Modul 4.docx

5/19/2018 Modul 4.docx

1/12

Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional, Semangat

Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara

Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional

Konsep serta Prinsip Semangat Kebangsaan

Konsep serta Prinsip Cinta Tanah Air, dan Bela Negara

MODUL 4


2/12

Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional

A.

Keanekaragaman Bangsa IndonesiaSebagai Kepribadian Nasional

B.Latar Belakang Kemajemukan Bangsa

D.

Keanekaragaman Kebudayaan yang merupakan Unsur

Kebangsaan dan Kerpribadian nasional

C.

Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional

E.

Landasan Hukum Bhinneka Tunggal

F.

Misi Bangsa Indonesia di Era Global

Indonesia bangsa yang

Horizontal: ada perbedaan tapi

tidak menunjukkan tingkatan

Vertikal: ada perbedaan dan

menunjukkan tingkatan

1. Perbedaan fisik atau ras

2.

Perbedaan uku Bangsa

3.

Perbedaan Agama

4. Perbedaan jenis Kelamin

Hal ini ditunjukkan perbedaan kualitas

yang berbeda di antara individu

Tingkatan pendidikan/gelar, kemampuan

ekonomi, jabatan, pangkat, keturunan/darah

Latar Belakang Faktor pendorong disintegrasi

Historis Geografis Sosiologis dan kultural

Nenek moyang berasal dari Yunan (Cina

Selatan). Perpindahan terjadi pada

zaman es, dimana saat itu daratan

Kalimantan, Jawa dan Sumatra bersatu

dengan Asia sedangkan papua bersatu

Mereka datang ke Indonesia dalam

waktu cukup lama, berupaya

memperthanakan diri sehingga

berkembang biak dengan tingkat

pengalaman dan pengetahuan yang

Kondisi kepulauan di Indonesia

berbeda seperti perbedaan iklim,

curah hujan, terdapat puladaerah daratan, pegunungan,

Mereka berupaya mempertahankan diri dan

membangun dengan perubahan demi

Berdatangan bangsa lain seperti Cina, Arab dan Bangsa Eropa

lain sehingga melahirkan kebudayaan yang beragam

Dampak teknologi manusia yang

berkembang selama berabad-aba

menghasilkan perdaban yang

Di sebagian besar pedalaman Pulau Ja

Bali selama berabad-abad ditanami in

Sistem pertanian bersifat subsitem, un

memnuhi kebutuhan sendiri

Di sepanjang pantai Jawa, Sumatra,

Kalimantan, Sulawesi berkembang kota

pusat pertemuan antar bangsa

Wilayah pedalaman Kalimantan, Sumat

papua lahan masih belum dogarap luas,

penduduknya jarang dan berpindah-pin

Faktor pendorong disintegrasi bangsa

1.Dalam pembangunan bersikap tidak adil

2.

Pembangunan hanya terkonsentrasi di beberapa d

3.

Sistem kekuasaan terpusat

4.

Sistem demokrasi semu tercermin dari KKN dan Mo

5.

Sistem kekuasaan bercorak absolut

1.

Kebudayaan

daerah sebagai

unsur

kebudayaan

2.

Pengenalan Keanekaragaman

Budaya di Indonesia

3.

Suku-suku Bangsa

indonesia

4.

Budaya Daerah 5. Membina dan

Melestarikan B

Daerah dan Na

Bhinneka Tunggal Ika dilatarbelakangi oleh

keanekaragaman suku bangsa yang inginbersatu dalam NKRI

Mewujudkan suatu kesatuan nasional

dikenal dengan integrasi nasional yaitu

suatu proses dan hasil kehidupan sosial

yang dicapai melalui beberapa tahap yaitu:

akomodasi, kerja sama, koordinasi, dan

asimilasi.

Integrasi bisa terwujud apabila

1.Setiap individu berhasil mengisi

kebutuhan satu sama lain

2.

Tercapainta konsensus mengenai norma

dan nilai

3.

Norma-norma yang berlaku di

masyarakat berubah-ubah

4.

Adanya keselarasan antara

individu/kelompok tentang tujuan

nasional yang ingin dicapai

5.

Norma-norma sosial mampu membantu

individu/kelompok dalam mencapai

tujuan nasional yang ingin dicapai

1.

Pancasila sila ketiga

2.

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua

3.

Batang tubuh UUD 1945

a. Pasal 1 ayat 1 : Negara Indonesi

ialah negara kesatuan yang

berbentuk republik

b. Pasal 32: Negara menghormati dan

memelihara bahasa daerah sebagaikekayaan budaya nasional

c.

Pasal 35: Bendera negara Indonesia

ialah sang saka merah putih

d.

Pasal 36: Bahasa negara ialah

bahasa Indonesia

4.

Pembinaan Kebudayaan

Pasal 32 UUD 1945

menegaskan

Pemerinth

memajukan

kebudayaan nasional

Indonesia artinya

kebudayaan nasional

tumbuh dari

kebudayaan daerah

dan unsur kebudayan

asingyang dapat

dikembangkan dan

memperkaya budaya

nasional

Mengembangkan ke

membina dan mele

budaya daerah dan

antara lain mempel

kebudayaan dari be

daerah baik secara f

maupun non forma

menyaring kebuday

datang dari berbaga

maupun dari luar,

mengembangkan m

daerah agar lebih m

Manfaat pembinaan

bangsa Indonesia me

mencintai budaya se

memperkuat kepriba

diri bangsa, memper

persatuan dan kesat

Bahasa Daerah

Aceh bahasa Aceh;

Tapanuli Bahasa Batak;

Nias Bahasa Nias; jabar

Bahasa Sunda; Jateng

dan Jatim Bahasa Sunda;

Sulsel Bahasa Bugis dan

Makassar

Tari Daerah

Aceh tari seudati; Minang

tari payung; manado tari

maengket; Bali tari

legpng; Banyuwangi tari

gandrung; Solo tari

serimpi; Sunda Tari

Jaipongan

Lagu daerah

Tapanuli lagu Butet; Sulut

lagu Inanikeke; Jabar lagu

neng geulis; jateng lagu

walang keke; Maluku

lagu Ambon Manise;

Irian Jaya lagu Apuse

Pulau Sumatera

terdapat suku Aceh,

batak,

Minangkabau,

lampung, Bengkulu;

pulau Jawa ada

suku sunda, jawa

dan madura;

Kalimantan ada

suku Banjar, dayak;

Sulawesi ada suku

Bugis, Makassar,Toraja, Manado;

Nusa Tenggara ada

suku Bali, Lombok,

Sumbawa, Sasak,

Bima, Timor; Irian

ada suku Domas,

Dani; Maluku ada

suku Ambon,

Kebudayaan berasal dari sanskerta,

yaitu budaya, yang berarti akal. Jadi

kebudayaan artinya semua hasil karya

manusia berdasarkan cipta, rasa, karsa

dan karya.

Ciri umum kebudayaan daerah

Indonesia

a.

Kesnian; b. Bahasa daerah; c. Sistem

kemasyarakatan; d. mata pencaharian;

e. religi/Kepercayaan; f. peninggalan

Kebudayaan nasional sebagai jati diri

bangsa berarti alat penghubung

antardaerah, alat lambang identitas

nasional, lambang kebanggaan nasional,

pemersatu berbagai suku bangsa

dengan suku lain, bahasa Indonesia

sebagai pemersatu bangsa serta ciri

khas bangsa Indonesia


3/12

Mengharuskan kita mengakui keanekaragaman d

mewajibkan untuk tetap bersatu sebagai bangsa

Konsep serta Prinsip Semangat Kebangsaan

A.

Pengertian dan Unsur Terbentuknya Bangsa

B.

Menunjukkan Semangat Kebangsaan (Nasionalisme dan Patriotisme)

C.

Paham yang bertentangan dengan nasionalisme

D.

Patriotisme seba ai wu ud sika dan erilaku keban saanE.

Nilai-Nilai Seman at Keban saan

F.

Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan

Pengertian Unsur-unsur

Negara dan bangsa adalah

sekelompok manusia yang memiliki

cita-cita bersama yang mengikat

warga negara manjadi suatu

kesatuan; memiliki sejarah hidup

bersama sehingga tercipta rasa

senasib sepenanggungan; memiliki

adat, budaya, dan kebiasaan yag

sama; menempati suatu wilayah

tertentu yag merupakan kesatuan

wilayah; terorganisasi dalam suatu

pemerintahan yng berdaulat

sehingga terikat dalam suatu hukum

masyarakat

1.

Persamaan asal

keturunan bangsa etnik

yaitu dari rumpun bangsa

melayu

2.Persamaan pola budaya,

hidup sebagai petani dan

pelaut

3.

Persamaan tempat

tinggal

4.

Persamaan nasib

kesejarahan baik padamasa kerajaan maupun

penderitaan bersama di

Bangsa Indonesia

a.

Monodualistik yaitu

bahwa hakikatnya

ssesuatu merupakan dua

unsur yang terikat

menjadi suatu kebulatan

b.

Monopluralis yaitu bangsa

Indoensia terdiri dari

unsur yang beraneka

ragam tetapi merupakan

kesatuan yang utuh

c.

Integralistik,kebersamaan,

Prinsip-prinsip nasionalisme

a.

Indonesia merupakan satu kesatuan politik

b.

Indonesia merupakan satu kesatuan sosial b

c.

Indonesia merupakan satu kesatuan ekono

d.

Indonesia merupakan satu kesatuan pertah

Faktor-faktor integratif yaitu pancasila, UUD 1

merah putih, lagu kebangsaan Indonesi Raya,

Indonesia, satu kesatuan wilayah, satu pemer

negara, satu cita-cita dan perjuangan serta pe

1.

Suknisme yaitu paham kecintaan yang berlebihan terhadap suk

serta berusaha memisahkan dri dari kehidupan suku lain

2. Chauvinisme yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan

agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Dianut

Hitler, Benito Mussolini, Bangsa Jepang.

3.

Ekstremisme yaitu tindakan suatu golongan yang berusahan m

pemerintah yang sah melalui cara-cara yang tidak konstitusion

yaitu bahaya laten komunisme dan ekstrem kanan yaitu kelom

menyalahgunakan ajaran agama untuk m ewujudkan kepenting

golongannya.

4. Kedaerahan yaitu paham yang lebih mengutamakan kepenting

atas kepentingan nasional

Arti Tujuan Fungsi Makna Bagi Bangsa Nilai-Nilai

Patriotisme

artinya

pecinta/pembela

tanah air, dimana

ia mengorbankan

segalanya bahkan

jiwanya untuk

kemajuan,

kejayaan tanah air.

Sikap ini lahir dari

perasaan senasib

sepenanggungan

dan kebersamaan

menegakkan

Menumbuhkan

dan

meningkatkan

semangat cinta

tanah air dalam

kehidupan

berbangsa dan

bernegara yang

akhirnya ikut

serta secara

aktif dalam

usaha mencapai

tujuan

pembangunan

Dapat menjadi

dasar moral

dalam

mepertahanka

n eksistensi

bangsa dan

negara, serta

dalam mengisi

kemerdekaan

1.Ciri khas kepribadian bangsa

yakni bangsa yng cinta tanah

air, bangsa dan negara

2.Falsafah hidup bangsa

Indonesia, sebagaimana yang

tercermin dalam sila ketiga

3.

Alat pemersatu seluruh rakyat

dan salah satu faktor

pendukung pembangunan

Nilaisemua nilai yang terdapat dalm setiap sila dari Pa

proklamasi kemerdekaan

Nilai Nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan ba

Indonesia

1)Ketakwaan terhadap Tuhan YME; 2) Jiwa dan semangat merdeka; 3) Nasionalisme; 4) Patriotisme; 5) Rasa harga diri sebagai bangs

6) pantang mundur dan tidak kenal menyerah; 7) Persatuan dan kesatuan; 8) Anti penjajah dan penjajahan; 9) Percaya kepada har i de

gemilang dari bangsanya; 10) idealisme kejuangan yang tinggi; 11) Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan neg

12)kepahlawanan; 13) Sepi ing pamrih rame ing gawe; 14) Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan dan kebersamaan, disiplin yang

Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan hambatan dan g angguan

Arah Kebijakan Nasional yang

Transparan

Kondisi yang diiperlukan untuk Sikap Terbuka

dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a.

Terwujudnya nilai agama dan

budaya bangsa sebagai sumber

etika dan moral untuk berbuat baik

dan menghindari perbuatan tercela

b.Terwujudnya sila Persatuan

Indonesia sebagai landasan untuk

mempersatukan bangsa

c.

Terwujudnya penyelenggara negara

yang mampu memahami dan

mengelola kemajemukan bangsa

secara baik dan adil

d.

Terselenggaranya otonomi daerah

secara adil

a.Menjadikan nilai agama dan

budaya sebagai bangsa sebagai

sumber etika kehidupan

berbangsa dalam memperkuat

akhlak dan moral penyelnggara

negara

b.

Menjadikan Pancasila sebagai

ideologi negara yang terbuka

c.

Meningkatkan kerukunan sosial

antara pemeluk agama, suku

d.

Menegakkan supremasi hukum

dan perundang-undangan yang

konsiten dan bertanggung jawab

e.Meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat

Sikap dan Perilaku yang Merugikan Nilai

Nilai yang terdapat dalam perjuangan bangsa I ndonesia

1.Nilai Persatuan

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan

bangsa di atas kepentingan pribadi.

2.Nilai Kecintaan

Kuatnya semangat pengorbanan dan persatuan

pahlawan didasari oleh rasa cinta yang tinggi

terhadap bangsa Indonesia

3.

Nilai Kebanggaan

Bangga sebagai bangsa Indonesia dapat

menimbulkan sikap rela berkorban untuk

kepentingan bangsa. Dengan kebanggaan itu,

bangsa Indonesia merasa bahwa harkat dan

martabat bangsa harus tetap dipertahankan agar

tetap lestari.

4.Nilai Pengorbanan

Para pahlawan telah mengorbankan segalanya baik

harta, jiwa dan tenaga yang mampu mengantarkan

bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan

a.

Kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbelakangan; b. Korupsi, kolusi, nepotisme,

pencemaran lingkungan hidup dan dekadensi moral; c. Apatisme, ketidakpedulian sosial,

ketergantungan; d. Kemerosotan nilai upacara, nilai seni, dan kemerosotan sejarah; e.

Kemerosotan kebajikan dan kemerosotan kesusilaan yang beradab; f. Kemerosotan


4/12

Konsep serta Prinsip Cinta Tanah Air dan Bela Negara

A.Konsep dan prinsip cinta tanah air

B.Konsep dan prinsip cinta bela negara

2.

Mengamalkan Nilai-Nilai yang Berkaitan

dengan Rasa Cinta Tanah Air1.

Nilai Budi Pekerti Cinta Tanah Air

a.

Cinta tanah air dan

hubungan dengan sila-sila

pancasila

b.Tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku c. Pengalaman dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa

d.

Cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan

Upaya untuk usaha pembelaan NKRI

a.

Kewajiban warga negara

dalam membela negara

1)

Pengertian Cinta Tanah Air

Adalah cinta pada negeri tempat seseorang

memperoleh kehidupan dan mengalami kehidupan

semenjak lahir sampai akhir hiudonya serta berusaha

agar negerinya aman sentosa.

2)

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Agama menyuruh kita untuk mencintai Tanah air,

menurut suatu hadis Cinta tanah air adalah sebagian

daripada iman

3)

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yaitu manusia

diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan

martabat sebagai mahkluk Tuhan4)

Nilai Persatuan Indonesia

Unsur penting Pembentukan Bangsa:

a)

Persamaan asal keturunan; b) persamaan pola

kebudayaan; c) Persamaan tempat tinggal; d)

Persamaan nasib kesejarahan; e) Persamaan cita-cita

5)

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

6)

Nilai Keadilan Sosial Bagi Sosial Seluruh Rakyat

Indonesia

1)

Aspek sosial

Masyarakat kita majemuk dengan berbagai

keanekaragaman. Oleh karena itu penanaman c inta

tanah air dan bangsa harus senantiasa berpedoman

kepada corak masyarakat kita yang majemuk ini.

2)

Aspek Budaya dan Adat Istiadat

Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan

bangsa yang harus dipelihara dan dikembangkan

untuk memperkokoh persatuan maupun promosi

pariwisata

3)

Aspek Hankamnas

Hankamnas diartikan sebagai pertahanan negara

yang merupakan salah satu fungsi pemerintahannegara, yang mencakup upaya dalam bidang

pertahanan yang ditujukan terhadap segala macam

ancaman dari luar negeri dan dalam negeri.

:Pertahanan tidak hamya upaya TNI tapi juga seluruh

lapisan masyarakat

1)

Lingkungan Keluarga

Perwujudan cinta tanah air dan bangsa antara lain

keteladanan orang tua, penanaman sikap hidup hemat,

disiplin, menciptakan suasana keluarga yang tertib serta

saling menghargai

2)

Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga yang terorganisir dengan

baik sehingga mudah untuk mewujudkan cinta tanah air

dan bangsa di sekolah. Berbagai kegiatan yang dapat

dilakukan yaitu: kegiatan OSIS, UKS, Upacara bendera

3)

Di lingkungan Masyarakat

Perwujudan cinta Tanah Air dapat dilakukan melalui

organisasi kemasyarakatan misalnya karang taruna, PKK,kegiatan RW

4)

Di Lingkungan Pekerjaan

Perwujudan cinta Tanah Air dapat dilakukan melalui

olahraga, penanaman disiplin pegawai, upacara bendera

1.

Keteladanan

Keteladanan suatu sistem yang tepat dilakukan d

menanamkan sikap cinta tanah air serta sesuai de

pancasila, serta sesuai dengan ing ngarso sung tu

madya man gun karso, tut wuri handayani

2.

Pembinaan

Pembinaan sebagai upaya pendidikan yang dilaku

lebih sitematis, terarah dan berkesinambungan. P

tersebut antara lain Pembinaan OSIS, UKS, Koper

Mengutamakan kepentingan umum/bangsa dberani membela bangsa, berdisiplin, bersyuku

pengabdian, rela berkorban, memelihara ama

kebersamaan, rasa memiliki dan setia

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN yang di dalamnya

memuat konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Dalam kaitannya

dengan pembelaan negara keluar UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan

pokok Pertahanan dan Keamanan RI yang kemudian diubah dengan UU No 1

Tahun 1988. Realisasi dari UU tersebut adalah diselenggarakannya PPBN untuk

tingkat sekolah dan pendidikan kewiraan untuk pendidikan tinggi.

Konsep pertahanan diatur dalam Pasal 30 ,

sedangkan konsep Bela negara diatur dalam

pasal 27 ayat (3) UUD 1945

b.

Peraturan perundang-undangan

tentang wajib bela negara

c.Tindakan yang menunjukka

upaya membela negara

Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku

warga negara yang dijiwai o leh kecintaannya

kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan

UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup

bangsa dan negara. Sedangkan pertahanan

negara adalah segala usaha untuk

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 UUD No. 3

Tahun 2002

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002

Keikutsertaan warga negara dalam upaya belanegara diselenggarakan melalui berikut ini:

1)

Pendidikan kewarganegaraan

2)

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara

suka rela atau wajib

4) Pengabdian sesuai profesi

Runtuhnya orde baru dan muncul reformasi kemudia MP R mengeluarkan

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI,ketetapan NO. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI

Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 30 dan 27 ayat (3) disusul kemudian

dengan terbitnya UU No. 3 T ahun 2002 tentang pertahanan negara yang di

dalamnya memuat aturan upaya pembelaan negara. Eangn berlakunya UU No.

20/1982 dinyatakan tidak berlaku

d.

Partisipasi dalam usaha pembela

di lingkungannya

1)

Keluarga

Setiap anggota keluarga harus mela

kewjibannya dengan baik dan sungu

agar memperoleh haknya sesuai de

dikerjakan.

2)

Sekolah

Siswa belajar dengan baik dan mem

peraturan yang berlaku, guru wajib

siswa dengan sungguh-sungguh dem

tujuan pendidikan, staf TU dan penj

melaksanakan tugasnya dengan bai

3)

Masyarakat dan Negara

a)

Kepedulian di Bidang Politik

(1)

Senantiasa berkeajiban

persatuan bangsa; (2)

pancasila dan UUD 1945 seca

konsekuen

b)

Kepedulian di Bidang hukum

(1)

Setiap warga negara berus

mematuhi hukum dan norma

(2) tidak main hakim sendiri

c)

Kepedulian di Bidang Ekonomi

(1)

Mencintai dan memakai p

negeri (2) menumbuhkemban

d)

Kepedulian di Bidang Sosial

e)

Kepedulian di Bidang Pertahan

keamanan

f)

Kepedulian terhadap alam

Contoh tindakan upaya membela negaraUpaya bela negara yang paling nampak

diperankan oleh TNI antara lain

menghadapi ancaman agresi Belanda,

menghadapi ancaman gerakan federalis

dan separatis APRA, RMS,

PRRI/PERMESTA, Papua merdeka,

speratis ACEH, melawan PKI

Mewujudkan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

a.

Perlawanan senjata yitu TNI, POLRI dan Ratih yang

fungsinya sebagai wanra

b.

Perlawanan tidak bersenjata yaitu ratih yang

berfungsi sebgai timbu, linra, kamra, linmas

c.

Bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak

bersenjata sesuai dengan bidang profesi masing-

masing dengan memanfaatkan semua sumber daya

nasional terhadap bencana perang dan lainnya.

Upaya peningkatan pertahanan dan keamanan yaitu pertahanan dan keamanan harus dapat mewu

kesiapsiagaan serta upaya bela negara melalui siskamnas untuk menjamin kedinambungan Pembang

nasional; sebagai tentara rakyat TNI berpedoaman pada sapta marga yang merupakan penjabaran p


5/12

Konsep Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian HAM

HAM dalam UUD 1945

Kasus-Kasus Hukum Yang berkaitan dengan HAM

MODUL 5


6/12

Pengertian HAM

Pengertian

Nilai-nilai Dasar HAM

Pengertian Ciri Khas Umum

Deklarasi Universal HAM UU Nomor 39 Thun 1999

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap

manusia yang telah diperoleh dan di

bawa bersamaan kelahirannya di

masyarakat. Adapun hak dasar

bersifat universal meliputi hak hidup,

hak kemerdekaan dan untuk

mendapatkan kebahagaan. Dikatakan

universal karena berlaku secara di

belahan dunia mana pun tanpa

melihat ras, agama, warna kulit

maupun perbedaan lainnya.

Kebebasan/kemerdekaan

Kemanusiaan/Perdamaian

Keadilan/Kesederajatan/Persamaan

Pengakuan akan martabat dan harkat

manusia yang menyatu dalam diri setiap

manusia meliputi kebebasan, keadilan,

perdamaian dunia

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

yang Maha Esa dan merupakan a nugerahNya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi negara, hukum, pemerintah dan

setiap orang demi kehormatan dan perlindungan

harkat dan martabat manusia

Juga memuat tentang kewajiban dasar manusia

(Pasal 1 ayat 2) yaitu seperangkat kewaajiban

yang apabila tidak dilaksanakan tidak

memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM

Kesimpulan

1.

Kodrat, artinya HAM itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap

manusia agar hidupnya tetap terhormat.

2.

Hakiki, artinya HAM itu melekat pada diri setiap manusia, tanpa melihat

latar belakang kehidupan dan status sosialnya.

3.Universal artinya HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan

manusia yang satu dengan yang lainnya.

4.

Tidak dapat dicabut, artinya dalam keadaan bagaimanapun, hak asasi

setiap orang itu tetap ada

5.

Tidak dapat dibagi artinya HAM itu tidak dapat diwakili ataupun dialihkan

kepada orang lain.

Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

Misalnya merdeka memilih negara, tempat

tinggal, berkeluarga, Bergerak, memperoleh dan

mendayagunakan informasiManusia dalam menjalankan kehidupannya

sangat mendambakan ketentraman, bebas dari

rasa syukur, terjamin keamanannya dan

senantiasa dalam suasana damai

Diperlakukan secara wajar dan adil, mendapatkan kesempatan

yang sama dalam memperoleh hak, tidak membeda-bedakan

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan

alasan apapun merupakan keinginan setiap manusia


7/12

HAM dan UUD 1945

Perdebatan Pemuatan pasal-pasal tentang HAM

Prof. Mr. Soepomo mengemukakan tiga aliran pikiran tentang negara yaitu

individualistis, maxistis dan integralistik, kemudian beliau menyatakan bahwa

pengertian negara integralistik tidak akan membutuhkan jaminan Grund and

frebeitsrechte dari Individu Contra Staat. Oleh karena itu dalam UUD tidak bisa

dimasukkan pasal-pasal yang tidak berdasar aliran kekeluargaan, oleh karena

itu barangkali kita takut bahwa jikalau tidak dimasukkan di kemudian harimungkin umpamanya negara bertindk sewenang-wenang saja. Akan tetapi hal

itu dimasukkan sebetulnya pada hakikatnya UUD bertentangan dengan

konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik.

Diperkuat oleh pendapat Ir. Soekarno yang menyatakan jikalau betul-betul

hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, tolong

menolong, gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran,

tiap-tiap individualisme dan liberalisme daripadanya

Dr Mohammad Hatta justru merasa khawatir Presiden akan menjadikan negara

sebagai alat kekuasaan. Meskipun negara yang dibentuk bercorak kekeluargaan

tetapi masih perlu ditetapkan hak warga negara. Selanjutnya dinyatakan, nahwa

usul saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya menjaga supaya negara yang kita

dirikan itu ialah negara pengurus, supaya negara pengurus ini nanti jangan

menjadi negara kekuasaan, negara penindas

Usul Moh Hatta didukung oleh Moh Yamin, yang menyatakan, Segala

constitution lama dan baru atas dunia berisi perlindungan aturan dasar itu.

Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-

mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus diakui Undang-

Undang dasar

Setelah melaui perdebatan akhirnya dicapailah bentuk komprom

kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Hasil komp

sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945

Pasal-pasal hasil Perubahan

Amandemen ke-4 tentang HAM

Dicantumkan secara eksplisit tentang masalah HAM yait

XA dengan judul HAM yang terdiri atas 10 pasal (diberi lab

s.d 28 J) dan 24 ayat. Di luar yang berjudul tersendiri dala

rumusan lainnya terdapat dalam Pasal 27 (3 ayat), kemu

Pasal 29 (2 ayat), Bab XII Pasal 30, Bab XIII Pasal 31, Pasal

Pasal 33 dan Pasal 34

UUD 1945 tentang HAM Pembukaan

Kemerdekaan ada

bangs

UUD dan peradilan tentang HAM

UU No. 39 Tahun 1999

UU No 7 Tahun 1984

Keppres No 36 Tahun 1990

UU No. 8 Tahun 1998

UU No. 1 Tahun 2000

UU No. 20 Tahun 1999

Alinea ke-4

Tentang rumusan dasar pancasi

pertama merupakan bukti sekaligu

setiap warga negara untuk

kehidupan beragama secara dama

Sila kedua sangat erat kaita

pelaksanaan HAM dan kebfundamental. Hubungan antarm

kehidupan bermasyarakat, be

bernegara agar dilaksanak

berlandaskan moralitas yang adil d

Sila ketiga mengandung ide dasar

Indonesia meletakkan kepenting

atas kepentingan pribadi serta ad

dalam memandang perbedaa

lingkungan sekitar.

Sila keempat merupakan in

pancasila. Demokrasi yang

berintikan nilai agama, inti kesamapola pikir bangsa serta sumban

kontemporer dengan m

pengambilan keputusan secara

bukan pada suara mayoritas

Sila kelima mengandung prinsip

kebersamaan dalam upaya men

masyarakat adil dan makmur.

1.

Hak untuk hidup, misalnya hak mempertahankan

hidup2.

Hak berkeluarga

3. Hak mengembangkan diri misalnya hak pemenuhan

kebutuhan dasar

4.

Hak memproleh keadilan misalnya hak kepastian

hukum

5.

Hak atas kebebasan pribadi misalnya hak memeluk

agama, keyakinan politik

6. Hak atas rasa aman misalnya hak memperoleh suaka

politik, perlindungan terhadap ancaman

7.

Hak atas kesejahteraan

8. Hak turut serta dalam pemerintahan

9.

Hak wanita

10.

Hak anak

Ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Ratifikasi konvensi ILO 138 tentang batasan usia kerja

Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak

Ratifikasi konvensi ILO 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera

untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Majelis umum PBB

Deklarasi PBB

Dalam sidangnya yang ke 44 pada bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakatisebuah resolusi yakni resolusi MU PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang

pengertian anak, konvensi ini menekankan pada faktor umur yakni setiap orang yang

berumur 18 tahun

Mengenai hak-hak anak tahun 1959 dan deklarasi P BB tentang tahun anak-anak

internasional. Bahkan jauh sebelumnya, LBB telah menaruh perhatian serius tentang

masalah anak-anak yang terbukti dengan dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924

tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak. Demikian

pula PBB secara khusus memiliki organisasi khusus anak-anak yaitu UNICEF


8/12

Kasus-Kasus Hukum Yang berkaitan dengan HAM Ciri khusus pelaksanaan HAM

Badan yang Menegakkan HAM

Lembaga Pengontrol Penegakan HAM

Peradilan HAM

Menurut Lukman Soetrisn

adalah:

1.

Dalam bidang politik ber

pemerintah dan masya

mengakui pluralisme pe

kepentingan dalam masyara

2.

Dalam bidang sosial ber

dengan adanya perlakuan y

hukum antara wong cilik d

adanya rasa toleransi dala

terhadap perbedaan atau

agama dan ras warga negar

3. Dalam bidang ekonomi

dengan tidk adanya mo

sistem ekonomi yang berlak

Melihat kasus pelanggaran HAM p

dipahami terlebih dahulu tentang

pelaksanaan HAM

Ketiga ciri tersebut jika dipakai

pelaksanaan pembangunan ma

harapan khususnya di bidang hmasih terlihatnya penegakan h

pejabat yang melakukan pelang

yang sulit dijamah, sementara

oleh masyarakat biasa tampak

cengkramannya. Selain itu pela

selalu dikonotasikan dengan misi

Komisi Nasional HAMKomisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Kekerasan

Dasar Hukum Tujuan Fungsi

Keputusan

Presiden

Nomor 50

Tahun 1993

tertanggal 7

Juni 1993

Tujuan sebagaimana yang termuat

dalam UU No 39 Tahun 1999 yaitu

1.Mengembangkan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan

HAM sesuai dengan pancasila,

UUD 1945, piagam PBB serta

Deklarasi Universal HAM

2.

Meningkatkan perlindungan

dan penegakan HAM guna

berkembangnya pribadi

manusia Indonesi seutuhnya

dan kemampuannya

berpartisipasi dalam berbagaikehidupan

Pasal 76 menyatakan Komnas HAM melaksanakan fungsi

pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan meditasi

Untuk melaksanakan fungsi dalam pengkajian

dan penelitian menurut pasal 89 Komnas HAM

bertugas dan berwenang:

1.

Pengkajian dan penelitian instrumen

internasional HAM dengan tujuan

memberikan saran-saran mengenai

kemungkinan aksesi

2. Pengkajian dan penelitian berbagai

peraturan perundang-undangan untuk

memberikan rekomendasi mengenai

pembentukan perubahan

3.

Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian

4.

Studi kepustakaan, studi lapangan danstudi banding

Untuk melaksanakan fungsi

dalam pengkajian dan

penelitian penyuluhan

menurut pasal 89 Komnas

HAM bertugas dan

berwenang:

1.

Penyebarluasan

wawasan mengenai

HAM

2.

Upaya peningkatan

kesadaran masyarakat

tentang HAM

3.

Kerja sama denganorganisasi, lembaga lain

Untuk melaksanakan fungsi dalam pemantauan menurut pasal 89

Komnas HAM bertugas dan berwenang:

1.

Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan

2.

Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul

dalam masyarakat

3.

Pemanggilan kepada pihak pengadu maupun pihak yang

diadukan

4. Pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan

5.

Peninjauan tempat kejadian

6.

Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan

7.

Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pkarangan, bangunan

dan tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu

dengan persetujuan ketua pengadilan8.

Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan

Untuk melaksanakan f

mediasi menurut pasa

HAM bertugas dan be

1.

Perdamaian kedua

2.

Penyelesaian perk

cara konsultasi, ne

mediasi, konsolida

penilaian ahli

3.

Pemberian saran u

menyelesaikan se

4.

Penyampaian reko

pemerintah untuk

ditindaklanjuti pen5.

Penyampaian reke

kepada DPR RI unt

ditindaklanjuti

Dalam upaya mengawasi dan

menontrol penegakakan HAM

masyarakat melalui pembentukan

LSB dapat berperan aktif. Seperti

YLBHI (Yasayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia),

Komnas (Komisi untuk Orang

Hilang dan Koraban tindak

kekerasan), Elsam (Lembaga studi

dan advokasi masyarakat)

Pengadilan HAM Pengadilan HAM Ad Hoc

Pengadilan HAM sebagai realisasi perintah UU Nomor 3911999

tentang HAM dan UURI No 26/2000 tentang pengadilan HAM. Secara

institusional, pengadilan mulai aktif beroperasi sekitar akhir 2011.

Pengadilan HAM dirancang sebagai institusi pertanggung jawaban bagi

para pelaku pelanggaran HAM. Tahap pertama pertanggungjawaban

difokuskan bagi para pelaku pelanggaran HAM Timor Timur dan

tanjung Priok dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor

96/2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53/2001

tentang pembentukan pengadilan HAM

Pasal 1 angka 3 UUD No 26 tahun 2000 tentang pengdilan HAM adalah

pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan

kejahatan kemanusiaan.

Menurut pasal 43 ayat 1 UU No 26 tahun 2000 pengadilan ad hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili,

dan memutus pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU No 26 Tahun 20000. Dengan demikian UU

pengadilan HAM berlaku surut atau retroaktif. Asas retroaktif merupakan dasar yang membolehkan suatu

peraturan perundang-undnagan dapat berlaku surut ke belakang. Hal ini berbeda dengan kejahatan biasa yang

perbuatannya baru dapat dihukum setelah ada hukumnya (asas legalitas).

Sejumlah persoalan yang mengiringi berlangsungnya peradilan HAM 1) paradigma pelanggaran HAM dalam dataran

kebijakan politik slalu berbeda dengan paradigma hukum 2) pelanggaran HAM selalu dikonotasikan dengan misi

politik 3) terjadi ambivalen di kalangan korban sendiri. Khusus dalam kasus pelanggaran HAM tanjung priok yang

terjadi demikian 4) Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Maka harus ada indikasi

awal alat negara seperti mioliter dan polisi terlibat dalam kejahatan.

Diharapkn pengadilan Ad Hoc untuk kasus tanjung priok dan Tim-Tim dapat berjalan dengan adil. Melaui

persidangan itu diharapkan antinya dapat membawa bangsa Indonesia selangkah lebih maju memasuki barisan

bangsa-bangsa yang demokratis dan berdab di dunia. Tentunya akan dapat berdampak pula pada perilaku aparat

keamanan yang selama ini sering menikmati impunity. Mereka akan berpikir seribu kali untuk menggunakan

kekerasan dalam menyelesaikan masalah.


9/12

Konsep Penegakan Hukum di Indonesia

Pengertian Hukum

Penegakan Hukum di Indonesia

Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum

MODUL 6


10/12

Pengertian Hukum

A.

Pengertian Hukum Menurut Para AhliB.

Konsep Negara hukum Menurut Para Ahli

C.Ciri-Ciri dan Macam-

Macam Pembagian Hukum

D. Hukum Normatif - Hukum

Ideal - Hukum Wajar

Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn Kisch. Mr. Dr. Grotius Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H J.C.T Simorangkir, S. H dan Woeryono U

Immanuel Kant

Prof. Sudiran

Hukum adalah

gejala terus

menerus dalam

keadaan bentur

dan membentur

tanpa henti-

hentinya dengan

gejala lainnya

Dalam karangannya

Rectswetenschap ,

hukum tidak dapat

ditangkap oleh

pancaindra sehingga

sukar untuk membuat

definisi tentang

hukum yang

memuaskan umum

Dalam Pengantar

Tata Hukum di

Indonesia::Huku

m adlah pikiran

orang tentang adil

dan tidak adil

mengenai

hubungan

antarmanusia

Dalam De lure

Belli ac Facis

tahun 1925,

Hukum adalah

peraturan

tentang

perbuatan

moral yang

menjamin

keadilan

Dalam bukunya

Pengantar Hukum

Indonesia

mengatakan bahwa

Hukum adalah

pikiran atau

anggapan orang adil

atau tidak adil

mengenai hubungan

antar manusia

Dalam bukunya Hukum Masyarakat

dan Pembinaan Hukum Nasional

mengatakan hukum adalah

keseluruhan kaidah serta asas yang

engatur pergaulan hidup manusia

dalam masyarakat yang bertujuan

memelihara ketertiban yang

meliputi lembaga dan proses guna

mewujudkan berlakunya kaidah itu

seba ai ken ataan mas arakat

Dalam bukunya Pelajaran Hukum

Indonesia mengemukakan Hukum itu

adalah pepraturan-peraturan yang

bersifat memaksa, yang menentukan

tingkah laku manusia dalam lingkungan

masyarakat, yang dibuat oleh badan

resmi yang berwajib, pelanggaran mana

terhadap peraturan tadi berakibat

diambilnya tindakan yaitu dengan

hukuman tertentu

1.

Peraturan mengenai t

manusia dalam perga

masyarakat

2.

Peraturan itu diadaka

badan-badan resmi ya

berwajib

3.

Peraturan itu bersifat

4. Sanksi terhadap pelan

tersebut adalah tegas

F. J Stahl

A V Dicey

Menganut sistem Anglo Saxon yaitu the

rule of law konsep negara hukum

menurutnya mengandung 3 unsur penting:

1.

Supremacy of law

2. Equality before the law

3.

Human rights

Konsep Negara

Kesejahteraan atau

Welvaarstaat (Belanda),

Social service state (Inggris).

Beliau menyatakan sebagai

elemen dari negara hukum,

antara lain:

1.

Adanya jaminan atau

hak dasar manusia

2.

Adanya pembagian

kekuasaan

3.

Pemerintahan

berdasarkan peraturan-

peraturan hukum

4.

Adanya peradilan

administrasi negara

Dikenal sebagai negara h

atau negara hukum dalam

yang diistilahkan nacht

Dikatakan negara hu

karena konsep Kant

paham liberal yang

kekuasaan absolut

Merupakan negara huku

sempit karena pemer

bertugas membua

mempertahankan huk

maksud menjamin serta

kepentingan golongan ymenschen von besitz

yakni kaum borjuis libera

nachtwakerstaat kar

hanya berfungsi sepe

malam yang menjamin

dalam sempit. Sedang

hukum dalam arti semp

bahwa pemerintah han

membuat dan mem

hukum yang bersifat d

keamanan dan keselamat

Ciri-ciri hukum: a) adanya perintah dan/ atau larangan b) perintah dan/ atau larangan itu harus

ditaati oleh setiap orang.

Pembagian Hukum

1.

Menurut sumbernya

a.Hukum Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-

undangan

b.

Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaanc.

Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar

negara

d.

Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

2.

Menurut bentuknya

a.

Hukum tertulis ; b. Hukum tak tertulis

3.

Menurut tempat berlakunya

a.

Hukum nasional ;b. Hukum Internasional; c. Hukum Asing; d. Hukum Gereja

4.

Menurut waktu-berlakunya

a.

Ius Constitutum (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang

b.

Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang

c.

Hukum Asasi yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk

segala bangsa di dunia

5.

Menurut cara mempertahankannya dan fungsinya

a.

Hukum materiil

b.

Hukum formil6.

Menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya

a.

Hukum memaksa yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat

dikesampingkan oleh perjanjuan yang diadakan para pihak

b.

Hukum mengatur (hukum pelengkap/penambah) ialah hukum yang dalam keadaan

konkret dapat dikesmpingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

7. Menurut isnya

a.

Hukum Publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum

b. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan

1.

Hukum normatif

Hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta

juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan

perundangan, tetapi ditaati oleh masyarakat karena

keyakinan bahwa peraturan hidup itu sewajarnya wajib

ditaati

2.

Hukum ideal

Hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya

berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa.

Hukum ini adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan

keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini

adalah benar-benar objektif

3.

Hukum wajar

Hukum seperti yang terjadi sehari-hari. Tidak jarang

hukum yang nampak sehari-hari menyimpang dari hukum

normatif (yang tercantum dalam peraturan

perundanngan) karena tidak diambil tindakan oleh alat-

alat kekuasaan pemerintah maka pelanggaran tersebut

oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap

biasa


11/12

Penegakan Hukum di Indonesia

Lembaga Penegakan Hukum

Kepolisian

Kejaksaan Kehakiman

Norma yang Mengatur Kehidupan

Norma Agama Norma Kesusilaan Norma Kesopanan Norma Adat Norma Hukum

Bertujuan untuk

mencapai suatu

kehidupan yang

beriman.

Sumber norma

ini adalah ajaran

agama atau

kepercayaan

yang oleh

pengkikutnya

dianggapsebagai perintah

Tuhan.

Adalah sekumpulan

peraturan hidup

yang dianggap

sebagai suara hati

nurani setiap

manusia. Sumbernya

adalah dari hati

sanubari manusia itu

sendiri jadi bersifat

otonom dan tidak

ditujukan kpada hal-hal yang bersifat

lahir, tetapi

ditujukan kepada

sifat batin manusia.

Serta lebih

menekankan pada

penyesalan dalam

diri.

Menurut kansil

norma kesopanan

merupakan

peraturan hidup

yang timbul dari

pergaulan

segolongan

manusia.

Peraturan itu

ditaati sebagai

pedoman yangmengatur tingkah

laku manusia

terhadap manusia

yang ada di

sekitarnya.

Merupakan

sekumpulan

peraturan hidup

yang tumbuh

dan berkembang

pada suatu

masuarakat dan

ditaati serta

dilaksanakan

oleh masyarakat

yangbersangkutan

karena

dirasakan

sebagai suatu

kewajiban

Norma hukum

bertujuan untuk

mencapai

kedamaian

dalam pergaulan

hidup.

Berlakunya

kaidah hukum

ditopang oleh

kekuatan

sanksinya yangdapat

dipaksakan

melalui organ

penegak hukum

(Soerjono

Soekanto, 1980)

Konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum

Sanksi Delik (Tindak Pidana) Kewajiban hukum

Tanggung jawab huku

hak huku

Merupakan konsekuensi dari

perbuatan yang dianngap

melanggar hukum. Pada

hukum pidana dikenal sanksi

pidana (hukuman). Pada

hukum perdata kita

menyebutnya sebagai sanksi

perdata yang merupakan

suatu eksekusi perdata beruoa

pencabutan hak atas hartabenda yang dapat dipaksakan

dengan maksud untuk

memberikan ganti rugi yakni

kompensasi atas kerugian

yang disebabkan oleh

perbuatan melawn hukum

Lazim diterjemahkan sebagai tindak

pidana yaitu perbuatan yang bersifat

melawan hukum. Tindak pidana dapat

terjadi karena melakukan perbuatan

yang dilarang UU seperti mencuri.

Juga dapat terjadi karena dilalaikannya

untuk melakukan suatu perbuatan

yang diharuskan UU.

Beberapa macam jenis delik

(Lamintang, 1984)

1.

Delik formal2. Delik material

3.

Delik komisi

4.

Delik omisi

5.

Delik kesengajaan

6.

Delik kelalaian

7. Delik Biasa

8.

Delik Umum

9.

Delik Khusus

Menunjuk kepada

individu kepada

siapa sanksi

ditujukan. Menurut

hukum dia

diwajibkan

menghindari delik

jika delik itu berupa

tindakan positif

maka dia diwajibkan

tidak melakukantindakan itu; jika

delik itu brupa

kelalaian untuk

melakukan suatu

tindakan (omisi)

maka dia diwajibkan

melakukan tindakan

itu.

(1) Kus i

hak suatu

jus in pers

hak untuk

seseorang

berbuat m

suatu cara

yakni hak a

menuntut

membaya

uang. Sayabarang be

mempuny

untuk men

atau meru

(menggun

atas kehen

Jika sanksi ditujukan terh

individu yang termasuk k

suatu masyarakat hukum

sama dengan masyarakat

dari individu yang sebaga

masyarakat hukum melakdelik, jika hubungan anta

delik dengan individu yan

bertanggung jawab atas d

tersebut dibentuk oleh fa

bahwa si pelaku delik dan

yang bertanggung jawab

tesebut termasuk ke dala

masyarakat umum yang s

disebut tanggung jawab k

Tanggung jawab peseora

terjadi tatkala sanksi ditu

han a ke aada elaku de

Kepolisian negara ialah alat penegak hukum terutama bertugas

memelihara keamanan dalam negeri. Dalam kaitannya dengan

hukum khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara

bertindak sebagai penyelidik dan penyidik

Mnurut pasal 4 UU No

8/1981 tentang UU

Hukum Acara Pidana

(KUHAP), Penyelidik

adalah setiap pejabat

polisi negara RI.

Penyelidik mempunyai

wewenang: 1) menerima

laporan tentang adanya

tindak pidana 2) mencari

keteragan dan barang

bukti 3) menyuruh

berhenti seorang yang

dicurigai dan menanyakanserta memeriksa pengenal

diri 4) mengambil tidakan

lain menurut hukum yang

bertanggung jawab

Pasal 6 UU No 8/1981 yang bertindak

sebagai penyidik yaitu 1) pejabat polisi

negara RI 2) pejabat PNS tertentu yang

diberi wewenang khusus UU.

Wewenang penyidik

1)

Menerima laporan dan pengaduan

tentang adanya tindak pidana 2)

melakukan tindakan pertama saat

kejadian 3) menyuruh berhenti

seorang tersangka dan memeriksa

tanda pengenal 4) melakukan

penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan 5)

melakukan penyitaan surat 6)mengambil sidik jari seseorang 7)

Memanggil orang untuk diperiksa

sebagai tersangka atau saksi 8)

mengambil tidakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab

Kejaksaan adlah lembaga

pemerinthan yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang

penuntutan. Penuntutan adalah

tindakan penuntut umum

melimpahkan perkara ke pengadilan

negeri yang berwenang dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam

Hukum Acara Pidana dengan

permintaan supaya diperiksa dan

diputus oleh hakim di sidang

peradilan. Wewenang jaksa 1)

menerima dan memeriksa berkas

perkara penyidikan 2) membuatsurat dakwaan 3) melimpahkan

perkara ke pengadilan negeri 4)

menuntut perbuatn melanggar

hukum 5) melaksanakan penetapan

hakim

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk

mengadili. Hakim adalah prjabat peradilan negara yang diberi

wewenang oleh UU untuk mengadili. Pasal 10 ayat (1) UU No 14/1970

tentang pokok kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan

pengadilan dalam empat lingkungan

1.

Peradilan umum

2.

3.

Peradilan agama

4. Peradilan militer

5.

Peradilan tata usaha negara


12/12

Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Hukum

1. Kasus Pencurian Uang melalui ATM

2.

Kasus Perampokan

Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa

mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara atau denda

Kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah yang bernama Nyonya Sylvia. Tujuan dari para pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan

jejak. Terhadap pelaku kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana bagi kejahatan terhadap nyawa, atau setidaknya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan disertai penganiyaan

yang menyebabkan matinya korban. Pelaku dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368 Jo. 365 KUHP

Pasal 339 KUHP,menyatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk

melepaskan diri sendir peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam engan pidana penjara seumur hi dup

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 354 KUHPyaitu

Ayat 1: Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiyaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun:

Ayat 2: Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Pasal 339 KUHP, menyatakan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk

melepaskan diri sendir peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam engan pidana penjara seumur hidup

atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 355 KUHP disebutkan bahwa penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya korban

naka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana perampokan, yang dimuat dalam pasal 368 KUHPadalah sebagai berikut

Ayat 1: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam pemrasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Ayat 2: Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku untuk kejahatan ini

Dikarenakan tindak pidana perampokan di rumah Nyonya Sylvia dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap para pelaku in i dikenakan ketentuan pasal 365 ayat kedua subkedua dan pasal 365 ayat ketiga. Pasal 365

ayat kedua subkedua menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila perbuatan itu dilakukan o leh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ayat ketiganya menyatakan bahwa jika

perbuatan mengakibatkan mati akan dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Modul 4.docx

Documents

Transcript of Modul 4.docx