakan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja suatu daerah dalam satuan moneter (Halim, 2007: 36). Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, anggaran yang telah disusun pemerintah dituangkan dalam APBD (Halim, 2007: 36). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Derah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No. 24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP No. 58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahuan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.Menurut (Kaho 1997: 124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2007: 101). Belanja modal dalam pengertiannya yang lebih spesifik akan menunjukkan adanya berbagai hal-hal yang sangat dipertimbangkan dalam proses untuk penempatan pengalokasiannya, serta belanja modal yang banyak dilakukan pemerintah daerah dalam membangun suatu pembangunan di daerah dan digunakan untuk perbaikan sektor-sektor yang sangat penting contohnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor transportasi.Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tidak memasukkan faktor DAK sebagai variable independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal. Perumusan Masalah dan Tujuan penelitian Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, apakah terdapat pengaruh positif antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timu? Kedua, apakah terdapat pengaruh positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur? Dan ketiga, apakah terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur?Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: pertama, pengaruh positif Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kedua, pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Ketiga, pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISPertumbuhan EkonomiSecara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat (Suryana, 2000). Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010: 28).Menurut (Sukirno, 2000: 57) alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun karena penambahan faktor produksi. Selain itu jumlah angkatan kerja yang bekerja akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga jika dimanfaatkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 285 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerahc. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.Belanja ModalDalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk di jual.Hipotesis PenelitianPertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Handoko, 2012). Pertumbuhan ini akan terjadi apabila didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.Secara Tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003 dalam Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan (Lin & Liu, 2000 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007) yang menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Oates, 2005; Lin & Liu, 2000 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007) membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini mendukung sintesia yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007). Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut:H1 : Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur akan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal-nya.Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan daerah untuk menyedikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.(Darwanto dan Yustikasari, 2007) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengidikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:H2 : Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur akan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal-nya.Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004).Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemrintah pusat kepemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh (Darwanto dan Yustikasari, 2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dan belanja modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bias fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian DAU dengan alokasi belanja modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:H3 : Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Jawa Timur akan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal-nya.METODE PENELITIANSampel dan Data PenelitianSampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten dan 7 Kota masing- masing Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria tertentu. Total sampel dalam penelitian ini adalah 90 data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel yang telah ditentukan. Criteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:1. Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 hingga 2012.2. Kabupaten/Kota mencantumkan data-data mengenai Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dari Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam penelitian ini.Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 hingga 2012 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan PDRB oleh Badan Pusat Statistik sebanyak 30 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.Kerangka Pikir dan Model PenelitianGambar 1

Belanja ModalPertumbuhan EkonomiPendapatan Asli DaerahDana Alokasi UmumDana Alokasi UmumPendapatan Asli DaerahPertumbuhan Ekonomi

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009: 13). Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan perasamaan sebagai berikut:Y = + 1PDRB + 2PAD + 3DAU + eDimana :Y=Belanja Modal (BM)A=Konstanta=Slope arau koefisien regresi atau intersepPDRB= Produk Domestik Regional BrutoPAD= Pendapatan Asli DaerahDAU= Dana Alokasi Umume= errorANALISIS DATA DAN PEMBAHASANPengujian hipotesis menggunakan analisis data panel. Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat dalam appendik tulisan ini.Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial dan simultan.

Pengujian ParsialTabel 1Coefficientsa

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientsTSig.Collinearity Statistics

BStd. ErrorBetaToleranceVIF

1(Constant)-46.26650.634-.914.363

PE4.5657.393.044.617.539.9661.035

PAD.309.082.3033.778.000.7641.308

DAU.257.036.5617.061.000.7801.282

a. Dependent Variable: BM

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi Belanja Modal. Variabel tersebut adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan karena di atas 0.05. Sedangkan variabel Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.00 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05.Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:Belanja Modal = -46.266 + 4.565 PE + 0.309 PAD + 0.257 DAUPersamaan tersebut dapat di artikan:a. Konstanta sebesar -46.266 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan (X1=0, X2=0), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar -46.266b. Koefisien regresi PE bertambah positif sebesar 4.565, artinya apabila terjadi perubahan variabel PE sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 4.565 atau 4.56%c. Koefisisen PAD bertambah positif sebesar 0.039, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0.039 atau 3.90%d. Koefisien DAU bertambah positif sebesar 0.257, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0.257 atau 25.70%Pengujian secara Simultan

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:Tabel 2ANOVAb

ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.

1Regression359602.0633119867.35439.158.000a

Residual263256.223863061.119

Total622858.28589

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 39.158 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PE, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PE, PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengujian Ketepatan Perkiraan Model (Goodness of Fit Test)Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variable-variabel bebasnya.

Tabel 3Model Summaryb

ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate

1.760a.577.56355.327379

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD

b. Dependent Variable: BM

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0.563 hal ini berarti 56.3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu PE, PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 56.3% = 43.7%) dijelaskan sebab yang lain di luar model.PembahasanH1: Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh positif terhadap Belanja ModalPada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.539. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara individual tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan dapat disimpulkan hipotesis 1 ditolak.H2:Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja ModalPada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat disumpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara individual berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja ModalPada output regresi menunukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0.000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifkansi sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara individual berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima.Kesimpulan dan SaranKesimpulan 1. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.2. Secara Parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif terhadap Belanja Modal daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat alpha 5% terhadap Belanja Modal di daerah Kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian (Darwanto dan Yustikasari ,2007) yang menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak diikuti oleh Belanja Modal yang signifikan. Saran1. Untuk meningkatkan Belanja Modal maka Pemerintah Daerah diharapkan bias terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extansifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.2. Bagi peneliti berikutnya di masa mendatang agar dapat memperluas atau menambah sampel penelitian seperti sampel dari luar Jawa Timur atau seluruh Indonesia dengan menambah periode pengamatan.3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan dating diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lebih baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKAAdi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.BPS Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur Dalam Angka, terbitan 2010-2012.BPS Pusat, 2014. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Indonesia 2010-2012.Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: SemarangHalim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3, Salemba Empat: Jakarta.Handoko, Hari. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi. Tesis (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi & Bisnis UNS: Surakarta.Kaho, Josef Riwu. 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Raja Grafindo Persada: Jakarta.Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga: Jakarta.Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra, Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.Realisasi APBD Tahun 2010-2012 Total Se-Provinsi Jawa Timur dalam: www.djpk.depkeu.go.idSukirno, Sadono. 2000. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan. UI-Press: Jakarta.Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Salemba Empat: Jakarta.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N90

Normal ParametersaMean.0000000

Std. Deviation54.38690180

Most Extreme DifferencesAbsolute.056

Positive.056

Negative-.051

Kolmogorov-Smirnov Z.527

Asymp. Sig. (2-tailed).944

a. Test distribution is Normal.

Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized Residual

Test Valuea4.39938

Cases < Test Value45

Cases >= Test Value45

Total Cases90

Number of Runs38

Z-1.696

Asymp. Sig. (2-tailed).090

a. Median

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientsTSig.Collinearity Statistics

BStd. ErrorBetaToleranceVIF

1(Constant)-46.26650.634-.914.363

PE4.5657.393.044.617.539.9661.035

PAD.309.082.3033.778.000.7641.308

DAU.257.036.5617.061.000.7801.282

a. Dependent Variable: BM

Uji Heterokedasitas

Coefficientsa

ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientsTSig.

BStd. ErrorBeta

1(Constant)47.35630.8211.536.128

PE-3.6654.500-.088-.814.418

PAD.011.050.026.218.828

DAU.032.022.1761.469.145

a. Dependent Variable: RES2

Sampel Data Penelitian di Jawa Timur

No.Nama Kabupaten/Kota

1Kabupaten Pacitan

2Kabupaten Ponorogo

3Kabupaten Trenggalek

4Kabupaten Tulungagung

5Kabupaten Blitar

6Kabupaten Kediri

7Kabupaten Lumajang

8Kabupaten Bondowoso

9Kabupaten Situbondo

10Kabupaten Probolinggo

11Kabupaten Pasuruan

12Kabupaten Sidoarjo

13Kabupaten Mojokerto

14Kabupaten Jombang

15Kabupaten Nganjuk

16Kabupaten Madiun

17Kabupaten Magetan

18Kabupaten Ngawi

19Kabupaten Bojonegoro

20Kabupaten Tuban

21Kabupaten Gresik

22Kabupaten Bangkalan

23Kota Kediri

24Kota Blitar

25Kota Malang

26Kota Probolinggo

27Kota Pasuruan

28Kota Mojokerto

29Kota Madiun

30Kota Batu

13