FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS …

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN)

Oleh:

Dendy Taufiq Kurniawan

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Roisidi, AK., MM.

ABSTRACT

This research was to analyze and prove empirically some factors which influenced Village

Financial Accountability Management in Lamongan Distric Administration. The sample was

214 villages in Lamongan District. This research used primary data by using quistionnare and

analyzed by using multiple linear regression analysis. The result of the research showed that,

Quality of Human Resources, Supervision, Public Partisipation and Performance Evaluation

had significan influence on Village Financial Accountability Management in Lamongan

Distric Administration. Therefore, The Village Government in Lamongan Distric is expected

to improve understanding of village of financial accountability management so that it is more

effective and efficient.

Keywords: Accountability of Village Fiancial Management , Quality of Human Resources,

Supervision, Public Participation, Performance Evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai Faktor –

Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintahan

Kabupaten Lamongan. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Lamongan

dengan jumlah 214 desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer

dengan teknik pengumpulan data kuisioner. Model analisis data menggunakan analisis linier

berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia,

pengawasan, partisipasi masyarakat dan evaluasi kinerja berpengaruh secara signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Dengan demikian, Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman tentang pengelolaan akuntabilitas keuangan desa agar lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa , Kualitas Sumber Daya Manusia,

Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi Kinerja.

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan memiliki perananan yang sangat penting dalam mewujudkan

good governance, untuk mewujudkan good governance menurut Muindro (2013:121) dalam

bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan tiga pokok utama yaitu: transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif. Muindro sendiri menyebutkan akuntabilitas adalah suatu

pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah atas tindakan dan pekerjaannya pertama kepada

masyarakat atau publik dan yang kedua tempat kerjanya.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat

dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sanagat

penting. Impelementasi otonomi Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan untuk mewujudkan

cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

1945). Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa juga diberikan kewenangan dalam melestarikan budaya

masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang memprakarsai

dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi-potensi desa dengan cara

mendorong pemerintahan desa yang efektif, transparansi, serta akuntabilitas dalam

melaksanakan kegiatan-kegitan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarkat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa

sebagai subjek pembangunan.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk

mengurus atau menyelenggarakan pemerintahannya dan keuangannya sendiri yang mampu

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa sehingga terciptanya

masyarakat yang sejahtera, desa mandiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Pemerintah desa yang

akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa berarti mampu menyajikan secara transparan,

cepat dan tepat kepada masyarakat, dan mampu memberikan pertanggungjawaban untuk setiap

kebijakan yang dibuat. Desa sebagai penyelenggara pemeritahan diwajibkan untuk mengelola

dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik dengan vertical ataupun horizontal.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjwaban dalam menyelenggarakan pemerintahan

mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut memuat tata cara

pengelolaan keuangan desa yang dimuali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kabupeten Lamongan telah banyak

menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena

masih kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada

masyarkat sekitar. Dalam melaksakan program-program desa tersebut, pengelolaan keuangan

desa tidak terlepas dari peran masyarakat yang ikut serta dalam proses penyusunan program

tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang

tersebut mengaharuskan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan

pengawasan pembangunan desa harus ada kontribusi masyarakat dalam mengutarakan haknya

sebagai waga desa. Selain, itu masyarakat dapat mengawasi secara langsung jalannya

pemerintahaan desa, dari pemantauan tersebut, jika dirasa kurang tepat, maka dapat langusng

dilaporkan kepada Pemerintahan Desa dan BPD.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2017

atas pengelolaan keuangan desa terdapat 220 dari 462 desa yang belum menyelesaikan

APBDes sedangkan sisanya sudah selesai, ini akan berdampak pada keterlambatan pencairan

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena Pemertintah Desa belum bisa

menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 94 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam

pelaksanaan APBDes semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung

oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dengan menggunakan

pedoman atau peraturan yang berlaku.

Akuntablitas merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan good governance.

Menurut Romantis dan Kurrohman (2015), akuntabilitas semaikin baik atau semakin tinggi

pada pengelolaan keuangan desa maka semaikn baik tingkat kepercayaan kepada masyarakat

terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintahan

dengan masyarakat. Wiguna, et all (2015), agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan

keuangan diperlukannya pengawasan dari pihak internal maupun pihak external. Dengan

dialkukannya pengawasan maka pihak SKPD mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab

dengan baik sesuai fungsinya masing-masing. Faktor selanjutnaya adalah partisipasi

masyrakat, dengan adanya partisiapsi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan

diharapkan masyarakat dapat mengungkapkan aspirasinya atau keinginannya terhadap

pembangungn kepada pemerintah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan,

Subroto (2009). Azkia et all, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di

Lingkungan Universitas Islam Negri AR-Raniry Banda Aceh. Hasil dalam penelitian tersebut

menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan kuangan public. Yang artinya semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan

semakin tinggli pula akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ide dari penelitian ini didasarkan pada penelitian Sihaloho (2014) dengan judul penelitian

“Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara”. Dengan variabel dependennya akuntabilitas keuangan dan variabel independen kualitas

sumber daya manusia, penerapan teknologi inoformasi, system pengendalian internal,

penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap perundang undangan. Oleh karena itu peneliti

berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini penilti mengangkat tentang akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen dan variabel independent yakni,

Pengawasan, kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan evaluasi kinerja

terhadap pengeloalaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola oleh pemerintah desa dan

kepala desa selaku penguasa keuangan desa yang berdasarkan asas transparansi, akuntabel, dan

partisipatif. Selain itu pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pembinaan dan

pengawasan terhadap pemerintahaan desa agar dapat terkendali pengelolaan keuangan yang

transparan dan akuntabel. Pengawasan sangat berguna untuk menilai apakah dana tersebut

digunakan sebagaimana mestinya dan apakah kegiatan tersebut sudah mencapai hasil yang

sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi sangat penting karena adanya perbaikan perbaikan

agenda pada tahun berikutnya dan hasil dari kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana atau

tidak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah desa, pemerintah desa harus bisa

mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan desa.

Selain itu peran masyarakat perlu terlibat dalam seluruh kepentingan yang dimilikinya,

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menentukan kebijakan keuangan untuk

pemerintah desa tidak bergantung pada pemerintahan desa saja, tetapi akuntabilitas keuangan

desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian masyarakat desa sebagai

makhluk sosial diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses

penyelenggaraan pemerintah (ditingkat desa khususnya) sehingga menciptakan pemerintahan

desa yang bersifat good governance. Dengan latar belakang tersebut penulis ingin menysusun

skripsi yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Lamongan)”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Desa

Mernurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan

mayarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahaan NKRI.

Dengan demikian desa meggambarkan iktikad Negara untuk otonomisasi desa, dengan

berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa,

anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam

perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, Kabupaten atau kota, dan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa

atau yang disebut dengan nama lain. Pembantu Kepala Desa atau yang disebut nama lain

diartikan sebagai pegawai pemerintahan yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus

dalam bidang pekerjaannya. Pegawai desa tersbut harus bertanggungjawab atas seluruh

pekerjaannya kepada Kepala Desa.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pihak pegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan demikian akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas

horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana

kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan

pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Mardiaasmo,2002 ).

Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa pemerintah daerah

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang

dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode

pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Untuk mempertanggungjawaban kepada pengelola sumber daya, serta pelaksanaan

kebijakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodic.

2. Manajemen

Untuk membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegitatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Untuk memberikan inforamsi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat,

bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

peada kepadanya dan ketaatan akan peraturan yang berlaku.

4. Keseimbangan antar generasi

Untuk membantu dan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan kepada

masyarakat yang berpikiran ke masa depan untuk keberlanjutan generasi.

5. Evaluasi kinerja

Evaluasi Kinerja digunakan untuk menevaluasi atas kinerja entitas pelaporan, terutama

dengan penggunaan dana atau anggaran yang dikelola pemerintah daerah untuk

mencapai kinerja yang direncanakan

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menybutkan

pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus

Pengelelolaan Keuangan Desa berdsarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Prencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dilakukan

atau dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat,

oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut, dengan

demikian perecanaan merupkan sebagai pemilihan sekumpulan dari kegiatan dan

pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa

(Nurcholis,2016).

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Meunrut Peremndagri 113 Tahun 2014, Pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa terdiri dari:

a. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa suluruh permintaan dan pengeluaran desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Rekeing Kas Desa digunakan untuk

membiayai pengeluaran maupun pemasukan dana dari pemerintah daerah auatupun

pemerintah pusat. Rekening Kas Desa ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan

Bendahara Desa.

b. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Penerimaan Pendapatan merupakan proses penerimaan dari Pendapatan Asli Desa

dan/atau pendapatan dari transfer dari pemerintah daerah dan kemudian

mencatatnya. Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat desa tersebut.

c. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Pelaksanaan pengeluranan/belanja desa dipriotaskan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan disesuaikan denagan

prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah anggatan tersebut

ditetapkan, program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya baru dapat

terlaksana.

3. Pelaksanan pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan terdiri dari 2 yaitu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan

tahun berjalan yang berasal dari penghematan-penghematan belanja tahun sebelumnya.

Sedangkan Pengleluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran-pengeluaran

diantaranya pembentukan dana cadangan dan menyertaan modal desa

4. Pelaporan dan Pertanggungjawban

Menurut Permendagri No. 113 Tahu 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan,

hak dan kewajibanya dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemapuan manusia untuk melaksanakan

tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada individu tersebut dengan bekal pelatihan,

pendidikan dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis,2010). Dengan demikian untuk

menghasilkan kualitas laporan keuangan tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia

yang berkualitas juga. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam

organiasai karena sebagai salah satu daya saing organisasi dan juga sebagai penentu utama

organisasi dalam meningkatkan produknya atau pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena

itu sumber daya manusia harus berkualitas dengan memiliki kompeetensi dan kinerja yang

tinggi. Sumber daya masnusia harus berkualitas dengan cara diadakannya pelatihan –

pelatihan atau pengenmabanga program sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena

dengan meningkatnya kemampuan tekinikal (thecknikal skill), human skill, manajerial skill

dari karyawan tersebut akan mendongkrak potensi kompetisinya. Dengan meingkatnya skill

yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersbeut maka diharapkan pula potensi untuk

meyelesaikan tugas – tugasnya dengan tepat waktu dan diharapkan naiknya keterampilan

bekerjannya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah desa harus memiliki atau

mempunyai sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang yang

jelas atau ahli dalam bidangnya (berpedidikan Akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan

pendidikan tentang akuntansi). Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir kesalahan –

kesalahan dalam penerapan logika akuntansi yang akan berdampak pada kesalahan pencatatan

laporan keuangan yang dibuat terhadap standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Ruky (2003) sumber daya manusia memiliki tingkat pengetahuan (knowlage),

kemapuan (skill), dan kemauan (ability) yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia

yang baik terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Kualitas sumber daya manusia harus

memiliki kemapuan yang sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi pekerjaan, yang menjadi

faktor utama untuk mewujudkan pencapaian kinerja pada unit kerja pemerintah secara

maksimal. Semakin tinggi kompetansi atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang maka

semakin mudah atau cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya.

Pengawasan

Pengawasan merupakan pemerikassan dan pengendalian yang dilakukan yang sesuai

dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai

apakah anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan awal atau tidak, hal ini sesuai dengan

peraturan permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang

menyatakan bahwa, yang melakukan pengawasan adalah pihak inspektorat kebupaten atau

kota. Inspektorat wajib memberikan pembinaan dan pengawasan guna terkendalinya

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat

Pemerintah pusat menyumbang sebgaian dana kepada pemerintah daerah dan kemudian

melalui pemerintah daerah mengalokasikannya kepada setiap desa. Setiap desa mendapatkan

Alokasi Dana Desa yang cukup besar. Hal ini tidak telepas dalam perwujudan good

governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan erat dan sekaligus

meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mendorong akuntabilitas, transparansi,

dan responsivitas permerintah local. Haryanto (2007), menyebutkan bahwa prinsip – prinsip

good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya suplementasi hukum,

tumbuhnya transparansi yang timbul dari informasi – informasi yang bebas dan kebebasan

dalam memperoloeh informasi oleh semua pihak – pihak yang berkepentingan, efektifitas,

efisiensi, akuntabilitas, dan adanya visi misi yang strategis.

Evaluasi Kinerja

Untuk mencapai kemajuan dalam organisasi, perlu dialkukan perbaikan – perbaikan

atau evaluasi kenerja dengan cara pengukuran kinerja (Rai, 2008). Evaluasi kinerja berfungsi

untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan terhadap

penyimpangan – penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan

mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya – upaya perbaikan dan peningkatan

kinerja. Alasan utama yang mendasari pentingnya evaluasi kinerja terkait dengan tanggung

jawab dalam memenuhi akuntablitas dan harapan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung

jawab atas penggunaan dana telah sesuai dengan perencanaannya.

Teori Aksi

Menurut Max Webber dalam Penelitian Subroto (2009) menyebutkan bahwa individu

melakukan suatu tindakan berdasarkan atas penglaman, presepsi, pemahaman, dan penafsiran

atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Dengan demikian teori aksi dapat disimpulkan

bahwa teori aksi merupakan kemampuan dari individu untuk melakukan suatu tindakan dalam

melakukan suatu pilihan atau cara untuk melakukan suatu pilihan tersebut dalam mencapai

tujuan yang akan dicapai. Beberapa asumsi mengenai fundamental Teori Aksi yang

dikemukakan oleh Himkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons (dalam

Ritzer, 1992) yaitu:

1. Tindakan mausia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi

eksternal dalam posisinya sebgai objek

2. Sebagai objek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan – tujuan

tertentu.

3. Dalam bertindak masnusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat

yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah

dengan sendirinya.

5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan

telah dilakukkannya

6. Ukuran – ukuran, aturan – aturan atau prisip – prinsip moral diharapkan timbul pada saat

pengambilan keputusan.

Menurut Ritzer (1992) dalam penelitian Subroto (2009) menyusun skema – skema tindakan

sosial dengan karakteristk sebagai berikut:

1. Adanya individu sebagai aktor

2. Aktor dipandang sebagai pembuat tujuan tertentu

3. Aktor mempunyai alat, cara, serta teknik alternatif untuk mencapai tujuan tertentu

4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi

tindakannya dalam mencapai tujuan tertentu

5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai, norma, dan ide – ide yang mempengaruhi

dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari berbagai teori diatas bahwa akuntabilitas sangat

diperlukan dalam keberhasilan dalam seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, serta

dalam menerpakan atau mewujudkan good governance ditingkat desa harus sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Hipotesis

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

Sumber daya manusia merupakan kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu

organisasi (Matindas, 2002). Sedangkan Kualitas Sumber daya manusia merupkan tingkatan

yang dimiliki oleh setiap individu baik itu pengetahuan, kemampuan, yang dapat ditunjukkan

oleh sumber daya manusia yang baik terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan (Ruky, 2003).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang

memiliki pengetahuan atau kemapuan lebih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

pekerjaan, yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian suatu kinerja yang

maksimal. Sumber daya manusia yang inofatif akan meningkatkan kinerja dalam

meuwujudkan akuntbailitas keuangan desa. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia

akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

Pada penelitian yang mengenai kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal hal

akuntabilitas keuangan desa yakni, Azkia, et all (2016) menjelaskan bahwa kualitas sumber

daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Penlitian Arsyiati, et all (2008) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam

pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggung jawaban keuangan dilihat dari

signifikansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi jika dilihat dari nilai koefisien

jalur mempunyai arah positif maka dapat dikatakan berpengaruh tetapi pengaruhnya kecil.

H1 : Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Akuntablilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah telah sesuai

dengan tujuan atau tidak (Sujamto, 1996). Dengan demikian pengawasan diperlukan untuk

mengetahui suatu kegiatan muali dari poroses perencanaan sampai keggiatan tersebut berjalan

dengan efektif, efisien, ekonomi dan kegiatan tersebut sesuai dengan semestinya atau tidak.

Untuk menerapkan prinsip akuntablilitas, pengawasan digunakan sebagai jalan alternatif dan

cara yang paling efektif karena pengawasan dapat sewaktu – waktu dapat mengkoreksi

pekerjaan atau kegiatan tersebut muali dari tahap perencanaan sampai laporan

pertanggungjawaban apabila kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian

dapat diduga pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Dalam penelitian yang mengenai pengawasan khususnya pengawasan terhadap akuntabilitas

keuangan desa yakni, Agung dan Bestari (2014) menyebutkan bahwa Pengawasn secara

fungsiaonal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Penlitain yang dilakukan

oleh Deddy dan Sherly (2010) menyatakan bahwa pengawasan akan menunjang akuntabilitas

pubilik.

H2 : Pengawasan berpengaruh positifterhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi atau keikutsertaan masyarakat dalam

proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan

upaya dalam menangani masalah tersebut dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi

perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007). Dengan demikian untuk menciptakan akuntabilitas

kepada publik diperlukan peranan atau partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi

dan kontribusinya dalam penusunan perencanaan APBDes. Pengelolaan Keuangan Desa

memiliki azas yakni partisipatif, akuntabel, dan disiplin/tertib. Dalam partisipatif masyarakat

diharpkan untuk menyumbangkan ide–ide atau aspirasinya kedalam perencanaan, pelaksaan

dan pemantau dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya partisipasi masyarakat

pengelolaan keuangan menjadi terarah dan menjadi lebih baik sehingga masyarakat aktif akan

mengarahkan pada program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnnya.

Pada penelitian mengenai partisipasi masyarakat terutama terkait dengan peran partisipasi

masyarakat terhadap pengelolaan akuntabilitas keuangan desa yakni, pada penelitian Suwandi

(2015) menunjukkan terdapat kurangnya sosialisasi dari aparat atau perangkat desa dalam

menginformasikan atau melakukan sosialisasi terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa

kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut.

Dalam penelitian Subroto (2009) menyebutkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat

desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran

sumber daya masyarakat desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Dalam

penelitian Romantis dan Kurrohman (2015) menyebeutkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan

alokasi dana desa yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana

Desa muali dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban telah terlaksana dengan

baik sehingga partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa.

Pengaruh Evaluasi Kinerja Terhadap Akuntablitas Pegelolaan Keuangan Desa

Standart evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat

diketahi secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan demikian ukuran/indikator

kinerja pada suatu pemerintahan atau program pemerintah maka akan sulit untuk menilai

tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Untuk mencapai kemajuan dalam organisasi,

perlu dialkukan perbaikan – perbaikan atau evaluasi kenerja dengan cara pengukuran kinerja

(Rai, 2008). Evaluasi kinerja berfungsi untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi,

program, atau kegiatan terhadap penyimpangan–penyimpangan antara kinerja aktual dan

kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya–

upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Alasan utama yang mendasari pentingnya evaluasi

kinerja terkait dengan tanggung jawab dalam memenuhi akuntablitas dan harapan masyarakat.

H4: Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Meurut Sugiyono (2014), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunayi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesumpulannya. Dengan demikian populasi pada

penelitaian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Lamongan sebanyak 462 Desa dari 27

kecamatan. Menurut Sugiyono (2014;154) sample merupakan bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

pengambilan sampel dengan menggunakan Probability sampling dengan menggunakan

Proporsional simple random sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dapat dipilih menjadi

anggota sampel, sedangkan Proporsional simple random sampling merupakan dalam

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tidak memperlihatkan strata yang ada dalam

populasi tersebut (Sugiyono, 2014;154). Dalam penelitian ini besarnya sampel yang dipilih,

peneliti menggunakan Rumus Slovin dengan mempertimbangkan populasi tersebut homogen

sehingga tidak perlu untuk dikualifikasi. Rumus Slovin akan menghasilkan jumlah sampel

yang relatif besar, sehingga karakteristik dari populasi akan lebih terwakili. Rumus Solvin

adalah sebagai berikut: (Sugiyono, 2016;54). Dalam pengambilan sampel peneliti

menggunakan sampel 1 perangkat desa (Kepala desa atau sekertaris desa atau bendahara desa)

di Kabupaten Lamongan sebanyak 214 sampel. Namun dalam pengambilan sampel peneliti

mengklasifikasikan berdasarkan letak desa tersebut yakni desa yang berada di kota dan desa di

luar kota. Peneliti mengambil sampel 1 kecamatan yang terdiri dari 12 desa yang berada di kota

dan 14 kecamatan yang terdiri dari 202 desa yang berada di luar kota. Berikut sampel

penelitian.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek atau orang yang akan diteliti (Sugiyono,

2013;156). Dalam penelitian ini subjek yang dituju adalah Kepala Desa atau Sekertaris Desa

atau Bendahara Desa. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa atau Sekertaris Desa

atau Bendaraha Desa. Jadi setiap desa terdapat 1 responden yakni Kepala Desa atau Sekertaris

Desa atau Bendahara Desa. Objek penelitian adalah tempat dimanaa penelitan tersebut

dilaksanakan (Sugiyono,2013;156). Dalam penelitian ini obejk penelitian ini berada pada

Kabupaten Lamongan.

Uji Kualitas Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis liner berganda (Multiple

Regression Analysis). Analisis agresi linier berganda dimaksud untuk memperkirakan

bagaimana keadaan akuntablitas pengeloalaan keuangan desa bila dihubungkan dengan dua

atau lebih variabel independen yakni pengawasan, kualitas sumber daya manusia, partisipasi

masyarakat, dan evaluasi kinerja Data penelitian ini diolah dengan menggunakan software

komputer yakni Statistcal Package for Social Science (SPSS).

Uji Validitas

Uji Validitas Data dilakukan untuk mengetahui data dari pernyataan – pernyataan

tersebut yang terdapat pada kuesioner harus dibuang atau digantikan dengan pernyataan lain

karena dianggap tidak relevan (Ghozali,2013). Suatu Kuisoner dikatakan valid jika pernyataan

tersebut mampu mengunkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut dan jika R

tabel dan nilainya positif maka data tersebut valid dan sebaliknya jika R tabel lebih kecil dari

r hitung maka data tersebut tidak valid (Ghozali, 2013).

Uji Relibilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel. Jika suatu kuesioner dikatakan realibel atau dapat diandalkan jika

jawaban dari respenden terhadap pernyataan – pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013).

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menetahui distribusi data dalam variabel yang akan

digunakan dalam penlitian normal atau tidak. Ghozali (2013;160) menyebutkan bahwa

penelitian dengan menggunakan uji statistik untuk mendeteksi apakah residual berdiribusi atau

tidak. Uji normalitas data menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan dengan

cara membandingkan probalitas dengan tingkat nilai signifikansi tertentu yaitu:

a. Nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

b. Nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka distribusi data adalah normal. (Ghozali,

2013;160).

Uji Multikoloneritas

Uji Multikoloneritas bertujuan untuk menguji varaibel–variabel independen. Menurut

Ghozali (2013;105) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel

independen. Pengujian ini dialkukan dengan menggunakan Variance Inflarion Faktor (VIF)

dan Tolerance. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya

multikolonoeritas adalah nilai tolerance harus ≥ 0,1 atau sama dengan nilai VIF-nya dan dari

masing – masing variabel adalah ≤ 10.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidak samaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, jika pengamatan

kepengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heterokediastisitas (Ghozali, 2013;139).

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis bertujuan untuk menguji perbedaan antara nilai sampel dengan

populasi atau nilai data hipotesis tersebut (Erlina,2011). Pengujian hipotesis dalam penelitian

ini menggunakan koefisien Dterminasi (r²), Uji F dan Uji t.

Menurut Sugiyono (2014;277) persamaan model liner bergana dalam pengujian hipotesis

ini dalah sebagai Berikut:

Y=a+B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4x4 + e….

Uji Simultan

Uji simultan atau uji f digunakan untuk menguji keterkaitan pengaruh dari seluruh variabel

independen terhadap variabel denpenden (Ghozali,2013). Variabel independen (variabel

bebas) yaitu kualitas sumber daya manusia (X1), pengawasan (X2), partisipasi masyarakat

(X3), dan evaluasi kinerja (X4), variabel dependen (variabel terikat) yaitu akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa (Y).

Menurut Sugiyono (2014;288) kriteria pengambilan keputusan yaitu:

a. Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5%

Ho ditolak jika F hitung > F tabel pada α = 5%

Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk membuktikan bahwa hipotesis awal tentang pengaruh Kualitas

sumber daya manusia (X1), pengawasan (X2), partisiapsi masyarakat (X3), dan evaluasi

kinerja (X4) sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas pengeloalaan keuangan desa

(Y) sebagai variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2014;226) kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

a. Ho diterima jika T hitung < T tabel pada α = 5%

b. Ho ditolak jika T hitung > T tabel pada α = 5%

Koefisien Determinan

Uji Koefesien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel

bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2014) semakin besar nilai koefesien

determinannya maka semakin besar dan semakin baik kemampuan variabel independen (X)

yang menerangakan variabel dependen (Y).

Definisi Operasional Variabel

1. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa (Y)

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban secara

terbuka, cepat, dan tepat kepada pihak yang membutuhkan sedangkan pengelolaan

merupakan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggung jawaban (Naimah, 2017) dengan demikian akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban dari perangkat desa untuk memberikan

pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangunggjawaban yang melibatkan oleh

seluruh unsur masyarakat kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan dengan

memperhatikan konsep Good Governance. Indikator variabel adalah sebagai berikut: 1)

mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada pihak

yang membutuhkan, 2) keterlibatan masyrakat dalam proses pengelolaan keuangan desa,

3) mampu menyusun pengelolaan keuangan dengan berorientasi kepada kepentingan

publik, 4) dapat memberikan pertanggungjawaban secara rasional.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)

Merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan kepada setiap individu yang didasari dengan pengetahuan

yang dimiliki oleh setiap individu tersebut yang berupa pendidikan, pelatihan, dan

pengalaman yang cukup (Ruky, 2003). Dengan indikator variabel berupa: 1) Pemahaman,

2) Pengetahuan, 3) Pendidikan dan pelatihan.

3. Pengawasan (X2)

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari internal ataupun pihak external yang

ditujukan untuk menjamin agar kinerja pada pemerintah desa berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, (Sujamto,1996). Indikator

varibael adalah sebagai berikut: 1) adanya pengawasan dari pihak inernal yakni dari

Inspektorat Kabupaten Lamongan, 2) adanya pengawasan dari pihak internal yakni dari

BPD, 3) adanya pengawasan dari pihak external yakni masyarakat desa tersebut.

4. Partisipasi Masyarakat (X3)

Merupakan kegiagatan dari masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses

pengidentifikasian masalah atau potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan

pengambilan keputusan tentang alternative terkait solusi untuk memecahkan suatu

masalah (Isbandi, 2007). Indikator Variabel adalah sebagai berikut: 1) keikutsertaan

masyarakat dalam pengambilan keputusan, 2) keikutsertaan masyarakat dalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, 3) masyarakat terlibat dalam proses evaluasi.

5. Evaluasi Kinerja (X4)

Merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai sukses tidaknya dalam suatu organisasi,

program, atau kegiatan terhadap penyimpangan – penyimpangan antara kinerja aktual dan

kinerja yang diharapkan (Rai,2008). Indikator Variabel adalah sebagai berikut: 1) evaluasi

kinerja diguankan sebagai tingkat ketercapaian tujuan dalam suatu organisasi, 2) sebagai

perbaikan dalam masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Data

Dari data yang dapat oleh peneliti melalui jawaban kuisoner yang tersebar dibeberapa

diesa di Kabupaten Lamongan dengan responden Kepala Desa atau Sekertaris Desa atau

Bendahara Desa. Untuk Responden Kepala Desa sebanyak 74 responden, Sekertaris Desa

sebanyak 117 responden, Bendahara Desa sebanyak 23 responden. Dari hasil penelitian

berdasarkan tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa responden yang menempuh

tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 180 orang, S1 sebanyak 21 orang dan S2

Sebanyak 3 Orang.

Uji Reliabilitas

Tabel 1.1 Uji Reliabilitas Variabel

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan

1 Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 0,719 Reliabel

2 Pengawasan (X2) 0,753 Reliabel

3 Partisipasi Masyarakat (X3) 0,776 Reliabel

4 Evaluasi Kinerja (X4) 0,691 Reliabel

5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 0,803 Reliabel

Sumber: Jawaban Kuisinoer data diolah (2018)

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih

besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang

digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows ver 21.00.

Tabel 1.2 : Persamaan Regresi

Variabel

Terikat

Variabel

bebas

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig. Keterangan

B

Std.

Error Beta

Y

(Constant) 4.251 2.586 1.644 0.102

X1 0.278 0.075 0.211 3.717 0.000 Signifikan

X2 0.504 0.105 0.317 4.806 0.000 Signifikan

X3 0.364 0.123 0.204 2.970 0.003 Signifikan

X4 0.380 0.149 0.164 2.540 0.012 Signifikan

Alfa 5%

R : 0.733

R Square : 0.537

Adjusted R Square : 0.529

F Hitung : 60.708 F Tabel : 2.415

Sig. F : 0.000 t Tabel : 1.971

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang pengukurannya menggunakan

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang

atau kelompok. Dalam standardized regression, ukuran variabel atau ukuran jawabannya

telah disamakan. Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 1.2 adalah

sebagai berikut:

Y = 0,211 X1 + 0,317 X2 + 0,204 X3 + 0,164 X4

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi X1 sebesar 0,211, artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

akan meningkat untuk setiap tambahan X1 (Kualitas Sumber Daya Manusia). Jadi

apabila Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa akan meningkat sebesar 0,211 satuan dengan asumsi

variabel yang lainnya dianggap konstan.


akan meningkat untuk setiap tambahan X2 (Pengawasan), Jadi apabila Pengawasan

mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan

meningkat sebesar 0,317 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap

konstan.


akan meningkat untuk setiap tambahan X3 (Partisipasi Masyarakat), Jadi apabila

Partisipasi Masyarakat mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa akan meningkat sebesar 0,204 satuan dengan asumsi variabel yang

lainnya dianggap konstan.


akan meningkat untuk setiap tambahan X4 (Evaluasi Kinerja), Jadi apabila Evaluasi

Kinerja mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan

meningkat sebesar 0,164 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia,

Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi Kinerja positif terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa . Dengan kata lain, apabila bahwa Kualitas Sumber Daya

Manusia, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi Kinerja meningkat maka akan

diikuti peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Kualitas Sumber Daya Manusia(X1),

Pengawasan (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Evaluasi Kinerja (X4)) terhadap variabel

terikat (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) digunakan nilai R2, Koefisien determinasi

digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap

variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.16 diperoleh hasil adjusted R² (koefisien

determinasi) sebesar 0,529. Artinya bahwa 52,9% variabel Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Kualitas Sumber Daya

Manusia(X1), Pengawasan (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Evaluasi Kinerja (X4)).

Sedangkan sisanya 47,1% variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan

dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya

hubungan antara variabel bebas yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Partisipasi

Masyarakat, dan Evaluasi Kinerja terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,733, nilai tersebut diantara 0,6 – 0,8 menunjukkan

bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pengawasan

(X2), Partisipasi Masyarakat (X3), dan Evaluasi Kinerja (X4) dengan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa termasuk dalam kategori kuat.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan Tabel 1.2 diperoleh hasil sebagai berikut :

1. t test antara X1 (Kualitas Sumber Daya Manusia) dengan Y (Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa) menunjukkan t hitung = 3,717. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual

= 209) adalah sebesar 1,971. Karena t hitung > t tabel yaitu 3,717 > 1,971 atau sig. t (0,000)

< α = 0.05 maka pengaruh X1 (Kualitas Sumber Daya Manusia) terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipengaruhi secara

signifikan oleh Kualitas Sumber Daya Manusia atau dengan meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan mengalami

peningkatan secara nyata.

2. t test antara X2 (Pengawasan) dengan Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa )

menunjukkan t hitung = 4,806. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 209) adalah

sebesar 1,971. Karena t hitung > t tabel yaitu 4,806 > 1,971 atau sig. t (0,000) < α = 0.05

maka pengaruh X2 (Pengawasan) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan

bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipengaruhi secara signifikan

oleh Pengawasan atau dengan meningkatkan Pengawasan maka Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa akan mengalami peningkatan secara nyata.

3. t test antara X3 (Partisipasi Masyarakat) dengan Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa ) menunjukkan t hitung = 2,970. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 209)

adalah sebesar 1,971. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,970 > 1,971 atau sig. t (0,003) < α

= 0.05 maka pengaruh X3 (Partisipasi Masyarakat) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipengaruhi secara

signifikan oleh Partisipasi Masyarakat atau dengan meningkatkan Partisipasi Masyarakat

maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan mengalami penurunan secara nyata.

4. t test antara X4 (Evaluasi Kinerja) dengan Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa )

menunjukkan t hitung = 2,540. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 209) adalah

sebesar 1,971. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,540 > 1,971 atau sig. t (0,012) < α = 0.05

maka pengaruh X4 (Evaluasi Kinerja) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan

bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh

Evaluasi Kinerja atau dengan meningkatkan Evaluasi Kinerja maka Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa akan mengalami peningkatan secara nyata.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya

Manusia, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, dan Evaluasi Kinerja mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara simultan dan

parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa keempat variabel bebas tersebut yang paling

dominan pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pengawasan

karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

Pembahasan

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung

sebesar 3,717 dengan sig. t sebesar 0,000 dengan t tabel sebesar 1,971 sehingga variabel

Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yang

dipakai yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada penelitian yang mengenai kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal hal

akuntabilitas keuangan desa yakni, Azkia et all (2016) menjelaskan bahwa kualitas sumber

daya manusia berpengaruh yang sangat signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan publik. Penlitian Arsyiati, et all (2008) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya

manusia dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggung jawaban keuangan dilihat

dari signifikansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, tetapi jika dilihat dari nilai

koefisien jalur mempunyai arah positif maka dapat dikatakan berpengaruh tetapi pengaruhnya

kecil. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang

memiliki pengetahuan atau kemapuan lebih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

pekerjaan, yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian suatu kinerja yang

maksimal. Sumber daya manusia yang inofatif akan meningkatkan kinerja dalam

meuwujudkan akuntbailitas keuangan desa. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia

akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

Dengan demikian dari hasil variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, peneliti memperikirakan bahwa perangkat

pemerintahan desa Kabupaten Lamongan dengan karakteritik rata – rata adalah

SLTA/Sederajat telah diberikan pembekalan yang berupa pelatihan atau bimbingan teknis

untuk meningkatkan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangaan desa. Dari

presepsi responden bahwa pelatihan atau bimbingan teknis mengenai akuntabilitas penglolaan

keuangan desa sangat membantu dalam penguasaan dan pengembangan keahlian untuk

menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga perangkat desa tersebut dapat

mempermudah dan mempercepat penyelesaian dengan waktu yang tepat atau dengan efektif

dan efisien.

Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


sebesar 4,806 dengan t tabel sebesar 1,971 sehingga variabel Pengawasan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dilihat dari nilai

signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,000 < 0,05. Sehingga

dapat disimpulkan Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam penelitian yang mengenai pengawasan khususnya pengawasan terhadap

akuntabilitas keuangan desa yakni, Agung dan Bestari (2014) menyebutkan bahwa Pengawasn

secara fungsiaonal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik. Penlitain yang

dilakukan oleh Deddy dan Sherly (2010) menyatakan bahwa pengawasan akan menunjang

akuntabilitas pubilik. Dengan demikian pengawasan diperlukan untuk mengetahui suatu

kegiatan muali dari poroses perencanaan sampai keggiatan tersebut berjalan dengan efektif,

efisien, ekonomi dan kegiatan tersebut sesuai dengan semestinya atau tidak. Untuk menerapkan

prinsip akuntablilitas, pengawasan digunakan sebagai jalan alternatif dan cara yang paling

efektif karena pengawasan dapat sewaktu – waktu dapat mengkoreksi pekerjaan atau kegiatan

tersebut muali dari tahap perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban apabila kegiatan

tersebut tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian dapat diduga pengawasan berpengaruh

terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Dalam presepsi responden bahwa pengawasan keuangan desa telah diawasi oleh pihak

internal mapupun external dari desa tersebut, dan penggunaannya berkonsep preventif dan

represif sehingga laporan pertanggungjawaban atas penggunaaan keuangan desa dapat

dievaluasi secara triwulan, semester, dan tahunan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP) dan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


sebesar 2,970 dengan t tabel sebesar 1,971 sehingga variabel Partisipasi Masyarakat memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dilihat dari

nilai signifikansi t sebesar 0,003 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,003 < 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada penelitian mengenai partisipasi masyarakat terutama terkait dengan peran

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan akuntabilitas keuangan desa yakni, pada

penelitian Suwandi (2015) menunjukkan Terdapat kurangnya sosialisasi dari aparat atau

perangkat desa dalam menginformasikan atau melakukan sosialisasi terkait dengan

pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui

akan adanya kegiatan tersebut. Dalam penelitian Subroto (2009) menyebutkan bahwa dengan

adanya partisipasi masyarakat desa yang dibuktikan dengan prinsip partisipatif, responsif,

transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam mewujudkan

pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(MUSRENBANGDES). Dalam penelitian Romantis dan Kurrohman (2015) menyebeutkan

bahwa Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang menerapkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa muali dari tahap perencanaan sampai tahap

pertanggung jawaban telah terlaksana dengan baik sehingga partisipasi masyarakat desa

terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi. Dengan demikian untuk menciptakan

akuntabilitas kepada publik diperlukan peranan atau partisipasi masyarakat untuk

menyampaikan aspirasi dan kontribusinya dalam penyusunan perencanaan APBDes.

Pengelolaan Keuangan Desa memiliki azas yakni partisipatif, akuntabel, dan disiplin/tertib.

Dalam partisipatif masyarakat diharpkan untuk menyumbangkan ide – ide atau aspirasinya

kedalam perencanaan, pelaksaan dan pemantau dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya

partisipasi masyarakat pengelolaan keuangan menjadi terarah dan menjadi lebih baik sehingga

masyarakat aktif akan mengarahkan pada program kegiatan dan pencapaian sesuai dengan

target yang telah ditetapkan sebelumnnya.

Dari presepsi responden dengan variabel partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan, karena peranan pemerintah desa dalam

memperjuangakan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Selain itu Kepala Desa

menyelenggarakan Musrenbangdes dan penyusunan RPJM-desa dengan melibatkan seluruh

tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan keuputusan tersebut

secara objektif dan prioritas terkait tentang kebutuhan desa.

Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


sebesar 2,540 dengan t tabel sebesar 1,971 sehingga variabel Evaluasi Kinerja memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dilihat dari

nilai signifikansi t sebesar 0,012 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,012 < 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan Evaluasi Kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Standart evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat

diketahi secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. Dengan demikian ukuran/indikator

kinerja pada suatu pemerintahan atau program pemerintah maka akan sulit untuk menilai

tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah. Untuk mencapai kemajuan dalam organisasi,

perlu dialkukan perbaikan – perbaikan atau evaluasi kenerja dengan cara pengukuran kinerja

(Rai, 2008). Evaluasi kinerja berfungsi untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi,

program, atau kegiatan terhadap penyimpangan – penyimpangan antara kinerja aktual dan

kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya

– upaya perbaikan dan peningkatan kinerja. Alasan utama yang mendasari pentingnya evaluasi

kinerja terkait dengan tanggung jawab dalam memenuhi akuntablitas dan harapan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai

pengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini variabel bebas

yang digunakan adalah variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1), Pengawasan (X2),

Partisipasi Masyarakat (X3), Evaluasi Kinerja (X4) sedangkan variabel terikat yang digunakan

adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Artinya semaikin baik

kualitas sumber daya manusia maka semakin andal laporan keuangan pemerintah daerah

tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan atau kemampuan lebih

yang sesuai dengan tugas dan pekerjanannya. Kualitas sumber daya manusia juga berdampak

ketepat waktuan dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di

Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel

Pengawasan mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel

Pengawasan mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang

lainnya maka variabel Pengawasan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Artinya unutk menciptakan Good

Governance diperlukan keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan

kontribusinya dalam penyusunan APBDes. Dengan adanya kotribusi atau partisipasi

masyarakat dalam penysunan APBDes maka akan semakin terarah dan menjadi lebih baik

sehingga masyarakat aktif dalam menggerakkan program kegiatan.

Evaluasi Kinerja (X4) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Artinya evaluasi kinerja berfungsi untuk menilai sukses

atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan terhadap penyimpangan – penyimpangan

antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan,

antara lain:

1. Pemerintah Desa pada pemerintahan Kabupaten Lamongan diharapkan terus dapat

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dengan

mengikuiti sosialisasi, memperoleh informasi dari berbagai sumber mengenai pengelolaan

keuangan desa dan juga mengikuti pelatihan – pelatihan atau bimbingan teknis mengenai

penelolaan keuangan desa agar dapat mengelola keuangan desa yang efektif dan efisien

mulai tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan perundang

– undangan.

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam

mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan hasil penelitian ini

dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini

dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar

variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto.(2007). Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari

pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Adisasmita, Rahardjo.(2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu

Alif Hazmi Istifazhuddin.(2016). Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD (alokasi dana desa) di

Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Jurnal Ilmiyah Akuntansi dan

Pajak. Volume 4(2). Hal 315-326

Arsyiati, Darwanis, dan A. Djalil, Muslim. (2008). Pengaruh kualitas sumber daya manusia

dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan pnbp

dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada universitas syiah kuala. Jurnal Telaah

& Riset Akuntansi. 1 (1) : 29-49.

Azkia, Basri.H, Darwanis.(2016). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan akuntbilitas

publik terhadap kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan universitas negeri ar–

raniry Banda Aceh. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, 22 (32): 2302-0164.

Erlina. (2011). Metode Penelitian. USU Press. Medan.

Ghozali, Imam.(2013). Aplikasi Analisis Multivariative Dengan Program IBM SPSS 20. Edisi

6. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariative dengan Program IBM SPSS 21.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handoko, T. Hani.(1996). Pendidikan Guru Konsep Strategi: Bandung. Mandar Maju.

Hanifah, Suci Indah, dan Sugeng Praptoyo.(2015). Akuntabilitas dan Tansparansi

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Riset dan

Akuntansi. Vol 04 No.08

Hariandja, Marihot Tua Efendi.(2002), Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Grasindo

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama.

Semarang:Universitas Diponegoro.

Hasibuan, Malayu S.P. (2003). Manajemen sumber daya manusia edisi revisi. Jakarta; Bumi

Aksara.

Indrianasari, Neny Tri. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntanbilitas pengelolaan

keuangan desa(studi pada Desa Karangsari Kecamatan sukodono). Jurnal Ilmiah

Akutansi dan Pajak. 1 (2).29-46.

Kharis. (2010). Pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kinerja instansi pemerintah. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.

Mardiasmo.(2009). Perpajakan. Edisi Revisi. Andi: Jogjakarta.

Mardiasmo.(2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Jogjakarta:Andi.

Maridiasmo.(2006). Perpajakan. Edisi Revisi. Jogjakarta:Andi.

Matindas, dan Rudolf, W.(2002). Manajemen sdm lewat konsep ambisi, kenyataan, dan usaha.

Edisi II. Jakarta: Grafiti.

Muindro Renyowijoyo. (2013). Akuntansi sektor publik. Jakarta : Mitra Wacana Media

Naimah. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada

pemerintah kabupaten Serdang Bedagi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 01, 54-59.

Peraturan Daerah Bupati Lamongan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tetang Pengelolaan Keuangan

Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi

Pemerintahan.

Rahmayani, Meta Dewi. (2012). Governance dalam pelaksanaan program dana desa (studi

kasus di Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo). Artikel Ilmiah

Mahasiswa. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Romantis, A.P dan Kurrohman.T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di

Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Artikel Ilmiah Mahasiswa.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).

Ruky, S. Achmad. (2003). SDM berkualitas mengubah visi menjadi realitas, Jakarta, Gramdia

Pustaka Utama

Sihaloho, Meylina.D. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Thesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Silvia Grestanti.(2016). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Pada Alokasi Dana Desa

di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Skripsi, Universitas Airlangga.

http://repository.unair.ac.id/2963804 April 2018 (19:21).

Sopanah dan Wahyudi, (2003), Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan

Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan

Pengawasan Keuangan Daerah, Sisposium Nasional Akuntansi (SNA) VI16-17 April

di Malang.

Steph Ellen, eHow Blog. (2010). Principles and Methods of Research; Arioa etal. (eds.); 2006

Subroto, A. (2009).Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

http:emprints.undips.ac.id/7610/Agus_Subroto.pdf. 09 April 2018.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kuantitatif dan & R&D.

Bandung: Alfabeta.

Sujamto.(1996). Aspek-aspek pengawasan di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika

Sumpeno, Wahjudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

Supriyadi, D. (2010). Membangun Bangsa Melalui Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suwandi. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa di kantor desa

suka damai kecamatan mura bada kabupaten kutai kertanegara.

http://repository.unair.ac.id/2963804

Undang – Undang Dasar Republik Indonesa 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, HAW. (2004). Otonomi daerah dan daerah otonom, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo. (2001). Implementasi Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Belajar

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS …

Documents

Transcript of FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS …