PEDOMAN AKUNTABILITAS - pirac.orgpirac.org/pedomanakuntabilitas/howto/A Pedoman...

PEDOMAN AKUNTABILITASPENGELOLAAN BANTUAN

KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Public Interest Research and Advocacy CenterHumanitarian Forum Indonesia

2011

Penulis:TTTTTim Penyusun Pim Penyusun Pim Penyusun Pim Penyusun Pim Penyusun PAPBK APBK APBK APBK APBK (Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan BantuanKemanusiaan), 2011. 2011. 2011. 2011. 2011.

Cetakan Pertama : Oktober 2011ISBN : 978-979-3597-67-6

Penyelaras :Kristanto Sinandang, MSiMaria R. Nindita Radyati, PhD

Design & Lay OutMoelanka

Penerbit:PIRAMEDIAPIRAMEDIAPIRAMEDIAPIRAMEDIAPIRAMEDIAJl. M. Ali No. 2 RT. 003/04, Kel. Tanah Baru Beji Depok 16426Telp/Fax: 021 - 7756071 e-mail: [email protected]

Sejatinya, akuntabilitas merupakan kewajiban setiaplembaga pengelola bantuan kemanusiaan. Apakah pihakpemerintah maupun institusi lainnya, seperti Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) lokal maupun internasional, media massa,lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi keagamaan.

Sebagian organisasi pengelola bantuan kemanusiaanmemahami bahwa akuntabilitas sebatas pada pemberianlaporan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Padahal,akuntabilitas tidak hanya mengacu pada laporan, hukum dankebijakan nasional tapi juga pada aspek-aspek sepertiketerlibatan penerima manfaat, kecepatan pendistribusian,ketepatan menentukan penerima manfaat maupunkedayagunaan bantuan, juga terkait bagaimana organisasitersebut mampu merespon permasalahan baru yang munculberkaitan dengan pengelolaan bantuan yang diberikan. Artinyaakuntabilitas (kemanusiaan) adalah bentuk pertanggungjawabanyang dilakukan tidak hanya kepada lembaga donor/donaturtetapi juga kepada masyarakat umum dan penerima manfaat.

Kata

PENGANTAR

iv

Dalam perspektif akuntabilitas, kedua unsur non-donor tersebut,yang merupakan sasaran dari program, berhak untuk turut serta,dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, evaluasi,pelaksanakan program, pelaporan, memberikan respon ataskritik, masukan dan pertanyaan kepada lembaga pengelola danadalam menjalankan program mereka di masyarakat.

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) danHumanitarian Forum Indonesia (HFI) didukung oleh the FordFoundation menginisiasi penyusunan pedoman akuntabilitas didalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Inisiatif ini didahuluidengan penelitian dan pemetaan praktik dan persoalanakuntabilitas di dalam pengelolaan bantuan bencana di empatlokasi bencana, yaitu di Bandung-Jawa Barat, PadangPariaman-Sumatera Barat, Aceh Besar-Aceh dan Bantul-DaerahIstimewa Yogyakarta. Selain itu, PIRAC dan HFI mengkaji enampedoman pengelolaan bantuan kemanusiaan internasional yangdi dalamnya tercakup aspek-aspek akuntabilitas yang sangatkental. Hasil pemetaan dan kajian tersebut telah disosialisasikanke berbagai organisasi pengelola bantuan kemanusiaan danpublik untuk mendapat masukan perbaikan dan jangkauanpenyadaran yang lebih luas.

Selanjutnya, PIRAC dan HFI bersama anggota dan mitramenyusun Pedoman Akuntabilitas yang melibatkan beragamunsur organisasi yang berperan dalam pengelolaan bantuankemanusiaan, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), Ormas, media massa, danpemerintah Indonesia, yang diwakili oleh BNPB (Badan NasionalPenanggulangan Bencana). Beragam unsur organisasi tersebutdiwakili oleh Tim Penyusun dengan keanggotaan sebagaiberikut:

v

Koordinator Tim:1. Hamid Abidin (Public Interest Research and Advocacy

Center/PIRAC)2. Hening Parlan (Humanitarian Forum Indonesia/HFI)

Anggota Tim:1. A. Eddy Sutedja (KOMPAS)

2. Apri Sulistyo (HFI)

3. Catur Sudira (Masyarakat Penanggulangan BencanaIndonesia/MPBI)

4. Dear N. B. Sinandang (HFI)

5. Dian Lestariningsih (KARINA)

6. Hari Eko Purwanto (LAZIS Muhammadiyah)

7. Husnan Nurjuman (MUHAMMADIYAH/Universitas Prof.Hamka)

8. Joyce Manarisip (Yayasan Tanggul Bencana diIndonesia/YTBI)

9. Ninik Annisa (PIRAC)

10. Nor Hiqmah (PIRAC)

11. Robby Reppa (YEU)

12. Sigit Budhi Setiawan (PIRAC)

13. Syahri Ramadhan / Adhong (Catholic Relief Services)

14. Syamsul Ardiansyah (Yakkum Emergency Unit/YEU)

15. Tomy Hendrajati (PKPU/FOZ)

16. Victor Rembeth (HFI)

17. Vincentia I. Widyasari (Karina)

18. Yus Rizal (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

vi

Tim ini secara intensif melakukan pertemuan dan FGD untukmelakukan penyusunan pedoman. Dalam pertemuan dan FGDtersebut, Tim Penyusun berupaya untuk mendapatkan masukanberkenaan dengan pengalaman-pengalaman terkaitakuntabilitas dan pemikiran mengenai konsep-konsepnya didalam akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. TimPenyusun akhirnya menyepakati dan menetapkan 13 (tiga belas)prinsip dasar pengelolaan bantuan kemanusiaan. Prinsip-prinsipdasar itu selanjutnya diturunkan dalam indikator, alat dan caramemverifikasinya, disertai pula beberapa pengalaman lapanganatau pembelajaran dari lembaga-lembaga anggota HumanitarianForum Indonesia (HFI), seperti Muhammadiyah, PKPU/FOZ,Wahana Visi Indonesia, Karina (Caritas Indonesia), YakkumEmergency Unit (YEU), dan Perkumpulan PeningkatanKeberdayaan Masyarakat (PPKM), dan juga dari lembaga di luaranggota HFI, yaitu Catholic Relief Services (CRS), (MasyarakatPenanggulangan Bencana Indonesia/MPBI). Tim ini juga dibantuoleh beberapa narasumber yang turut menyumbangkan ide-ide, yaitu: Lusi Herlina (Konsil LSM Indonesia), Whisnu Yonar(CARE Indonesia), Ari Wibowo dan Indra Y. Meira (Karina), danSurya Rahman Muhammad (HFI).

Pedoman akuntabilitas ini sejak tahap gagasan tidakdimaksudkan menjadi acuan tunggal bagi lembagakemanusiaan yang berkiprah di Indonesia. Melainkan ditujukansebagai self-assessment bagi lembaga pengelola bantuankemanusiaan, yang hasilnya bisa dipakai menjadi dasar untukpeningkatan kapasitas organisasi/lembaga tersebut.

Pedoman ini disusun sebagai upaya memfasilitasi organisasipengelola bantuan kemanusiaan dalam menilai akuntabilitaskinerjanya masing-masing. Akan tetapi, pemanfaatan pedomanini bersifat terbuka, dalam arti bisa digunakan oleh organisasimasyarakat sipil lainnya.

vii

Kami berharap semoga pedoman ini dapat meningkatkanpemahaman, sikap dan praktik akuntabilitas dalam pengelolaanbantuan kemanusiaan di Indonesia lebih baik lagi, dimanabantuan yang diberikan dapat membawa manfaat bagikehidupan masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat.

Jakarta, Agustus 2011

Hamid AbidinDirektur PIRAC

Hening ParlanDirektur HFI

ix

Kata Pengantar ........................................................................ iiiDafar Isi ........................................................................ ixBagian Satu Mengapa Menyusun Pedoman

Akuntabilitas? .................................................. 1Bagian Dua Bagaimana Menggunakan Pedoman ini? ........ 9

1: Sebagai Pedoman Akuntabilitas ................ 102: Sebagai Alat pengukur Akuntabilitas .......... 11Alur Proses Fasilitasi ...................................... 16Penghitungan Hasil Penilaian ......................... 16

Bagian Tiga Beberapa Pengertian Pokok .......................... 21Pedoman ................................................. 21Akuntabilitas (Kemanusiaan) .................... 21Pedoman Akuntabilitas ............................ 22Prinsip ..................................................... 22Pengelola Bantuan Kemanusiaan ............ 22Bantuan Kemanusiaan ............................ 22Penanggulangan Bencana....................... 22Tanggap Darurat Bencana ....................... 23Mitigasi Bencana ..................................... 23Rehabilitasi Bencana ............................... 23Rekonstruksi Bencana ............................. 23Kerentanan .............................................. 24Pemangku Kepentingan .......................... 24Pemberi Bantuan ..................................... 24Bencana .................................................. 25Kapasitas................................................. 25Masyarakat terdampak ............................ 25Penerima Manfaat ................................... 25Respon .................................................... 25Keterlibatan ............................................. 26Pelaporan ................................................ 26Mobilisasi Sumber Daya .......................... 26

Daftar Isi

x

Bagian Empat Prinsip-prinsip dan Definisinya ....................... 291: Independensi ........................................... 292: Komitmen Organisasi ............................... 293: Kompetensi ............................................. 304: Non Diskriminasi ...................................... 305: Partisipasi ................................................ 306: Transparansi ............................................ 307: Koordinasi ............................................... 308: Pembelajaran dan Perbaikan ................... 309: Kemitraan ................................................ 3110. Non-Proselitis .......................................... 3111. Mekanisme Umpan Balik ......................... 3112. Kemandirian ............................................ 3113. Keberpihakan Terhadap Kelompok

Rentan ..................................................... 31Bagian Lima Indikator dan Pengalaman Lapangan

Penerapan Akuntabilitas ................................ 33Prinsip No. 1: Independensi ..................... 33Prinsip No. 2: Komitmen Organisasi ......... 35Prinsip No. 3: Kompetensi ....................... 38Prinsip No. 4: Non Diskriminasi ................ 39Prinsip No. 5: Partisipasi .......................... 41Prinsip No. 6: Transparansi ...................... 43Prinsip No. 7: Koordinasi .......................... 45Prinsip No. 8: Pembelajaran danPerbaikan ................................................ 46Prinsip No. 9: Kemitraan .......................... 48Prinsip No. 10: Non-Proselitis .................. 50Prinsip No. 11: Mekanisme UmpanBalik ........................................................ 52Prinsip No. 12: Kemandirian .................... 53Prinsip No. 13: Keberpihakan

Terhadap Kelompok Rentan ..................... 54Bagian Enam Lembar Penilaian: Lembar Penilaian

Penerapan Pedoman AkuntabilitasPengelolaan Bantuan Kemanusiaan .............. 59

xi

Lampiran 1. Code of Conduct IFRC ........................... 692. Form Volunteer dari Karina ...................... 743. Acuan Kemitraan Setara Yakkum

Emergency Unit (YEU) denganLutheran World Relief (LWR) ................... 77

4. Profil Organisasi Kontributor .................... 80

Referensi Pustaka .................................................................... 91

BAGIAN SATUMengapa Menyusun

Pedoman Akuntabilitas?

SSSSSalah satu kemajuan penting pasca tsunami Aceh 2004dalam hal penanggulangan bencana (selanjutnya disingkat PB)di Indonesia adalah adanya inisiatif penyusunan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diterbitkan dalamUndang-Undang No.24 tahun 2007. Undang-Undang inimenjadi landasan berdirinya Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) yang disusul dengan lahirnya badan-badanpenanggulangan bencana daerah, selaku instansi yang secarakhusus mengelola PB di Indonesia. Selain lahirnya badan-badantersebut, muncul pula forum-forum multi pihak mengenaikebencanaan, serta berkembangnya wacana penguranganrisiko bencana dalam berbagai khazanah akademis perguruantinggi dan perencanaan pembangunan di Indonesia.

Peran masyarakat sipil juga tidak bisa dipandang kecil. Daripengalaman respon bencana akhir-akhir ini, telah munculberbagai organisasi kemasyarakatan yang secara khususmenempa kapasitasnya dalam hal pengelolaan bencana.

Relief aid must strive to reduce future vulnerabilitiesto disaster as well as meeting basic needs

2

Bagian SatuMengapa Menyusun Pedoman Akuntabilitas?

Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan BantuanKemanusiaan di Indonesia

Organisasi-organisasi tersebut kerap menjadi garda terdepandalam respon bencana.

Selain kelompok-kelompok masyarakat yang secaraprofesional menempa kapasitas dalam hal kebencanaan,terdapat pula kelompok-kelompok lain yang bertindak secarasukarela dalam semangat gotong royong turut memberikanrespon yang tidak kalah besar dan juga signifikan. Kelompok-kelompok tersebut, seperti kelompok ibu rumah tangga, karangtaruna tingkat desa, paguyuban ketua RT, seringkali justrumenjadi elemen yang paling awal memberikan respon manakalaterjadi bencana. Contoh nyata dari peran kelompok-kelompoktersebut adalah gerakan nasi bungkus yang dikelola kelompokibu rumah tangga pada saat respon Merapi 2010 serta berbagaiupaya advokasi kreatif yang dilakukan paguyuban ketua RT dibantaran Kali Code dalam merespon banjir lahar dingin Merapipada 2010-2011. Dua hal tersebut merupakan contoh kecil danpositif tentang adanya keterlibatan masyarakat dalam halkebencanaan.

Meningkatnya kapasitas dan meluasnya perhatian padamasalah-masalah kebencanaan adalah momentum yang baikuntuk terus memperkuat resiliensi masyarakat dan bangsa yanghidup di kawasan “cincin api” (ring of fire) yang tergolong palingrentan terhadap bencana. Momentum ini hendak dimanfaatkandengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan seluruhaktor PB (Penanggulangan Bencana) bisa memainkan peranandan kontribusinya secara maksimal. Penanggulangan Bencanaadalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakanpembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatanpencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi1.

1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mengenai PenanggulanganBencana

3



John Cosgrave menuliskan beberapa poin penting dariTsunami Evaluation Coalition report2, yang salah satunya adalah :

In line with humanitarian principles of aid, we must do better atdelivering aid that is based on sound and commonly-owned

assessments. Assistance should be proportionate to need, andmust be carried out with those we aim to support at the heart of

spending decisions taken.

Salah-satu upaya yang disadari sebagai bagian terpentingdalam hal peningkatan kapasitas kerja kemanusiaan adalahmemastikan akuntabilitas atas karya kemanusiaan yang selamaini dilakukan. Akuntabilitas adalah kata yang berulangkali terteradalam beberapa dokumen pokok panduan kerja-kerjakemanusiaan, baik dalam Piagam Kemanusiaan (HumanitarianCharter) maupun dalam Kode Etik (Code of Conduct) PalangMerah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Di dalamHumanitarian Charter atau Piagam Kemanusiaan, tertera kalimatberikut.

We expect to be held accountable to this commitment andundertake to develop system for accountability within our

respective agencies, consortia and federations. Weacknowledge that our fundamental accountability must be to

those we seek to assist.3

Mengapa prinsip akuntabilitas menjadi begitupenting bagi kerja kemanusiaan?Mengacu pada Kode Etik (Code of Conduct) Palang Merah

dan Bulan Sabit Merah Internasional poin 9 (sembilan) terdapat

2 Cosgrave, J (2007). Synthesis Report: Expanded Summary. Joint evaluation of theinternational response to the Indian Ocean tsunami. London: Tsunami Evaluation Coalition.

3 Humanitarian Charter dalam SPHERE Edisi 2004.

4



rumusan normatif tentang pentingnya akuntabilitas dalampengelolaan bantuan kemanusiaan. Kode Etik tersebutmenekankan peranan umum lembaga-lembaga pengelolabantuan kemanusiaan sebagai institusi yang menghubungkankemitraan antara pihak-pihak yang hendak membantu denganpihak-pihak yang membutuhkan bantuan. Transparansi danketerbukaan sebagai kunci utama akuntabilitas dalampengelolaan bantuan kemanusiaan tentunya ditujukan agarbantuan kemanusiaan benar-benar mampu mengurangikerentanan di masa yang akan datang, di samping memenuhikebutuhan dasar yang dibutuhkan pada saat terjadinyabencana.

Prinsip-prinsip akuntabilitas menjadi inspirasi bagi berbagaiorganisasi kemanusiaan di Indonesia untuk mencoba denganpedoman-pedoman akuntabilitas yang telah ada pada saat ini.Studi yang dilakukan PIRAC dan HFI mencatat, setidaknyaterdapat enam pedoman tentang standar akuntabilitas kerja-kerja kemanusiaan, yaitu:

1. People in Aid, Code of Good Practice in theManagement and Support of Aid Personnel

2. Humanitarian Accountability and Quality ManagementStandard 2007 (kini sudah tersedia versi 2010)

3. Impact Measurement and Accountability inEmergencies: The Good Enough Guide

4. ALPS (Accountability, Learning and Planning Systemof ActionAid International)

5. The Active Learning Network for Accountability andPerformance in Humanitarian Action (ALNAP)

6. The Sphere Project, Humanitarian Charter and MinimumStandard in Disaster Response

5



Selain beberapa pedoman di atas, Indonesia juga memilikibeberapa peraturan yang dapat menjadi rujukan penerapanprinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan bantuankemanusiaan, seperti :

1. UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atauBarang.

2. Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI No. 57/BJS/2003 tentangPedoman Umum Bantuan Sosial Korban BencanaAlam.

3. Keputusan Menteri Kesehatan No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan BencanaBidang Kesehatan.

4. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana.

5. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang PeranSerta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang BadanNasional Penanggulangan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

8. Peraturan Kepala BNPB No. 7 tahun 2008 tentang TataCara Pemberian Bantuan Pemenuhan KebutuhanDasar.

9. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pedoman dan peraturan di atas sudah mulai diadopsi danditerapkan oleh organisasi-organisasi pengelola bantuankemanusiaan di Indonesia. Adanya inisiatif mandiri dariorganisasi-organisasi pelaku PB di Indonesia untuk mengikatkan

6



diri dalam standar-standar akuntabilitas yang berlaku tersebutdi atas menunjukkan itikad positif dan kesadaran dini dalampengejewantahan prinsip “relief aid must strive to reduce futurevulnerabilities to disaster as well as meeting the basic needs”(Bantuan darurat harus berusaha keras untuk mengurangikerentanan di masa datang sambil memenuhi kebutuhan dasar).

Jika memang sudah ada pedoman-pedoman tersebut,lantas mengapa merumuskan panduan akuntabilitaspengelolaan bantuan kemanusiaan di Indonesia?

Berdasarkan penelitian bersama yang dilanjutkan denganrangkaian diskusi kelompok terarah yang difasilitasi PublicInterest Research and Advocacy Center (PIRAC) danHumanitarian Forum Indonesia (HFI) ditemukan beberapatemuan pokok yang melatarbelakangi pentingnya penyusunanpedoman akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan diIndonesia.

Pertama,Pertama,Pertama,Pertama,Pertama, belum semua lembaga pengelola bantuankemanusiaan berpijak pada standar-standar akuntabilitas yangdiakui oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal inimenunjukkan perlunya upaya sosialisasi secara terus-menerustentang pentingnya penerapan standar akuntabilitas untukmenjamin efektivitas kerja-kerja kemanusiaan.

Kedua,Kedua,Kedua,Kedua,Kedua, selain sosialisasi, hampir semua standar-standarakuntabilitas yang berlaku berpegang pada prinsip“kesukarelaan”. Oleh karenanya, kepatuhan sebuah lembagaterhadap pedoman akuntabilitas tertentu, seringkali bergantungpada dorongan dari lembaga penyandang dana.

Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga,Ketiga, adalah aspek user-friendliness atau kemudahanpemakaian. Pedoman ini disusun untuk mengisi kebutuhan akansuatu pedoman yang memuat ilustrasi dan refleksi praktis danempiris berdasarkan konteks Indonesia sehingga diharapkan

7



lebih memudahkan pemahaman dan penerapannya dansekaligus bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain yang belummemiliki acuan standar akuntabilitas pengelolaan bantuankemanusiaan.

Perlu dicatat bahwa pedoman ini merupakan “dokumentumbuh” (living document) yang akan dan perlu ditinjau kembalisecara periodik, sebab sudah pasti akan muncul berbagaipengalaman, pembelajaran, umpan balik, dan temuan-temuanbaru yang bisa memperkaya dan memperbaiki pedoman iniuntuk pemahaman dan penerapan akuntabilitas yang lebih baikdalam pengelolaan bantuan kemanusiaan di Indonesia.

Tujuan1. Memberikan rujukan standar minimum akuntabilitas

dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan yang sesuaidengan keadaan konkret Indonesia.

2. Memberikan media pembelajaran bagi organisasi-organisasi kemanusiaan, khususnya pelaku PB dalammeningkatkan akuntabilitas lembaganya.

FungsiFungsi utama dokumen ini adalah pedoman umum untuk

menilai/mengukur akuntabilitas lembaga-lembaga kemanusiaandan pelaku penanggulangan bencana. Selain fungsi di atas,dokumen ini juga diharapkan bisa berfungsi sebagai instrumenedukasi internal bagi lembaga-lembaga kemanusiaan dansosialisasi tentang akuntabilitas dalam hal pengelolaan bantuankemanusiaan.

8



BAGIAN DUABagaimana Menggunakan

Pedoman Ini?

Pedoman ini memuat prinsip-prinsip akuntabilitaspengelolaan bantuan kemanusiaan beserta indikator daninstrumen pengukurannya yang saling terkait satu denganlainnya. Keterkaitan antara prinsip, indikator, dan instrumenpengukurannya memungkinkan pedoman ini dapat lebih mudahuntuk dipahami. Untuk memperoleh pemahaman yang runut,pedoman ini sebaiknya dibaca secara berurutan. Selain itu,pedoman ini juga bisa dipahami dengan membacanya perbagian secara moduler berdasarkan kebutuhan pembaca.

Secara umum, penggunaan pedoman ini berfungsi sebagai:

1. Pedoman atau acuan kerja. Buku ini berisi prinsip-prinsip dasar akuntabilitas, dimana pengguna dapatmemanfaatkannya sebagai acuan dan rambu-rambuyang harus diikuti oleh pengelola bantuan kemanusiaanyang ingin atau untuk bekerja dengan akuntabel.

2. Pengukuran dan penilaian praktik akuntabilitas untukpengelola bantuan kemanusiaan. Fungsi ini akandijabarkan pada penjelasan di bawah ini. Pada BagianLima, secara detil dijabarkan indikator, alat dan cara

10

Bagian DuaBagaimana Menggunakan Pedoman ini?


verifikasinya dari masing-masing prinsip akuntabilitas,dan dilengkapi lembar penilaian pada Bagian Enam.

3. Pengawasan internal pengelola bantuan kemanusiaandalam hal akuntabilitas melalui metode Focus GroupDiscussion (FGD) yang partisipatif.

4. Upaya peningkatan akuntabilitas lembaga-lembagapengelola bantuan kemanusiaan.

Dari empat fungsi yang sudah dijabarkan di atas, padadasarnya ada dua fungsi utama dari buku ini, yaitu pertama:sebagai pedoman akuntabilitas, dan kedua: sebagai alatpengukuran pelaksanaan akuntabilitas lembaga dalampengelolaan bantuan kemanusiaan.

1. Sebagai Pedoman AkuntabilitasBuku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap

lembaga yang menggalang dan mengelola bantuankemanusiaan dalam menjalankan mandatnya. Beberapa prinsipdan indikator dalam buku ini dapat menjadi acuan pada setiapfase tanggap kebencanaan mulai dari kesiapsiagaan,penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, hinggapemberdayaan, maupun pada saat tidak ada bencana. Sebagaicontoh prinsip kompetensi, bahwa organisasi memiliki danmengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaanbantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.Selanjutnya untuk melihat dan mengukur kompetensi ini denganmenguji apakah organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup?Apakah staf yang melaksanakan program memiliki pengetahuandan keterampilan yang memadai? Apakah organisasi memilikistandar manajemen yang berhubungan dengan personalia,penggalangan hingga pendistribusian sumber daya, dan dayadukung operasional; logistik, administrasi, dan keuangan yang

11

Bagian DuaBagaimana Menggunakan Pedoman Ini?


memadai? Untuk lebih jelasnya, prinsip-prinsip dan definisinyaterdapat pada Bagian Lima dan dieksplorasi dalam pengalamanlapangan di Bagian Enam.

2. Sebagai Alat Pengukuran AkuntabilitasSebagai alat pengukuran akuntabilitas, buku ini memberikan

cara penilaian akuntabilitas kinerja lembaga dalam pengelolaanbantuan kemanusiaan. Ada beberapa cara dalam penilaianakuntabilitas, yaitu:

a) Review dokumen lembagaPenilaian akuntabilitas lembaga dapat dilihat melaluireview dokumen lembaga. Beberapa dokumen yangdapat menunjukkan akuntabilitas dalam lembaga inidiantaranya: Dokumen kebijakan lembaga (StandardOperational Procedure/SOP, Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga, Surat Keputusan pengangkatanpegawai, Rencana Strategis lembaga, Perencanaanprogram, dan lain-lain) dan juga dokumen laporanpelaksanaan program (Monitoring & Evaluation Report,Progress Report, evaluator eksternal/internal, audit,notulensi petemuan, dan lain-lain).

12



Berikut kekuatan dan kelemahan untuk menilai akuntabilitasBerikut kekuatan dan kelemahan untuk menilai akuntabilitasBerikut kekuatan dan kelemahan untuk menilai akuntabilitasBerikut kekuatan dan kelemahan untuk menilai akuntabilitasBerikut kekuatan dan kelemahan untuk menilai akuntabilitassebuah lembaga dengan me-sebuah lembaga dengan me-sebuah lembaga dengan me-sebuah lembaga dengan me-sebuah lembaga dengan me-reviewreviewreviewreviewreview dokumen lembaga dokumen lembaga dokumen lembaga dokumen lembaga dokumen lembaga

b) WawancaraPenilaian akuntabilitas lainnya bisa dilakukan denganmetode wawancara kepada pimpinan dan staf dilembaga. Metode wawancara ini dapat memperkayainformasi yang tidak tertuang dalam dokumentasilembaga. Materi wawancara meliputi kebijakan lembaga(baik konsensus maupun yang terdokumentasi secaratertulis dan resmi) atas prinsip/indikator akuntabilitasdalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Prinsip danindikator sebagai materi wawancara bisa dibaca diBagian Empat dan Lima.

BerBerBerBerBerikut kelemahan dan kekuatanikut kelemahan dan kekuatanikut kelemahan dan kekuatanikut kelemahan dan kekuatanikut kelemahan dan kekuatanmetode wawancara inimetode wawancara inimetode wawancara inimetode wawancara inimetode wawancara ini

KEKUATAN KELEMAHAN

Penilaian lebih akurat/ otentikkarena ada bukti dokumennya

Penilaian lebih mudah ketikasemua dokumen tersedia

Tidak semua kebijakan lembagaterdokumentasi dengan baik, banyakkonsensus yang terjadi sehinggaseringkali akuntabilitas sudahdipraktikkan namun tidak disahkandalam kebijakan lembaga

Tidak semua lembaga memiliki sistemdokumentasi yang baik

KEKUATAN KELEMAHANDapat memperkaya informasiyang disediakan oleh dokumenlembaga

Dapat mengklarifikasi temuan atasreview dokumen lembaga

Menyajikan data langsung daripelaku lapangan

Bias subyektif karena perspektif orangtertentu

Sulit untuk mengklarifikasi pendapatsatu narasumber dengan narasumberlainnya bila terjadi perbedaanpenilaian

13



c) FGD (Focus Group Discussion) sebagai self-assessmentCara lain penilaian akuntabilitas lembaga adalah denganFGD. Hal ini merupakan ciri khas dari penilaian pedomanakuntabilitas ini, dimana prosesnya sangat partisipatifdengan melibatkan seluruh staf dan pimpinan lembaga.Dalam FGD inilah, proses sharing informasi, klarifikasiatas review dokumen dan wawancara terjadi, sehinggapeningkatan pengetahuan peserta FGD ataspelaksanaan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaanprogram dapat bertambah.

Pilihan Fasilitator FGD

Dalam pelaksanaan FGD, ada 2 pilihan yang masing-masing memberikan konsekuensi tersendiri terhadaphasil penilaian. Dua pilihan ini adalah pertamamengunakan fasilitator FGD dari internal lembaga danpilihan kedua Fasilitator FGD dari pihak luar (eksternallembaga). Sebagai sebuah Pedoman yang mengukurakuntabilitas lembaga, penilaian ini bisa digunakan olehlembaga secara internal dengan melakukan self-assessment. Di sisi lain Pedoman ini juga bisadifungsikan untuk melakukan evaluasi eksternalpenerapan akuntabilitas lembaga.

14



BerBerBerBerBerikut pertimbangan penilaian olehikut pertimbangan penilaian olehikut pertimbangan penilaian olehikut pertimbangan penilaian olehikut pertimbangan penilaian olehfasilitator interfasilitator interfasilitator interfasilitator interfasilitator internal dan fasilitator eksternal dan fasilitator eksternal dan fasilitator eksternal dan fasilitator eksternal dan fasilitator eksternalnalnalnalnal

Proses Fasilitasi FGD dalam Penilaian AkuntabilitasFGD penilaian akuntabilitas akan dihadiri oleh seluruhstaf dan pimpinan lembaga. Fasilitator akan memandutahapan dalam FGD yang pada intinya akan membahashal-hal berikut:a) Komponen alat yang mengukur akuntabilitas

lembaga.

b) Kondisi lembaga yang akan diukur sesuai denganmasing-masing prinsip dalam Pedoman akun–tabilitas.

ASPEKINTERNAL

Pelaku yang menerapkanakuntabilitas dalam lembagadikhawatirkan menjadisubyektif dan memberipenilaian yang bias

Diskusi dan eksplorasi lebihterbuka karena tidak ada orangluar

Tidak memiliki keterkaitandalam penerapan akuntabilitaslembaga yang akan dinilai,sehingga bisa obyektif dalammenfasilitasi proses penilaian

Ada kecanggungan untukterbuka dalam memberikaninformasi kondisi lembagakarena fasilitator dari pihak luar

Ajang evaluasi untukmendapatkan perspektif pihakluar

Tergantung dari kesediaanpihak luar

Kedekatanemosi

EKSTERNAL

FASILITATOR

Keterbukaaninformasi

Capaian lain

Keberlanjutan

SDM

Ajang peningkatan kapasitasstaf dalam menilai internallembaga

Dapat berkelanjutan danpengukurannya sewaktu-waktu(ditentukan sendiri)

SDM dari internal lembagadengan memanfaatkan asetinternal lembaga

SDM dari luar lembaga

15



c) Proses penilaian individu (skoring) atas kondisilembaga dikaitkan dengan prinsip dan indikatordalam pedoman akuntabilitas. Ini memberikankesempatan kepada masing-masing individu untukdapat menilai kondisi lembaganya.

d) Mengkompilasi hasil skoring dan mendis–kusikannya. Memberikan justifikasi/alasan/gambaran kondisi lembaga atas skor/penilaian dimasing-masing prinsip/indikator.

Setelah fasilitator memaparkan alat penilaianakuntabilitas lembaga, ada dua pilihan proses fasilitasipenilaian akuntabilitas lembaga yaitu pilihan pertamaadalah peserta FGD langsung menilai kondisi lembagaberdasarkan prinsip dan indikator. Sedangkan pilihankedua adalah mendiskusikan terlebih dahulu kondisilembaga, kemudian dilakukan penilaian.

Beberapa konsekuensi yang timbul atas pilihan iniBeberapa konsekuensi yang timbul atas pilihan iniBeberapa konsekuensi yang timbul atas pilihan iniBeberapa konsekuensi yang timbul atas pilihan iniBeberapa konsekuensi yang timbul atas pilihan ini

Perspektif penilaian murni,tanpa dipengaruhi olehinformasi pihak luar

Mencegah terjadinyadominasi oleh orang-orangyang relatif vokal danberpengaruh besar padaorganisasi

Tidak terjadi proses salingberbagi pembelajaran ataskondisi lembaga

Gap (kesenjangan tingkatkesepakatan) penilaian bisabesar

Terjadi pertukaran informasisehingga penilaian tidak murnidari pengalaman sendiri

Ada dominasi informasi orang-orang yang berpengaruh danvokal

HasilPenilaian

Penilaian langsungtanpa mendiskusikan

kondisi lembaga

Penilaian diawalidengan mendiskusikan

kondisi lembagaKonsekuensi

DominasiInformasi

Terjadi proses salingberbagi pembelajaran

Meminimalisir gap(kesenjangan tingkatkesepakatan) penilaian

BerbagiPembelajaran

TingkatKesepakatan

16



Pembukaan

Penjelasan Alat dan Proses Penilaian

Elaborasi Kondisi lembaga pada Prinsip/indikator yang dinilai

Penilaian masing-masing individu (skoring)

Pengolahan dan presentasi hasil

Interpretasi hasil Penilaian

Rekomendasi Untuk Perbaikan

Langsung Hasil Penilaian masing-masing

prinsip/ indikator

Hasil rekomendasi &

perbaikan

Strategi perbaikan dan Tindak Lanjut

Alur Proses Fasilitasi4

4 Diadaptasi dari Panduan Peninjauan Kapasitas dan Kinerja OMS (OrganizationalCapacity and Performance Assessment Tools - OCPAT) yang disusun oleh Yappika

Penghitungan Hasil PenilaianProses penilaian dilakukan melalui wawancara danFGD di lembaga yang bersangkutan yang terdiri daripimpinan dan pelaksana program (staf dan relawan).Untuk wawancara, setiap personil akan menggunakanlembar penilaian masing-masing. Setiap personilmenilai kondisi lembaga dengan skor 1-5. Nilai satumerupakan penilaian terendah sementara nilai 5

17



merupakan nilai tertinggi. Penilaian 1-5 dijelaskan dalamkalimat-kalimat pernyataan seperti berikut:

1 = Kebijakan lembaga pada indikator ini belumterdokumentasi (tertulis dan resmi) dan belumdipraktikkan.

2 = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahterdokumentasi, namun belum dipraktikkan.

3 = Kebijakan lembaga pada indikator ini belumterdokumentasi, namun sudah ada beberapapraktik baik yang menjadi konsensus lembaga,sudah ada praktik-praktik, namun belumdibakukan menjadi kebijakan organisasi.

4 = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahterdokumentasikan, namun pelaksanaannyamasih belum konsisten. Atau Pelaksanaannyasudah berjalan secara konsisten, namun adabeberapa praktik yang belum didokumentasikandalam kebijakan lembaga.

5 = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahdidokumentasikan, dipraktikkan, bahkan sudahdiadaptasi sesuai dengan perkembangan situasilembaga.

Proses penilaian dilakukan setelah selesai pembahasanpada masing-masing indikator. Secara umum,pembahasan per indikator dilakukan secara partisipatifdengan urutan sebagai berikut:1. Dimulai dengan pembahasan per indikator dari

setiap prinsip yang terdapat dalam Bagian Lima.Dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaiberikut:

18



a. Seperti apa kondisinya saat ini?b. Ada bukti-bukti terhadap kondisi tersebut?c. Apakah kondisi ini diketahui oleh semua orang

secara merata?Ini dimaksudkan sebagai langkah menghasilkandata dasar sehingga dipahami oleh semua orang.

2. Proses assessment individual – memberikesempatan masing-masing personil bersuara(one person one vote) sebagai salah satu carauntuk uji coba demokrasi (exercising democracy)dan mencegah terjadinya dominasi oleh orang-orang yang relatif vokal dan berpengaruh besarpada organisasi.

3. Proses kompilasi dan penilaian sampai terlihatskor total untuk kategori indikator dan subindikator tertentu dan tingkat kesepakatan atasskor tersebut (misal: skor = 2,5, dengan tingkatkesepakatan dibawah 0.5)

4. Diskusi hasil (skor total), dengan caramempertanyakan kembali skor yang didapat dantingkat kesepakatannya.

Proses penilaian akhir adalah dengan menjumlahkan skordari masing-masing indikator yang telah dinilai kemudianmembaginya dengan jumlah indikator seluruhnya.

Nilai Akhir = Jumlah Skor : Jumlah IndikatorNilai Akhir = Jumlah Skor : Jumlah IndikatorNilai Akhir = Jumlah Skor : Jumlah IndikatorNilai Akhir = Jumlah Skor : Jumlah IndikatorNilai Akhir = Jumlah Skor : Jumlah Indikator

19



20



BAGIAN TIGABeberapa

Pengertian Pokok

PedomanHal pokok yang menjadi dasar (pegangan/petunjuk) untuk

menentukan atau melaksanakan sesuatu.

Akuntabilitas (Kemanusiaan)Kewajiban dari individu maupun lembaga yang mengelola

sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan secarafiskal, manajerial dan kegiatan program pemberian bantuan baiklogistik atau material, tenaga dan bentuk lainnya. Kewajiban iniditujukan sebagai tanggapan terhadap suatu kondisi krisiskemanusiaan dengan tujuan utama untuk menyelamatkannyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabatmanusia.

Pedoman AkuntabilitasHal pokok yang menjadi dasar (pegangan/petunjuk) untuk

menentukan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dariindividu maupun lembaga, yang mengelola sumber daya publikuntuk mempertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial danprogram kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan.

22

Bagian TigaBeberapa Pengertian Pokok


PrinsipSuatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum

maupun individual yang dijadikan oleh orang atau kelompoksebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak.

Pengelola Bantuan KemanusiaanOrganisasi/lembaga yang melakukan serangkaian upaya

untuk mencari, memberikan, menyalurkan, dan mempertang–gungjawabkan sumber daya (dalam bentuk sarana, tenaga, uangdan bentuk lainnya) yang dikumpulkan dari berbagai pihak yangdiberikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan ataupertolongan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatukondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untukmenyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjagamartabat manusia.

Bantuan KemanusiaanSumber daya (dalam bentuk sarana, tenaga, uang dan

bentuk lainnya) yang dikumpulkan dari berbagai pihak yangdiberikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan ataupertolongan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatukondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untukmenyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjagamartabat manusia.

Penanggulangan BencanaSerangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatanpencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.5

5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mengenai PenanggulanganBencana

23



Tanggap Darurat BencanaSerangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yangditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasikorban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, sertapemulihan prasarana dan sarana.6

Mitigasi BencanaSerangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran danpeningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.7

Rehabilitasi BencanaPerbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik

atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayahpasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atauberjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dankehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.8

Rekonstruksi BencanaPembangunan kembali semua prasarana dan sarana,

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkatpemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utamatumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan

6 Ibid7 Ibid8 Ibid

24



budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakatpada wilayah pasca bencana.9

KerentananKarakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem atau

aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusakyang diakibatkan ancaman bahaya.10

Pemangku KepentinganIndividu atau sekelompok individu yang secara langsung

maupun tidak langsung terdampak oleh proyek atau program,sebagaimana juga yang memiliki kepentingan dalam sebuahproyek/program tersebut dan/atau kemampuan untukmempengaruhi dampaknya, baik secara positif maupun negatif.Pemangku kepentingan dapat termasuk individu atau komunitaslokal terdampak dan perwakilan formal dan informalnya,pemerintah lokal maupun nasional, politisi, pemuka agama,organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok dengankepentingan tertentu, komunitas akademis, atau bisnis lainnya.

Pemberi BantuanIndividu atau lembaga yang memberikan bantuan berupa

barang, uang atau jasa baik disalurkan secara langsung kepadaorang-orang terdampak ataupun melalui perantara pihak lain.

9 Ibid10 United Nations International Strategy for Disaster Reduction – Terminology on

DRR, www.unisdr.org/we/inform/terminology

25



BencanaPeristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yangdisebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalammaupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnyakorban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak psikologis.11

KapasitasGabungan antara semua kekuatan, ciri yang melekat, dan

sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas,masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untukmencapai tujuan-tujuan yang disepakati

Masyarakat terdampakMasyarakat yang terkena dampak suatu bencana sehingga

mengalami kerugian baik jiwa, fisik maupun harta benda.

Penerima ManfaatIndividu atau kelompok masyarakat yang mendapatkan

manfaat dari bantuan kemanusiaan.

Respon1. Kemampuan dalam menanggapi kebutuhan dan

persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuankemanusiaan.

11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan

26



2. Penyediaan akses dan mekanisme klaim bagimasyarakat terkena dampak dan pemangkukepentingan untuk melakukan pengaduan, pertanyaan,kritik, saran atau komplain terkait intervensi programdalam bencana.

Keterlibatan1. Keikutsertaan pemangku kepentingan terkait dalam

pelaksanaan program pengelolaan bantuankemanusiaan.

2. Keterlibatan dan pelibatan perempuan, anak, laki-lakidan kelompok rentan dalam setiap tahapan programmulai dari perencanaan, pelaksanaaan, danpengawasan dalam pengelolaan bantuan.

Pelaporan1. Pertanggungjawaban secara tertulis maupun lisan atas

apa yang telah diamati, didengar, dilakukan dandianalisis, serta didukung oleh bukti yang jelas danterpercaya.

2. Pemberian informasi dan akses informasi terkaitintervensi bencana serta kegiatan rutin yang harusdilaporkan kepada donor, pemerintah dan penerimamanfaat.

Mobilisasi Sumber DayaSuatu kegiatan yang meliputi penggalangan, pengelolaan

dan pendayagunaan sumber daya publik untuk tujuankemanusiaan.

27



28



BAGIAN EMPATPrinsip-Prinsip dan

Definisinya

Di dalam pedoman ini, disepakati dan dirumuskan sejumlah13 (tiga belas) prinsip dan penjelasannya yang digunakan untukmenjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuankemanusiaan.

Ke-13 (tiga belas) Prinsip-Prinsip TersebutAdalah:

1. Independensibahwa: Organisasi adalah otonom dan bebas dari pengaruh

dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yangdapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindakbagi kepentingan umum.

2. Komitmen Organisasibahwa: Organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas

dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapatditerapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.

30

Bagian EmpatPrinsip-Prinsip dan Definisinya


3. Kompetensibahwa: Organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas

yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuaistandar bantuan kemanusiaan.

4. Non Diskriminasi bahwa: Organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan

asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku,agama, ras, dan aliran politik.

5. Partisipasi,bahwa: Organisasi melibatkan pemangku kepentingan

terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapanpengelolaan bantuan.

6. Transparansibahwa: Organisasi menyediakan informasi yang jelas dan

benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait denganpengelolaan bantuan kemanusiaan.

7. Koordinasi,bahwa: Organisasi berkomunikasi dengan pemangku

kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaanlainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaanbantuan kemanusiaan.

8. Pembelajaran dan Perbaikanbahwa: Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam

pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaranuntuk perbaikan.

31

Bagian Empat


Prinsip-Prinsip dan Definisinya

9. Kemitraanbahwa: Kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan

dilakukan dengan asas kesetaraan.

10. Non-proselitisbahwa: Organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan

agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusibantuan kemanusiaan.

11. Mekanisme Umpan Balikbahwa: Organisasi memiliki mekanisme untuk menerima

saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untukpeningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.

12. Kemandirianbahwa: Organisasi mampu melakukan upaya-upaya

mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaanyang tidak menimbulkan ketergantungan.

13. Keberpihakan terhadap kelompok rentanbahwa: Organisasi memiliki keberpihakan yang jelas kepada

kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia,difabel/penyandang cacat, pengidap HIV AIDS, minoritas seks)di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuankemanusiaan.

32

Bagian EmpatPrinsip-Prinsip dan Definisinya


BAGIAN LIMAIndikator dan Pengalaman

Lapangan PenerapanAkuntabilitas

PrPrPrPrPrinsip No. 1: Independensiinsip No. 1: Independensiinsip No. 1: Independensiinsip No. 1: Independensiinsip No. 1: Independensi

Alat UkurIndikatorCara

VeritifikasiCatatan

Keterangan

1. Adanya kebijakanmengenai pelaranganrangkap jabatan sebagaipengambil keputusandan/atau kepentingansejenis antara organisasipengelola bantuankemanusiaan denganjajaran pemerintahan,perusahaan swasta,pengurus dan anggotapartai politik, ataupunorganisasi lain yangberafiliasi dengankepentingan politikpraktis.

2. Program dan aktivitasorganisasi bersifatindependen dan bebas.

DokumenkebijakanindependensiorganisasiVisi danmisiorganisasiNilai-nilaiyangdianutorganisasi

Wawancaradan FGDReviewdokumen

34

Bagian Lima


Indikator dan Pengalaman Lapangan Penerapan Akuntabilitas

PKPU: “MaafTeungku, Tidak

Bisa!”Pada saat hendakmemberikan bantuankemanusiaan untukkorban bencana long–sor di Tangse, TimPendahulu yang dikirimPKPU sempat diha–dang oleh sekelompokbersenjata yang meminta PKPU mendistribusikanbantuannya melalui kelompok tersebut.

Berkat pendekatan yang baik disertai dengan ketegasandalam menyampaikan prinsip kerja kemanusiaan, bantuanyang disalurkan PKPU tidak berhasil dikuasai kelompoktersebut dan berhasil disalurkan bantuan penerima manfaatsecara langsung.

“Maaf Teungku, kami dari PKPU. Kebijakan kami, harusdiserahkan langsung dalam penyaluran bantuan ini,” ujarWayir Nuri, Kabid Pendayagunaan PKPU Aceh.

Karina: Pakta IntegritasKarinaMemiliki Pakta Integritas yang menjadi acuan dan mengikatsegala aktivitas organisasi. Salah satu butir dalam PaktaIntegritas mengatur tentang dengan siapa Karina bisa/tidakbisa bekerjasama, serta posisi Karina.

35

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 2: Komitmen Organisasiinsip No. 2: Komitmen Organisasiinsip No. 2: Komitmen Organisasiinsip No. 2: Komitmen Organisasiinsip No. 2: Komitmen Organisasi


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Saat respons di Wasior, Karina tegas mengatur donaturdari perusahaan agar tidak memanfaatkan wargaterdampak demi kepentingan perusahaan. Ketika adatanda-tanda salah satu donatur menyimpang, Karina tegasmenegur dan tidak memberikan ruang bagi donaturtersebut.***

1. Adanya dokumentertulis dan resmimengenai visi dan misiorganisasi.

2. Adanya program kerjadalam responkemanusiaan, sertaprogram strategis darikegiatan atau proyek.

3. Adanya prosedur ataumekanisme (SOP) didalam lembaga dalampelaksanaan kegiatan.

4. Adanya kebijakantentang perlindunganterhadap staf danpenerima manfaat.

AD/ARTorganisasiRencanastrategisorganisasidan/atauprogramSOPProfilorganisasiWebsite

WawancaraReviewdokumen

36

Bagian Lima



PKPU: Manual Penjaga KomitmenPKPU berupaya mengembangkanbudaya orga–nisasi yang jujur,tanggung jawab, kerja sama, cepatdan peduli yang diterjemahkan kedalam prosedur teknis sebagaimanatelah diatur dalam Buku ManualImplementasi 7 Program UnggulanPKPU (dicetak 2010).

Dalam implementasi tahapemergency response adalahmembagi tahapan pemberianbantuan ke dalam fase 3 jampertama, 3 hari pertama, dan aksi 9hari dengan melibatkan berbagaipihak. Protap tersebut menunjukansemangat budaya cepat dalammemberikan bantuan, budayabertanggung jawab, budayakerjasama, budaya jujur yaitumenyampaikan bantuan sesuaidengan amanah yang diberikan danrangkaian kegiatan tersebutmerupakan wujud budaya peduli.***

37

Bagian Lima



CRS: Bukan Cuma Komitmen DirekturSebagai lembaga kemanusiaan, Catholic Relief Services(CRS) memiliki tiga komitmen, yakni (1) Memelihara danmenjunjung tinggi keluhuran dan martabat setiap orang; (2)Mendukung dan melaksanakan praktik praktik perdamaiandan rekonsiliasi; (3) Mensyukuri dan melindungi integritassemua ciptaan.

CRS juga memiliki delapan Guiding Principles yang harusdiketahui dan diinternalisasi oleh semua staf. Prinsip-prinsiptersebut adalah; (1) martabat dan persaman hak semuaorang; (2) hak dan kewajiban; (3) menghargai sifat sosialkemanusiaan; (4) kebaikan bersama; (5) Memberikankeputusan di tangan yang berkepentingan; (6) solidaritasatau belarasa; (7)berpihak pada yang miskin; (8)Menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

Ada satu masa dalam sejarah CRS di Indonesia di manaseorang direktur setiap hari secara acak mengujipengetahuan stafnya tentang prinsip-prinsip tersebut.Tujuannya, supaya prinsip-prinsip tersebut benar-benardicamkan oleh seluruh staf dan bukan cuma jadipengetahuan direktur semata.***

38

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 3: Kompetensiinsip No. 3: Kompetensiinsip No. 3: Kompetensiinsip No. 3: Kompetensiinsip No. 3: Kompetensi


VeritifikasiCatatan

Keterangan

1. Tersedianya tenaga kerjayang cukup.

2. Adanya pengetahuandan ketrampilan yangcukup dalam staf yangmelaksanakan program.

3. Adanya standarmanajemen, kemampuanmengelola bantuan,personal dandistribusinya (sumberdaya manusia, sistem,dan daya dukungoperasional; logistik,administrasi, dankeuangan).

4. Memiliki prosedurkeamanan danpenyelamatan bagi parastaf dan relawan dilapangan.

Baganstrukturorganisasi(jumlahdankomposisi) Laporantahunandan/atauLaporanprogramDokumenujikelayakanstaf danrelawan(padarekrutmen)Dokumendeskripsikerja (jobdescription)

Wawancaradan FGD Reviewdokumen

YEU: Peer Review untuk MengasahKompetensi

Memastikan kompetensi dan etika dasar staf merupakantantangan bagi YEU selaku lembaga kemanusiaan yangakuntabel. Tantangan ini berlaku untuk seluruh staf, baikyang bekerja di level manajemen maupun stafoperasional. Upaya membangun budaya organisasi YEUmenunjukkan hasil ketika dilaksanakan survey olehanggota Steering Committee for Humanitarian Response

39

Bagian Lima



(SCHR) dalam Peer Review on Accountability toAffected Population (PRAAP) tahun 2009.

Salah-satu butir temuan dalam survey tersebutmenerangkan bahwa “YEU dalam berbagai hal dapatdilihat sebagai model NGO yang berhasilmenunjukkan praktik baik dalam mempromosikanakuntabilitas terhadap populasi terdampak. Yangmana, budaya organisasi memegang perananpenting sebagaimana kebijakan-kebijakan danpedoman-pedomannya. Kebijakan-kebijakan danprosedur-prosedur internal YEU sama pentingnyadengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedurACT”.

Laporan tersebut tertera dalam Peer Review on Accountability to AffectedPopulation Report, 2009, yang dipublikasi ACT Alliance.***

PrPrPrPrPrinsip No. 4: Non-Diskrinsip No. 4: Non-Diskrinsip No. 4: Non-Diskrinsip No. 4: Non-Diskrinsip No. 4: Non-Diskriminasiiminasiiminasiiminasiiminasi


VeritifikasiCatatan

Keterangan

1. Informasi yang jelastentang prosedurpemilihan targetpenerima manfaat.

2. Informasi yang jelastentang prosedurrekrutmen staf danrelawan.

3. Adanya keterwakilan darisemua golonganpenerima manfaat dalampelibatan kegiatan/proyek.

Dokumenprosedurdan kriteriacalonpenerimamanfaatDokumenprosedurdan kriteriarekrutmenstaf danrelawan


Indikator no.3mengacupada PrinsipNo. 9Indikator No.2: Adanyapelibatan aktifsemua pihakdalampengambilankeputusan

40

Bagian Lima



YEU: Memegang Prinsip KemanusiaanYakkum Emergency Unit (YEU) adalah lembagakemanusiaan yang berpegang pada prinsip-prinsipkemanusiaan universal. Salah-satu upayamengintegrasikan prinsip kemanusiaan dilakukan didalam penyusunan Kode Etik YEU, khususnya Pasal2 yang berbunyi “Bekerja dengan Masyarakat Korban/Penyintas, Etika dan Sikap Dasar ayat G, Tidakmembeda-bedakan orang yang ditolong”.

Selain terus-menerus diinteralisasi di kalangan staf,pemahaman atas prinsip di atas juga diberikan kepadamasyarakat terdampak sehingga dapat menjadipemahaman bersama. Upaya ini tercermin dalamkomentar salah-seorang responden dalam PenelitianAkuntabilitas Kegiatan Kemanusiaan YEU di PadangPariaman, Sumatera Barat, Ustadz Nazarudin yangmenyatakan: “sebenarnya, dalam bidang bantuan, itukan ndak pandang (perbedaaan) agama. Kalau adayang ngasih, (kami) terima. Begitu pun sebaliknya,kalau ada orang yang kesulitan, meskipun (agamanya)Kristen, kita akan bantu juga. Itu sesuai dengan ajaranNabi (Muhammad SAW), junjungan kita”.

Sumber: Hairus Salim dan Firdaus. 2011. Akuntabilitas KegiatanKemanusiaan YEU di Padang Pariaman, Sumatera Barat. YakkumEmergency Unit (YEU).

4. Adanya prasarana yangmendukung keterlibatansemua kelompok dangolongan.

Notulensidan Daftarhadir

41

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 5: Partisipasiinsip No. 5: Partisipasiinsip No. 5: Partisipasiinsip No. 5: Partisipasiinsip No. 5: Partisipasi


VeritifikasiCatatan

Keterangan

1. Adanya keterlibatan laki-laki, perempuan, dananak mulai dariperencanaan,pelaksanaan, danevaluasi kegiatan(identifikasi kebutuhan).

2. Pelibatan penerimamanfaat (laki-laki,perempuan, dan anak)dalam pemenuhankebutuhan.

3. Aktif dalam berkoordinasidengan pemangkukepentingan lain.

Laporankegiatan,yangmemuat:***** Proses

danmekanismeyangdigunakandalammenentukanidentifikasikebutuhan.

***** Polakoordinasidanstrukturpengorganisasianpengelolaprogram.

Notulensidan Daftarhadir


YEU: Partisipasi Penyintas dalam BencanaYakkum Emergency Unit (YEU), erupsi Gunung Merapi 2010dijadikan momentum untuk menguji kembali sistem internaldalam pengembangan sistem pengurangan risiko bencanaberbasis komunitas. Salah-satu ciri khas program intervensiYEU adalah membangun sistem dan memperkuat kapasitasmasyarakat terdampak menghadapi ancaman bencana.

42

Bagian Lima



“Kita tidak boleh menganggap kecil partisipasi penyintasdan perlu dicatat, apa yang dilakukan YEU hanyalahmengembangkan berbagai potensi penyintas yang sudahterlebih dulu berkembang, khususnya dalam halpenanggulangan bencana,” jelas Arshinta, Direktur YEU.

Arshinta mencontohkan, selama Erupsi Merapi 2010, parapemuda, ibu rumah tangga, dan berbagai kalanganpenyintas yang mengungsi di pos pengungsian Salam,warga Dusun Ganden, Kecamatan Srumbung, aktif terlibatdalam pengambilan keputusan manajemen barakpengungsian.

Demikian pula dengan penyintas dari Dusun Boyong,Harjobinangun, Sleman yang sejak Oktober hinggaDesember 2010 telah bersama-sama YEU. Aparat dusunyang dibantu oleh ibu-ibu rumah tangga dan pemudasetempat saling bahu-membahu mengelola berbagai urusanterkait dengan pengungsian.

Bagaimanapun, organisasi-organisasi seperti YEU, sudahpasti memiliki banyak keterbatasan. Karenanya, alih-pengetahuan tentang penanggulangan bencana dari kitake masyarakat harus sesegera dilakukan. Momentum sepertierupsi Merapi yang lalu adalah saat yang baik untukmensistematisasikan pengetahuan-pengetahuanmasyarakat tentang kebencanaan sehingga tersusun suatusistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat yanglebih lestari.

“Semua itu hanya bisa dicapai jika paham betul bahwapenyintas memiliki potensi untuk berdaya yang bisadikembangkan secara partisipatif,” tandas Arshinta.***

43

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 6: Tinsip No. 6: Tinsip No. 6: Tinsip No. 6: Tinsip No. 6: Transparansiransparansiransparansiransparansiransparansi


VeritifikasiCatatan

Keterangan Wawancaradan FGD

Reviewdokumen

1. Adanya informasi yangmudah dipahami danmudah diakses (dana,rentang waktu, carapelaksanaan, bentukbantuan/program).Contoh: bahwapembangunan huniansementara juga akanmempertimbangkanlingkungan sekitar.

2. Adanya publikasi danmedia mengenai proseskegiatan dan detailkeuangan (termasukjumlah donasi dannama pemberi donasi)yang dapat diaksesoleh umum, dankhususnya masyarakatpenerima bantuan danpemangku kepentinganyang lain.

3. Adanya laporan berkalamengenaipendayagunaansumber daya dalamperkembangan proyekyang dapat diaksesoleh umum dankhususnya masyarakatpenerima bantuan danpemangku kepentinganyang lain.

LaporantahunanWebsitedan/ataumediapublikasiorganisasiSOP /Pedomandalampenyebaraninformasiataupelaporanprogram.

Indikator No. 3mengacu padaPrinsip No. 8Indikator No. 2:Mekanismeperencanaandan evaluasiberkalapengelolaanbantuanmelalui briefing,review berkala

44

Bagian Lima



WVI: “Sekarang Saya tahu Bagaimana CaraSampaikan Masukan”‘

“Sekarang saya tahu bagaimana cara menyampaikanmasukan dan keluhan’’, ujar Imran, 47 tahun.

Komentar tersebut disampaikan dalam sebuah diskusikelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). Imronmerupakan salah seorang penyintas yang melihat adanyamanfaat atas tersedianya papan informasi publik yangdibangun WVI.

Selama ini, WVI memang menggunakan media PapanInformasi yang diletakkan di tempat-tempat umum yangramai dikunjungi masyarakat untuk mendistribusikaninformasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan WVI disuatu wilayah. Seperti halnya saat melaksanakan kegiatankemanusiaan merespon gempa bumi Sumatera Barat 2009,WVI membangun sejumlah papan informasi di tempat-tempat seperti kantor-kantor Wali Nagari, Puskesmas, danUPTD di lokasi kegiatan kemanusiaan WVI.

Papan tersebut dilengkapi dengan informasi layanantelepon (hotline) dan kotak saran sehingga memudahkanmasyarakat terdampak memberikan masukan, kritik,maupun saran terhadap kegiatan-kegiatan yangdiselenggarakan WVI. Selain digunakan WVI, PapanInformasi Publik tersebut juga bisa dimanfaatkan olehpemerintah untuk menyampaikan berbagai informasitentang program maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Papan informasi tersebut dipilih karena bentuknyasederhana dan mudah diakses oleh masyarakatterdampak.***

45

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 7: Koorinsip No. 7: Koorinsip No. 7: Koorinsip No. 7: Koorinsip No. 7: Koordinasidinasidinasidinasidinasi


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDNotulensidan DaftarhadirReviewDokumen

1. Berkoordinasi denganpemerintah setempatatau otoritas lokal (dinasdan departementerkait).

2. Terlibat dalamkoordinasi rutin ataumelakukan sharinginformasi kepadapemangku kepentinganterkait lainnya.

3. Mengisi kesenjangandalam melakukanrespon.

SOPNilai-nilaiyangdianutorganisasiLaporanProgramdan/atauSituationReport

HFI: “Progress through Partnership”Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mempunyai delapanlembaga anggota, dimana tujuh di antaranya adalah lembaga-lembaga yang biasa melakukan respon pada saat terjadibencana. Salah-satu fungsi utama sekretariat HFI adalahmembangun dan mengembangkan mekanisme koordinasi diantara lembaga-lembaga anggota dan antara lembaga-lembaga anggota dengan pemerintah untuk mengefektifkankegiatan kemanusiaan yang tengah diselenggarakan.

Salah-satu output dari kegiatan koordinasi yangdiselenggarakan Sekretariat HFI adalah keluarnya LaporanSituasi (Situation Report) yang berisi kegiatan-kegiatan aksikemanusiaan yang diselenggarakan anggota-anggota HFI.Selaku perwakilan organisasi masyarakat sipil dalam

46

Bagian Lima



Humanitarian Country Team, Laporan Situasi yang dirilisHFI tidak hanya ditujukan sebagai media sharing informasiantar anggota, melainkan juga menjadi salah-satu masukanke bagi UN-OCHA dan badan-badan PBB yang bekerja diIndonesia.

Koordinasi yang difasilitasi HFI juga diarahkan kepadainstansi-instansi pemerintah, baik lokal maupun pusat.Misalnya pada saat merespon erupsi Gunung Lokon,Sulawesi Utara, Sekretariat HFI menginisiasi penyusunanmekanisme koordinasi antara anggota-anggota HFI denganBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SulawesiUtara. Upaya ini dilakukan untuk menyelaraskan kegiatanrespon yang dilakukan anggota-anggota HFI dengankebutuhan-kebutuhan lokal melalui instansi pemerintahdaerah terkait.

Upaya ini tentu saja bermanfaat, tidak hanya untuk anggotamelainkan juga pemerintah.***

PrPrPrPrPrinsip No. 8: Pembelanjaran dan Perbaikaninsip No. 8: Pembelanjaran dan Perbaikaninsip No. 8: Pembelanjaran dan Perbaikaninsip No. 8: Pembelanjaran dan Perbaikaninsip No. 8: Pembelanjaran dan Perbaikan


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDReviewDokumen

1. Adanya laporanlapangan secaraterstruktur danterjadwal (tidak hanyahal baik saja, tetapi jugamengungkapkankendala di lapangan).

2. Adanya mekanismeperencanaan danevaluasi berkalapengelolaan bantuanmelalui briefing danreview berkala.

LaporankegiatanlapanganDokumenmekanismemonev(monitoringdanevaluasi) +RTL(RencanaTindakLanjut)

47

Bagian Lima



Karina: Mentradisikan “Learning Review”Sejak gempa Padang, Karina mengadakan LearningReview yaitu refleksi dari aksi tanggap darurat. LearningReview melibatkan tim lapangan, tim manajemen, lembagamitra. Hasilnya untuk perbaikan aksi ke depan. Contoh:setelah Learning Review Padang, ada perbaikan SOPTanggap Darurat dan pengesahan Panduan Relawan.Review ini menjadi suatu praktik yang harus dilakukan,termasuk untuk Wasior dan Merapi.

3. Adanya kegiatanpeningkatan kapasitaspengelolaan bantuan.

Dokumenhasil riset(praktikbaik danlessonlearned)

48

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 9: Kemitraaninsip No. 9: Kemitraaninsip No. 9: Kemitraaninsip No. 9: Kemitraaninsip No. 9: Kemitraan


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDNotulensidan DaftarhadirReviewdokumen

1. Adanya kesepakatantertulis antara pemberibantuan dan mitrapelaksana denganmemperhatikan asaskesetaraan

2. Adanya pelibatan aktifsemua pihak dalampengambilankeputusan.

3. Memberikan ruangkesempatan dan waktubagi penerima manfaatdalam pelaksanaanprogram.

MOU ataudokumenkerjasamaAcuankemitraansetara

Contoh acuankemitraansetara dapatdilihat dalamLampiran 3

PKPU dan Muhammadiyah:Bermitra untuk Saling Mengisi

Seusai memberikan bantuandan melakukan asesmenkebutuhan masyarakatterdampak tsunami Mentawai2010, tim PKPU bertemudengan sebuah organisasi dariAustralia, Shelter Box. Dalampertemuan tersebut, dicapaikesepakatan kerjasama antaraPKPU dengan Shelter BoxAustralia dalam pemberianbantuan.

49

Bagian Lima



Dengan berpegang pada hasil asesmen kebutuhan yang diselenggarakan PKPU, Shelter Box Australia dan PKPUsepakat untuk saling berbagi peran. “PKPU menyediakantenda doom sedangkan Shelter Box menyiapkan tempattinggal sementara bagi pengungsi, peralatan pertukangan,perlengkapan sekolah darurat, alat memasak, sleeping bag,dan matras,” jelas Suharjoni, Emergency Response TeamPKPU.

Pengalaman serupa juga dialami LPB Muhammadiyah. Padasaat menangani gempa bumi Yogyakarta 2006, LPBMuhammadiyah bermitra dengan Direct Relief International(DRI) untuk program pelayanan korban gempa dipengungsian. DRI berperan dalam pengadaan obat-obatandan satu unit mobil ambulan. Sementara LPBMuhammadiyah menyediakan tenaga dokter dan paramedisserta obat-obatan dan 30 unit ambulan yang diambil darirumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah.

Saat menangani dampak gempa bumi Sumatera Barat 2009,LPB Muhammadiyah bermitra dengan AusAID untukbeberapa program rehabilitasi, pelayanan medis,pendampingan anak, sanitasi. Program tersebutdiselenggarakan dengan bantuan dana bersama AusAID,LAZIS MUhammadiyah dan Dana yang dikumpulkan olehbeberapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah darimasyarakat. Kemitraan yang dimaksud bahwa untuk sebuahprogram, bantuan dana tidak satu sumber dari donoreksternal, tapi ada juga counterpart bantuan dana mandiridari Muhammadiyah.

Strategi kemitaraan yang dilakukan PKPU danMuhammadiyah diarahkan untuk mengoptimalkankeunggulan dan keterbatasan masing-masing pihak. Dengandemikian, respon yang dilakukan, tidak hanya efektif,melainkan juga efisien.***

50

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 10: Non-Prinsip No. 10: Non-Prinsip No. 10: Non-Prinsip No. 10: Non-Prinsip No. 10: Non-Proselitisoselitisoselitisoselitisoselitis


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDNotulensidan Daftarhadir

1. Adanya pakta perjanjianinternal bagi setiapindividu atau personilyang terlibat dalamkegiatan program.

2. Adanya pelibatan aktifsemua pihak dalampengambilankeputusan.

Formulirkesediaandankomitmensebagairelawandan stafyangmenjunjungtinggiHAM

Contoh formvolunteer dariKarina (dapatdilihat dalamlampiran 2)

HFI: Kesepakatan pekerjaan antariman dalamemergency

Ketika terjadi gempa di Padang pada bulan Desember 2009,lembaga-lembaga anggota HFI melakukan emergencyresponse. Saat itu, masyarakat Sumatera Barat yangterkenal sebagai masyarakat yang religious dan menjunjungtinggi nilai-nilai agama Islam menyampaikan penolakan

51

Bagian Lima



kepada lembaga non-Islam yang akan memberikan bantuan.Hal ini dipicu isyu ‘kristenisasi’ yang menyebar cukup kuatdi masyarakat.

Yang kemudian dilakukan oleh keluarga HFI adalahmelakukan pertemuan di Jakarta yang kemudian dilanjutkandengan dua kali pertemuan dengan MUI Provinsi SumateraBarat untuk mendapatkan saling kesepahaman atas isu danpenyelesaian ini. Tak hanya itu, dilakukan pertemuan antariman di Sumatera Barat yang dihadiri berbagai lembagakemanusiaan untuk saling terbuka, memahami situasi sertasaling membantu dalam tugas-tugas kemanusiaan tanpamembedakan suku maupun agama.

Sebagai output dari kesepakatan itu adalah HFI denganberbagai lembaga yang ada di Sumatera Barat membuatMoU yang berisi kesepakatan pekerjaan antar iman dalamemergency. Kegiatan ini juga ditindaklanjuti denganworkshop tentang Sinergi Lembaga Agama dan LembagaAdat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

52

Bagian Lima



PrPrPrPrPrinsip No. 11: Mekanisme Umpan Balikinsip No. 11: Mekanisme Umpan Balikinsip No. 11: Mekanisme Umpan Balikinsip No. 11: Mekanisme Umpan Balikinsip No. 11: Mekanisme Umpan Balik


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDWawancaradan FGDReviewdokumen

1. Adanya mekanismeuntuk menyampaikanpertanyaan, saran, dantanggapan bagipenerima manfaat

2. Penyampaian laporanlapangan secaraterstruktur danterjadwal (tidak hanyahal baik saja, tetapi jugamengungkapkankendala di lapangan)

3. Adanya tindak lanjutterkait denganpelaporan, pertanyaandan tanggapan

Dokumenprosedur(umpanbalik danRencanaTindakLanjut/RTL)LaporanlapanganFilingpenangananpenyelesaianumpanbalik

Wawancarakepada staflapangan danpenerimamanfaat terkaitkememadaianprosedur

CRS: Testimoni Penerima ManfaatIbu Desmaiti, 44 tahun, desa Pauh Kambar Hilir, PadangPariaman: “Saya dan orang-orang dalam komunitas sayadi sini, menyadari adanya pelayanan pengaduan 24-jam,nomor teleponnya jelas dan dapat terbaca dari jalanan didesa-desa kami. Jika mereka tidak menghubungi CRS halitu berarti mereka tidak memiliki masalah.

Banyak orang dalam masyarakat datang untuk berbicaradengan saya atau orang lain pada komite desa setiap kalimereka memiliki masalah atau isu-isu atau pertanyaantentang proyek. Kebanyakan dari pertanyaan mereka adalahtentang tanggal distribusi pencairan tunai. Karena CRSsering mengunjungi kita, kami juga bisa menghubungi

53

Bagian Lima



mereka. Saya terlibat dalam pemilihan penerima manfaatdan juga dalam pemantauan teknis “ (Dari program responbencana gempa bumi di Sumatera Barat 2009- distribusitunai untuk hunian sementara kepada 11,000 Korbanbencana).***

PrPrPrPrPrinsip No. 12: Kemandirinsip No. 12: Kemandirinsip No. 12: Kemandirinsip No. 12: Kemandirinsip No. 12: Kemandirianianianianian


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDWawancaradan FGD

1. Adanya sumber daya(materi dan non-materi)yang jelas danberkelanjutan.

2. Adanya pelibatankapasitas (sumber dayamateri dan non-materi)lokal dalampelaksanaan program.

3. Adanya pelibatan aktifsemua pemangkukepentingan dalampenentuan program.

ProfilorganisasiLaporantahunandan/ataulaporanprogramberkalalainnyaNotulensidan Daftarhadir

Yang harusdipastikanadalah bahwabantuan tidakakanmempertinggikerentanan

PKPU: Menggerakkan potensi penyintas gempaTasikmalaya

Pada saat tim PKPU menangani bantuan korban gempa diDesa Cigorowong, Suka Mukti, Kec. Cisayong, Tasikmalayatahun 2009. Warga Cigorowong secara mandiri membuatpos menerima bantuan namun belum teratur. BersamaPKPU disepakati membuat dapur umum, namun PKPUmensyaratkan harus dikelola secara swadaya dan akanmembekali cara pengelolaannya.

54

Bagian Lima



PKPU menyampaikan jumlah dana yg disiapkan setiapharinya hingga 2 pekan. Ternyata dapur umum mampubertahan 1 bulan setelah mereka mengorganisir diri,melakukan pengaturan menu makanan setiap harinya,menjadwal ibu-ibu yang memasak secara bergantian danmenggerakkan potensi yang masih dimiliki diantara mereka.

“Pada awalnya kami sangsi bisa mengelola bantuan ini,tetapi setelah mendapatkan pembekalan dari Tim PKPU,akhirnya saya dan warga di sini bisa bersama- samamengelola dapur umum, mengelola bantuan yang datang,mendistribusikan secara merata dan tertib kepada wargadisekitar kami. Ibu- ibu bergiliran memasak dengan jadwalmenu yg telah disepakati, sedangkan bapak- bapaknyamembagikan ke seluruh warga. “Alhamdulillah, posko kamibisa bertahan lebih lama karena adanya partisipasi diantarakami.”, ungkap Pak Budi, koordinator posko bantuan diDesa Cigorowong, Suka Mukti ini.

PrPrPrPrPrinsip No. 13: Keberpihakan Kepada Kelompok Rentaninsip No. 13: Keberpihakan Kepada Kelompok Rentaninsip No. 13: Keberpihakan Kepada Kelompok Rentaninsip No. 13: Keberpihakan Kepada Kelompok Rentaninsip No. 13: Keberpihakan Kepada Kelompok Rentan


VeritifikasiCatatan

Keterangan

Wawancaradan FGDWawancaradan FGD

1. Adanya kebijakan danprogram yangberorientasi kepadakelompok rentan. (yangtermasuk dalamkelompok rentan dapatdilihat dalam BagianTiga BeberapaPengertian Pokok)

2. Penerima manfaatlangsung dari programdan organisasi adalahsebagian besar

DokumenkebijakanLaporantahunanatauberkalalainnyaDokumenpenerimamanfaatprogramatauorganisasi

Di dalamdokumenpenerimamanfaat didalamnyaterdapatketeranganapakahtermasukkelompokrentan

55

Bagian Lima



WVI: Mengedepankan kepentingan anakSebagai organisasi yang memusatkan perhatian padaanak, Wahana Visi Indonesia (WVI) mengedepankankepentingan anak sebagai kelompok rentan, ketersediaanpre-positioning items, seperti children kits, dansebagainya, dan juga memastikan pemenuhan kebutuhananak pada saat darurat.

Program tanggap bencana di Sumatera Barat didasarkanpada hasil kajian cepat dan juga hasil kajian mendalamyang dilakukan 2 bulan setelah masa tanggap bencana.Hasil kajian tersebut kemudian menjadi salah satupanduan untuk pemilihan jenis intervensi maupunkelompok penerima manfaat.

Sebagai organisasi yang fokus kepada anak, WVImemberikan fokus total kepada anak-anak yangmerupakan salah satu kelompok paling rentan dalamsuatu keadaan darurat. Namun demikian, WVI tidak hanyamemberikan bantuan kepada anak-anak saja secaralangsung melainkan juga dengan membantu sekolah sertaorang tua mereka sehingga akhirnya anak-anak dapatbertumbuh kembali secara normal dalam lingkunganhidup maupun sekolahnya.


VeritifikasiCatatan

Keterangan

merupakan kelompokrentan.

3. Adanya kebijakantentang perlindunganterhadap penerimamanfaa

56

Bagian Lima



Anak-anak yang menjadi sasaran penerima manfaat adalahanak-anak yang hidup di daerah yang terkena dampakpaling parah setelah terjadinya gempa tahun 2009.Walaupun WVI tidak secara khusus bekerja untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus (anak-anak cacat,penderita HIV/AIDS, ataupun anak jalanan), WVI tetapbekerja untuk memberdayakan lembaga yang ada yaitu KPASumatera Barat dan Forum Anak sehingga dalam jangkapanjang mereka dapat menjadi ujung tombak upayaperlindungan anak di Sumatera Barat.

Contoh lain adalah ketika WVI melakukan pembangunankembali gedung sekolah permanen, WVI memastikan anak-anak penyandang cacat dapat menggunakan fasilitas yangada (penyediaan toilet duduk atau landasan yang landaiuntuk pengguna kursi roda).***

57

Bagian Lima



58

Bagian Lima



BAGIAN ENAMLembar Penilaian

Penerapan PedomanAkuntabilitas Pengelolaan

Bantuan Kemanusiaan

Berikut adalah lembar penilaian terhadap lembaga yangmenerapkan pedoman akuntabilitas pengelolaan bantuankemanusiaan. Lembar ini berfungsi untuk memberikan penilaiankepada performa akuntabilitas dari lembaga-lembaga pengelolabantuan kemanusiaan, baik dilakukan secara mandiri (self-regulatory) atau penilaian silang oleh lembaga lain (externalregulatory). Penilaian dilakukan dengan menggunakan scoringsystem yang mengacu pada besaran nilai sebagai berikut:

1. = Kebijakan lembaga pada indikator ini belumterdokumentasi (tertulis dan resmi) dan belumdipraktikkan.

2. = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahterdokumentasi, namun belum dipraktikkan.

60

Bagian Enam


Lembar Penilaian

3. = Kebijakan lembaga pada indikator ini belumterdokumentasi, namun sudah ada beberapapraktik menjadi konsensus lembaga, atau sudahada praktik-praktik, namun belum dibakukanmenjadi kebijakan organisasi.

4. = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahterdokumentasikan, namun pelaksanaannya masihatau Pelaksanaannya sudah berjalan secarakonsisten, namun ada beberapa praktik yang belumdidokumentasikan dalam kebijakan lembaga.

5. = Kebijakan lembaga pada indikator ini sudahdidokumentasikan, dipraktikkan, bahkan sudahdiadaptasi sesuai dengan perkembangan situasilembaga.

61

Bagian Enam


Lembar Penilaian

Indep

ende

nsi

Ad

anya

keb

ijaka

n m

enge

nai p

elar

anga

n ra

ngka

pja

bat

an s

ebag

ai p

enga

mb

il ke

put

usan

dan

/ata

uke

pen

tinga

n se

jeni

s an

tara

org

anis

asi p

enge

lola

ba

ntu

an

ke

ma

nu

sia

an

de

ng

an

ja

jara

n p

e-

mer

inta

han,

per

usah

aan

swas

ta,

pen

guru

s d

anan

gg

ota

par

tai

po

litik

, at

aup

un o

rgan

isas

i la

inya

ng

ber

afili

asi

den

gan

kep

enti

ng

an p

olit

ikp

rakt

is

Pro

gra

m d

an

ak

tivi

tas

org

an

isa

si b

ers

ifa

tin

dep

end

en d

an b

ebas

Kom

itmen

Org

anisa

siA

dan

ya d

okum

en te

rtul

is d

an re

smi v

isi d

an m

isi

orga

nisa

si

Ad

an

ya p

rog

ram

ke

rja

da

lam

re

spo

n k

e-

man

usia

an, s

erta

pro

gram

str

ateg

is d

ari k

egia

tan

atau

pro

yek

LEMB

AR PE

NILA

IAN

PENE

RAPA

N PE

DOMA

N AK

UNTA

BILIT

AS PE

NGEL

OLAA

N BA

NTUA

N KE

MANU

SIAA

N

Nam

a In

stitu

si: _

____

____

____

___F

asili

tato

r: _

____

____

____

____

____

_Tan

ggal

: ___

____

____

____

____

__

INO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

II

62

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

Ad

anya

pro

sed

ur a

tau

mek

anis

me

(SO

P) d

i dal

amle

mb

aga

dal

am p

elak

sana

an k

egia

tan

Ad

anya

keb

ijaka

n te

ntan

g p

erlin

dun

gan

terh

adap

staf

dan

pen

erim

a m

anfa

at

Kom

pete

nsi

Ters

edia

nya

tena

ga k

erja

yan

g cu

kup

Ad

anya

pen

geta

huan

dan

ket

ram

pila

n ya

ng c

ukup

dal

am s

taf

yang

mel

aksa

naka

n p

rogr

am

Ad

an

ya

sta

nd

ar

ma

na

jem

en

, k

em

am

pu

an

men

gelo

la b

antu

an,

per

sona

l d

an d

istr

ibus

inya

(sum

ber

day

a m

anus

ia, s

iste

m, d

an d

aya

duk

ung

op

era

sio

na

l;

log

isti

k,

ad

min

istr

isa

si,

da

nke

uang

an)

Mem

iliki

pro

sed

ur k

eam

anan

dan

pen

yela

mat

anb

agi p

ara

staf

dan

rel

awan

di l

apan

gan

Non D

iskrim

inasi

Info

rmas

i yan

g je

las

tent

ang

pro

sed

ur p

emili

han

targ

et p

ener

ima

man

faat

III IV

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

63

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

Info

rmas

i yan

g je

las

tent

ang

pro

sed

ur k

emitr

aan

rekr

utm

en s

taf

dan

rel

awan

Ad

an

ya k

ete

rwa

kila

n d

ari

se

mu

a g

olo

ng

an

pen

erim

a m

anfa

at d

alam

pel

ibat

an k

egia

tan

/p

roye

k

Ad

anya

pra

sara

na y

ang

men

duk

ung

kete

rlib

atan

sem

ua k

elom

pok

dan

gol

onga

n

Part

isipa

siA

dan

ya k

eter

libat

an l

aki-

laki

, p

erem

pua

n, d

anan

ak-a

nak

mul

ai d

ari p

eren

cana

an, p

elak

sana

an,

dan

eva

luas

i keg

iata

n (id

entif

ikas

i keb

utuh

an)

Pel

ibat

an p

ener

ima

man

faat

(lak

i-la

ki, p

erem

pua

n,d

an a

nak)

dal

am p

enga

mb

ilan

kep

utus

an d

alam

pem

enuh

an k

ebut

uhan

.

Akt

if b

erko

ord

inas

i d

eng

an p

eman

gku

kep

en-

tinga

n la

in

Tran

spar

ansi

Ad

anya

inf

orm

asi

yang

mud

ah d

ipah

ami

dan

V VI

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

64

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

mu

da

h d

iaks

es

(da

na

, re

nta

ng

wa

ktu

, c

ara

pel

aksa

naan

, b

entu

k b

antu

an/p

rogr

am)

Con

toh:

pe

mb

an

gu

na

n

rum

ah

se

me

nta

ra

jug

am

emp

ertim

ban

gkan

lin

gkun

gan

seki

tar.

Ad

anya

pub

likas

i d

an m

edia

men

gena

i p

rose

ske

giat

an d

an d

etai

l ke

uang

an (

term

asuk

jum

lah

don

asi

dan

nam

a p

emb

eri

don

asi)

yang

dap

atd

iaks

es o

leh

umum

dan

khu

susn

ya m

asya

raka

tp

ener

ima

ban

tuan

dan

pem

angk

u ke

pen

tinga

nya

ng la

in

Ad

an

ya

lap

ora

n

be

rka

la

me

ng

en

ai

pe

n-

day

agun

aan

sum

ber

day

a d

alam

per

kem

–ban

gan

pro

yek

yan

g d

apat

dia

kses

ole

h u

mu

m d

ankh

usus

nya

mas

yara

kat

pen

erim

a b

antu

an d

anp

eman

gku

kep

entin

gan

yang

lain

Koor

dinas

iB

erko

ord

inas

i den

gan

pem

erin

tah

sete

mp

at a

tau

otor

itas

loka

l (d

inas

dan

dep

arte

men

ter

kait)

Terli

bat

dal

am k

oord

inas

i ru

tin a

tau

mel

akuk

ansh

arin

g/b

erb

agi

info

rmas

i ke

pad

a p

eman

gku

kep

entin

gan

terk

ait

lain

nya

VII

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

65

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

Men

gisi

kes

enja

ngan

dal

am m

elak

ukan

res

pon

Pem

belaj

aran

dan p

erba

ikan

Ad

anya

lap

oran

lap

anga

n se

cara

ter

stru

ktur

dan

terja

dw

al (

tidak

han

ya h

al b

aik

saja

, te

tap

i ju

gam

engu

ngka

pka

n ke

ndal

a d

i lap

anga

n)

Ad

anya

mek

anis

me

per

enca

naan

dan

eva

luas

ib

erka

la p

enge

lola

an b

antu

an m

elal

ui b

riefin

g d

anre

view

ber

kala

Ad

an

ya

ke

gia

tan

p

en

ing

ka

tan

k

ap

asi

tas

pen

gelo

laan

ban

tuan

Kem

itraa

nA

dan

ya k

esep

akat

an t

ertu

lis a

nta

ra p

emb

eri

ba

ntu

an

da

n m

itra

pe

laks

an

a d

en

ga

n m

em

-p

erha

tikan

asa

s ke

seta

raan

Ad

an

ya p

elib

ata

n a

ktif

se

mu

a p

iha

k d

ala

mp

enga

mb

ilan

kep

utus

an

Mem

ber

ikan

rua

ng k

esem

pat

an d

an w

aktu

bag

ip

ener

ima

man

faat

dal

am p

elak

sana

an p

rogr

am

VIII IX

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

66

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

Non-

pros

elitis

Ad

anya

pak

ta p

erja

njia

n i

nte

rnal

bag

i se

tiap

ind

ivid

u a

tau

pe

rso

nil

yan

g t

erl

iba

t d

ala

mke

giat

an p

rogr

am

Ad

an

ya p

elib

ata

n a

ktif

se

mu

a p

iha

k d

ala

mp

enga

mb

ilan

kep

utus

an

Meka

nism

e um

pan b

alik

Ad

an

ya m

ek

an

ism

e u

ntu

k m

en

yam

pa

ika

np

erta

nyaa

n, s

aran

, dan

tang

gap

an b

agi p

ener

ima

man

faat

Pe

nya

mp

aia

n

lap

ora

n

lap

an

ga

n

sec

ara

ters

truk

tur

dan

ter

jad

wal

(tid

ak h

anya

hal

bai

ksa

ja,

teta

pi

jug

a m

eng

ung

kap

kan

kend

ala

di

lap

anga

n)

Ad

anya

tin

dak

lan

jut

terk

ait

den

gan

pel

apor

an,

per

tany

aan

dan

tan

ggap

an

X XI

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

67

Bagian Enam


Lembar Penilaian

NO

AS

PE

K P

EN

ILA

IAN

HA

SIL

PE

NIL

AIA

NAT

AU

SK

OR

ING

Kem

andir

ianA

dan

ya s

umb

er d

aya

(mat

eri d

an n

on-m

ater

i) ya

ngje

las

dan

ber

kela

njut

an

Ad

anya

pel

ibat

an k

apas

itas

(sum

ber

day

a m

ater

id

an n

on-m

ater

i) lo

kal d

alam

pel

aksa

naan

pro

gram

Ad

an

ya

pe

lib

ata

n

ak

tif

sem

ua

p

em

an

gk

uke

pen

tinga

n d

alam

pen

entu

an p

rogr

am

Kebe

rpiha

kan k

elom

pok r

enta

nA

dan

ya k

ebija

kan

dan

pro

gram

yan

g b

eror

ient

asi

kep

ada

kelo

mp

ok r

enta

n (y

ang

term

asuk

dal

amke

lom

pok

rent

an d

apat

dili

hat

dala

m B

agia

n Ti

gaB

eber

apa

Pen

gert

ian

Pok

ok)

Pen

erim

a m

anfa

at l

ang

sung

dar

i p

rog

ram

dan

org

anis

asi

adal

ah s

ebag

ian

bes

ar m

eru

pak

anke

lom

pok

ren

tan

Ad

anya

keb

ijaka

n te

ntan

g p

erlin

dun

gan

terh

adap

pen

erim

a m

anfa

at

XII

XIII

CAT

ATA

NFA

SIL

ITAT

OR

68

Bagian Enam


Lembar Penilaian

KODE PERILAKU GERAKAN PALANG MERAH DanBULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL DanORGANISASI NON-PEMERINTAH DalamBANTUAN BENCANA12

12 penerjemahan Code of Conduct mengikuti terjemahan buku Sphere edisi tahun 2004

Kebutuhan akan aksi kemanusiaan yang berkualitas semakinberkembang, kompleks, menantang dan berbahaya. Kesalahandalam melakukan aksi kemanusiaan berakibat fatal. Dalamkerangka inilah, sebuah kode etik atau kode perilaku diperlukanbagi para pekerja kemanusiaan.

Kode Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan SabitMerah Internasional merupakan alat yang mengatur standarperilaku lembaga-lembaga kemanusiaan; terutama untuk merekayang bekerja dalam penanganan bencana. FederasiInternasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit MerahInternasional dan International Committee of the Red Cross/ICRC

LAMPIRAN 1Code of Conduct IFRC

70 Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan BantuanKemanusiaan di Indonesia

Lampiran

menyusunnya bersama-sama pada tahun 1994, dengandidukung oleh delapan organisasi kemanusiaan internasional.

Kode Perilaku bertujuan mempertahankan standarkemandirian, kefektifan dan dampak bantuan kemanusiaan.Isinya, nilai-nilai umum kemanusiaan dan pelajaran praktis yangdidapatkan dari praktik kerja kemanusiaan selama bertahun-tahun; bukan rincian operasional. Dalam lampiran Kode Perilaku,tertera pula tiga rekomendasi untuk pemerintah negara yangterkena dampak bencana, pemerintah donor, dan lembaga-lembaga antar-negara. Ketiga rekomendasi tersebut merupakanpanduan yang tidak mengikat secara hukum dan merupakantawaran bentuk hubungan kerjasama yang ideal.

Karena bersifat sukarela, pelaksanaan Kode Perilakuberdasarkan atas kesadaran dari organisasi-organisasi yangtelah setuju dan menandatanganinya. Hingga kini, lebih dari 400organisasi kemanusiaan di dunia telah menandatangani KodePerilaku dan berkomitmen menjalankannya.

Prinsip-prinsip Perilaku untuk Palang MerahInternasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah danORNOP dalam Program Respons Bencana (*)1. Panggilan Kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu.

2. Bantuan diberikan tanpa memandang ras, kepercayaanatau kebangsaan dari penerima dan tanpa membeda-bedakan atas dasar apapun yang akan merugikan.Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkanpada kebutuhan.

3. Bantuan tidak akan digunakan untuk mewakilikepentingan politik atau keagamaan tertentu.

71Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan BantuanKemanusiaan di Indonesia

Lampiran

4. Kami akan berusaha untuk tidak bertindak sebagaipiranti politik luar negeri pemerintah kami.

5. Kami harus menghargai budaya dan adat istiadat.

6. Kami harus berusaha membangun respons bencanaberdasarkan kapasitas lokal.

7. Harus ditemukan cara-cara untuk melibatkan penerimamanfaat program dalam pengelolaan bantuan darurat.

8. Bantuan darurat harus berusaha keras untukmengurangi kerentanan di masa datang sambilmemenuhi kebutuhan dasar.

9. Kami menganggap diri kami akuntabel, baik kepadamereka yang kami upayakan untuk dibantu, maupunmereka yang memberikan sumberdaya kepada kami.

10. Dalam kegiatan informasi, publikasi dan kampanye kamiharus memperlakukan korban bencana sebagaimanusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yangtidak berdaya.

Lampiran I: Rekomendasi untuk Pemerintah Negarayang Terkena Dampak Bencana (*)1. Pemerintah harus mengakui dan menghormati

tindakan-tindakan kemandirian, kemanusiaan danketidakberpihakan NGHA (Non-GovernmentalHumanitarian Agencies/ Lembaga Kemanusiaan Non-Pemerintah).

2. Pemerintah negara tempatan harus memfasilitasi NGHAuntuk mempunyai akses yang cepat kepada korbanbencana.


Lampiran

3. Pemerintah harus memudahkan kelancaran keluarmasuknya barang bantuan dan informasi selamabencana.

4. Pemerintah harus berusaha untuk memberikaninformasi mengenai bencana dan bantuan perencanaanyang terkoordinasi.

5. Bantuan darurat bencana dalam konflik bersenjata.

Lampiran II: Rekomendasi untuk Pemerintah Donor (*)1. Pemerintah donor harus mengakui dan menghormati

tindakan-tindakan kemandirian, kemanusiaan danketidakberpihakan NGHA (Non-GovernmentalHumanitarian Agencies/ Lembaga Kemanusiaan Non-Pemerintah).

2. Pemerintah donor harus memberikan dana denganjaminan untuk kemandirian operasional.

3. Pemerintah donor harus mempergunakan pengaruhbaik mereka untuk membantu NGHA memperolah aksesterhadap korban bencana.

Lampiran III: Rekomendasi untuk Lembaga-LembagaAntar-Negara (*)1. IGO (Inter-Governmental Organizations/Lembaga-

Lembaga Antar-Negara) harus menerima NGHA, baikNGHA tempata dan asing, sebagai mitra-mitra yangberharga.

2. IGO harus membantu pemerintah negara tempatandalam menyusun kerangka kerja koordinasi menyeluruhuntuk bantuan darurat bencana tingkat setempat daninternasional.


Lampiran

3. IGO harus memberikan perlindungan kemanan yangdisediakan untuk lembaga-lembaga PBB kepadaNGHA.

4. IGO harus memberikan NGHA akses yang sama atasinformasi yang relevan seperti yang diberikan kepadalembaga-lembaga PBB.


Lampiran

B.4. Contoh Form Kesepakatan KerjasamaDengan RelawanForm ini dibuat oleh Lembaga Jaringan Karina. Relawan

menandatangani kesepakatan ini sebelum memulaimelakukan tugas-tugasnya di dalam Jaringan Karina.Kesepakatan ini merupakan ikatan moral, bukan ikatan hukum(sehinggat tidak perlu bermeterai).

Kesepakatan Jaringan Karina dan Relawan

Saya, .......................... (nama lengkap relawan), secarasukarela mengajukan diri untuk bertugas sebagai ......................(posisi relawan – misalnya anggota tim SAR) untuk periode waktu........... (lamanya bertugas).

Sebagai relawan, saya bersedia untuk:

1. Mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam.(nama lembaga)

LAMPIRAN 2Form Volunteer Dari Karina


Lampiran

..........................

(Nama Relawan)

................................

(NamaKoordinator Relawan)

..............................

(NamaDirektur Lembaga)

2. Menjalankan tugas seperti yang tertera dalam deskripsitugas

3. Bersikap seperti yang tertera dalam kode etik relawan

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga(nama lembaga) akan:

1. Memberikan deskripsi tugas yang jelas2. Memberikan orientasi dan penguatan kapasitas yang

terkait3. Memantau tugas yang dilakukan relawan4. Memberikan perlindungan dan jaminan ........

(misalnya transportasi, makan, dll)Kesepakatan ini berlaku selama .........(sebutkan durasi waktu relawan bertugas).

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat,

........... (lokasi), ................ (tanggal)

........................

(Nama Relawan)

...............................

(Nama

Koordinaror Relawan)

...............................

(Nama

Direktur Lembaga)


Lampiran

Lampiran:Deskripsi Tugas (tuliskan tugas-tugas relawan tersebut)

Kode Etik Relawan Jaringan Karina

1. Tidak memilih penerima manfaat berdasarkan SARA(suku, agama, ras, antar-golongan), tetapi berdasarkanpertimbangan kemanusiaan

2. Saling menjaga keselamatan sesama anggota tim

3. Menjaga nama baik organisasi

4. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan

5. Tidak meminta imbalan dari penerima manfaat

6. Mengutamakan penyelesaian perselisihan dengandialog

7. Tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan,baik secara politis, ekonomi atau agama

8. Menghargai budaya dan adat istiadat setempat


Lampiran

1.2.1 Accompaniment30 September, 2008 - 05:34 — rghuma

LWR defines accompaniment as a dynamic relationshipamong diverse partners with complementary resources and skillsworking together to empower poor communities to improve theirlives. This partnership is based on shared values and objectives,and uses a jointly-developed strategy with flexibility andopenness to achieve sustainable results. Characterized bymutual trust, respect, accountability, and transparency, therelationship contributes to the growth and learning of eachpartner while carrying out its primary goal of improving the wellbeing of the poor.

LAMPIRAN 3Acuan Kemitraan SetaraYakkum Emergency Unit

(YEU) DenganLutheran World Relief


Lampiran

Accompaniment involves much more than grant making.Unlike the traditional ‘donor-recipient’ model, accompanimentvalues relationships over resources. It assumes that all partieshave something to give and to receive and does not prioritizethe difference in gifts.

As a process and methodology, accompaniment meansestablishing a relationship based on mutual trust, transparencyand learning between three parties; LWR, the partner we fundand the impoverished community that both organizations existto serve.

The tools of accompaniment focus both on organizationaland programmatic issues. They include, but are not limited to:

Open dialogue between LWR and the partner from thebeginning of the relationship;

Working with the partner to assess what each brings tothe relationship;

Helping the partners to assess its capacity in specificareas and to address its capacity-strengthening needs;

Carefully reviewing the progress, financial, audit andevaluation reports submitted by the partner;

‘Walking with’ the partner by providing support andadvice throughout project implementation and after;

Providing training and hosting conferences andworkshops;

Making periodic visits to the partner to document andshare lessons learned.


Lampiran

To assist staff with the process of accompaniment LWRdeveloped the Accompaniment Tool Kit, to be used inconjunction with the project cycle.

The LWR Project Cycle and the Accompaniment Toolneeded to facilitate the process is discussed in greater detail inthe next section.


Lampiran

1. Humanitarian Forum Indonesia

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No.2Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021-3928756Faksimili : 021-39837302Website : www.humanitarianforumindonesia.orgEmail : [email protected] : @HF_Indonesia

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) adalah sebuah forum lintasagama bagi delapan lembaga kemanusiaan yang terdiri dari LembagaPenanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah, Karina, Wahana VisiIndonesia (WVI), Dompet Dhuafa, Yayasan Tanggul Bencana diIndonesia (YTBI), Yakkum Emergency Unit (YEU), PerhimpunanPeningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), dan PKPU. Dalamtugasnya, HFI lebih banyak ke koordinasi dan berurusan dengankegiatan yang memiliki semangat untuk menyebarluaskan nilai, normadan prinsip-prinsip kemanusiaan. Selain itu, HFI melakukan kegiatanadvokasi, pengembangan platform, penguatan kapasitas,pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitasikegiatan.

LAMPIRAN 4Profil Organisasi

Kontributor


Lampiran

2. Public Interest Research andAdvocacy Center

Alamat : Jl. M. Ali No.2 RT 003/RW 04Kel. Tanah Baru, Beji,Depok 16426

Telepon : 021-7756071Faksimili : 021-7756071Website : www.pirac.org,

www.sekolahfundraising.comEmail : [email protected]

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) adalahorganisasi yang memberikan pelayanan dalam bentuk penelitian,pelatihan, advokasi, dan penyebaran informasi di bidang filantropi,mobilisasi sumber daya, dan penguatan organisasi masyarakat sipildi Indonesia.

3. Badan Nasional Penanggulangan BencanaAlamat : Jl. Ir.H.Juanda No. 36Telepon : Telp. 021-3442734,3442985,

3443079Faksimili : 021-3505075Email : [email protected] : www.bnpb.go.id

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah sebuahlembaga Pemerintah Indonesia non departemen setingkat menteriyang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari sebelum, padasaat, dan setelah terjadi bencana, yang mencakup upaya-upayapencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat,rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun2008. Susunan organisasi BNPB adalah Kepala, Unsur Pengarah


Lampiran

4. MuhammadiyahAlamat : Gedung Dakwah

Muhammadiyah,Jl. Menteng Raya No.62Jakarta 10340Jl. Cik Ditiro No.23Yogyakarta 55262

Telepon : 021-3903021, 0274-553132Faksimili : 021-3903024, 0274-553137Website : www.muhammadiyah.or.idEmail : [email protected] : @muhammadiyah

Penanggulangan Bencana, Unsur Pelaksana PenanggulanganBencana. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berjumlah 19orang yang terdiri dari 10 pejabat pemerintah eselon 1 atau yangsetingkat yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah(Kemenko Bidang Kesra, Kemendagri, Kemensos, Kemen PU,Kemenkes, Kemenkeu, Kemenhub Kemen ESDM, POLRI dan TNI),dan 9 orang anggota masyarakat professional. Sedangkan UnsurPelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari Sekretariat Utama,Deputi Bidang-Bidang yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan,Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Peralatan danLogistik; Inspektorat Utama, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis. KepalaBNPB saat ini sejak tahun 2008 adalah Dr. Syamsul Ma’arif, S.IP, M.Si.

Muhammadiyah secara bahasa diartikan sebagai “Pengikut NabiMuhammad”. Didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1912,Muhammadiyah didirikan dengan semangat gerakan sosialkeagamaan. Muhammadiyah bergerak dalam bidang Dakwah,Pendidikan, Kesehatan, Sosial kemasyarakatan dengan lebih dari 85Rumah Sakit dan 300 Fasilitas kesehatan, 375 Panti Sosial, 197Perguruan Tinggi, Ribuan Sekolah dari SD, SMP, SMA dan Madrasah.

Dalam kebencanaan, Muhammadiyah melalui MuhammadiyahDisaster Management Centre (MDMC) yang berkembang menjadiLembaga Penanggulangan Bencana (LPB), telah mengkoordinir Tim


Lampiran

Deploy Kesehatan, Tim Children Centre, psikososial, dan menggalangbantuan masyarakat melalui LAZISMU untuk program-programpenanggulangan Bencana.

5. Lazis MuhammadiyahAlamat : Gedung Dakwah Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya No.62Jakarta 10340

Telepon : 021-3150400Faksimili : 021-3143230Website : www.lazismu.orgEmail : [email protected] : @lazismu

Sebagai lembaga yang berdiri di bawah PP Muhammadiyah,Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqqoh (LAZIS), atau lebih dikenaldengan nama LazisMU, adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yangberkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melaluipendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan danakedermawanan lainnnya, baik dari perseorangan, lembaga,perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LazisMU dimaksudkansebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern. Dalamoperasional programnya, LazisMU didukung oleh Jaringan Multi Lini,sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruhpropinsi yang menjadikan program-program pendayagunaan LazisMUmampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat terfokus dan tepatsasaran. Kebijakan strategis program gerakan LazisMU tahun 2010-2012 difokuskan pada pendayagunaan produktif yang terdiri atas:pemberdayaan ekonomi masyarakat (micro economic empowerment),pemberdayaan pertanian dan peternakan (agriculture and livestockempowerment), pengembangan pendidikan (education development),dan pelayanan social dan dakwah (social and dakwah services).


Lampiran

6. FORUM ZAKAT (FOZ)Alamat : Jl. Kebonsirih Raya No. 57

Jakarta 10340Telepon : 021-3148444Fax : 021-3148444Email : [email protected] : www.forumzakat.net

Forum Zakat, atau disingkat FOZ adalah asosiasi lembagapengelola Zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya BadanAmil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia.Lembaga ini didirikan pada hari Juma’at tanggal 19 September 1997oleh 11 lembaga yang terdiri Dompet Dhuafa Republika, Bazis DKIJakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal PT. Pupuk Kaltim, BaitulMal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, LembagaKeuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT. Internusa HastaBuana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta.Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, namun sejakMusyawarah Kerja Nasional I (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999status yayasan tersebut dirubah menjadi asosiasi dengan KetuaUmumnya Drs. Eri Sudewo. Perubahan badan hukum dari Yayasanmenjadi asosiasi, kemudian dicatatkan di notaris sebagaiperkumpulan. Badan hukum perkumpulan inilah yang sampaisekarang dimiliki oleh Forum Zakat, dan sudah dicatatkan di lembaranNegara.

7. PKPUAlamat : Jl. Raya Condet No.27-G

Batu AmparJakarta Timur 13520

Telepon : 0804 100 2000Faksimili : 021-87780013Website : www.pkpu.or.idEmail : [email protected] : @pkpu


Lampiran

PKPU sebagai lembaga kemanusiaan nasional yang kiprahnyasebagai penggiat kemanusiaan terukir jelas dalam partisipasinyaberdampingan dengan NGO internasional manca negara mengatasikeadaan tanggap darurat bencana serta fase pembangunan kembalibencana-bencana besar yang terjadi di Indonesia. PKPU diterimasebagai “NGO in Special Consultative Status with The Economic andSocial Council of the United Nations”, pada 21 Juli 2008, yangmenuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan secara periodik sebagaikonsekuensi status yang disandang.

8. Catholic Relief Services (CRS)Alamat : Jl. Wijaya 1 No.35

Kebayoran BaruJakarta Selatan 12170

Telepon : 021-7253339Faksimili : 021-7251566Email : [email protected]

Catholic Relief Services (CRS) adalah lembaga kemanusiaan yangmemiliki 60 tahun pengalaman dalam tanggap darurat di seluruh dunia.Dalam kegiatan tanggap daruratnya, CRS mentaati standar-standarinternasional untuk menjamin bahwa masyarakat yang terkena dampakbencana mampu mencukupi kebutuhan dasar untuk hidup denganbermartabat. CRS bekerja langsung dengan masyarakat dan mitralokal untuk membantu pemulihan dan penguatan kapasitas merekaseperti sebelum terjadi bencana. Belajar dari respon tsunami di Acehdan makin meningkatnya frekuensi dan skala bencana di Indonesia,pada akhir tahun 2007 CRS Indonesia membentuk tim permanen untukEmergency Response meningkatkan kualitas dan kecepatan kapasitasorganisasi dalam tanggap bencana. CRS Indonesia juga bekerjadengan lebih dari 10 mitra lokal di Sumatera, Jawa, NTT dan NTBserta Sulawesi untuk melaksanakan kegiatan pengurangan resikobencana. Untuk mencapai keseluruhan tujuan dan strategi program,CRS Indonesia akan memperkuat dan meningkatkan kapasitas mitra-mitra lokal dan masyarakat di dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dantanggap darurat, serta pengurangan resiko bencana.


Lampiran

9. Karina (Caritas Indonesia)Alamat : Jl. Matraman No.31

Kel. Kebon Manggis,Kec. Matraman,Jakarta Timur 13150

Telepon : 021-85906534, 85906540Faksimili : 021-85906763Website : www.karina.or.idEmail : [email protected]

Karina-Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah yayasankemanusiaan milik KWI. Yayasan ini menjadi badan pusat koordinasigereja Katolik dan memberikan respon untuk, dan memberikanbantuan berupa pelayanan terhadap segala bentuk bencana, baik yangdisebabkan manusia maupun alam, isu pelanggaran hak asasi, konflik,jender, ketidakadilan sosial dan bertindak sebagai organisasi yangmeningkatkan pembangunan kapasitas (capacity building) bagi seluruh37 keuskupan di Indonesia.

10. Yakkum Emergency Unit (YEU)Alamat : Jl. Sam Ratulangi No.8

Yogyakarta 55223Telepon : 0274-551457Faksimili : 0274-7102600Website : www.yeu.or.idEmail : [email protected],

[email protected] : @yeu2001

Yakkum Emergency Unit (YEU) adalah lembaga kemanusiaan diIndonesia yang lahir dari kepedulian dari YAKKUM (Yayasan Kristenuntuk Kesehatan Umum) terkait efektivitas respon terhadap situasidarurat sementara masih mempertahankan fokus pada pekerjaanpengembangan masyarakat. Dalam hal kebencanaan, YEU memilikitiga area utama pekerjaan, yaitu merespon bencana lingkungan denganperencanaan yang disertai dengan strategi pembangunan berjangkapanjang, merespon korban konflik yang disertai dengan usahaperdamaian di komunitas, dan melindungi hak-hak dan martabat


Lampiran

korban. Intervensi yang dilakukan YEU berkonsentrasi pada enamisyu, yaitu kesehatan medis, kesiapsiagaan bencana dan perlindunganlingkungan, sanitasi dan kebersihan (kesehatan lingkungan),pemberdayaan ekonomi, konseling psiko-sosial, dan pelayananinformasi-hubungan media-penggalangan dana.

11. Masyarakat PenanggulanganBencana Indonesia (MPBI)

Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah No.13Jakarta Pusat

Telepon : 021-44588079Faksimili : 021-44588079Website : www.mpbi.orgEmail : [email protected]

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) adalahorganisasi nirlaba yang berdiri pada tanggal 3 Maret 2003 di Jakarta.MPBI lahir karena adanya kesadaran bahwa Indonesia rawan bencana,sementara penanganan bencana yang ada selama ini belum terkeloladengan baik sehingga timbul kesenjangan informasi, koordinasi,ketidaktepatan bantuan dan kebijakan belum koheren antar berbagaisektor. Dilandasi oleh misi untuk ikut mendukung perwujudanmasyarakat yang aman dan terlindungi dari bencana, maka MPBIberupaya melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencanaterutama pra-bencana yang melibatkan para pemangku kepentinganagar penanganan bencana menjadi lebih baik, dan rasa aman danterlindungi dari bencana masyarakat terpenuhi, karena hal itumerupakan hak asasi rakyat.

12. Wahana Visi Indonesia (WVI)Alamat : Gedung 33,

Jl. KH. Wahid Hasyim No.33Jakarta Pusat 10340

Telepon : 021-31927467Faksimili : 021-3107846Website : www.worldvision.or.idEmail : [email protected]


Lampiran

Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristenyang bekerja untuk membawa perubahan berkelanjutan padakehidupan anak, keluarga dan masyarakat yang hidup dalamkemiskinan. Wahana Visi adalah mitra organisasi kemanusiaan WorldVision Indonesia dan mengimplementasikan sebagian besar programWorld Vision. Didasari oleh nilai-nilai Kristiani, Wahana Visimendedikasikan diri bekerja bersama masyarakat yang palingmembutuhkan pendampingan. Wahana Visi melayani semua orangtanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, atau jender.

13. Perhimpunan PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

Alamat : (kantor pusat)Jl. H. Umaidi No. 39 A,Rawa Bambu 2 RT 010/ RW 007Pasar Minggu, Jakarta Selatan(untuk PNPM Peduli)Jl. Saleh Abud No.6Otista Jakarta Timur 13330

Telepon : (kantor pusat) 021-78834309(untuk PNPM Peduli)021-85912945, 85912967

Faksimili : (untuk PNPM Peduli)021-8520483

Website : www.indoace.or.idEmail : [email protected]

Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)atau Association for Community Empowerment (ACE) adalahorganisasi nirlaba (non profit) yang bekerja melalui mitra dan aliansistrategis untuk memfasilitasi masyarakat yang miskin dan rentandalam memenuhi kebutuhan dasar dan sosial dasarnya. PPKMberanggotakan 27 (dua puluh tujuh) organisasi masyarakat sipil ditingkat nasional.


Lampiran

14. KompasAlamat : Gedung Kompas-Gramedia

Jl. Palmerah Selatan No.26-28Jakarta 10270

Telepon : 021-5347710, 5302200,5347720

Faksimili : 021-5488085, 5483581Website : www.kompas.com

www.kompas.co.idTwitter : @hariankompasFacebook : www.facebook.com/kompasfb

Kompas adalah surat kabar nasional yang menjunjung tinggi nilaikemanusiaan. Surat kabar ini kini berkembang dan masuk kedalamberbagai platform, termasuk media online (Kompas.Com) dan televisi.Sebagai perluasan program kemanusiaan Harian Kompas, YayasanDana Kemanusiaan Kompas (DKK) tampil sebagai pelaksana dilapangan untuk melakukan kegiatan dan bantuan kemanusiaan.


Lampiran

Act Alliance. 2009. Peer Review on Accountability toAffected Population Report.

ALPS (Accountability, Learning and Planning System ofActionAid International).

Code of Conduct IFRC

Cosgrave, J (2007). Synthesis Report: Expanded Summary.Joint evaluation of the international response to the Indian Oceantsunami. London: Tsunami Evaluation Coalition.

http://www.ifrc.org.id.mk.gd/en/publications-and-reports/code-of-conduct/, diakses pada tanggal 11 Agustus 2011

Hairus Salim dan Firdaus. 2011. Akuntabilitas KegiatanKemanusiaan YEU di Padang Pariaman, Sumatera Barat.Yakkum Emergency Unit (YEU)

Humanitarian Accountability and Quality ManagementStandard 2007 (kini sudah terdapat versi 2010).

Panduan Peninjauan Kapasitas dan Kinerja OMS(Organizational Capacity and Performance Assessment Tools -OCPAT), disusun oleh Yappika

People in Aid

REFERENSI PUSTAKA


Referensi Pustaka

The Active Learning Network for Accountability andPerformance in Humanitarian Action.

The Good Enough Guide

The SPHERE Project.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007mengenai Penanggulangan Bencana

United Nations International Strategy for Disaster Reduction– Terminology on DRR, www.unisdr.org/we/inform/terminology,diakses pada tanggal 11 Agustus 2011

PEDOMAN AKUNTABILITAS - pirac.orgpirac.org/pedomanakuntabilitas/howto/A Pedoman...

Documents

Transcript of PEDOMAN AKUNTABILITAS - pirac.orgpirac.org/pedomanakuntabilitas/howto/A Pedoman...