Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia

MEKANISME KOORDINASI, ALAT ANALISIS, PERENCANAAN, DAN MONITORING PEL

SUGENG BUDIHARSONO

Disampaikan pada Diskusi Local Economic Development untuk Pengembangan UMKM, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, di Jakarta, tanggal 21 Desember 2015

• The purpose of local economic development (LED) is to build up the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. It is a process by which public, business and non-governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation. (The World Bank –DFID)

• Local Economic Development is a participatory development process that encourages partnership arrangements between the main private and public stakeholders of a defined territory, enabling joint design and implementation of a common development strategy, making use of local resources and competitive advantage in a global context, to creating jobs and stimulating economic activity (ILO)

• Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan SUMBER DAYA LOKAL yang melibatkan PEMERINTAH, DUNIA USAHA, MASYARAKAT LOKAL dan ORGANISASI MASYARAKAT MADANI untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan (Panduan Pengembangan Ekonomi Lokal, Bappenas)

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal -Definisi-

OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL

Modal Intelektual

Modal Manusia (otot)

Modal Sosial

Modal/Sumber Daya Buatan

Modal/Sumber Daya Alam

Modal Spiritual

Lokasi Strategis

Modal Finansial

WAKTU

Ke

seja

hte

raa

n, T

ek

no

log

i d

an

Glo

ba

lisa

si

ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21

Era Pertanian

Era Industrial

Era Informasi

Era Konsep dan Kreatif

GELOMBANG EKONOMI DUNIA

Sumber: Daniel H. Pink, 2005

PERBEDAAN ANTARA PED DENGAN EKONOMI TRADISIONAL

NO PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH EKONOMI TRADISIONAL

1. Pendekatan kewilayahan Pendekatan sektoral

2. Pembangunan secara bottom-up Pendekatan top-down, pemerintah pusat yang memutuskan bagaiman dan dimana dilakukan intervensi

3. Terdesentralisasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha

Dikelola oleh pemerintah pusat

4. Fokus pada maksimisasi potensi ekonomi setempat

Fokus kepada industri besar dan insentif finansial untuk menciptakan suatu kegiatan ekonomi

Andres Rodrigues-Pose

PERBEDAAN ANTARA PEL DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Fokus utama pada pengembangan ekonomi dan kerja yang layak

Fokus kepada isu sosial seperti kemiskinan dan eksklusi sosial

2. Digagas oleh berbagai kalangan luas (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) seperti pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, dan donor

Digagas oleh beragam aktor, seperti LSM atau organisasi internasional

3. Mencakup berbagai pendekatan, melibatkan pelaku usaha lokal, masyarakat, dan kelompok sosial dan politik

Berusaha melibatkan kelompok termarjinalkan dan masyarakat miskin

Sumber: Andres Rodrigues-Pose

PRINSIP-PRINSIP DASAR PEL

PENDEKATAN

KEWILAYAHAN

PENDEKATAN

TERPADU

KEBERLANJUTAN

DAN KERJA

YANG LAYAK

TATA

KELOLA

YANG BAIK

Sumber: Andres Rodrigues-Pose

TAHAPAN PEL

Pembentukan atau Penguatan Forum Stakeholder (3 – 6 bulan)

Analisis Komoditi Unggulan dan Kawasan (3-6 bulan)

Penyusunan Rencana dan Anggaran (3-6 bulan)

Pelaksanaan PEL dilakukan secara terus menerus sampai berhasil dengan fasilitasi PEMDA.

Monitoring dan Evaluasi (berkala dan terus menerus)

TAHAP 1

TAHAP 2

Analisis Stakeholder

Penguatan Kelembagaan

Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan

Analisis Pengembangan Kawasan

Analisis RALED

Pengumpulan data dan

informasi partisipatif

RTRW Kab/Kota

RPJMD/ RENSTRA

Rencana Induk

Rencana Aksi

RKP/RKPD

Organisasi Masyarakat

Madani DONOR

Pelaksanaan PEL (Klaster dan Region

Branding)

Dunia Usaha

APBN/APBD

Monitoring dan Evaluasi

TAHAP 3

TAHAP 4

TAHAP 5 Sumber: Budiharsono, 2015

MEKANISME KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER

MEKANISME KOORDINASI DI ARAS NASIONAL

WG 2WG 1 WG 4WG 3

Local and Regional Economic

Development Support Facility

(LREDSF)

Sector Communication

Forum

Non Goverment Forum

Regional

LRED Coordination Team

(TKPED)

Non Goverment LRED Forum (FPNP)

Sumber: BAPPENAS, 2009

PERAN DAN TUGAS TKPED

Sebagai forum lintas sektor PELD di tingkat nasional Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam :

▪ perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program-program PELD ▪ kebijakan nasional dan daerah PELD ▪ data dan informasi terkait PELD

Melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi PED

Mempersiapkan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan pengembangan ekonomi lokal dan daerah

Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi PED kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas


PERAN DAN TUGAS FPNP

Sebagai forum lintas pelaku PELD non pemerintah di tingkat nasional

Sebagai mitra pemerintah dalam mencari solusi yang tepat bagi isu-isu PELD di tingkat nasional

Melaksanakan PELD yang berkoordinasi dengan TKPED

Membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi program-program PELD

Membantu sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pengembangan ekonomi lokal dan daerah


PERAN DAN TUGAS POKJA

Mereview kebijakan di masing-masing bidang yang mendukung PELD

Memberikan masukan kepada tim koordinasi PED terkait dengan penyusunan kebijakan PELD

Membantu mendiseminasikan dan mensosialisasikan kebijakan PELD terkait dengan bidang masing-masing

Memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan PELD terkait dengan bidang masing-masing

Sebagai expert untuk bidang terkait

Sebagai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan masing-masing bidang


Aras Provinsi

Aras Kabupaten/

Kota

Aras Klater Forum

Konsultasi Klaster

FEDEP

FPESD

Anggota DPRD Provinsi

Pemerintah Provinsi: • BAPPEDA • Dinas-dinas

Asosiasi Pengusaha

Akademisi, OSS dan BDS

Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/kota: • BAPPEDA • Dinas-dinas

Asosiasi Pengusaha

Pengusaha Besar

UMKM Dinas-dinas

Sumber: FPESD Prov Jateng, 2006

MEKANISME KOORDINASI DI ARAS PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KLASTER

ALAT ANALISIS PEL

ALAT ANALISIS PEL Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data dan informasi dan

analisis data.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara partisipatif baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat birokrasi dan dunia usaha.

Analisis data meliputi analisis pengembangan komoditi unggulan dan analisis pengembangan wilayah serta analisis resiko.

Analisis komoditi unggulan dengan Location Quotient (LQ) atau Revealed Comparative Advantage (RCA).

Untuk mengetahui kondisi komoditi unggulan dari hulu ke hilir menggunakan Analisis Value Chain (VCA). Tapi untuk PEL berbasis industri kreatif tidak harus menggunakan VCA, karena walaupun sudah ada input dan proses tapi belum ada outputnya.

Untuk mengetahui kondisi (Indeks, Status dan leverage attributes) PEL dapat digunakan Analisis RALED.

Analisis Keruangan dengan menggunakan analisis Sosiogram, Skalogram dan Sistem Informasi Geografi (SIG)

MENENTUKAN KOMODITI UNGGULAN

Penentuan komoditi unggulan dilakukan oleh seluruh stakeholder kunci PEL di kabupaten/kota berdasarkan hasil analisis LQ atau RCA atau metode lainnya, seperti Export Based Model atau Model Input-Output.

Mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.

Berorientasi kepada permintaan jangka pendek dan jangka panjang.

Bukan hanya untuk pasar lokal, regional, tetapi juga untuk pasar internasional.

Mempertimbangkan inovasi dan kretaifitas yang berbasis ekosistem dalam pengembangan komoditi tersebut.

Komoditi unggulan yang dipilih harus diintegrasikan dengan sektor lainnya. Pengembangan komoditi unggulan jangan hanya satu komoditi saja (single commodity development), namun harus diintegrasikan dengan sektor lainnya misalnya pariwisata.

VALUE CHAIN ANALISIS

Sumber: Sunoto, 2014

Inb

oun

d

Log

istics

Se

rvic

e

Ma

rke

ting

an

d S

ale

s

Ou

tbo

und

Log

istics

Ma

rgin

Ope

ratio

ns

Procurement

Firm Infrastructure

Human Resource Management

Technology Development

Primary

Activities

Supporting

Activities

Sumber: Micahel E. Porter

CONTOH POHON IDUSTRI RUMPUT LAUT

Sargasum sp

Turbinaria sp

Rumput Laut

Euchema sp

Gracilaria sp

Gelidium sp Agar-agar

Karaginan

Alginat

Pharmacy Grade

Industrial Grade

Food Grade

Bahan Gigi Buatan

Shampoo

Pasta Gigi

Farmasi

Sabun

Pakan

Pengeboran

Cat

Printing Tekstil

Kertas

Keramik

Soft Drink

Susu/Cokelat

Ice Cream

Roti

Jam

ANALISIS STAKEHOLDER USAHA RL DI NATUNA

Perbankan Bank BRI dan Bank Riau Kepri Menyediakan modal

petani RL

Pemerintah Kabupaten

Natuna

PERUSDA Pembeli rumput laut

DKP Kab. Bantuan program/sapras

Disperindag Gudang dan gedung pengering

Pemerintah Provinsi Kepri

DKP Provinsi Bantuan program/sapras

Pemerintah Pusat

KKP Bantuan Program

BAPPENAS Peningkatan kapasitas

K/L Lainnya Bantuan Program

Asosiasi Bisnis ARLI, KADIN dll Belum berperan

Pelaku Usaha Pembudidaya, pengolah,

pedagang, eksportir Produksi, pengolahan,

pemasaran

Pembeli DN

Pembeli LN Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

Pembeli DN


P’pul Kab.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

P’pul Prov.

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

Pembeli DN


Rp.300 Rp.500 Rp.900-Rp. 1400

Rp.600-Rp.800

Rp.500-Rp.1000

Rp.1500-Rp.2000

Rp. 4.157,95

Rp.100-Rp.1000

Rp.400-Rp.900

Rp.350 Rp.850

Rp. 3045

Nilai marjin

Nilai marjin

Nilai marjin

ANALISIS RANTAI PEMASARAN


Pembeli DN

Pembeli LN

Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

P’pul Prov.

FINANCING THE CHAIN

Bank dan Lembaga

Keuangan Non-Bank

Bantuan Program

Pemerintah

Budidaya bibit

Budidaya

RL

Pengeringan

Pengumpulan tk desa

Pengumpulan tk kec

Pengumpulan tk prov

Pengiriman ke

eksportir Processor

Budidaya & Pengeringan Pemasaran Pasar

KEGIATAN

Pem-beli DN

Pem-beli LN

Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

PELAKU UTAMA

PENDUKUNG

Lembaga Donor, BAPPENAS, KKP, Kementrian Koord. Perekonomian

DKP Prov & Kab.

Bank BRI

D.Perindag Prov. & Kab

Kementrian Kop & UKM

Kemenristek/BPPT

Kementrian Perdagangan

Swasta Nasional

P’pul Prov.

• Sering gagal panen

• Rendahnya kualitas ‘cottonii’

kering

Petani belum melirik Sargassum

(dianggap sbg hama) padahal

potensi pasarnya bagus


Budidaya bibit

Budidaya

RL

Pengeringan

Pengumpulan tk desa

Pengumpulan tk kec

Pengumpulan tk prov

Pengiriman ke

eksportir Processor


KEGIATAN

Pem-beli DN

Pem-beli LN

Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

PENDUKUNG


DKP Prov & Kab.

Bank BRI



Kemenristek/BPPT


Swasta Nasional

P’pul Prov.

Keterbatasan sapras pendukung: Jalan

produksi (contoh: Air mali), Angk umum laut

sekali sehari, angk umum darat belum ada

Jaringan sist .telekomunikasi (mis: cemaga,

kelarik)

•

Rantai

pemasaran cukup

panjang

•

Budidaya bibit

Budidaya

RL

Pengeringan

Pengumpulan tk desa

Pengumpulan tk kec

Pengumpulan tk prov

Pengiriman ke

eksportir Processor


KEGIATAN

Pem-beli DN

Pem-beli LN

Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

PENDUKUNG


DKP Prov & Kab.

Bank BRI



Kemenristek/BPPT


Swasta Nasional

P’pul Prov.

Strategi 1: Peningkatan kuantitas

& kualitas produksi RL

•

Strategi 2: Penguatan

kelembagaan petani

RL

•

Budidaya bibit

Budidaya

RL

Pengeringan

Pengumpulan tk desa

Pengumpulan tk kec

Pengumpulan tk prov

Pengiriman ke

eksportir Processor


KEGIATAN

Pem-beli DN

Pem-beli LN

Processor Eksportir

P’pul Kab.

P’pul Kec.

P’pul Desa

Petani bibit RL

Petani RL

PENDUKUNG


DKP Prov & Kab.

Bank BRI



Kemenristek/BPPT


Swasta Nasional

P’pul Prov.

Strategi 4:

Pengembangan sarana

& prasarana produksi

•

Strategi 3:

akses petani ke

pasar

•


Keterpaduan Rantai Nilai Horisontal dan Vertikal

Sumber: Raversbergen, 2013

ANALISIS RALED

Analisis RALED (Rapid Assessment Technique for Local Economic Development) dikembangkan oleh Sugeng Budiharsono yang dimodifikasi dari Program RAPFISH dari University British of Columbia, Canada. Dasar analisis RALED adalah Multidimensional Scaling (MDS).

MDS berbasis Euclidean Distance, semakin dekat dengan titik ideal semakin baik, dan sebaliknya, semakin jauh dari titik ideal, kondisinya semakin buruk.

RALED digunakan untuk menentukan Indeks dan Status PEL suatu daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang berdasarkan 6 dimensi PEL, yaitu: (1) Kelompok Sasaran; (2) Faktor Lokasi; (3) Kesinergian fokus dan kebijakan; (4) Pembangunan Berkelanjutan; (5) Tata Kelola; dan (6) Proses Manajemen. Penentuan Indeks Komposit, dilakukan dengan mengalikan nilai masing-masing dimensi PELD dengan bobot masing-masing dimensi tersebut. Penentuan bobot dimensi menggunakan Participatory Pairwise Comparison Matrix.

RALED juga dapat menentukan leverage attributes (atribut pengungkit atau atribut yang perlu diperbaiki) pada suatu dimensi agar dapat meningkatkan indeks dan status PEL suatu daerah.

Atribut pengungkit diadikan dasar untuk menyusun rencana aksi PEL pada suatu daerah dengan melakukan terlebih simulasi yang merupakan intervensi kebijakan/strategi pada masa mendatang.

30

FAKTOR LOKASI

KELOMPOK SASARAN

PROSES MANAJEMEN

TATA PEMERINTAHAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

BERKELANJUTAN

HEKSAGONAL PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Sumber: Jorg Meyer Stamer, 2004

CONTOH PENENTUAN INDEKS DAN STATUS DIMENSI FAKTOR LOKASI

31.82

GOOD BAD

UP

DOWN

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 20 40 60 80 100 120

Oth

er

Dis

tin

gis

hin

g F

ea

ture

s

lLED Sustainability

RALED Ordination

References

Anchors

Indeks dan Status Dimensi

0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75

CONTOH PENENTUAN LEVERAGE ATTRIBUTES DIMENSI FAKTOR LOKASI

0.90

1.29

1.54

1.67

2.08

2.41

2.60

2.63

2.52

2.76

2.71

2.48

2.07

2.00

1.66

1.62

0.30

0 1 2 3

Aksesibilitas Menuju Lokasi

Akses ke Pelabuhan Udara

Infrastruktur Komunikasi

Ketersediaan Air Besih

Jumlah Lembaga keuangan lokal

Lembaga penelitian

Kualitas Lingkungan

Kualitas Pelayanan Kesehatan

Etos Kerja SDM Lokal

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)

Att

rib

ute

Leverage of Attributes

CONTOH DIAGRAM LABA-LABA NILAI DIMENSI PEL SEBELUM DIBOBOTI

70.3

31.82

60.52

51.23

45.45

67.72

0

20

40

60

80

100Kelompok Sasaran

Faktor Lokasi

Kesinergian dan FokusKebijakan

PembangunanBerkelanjutan

Tata Pemerintahan

Proses Manajemen

DIAGRAM LAYANG-LAYANG PEL KABUPATEN SUKA MAJU

INDEKS KOMPOSIT DAN STATUS PEL KAB. SUKA MAJU

No Dimensi PEL Nilai Indeks sebelum Diboboti

Bobot Nilai Indeks setelah Diboboti

1 Kelompok Sasaran 70.30 0.12 8.44

2 Faktor Lokasi 31.82 0.20 6.36

3 Kesinergian dan Fokus Kebijakan 60.52 0.10 6.05

4 Pembangunan Berkelanjutan 51.23 0.13 6.66

5 Tata Pemerintahan 45.45 0.27 12.27

6 Proses Manajemen 67.72 0.18 12.19

JUMLAH 1.00 51.97

STATUS CUKUP BAIK

Indeks Komposit dan Status PEL

0 ≤ Sangat buruk < 25 25 < buruk < 50 50 < cukup baik < 75 Baik ≥ 75

CONTOH ANALISIS SOSIOGRAM

Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015

CONTOH ANALISIS SKALOGRAM

KECAMATAN

Jum

lah

Pen

du

du

k

Lu

as

wil

aya

h (

Km

2)

BT

S

Pa

sar

sem

i p

erm

an

en

Per

tok

oa

n

Res

tora

n

Min

ima

rket

SMK

wa

rnet

Ba

nk

Pem

erin

tah

Ko

per

asi

Sim

pa

n P

inja

m

Ho

tel

Ka

nto

r p

os

Ko

per

asi

Un

it D

esa

Jasa

ek

sped

isi

JUM

LA

H T

IPE

JUM

LA

H U

NIT

PE

RIN

GK

AT

WAY TENONG 32,292 116.7 2 3 2 5 3 1 3 1 0 2 1 0 1 11 24 1

SEKINCAU 17,964 118.3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 10 16 2

PAGAR DEWA 19,724 110.2 1 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 4 14 3

SUMBER JAYA 23,254 195.4 4 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6 10 4

AIR HITAM 11,772 76.2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 4

KEBUN TEBU 19,873 14.6 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7 5

BATU KETULIS 14,523 103.7 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5

BANDAR NEGERI SUOH 26,260 170.9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6

GEDUNG SURIAN 14,843 87.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6

JUMLAH TIPE 9 8 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 48

JUMLAH UNIT 26 19 7 10 7 4 6 3 9 3 2 1 1 98

PERINGKAT 2 4 9 5 7 12 10 11 6 14 13 16 17

Sumber: BAPPEDA Kab. Lampung Barat dan LPPM IPB, 2015

PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN

DASAR PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) dan rencana aksi PEL di aras kabupaten/kota dan pengintegrasian rencana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dasar penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan hasil analisis VCA dan Analisis RALED

Rencana yang akan disusun meliputi: (1) Rencana Induk, dan (2) Rencana Aksi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan RTRW Kabupaten serta RPJMD dan Renstra SKPD. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif.

Pengintegrasian rencana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, agar pengembangan ekonomi lokal memndapatkan dukungan anggaran dari seluruh SKPD terkait.

BAGAIMANA AGAR PROGRAM DIDANAI OLEH STAKEHOLDER LAINNYA?

Pada waktu menyusun rencana induk dan khususnya rencana tindak dan rencana anggaran perlu dibuat program financial matrix.

Dalam program financial matrix ini sudah dijelaskan tentang program dan kegiatan, volume dan lokasi kegiatan, biaya/anggaran kegiatan dan penanggungjawab kegiatan, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, donor maupun masyarakat madani.

Program financial matrix inilah yang akan dijual kepada stakeholder tersebut. Dalam penyusunan program financial matriks harus mengundang seluruh stakeholder kunci tersebut, dan yang diundang adalah orang yang mempunyai otoritas dalam alokasi anggaran organisasi yang diwakilinya.

Dalam program financial matrix yang dimuat bukan hanya sekadar rencana dan anggarannya tetapi sudah merupakan komitmen dari organisasi tersebut.

Setiap kegiatan dibuat TOR singkat, dan kemudian dipromosikan kepada organisasi/lembaga yang tercantum dalam program financial matrix. Diperlukan peran aktif dari seluruh organisasi pemerintahan yang ada untuk ‘menjemput bola’ kepada organisasi-organisasi tersebut. Kepada SKPD yang memperoleh dana dari stakeholder pemberi dana, diberikan insentif seperti di Pemerintah Provinsi Gorontalo.

SKEMA PROGRAM FINANCIAL MATRIX

PEMDA KAB

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Program Financial Matrix

Donors

BUMN

DUNIA USAHA

Kontraktor Kelompok Sasaran

PEMERINTAH PROVINSI

BAPPEDA SKPD

lainnya

Contoh Program Financial Matrix

SUBSTANSI YANG SEYOGYANYA ADA DALAM RENCANA INDUK

Mengubah mind set masyarakat Pengembangan produk unggulan berbasis klaster Pengembangan dan peningkatan produktifitas produk dari

hulu ke hilir (produksi, pasca panen, industri pengolahan, pemasaran) dan sektor pendukungnya.

Pengembangan inovasi sains dan teknologi Pengintegrasian produk komoditi unggulan dengan sektor lainnya (misalnya dengan sektor wisata)

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan: KUB, Koperasi, Forum

Stakeholder dan kerjasama antar daerah Penguatan branding, baik product branding maupun region

branding. Pendampingan baik di tingkat pemerintah daerah maupun di

aras masyarakat. Kerjasama antar pemerintah daerah, kerjasama antara

pemerintah daerah denga dunia usaha dan pemerintah daerah dengan donor.

MONITORING DAN EVALUASI

Penyusunan SOP Monev dan Indikator Kinerjanya

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan secara berkala. Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir tahun.

Monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder kunci.

Tindak lanjut dari monev amat penting sebagai bagian perbaikan pelaksanaan pada masa mendatang.

TERIMA KASIH

CURRICULUM VITAE 1. Nama : Dr. Ir. Sugeng Budiharsono

2. Tempat/tgl lahir : Cirebon, 13 Juli 1960

3. Pendidikan/ short courses

: Sarjana Pertanian, IPB, 1983

Doktor Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB, 1995

Short course on Local Economic Development, ITC ILO, Turin, Italia, 2009

Short course on Local Governance and Rural Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2010

Short course on Market Access for Sustainable Development, Wageningen University and Research, CDI, Netherlands, 2013

4. Pengalaman Pekerjaan

: Dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, 2006 – sekarang

Dosen pasca sarjana Institut Pertanian Bogor, 2001 – sekarang

Chief Technical Advisor for Local Economic Development, BAPPENAS, 2006-2014

Fasilitator pada International short course on Local Economic Development yang diselenggarakan oleh Wageningen University and Research CDI The Netherlands, di Johannesburg, South Africa, 2014.

Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia

Economy & Finance

Transcript of Mekanisme koordinasi, alat analisis, perencanaan dan monev pel bank indonesia