PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

TERHADAP PREDIKSI BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Panetir Bungkes

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

This research is conducted in regency/major city of Aceh province. Its aim is to know the influence general alocation fund (DAU) and own revenue (PAD) toward the prediction of capital outcome either stimultaniously or partially. The method used in this research is hypothesis test study and sensus.

The population of this research is regency and major city in Aceh Province that consist of 19 regencies and 4 major cities. The data in this reseach was collected from DPKKA and BPK RI Aceh. The data analyzed are secondary data collected from budget report in 2006-2010. Statistic method that used here is multicolinearity regression with classic assumtion test by using SPSS 18.0.

The result of this research shows that DAU and PAD affect stimultaniously to prediction of capital outcome. Besides, DAU does not partially affect the prediction of capital outcome. Meanwhile, PAD affect it significantly.

Keywords: General Allocation Fund (DAU), own revenue (PAD), Capital Expenditures

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU)

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan arti

penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara

pemerintahan pusat dan daerah (UU tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). Kedua ketentuan perundangan ini memberikan

kesempatan yang sangat luas kepada pemerintahan daerah, baik dalam pengalihan maupun

optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki. Daerah diberikan kewenangan yang

lebih luas untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Konsekuensi dari kewenangan

otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu

bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi

Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan potensi sumber daya keuangan

secara optimal.

Penentuan penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah Aceh yang

berjumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 4 kota dari tahun 2006-2010.

Untuk fenomena yang terjadi diambil dalam 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota banda Aceh, Kota

Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bireuen dan 3 Tahun dari 2008/2010 dalam

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Nilai nominal yang

tercantum dalam tabel dalam rupiah (Miliar).

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

(Dalam Miliaran Rupiah)

No

Nama

Kabupaten/Kota

DANA ALOKASI

UMUM

PENDAPATAN ASLI

DAERAH BELANJA MODAL

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 Kota Banda Aceh 307,0 313,1 328,0 43,0 49,4 52,2 103,5 78,6 67,3

2 Kota Sabang 184,6 152,0 213,0 15,3 8,3 17,1 45,5 15,0 58,3

3 kab. Aceh Besar 407,9 398,1 394,8 21,1 27,1 24,5 98,0 69,5 84,2

4 Kab. Bireuen 381,7 391,9 392,7 19,2 31,7 9,8 149,4 79,5 60,1

Sumber: Data diolah (2012)

Kinerja yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama ini dapat

dikatakan belum optimal. Kondisi ini menggambarkan ketidak seimbangan pada belanja yang

dilakukan oleh pemerintah daerah. Wong (2004) menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur

industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan di penuhinya

fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan menjalankan usaha dengan efesien dan

efektif. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

pemerintahan daerah masih yang tertinggi disbanding dengan penerima daerah yang lain,

termasuk Pendapatan Asil Daerah (PAD) (Adi, 2006). Misalnya pada penganggaran belanja

pemeliharaan yang masih tergantung pada seberapa besar dana yang dianggarkan oleh

Pemerintah Daerah untuk belanja modal, selain nilai aset tetap yang sudah dimiliki Pemerintah

Daerah pada tahun sebelumnya.

PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) didefinisikan belanja

modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan

pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu

satuan kerja bukan untuk dijual.

Menyadari akan hal tersebut serta untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme

pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka

diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan

AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal

apabila: (a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya

yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas (b) pengeluaran tersebut melebihi batasan

minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah (c) perolehan

aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Anggaran sektor publik pemerintahan daerah dalam APBD sebenarnya merupakan Output

pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar

dalam pengangaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumber daya

sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi

dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang

dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah

struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami

kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk

hal-hal produktif, misal dilakukan untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan

pendapatan tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa pemerintahan hendaknya lebih banyak

untuk program-program layaknya publik. Kedua pendapat ini menyiratkan mengalokasikan

belanja untuk membagi kepentingan publik.

Pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah juga diikuti dengan pelimpahan dalam

bidang keuangan. Pelimpahan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya: (1) Penerimaan Daerah dari Dana Bagi Hasil

(DBH), SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki SDA

seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan; (2)

Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak; (3) skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer

yakni DAU (Maulida, 2007).

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap

provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara

mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi

statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada

di setiap masing-masing wilayah/daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah

akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai

kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Pemberian DAU ini

diharapkan benar-benar dapat mengurangi disparitas fiskal horizontal. Selain itu, dengan adanya

otonomi daerah, kemampuan daerah khususnya dalam mengelola keuangan secara mandiri

menjadi tuntutan yang nyata, sehingga seluruh potensi dapat dioptimalisasikan melalui

mekanisme perencanaan yang tepat.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah secara

bersama-sama terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Prediksi Belanja Modal

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

TINJAUAN Pustaka

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada

pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pengalokasian DAU adalah

dialokasikan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi

DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan

imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Bagaimana Pemerintah Daerah mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya merupakan

pertanyaan penelitian yang menarik sejak lama. Penelitian terdahulu mengunakan berbagai

pendekatan untuk menjelaskan perilaku pemda dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya,

baik dana yang bersumber dari transfer pemerintahan diatasnya ataupun dari pendapatan sendiri.

Pemeritahan daerah biasa merespon transfer dari Pemerintahan pusat secara simetris dan tidak

simetris (Gamkha & Oates 1996). DAU merupakan transfer dari pemerintahan pusat kepada

daerah yang bersifat “block grant” yang wewenang peraturan dan penggunaanya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelengaraan daerah (Widjaja,

2002:47). DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan perananya sangat

strategis dalam menciptakan yang luas, akan member makna otonomi yang lebih nyata bagi

pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Pendaoatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) UU No. 33

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Lebih lanjut Halim (2007:96) menyatakan bahwa PAD merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut pasal 6 UU No. 32

tahun 2004 PAD berasal dari:

1) Pajak daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah

dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua

peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk

mengatur (fungsi regulator) (Miyasto, 2009). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah yang

selanjutnya disebut pajak yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan paksa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap

wajib retribusi dengan kontra prestasi langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib

retribusi (Miyasto, 2009). Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati

suatu layanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya

pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya sama dengan (lebih kurang) nilai pelayanan yang

diberikan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Mulyana dan Subhkan (2006:101-102), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan adalah: Komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan

Usaha Miliki Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh

perusahaan milik daerah, yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki

oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD. Dalam hal ini, ada dua aspek dalam pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut

ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah

bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS).

4) Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek

pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau

pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing.

Belanja Modal

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja

Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menanbah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainya yang ditetapkan

pemerintahan.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintahan Daerah yang manfaat melebihi 1 tahun

anggaran dan akan menambahkan asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan

menambahkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja

administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintahan daerah

seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan

membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset yang dimiliki pemerintahan daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan

syarat utama dalam meberikan pelayanan publik. Untuk menambahkan aset tetap, pemerintahan

daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun

diadakan pengadaan asset tetap oleh pemerintahan daerah sesuai denagan prioritas anggaran

dalam pelayanan publik yang yang memberikan danpak jaka panjang secara finansial.

Kerangka Pemikiran

Dalam implementasi otonomi daerah, sumber-sumber dana yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran daerah mengalami perbedaan dengan sebelum dilaksanakanya otonomi

daerah. Sebelum otonomi daerah, sumber dana untuk pengeluaran daerah dapat diharapkan dari

transfer pemerintah pusat kepada daerah atau dengan kata lain daerah mempunyai

ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Namun seiring dengan berjalanya

otonomi daerah yang berarti juga bahwa daerah dituntut untuk dapat mandiri dengan cara

memaksimalkan PAD, sehingga diharapkan dapat menutupi segala bentuk pengeluaran daerah.

DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup

kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu

kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU

merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelagasian kewenangan yang disertai denagn

menyerahkan dan pengalihan pendapatan, secara dan prasarana serta sumber daya manusia

(SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan

kemandirian daerah, pemerintahan daerah otonomi mempunyai kewewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi

masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal

dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut

menjadi kegiatan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana

untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan fakta empirik yang menarik, yaitu

selama era otonomi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan

periode sebelum otonomi, namun demikian kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah justru

mengalami penurunan yang berarti. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya peningkatan

pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah

dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah

bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.

Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiscal, pemerintahan pusat mengharapkan daerah

dapat mengelola daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dibeberapa daerah

peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU

dari pada PAD (Sidik et al, 2002). Pada studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001)

dalam Abdulah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang

transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat

menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Setiap transfer DAU yang diterima

daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintahan daerah, maka tidak jarang apabila

pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cendrung

optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar (www.Balipost.co.id)

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja

modal guna pengadaan sarana dan prasaran dalam rangka pemberiana pelayana publik yang baik

dari pemerintahan daerah (agen) kepada masyarakt (prinsipal). Bedanya, kalau PAD berasal dari

uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari transfer APBN oleh pemerintahan pusat untuk

pemerintahan daerah.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pengalokasian Belanja Modal

PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari

iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab

agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik

(public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena

masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan

publik yang berikan pemerintahan kepada masyarakat denagn penyediaan sarana dan prasarana

yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari

alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan

antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua

daerah yang berpendapat tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

1. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh

terhadap Prediksi Belanja Modal

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Pemerintah

Aceh yang berjumlah 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 19 kabupaten dan 4 kota dari tahun

2006-2010. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus. Sensus berarti menelit i seluruh

elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002:115). Dipilih metode sensus karena elemen

populasi sasaran yang diteliti jumlahnya sedikit. Populasi sasaran pada penelitian ini adalah

kabupaten/kota pada tahun 2006-2010 dengan kriteria-kriteria yaitu Kabupaten/kota yang

terbentuk di bawah tahun 2006 dan memiliki laporan APBD yang lengkap dalam kurun waktu

peneltian selama periode 2006-2010.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dianalisiskan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari

dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh periode 2006-2010

yang diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan

Prov Aceh dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) Pemerintahan Aceh.

Dari Laporan Realisasi Anggaran ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja

Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu laporan hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang dibutuhkan adalah nilai anggaran DAU, PAD, dan

Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat (dependent variabel) adalah merupakan variabel yang menjadi perhatian

utama peneliti. Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat karena adanya variabel

bebas (Sugiyono, 2005:33). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Belanja Modal.

1. Belanja Modal

Belanja Modal jumlah dari Belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan

bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, dan belanja aset lainnya Adalah Belanja Langsung yang

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) dalam periode tahun anggaran

berjalan. Pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung

dan bangunan, peralatan dan asset tak bewujud.

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel Bebas (Independent Variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat,

entah secara positif atau negatif. Variabel Bebas yang mempengaruhi variabel terikat atau yang

menjadi sebab (Sugiyono 2005:34). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) jumlah dana yang di transfer pemerintah pusat kepada

pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Tujuan DAU ialah yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk masing-masing daerah

kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Adalah jumlah dari Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (HPKDD) Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang di

peroleh dari penerimaan sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan

sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal

dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk

memperkecil ketergantungan dana dari pemerintahan pusat. Yang tercantum dalam UU No. 33

Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengggunakan regresi linear berganda (Single Linear

Regression ) yang menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal. Pengolahan data dilakukan dengan

menggunakan program SPSS (Statical Package for Social Science). Model persamaan yang

digunakan dalam penlitian ini adalah sebagai berikut :

2211 xxY

Keterangan: Y = Belanja Modal = Konstanta

1 2 = Nilai Koefisien regresi

1x = Dana alokasi Umum

2x = Pendapatan Asli Daerah

Error term Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisa regresi berganda digunakan dalam penelitian ini, menggunakan model

regresi Berganda diuji dulu dengan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model regresi

digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan

autokolerasi.Jika terpenuhi, maka model analisis layak untuk digunakan.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini maka akan dilakukan

pengujian untuk setiap hipotesis. Untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang

diajukan maka dilakukan pengujian secara statistik. Analisa data dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi berganda yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja modal, yang diolah dengan

menggunakan program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS).

Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dulu disusun rancangan pengujian hipotesis. Untuk

menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2)

terhadap Prediksi Belanja Modal (Y 1) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meregres semua

variabel dalam penelitian, baik variabel dependen maupun variabel independen. Penelitian ini

menggunakan metode sensus, dengan demikian tidak dilakukan uji signifikansi. Kesimpulan

diambil langsung dari nilai koefesien regresi masing-masing variabel.

Untuk menguji hipotesis (H1) apakah secara parsial dan secara bersama-sama variabel

independen (X1, X 2) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y 1), digunakan dengan langkah

sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha)

H01 : β1,2 =0; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak

berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

Ha1: β1,2 ≠0; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

terhadap Prediksi Belanja Modal

H02 : β1 =0; Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

Ha2: β1≠0; Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

H03 : β2=0; Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal

Ha3: β2≠0; Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap terhadap Prediksi Belanja

Modal

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika βi (i=1) = 0: H01, H02 diterima

Jika βi (i=1) ≠ 0: Ha1, Ha2 diterima

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian dan Pembahasan

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah

memberikan arti penting bagi sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan

keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (UU tersebut kemudian disempurnakan kembali

dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). Konsekuensi dari kewenangan

otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Statistik

deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati.

Karakteristik tersebut mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar

(standard deviation). Statistik deskriptif variable dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif

Sumber: Data diolah (2012)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat nilai rata-rata, tertinggi, dan terendah dari variabel

yang diteliti pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2006-2010 dengan jumlah populasi

23 kabupaten/kota. DAU terendah Rp Rp 87,981,636,000 terdapat di Kota Subusalam Pada

tahun 2008, tertinggi Rp 431,940,000,000 terdapat di Kabupaten Aceh Pidie pada tahun 2006

dan rata-rata DAU adalah Rp. 254,419,517,194.22 PAD terendah Rp 1,514,408,211 terdapat di

Kabupaten Subusalam pada tahun 2008, tertinggi Rp 112,872,199,884 terdapat di Kabupaten

Aceh Utara juga pada tahun 2006 dan rata-rata PAD adalah Rp 91,759,470,592.86. Belanja Modal

terendah sebesar Rp 15,045,982,550 terdapat di Kota Sabang pada tahun 2009, tertinggi sebesar

Rp 396,351,513,853 terdapat di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2007, sedangkan rata-rata

belanja modal adalah Rp 91,798,637,650.21.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini untuk mengetahui apakah model estimasi yang digunakan memenuhi

asumsi regresi linear klasik. Penelitian ini menggunakan empat jenis asumsi klasik yaitu:

1. Uji Normalitas

Pengujian Normalitas ini bertujuan mengetahui apakah data yang dugunakan telah

terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan uji

statistik untuk menguji normalitas residual adalah uji sttistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnow (K-S). Uji K-S dengan membuktikan, apabila data signifikan di atas 0.05 maka data

residual terdistribusi normal, sedangkan tidak signifikan di bawh 0.05 maka data residual

terdistribusi tidak normal.

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DAU 111 87981636000 431940000000 254419517194.22 73224943275.809

PAD 111 1514408211 112872199884 15707312837.00 17732471008.729

BM 111 15045982550 396351513853 91798637650.21 54685441203.461

Valid N (listwise) 111

Tabel 4.2 Uji Normalitas

DAU PAD BM

N 111 111 111 Normal Parametersa,b Mean 2.54E11 1.57E10 9.11E10

Std. Deviation 7.322E10 1.773E10 5.533E10 Most Extreme Differences

Absolute .122 .244 .176 Positive .122 .244 .176 Negative -.058 -.212 -.130

Kolmogorov-Smirnov Z 1.289 2.572 1.849

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .000 .002

Sumber: Data Diolah (2012)

Berdasarkan dari output SPSS Tabel 4.2, untuk uji normalitas dapat dilihat DAU besarnya

nilai Kolmogorov-Smirnow adalah 1.289 dan tidak signifikan pada 0.072 hal ini berarti data

residual terdistribusi normal karena di atas 0,05. Sedangkan PAD dan Belanja Modal besarnya

nilai Kolmogorov-Smirnow adalah 2.572 dan 1.849 signifikan pada 0.000 dan 0.02 hal ini berarti

data residual terdistribusi tidak normal karena dibawah 0.05.

Berdasarkan dari output SPSS Tabel 4.5 PAD dan Belanja Modal besarnya nilai

Kolmogorov-Smirnow adalah 2.572 dan 1.849 signifikan pada 0.000 dan 0.02 hal ini berarti data

residual terdistribusi tidak normal karena dibawah 0.05. Ada tiga pilihan yang dapat dlakukan jika

data tidak normal, yaitu: (i)Jika jumlah sampel besar, maka dapat dihilangkan nilai outliner dari

data. (ii) Melakukan tranformasi data. (iii) Mengunakan alat analisis nonparametric.

Selanjutnya, pilihan yang digunakan adalah untuk mentransformasi data. Setelah

melakukan tranformasi data, data di olah kembali dalam uji sttistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnow (K-S). Uji K-S. Apabila data signifikan di atas 0.05 maka data residual terdistribusi

normal, sedangkan tidak signifikan di bawh 0.05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

Tabel 4.3 Uji Normalitas setelah Tranformasi data

LNPAD LNBM

N 111 111 Normal Parametersa,b Mean 23.1343 25.1158

Std. Deviation .78403 .49814 Most Extreme Differences Absolute .074 .084

Positive .074 .074 Negative -.048 -.084

Kolmogorov-Smirnov Z .775 .885 Asymp. Sig. (2-tailed) .585 .414

Sumber: Data Diolah (2012)

Dari tabel 4.3 dapat diliat nilai setelah mentransformasi data, data di olah kembali dalam

uji sttistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnow (K-S). Uji K-S. PAD dan Belanja Modal besarnya

nilai Kolmogorov-Smirnow adalah 0.775 dan 0.885 tidak signifikan pada 0.585 dan 0.414 hal ini

berarti data residual terdistribusi normal karena di atas nilai 0.05.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan yang kuat antara beberapa variabel atau semua

variabel independen dalam model regresi. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas di antara

variabel independen maka digunakan nilai Variance inflation factors (VIF) dan nilai tolerance. Bila

nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Bila tolerance > 0,10

atau nilai VIF < 10 maka multikolinearitas ditolak. Hasil pengujian pada model regresi hipotesa 2

dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 68339473323.506 1337851959.785 5.108 .000

DAU -.045 .051 -.060 -.888 .377 .980 1.020

PAD 2.223 .210 .721 10.610 .000 .980 1.020

Sumber: Data Diolah (2012)

Hasil penghiungan nilai Tolerance juga menunjukan tidak ada variabel independen yang

memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel

independen yang nialainya lebih dri 95%. Hasil nilai penghitungan nilai Variabel Inflation Factor

(VIF) menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF

lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel

independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model

regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan

kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk mengetahui apakah autokorelasi terdapat dalam

suatu penelitian bias dengan menggunakan test Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan

keputusan dalam uji autokorelasi adalah jika du < dw < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi dari

model regresi.

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

1 .715a .511 .502 38585228576.732 1.686

Sumber: Data Diolah (2012)

Berdasarkan table 4.5 terlihat nilai DW sebesar 1.686 jika kita bandingkan dengan tabel

Durbin-Watson dengan jumlah 111 (n) dari 23 kabupaten/kota dan jumlah variabel independen 2

(k=2) dihasilkan nilai dL (lower) = 1.502 dan dU (uppar)= 1.582 maka nilai DW = 1.686 lebih

besar dari dU = 1.582, maka dapat di simpulkan kita tidak bisa menolak Ho yang menyatakan

tidak ada autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang

mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Jika ada pola tertentu seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya

jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Dari grafik gambar 4.1 sctterplots terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar

baik di atas maupun di bawah anggka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak pakai untuk

memprediksi Belanja Modal berdasarkan masukan PAD dan DAU.

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah (2012)

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa DAU dan PAD secara

bersama-sama berpengaruh terhadap prediksi belanja modal Berdasarkan Tabel 4.10.

Kesimpulannya, semakin tinggi jumlah transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU maka akan

meningkatkan PAD pada daerah otonom. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya

peningkatan pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi

pemerintah dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya

pemerintah daerah bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.

Penelitian ini dilakukan oleh Prakosa (2004) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik

di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY menyimpulkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh

signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika tidak

menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi ketika

menggunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD.

Seryawan dan Adi (2008) juga melakukan penelitian tentang pengaruh Fiscal Stress

Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (studi Empiris pada

Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah). Dalam menghadapi Otonomi daerah, pemerintahan daerah

harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya perbaikan sepanjang didukung oleh

tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk meningkatkan

pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan PAD. Baik

yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya. Implementasi undang-

undang otonomi daerah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi daerah untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah. Pemerintah diharapkan mengali potensi yang ada didaerahnya, sehingga

pendapatan asli daerahnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, khususnya yang

berkaitan langsung dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung

pencepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh

terhadap prediksi belanja modal. Pemerintahan Kabupaten/Kota masih tergantung oleh DAU dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan

pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah

daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber

penerimaan daerah yang paling besar.

Pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah juga diikuti dengan pelimpahan dalam

bidang keuangan. Pelimpahan dalam bidang keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan dalam struktur keuangan, diantaranya: (1) Penerimaan Daerah dari Dana Bagi Hasil

(DBH), SDA dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan fiskal bagi daerah yang memiliki SDA

seperti minyak, gas alam, hasil pertambangan, kehutanan, perkebunan, serta perikanan; (2)

Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Pajak; (3) skema bantuan pemerintah dalam bentuk transfer

yakni DAU (Maulida, 2007).

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelagasian kewenangan yang disertai denagn

menyerahkan dan pengalihan pendapatan, secara dan prasarana serta sumber daya manusia

(SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan

kemandirian daerah, pemerintahan daerah otonomi mempunyai kewewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi

masyarakat (UU No. 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal

dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut

menjadi kegiatan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana

untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian hasil pengujian hipotesis menjelaskan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap

prediksi belanja modal. PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD

didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan

pelayanan publik (public service) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal,

karena masyarakat telah memberikan sebagaian uangnya kepada pemerintah daerah

Hasil penelitian Setiaji dan Adi (2007) menunjukkan fakta empirik yang menarik, yaitu

selama era otonomi PAD mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan

periode sebelum otonomi, namun demikian kontribusi PAD terhadap pembiayaan daerah jus tru

mengalami penurunan yang berarti. Temuan ini memberikan indikasi penting adanya peningkatan

pembiayaan daerah yang sangat tinggi. Peningkatan PAD yang tinggi, diimbangi pemerintah

dengan melakukan alokasi belanja yang lebih tinggi, sehingga pada gilirannya pemerintah daerah

bisa memperoleh transfer pemerintah pusat yang semakin tinggi.

Pertumbuhan belanja modal /pembagunan merupakan salah satu usaha pemerintahan

Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pertumbuhan belanja modal/pembagunan merupakan cirri positif bahwa pemerintahan

Kabupaten/Kota telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat.

Dalam era otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternative sumber pembiayayaan

pembagunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari

pemerintah pusat dan mengunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat

(Mardiasmo, 2002).

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, diperoleh

hasil sebagai berikut:

1. Pengujian Variabel Dana DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap

Prediksi belanja Modal Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-

2010

2. Pengujian Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Prediksi Belanja Modal Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-2010

3. Pengujian Variabel PAD berpengaruh terhadap Prediksi belanja Modal Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada periode 2006-2010

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterabatasan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan variabel pada penelitian ini hanya sebatas variabel DAU, dan PAD, untuk

menjelaskan variabel Prediksi Belanja Modal. Hai ini memungkinkan bahwa Prediksi

Belanja Modal mampu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk pada

penelitian ini.

2. Dalam temuan-temuan kasus ini menunjukan beberapa hal yang sangat teoritis dapat

dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Penelitian

ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembagan studi-studi

lanjutan. Karena studi ini belummencakup aspek aspek lain yang mungkin merupakan

factor penting, misalnya aspek menejemen keuangan, penganngaran, aspek psikologis

pembuat keputusan di pemda.

Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka

peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang

diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik

seperti Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Pemerintahan Kabupaten/Kota sebaiknya mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk

menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemeritahan

Pusat bisa dikurangi

Daftar Referensi

A.W. Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislative dalam penganggaran daerah:

Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktobor 2004

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali) Jurnal studi pembagunan KRITIS. Universitas Kristen Stya Wacana, Salatiga

Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Program Sarjana.Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro.

Bahri Djamarah, Syaiful. 2006. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukasif Jakarta: Renika Cipta

Darwanto & Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jogjakarta: Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.

Gamkhar, Shama & Wallace Oates. 1996. Asymmetries in the response to increase and decreases in intergovernmental grant: Some empirical findings. National Tax Journal 49 (4):501-512.

Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi-FE UGM.

__________ (2007) Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. ___________. 2001. Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Holtz-Eakin, et al. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: theory

and Tests. Journal of Urban Ekonomics 35: 159-174. Kerlinger, 2000. Asas-asas Penelitian Behavioral.Edisi 3. Gajah Mada Univesity Press: Yogyakarta. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan

Pariba. Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. Non-Linear and Asymmetric Adjusment The Local

Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities. University of Milan, Working Paper.

Nyoman, Sugawa Korry. 2005. Ambiualensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. http://www.balipost.co.id. 19 September 2005.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuanagn Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Maulida, Novi Pratiwi. 2007. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah”. Tesis, Universitas Islam Indonesia. Miyasto. 2009. Bahan Kuliah Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Mulyana, Budi dan Subhkan. 2006. Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan

Pengelolaan APBD di Indonesia. Jakarta: LPKPAP-BPPK. Prakosa, Kasit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI, Vol 08 No.2, 101-118.

__________. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. __________. (2004) Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. __________. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan. __________. Peraturan Presiden UU No. 104 Tahun 2000, Tentang Dana Perimbangan. __________. Peraturan Mentri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar

(BAS). __________. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. __________. Peraturan Presiden UU No. 6 Tahun 2011, Tentang Dana Alokasi Umum Daerah

Propensi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011. __________. Peraturan Mentri Keuangan No. 162/PMK.07/ Tahun 2011, Tentang Tata Cara

Pemotongan Dana/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provensi yang Tidak Menemui Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.

__________. Peraturan Mentri Keuangan. Direktorat Jendral Anggaran. Sarangih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.

Penerbitan Ghalia Indonesia.

Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Sidik, Machfud 2002. Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara teori dan Aplikasi di Indonesia). Jogyakarta.

Simanjuntak, Oloan. 2003. Hukum Pajak. Medan: Nomensen-ress. Sekaran, uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 4. Terjemahan Kwan Men Yon.

Jakarta: Salemaba Empat. Stine, William. 1994. Is the Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical?

Evidence From Pennsylvania County Government in an Era of Retrenchment. National Tax Journal 47. No. 4: 799-816.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Diponegoro: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impacta of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. Journal of Bugeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816

Lampiran HASIL OUTPUT PROGRAM SPSS 18.0 Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

DAU 111 87981636000 431940000000 254419517194.22 73224943275.809 PAD 111 1514408211 112872199884 15707312837.00 17732471008.729 Belanja Modal 111 15045982550 396351513853 91798637650.21 54685441203.461 Valid N (listwise) 111

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

DAU PAD

Belanja Modal

N 111 111 111 Normal Parametersa,b Mean 2.54E11 1.57E10 9.18E10

Std. Deviation 7.322E10 1.773E10 5.469E10 Most Extreme Differences

Absolute .122 .244 .176 Positive .122 .244 .176 Negative -.058 -.212 -.130

Kolmogorov-Smirnov Z 1.289 2.572 1.849 Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .000 .002

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables Removed Method

1 PAD, DAUa . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Belanja Modal Model Summary

Model R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .715a .511 .502 3.859E10

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.682E23 2 8.408E22 56.475 .000a

Residual 1.608E23 108 1.489E21

Total 3.290E23 110

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU b. Dependent Variable: Belanja Modal Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 68339473323.506 13378519594.785 5.108 .000

DAU -.045 .051 -.060 -.888 .377 .980 1.020

PAD 2.223 .210 .721 10.610 .000 .980 1.020

a. Dependent Variable: Belanja Modal Coefficient Correlationsa

Model PAD DAU

1 Correlations PAD 1.000 -.141

DAU -.141 1.000

Covariances PAD .044 -.001

DAU -.001 .003

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension

Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) DAU PAD

1 1 2 3

2.539 .423 .039

1.000 2.450 8.102

.01 .97 .96

.01

.02

.97

.06

.94

.00

a. Dependent Variable: Belanja Modal Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 6.30E10 3.10E11 9.18E10 3.910E10 111 Std. Predicted Value -.737 5.588 .000 1.000 111 Standard Error of Predicted Value 3.713E9 2.125E10 5.740E9 2.712E9 111 Adjusted Predicted Value 6.27E10 3.25E11 9.18E10 3.903E10 111 Residual -1.024E11 1.609E11 .000 3.823E10 111 Std. Residual -2.654 4.170 .000 .991 111 Stud. Residual -2.727 4.484 .000 1.018 111 Deleted Residual -1.081E11 1.860E11 3.033E7 4.042E10 111 Stud. Deleted Residual -2.812 4.947 .005 1.046 111 Mahal. Distance .028 32.366 1.982 4.274 111 Cook's Distance .000 1.047 .020 .104 111 Centered Leverage Value .000 .294 .018 .039 111

a. Dependent Variable: Belanja Modal

BIODATA

1. Nama Mahasiswa : Panetir Bungkes

2. No. Induk Mahasiswa : 0701103020011

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Agama : Islam

5. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/06 Februari 1989

6. Asal/Tahun Lulus, Nyatakan :

a. SD : SD Negeri 43 Banda Aceh/2001, LULUS

b. SLTP : SMP Negeri 6 Banda Aceh/2004, LULUS

c. SLTA : SMA Negeri 12 Banda Aceh/2007, LULUS

7. Tahun Masuk Universitas : 2007

8. Pengalaman : a. Sekbid Hual (Bem Fe Unsyiah 2009-2010)

b. Sekretaris Umum (Bem Fe Unsyiah 2010-2011)

c. A. Pendanaan Remaja masjid (K.ilie 2010-2012)

d. Sekbid Humas (FPMPA 2012-2014)

9. Pekerjaan Sekarang : Mahasiswa

10. Alamat Terakhir : Jln. Meunasah Cut No. 6 Desa Ilie, Ulee Kareng, Banda

Aceh

11. Pengalaman Peneliti : Ketika ke BPK-RI Perwakilan Aceh, susah untuk

mendapatkan data. Saya datang sampai 7 kali masih

belum dapat data. Untung dapat data dari seorang alumni

yang kenal. Di DPKKA Propensi Aceh, pegawainya begitu

ramah, begitu cepat memberikan data.

Darussalam, 09 Juli 2012

Mahasiswa Yang Bersangkutan

(PANETIR BUNGKES)

NIM. 0701103020011