KebijakanRepublik Indonesia denganAseanOpportunites and Challenges ASEAN Economic Community of Indonesians Economi

UntukMemenuhiTugasMatakuliahHubunganInternasional

Pembina :DR. Hermawan S.IP, M.SI

DisusunOleh :Kelompok 7

Erlin Rakhmawati115030101111038RiskaPuji Lestari 115030101111065JihanYulanda M 115030101111066Intan Nanda S 115030101111084KELAS D

Jurusan Administrasi PublikFakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya MalangNopember 2013

Kata PengantarPuji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya lah penulis telah selesai mengerjakan tugas makalah ini. Tulisan ini disusun untuk memenuhi tugas Hubungan Internasional yang merupakan bahan perkuliahan Semester Ganjil tahun Akademik 2013/2014.Penulis memberikan judul Opportunites and Challenges ASEAN Economic Community of Indonesians Economi Dalam penyusunan tugas ini penulis merasa kesulitan, dalam mencari referensi buku yang berkaitan dengan judul di atas. Tetapi, bagi penulis kesulitan itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :1. Bapak DR. Hermawan S.IP, M.SI sebagai dosen mata kuliah Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.1. Teman-teman di kelas Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.1. Teman-Teman di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang khususnya kamar B1.Penulis berharap mudah-mudahan hasil kerja ini dapat memenuhi harapan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan analisis teoritis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua.

Malang, 23 Nopember 2013

Penulis

PendahuluanLatar BelakangPerkembangan ekonomi dunia saat ini semakin mengarah pada proses globalisasi dan meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Berbagai kesepakatan perdagangan antar negara maupun antar kawasan regional selama ini, dalam usaha untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih bebas dan terbuka. Kondisi global ini semakin meningkatkan persaingan, baik di pasar domestik maupun pasar dunia. Fenomena globalisasi ini juga semakin mendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. (Istifadah, 2012)Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya Komunitas ASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Sebagai bagian dari salah satu pilar komunitas ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan membuka peluang bagi negara-negara anggota. AEC diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebih signifikan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja.Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secara optimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai, yaitu kemampuan negara dan kesiapan infrastruktur dalam mempersiapkan diri menuju proses berlangsungnya pasar tunggal AEC tersebut. Dari latar belakang tersebut dengan melihat kondisi Indonesia yang dinilai banyak orang belum siap menghadapi AEC penulis mengambil judul Opportunites and Challenges ASEAN Economic Community of Indonesians EconomiRumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan dari penulisan makalah ini, yaitu:1. Apa Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AEC 2015 ?2. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk Mengahadapi AEC 2015 ?Tujuan Berdasarkan permasalahan yang ada, maka karya tulis ini bertujuan untuk :1. Mendeskripsikan peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AEC 20152. Mendeskripsikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk Mengahadapi AEC 2015

Pembahasan dan Hasil AnalisisA. Metode AnalisisIdentifikasi dan analisis peluang dan tantangan perekonomian Indonesia dalam menghadapi AEC yang akan diberlakukan efektif pada tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dari kesepakatan AEC. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Identifikasi kekuatan dan kelemahan digunakan sebagai dasar untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan/ancaman dari dampak AEC. B. Proses menuju AEC (ASEAN Economic Community) Konflik diantara negara-negara Asia Tenggara seperti konfrontasiantara Indonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta terpisahnya Singapura dari federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama yang terealisasi dalam bentuk organisasi ASEAN hal ini bertujuan untuk meredakan rasa saling curiga dan membangunan rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan. Pembentukan ASEAN ini diawali dengan diadakannya pertemuan lima Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pertemuan ini berlangsung di Bangkok pada bulan Agustus 1967 menghasilkan rancangan Joint Decralation, yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai deklarasi Bangkok oleh wakil perdana menteri merangkap menteri luar negeri Malaysia dan para menteri LN dari Indonesia, Filipina, singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 juli 1997 dan Kamboja padatanggal 30 April 1999. (Bustami, 2009)Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia tenggara pada periode 1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community merupakan konsep yang disunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) di Bali Bulan Oktober 2003. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikan perekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga ASEAN pada KTT ke-12 Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015.Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimanabarang, jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, dan adanya aliran permodalan yang lebih bebas. Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasi yang mengesahkan suatu cetak biruuntuk mewujudkan AEC (Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harus diterapkan oleh negara anggota menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu : a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan komsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commersec. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI).d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global dengan pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi luar kawasan serta mendorong keikutsertaan dalam jejaring produksi global (global supply network).

C. Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AEC 20151. PeluangManfaat integrasi EkonomiKesediaan Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 didasarkan keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kawasan ASEAN. Intregasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.Pasar Potensial DuniaPerwujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlah penduduk ASEAN sudah mencapai 583 juta orang (ASEAN Economic Community Chartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan usia mayoritas berada pada usia produktif. (Bustami, 2009)Negara PengeksporNegara-negara dikawasan ASEAN dikenal sebagai negara pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar negara ASEAN mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan prospek perekonomian yang baik juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal).Negara Tujuan InvestorSebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara negara anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara Anggota ASEAN lainnya. (Bustami, 2009)Daya Saing Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tariff dan non tariff yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas akan mendorong produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk negara lainnya. Konsumen juga akan diuntungkan dengan pilihan produk yang beragam dengan harga yang dapat dipilih juga.Sektor Jasa yang TerbukaDi bidang jasa ASEAN memiliki kondisi yang memungkinkan agar pengembangan disektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup besar. Aliran ModalDari sisi penarikan modal asing, ASEAN sebaga kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan. 2. TantanganLaju Peningkatan Ekspor dan ImporPersaingan yang terjadi tidak hanya didalam negeri tetapi persaingan dengan negara sesame ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004-2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysia merupakan tantngan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang deficit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut. (Bustami, 2009)Laju InflasiLaju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih terkendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN menjadi kendala dalam pemerstaan pendapatan.Dampak Negative Arus Modal yang Lebih BebasAliran modal yang bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasi aliran modal ke negara tetentu yang mana negara tersebut dianggap memiliki potensi keuntungan lebih menarik. Kesamaan ProdukKesamaan jenis produk unggulan khususnya disektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produksi ekspornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dari produk negara kawasan.Daya Saing SDMKemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik dalam negeri maupun intra-ASEAN, hal ini digunakan untuk mencegah banjirnya tenaga terampil dari luar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena memerlukan upaya secara menyeluruh dalam system pendidikan di Indonesia. Kepentingan NasionalDalam rangka integrasi ekonomi kepentingan nasional merupakan hal yang utama yang harus dimankan oleh negara anggota ASEAN. Apabila kepentingan kawasan tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka kepentingan kawasan menjadi prioritas kedua. Hal ini menjadi sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC blueprint. Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana mengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yang berarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya. ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Kejayaan yang dimaksud yaitu sebagai bangsa besar yang berpengaruh dan dihormati dunia karena mampu memanfaatkan semangat globalisasi. Demikian diungkapkan Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan saat memberikan sambutannya pada seminar "Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus Pasar ASEAN dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", hari ini (Jumat, 20/9), di Auditorium Kementerian Perdagangan. (Siaran Pers, 2013)Ketua umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani S. Motik menyatakan, Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau ASEAN Economic Community di tahun 2015 meletakkan perekonomian Indonesia di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemberlakuan MEA 2015 memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha Indonesia, terutama pengusaha yang skala usahanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa produk asing akan secara gencar masuk ke dalam pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk anak bangsa. Dengan kondisi demikian, pemberlakuan MEA 2015 akan menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar berbagai produk impor. Namun, lanjut Suryani, di sisi lain MEA membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produk Indonesia untuk menguasai pasar ASEAN. Jika pengusaha Indonesia mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka MEA menawarkan kesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Indonesia berjaya. (Siaran Pers, 2013)

D. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AEC 2015Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yang mengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utama yang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harus dilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukan harus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestik mengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehingga dikatakan terpadu antar domestic dan regional dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi kawasan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yang startegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangka menciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebut diantaranya (Sholeh, 2013) :1) Peningkatan Daya Saing EkonomiDaya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEAN sebagai single market and production base, daya saing merupakan salah satu pilar AEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengan daya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan intenasional. Hal ini pun merupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkat daya saing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015. (www.djmbp.esdm.go.id,)2) Peningkatan Laju EksporEkspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun pada periode 2006- 2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuan ekspor.Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetap perlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi ekspor nasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupun guncangan penawaran di dalam negeri. (www.bps.go.id,)3) Reformasi RegulasiHarmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satu kebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM). Merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah pengembangan UMKM, maka harmonisasi ini lebih terkait dengan tujuan untuk menyiapkan prakondisi bagi tumbuhnya iklim usaha. Upaya harmonisasi ini dapat memberikan dampak yang sangat luas, terutama bagi peningkatan kesempatan dan kesetaraan berusaha dalam membentuk sistem ekonomi yang efisien (tidak hanya berbiaya tinggi) dan demokratis, yang tercermin dari partisipasi lintas pelaku (stakeholders) serta berkembangnya system kontrol sosial. (www.bps.go.id,) Upaya untuk mewujudkan upaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu: Masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkan oleh aturan, struktur usaha, jenis komiditi, rantai tata niaga dan struktur pasar, sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satu alternative penyelesaian masalah, harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara fokus melalui pertimbangan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di setia daerah. ( dalam Kemendag RI, 2009:31)4) Perbaikan InfrastrukturTantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain: Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang berlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat Membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan Meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi. Logistik juga merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya.Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnya logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam proses pelaksanaan ASEAN economic community 2015. (dalam Outlook BI, 2009:62)5) Reformasi Iklim InvestasiDalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkan diri dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terus dilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadi UU No.11 Tahun 1970). (Kadin : 2007) Dalam UU No.25 Tahun 2007 ini dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan koordinasi, fasilitas dan hak kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang menjadi perhatian utama investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pengusaha/investor. Ada beberapa diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan masalah serius yang dihadapi pengusaha / investor. Oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia. (www.kadin.or.id, )6) Reformasi Kelembagaan dan PemerintahPenguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika dan profesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparatur penegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umum melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur penegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan. (dalam The Kian, 2003, 38(3): hal. 331-342)7) Pemberdayaan UMKMUMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyak mendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukan upaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM tenyata bukan sektor usaha yang tanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:62-63)8) Pengembangan Pusat UMKM Berbasis WebsiteTeknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya, melalui pemanfaatan teknologi informasi ini. Perusahaan makro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibelitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, mengirimkan dan menerima penwaran secara cepat dan hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang ekspor sangat mungkin. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:69-72)9) Penguatan Ketahanan EkonomiKebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, dengan tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan erbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor rill akan terus ditingkatkan guna menciptkan fondasi yang kokoh bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan. (dalam Outlook BI, 2009:54) Kebijakan perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankan sekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, serta mendorong pendalaman pasar keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung penciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia 2010 diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5%+1% dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi. (dalam Outlook BI, 2008:33)10) Peningkatan Partisipasi Semua Unsur NegaraPeningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemegang otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Efek negatif dari integrasi yang mungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan pada sektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihan ulang, peningkatan ketrampilan, peralihan peralihan perlahan kepekerjaan lain. Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapat menghindari reaksi yang tidak diinginkan. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:70)

E. Kebijakan Industri Nasional untuk Menyongsong AEC 2015Dalam menghadapi pasar tunggal di ASEAN tahun 2015 nanti, orientasi kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka pendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing. Berikut ini adalah beberapa Kebijakan Penting yang Berorientasi Daya Saing (T.H. Tambunan, 2013) :1) Pengembangan Kawasan IndustriKebijakan industri yang mendukung/ mempercepat pengembangan kawasan industry sangat diperlukan, karena kawasan industri atau dalam sebutan lainnya, sentra atau klaster, merupakan, paling tidak secara teori, factor pertumbuhan industri paling efektif yang antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi aglomerasi.2) Peningkatan Kemampuan Teknologi dan InovasiUntuk bisa unggul di dalam persaingan global sekarang ini dan terutama di masa depan, kemampuan teknologi dan inovasi (dalam produk maupun produksi) merupakan suatu keharusan.3) Hilirisasi IndustriDiperlukan kebijakan industri yang mendukung hilirisasi industri di dalam negeri, baik hilirisasi industri ekspor maupun hilirisasi industri impor, yang pertama itu diperlukan agar Indonesia dapat menikmati lebih besar nilai tambah dari ekspor, atau agar dapat memberikan lebih besar nilai tambah bagi ekspor Indonesia, mengingat masih besarnya porsi ekspor bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah dalam struktur ekspor nasional.4) Peningkatan Standarisasi Produk IndustriStandardisasi produk menjadi salah satu keharusan. Akan semakin sulit barang Indonesia masuk ke negara-negara lain jika tidak memenuhi standar-standar regional/global yang berlaku. Langkah-langkah praktis yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan produk Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah antara lain: pendampingan, bantuan teknis, akses ke informasi, pelatihan, bantuan pendanaan, dan upaya-upaya lainnya agar mempermudah khususnya UMKM mendapatkan sertifikasi yang berkaitan dengan standardisasi, termasuk akses ke lanoratorium standardisasi dengan biaya yang terjangkau.5) Modernisasi Pabrik-pabrikBanyak komoditi atau barang industri yang mana sebenarnya Indonesia mempunyai keunggulan atas negara-negara lain karena antara lain bahan baku berlimpah dan potensi sumber daya manusia (SDM) sangat banyak. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini Indonesia cenderung semakin merosot daya saingnya untuk tiga kelompok industri tersebut yang dapat dilihat jelas dengan semakin besar impor Indonesia untuk ketiga produk itu.Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri sudah sangat tua dengan mesin-mesin yang sudah seharusnya diganti dengan mesin-mesin baru.F. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain (sholeh, 2013):1. Penguatan Daya Saing EkonomiPada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riil Rp357,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (38 proyek), yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0 triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 trilliun (38 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek). (dalam Bappenas RI Buku II, 2012:27)Hasilnya, Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya (6,2%) dengan investasi dan industri pengolahan sebagai penggeraknya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadi USD 110,1 miliar. Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiah kembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbas krisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011 terkendali sebesar 3,8%. (dalam Bappenas RI, 2012:27)2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampanye dan ajakan dalam menggunakan produk-produk dalam negeri, antara lain adalah: ACI (Aku Cinta Indonesia). Program ini merupakan salah satu gerakan Nation Branding yang merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17)3. Penguatan Sektor UMKMDalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin telah mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah Pameran Koperasi dan UKM Festival pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah.Dari segi pendanaan sendiri, pemerintah telah mensosialisasikan dan menjalankan program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberlakuan program KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian,Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. (www.depkop.go.id, diakses pada 16 Maret 2013) Hasil pelaksanaan program-program terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari 1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12 juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar 2,1%. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan dana penjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011. (dalam Bappenas RI Buku II, 2012:32)4. Perbaikan InfrastrukturDalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan:Perbaikan Akses Jalan dan TransportasiPembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalan nasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utama yaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu, bidang transportasi laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Window di pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, dan Belawan. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:4)Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIKUntuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapai diantaranya:a. Penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk)b. Beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatanc. Dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan, Surabaya, Balikpapan, dan Makassard. Pembangunan 15 Desa Informasie. Beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air)f. Fembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batamg. G dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Bantenh. Meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47% (Q3/2010). Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layanan pos PSO di 2.515 kcplk; (b) penyelesaianpenyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan; (c) penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information and Communications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringan backbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan RPP UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaian penyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g) selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIY sehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:6)Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi ListrikUntuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional, selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan total panjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi menjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864 MW. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar 67,20% dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5%. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok, Bekasi dan Sidoarjo. (dalam Bappenas Ri BUku I, 2011:7)5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan, Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjang SD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) pada periode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yang mencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuan biaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710 ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36)6. Reformasi Kelembagaan dan PemerintahanDalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPK telah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadap perkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaan gelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaan serta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:21)

PenutupKesimpulanASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaan perekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya dan memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Pengusaha Indonesia harus mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disamping itu orientasi kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka pendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing.SaranDiperlukan sosialisasi yang lebih luas tentang ASEAN Economic Community 2015 kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat serta pengetahuan tentang AEC ini merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat bukan hanya jajaran pejabat pemerintahan saja mengingat pelaksanaan ASEAN Economic Communit yang semakin dekat. Diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah terutama dalam rangka mempersiapkan realisasi adanya AEC 2015 mendapatkan banyak tanggapan akan berpengaruh negative terhadap Indonesia. Dismaping itu IPTEK juga merupakan salah satu modal utama masyarakat dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu IPTEK seharsnya juga mendpatkan perhatian khusus dari pemerintaha sebagai bagian dari strategi Indonesia menghadapi AEC 2015

Daftar PustakaT.H Tambunan, Tulus. 2013. Kebijakan Industri dalam menyongsong ME-ASEAN 2015.Departement for Business and Diplomatic Studies. Parpol dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. No.8. Mei 2013Siaran Pers.2013. Peningkatan Daya Saing Kunci Kesuksesan MEA 2015. 5 September 2013. JakartaH, Dhenny dan Pazli.2013. Peluang dan tantangan Indonesia dalam Keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.Sholeh.2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN Aconomic Community) 2015. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. 1(2):509-522Bustami, Gusmardi. 2009. Menuju ASEAN Aconomic Community 2015Kurniati, Kiki. 2011. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia menuju Terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Universitas Jambi

Hubungan InternasionalPage 24Hubunga