Media Kebangsaan

HORASbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 3| 3| 3| 3| 3

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP |Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landriSitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra.Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri

Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis:Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp:(061) 4524894 - 4557009 | Email : [email protected] |website :bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

sebagai media informasi dan forum pembahasanmasalah ideologi kebangsaan, politik lokal,ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosialdan perubahan kultural yang terjadi di provinsiSumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer,ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasanorosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundangpara ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi,sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untukberdiskusi dan berbagi informasi yang dapatmenginspirasi sambil berkomunikasi denganmasyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaantidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakanKesbangpollinmas, Redaksi dapat menyingkat danmemperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubahmaksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan danmemperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dariRedaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni,Agustus, Oktober, Desember)

M edia Kebangsaan diterbitkan oleh BadanKesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Massyarakat ProvinsiSumatera Utara dan dimaksudkan“

Tajuk Media4-5. Indahnya Demokrasi

Laporan Utama6 - 12. Membaca Indonesia 2015; RamalanIndonesia pecah tahun 2015;

Kabar Aktivitas13 - 21. Gubsu: Gerakkan desa jadi basis antinarkoba; Gubsu: Di pundak guru masa depanIndonesai; Warga Sumut diajak tanam 1pohon; Gubsu harap setiap kabupten/kotadi Sumut buat perda jam belajar; SutiasJambore bersama 650 kader posyandu se-Sumut; Sutias terpilih sebagai Ketua GPMBSumut periode 2014-2018; Gubsu dan FKPDjalan kaki 21 Km susuri jejak pahlawan;Gubsu siap jadi jurkam pemerintah pusat;

Opini22 - 24. Kebijakan pemerintah dalampemberdayaan generasi muda;

Galeri Foto26 - 27. Galeri foto

Kabar Aktivitas28 - 37. Gubsu resmikan bendungan SeiPadang; Gubsu bangga nasyid Sumut raihprestasi terbaik nasional; Gubsu CanangkanGerakan Bela Negara di Sumut; Wagubsuharap semangat Letjen Jamin Ginting terusdigelorakan; Negara Tak Boleh Kalah LindungiRakyat; Nurdin pimpim ziarah ke makampahlawan; Peringatan HKN Emas ke-50,Gatot dan Sutias raih penghargaan kesehatan;

Opini38 - 46. Politik (dalam) identitas, sebuah catatanakhir tahun; Pendekatan pembangunankesejahteraan sosial di Sumut;

Kabar Aktivitas47 - 50. Wujudkan Danau Toba sebagai GGNperlu kerjasama masyarakat; Gubsu terimapenghargaan tanam pohon dari Jokowi; Try Sutrisnoapresiasi Gubernur Sumut mercusuar kedamaiannasional

4 | media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

SALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSI

DALAM implementasi Otonomi Daerah, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahandaerah, ternyata banyak kekurangan dan kelemahanyang kita hadapi. Diantaranya adanya kecenderun-gan semakin melemahnya semangat persatuan dankesatuan nasional, sikap tarik menarik urusan pe-merintah pusat dan daerah. Pemekaran daerah yangmenjurus kepada pola politik identitas yang jelas-jelas mengancam multikulturalisme Indonesia,kurang kondusifnya situasi pembangunan daerahdengan adanya konflik dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2014, Indonesia telah men-garungi berbagai peristiwa politik yang amat san-gat serius, yaitu Pemilu Legislatif dan PemiluPresiden. Meskiupun tidak sampai menimbulkankonflik, harus diakui pertarungan elite politik sep-ertinya belum akan selesai. Koalisi permanenyang dibentuk sampai ke daerah sangat rentanmemunculkan konflik horizontal. Di ranah pemer-intahan juga akan mengalami banyak kendala-kendala politik yang pad gilirannya kan meng-ganggu jalannya pembangunan.

Namun dari sisi politik, hal ini tentunya memilikimakna ganda, meskipun politik tahun 2015 akanmasih penuh dengan "Hiruk Pikuk" namun bagipembelajaran politik, rakyat akan semakin tang-guh memilah masalah politik, kebijakan dan konf-lik. Konflik sosial tidak harus muncul dari per-soalan politik, karena politik penuh denganmasalah kepentingan.

Tahun 2015, akan semakin kompleks denganadanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Tantangan global ditandai semakintajamnya per-saingan antar bangsa,kita dituntut melakukan pe-rubahan kebijakan maupun peraturan sesuai den-gan perkembangan lingkungan strategis yang kitahadapi. Seharusnya ketika kita menghadapi Per-tarungan global, maka persoalan Kebangsaankita sudah harus selesai. Sebagai bangsa yangmajemuk, kita tidak dapat "digoyang" lagi denganisu SARA. Kita "bertempur" dengan dunia inter-nasional sebagai bangsa yang kuat dan bersatu.

Dalam kaitan itu, pada terbitan kali ini kami sa-jikan ulasan berbagai refleksi akhir tahun 2014dan harapan kedepan tahun 2015, politik identi-tas, dan berbagai berita aktivitas kepala daearahyang berkaitan dengan masalah kebangsaan,pemberantasan narkoba dan lainnya. Kiranya apayang disajikan bermanfaat. Tim Redaksi

Tajuk Mediabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Bila dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),kata Refleksi memiliki tiga makna. Salah satunya adalah cerminanterhadap apa yang terjadi, baik yang berkaitan dengan dirinyamaupun terhadap orang lain.

Refleksi disini dimaksudkan untuk mengupas masalah cerminan diri.Yaitu cerminan terhadap apa yang terjadi, baik yang dialami sendirimaupun orang lain, namun menjadi cerminan. Pelajaran terbaik yangmudah ditangkap dan dicerna oleh akal adalah apa yang pernah kitarasakan. Bahkan ia terus membekas dan kita gampang mengingatnya.Bercermin penting dilakukan sebagai titik awal perubahan.

Kita bisa bercermin pada apa yang terjadi agar tidak mengalamihal yang sama di lain waktu. Cerminan tersebuty tidak mustiharus yang mengandung makna kejadian besar. Yang kecilsekalipun bisa dijadikan cerminan.

Sejarah panjang peradaban anak manusia seringkali dipenuhi olehberbagai pertentangan dan sinergi antara dua hal yang mewakili si-fat sifat yang saling berkontradiksi di satu sisi dan saling melengkapidi sisi lainnya. Bagaikan dua buah kutub medan magnet yang men-imbulkan daya tolak satu sama lain ataupun tergambarkan sebagaidua buah muatan listrik yang saling tarik menarik yang kemudianmenghasilkan energi yang dapat memberikan penerangan ataupunkerusakan yang tak terkira. Yang membuat hidup kita berwarna ad-alah eksekusi dari berbagai pilihan itu, lalu konsekwensi dari keputu-san yang kita ambil pada akhirnya meimbulkan kebaikan atau kebu-rukan bagi kita maupun lingkungan kita.

Refleksi Akhir Tah

SUMUT BDAN


Tajuk Mediabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

un:

BANGKITN BUDAYA KERJA

Secara naluriah kita akan selalu berusaha meraih kebai-kan dalam kehidupan karena hal itulah yang menjadi sum-ber kenikmatan. Olehnya itu tidaklah mengherankan jikadalam potret sejarah panjang kepemimpionan manusia dis-esaki dengan berbagai bentuk upaya upaya pencapaiankesejahteraan dan identik dengan tujuan hidup itu sendiridalam artian apa yang dicari oleh manusia adalah kese-jahteraan, kebahagiaan itu sendiri.

Bagi provinsi Sumatera Utara, Kepemimpinan Gubernurdan Wakil Gubernur saat ini juga tidak dapat dipisahkan dariupaya mencapai kesejahteraan dan kebahagian masyarakatpada umumnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, sudahterlampaui. Banyak keberhasilan yang sudah dicapai, bany-ak kebaikan sudah ditebar, banyak kemudahan sudah didap-at, namun ada juga kegagalan, keburukan, dan kesulitanyang menghalangi. Memang sudah menjadi fitrah manusiamelakukan kesalahan, tapi sebaiknya kesalahan dan keg-agalan di masa lampau menjadi bahan refleksi dan intros-peksi agar tidak terulang pada masa yang akan datang.

Menjelang akhir tahun ini, ada baiknya kita melakukan re-fleksi dan introspeksi diri. Kata "refleksi" yang berasal dariBahasa Inggris reflect artinya "menggambarkan, membay-angkan, mencerminkan." Dari arti kata tersebut, kita dapatmelakukan suatu refleksi akhir tahun terhadap sesuatu yangtelah dicapai dan yang belum tercapai.

Dengan refleksi kita dapat membayangkan apasaja yang telah kita lakukan sejak awal tahun sampai men-jelang tutup tahun ini. Sepanjang tahun ini, bagaimana ke-berhasilan yang kita raih. Bila Anda berkedudukan sebagaiStaf pegawai/karyawan maka Anda dapat menilai sejauhmana kinerja selama setahun penuh menjadi pegawai.Sudah optimal atau masih jauh dari target yang ditentukan.Mungkin secara nyata kinerja Anda akan terlihat dari pe-nilaian atasan yang diwujudkan dengan kenaikan pendapa-tan. Di balik itu, pencapaian kinerja yang sesungguhnyahanya dapat diketahui oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebenarnya, mudah saja menilai pencapaian kinerja seor-ang pegawai. Adanya kesesuaian hasil kerja, baik secarakuantitas maupun kualitas, dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya, sudah dapat menggambarkan kinerja pe-gawai. pegawai yang belum mencapai kinerja yang baik ataubelum sesuai antara hasil kerja dengan tanggung jawab yangdiberikan, harus melakukan introspeksi. Menganalisis penyebabtidak tercapainya kinerja, apakah karena ketidakmampuan atauketidakmauan. Bila ketidakmampuan menjadi penghalang makaberusaha untuk belajar menjadi solusinya. Sebaliknya, ketidak-mauan hanya dapat diatasi dengan semangat kerja yang tinggi.

Dengan melakukan refleksi, kita dapat mengetahui kelebihandan kelemahan kita. Sebagaimana dalam Konsep SumateraUtara Bangkit, kita dapat melakukan penerapan kinerja yangberbasis Religius, Integritas, Kompeten, Gotong Royong danpelayanan. Tetapi dengan tidak menghilangkan konsep mene-jemen yang berlaku secara universal untuk melakukan tinda-kan strategis yang tepat. Salah satunya dengan melakukananalisis SWOT. Analisis SWOT berarti Strengths 'kekuatan',Weaknesses 'kelemahan', Opportunities 'kesempatan', danThreats 'ancaman'. Kita juga dapat menerapkan analisisSWOT dalam diri sendiri. Hal ini penting dilakukan agar kitamelakukan introspeksi diri dengan mengetahui kekuatan dankelemahan diri sendiri. Kelemahan yang ada harus diperbaikidan kekuatan yang sudah dimiliki dipupuk agar semakin kuat.Kelemahan umumnya adalah hal-hal negatif seperti kemala-san, ketidakmampuan, ketidakpedulian, dan sebagainya. Seba-liknya, kekuatan merupakan hal-hal positif seperti kemauankeras, kerajinan, kecerdasan, dan lain-lain. Jika kedua faktorini dapat dioptimalkan dalam diri sendiri, niscaya kita dapatmengatasi ancaman dan berhasil dalam meraih kesempatan.Intinya, dengan menerapkan konsep Sumut Bangkit diharap-kan kinerja kita akan semakin baik pada masa yang akan da-tang menuju Provinsi yang berdaya saing dan Sejahtera.

Sejalan dengan visi pemerintah pusat, Konsep Sumatera UtaraBangkit : Membangun Budaya Kerja Berbasis Nilai ini dijadikanacuan untuk membantu dalam perubahan provinsi Sumatera Ut-ara dalam Mewujudkan visinya. Dengan nilai-nilai yang terkand-ung dalam budaya kerja meliputi religius, integritas, Kompeten,Gotong royong dan pelayanan dapat mendorong partisipasimasyarakat dan terwujudnya aparatur yang profesional gunamenjadikan provinsi Sumatera Utara Sejahtera.

Laporan Utamabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


Tentu saja segala interaksi dan relasi di seluruh pihakyang terlibat aktif dalam kompetisi politik itu memiliki bekasyang tidak mudah dilupakan. Bekas itu dapat berbuah ma-nis, pahit, atau asam-asam kecut sesuai komitmen yang dis-epakati bersama. Bagi kelompok yang berkompetisi danmenghasilkan buah yang manis tadi pasti memiliki rangkaianaktivitas untuk mewujudkan komitmennya. Sementara yangmendapatkan buah pahit atau asam-asam kecut harus mem-ulai kembali suatu aktivitas yang sangat berat. Itulah maknakompetisi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Ko-mpetisi menjadi bagian penting dalam pelajaran produktivitasdemokrasi untuk mencapai kesejahteraan.Demokrasi Produktif

Demokrasi produktif adalah pilihan masyarakat modernuntuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasimerupakan hasil pengalaman berabad-abad dari berbagaiperadaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraanmasyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasimenjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingankehidupan bersama dikelola. Persoalan yang harus segeradicari solusinya setelah berkompetisi adalah menjadikanpolitik sebagai cara mendistribusikan sumber daya yang si-fatnya terbatas untuk kesejahteraan bersama. Cara men-gelola parlemen dan eksekutif setelah hasil pemilu ditetap-kan belum mencerminkan demokrasi produktif tersebut.Parlemen menghasilkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi In-donesia Hebat, sedangkan eksekutif dibangun dengan pola

koalisi terbatas. Kedua bentuk koalisi tersebut diharapkandapat menghasilkan program untuk meminimalisasi per-soalan yang belum terselesaikan pemerintah terdahulu.Tetapi, harapan itu belum sepenuhnya berjalan karena per-selisihan di parlemen membuat tidak produktivitas anggotaDPR menurun.

Situasi politik nasional tersebut, lambat laun akan menjalarke provinsi maupun kabupaten/kota tak terkecuali yang se-dang terjadi di DKI Jakarta. Kehadiran pemilih di daerahpada saat pemilu maupun pemilihan presiden sebaiknya di-jawab dengan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. Oleh karena itu, harapan yang besar kepada politisidan partai politik menjadi sangat penting agar kompetisi politikdapat menghasilkan kesejahteraan di tingkat lokal. Partai poli-tik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasiyang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik kedalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik keranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan darisistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktun-ya partai politik memberi porsi yang seimbang antaramasalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mestimakin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal.

Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menye-lesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksi-kan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitelahyang diberi insentif. Contohnya, dalam perumusan kebijakanpublik, partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik

MEMBACA

INDONESIA 2015INDONESIA 2015INDONESIA 2015INDONESIA 2015INDONESIA 2015 Peta Masalah Politik 2014 & Solusi 2015

Muryanto Amin(Pemerhati Politik sebagai Ilmu dan Seni)

Penyediaan waktu untuk berkompetisi dalam merebut jabatan politiktelah usai dilewati. Hiruk pikuk, gemuruh, tebar pesona, menjaja

janji bekerja untuk kesejahteraan, dan lain sebagainya telah disajikandan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia saat pemilihan umum

legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014.


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 7

dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasinotempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup danrentan terhadap intervensi vested interest. Partai politik den-gan komitmen untuk mengembangkan kemampuan per-masalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnyapemimpin-pemimpin politik yang "berkeringat," berakar danmerintis dari bawah. Melalui kesadaran itu, partai politikjuga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan ra-sional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.Budaya Demokrasi

Pembahasan mengenai demokrasi sebagai sistem denganurgensi membangun budaya politik menjadi agenda perubah-an dan perbaikan politik Indonesia ke depan. Perubahanpolitik tidak boleh berhenti hanya dalam dimensi perubahanstruktur politik, apalagi semata perubahan elit. Perubahanstruktur, apalagi dalam tataran formal, adalah perubahanyang dapat dengan cepat dilakukan. Perubahan elit juga me-miliki dimensi waktu yang dapat diprediksi. Namun, tanpaperubahan budaya, kurva belajar perpolitikan Indonesiaakan mandek.

Istilah budaya politik diartikan sebagai orientasi politik, sikapterhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap ter-hadap peranan individu (diri kita sendiri) dalam sistem terse-but. Pengertian budaya politik juga mengacu pada dua tingkatorientasi politik, yaitu sistem dan individu. Budaya politik suatumasyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedang-kan daya operasional suatu struktur politik sangat ditentukanoleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Tetapi, bela-kangan ini budaya politik banyak ditinggalkan karena bebera-pa sebab. Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu ab-

strak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep bu-daya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unitanalisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada levelkultur individu, kelompok atau Negara yang begitu rumit. Per-tanyaan yang selalu muncul adalah jika pada tingkatan indi-vidu, apakah dia bisa digeneralisasi? Jika pada level negara,apakah dia mencerminkan individu? Apabila diletakkan dalamkonteks kelompok (etnis atau religius, misalnya), bagaimanamenjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yanglainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena sifatnyayang terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlaku-kan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadithe last resort, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskansebuah fenomena. Alias, jika sudah mentok dan otak sudahmalas berpikir, tinggal bilang: "yah, memang sudah budayanyabegitu."

Penyebab kedua adalah karena budaya politik selalu di-kaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politikcenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Mis-alnya, bila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi,maka budaya dijadikan kambing hitam latar belakang gagal-nya demokrasi itu. Tetapi, belakangan ini, kajian budayapolitik kembali mendapat perhatian dari para comparativists.Ada beberapa penyebabnya, di antaranya adalah mulaitersedianya data mengenai budaya, seperti data dari WorldValue Survey. Tersedianya data ini memungkinkan budayapolitik dikaji secara lebih ilmiah dengan dukungan data em-pirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi ka-jian yang vague dan abstrak.

Agar budaya politik menjadi tidak abstrak, konkrit, dapat



Presiden SBY ApresiasiBuku Sumut Bangkit

Gubsu H Gatot PujoNugroho ST MSimenyerahkan buku SumutBangkit kepada PresidenProf Dr Susilo BambangYudhoyono di GubernuranMedan.

diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari maka kita harusbisa memanfaatkan seluruh potensi karifan lokal yang sum-bernya dari budaya. Kearifan lokal harus kita anggap sesuaidengan kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keper-cayaan kita. Kita ingin agar kearifan lokal itu berisi instrumenyang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kitatidak menginginkan instrumen tersebut berwujud paternalis-me, kekerasan, politik uang, atau nilai-nilai lain yang tidak se-suai dengan hakikat kemanusiaan dan demokrasi. Dulu, padamasa kerajaan nusantara, paternalisme, atau bahkan feodalis-me, adalah cara yang efektif, karena hubungan pemimpin danrakyat ditundukkan di bawah klaim-klaim irasional, sepertiketurunan hingga wakil Tuhan. Di masa yang lain, kita meny-aksikan koersi dan hegemoni menjadi perangkat politik yangberoperasi dalam menyelesaikan masalah politik. Perjalananwaktu membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut,seperti paternalisme dan kekerasan, bukan saja secara nor-matif absolut buruk, karena mensubordinasikan kemanusiaanyang hakiki, namun juga terbukti tidak mampu menyelesaikanmasalah di dalam masyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia kontemporersudah berkembang menjadi begitu kompleks dan tidak bisadiselesaikan dengan cara-cara lama. Masalah keragamanbangsa kita, misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan koersidan kekerasan, sementara paternalisme dan budaya oli-garkis terbukti menghasilkan ketimpangan dan sumbatan as-pirasi. Seringkali kita terjebak dalam sikap "taken for grant-ed" ketika berhadapan dengan budaya politik. Menghadapikorupsi dan ketidakefektifan birokrasi, misalnya, dengan ce-pat kita menuding budaya. Budaya, yang kita ambil darikata dalam bahasa Sanskerta, memiliki dua elemen penting,yaitu "budi" (akal) dan "daya" (kemampuan melakukan tin-dakan). Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, budaya demokrasiadalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memil-iki pemikiran dan kemampuan melakukan tindakan politikyang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaanhak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman. Bu-daya demokrasi akan memungkinkan semua orang berkon-tribusi menjaga kelangsungan hidup sistem.

Ketika mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi,kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempatdemokrasi tersebut berkembang. Para pendiri bangsa ini,begitu intens mendialogkan narasi-narasi besar universaldengan kondisi dan konteks lokal. Persentuhan mereka den-gan filsafat politik Barat, dan perenungan atas kondisi bang-sa yang terjajah, tidak saja melahirkan gerakan nasionalismeyang bermuara perjuangan kemerdekaan, namun juga meru-pakan manuskrip filsafat politik yang berharga dari sisi in-telektual. Satu hal yang bisa dibaca dari berbagai studipenelusuran terminologi demokrasi adalah bahwa ia tumbuhsejalan dengan pertumbuhan dan perkembanganmasyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitasmasyarakat, maka akan semakin kompleks pula demokrasididefinisikan. Penelusuran lebih jauh mengenai budayademokrasi akan membimbing kita untuk menemukan modeldemokrasi yang sejalan dengan cara pandang dunia dan

kearifan bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak akan adalagi resistensi atau penolakan terhadap demokrasi, karenademokrasi dianggap sebagai satu gagasan yang berasal dari"Barat."

Tantangan membangun budaya demokrasi tepat di depanmata kita tepat adalah adanya fakta bahwa politik uang (mon-ey politic) dan figur kuat (strong man) yang melampaui sistemdan institusi adalah tantangan terhadap demokrasi. Politikuang merupakan tantangan serius demokrasi karena mem-pengaruhi sikap dan perilaku pemimpin atas ongkos kemasla-hatan publik. Politik uang menciptakan demokrasi yang artifi-sial, serta mengkhianati kepercayaan publik dan nuranidemokrasi itu sendiri. Tantangan demokrasi kedua adalah fig-

ur atau orang kuat yang melampaui sistem dan institusi. Ten-tu, sejarah diisi oleh orang-orang besar, namun, ketika sistemdan institusi gagal mengimbangi kebesaran figur tersebut,atau orang tersebut tak berhasil membangun sistem, ban-gunan politik akan berantakan karena sistem tersebut tidaklain adalah cermin dan kepanjangan dari dirinya sendiri. Olehkarena itu, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampumembangun sistem yang berkelanjutan.Meritokrasi

Beberapa masalah yang harus kita petakan sebagai tantan-gan membangun budaya demokrasi. Politik uang harus ditem-patkan sebagai tantangan utama dalam membangun budayademokrasi. Politik uang merusak budaya demokrasi dan meng-gerus kultur organisasi. Bahkan, politik uang akan menjerumus-kan kita ke dalam pragmatisme negatif hingga bentuknya yangpaling telanjang. Politik uang, yang menihilkan meritokrasi, akanmengubur semangat berprestasi. Patronase merupakan bomwaktu karena kepentingan dan kelangsungan hidup orang ban-yak ditumpukan semata kepada figur yang kuat. Tidak perlu di-



ingkari adanya kelompok yang meraup keuntungan dari situasipaternalistik di dalam suatu kelompok atau organisasi.Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistemdan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yangkuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatansistem. Pada saat yang sama, figur yang besar dan kuat mestididorong untuk membangun sistem yang mapan.

Kita juga masih melihat adanya semangat sub-nasionalis-me yang begitu kuat. Saya beri nama "sub-nasionalisme"karena masalahnya bukan semata semangat kedaerahansempit, fanatisme beragama, atau identitas kelompok ke-pentingan yang begitu kuat, namun kecenderungan untukmengaktualkan identitas dan kepentingan entitas yang lebih

masalah yang membutuhkan akuntabilitas. Lagi-lagi, inimasalah yang akan mengerdilkan meritokrasi dan kompetisi.

Faktor-faktor di atas menciptakan sistem dan budaya meri-tokrasi yang lemah. Bukan tidak mungkin orang akan mengala-mi disinsentif mewujudkan kemampuannya (merit) ketika yangdihargai dalam suatu kelompok adalah faktor-faktor non-meri-tokratis, seperti uang dan ascribed status. Masalah yang ber-kaitan dengan lemahnya meritokrasi. Tantangan terhadap bu-daya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanyakecenderungan "zero sum game" di dalam persaingan politik.Pemikiran kalah-menang dan "winner takes all" yang hitamputih seperti itu, yang menang tidak bisa atau tidak mau mener-ima yang kalah dan yang kalah tidak mampu menghormati

yang menang. Kerugian dari situasi ini adalah hilangnya po-tensi sinergi dari dua pihak yang tentu memiliki kemampuandan sumber daya yang patut diperhitungkan.

Melihat peta pemasalahan di atas, maka meritokrasi se-bagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokra-si. Meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, seba-liknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu or-ganisasi dari politik uang. Meritokrasi juga akan melahirkansejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh pros-es dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidakakan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan insti-tusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratisadalah primus interpares atau yang utama dari yang setarasehingga check and balance, baik secara formal maupun kul-tural, dapat berlangsung dengan efektif. Membangun meri-tokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Konflikdan kompetisi yang timbul harus bisa diserap dan diakumulasisebagai pembelajaran bagi sistem politik itu sendiri. Meri-tokrasi tidak akan membunuh pemimpin, malah menjadiladang persemaian kepemimpinan. Bahkan mampu melaku-kan reproduksi kepemimpinan.

Solusi untuk menjawab tantangan dan agenda kita kedepan adalah membangun budaya demokrasi baru sebagaiprasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Meritokrasi sebagai pilar utama dalam membangun budayapolitik. Tentu meritokrasi tidak akan menjadi satu-satunyaobat bagi masalah budaya politik, juga bukan karena yang laintidak penting, namun karena kita harus punya prioritas dan ur-gensi dalam melakukan perubahan. Rakyat yang mampu un-tuk melakukan tindakan politik yang didasarkan pada peng-hargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturanbersama dan keragaman adalah kondisi yang kita capai.

Untuk menuju ke arah itu, partai politik harus berhasil me-mainkan peranannya sebagai sarana agregasi kepentinganpublik ke dalam sistem politik dan menjadi saluran informasi.Partai politik harus didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kongkrit dan lokal sesuai dengan lingkupnya. Partaipolitik yang terbiasa merespon masalah lokal juga akanmenjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya kepemimpinanpolitik yang berakar dan memiliki kualifikasi politis dan tek-nis. Semua itu dibutuhkan untuk menjaga demokrasi sebagaisistem dapat tetap produktif, yaitu menghasilkan outputkeputusan yang memberi manfaat bagi rakyat.

kecil atas ongkos identitas dan kepentingan bangsa. Se-jalan dengan perlunya membangun sistem dan meritokrasi,ke depan sudah tidak perlu lagi ada prasangka primordiali-tas dalam pengelolaan kehidupan politik. Siapa saja bisajadi gubernur Sumatera Utara, atau jadi walikota Medan,dan bukan tidak mungkin saudara kita dari Aceh akanmenjadi presiden Indonesia.

Capaian status yang menentukan posisi seseorang dalamsuatu bagunan struktur dan interaksi sosial dapat diraihmelalui ascribed status dan achieved status. Ascribed sta-tus adalah status sosial yang melekat pada seseorangkarena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidakdapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun terberi olehkeadaan. Sebaliknya, achieved status adalah posisi sosialyang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang(merit). Kedua kategori status tersebut akan terus hadirdalam masyarakat. Persoalan bagi budaya demokrasi ad-alah ketika ascribed status menjadi lebih penting dan de-terminan dibanding achieved status dalam masalah-



RRRRRamalan Indonesiaamalan Indonesiaamalan Indonesiaamalan Indonesiaamalan IndonesiaPPPPPecah Tecah Tecah Tecah Tecah Tahun 2015ahun 2015ahun 2015ahun 2015ahun 2015



kepemimpinannya. Memasuki usia ke-70 tahun kerajaan itu mulai buyar danmuncul banyak kerajaan kecil yangmandiri berdaulat. Alhasil, di awalabad ke-9 nama Kerajaan Sriwijayahanya tinggal sejarah. Tujuh abad ke-mudian (abad 13-14 M) lahir KerajaanMajapahit di Trowulan, Jawa Timursekarang. Kerajaan besar itu berhasilmenyatukan kembali penduduk Nu-santara. Namun, kerajaan ini pun ber-nasib sama dengan Sriwijaya. Mema-suki usia ke-70 pengaruhnya mulai hi-lang dan bermunculanlah kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. NamaMajapahit pun hilang ditelan bumi. Tu-juh abad pasca-jatuhnya Majapahit, ditahun 1945 (abad 20) rakyat Nusant-ara kembali bersatu dalam suatu ika-tan negara bangsa bernama RepublikIndonesia (abad 20-21). Tahun 2015akan bertepatan RI merayakan HUT-nya yang ke-70?.

Dia pun menyatakan,"Selama inisaya selalu optimis, tapi melihatperkembangan di lapangan, apa yangterjadi pada sesama anak bangsa,sungguh mengenaskan. Irama perpoli-tikan nasional dewasa ini mengisyarat-kan hitungan siklus bersatu dan bubardalam tujuh abad, 70 tahun tampaknyakembali terulang. Berbagai fenomenaalam yang menguat ke arah bukti ke-benaran siklus sudah banyak kita sak-sikan. Pertengkaran sesama anakbangsa, terutama elite politik, tidakkunjung selesai, tulis Djuyoto.Penyebab kedua, Indonesia telah kehi-langan figur pemersatu bangsa. Sete-lah Ir Soekarno dan HM Soeharto,tidak ada tokoh nasional yang benar-benar bisa mempersatukan bangsa ini.

muncul ketika wacana tentang masadepan Indonesia, yang juga dijadikanjudul buku oleh Djuyoto Suntani, itumuncul dalam acara Dialog Kebang-saan berjudul Indonesia: Kemarin,Kini dan Esok sekaligus peluncuranbuku tersebut. Komentar bernada pe-simis, optimis, hingga rasa tidak per-caya silih berganti diberikan oleh ber-bagai pihak yang hadir di GedungAneka Bhakti Departemen Sosial ke-marin. Mungkinkah Indonesia benar-benar akan 'pecah' pada tahun 2015?

Djuyoto Suntani, sang penulis buku,menyatakan dalam bukunya palingtidak ada tujuh faktor utama yangakan menyebabkan Indonesia "pecah"menjadi 17 kepingan negeri-negerikecil di tahun 2015. Kepingan negeri-negeri kecil itu sendiri menurutnyadidirikan berdasarkan atas:1. Kepentingan rimordial (kesamaan etnis),2. Ikatan ekonomis (kepentingan bisnis),3. Ikatan kultur (kesamaan budaya),4. Ikatan ideologis (kepentingan politik), dan5. Ikatan regilius (membangun negaraberdasar agama).

Penyebab pertama adalah siklus tu-juh abad atau 70 tahun. Dalam bukun-ya ia menuliskan; "Seperti kita ketahui,semua yang terjadi di alam inimengikuti suatu siklus tertentu. Eksis-tensi suatu bangsa dan negara jugatermasuk dalam suatu siklus yang ber-jalan sesuai dengan ketentuan hukumalam. Dia mengambil contoh KerajaanSriwijaya yang berkuasa pada abad 6-7 M di mana waktu itu rakyat di ka-wasan Nusantara bersatu di bawah

Masing-masing anak bangsa selalumerasa paling hebat, paling mampu,paling pintar, dan paling benar sendiri.Para tokoh nasional yang memimpinnegeri ini belum menunjukkan berb-agai sosok negarawan karena dalammemimpin lebih mengutamakan ke-pentingan politik golongan/kelompokdaripada kepentingan bangsa (rakyat)secara luas. Kehilangan figur tokohpemersatu adalah ancaman paling sig-nifikan yang membawa negeri ini kejurang perpecahan". Katanya tegas.

Pertengkaran sesama anak bangsayang sama-sama merasa jago dan he-bat, masing-masing punya kendaraanpartai, punya jaringan internasional,punya dana/uang mandiri, punya ak-ses, merasa punya kemampuan jadiPresiden; merupakan penyebab ketigaIndonesia akan pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil.Masing-masing tokoh ingin menjadinomor satu di suatu negara. Fenome-na ini sudah menguat sejak era refor-masi yang dimulai dengan diterapkan-nya UU Otonomi Daerah.

Salah satu penyebab Indonesia akanpecah di tahun 2015 karena adanyakonspirasi global. Ada grand strategyglobal untuk menghancurkankeutuhanIndonesia. Ada skenario tingkat tinggiyang ingin menghancurkan Indonesiaatau bahkan menghilangkan nama In-donesia sebagai negara bangsa, tegas-nya. Konspirasi global ini, Djuyoto Sun-tani melihat, terus bergerak dan beker-ja secara cerdas dengan menggunakankekuatan canggih melalui penetrasi bu-daya, penyesatan opini, arus investasi,berbagai tema kampanye indah sepertidemokratisasi, hak asasi manusia,

Djuyoto Memprediksi Tahun 2015 Indonesia Pecah. Beragam reaksidan tanggapan muncul ketika wacana tentang masa depan Indonesia,

yang juga dijadikan judul buku oleh Djuyoto Suntani, itu munculdalam acara Dialog Kebangsaan berjudul Indonesia: Kemarin, Kini

dan Esok sekaligus peluncuran buku tersebut.

Djuyoto Memprediksi Tahun2015 Indonesia Pecah. Berag-am reaksi dan tanggapan



kesetaraan gender, modernisasi, kebe-basan pers, kemakmuran, kesejahter-aan, sampai pada mimpi-mimpi indah le-wat bisnis obat-obatan terlarang dengansegmen generasi muda.

Penyebab utama kelima Indonesiaakan"'pecah" dalam penilaiannya ad-alah faktor nama. Apa yang salah den-gan nama? Ternyata, nama Indonesiasesungguhnya berasal dari warisan ko-lonial Belanda yakni East-India atauIndia Timur alias Hindia Belanda. Ka-langan tokoh politik Belanda tingkatatas malah sering menyebut Indonesiadengan singkatan: In-corporate Do/e-Netherland in-Asia atau kalau diartikansecara bebas nama Indonesia samadengan singkatan Perusahaan Belandayang berada di Asia. Pemberian namaIndonesia oleh Belanda memang me-miliki agenda politik tersembunyi sebabBelanda tidak rela Indonesia menjadibangsa dan negara yang besar. Namaorisinil kawasan negeri ini yang benaradalah Nusantara, yang berasal darikata Bahasa Sansekerta Nusa (pulau)dan Antara. Artinya, negara yang ter-letak di antara pulau-pulau terbesardan terbanyak di dunia sebab negarakita merupakan negara kepulauan ter-besar di dunia. Bila para anak bangsatahun 2015 mampu menyelamatkankeutuhan negeri ini sebagai satu bang-sa, salah satu opsi adalah denganpenggantian nama dari Indonesia men-jadi Nusantara. Nama Nusantara lebihrelevan, orisinil, berasal dari jiwa bumisendiri dan lebih membawa keberun-tungan, pesan Djuyoto. Namun, karenaperpecahan sudah di ujung tanduk,salah satu agenda dalam membangunkomitmen baru sebagai bangsa dalampandangannya adalah dengan cara(perlu direnungkan) mengganti namaIndonesia menjadi Nusantara. Karena,nama memiliki arti serta memberi ber-kah tersendiri. Tidak hanya nama Indo-nesia yang bisa menjadi penyebabnegeri ini pecah, nama Jakarta punternyata ikut berpengaruh terhadapkeutuhan republik ini.

Nama Jakarta, Djuyoto mengungkap-

kan, memiliki konotasi negatif bagi se-bagian besar masyarakat. Bila kita inginmenyelamatkan Indonesia dari anca-man perpecahan serta punya komitmenbersama untuk membawa negara inimenjadi negara besar yang dihormatidunia internasional, maka nama ibukotanegara seyogianya dikembalikan kepa-da nama awalnya yaitu Jayakarta.Nama Jayakarta lebih tepat sebagai rohspirit Ke-Jaya-an Ibukota negara dari-pada nama Jakarta, sarannya.

Penyebab terakhir pecahnya Indone-sia adalah gonjang ganjing pemilihanPresiden tahun 2014. Dia menyatakandalam Pilpres 2009 bisa saja sejumlahtokoh yang kalah masih mampu men-gendalikan diri tapi gejolak massa akarrumput yang berasal dari massa pen-dukung tidak mau menerima kekalahanjago pilihannya. Mereka lalu memper-siapkan diri untuk maju bertarung lagipada Pilpres 2014. Pilpres 2014 adalahpuncak ledakan dashyat gunung esyang benar-benar membahayakan inte-grasi Indonesia. Menurut Djuyoto dariinformasi yang ia peroleh di seluruhpenjuru Tanah-Air, indikasi karenagengsi kalah bersaing dalam Pilpres In-donesia lantas mengambil keputusanradikal dengan mendeklarasikan negarabaru bukanlah sekedar omong kosongtapi akan terbukti. Pergolakan alamnegeri ini seperti gunung es yang tam-pak tenang di permukaan namun setiapsaat pasti meletus dengan dashyat.

Djuyoto Suntani menjelaskan, padaPilpres 2014 bakal bermunculan figurdari berbagai daerah yang mulai beranibertarung memperebutkan kursi RI-1untuk bersaing dengan tokoh nasionaldi Jakarta. Para tokoh daerah sudahdibekali modal setara dengan paratokoh nasional di Jakarta. Jika merekakalah dalam Pilpres 2014, karena desa-kan massa pendukung, opsi lain adalahmendirikan negara baru, melepaskandiri dari Jakarta. Gonjang ganjing Indo-nesia sebagai bangsa akan mencapaititik didih terpanas pada Pilpres 2014.Jika kita tidak mampu mengendalikankeutuhan negeri ini, tahun 2015 Indo-

nesia benar-benar pecah. Para CapresIndonesia 2014 yang gagal ramai-ra-mai akan pulang kampung untukmendeklarasikan negara baru. Merekamerasa punya kemampuan, punya har-ga diri, punya uang, punya jaringan danpunya massa/rakyat pendukung. Pe-rubahan dan pergolakan politik nasionalpada tahun 2014 diperkirakan bisa leb-ih dashyat karena tidak ada lagi figurtokoh pemersatu yang dihormati danditerima oleh seluruh bangsa.

Agar Indonesia tidak pecah, diamenyerukan seluruh elemen bangsauntuk bersatu dan bersatu. Dia ber-harap seluruh bangsa menyadari anca-man yang ada di depan mata dan ke-mudian saling bergandengan tanganbersatu untuk menyelesaikan semuapermasalahan bangsa. Djuyoto bilangbuku ini ditulis sebagai peringatan dini,sebagai salah satu wujud untuk beru-paya menyelamatkan Indonesia dariancaman kehancuran. Dengan adanyabuku ini diharapkan semoga anak-anakbangsa mulai menyadari bahwa hantuIndonesia pecah sudah berada didepan mata. Kalau sudah paham, di-harapkan mulai tumbuh kesadaran daridalam hati lalu secara bersama-samamengambil langkah untuk mencegah.

Ke 17 negara itu antara lain.1. Naggroe Atjeh Darrusallam : Banda Atjeh2. Sumatra Utara : Medan3. Sumatra Selatan : Lampung4. Sunda Kecil : Jakarta5. Jamar (Jawa Madura) : Surakarta6. Yogyakarta : Yogyakarta7. Kalimantan Barat : Pontianak8. Kalimantan Timur : Samarinda9. Ternate Tidore : Ternate10.Sulawesi Selatan : Makassar11.Sulawesi Utara : Manado12.Nusa Tenggara : Mataram13.Flobamora & Sumba: Kupang14.Timor Leste : Dili15.Maluku Selatan : Ambon16.Maluku Tenggara : Tual17.Papua Barat : Jayapura18. Negara Riau Merdeka

Sumber : bayumas3.blogspot.com

Kabar Aktivitasbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


Untuk itu, Gubsu H Gatot Pujo Nu-groho ST MSi mendukung Kepala Ke-pala BNN Sumut Rudi Tranggono un-tuk menggerakkan desa menjadi basisperlawanan anti narkoba.

Hal itu terungkap pada Gebyar Pagela-ran Seni Budaya P4GN bagi Masyarakat2014 di Merdeka Walk Medan, Sabtu (6/12) malam yang digelar Badan NarkotikaNasional (BNN) Sumut.

Dihadapan ratusan generasi mudadan masyarakat lainnya Gubsu diwakiliKepala Badan Kesbangpol LinmasSumut Drs H Eddy Syofian MAP me-negaskan Pemprovsu mendukung ger-akan desa basis anti narkoba.

Gubsu prihatin atas informasi dariBNN bahwa dua belan terakhir inisaja sudah 6 orang tua siswa diant-aranya masih duduk di sekolah dasar(SD) datang ke BNN minta anaknya

direhabilitas narkoba.Sebelumnya Rudi Tranggono mema-

parkan di satu sisi pihalnya bangga atasmulai tumbuhnya kesadaran masyarakatmelaporkan anaknya korban narkoba keBNN untuk direhabilitasi demi menyela-matkan generasi bangsa.

Namun di sisi lain lanjutnya kita prihatinsemakin terbuktilah benar bahwa narkobasudah merasuk sampai tingkat pelajarSD. "Ini baru yang melapor, bagaimanapula yang tidak melapor," ujarnya.

Oleh sebab itu Gubsu mendukungBNN untuk pemeberantasan danpencegahan dari Desa dan keluargakarena desa saat ini sangat besarpengguna narkoba. Desa yang duludikenal tempat yang nyamanmasyarakatnya taat pada Agama danhukum kini justru narkoba banyakmenyebar.

Tingginya pengguna narkoba mem-buat tinghinya angka penyakit HIVdan AIDS sesuai data AIDS 2643 danHIV 5285.

"Kita khawatir bangsa ini akan hilangkarena generasinya tidak sehat. Meskiada negara tapi bangsa bisa hilang.Jadi bentengi diri kita keluarga danlingkungan kita cegah narkoba. Setiapwarga Sumut harus bisa menjadi jurukampanye cegah narkoba," ujarnya.

Gubsu mengatakan, pengaruh narko-ba memang merasuki sendi kehidupandengan sangat cepat. Karena itu butuhperlawanan yang komprehensif ataumenyeluruh dari semua elemenmasyarakat.

Menurutnya tidak cukup jika hanyapolisi atau BNN saja yang 'beradumuka' dengan pelaku penyalahgunaannarkoba. Desa, sebagai elemen pent-ing masyarakat, harus terjun langsungmelakukan perlawanan.

Sementara itu BNN Provinsi Sumutmengimbau kepada seluruhmasyarakat untuk semakin peduli ter-hadap ancaman narkotika. Mulai darilingkungan keluarga,pergaulan,sekolah,dan kantor.

BNN pun meminta perhatian daripemerintah kota dan propinsi untukbersinergi memberantas narkoba.

"Tak ada desa yang luput dari narko-ba. Pemerintah harus berani mengelu-arkan kebijakan desa sebagai basisperlawanan narkoba,"ujar KepalaBNN Sumut, Rudi Tranggono.

Kemudian, Sumut, sebagai incaranjalur distribusi narkoba, khsususnya vialaut, BNN berharap pemerintah se-makin memperkuat garis benteng pan-tai. Dan pelabuhan.

"Intinya untuk melindungimasyarakat dan nelayannya jangansampai lebih memilih bekerja untukmengedarkan narkoba daripada men-jaring ikan,"katanya.

Rudi, juga berjarap. Pemerintahprovinsi mampu berkordinasi dengan pi-hak swasta untuk membangun pusatrehabilitasi. "Karena sejujurnya BNNhanya punya jatah rehabilitasi 25 pe-candu selama setahun, di pusat rehabili-tas Bogor. Padahal di laur masih lebihbanyak pecandu yang butuh dipulihkanlewat rehabilitasi,"katanya.

Gubsu Gerakkan DesaJadi Basis Anti NarkobaBelakangan ini kasus penyalahgunaan narkoba cukup

tinggi termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Hanyadalam waktu dua bulan terakhir, sudah 6 pelajar

diantaranya siswa SD dilaporkan kecanduan narkoba.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Kepala BadanKesbangpol Eddy Syofian dan Kepala BNN Sumut Rudi Tranggono

membuka Gebyar Pagelaran Seni Budaya P4GN Anti Narkob diMerdeka Walk Medan, Sabtu (6/12) malam yang digelar Badan

Narkotika Nasional (BNN) Sumut.



Gubsu: Di PGubsu: Di PGubsu: Di PGubsu: Di PGubsu: Di Pundak Guruundak Guruundak Guruundak Guruundak GuruMasa Depan IndonesiMasa Depan IndonesiMasa Depan IndonesiMasa Depan IndonesiMasa Depan Indonesiaaaaa

Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSimenyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru atas dedikasinya

yang cukup besar mengemban tugas mulia dengan sepenuh hatidalam memajukan pendidikan di Provinsi sumut. Karena, dipundak gurulah wajah masa depan Indonesai kedepannya.

yang diamanahkan oleh Menteripendidikan bagaimana kita diruangankelas maka kita sedang menatap wajahbaru Indonesia, wajah masa depan In-donesia yang sedang dan akan kita kitatitipkan kepada anak-anak peserta did-ik," ujar Gubsu saat menghadiri perin-gatan hari Guru nasional tahun 2014tingkat Provinsi sumut, Selasa (25/11)di Lapangan Merdeka Kota Binjai.

Hadir dalam acara itu, Walikota kotaBinjai HM Idaham SH MsI, wakil Wa-likota Binjai Timbas Tarigan, Ketua PBPGRI Drs H Muhammad Asmin Mpd,Ketua PGRI Provinsi Sumut HjAmanah Yustini MHum, Kakanwil ke-mentrian Agama Sumut Drs H ToharBayo Angin direktur USAID prioritasAgus Marwan dan seluruh pengurusPGRI se-Provinsi sumut.

Gubsu dalam kesempatan itu meng-ingatkan bahwa Guru dalam menjalan-kan profesinya juga diharapkan tidakkaku dalam proses belajar mengajar."Bagaimana ruang kelas hendaknyatidak hanya ruang yang kaku dan bekuyang hanya transfer pengetahuan sajatetapi ruang kelas hendaknya diawalkita mengawali pelajaran diakhir kitamengawali pelajaran dengan menyam-paikan pesan-pesan moral, sampaikanpesan-pesan keteladanan dan kesuk-sesan dari orang-orang yang mampumengispirasikan peserta dan anak did-ik," harapnya.

Sehingga, dengan cara seperti itu,anak-anak adalah memang masadepan kita, anak-anak adalah masadepan bangsa dan negara dan itu ad-alah peran terbesar dari para guru.

"Atas nama pemerintah danmasyarakat kami ucapkan terimasakiatas dedikasi yang cukup besar daripara guru. Deagan begitu masa depanIndonesia, wajah Indonesia di ruang-ru-ang kelas yang dimana sedang menatapIndonesia ke masa depan," katanya.

Walikota Binjai, HM Idaham sH Msidalam sambutannya juga mengucapkanapresiasinya kepada para guru yangtelah memajukan dunia pendidikan.Menurutnya, guru bisa membuktikanperannya sabagai insan pengantar pe-

muda ke masa depan sekaligus mampumemjadikan pendidikan sebagai jem-batan semangat keberadaban bangsadan negara yang lebih baik lagi.

"Selamat hari guru, dan terimaksiahkepada pak gubernur yang telah mem-percayaan kota Binjai sebagai tuan ru-mah peringatan hari guru," ujarnya.

Peringatan hari Guru Nasional yangdigelar oleh Persatuan Guru Republik In-donesia (PGRI) Sumut ini juga ditandaidengan pagelaran tari keberagaman etnisdi sumut. pada kesempatan itu juga Gubsudan walikota Binjai menendatanganiprasasti gedung PGRI Kota Binjai dan di-akhir acara juga menyerahkan piala danpenghargaan kepada para guru atas dedi-kasinya memajukan dunia pendidikan.

“Kecintaan kita kepada tanah air,adalah melalui karya bakti kitamelalui profesi kita seperti



WWWWWarga Sumut arga Sumut arga Sumut arga Sumut arga Sumut DiajakDiajakDiajakDiajakDiajak

Tanam 1 PohonWakil Gubernur (Wagub)Sumatera Utara (Sumut) Ir HTengku Erry Nuradi MSimengimbau seluruhmasyarakat Sumut untuk tiaporang menanam minimal satupohon dalam rangka men-dukung pelestarian lingkun-gan dan hutan.

Imbauan tersebut disampaikanWagub Sumut Tengku Erry Nuradidalam acara peringatan Hari Menan-am Pohon Indonesia (HMPI) dan Bu-lan Penanaman Nasional ProvinsiSumatera Utara 2014 yang berlang-sung di pusat kegiatan pramuka Cadi-ka, Jl. Karya Wisata, Medan Johor,Senin (8/12/2014).

Hadir sejumlah perwakilan anggotaForum Koordinasi Pemerintah Daerah(FKPD) Sumut, Kepala Dinas KadisKehutan Sumut Hallen Purba, BupatiDeliserdang Ashari Tambunan, WakilBupati (Wabup) Langkat Sulistyo, per-wakilan Bupati Labuhanbatu, Maha-siswa Pecinta Alama (Mapala) darisejumlah kampus, Remaja PencintaAlama (Repala) tingkat SMA dan pra-muka.

Dalam kesempatan tersebut, WagubTengku Erry Nuradi menyatakan, bu-daya menanam pohon perlu ditanam-kan sejak dini, terutama bagi generasimuda mulai tingkat SD, SMP, SMAhingga kalangan mahasiswa.

“Jika tiap orang menanam satu po-hon, niscaya bumi Indonesia akankembali hijau. Dengan demikian, hara-pan melestarikan lingkungan dan hutanakan terwujud dengan sendirinya,” se-but Erry.

Dalam acara itu, Erry juga menyam-paikan sejumlah pesan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutan SitiNurbaya kepada seluruh masyarakatSumut. Pesan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan diantaranya un-tuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,serta berpartisipasi aktif dalam mence-gah dan memberantas kerusakan hutandan peduli dengan konservasi tanahdan air.

Selain itu, Menteri Lingkugan Hidup

dan Kehutanan juga berharap Pemer-intah Daerah, khusus tingkat provinsidiseluruh Indonesia untuk membuatperencanaan hutan sekaligus tata pen-gawasan agar konservasi sumber dayaalam hutan, pendidikan, penyuluhandan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dan aliran sungai.Sedangkan tingkat Kabupaten/Kotauntuk melakukan pengelolaan TamanHutan Raya. Dengan demikian peles-tarian lingkungan hidup menjadi lebihberkualitas.

Erry juga menyatakan, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan te-lah menetapkan areal kerja Hutan Ke-masyarakatan seluas 328.452 hektar,Hutan Desa seluas 318.024 hektar,Hutan Tanaman Rakyat seluas194.200 hektar dan Hutan Rakyat PolaKemitraan seluas 279.700 pada 3.700kelompok.

“Ibu Menteri juga berpesan kepadamasyarakat, pelaku usaha, lembagamasyarakat yang bergerak di bidangsosial dan lingkungan hidup sebagaibagian dari pemangku kepentinganpengelolaan hutan di Indonesia untukmewujudkan harapan “Hutan lestaridan masyarakat sejahtera”.

Kadis Kehutan Sumut, Hallen Purbamengajak seluruh masyarakat untuk

tidak merusak ekosistem lingkungandan hutan, karena hutan merupakanwarisan kepada generasi mendatang.

“Kesadaran akan pentingnyalingkungan hidup akan mendukung up-aya pelestarian. Kita harus mewarisk-an lingkungan yang baik bagi anakcucu kita di masa yang akan datang,”ujar Purba.

Diakhir acara, Erry bersama unsurFKPD menyerahkan penghargaan ke-pada Kelompok Melati, Percut SeiTuan, Deliserdang atas prestasinyadalam lomba peduli lingkungan. Saatbersamaan, Erry juga menyerahkanpenghargaan dalam Program 1 milyarpohon tingkat Pemprov SUmut kepadaSMA 13 Medan.

Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, penghargaan lomba penanamansatu milyar pohon diberikan kepadaKabupaten Deliserdang sebagai juarapertama yang langsung diterima olehBupati Deliserdang Asharai Tambunan,juara kedua Kabupaten Langkat yangditerima Wakil Bupati Sulityo dan jua-ra ketiga diberikan kepada KabupatenLabuhanbatu yang diterima perwakilanBupati DR H Tigor.

Erry secara simbolik juga menyerah-kan pohon mabar, pohon icon KotaMedan kepada perwakilan PemerintahKota (Pemko) Medan. Pohon tersebutmerupakan pohon endemik yang tum-buh di Medan.

Sebagai penutup peringatan HariHari Menanam Pohon IndonesiaPemprov Sumut 2014 dan Bulan Pen-anaman Pohon Nasional, Erry dan un-sur FKPD Sumut melakukan penana-man pohon di pinggir danau Cadika.Penanaman pohon tersebut diharapkansesuai dengan tema "Hutan lestari un-tuk mendukung kedaulatan pangan, airdan energi terbarukan".



4 Diskusi Publik Hari Guru

gatur hal ini. Hanya saja, menurutnyahal tersebut kurang efektif mengingatkewenangan dalam hal pelaksanaannyaberada ditingkat daerah.

"Ini kaitanya dengan otonomi," ujarnya.Dari data yang disampaikannya, hing-

ga saat ini, sedikitnya dari 33 Kabupat-en/Kota yang ada di Sumut, baru satudaerah yang sudah memiliki Perda ten-tang jam belajar. Dimana daerah terse-but adalah Kota Sibolga.

"Sampai saat ini masih Sibolga saja

Hadir dalam diskusi tersebut GubernurSumatera Utara H Gatot Pujo NugrohoST MSi, Wagubsu Ir H Tengku ErryNuradi MSi, Rektor Unimed Prof DrIbnu Hajar MSi, Prof Dr Bornok SinagaMPd Staf ahli BPSDMPK-PMP Kem-buddikdasmen RI serta para pemerhatiPendidikan di Sumut, Para Guru danpara Insan Pers yang dipandu oleh mod-erator Ketua PWI Sumut Drs Nuham-mad Syahrir.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSimenghimbau agar seluruh daerah yangada di Sumatera Utara dapat mener-bitkan peraturan daerah (perda) tentangjam belajar.

Karena menurutnya, melalui Perda jambelajar ini dapat menjadi salah satu upayauntuk mencegah banyaknya siswa-siswayang bolos sekolah ketika jam pelajaransekolah sedang berlangsung.

"Dengan adanya perda saya berharapakan memudahkan bagi aparat hukumdan tenaga pendidik yang ada untukmemberi tindakan terhadap para siswayang melakukan pelanggaran terhadapPerda itu," kata gubsu.

Gubsu juga menjelaskan bahwa perdajam belajar tersebut dapat menyangkutberbagai persoalan yang berkaitan den-gan hal yang memicu anak-anak untukbolos sekolah. Termasuk diantaranyauntuk membatasi masyarakat memutartayangan pada media massa yang dinilaitidak layak untuk ditonton pada saat jambelajar.

"Apalagi sekarang ini juga banyaktayangan di televisi yang sifatnya tidakproduktif bagi siswa. Sehingga banyaksiswa-siswi yang mencontoh atas apayang mereka lihat di televisi," katanya.Selaku Gubernur, dia juga menyebutkandirinya sebenarnya dapat mengeluarkanperaturan gubernur (pergub) untuk men-

yang sudah menerapkan Perda jam be-lajar ini. Untuk itu saya harap kedepan-nya semua daerah yang ada juga dapatmelakukan hal yang sama," katanya.

Sementara ditempat yang sama Rek-tor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar M.Sidalam Disk dalam diskusinya menyam-paikan bahwa kurikulum yang ada di In-donesia saat ini tidak ada yang bisadikatakan 'perfect', akan tetapi kuriku-lum yang ada ini sifatnya 'becoming'.

Oleh karenanya, lanjutnya dengan si-

Menyambut Hari Guru 25 November 2014, PersatuanWartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara

(Sumut) bekerjasama dengan Universitas NegeriMedan (Unimed), Rabu (26/11) bertempat di GeloraBallroom Hotel Madani Medan menggelar diskusi

Forum Redaktur mengangkat tema “Guruku Pahla-wan Kita” dan sub tema “Rekognisi Nilai-nilai

Kepahlawanan dalam Meningkatkan Mutu Pendidi-kan di Sumatera Utara”.


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444| 1| 1| 1| 1| 177777

Gubernur Harap Setiap Kab/Kotadi Sumut Buat Perda Jam Belajar

fat kurikulum kita yang bersifat becom-ing ini, menjadi pembuka jalan terhadapsifat Humanisme dari para siswa.

Ibnu pun menambahkan bahwa disip-lin ilmu yang ada di kurikulum 2013 inijuga tidak jauh berbeda dengan disiplinilmu yang ada di dalam kurikulumlainnnya yang pernah diterapkan di In-donesia. Sehingga, menurutnya, jikaKurikulum 2013 ini dihapuskan tidaklahmenjadi permasalah besar bagi duniapendidikan di Indonesia.

"Maka pada dasarnya, disiplin ilmuyang tertuang di dalam kurikulum ituialah pembahasan-pembahasan tentangilmu tentang moral, lingkungan, keluar-ga, dan ilmu eksak, dan lain-lainnya,"jelasnya.

Selain membahas tentang kurikulum,Ibnu pun menjelaskan tentang manfaatPendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

bagi seorang anak. Dimana ia mengata-kan bahwa PAUD ini seharusnya men-jadi tempat untuk bermain dan mengem-bangkan potensi individual bagi anak.

Sebab menurutnya, PAUD merupa-kan sarana pendidikan yang bertujuanuntuk membentuk karakter dan keper-cayaan diri anak serta mengembangkanpotensi individual anak. Oleh karena itu,PAUD harus menjadi tempat bermainbagi anak.

"Jika ada PAUD yang mengajarkananak untuk bisa membaca dan menulis,inilah yang kita katakan salah persepsi.Sebab PAUD ini adalah tempat ber-main, bernyanyi dan sebagainya yangintinya adalah untuk menumbuhkan ke-percayaan diri dari anak tersebut,"jelasnya.

Ibnu pun mengakui, bahwa terdapatsejumlah sekolah dasar (SD) yang saat

ini mengharuskan calon muridnya sudahbisa membaca dan menulis sebelum di-terima. Menurutnya, hal tersebut meru-pakan kesalahan besar. Sebab, kemam-puan menulis dan membaca saat mema-suki SD tidak menjadi jaminan anak un-tuk menjadi pintar dikemudian hari.

Bahkan, lanjutnya, Unimed sebagaisalah satu Universitas yang banyakmenghasilkan guru di Sumut, tidak per-nah mengajarkan mahasiswanya untukmenerapkan metode belajar membacadan menulis di PAUD.

"Persepsi inilah yang harus diubah,karena kami juga tidak pernah menga-jarkan mahasiswa itu untuk menerapkanmetode belajar membaca dan menulis diPAUD. Karena kemampuannya terse-but diperoleh dengan cara "dipaksakan"ketika dia masih butuh waktu untuk ber-main," tutupnya.



Ketua TP PKK Provsu Hj Sutias Handayani GatotPujo Nugroho mengajak kepada seluruh kader po-syandu kabupaten /kota untuk meningkatkan gizi

dan kesehatan ibu serta balita.

kesadaran dari masyarakat, keper-dulian dari masyarakat, keinginan darimasyarakat supaya kondisi kesehatankeluarga, baik di lingkungan terwujuddalam cita-cita masyarakat yang ter-gabung dalam posyandu.

“Saya yakin tanpa ada uluran tangan,bantuan, bimbingan dari kader-kaderPKK, saya rasa sulit bagi posyanduyang berada di desa dan kecamatanuntuk lebih maju dan mandiri karenaSumber Daya Manusia kita apalagiyang berada di pedesaan masih terba-tas, fasilitas masih terbatas, pendataanjuga masih minim,” paparnya.

Maka dari itulah Pemerintah ProvinsiSumatera Utara menyelenggarakanacara ini sehingga kader-kader po-syandu yang ada baik yang ada didesa maupun kecamatan mendapatpembekalan, arahan.

Amran menambahkan, banyak sekalimanfaatnya yang bisa didapat olehkader-kader posyandu dan kader-kad-er PKK melalui acara ini sepertidalam meningkatkan kesehatanmasyarakat.

Sutias Jambore Bersama650 Kader Posyandu se-Sumut

jaan rumah kita bersama yaitumasyarakat dan pemerintah. Angkakematian tersebut merupakan salahsatu indikator untuk mengukur IndeksPembangunan Manusia dari suatudaerah,” kata Sutias.

Kegiatan ini diikuti oleh 650 kaderposyandu dari Kab/Kota se-Sumutyang terdiri dari kader posyandu Pur-nama Mandiri 594 orang, anggota TP-PKK dari 28 Kab/Kota, PengelolaProgram Promosi Kesehatan dari 28Kab/Kota.

Sementara Kepala Badan Pember-dayaan Masyarakat Provsu AmranUthe mengatakan posyandu adalahtempat pemeliharaan kesehatanmasyarakat, dari masyarakat, olehmasyarakat dan untuk masyarakat.

Maka kehadiran posyandu ini adalah

Sumut 2014, Selasa (25/11) di AsramaHaji Medan Jln AH Nasution.

Sutias berkata terselenggaranyajambore kader posyandu ini merupa-kan bentuk penghargaan dankepedulian TP PKK Provsu kepadakader-kader PKK dan posyandu.

Selain itu, tujuan diadakannya kegia-tan Jambore Kader Posyandu ini se-cara umum adalah untuk meningkat-kan fungsi dan kinerja posyandu dansecara khusus untuk meningkatkanketerampilan dan pengetahuan kaderdalam meningkatkan kesehatanmasyarakat.

“Masih tingginya angka kematian ibudan bayi di Indonesia menjadi peker-

Hal itu disampaikannya padaacara Jambore Kader Po-syandu Tingkat Provinsi



Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho terpilihsebagai Ketua Gerakan Permasyarakatan Minat

Baca (GPMB) Provinsi Sumut periode 2014-2018.

Terpilihnya Sutiyas menjadiketua, menjadi kejutan yangsangat istimewa.

Sutias Terpilih Sebagai KetuaGPMB Sumut Periode 2014-2018

dan gemar membaca, memperbanyaktaman baca dan lengkap dengan buku-buku edukasi.

Dalam makalahnya Sutias mengin-gatkan kepada masyarakat khususnyakaum muslim, tentang pentingnyamembaca yang tertuang dalam suratAl-Alaq. Dalam surat itu, katanya, dis-uruh membaca untuk menjadi tahu danmemiliki ilmu pengetahuan.

"Dengan membaca kita memiliki ber-bagai jenis ilmu pengetahuan. Dan kitabisa menjawab perkembangan zaman,"

Soalnya, awalnya Sutias hanya diun-dang sebagai narasumber di acaraMusyawarah Daerah (Musda) GPMBdi Digital Library Unimed Jln WilliemIskandar Medan, Senin (24/11).

Sutias mengatakan, peningkatan danminat baca masyarakat tak terlepasdari pentingnya campur tangan pemer-intah. Untuk itu Sutias berniat akanmeningkatkan minat baca di Sumut.Mulai dari membuat masyarakat cinta

papar Sutias.Sutias mengucapkan suatu negara

sangat membutuhkan generasi yanghandal, caranya dengan dengan mem-baca. Karena, ucapnya, membacamampu memajukan Sumut dengangenerasi yang cerdas.

Sementara Kepala Badan Perpusta-kaan, Arsip dan Dukumentasi ProvinsiSumatera Utara, Hasangapan Tam-bunan mengatakan perpustakaan daer-ah sangat konsen dengan memajukanminat baca di masyarakat.

"Saya berharap kedepan GPMBSumut lebih maju dan mampu mem-buat masyarakat Sumut gemarmembaca untuk semua kalangan,"jelasnya.



Gubsu dan FKPD Jalan Kaki21 Km 21 Km 21 Km 21 Km 21 Km Susuri Jejak Pahlawan

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Ga-tot Pujo Nugroho ST MSi bersama ForumKoordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)Sumatera Utara (FKPD) menyusuri Jejakjejak pahlawan kapten NIP XARIM denganNapak Tilas 21 Kilometer, Minggu (9/11).

da BKP Masjid Al Issyah Hakim. Ditempat itu Gusu jugamenyempatkan untuk mengecat tembok pagar masjid.

Sedangkan di Pos 2, rombongan Gubsu tiba sekitar Pukul11.30 WIB untuk beristirahat sejenak untuk makan siang ber-sama dibarengi dengan kegiatan Seminar/sarasehan perjuan-gan serta penyerahan cindramata/tali asih kepada pejuang ke-berdekaan.

Dipos 3, bertempat di SDN Gunung Kelawang rombongantiba sekitar pukul 14.30 Gubsu dan pesera beristirahat sambil

menyantap teh manispanas serta pisang dan ja-gung rebus yang telah di-siapkan. Ditempat ini juga,seperti pos-pos sebelumn-ya peserta tak menyiakanuntuk mengabadikan mo-men tersebut untuk berfotobersama Gubsu.

Akhirnya sekitar pukul16.15 rombongan tiba digaris finis di BataliyonArmed 2 Delitua. Ditem-pat ini merupakan rangka-ian akhir kegiatan yangnantinya akan digelar pen-

gumungan pemenang dan pemberian hadiah.Sebelum Napak Tilas, dilakukan Upacara pembukaan Na-

pak Tilas Pemuda Jejak Pahlawan tahun 2014 di LapanganSepak Bola Sejati Pratama Titi Kuning. Bertindak sebagaiIrup Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang dihadiri olehseluru peserta Napak Tilas.

Dalam sambutannya, Gubsu mengajak kepada semua yanghadir untuk bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjua-ngkan para pahlawan. "Mudah-mudahan ada sebuah pem-belajaran, kenangan yang bisa menjadi inspirasi bagi pemudabahwa kemerdekaan harga yang sangat mahal maka terusdipertahankan dengan mengisi kemerdeka dengan berbagaisektor pembangunan," katanya.

Kemerdekaan, lanjut Gubsu tidak akan muncul kalau tidakada perjuangan para pahlawan. "Maka dalam rangka napaktilas ini kita kembali mengingat bagaimana para pejuang kitaberjuang untuk kemerdekaan ini. Yang terpenting adalah sayaberharap bisa dimaknai dan tolong coba rasakan bagaimanadulu para pejuang dengan berbagai kekurangan sarana danprasarana yang dimilikinya mereka mengobarkan semangatmereka memperjuangkan kemerdekaan," ujarnya.

Pelaksanaan Napak Tilas Pe-muda Jejak Pahlawan SumateraUtara yang dibarengi dengan per-ingatan Hari Pahlawan 10 No-vember 2014 ini mengambil Tema"Pahlawanku Idolaku" dihadirilangsung oleh Pangdam I/BBMayjend TNI Winston P Siman-juntak, Wakapolda SumutBrigjend Drs Basaruddin SHMH, Kabinda Sumut BrigjendTumino Hadi, Kakanwil Keme-nag Sumut Drs H Tohar Bayoan-gin MAg, Kasdam I/BB BrigjendCucu Sumantri serta 1.500 peser-ta yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan pe-muda, badan eksekutif mahasiswa, pelajar,Mahasiswa ,SKPD Provsu , resimen mahasiswa dari perguruan tingginegeri/ swasta serta BUMD dan BUMN.

Gubsu bersama Pangdam, Kakanwil, Kemenag, Kas-dam I/ BB, Kabinda Sumut, serta Jajaran SKPD Provsumulai pukul 08.WIB ikut berbaur dengan peserta melaku-kan Napak Tilas dengan start Lapangan Sepak Bola Se-jati Pratama Titi kuning Medan terus menuju Pos 1 diMasjid Al Issyah Hakim Jalan Besar Medan-Namuram-be Pasar IV kemudian berlajut ke Pos 2 Kantor CamatNamorambe terus berlanjut ke Pos 3 SDN Gunung Kela-wang dan finish di Yon Armed 2 Delitua. Total panjangperjalanan yang ditempuh sepanjang 21 km sebagai per-ingatan atas perjuangan Kapten Nip Xarim yang berjasamendirikan radio pertama di Sumut yang menyiarkan pe-san-pesan perjuangan.

Disetiap pos, rombongan Gubernur berhenti sejenak untukmelakukan rangkaian kegiatan seperti saat tiba di Pos 1Masjid Al Issyah Hakim sekitar pukul 09.00 WIB Gubsubersama Pangdam memberikan bantuan cat dan kuas kepa-



Terkait Kenaikan BBM

Gubsu Siap Jadi JurkamGubsu Siap Jadi JurkamGubsu Siap Jadi JurkamGubsu Siap Jadi JurkamGubsu Siap Jadi JurkamPPPPPemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pusatusatusatusatusat

Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegas-kan, Pemprovsu mendukung kebija-kan pemerintah pusat yang menaik-

kan harga bahan bakar minyak(BBM). Hanya saja, dia berharap

Presiden Jokowi mengumpulkan paragubernur seluruh Indonesia untuk

menjelaskan secara lebih rinci terkaitkompensasi pengalihan subsidi BBM.

“Kalau dulu, seluruh gubernur diundang tentang apa sajakebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM. Sekarang kitaharapkan presiden mengundang kita. Kita siap menjadi ju-rkam pemerintah pusat di daerah,” sebut Gubsu di kedia-mannya, Selasa (18/11).

Dia mencontohkan, soal tiga kartu sakti sebagai kebijakanpemerintah secara langsung untuk mengantisipasi dampakburuk kenaikan BBM.

Di Sumut sendiri, kartu keluarga sejahtera (KKS), kartuIndonesia pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),masih belum terkoordinasi dengan baik.

Menurut informasi, khusus KIS, baru ada dua daerahyang mendapatkan KIS yakni Pematangsiantar dan Kabu-paten Karo. “Jadi, soal ini kita minta agar secepatnya ditun-taskan,” ucapnya.

Selain itu, dia juga akan mengoordinasikan Tim PengendaliInflasi Daerah (TPID) Sumut untuk melihat berbagai kemu-ngkinan ekses yang bisa mempengaruhi inflasi di daerah ini.

“Jika memang ekses kenaikan BBM ini inflasi bisa 7 per-sen, maka kemungkinan kita akan intervensi denganmenggelar operasi pasar. Sekarang, sedang ada rapat koor-dinasi TPID se Sumut. Walau sudah terjadwal, tapi pem-bahasannya tepat sekali karena kenaikan BBM ini,” sebutGubsu.Tidak Mogok

Untuk angkutan umum, Gubsu mengharapkan, para pen-gusaha angkutan tidak sampai melakukan aksi mogok. Soal-nya, mogok akan mengganggu stabilitas perekonomiandaerah ini.

Dia juga berharap, para mahasiswa yang mengkritisi kebi-jakan pemerintah ini dilakukan secara santun. “Mengkritisiitu boleh saja, karena bagian dari demokrasi. Tapi, kitaharapkan dilakukan secara santu. Tidak anarkis atau meru-

sak fasilitas negara, karena yang rugi kita juga,” ucapnya.Khusus untuk para buruh atau pekerja, dia menjelaskan,

sedang disampaikan masalah upah minimum provinsi(UMP) ke kementerian tenaga kerja. “Kepala Dinas Tena-ga Kerja Sumut ada rapat dengan kementerian di Jakarta.Saya sampaikan untuk menyampaikan masalah UMPSumut. Baik kepada presiden maupun menteri,” ucap Gatot.

Menurutnya, para pekerja tidak lagi mempersoalkanUMP. Karena, UMP hanya sebagai jaring pengaman. Pato-kan utama yang harus diperjuangkan buruh ada upah mini-mum kabupaten/kota.

UMK“Alhamdulilah, sampai saat ini belum satu pun kabupaten/

kota di Sumatera Utara yang menetapkan UMK. Jadi,kenaikan BBM ini momen yang pas untuk memperjuangkanbesaran UMK,” jelasnya.

Di lain pihak, Gatot mengaku, dia tidak bisa berbuat bany-ak soal kenaikan BBM ini. Karena, dari sisi program, tidakberbuat melebihi batas program yang sudah ditetapkandalam garis APBD.

Begitupun, dia berjanji akan mengumpulkan seluruh satuanperangkat kerja daerah (SKPD) di Sumut untuk mencarimasukan terkait efek kenaikan BBM. “Minggu depan, kamiada out bond dengan seluruh SKPD. Saya akan minta ma-sukan soal ini,” tambahnya.

Terlepas dari itu semua, tambahnya, dia mengharapkanpemerintah pusat lebih memaksimalkan kompensasi pengali-han subsidi BBM kepada daerah ini. Khususnya, terhadapprogram yang berdampak luas.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi terkaitmasalah infratruktur jalan, listrik dan irigasi,” sebut Gatotlagi.

Terakhir dia meminta masyarakat Sumatera Utara untuktidak panik. Tetap bersabar menunggu kebijakan pemerin-tah. “Yakinlah, pada prinsipnya pemerintah tidak inginmenyengsarakan rakyatnya,” tutur Gubsu.

Opinibakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


Kebijakan PemPemberdayaan

Generasi muda pada semua zamandan tempat memegang peranan yangsignifikan. Tak heran apabila kemudi-an generasi muda menjadi pilar darikokoh tidaknya sebuah Negara. Di-namika yang ada memberikan gamba-ran bahwa generasi muda memberi-kan kontribusi yang besar terkait den-gan perubahan dan proses pemban-gunan yang ada. Sejak era PergerakanNasional hingga Orde Reformasi, gen-erasi muda menjadi motor penggerakperubahan, sekaligus memastikanbahwa proses perubahan tersebut se-suai dengan tuntutan jaman, dalamkonteks pembaruan dan pemban-gunan bangsa.

negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhandan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30(tiga puluh) tahun. Sementara itu dalam konteks demografi danantropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapanmasuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun.Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalamkategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosialbudaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifatmajemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili,dan bahasa. Mereka memilikiciri ekosistem kehidupanyang terbagi ke dalammasyarakat nelayan, petani,pertambangan, perdagangan,perkantoran dan sebagainya.

Dalam konteks tersebut,generasi muda juga memilikilima karakteristik yang ber-pengaruh pada aktifitasnya,yakni: Pertama, generasimuda kerap kali memilikimental yang tidak berorienta-si pada mutu. Kecenderun-gan tersebut diperkuat den-gan keinginan untuk mencobasesuatu tanpa berupaya untukmendapatkan hasil yang set-impal dengan aktivitas yangdilakukan. Karakteristik inimenggejala pada hampir se-mua generasi muda. Mentali-tas ini secara umum mem-bentuk karakteristik generasi muda yang sekedar menampilkanfigure keberanian semata tanpa memperhitungkan akibatnya.

Kedua, generasi muda cenderung memiliki karakteristik sukamenerabas; hantam kromo, dan cenderung berani tanpa mem-perhitungkan baik dan buruknya. Karakteristik ini bersesuaiandengan sikap berani yang cenderung mengarah pada keneka-tan. Meski begitu, secara positif, sikap ini memberikan kekua-tan mentalitas bagi generasi muda untuk mengambil posisimemimpin dalam situasi yang secara normal sulit dilakukanoleh masyarakat umum. Sehingga tak heran apabila mentalitassuka menerabas ini mengganjar generasi muda sebagai agenperubahan (agent of change), karena proses perubahan harus

berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisigenerasi muda memiliki semangat yang menggelora untukmelakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa,namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat men-gendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskanke arah yang tidak baik. Dan pada kelanjutannya akan mem-pengaruhi arah gerak bangsa.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerin-tah dalam pemberdayaan generasi muda; karakteristik danpermasalahan serta pola kebijakan pemerintah terkait den-gan pemberdayaan generasi muda.Permasalahan Generasi Muda

Merujuk pada UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan,generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai "Warga

Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentugenerasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, na-mun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat



merintah DalamGENERASI MUDA

diawali sikap menolak situasi yang ada, dan generasi mudamenjadi garda terdepan dari perubahan kea rah yang lebihbaik tersebut.

Ketiga, karena secara psikologis masih labil, generasi mudacenderung memiliki karakter yang tidak percaya diri, mudahputus asa, minder dan cenderung berupaya menghindarimasalah, karena adanya perasaan bahwa dirinya tidak akanmampu mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Disisi lain sikap tersebut juga mengancam eksistensi

kepemimpinan gen-erasi muda karenakarakterstik tersebut.

Keempat, generasimuda juga cenderungkurang memilikisikap disiplin, sulit diatur dan cenderunganti kemapanan.Karakteristik inimenjadi basis bagigenerasi muda untukmenampilkan eksis-tensinya dan mela-wan atau setidaknyatidak mengikuti atu-ran yang ada, se-bagai bagian daribentuk protes atausekedar menarik per-hatian bahwa yangbersangkutan eksis.

Karakteristik yangkelima ditegaskan dengan kurangnya generasi muda padatanggung jawab yang diembannya. Pada konteks tertentu,sikap ini diikuti oleh aktifitas negative. Namun di sisi laintidak sedikit ekses dari sikap kurang bertanggung jawab iniberbuah positif.

Berdasarkan pengamatan penulis dan mengacu pada limakarakteristik generasi muda tersebut di atas, maka per-masalahan generasi muda terbagi dalam lima masalah, yakni:Pertama, deideologisasi Pancasila dan radikalisme. Pengaruhlangsung dari proses demokratisasi di Indonesia adalah men-gendurnya sikap patriotism dan nasionalisme. Pancasila yangseharusnya menjadi ideology Negara cenderung diabaikan

atas nama kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM).Praktik dan prilaku menyimpang dari norma-norma Pancasilaini makin menguat, sikap intoleransi menjadi pemandanganyang kerap kali kita lihat. Hal tersebut juga melanda generasimuda, di mana sikap abai terhadap kehidupan bernegara den-gan falsafah Pancasila menyebabkan visi berbangsa danbernegara menjadi tidak jelas. Apalagi radikalisme atas namaagama tertentu makin menjerumuskan generasi muda padasituasi yang keluar dari konteks kehidupan berbangsa danbernegara sebagaimana yang ditegaskan oleh para pendirirepublik. Dalam konteks radikalisme, 9 dari 10 pelaku teroris-me adalah generasi muda, dalam pengertian berusia dibawah 40 tahun.

Kedua, demoralisasi generasi muda dalam bentuk pergaul-an bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Kondisi ini memo-sisikan generasi muda pada posisi sebagai bagian dari per-masalahan. Di mana secara harfiah generasi muda justrumenjadi penyakit masyarakat. Pergaulan bebas dan pen-yalahgunaan Narkoba berada pada posisi di mana generasimuda merupakan bagian dari penyakit masyarakat. Dalamsebuah survey yang dilakukan oleh BKKBN dan SurveiPrilaku Seks pada tahun 2011, di Lima Kota Besar di Indone-sia, termasuk Jakarta, hampir 60 % generasi muda telahmelakukan hubungan seks pra nikah. Sedangkan penyalah-gunaan Narkoba juga menjadi bagian yang tidak terpisahkandari penyakit masyarakat, di mana dalam catatan BNN bah-wa lebih dari 75 % pengguna Narkoba berada pada usiaproduktif kerja.

Ketiga, Kriminalitas dan Premanisme. Masalah generasimuda makin kompleks dengan maraknya tindakan kriminali-tas dan premanisme. Gank motor yang melakukan aktivitascriminal membuat pencitraan generasi muda tidak cukup baikdi mata masyarakat. Belum lagi kelompok-kelompok pemudayang mengatasnamakan etnis tertentu dan tawuran antar ka-mpong menjadi pemberitaan sehari-hari.

Keempat, tidak peduli pada lingkungan sekitar. Sikap indi-vidualistis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar adalahbagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan generasimuda. Banyak dari generasi muda lebih menikmati hidup bilabersama-sama dengan kelompoknya, namun tidak apabila be-rada di tengah lingkungan sekitarnya. Kelima, sikap konsum-erisme yang menghamba pada materi dan penampilan sema-ta.Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi


24 | media | media | media | media | media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

MudaSebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40/2009

Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pe-merintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergidalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan.Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepe-mudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinami-ka, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan men-ingkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam mem-bangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkanpada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepe-mudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemu-da; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerjasesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberiankesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, danberorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperolehdan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan peny-iapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi danmediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selain itu esensi pemberdayaan generasi muda sebagaima-na Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009 dilaksanakan secaraterencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkanpotensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan,serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirianpemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa; peningkatanilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan pendidi-kan bela negara dan ketahanan nasional; peneguhan ke-mandirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jasmani,seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggaraan peneli-tian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Akan tetapi, sebelum memahami lebih lanjut kebijakan pe-merintah dalam pemberdayaan generasi muda, perlu dipaha-mi bahwa setiap kebijakan dan program tersebut dapat diba-gi menjadi dua: yakni program kebijakan pemberdayaan gen-erasi muda yang terkait langsung. Program pemberdayaangenerasi muda yang langsung terkait dengan permasalahangenerasi muda. Biasanya langsung berada di bawah kement-erian atau dinas terkait. Sedangkan program kebijakan pem-berdayaan generasi muda yang tidak terkait langsung adalahprogram turunan yang tidak langsung memosisikan generasimuda sebagai permasalahan itu sendiri. Hal ini biasanya di-lakukan dalam bentuk lintas kementerian atau dinas tertentu.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka pola ke-bijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda ter-bagi dalam lima pola kebijakan, yakni: Pertama, kebijakanpemberdayaan generasi yang dilakukan oleh satu kementeri-an atau dinas tertentu tanpa melibatkan unsur lainnya. Polaini biasanya terfokus hanya pada kementerian terkait, misal-nya program pemberdayaan kepemudaan yang dilakukanoleh Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga atau pro-gram belajar luar sekolah yang dilakukan oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, program kebijakan pemberdayaan yang melibatkan

dua kementerian atau dinas tertentu. Pada pola kebijakan inikementerian-kementerian terkait dan atau dinas-dinas terkaitmelakukan kerja sama untuk menjalankan program pember-dayaannya dalam bentuk aktivitas-aktivitas program. Salahsatu contohnya adalah program deradikalisasi pemuda, dimana melibatkan Kemendikbud, Kemenag, dan unsur Polridan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), baiklangsung maupun tidak langsung.

Ketiga, pola pemberdayaan kerja sama antar kementerianatau satu kementerian yang melibatkan unsur non pemerintah.Pada pola ketiga ini misalnya program penyuluhan bahayapenyalahgunaan Narkoba di mana pihak terkait, baik Keme-negpora, Kemendikbud, Polri, BNN mengajak unsur non pe-merintah melakukan kampanye terkait dengan hal tersebut.

Keempat, Kementerian atau Dinas tertentu yang men-dukung Ornop atau kelompok masyarakat. Bila pada polaketiga bentuknya kerja sama, maka pada pola ini kebijakanyang terkait dengan pemberdayaan generasi muda, pemerin-tah, baik pemerintah pusat maupun Pemda membantusejumlah organisasi masyarakat yang memiliki program ter-kait dengan pemberdayaan generasi muda melalui pos ang-garan dari APBN maupun APBD.

Dan kelima, program pemberdayaan generasi muda yangbersifat mandiri, terkait dengan kekhasan didaerah tertentu,di mana tiap daerah memiliki problematika kepemudaan dangenerasi muda yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Melihat pada lima pola kebijakan pemberdayaan generasimuda oleh pemerintah, maka kita bisa melihat bagaimanaefektif tidaknya pola kebijakan pemberdayaan tersebut bagigenerasi muda secara umum. Setidaknya bila menyanding-kan lima permasalahan generasi muda, sebagaimana diurai-kan di awal maka dapat ditarik benang merahnya, yakni:Pertama, bahwa kebijakan pemberdayaan generasi mudamemiliki tiga sifat, yakni: bersifat mandiri satu kementerianatau dinas; lintas kementerian atau dinas; dan kerjasamadengan pihak terkait.

Kedua, Kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemer-intah dapat dijalankan secara mandiri oleh Pemda terkait ber-dasarkan kekhasan yang ada di daerahnya, ataupun olehmasyarakat secara swakelola, dengan tetap mengacu pada es-ensi kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah.

Ketiga, kebijakan pemberdayaan generasi muda juga men-itiktekankan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya se-batas obyek dari kebijakan pemberdayaan tersebut melain-kan juga ikut secara aktif dalam berbagai program pember-dayaan, baik terkait ataupun tidak terkait.Penutup

Kebijakan pemberdayaan generasi muda, meski menjadi do-main dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersa-ma dengan institusi lainnya, semisal masyarakat dan kelompokmasyarakat seperti LSM maupun Ornop. Di samping itu, or-ganisasi kepemudaan tidak hanya membatasi diri hanya padakoor organisasinya, tapi juga diupayakan membangun siner-gisitas dengan pemerintah dan actor masyarakat lainnyadalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | | | | | 25


Pemprov SosialisasikanMars Sumut Bangkit

segenap anggota Korpri untuk men-ingkatkan profesionalisme dalam men-jalankan tugas dan fungsi sebagai apara-tur sipil negara (ASN)," sebut Gubsu.

Gubsu juga berharap agar lomba initidak saja sebagai ajang mencari pe-menang, tetapi lebih dari itu yaitu men-ingkatkan potensi diri.

"Selalu gali kreatifitas menuju Sumutbangkit dan Sumut lebih luarbiasa,"tegasnya seraya mengimbauagar Mars Sumut Bangkit dikumandan-gkan setiap hari senin pada apel pagisebagai upaya memompa semangatkerja.

Sementara Ketua Panitia Penyeleng-gara Lomba Paduan Suara MarsSumut Bangkit Hj Nurlela SH, M.APmengatakan bahwa kegiatan lomba inimerupakan salah satu dari beberaparangkaian kegiatan dalam menyambutHUT ke-43 Korpri tahun 2014 Tingkatprovinsi Sumatera Utara.

Lagu ini merupakan ciptaan Guber-nur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nu-groho, ST MSi yang diarransemen olehJennie RA Simanungkalit, SPd.

Kegiatan ini lanjutnya bertujuan un-tuk meningkatkan semangat kerja dil-ingkungan provinsi Sumatera Utaramenuju daya saing dalam segalabidang. "Mensosialisasikan visi misipemprovsu adalah sasaran kegiatanini," sebutnya.

Kegiatan diikuti peserta seluruhSKPD Yang ada di jajaran PemerintahProvinsi Sumatera Utara. Pada kegia-tan tersebut juga akan diberikan peng-hargaan dan hadiah untuk juara satusampai dengan harapan dua. Hadiahberupa tropi dan uang tunai. "Diharap-kan bimbingan dan arahan dari BapakGubsu sebagai penyemangat pesertauntuk berlomba," tutupnya.

Pemprovsu mensosialisasikan "Mars Sumut Bang-kit" melalui Lomba Paduan Suara "Mars Sumut

Bangkit" Tingkat SKPD Pemprovsu. Kegiatan inidiikuti semua SKPD di Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dibuka olehGubsu H Gatot Pujo Nugroho ST, MSi yang di-

wakili Plt Sekdaprovsu Hasiholan Silaen, SH, Se-nin (24/11) di Hotel Tiara Medan.

para Kepala SKPD Pemprovsu.Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST

dalam sambutannya yang dibacakanPlt Sekdaprovsu Hasiholan Silaen SHmengapresiasi terselenggaranya kegia-tan Lomba Paduan Suara Mars Sumutbangkit. Karena menurutnya kegiatanseperti ini mempunyai manfaat ganda,karena selain untuk menumbuhkansikap sportifitas dan kreatifitas dalammeningkatkan potensi diri, sekaligusuntuk lebih meresapkan tugas dan per-an anggota Korpri sebagai abdi negaradan abdi masyarakat.

"Melalui lantunan syair-syair MarsSumut Bangkit yang dikumandangkandiharapkan dapat meningkatkan se-mangat kerja di lingkungan pemprovsuguna mewujudkan sumut sebagaiprovinsi yang terdepan, berdaya saingdan sejahtera," demikian Gubsu.

Gubsu juga menyatakan bahwaSumut Bangkit terlahir merupakan tin-dak lanjut dari training capacity buildingdan team work bagi pejabat eselon II dilingkungan pemprovsu awal tahun2014. Dan secara bersama-sama meru-muskan lima nilai Sumatera Utara dian-taranya, Religius, Integritas, Kompeten,

HTurut hadir pada acara terse-but para kepala Asisten Set-daprovsu, Staf Ahli Gubsu dan

Gotong-Royong dan Pelayanan. "Nilai-nilai ini digunakan untuk membangunpola pikir (mindset) dan budaya kerja(cultureset)," Kata Gubsu.

Dan untuk membentuk mindset dancultureset dibutuhkan strategi komuni-kasi yang menghasilkan terbangunnyakesamaan persepsi, komitmen, konsis-tensi serta keterlibatan dalam pelak-sanan program dan kegiatan untuk un-tuk mewujudkan Sumatera Utarabangkit yang berdaya saing dan se-jahtera.

Oleh karenanya melalui Mars SumutBangkit ini diharapkan semangat kerjasemua kalangan agar bersama-samamendukung visi Sumatera Utara yaitumenjadi provinsi yang berdaya saingmenuju Sumatera Utara sejahtera.

Kegiatan lomba paduan suara inimenurutnya relevan dilombakan dalamrangka memperingati HUT ke-43 KorpriTahun 2014. "Untuk itu saya mengajak


GubsuGubsuGubsuGubsuGubsuRRRRResmikanesmikanesmikanesmikanesmikan

BendunganBendunganBendunganBendunganBendunganSei PSei PSei PSei PSei Padangadangadangadangadang

juli 2017. Sementara itu pada saat yang bersama, BWSEIlayah II juga melaksanakan pembangunan bendungandan peningkatan jaringan irigasi Belutu yang menelan biayaRp 155.221.303.600 dengan waktu pelaksanaan 1.058 hariyang selesai pada Desember 2016.

Gubsu dalam sambutannya mengatakan dirinya sudahmemaparkan pembangunan bendungan yang diistilahkan-nya Bajayu (Batak, Jawa dan Melayu) kepada PresidenRI Jokowi pada saat pertemuan presiden dengan gubernurse Indonesia di Istana Bogor , Senin (24/11).

Gubsu menyampaikan apresias kepada P3A, GP3A danIP3A dan masyarakat setempat yang sudah mendeklarasi-kan mendukung pembangunan bendungan.

Serdang Bedagai Ir H Soekirman meresmikan pem-bangunan bendungan di Jalan Pandan Ujung LingkunganIII Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang HilirKota Tebing Tinggi. Hadir Kepala Dinas PengelolaanSumber Daya Air Provsu Ir Dinsyah Sitompul, KepalaDinas Pertanian H M Roem, Kadis Kehutanan HalenPurba, masyarakat setempat, Perkumpulan Petani Pe-makai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air(GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)Serdang BEdagai dan Kota Tebing Tinggi.

Peletakan batu pertama (ground breaking) Pemban-gunan Bendungan Gerak Sei Padang ini mengairi Daer-ah Irigasi (DI) Bajayu seluas 4.000 ha, DI Payalombang1.558 ha dan DI Langau 2.000 ha dilaksanakan olehBalai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II. Bendunganyang letaknya berdekatan dengan Bendungan Bajayu inimenelan biaya Rp 220.524.211.600 dengan waktu pelak-sanaan 1.260 hari kerja dan diperkirakan selesai pada


Persoalan banjir tahunan di TebingTinggi dan kekeringan irigasi seluas7.558 ha di Serdang Bedagai akanteratasi dengan dibangunnya bend-

ungan Sei Padang. GubernurSumatera Utara H Gatot Pujo Nu-

groho, ST, M.Si melakukan peleta-kan batu pertama pembangunan

bendungan sistem gerak yangdiperkirakan selesia pada Juli 2017.

Gubsu didampingi Wakil Gubernur Sumut H TErry Nuradi, M.Si beserta Walikota TebingTinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan dan Bupati



“Mari kita bersama mendukung pembangunan bendunganini, karena ini adalah mimpi masyarakat Tebing dan Sergaisejak tahun 2000, dengan sukses pembangaunan ini maka2017 persoalan banjir di Tebing Tinggi dan persoalan keker-ingan air di Serdang Bedagai di selesaikan,” kata Gubsu.

Gubsu berujar bahwa Sumut menempati ranking kelimapenyumbang surplus beras nasional. Sumut surplus 240ribu ton yang memberikan sumbangan untuk pencapaiantarget 10 juta surplus nasional per tahun. “Itu kontribusi ke-tika kondisi irigasi kita kupak kapik. Kalau beberapa bend-ungan sudah selesai dibangun, maka Sumut akan memberi-kan kontribusi lebih besar lagi,” ujarnya.

Kepala BWS Wilayah II Ir H Pardomuan Gultom menga-

takan dengan dibangunnyakedua bendungan itu , yaituBajayu dan Belutu, makaakan bermanfaat bagidaerah irigasi seluas 19.330ha di Kabupaten SerdangBedagai. Pardomuan Gul-tom menjelaskan bahwabendungan sangat berman-faat bagi peningkatanproduksi areal persawahandi Serdang Bedagai.

Jika diasumsikan 1 hasawah menghasilkan 7 ton,dengan harga 1 kg gabahRp 4.000, maka bila dikali-kan dua kali masa tanamsetahun, total areal yangterairi itu akan meng-hasiknan Rp 1,064 triliyunper tahun. “Alokasi angga-ran yang digunakan untukmembangun kedua bend-ungan sebesar Rp 375,7milyar akan dibayarkanoleh hasil persawahanSergai tidak sampai setahun,” ujarnya.

Walikota Tebing TinggiIr. H. Umar Zunaidi Hasi-buan mengungkapkan rasasyukurnya bahwa rencanapembangunan bendunganyang menjadi solusi banjirtahunan di Kota TebingTinggi akhir terwujud. “INiprogram kami, namun barusetelah tahun pemerintah-an kami berjalan, perjun-

gan ini akhirnya terwujud. 2017 tidak ada lagi banjiryang disebabkan Sei Padang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Soekirmanmengatakan pembangunan bendungan ini sudah diidam-kan sejak tahun 2000 ketika Gubernur Sumut T RizalNurdin. “Ini adalah anugerah yang sudah kita idamkansejak tahun 2000 an . Rupanya ditangan Pak Gatotproyek ini baru terealisasi,” ujarnya.

Soekirman mengingatkan bahwa bendungan tidak adaartinya apabila hutan di wilayah hulu dalam hal ini Si-malungun tidak terjaga. Dia mengusulkan sibentuk otoriaDAS (daerah Aliran Sungai) Sumut untuk mendukungketersediaan air dan menghembang deforestasi.



Apresiasi dimaksud disampaikanGubsu melalui Assisten AdimistrasiUmum Drs H Fitriyus MSi didamp-ingi Assisten Kesos H OK Zulkar-nain SH MSi, Staf Ahli Gubsu DR HAsren Nasution MA dan KepalaBiro Binkesos Pemprovsu Drs HMYusuf MM saat menyambut keda-tangan Kafilah Nasyid Sumut diBandara Kuananamu, Sabtu (22/11).

Dari 10 Duta Sumut yang diutuske festival ini empat diantaranyaberhasil meraih prestasi nasionalpada Festival yang berlangsungtanggal 14 hingga 20 November2014 dan diikuti utusan dari seluruhpropinsi se Indonesia.

Para duta Sumut berprestasi na-sional tersebut masing-masing JuaraPertama Dewasa Putra atas namaMuhammad Fadli, Juara II DewasaPutri atas nama Imelda, Juara IIAnak-anak Putra atas nama Mabrurdan Juara Harapan II Remaja Putriatas nama Zakiah.

Besarnya apresiasi dan rasa bang-ga Gubsu kepada para duta Sumutyang ikut mengharumkan namapropinsi ini juga dinyatakannya den-gan akan memberikan PiagamPenghargaan Khusus yang akanditandatanganinya langsung.

Penyambutan Kafilah NasyidSumut di VIP Room BandaraKualanamu berlangsung khidmatdan para duta Sumut merasa gembi-ra dan berbesar hati seraya men-

yampaikan terima kasih ataskepedulian dan perhatian Gubsu.Dari Bandara Kualanamu, rombon-gan kemudian dijamu oleh Gubsu disalah satu restoran di Medan. Disini, para duta Sumut juga dapat ber-silaturrahmi dan tukar fikiran.

Kepala Biro Binkesos PemprovsuDrs HM Yusuf MM didampingi Ka-bag Agama Pemprovsu Drs SudartoMAP mengemukakan festival inihakekatnya merupakan wahana un-tuk mengembangkan seni Islamisekaligus sebagai bagian dari kegia-tan dakwah melalui syair dan nada.

“Dengan syair dan nada QasidahGambus atau Nasyid ini kita dapatmengembangkan wawasan dan par-adigma dalam memahami dan men-gamalkan ajaran Agama Islam se-cara luas pada para penikmat seni,”

ujarnya.Melalui wawasan dan paradigm

tersebut lanjutnya kita secara cerdasdapat mengambil hikmah dan pelaja-ran yang terkandung dalam syairNasyid untuk dimanfaatkan dalamhidup dan kehidupan secara individumaupun sosial.

Menelisik pada makna secara har-fiah, lanjutnya nasyid memiliki artisenandung. Sedangkan secara istilahdi Indonesia nasyid memiliki konota-si khusus sebagai lagu yang menga-ndung syi'ar atau lirik di dalamnyaberisi nilai-nilai Islam. Sesuai denganmakna yang dikandung, maka tujuanterlahirnya nasyid untukmensyi'arkan nilai-nilai Islam. Halinilah yang menjadi pembeda utamaantara nasyid dengan aliran musikapapun lainnya.

Gubsu Bangga Nasyid SumutRaih Prestasi Terbaik Nasional

Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi bangga danmenyampaikan apresiasi atas prestasi Kafilah Sumut yang berhasilmeraih empat juara tingkat nasional pada Festival Bintang Vokalis

Qasidah Gambus (Nasyid) Nasional ke-19 di Palu Provinsi SulawesiTengah.

Kafilan Nasyid Sumut disambut khidmat setiba di Medan setelah mengukirprestasi nasional pada Festival di Palu Provinsi Sulawesi Tengah masing-masingJuara Pertama Dewasa Putra atas nama Muhammad Fadli (duduk 2 kiri), JuaraII Dewasa Putri atas nama Imelda (duduk kanan), Juara II Anak-anak Putra atas

nama Mabrur (3 kiri) dan Juara Harapan II Remaja Putri atas nama Zakiah.



Gubsu Canangkan GerakanBela Negara di SumutBela Negara di SumutBela Negara di SumutBela Negara di SumutBela Negara di Sumut

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HGatot Pujo Nugroho ST MSi secararesmi mencanangkan Gerakan Na-

sional Bela Negara di Provinsi Sumutyang dipusatkan di Lapangan Ben-

teng Medan, Jumat (19/12).

Selain itu, bentuk bela negara lainnya yakni mewujud-kan kedaulatan pangan, berdiri di atas kaki sendiri. Pro-fesi guru bidan dan tenaga kesehatan di daerah pelosok,perbatasan, dan pulau terluar sesungguhnya belanegara."Mereka menjaga Republik Indonesia tetap ek-sis," ujarnya lagi.

Bentuk lain yang dilakukan warga negara di tengahmasyarakat sebagai tindakan bela negara adalahmencegah ancaman kemiskinan.

Apalagi, dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatanbangsa dari luar tidak hanya bersifat fisik tetapi sudahmengarah pada ancaman multidimensi. Sementara an-caman dari dalam negeri berupa tindak pidana luar bi-asa korupsi. "Upaya melawan korupsi di semua tingka-tan merupakan bela negara," tambah Presiden melaluiGubsu.

Usai upacara, kepada wartawan Gubsu menambah-kan bahwa bela negara bagi semua anak bangsa tidakhanya TNI Polri, tapi seluruh elemen apakah itu petani,pedagang, buruh juga profesional. "Mereka punya tang-gung jawab untuk bela negara dan pengertian belanegara adalah ketika kita mampu profesional di bidangmasing-masing," ujarnya.

Maka, lanjut Gubsu kalau kesadaran tehadap belanegara terjadi pada seluruh elemen masyarakat makabangsa ini akan menjadi bangsa maju di semua bidangbaik perikanan Pertanian, Perkebunan, pendidikan.

Diakhir apel Gabungan, Gubsu H Gatot Pujo NugrohoST MSi, Wakapolda Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Kakor-da Kemenhan Provsu Kol Inf Azhar Muliyadi, WalikotaMedan Dzulmi Eldin menyempatkan foto bersama den-gan peserta upacara. Kepada para anak muda dan pel-ajar serta mahasiswa yang menjadi peserta upacara,Gubsu memberi semangat untuk belajar, belajar dan be-lajar serta terus belajar.

Kubela Sepanjang Masa" yang diikuti oleh ratusan pesertayang berasal dari TNI, Polri, PNS, Resimen Mahasiswa,Ormas, mahasiswa, pelajar dan Masyarakat.

Upacara memperingati agresi militer Belanda ke 2 yangterjadi pada 19 Desember 1948 ini juga dihadiri KakordaKemenhan Provsu Kol Inf Azhar Muliyadi, Unsur ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Sumut antara lain KapoldaSumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, mewakili Pangdam I/BB, Mewakili dan mewakili unsur FKPD Sumut lainnya.Hadir juga Walikota Medan Dzulmi Eldin, KapolrestaMedan, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pem-provsu serta berbagai undangan lainya.

Sebagai Inspektur upacara, Gubsu H Gatot Pujo Nugro-ho ST MSi membacakan sambutan dari Presiden RI JokoWidodo menyampaikan bahwa tindakan bela negara tidakhanya dilakukan oleh militer tetapi juga warga negaramelalui politik dan diplomasi.Oleh sebab itu, dia mengajakseluruh warga negara Indonesia berperan serta dalam tin-dakan bela negara.

"Memberantas aksi pencurian ikan adalah tindakan belanegara. Ratusan juta ton ikan yang merugikan ratusan trili-un dicuri," katanya

Prosesi pencanangan tersebut dilakukan bersamaan den-gan Apel Gabungan TNI, Polri, PNS dan Masyarakatdengan tema "Indonesia Tanah Airku Tercinta Kan



Semang

Semangat Letjen Jamin Ginting tentu harusdigelorakan. Tidak hanya bagi generasi muda diTanah Karo, tapi juga bagi seluruh masyarakat

Sumatera Utara, bahkan Indonesia.Demikian yang disampaikan Wakil

Gubernur Sumatera Utara Ir HTengku Erry Nuradi MSi dalam acarasyukuran Penganugerahan Gelar Pahl-awan Nasional Alm Letjen TNI JaminGinting, Sabtu (29/11) di JW MarriotHotel Medan.

Hadir dalam acara itu antara lainMewakili Menhan RI Brigjen TNI EkoBudi Supriyanto, Mewakili DHD 45Brighen Sadar Sebayang, MewakiliRektor USU Rajda Bungsu Hutaga-lung, Anggota DPRD Sumut SalehBangun, Walikota Kota Medan DzulmiEldin, Plt Bupati Karo Terkelin Brah-mana SH, Ketua Panitia Letjen TNI(Pur) Amir Sembiring Hadir juga per-wakilan dari keluarga besar LetjenJamin Gintings, antara lain Istri AlmLetjen Jamin Ginting Likas Br Tarigandan anaknya.

"Semangat pantang menyerah, kec-erdikan kesetiaan pada negara jugakecintaannya terhadap persatuan dankesatuan haruslah diteladani," ujarnya.

Wagubsu, melihat semangat- seman-gat itu masih relevan dan bermanfaatuntuk mengispirasi kita semuanyamembangun Sumut yang lebih berdayasaing dan lebih sejahtera.

Semoga, lanjut Wagubsu, momentumini dapat membangkitkan kembali se-mangat nasionalisme dan nilai-nilaikejuangan kita selaku anak bangsaterutama semangat untuk mandiri ber-jiwa kemanusiaan, kejuangan dankesetiakawanan sosial.

"Saya juga yakin kegiatan ini bukanbersifat eksklusif bagi keluarga besaralmarhum belaka, melainkan untuk se-luruh masyarakat sumut bahkan nu-santara sebab almarhum bukan hanyamilik keluarga besar almarhum LetjenJamin Ginting tetapi beliau adalah miliknasional sebagai aset bangsa Indone-sia," katanya.

Wagubsu juga yakin kegiatan ini

akan mampu untuk menyegarkankembali fikiran kita tentang nilai-nilaipersatuan dan nasionalisme yang didalam perwujudannya mempunyai ciriciri dan sifat-sifat khas bangsa Indo-nesia yang merupakan penegasankembali ketetapan hati rakyat untukmengisi pembangunan bangsa di masamendatang.

Dengan diangurahinya Alm LetjenJamin Gintings sebagai Pahlawan Na-sional oleh Presiden Joko Widodo,maka sampai saat ini sudah ada 11pahlawan nasional yang berasal dariProvinsi Sumut yakni, SM Raja XII,FL Tobing, Zainul Arifin, Adam Malik,Jend Abd Haris Nasution, DI Pan-jaitan, Amir Hamzah, Kirang Bangun,Tengku Muhammad Hasan, TB Si-matupang dan Terakhir Letjen JaminGinting.

"Saya harap perjalanan hidup parapahlawan nasional asal Sumut hendak-lah dapat menjadi muatan lokal bagipelajaran siswa di Sumut, sehinggadapat meneladani jiwa kepahlawanandan menginspirasi pemuda," harapnya.

Sementara itu Plt Bupati Karo ter-kelin Brahmana menyampaikan bah-wa Letjen Jamin Ginting adalah tokohmiliter yang konsisten membela nega-ra.

"Tentu gelar pahlawan suatu ke-banggaan dan kehormatan masyarakatdan Pemkab karo yang tidak ternilaiharganya," ujarnya.

Ketua Panitia Letjen TNI(Pur) AmirSembiring menyampaikan terima kasihkepada semua pihak yang telah terli-bat dalam proses pengajuan LetjendJamin Ginting sebagai pahlawan.

Dalam laporannya, Amir Sembiring

petani pasangan Lantak Ginting sukadan Tindang Br Tarigan. Jamin adalahseorang pejuang kemerdekaan me-nentang pemerintahan Hindia Belandadi Tanah Karo.



Wagubsu Harapgat Letjen Jamin Ginting

Terus Digelorakan

menyebutlkan Letjen TNI (Purn)Jamin Ginting adalah pahlawan na-sional kelahiran Tanah Karo, ProvinsiSumatera Utara. Ia lahir pada 12 Jan-uari 1921 di Desa Suka dari keluarga

Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HTengku Erry Nuradi MSi berfoto

dengan istri Alm Letjen Jamin GintingLikas Br Tarigan.



Hal ini dinyatakan Kapoldasu saatmemberikan pengarahan pada RapatKoordinasi Tim Terpadu GangguanKeamanan Dalam Negeri Provinsidan Kab Kota se-Sumut, Rabu (17/12/2014), di Aula Kamtibmas Poldasu.

Rapat Koordinasi ini dihadiri Tim Ter-padu Gangguan Keamanan Kab Kotayang terdiri Kaban Kesbangpol Kab/Kota,BappedaKab, Kota, Kabag Ops Polres,Pasi Intel Kodim, Kasi Intel Kejari dan di-hadiri Kepala BINDA Sumut Brigjen TNITumino Hadi, Kaban Kesbangpol dan Lin-mas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP se-laku Sekretaris Tim Terpadu Sumut.

Menurut Kapolda, visi Presiden JokoWidodo adalah mewujudkan IndonesiaYang berdaulat, mandiri dan berkepribadi-an serta terwujudnya keamanan nasionalyang mampu menjaga kedaulatan wilayahRI dengan program Nawacita di antaran-

ya menghadirkan negara untuk melindungisegenap bangsa dan memberikan rasaaman pada seluruh warga negara.

“Jangan ada pembiaran kekuatanlain diluar kekuatan negara yangmengganggu rasa aman masyarakat,”tegas jenderal bintang dua tersebut.

Sebelumnya, Kaban KesbangpolSumut Drs H Eddy Syofian MAP me-laporkan, rakor Tim Terpadu ini dalamrangka penyusunan Rencana AksiTim Terpadu Kab/Kota tahun 2015dengan terlebih dahulu memetakansegala potensi kerawanan yang ada.

Dengan penyusunan Rencana Aksi,maka Tim Terpadu dapat mengambillangkah cepat, tepat dan tegas sertaproporsional untuk menghentikan seg-ala bentuk gangguan keamanan den-gan tetap mengedepankan aspek hu-kum, menghormati norma dan adat is-

tiadat setempat serta menjunjung ting-gi Hak Azasi Manusia (HAM).

Kapolda mengingatkan, kepada jaja-ran Tim Terpadu agar setiap potensigangguan keamanan dan akarmasalahnya harus dilakukan secarakomprehensif dan membuat programcipta kondisi dari seluruh stakeholder.“Mari tangani potensi konflik sosialgangguan keamanan digarap dariawal secara bersama,” ajak Kapolda.

Kapolda mengingatkan, di tahun 2015potensi konflik dan gangguan keamananmasih akan muncul, seperti pelaksanaanPilkada 14 Kab/Kota, pemekaran Kabdan provinsi, tapal batas, penangananeksekusi fisik Register 40, pendistribu-sian tanah ex HGU, masalah tanah,masalah pertambangan, dampak kenai-kan BBM, peredaran Narkoba, anca-man terorisme, dan kriminalitas.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutejo SH MSi menyatakan, nega-ra tidak boleh kalah dalam melindungi rakyat dari setiap gangguan

keamanan. Aparat Pemerintah (Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan dan Penga-dilan )harus satu visi dan mensinegikan tugas penanganan gangguan

keamanan secara terpadu.

| 35


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 VNo.6 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

DALAM Rangka Peringatan HUTKORPRI ke-43 tahun 2014, RatusanPNS dibawah naungan Korps Pe-gawai Negeri Indonesia ProvinsiSumatera Utara mengikuti Ziarah danTabur Bunga ke Taman Makam Pahl-awan di jalan Sisingamangaraja Med-an, Kamis (27/11).

Sebelum tabur bunga terlebih dahuludiadakan upacara penghormatan danpeletakan karangan bunga yang dip-impin langsung oleh Ketua KORPRISumut H Nurdin Lubis, SH MM. Ha-dir beberapa Staf ahil Gubsu, ParaAssisten, dan pimpinan SKPD Pem-provsu, juga Sekda Kota Medan ber-sama jajarannya.

Upacara dimulai sejak pukul 08.00WIB diawali dengan penghormatankepada arwah para pahlawan bangsa.Upacara yang berlangsung singkatnamun upacara tersebut terasa cukupkhidmat terbukti dengan antusiasmepara PNS yang tertib meski di bawahrintik-rintik hujan.

Ketua KORPRI Sumut H NurdinLubis SH MM disela-sela tabur bungamenyampaikan bahwa pelaksanaan

ziarah ke taman makam pahlawantersebut adalah untuk meneladani seg-enap perjuangan para pahlawan bang-sa yang telah gugur dalam pertempu-ran dalam meraih kemerdekaan bumipertiwi Indonesia.

Selain itu juga kegiatan ini dimak-sudkan untuk mempererat tali silatur-ahmi antar sesama anggota KORPRIsehingga sinergitas antara masing-masing instansi dapat terjalin denganbaik sehingga dapat mempermudahdalam pelaksanaan tugas masing-masing yang diharapkan dapat ber-banding lurus pada peningkatan kuali-tas layanan, profesionalisme dan per-cepatan pembangunan serta terca-painya setiap program-program kerjayang telah disusun.

"Bangsa yang besar adalah bangsayang menghargai jasa para pahlawan-nya. Sebagai bangsa yang telah mer-deka berkat perjuangan para pahla-wan yang telah mengorbankan jiwadan raganya. Maka sudah sepantasn-ya sebagai generasi yang telahmerasakan kemerdekaan memberikanpenghormatan kepada mereka yangtelah memerdekakan negeri ini." KataNurdin.

Kita, lanjutnya, harus terus me-neruskan ide, pesan dan cita-cita per-juangan bangsa. "Jadi kepada para al-marhum pata pahlawan kita berdoasemoga ditempatkan oleh yang kuasadenhan sebaik baiknya dan kita bisameneruskan cita-cita dan perjuanganpara pahlawan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan ziarah keTaman Makam pahlawan tersebut di-akhiri dengan tabur bunga oleh selu-ruh peserta. Selanjutnya, masih dalamrangkaian Hut KORPRI, H NurdinLubis SH MM bersama rombonganmenuju Kantor Dinas PendapatanProvsu guna mengikuti aksi donordarah.

HUT Korpri ke 43Nurdin Pimpim Ziarahke Makam Pahlawan



Peringatan HKN EmasRaih PGubernur Sumatera Ut-ara H Gatot Pujo Nu-groho, ST, M.Si besertaKetua Tim PenggerakPKK Provinsi SUmutHj Sutias Handayanimenerima penganuger-ahan tanda penghargaandi bidang kesehatanpada 50 tahun peringa-tan Hari Kesehatan Na-sional di Taman MiniIndonesia Indah, Jakar-ta, Kamis (27/11).

Penghargaan diserahkan oleh MenteriKoordinator Bidang Pembangunan Manu-sia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Disaksikan Menteri Kesehatan NilaFarid Moeloek, Gubsu Gatot menerimapenghargaan Manggala Karya BaktiHusada Kartika, sedangkan Sutias men-erima tanda penghargaan Mitra BaktiHusada. Penghargaan Manggala KaryaBakti Husada (MKBH) diberikan kepa-da Pemerintah Daerah atas dukungan-nya terhadap keberhasilan satu atau be-berapa program kesehatan di wilayahkerjanya. Sedangkan Mitra Bakti Husa-da (MBH) merupakan tanda penghar-gaan yang diberikan kepada organisasikemasyarakatan, dunia usaha, badanusaha milik Negara (BUMN), BUMD,dan organisasi profesi dalam menduku-ng keberhasilan pembangunan di bidangkesehatan. Sumut termasuk provinsiyang terbanyak mendapatkan penghar-gaan dari 3 kategori yaitu sebanyaklima penghargaan . Selain Pemprovsudan TP PKK Sumut, Pemerintah Kabu-

paten Labuhan Batu dan PemerintahKota Sibolga, Ketua Tim PenggerakPKK Labuhanbatu juga menerimapenghargaan.

Gubsu mengatakan penghargaan yangditerima Pemprovsu ini menjadi seman-gat pihaknya untuk meningkatkan usa-ha-usaha dalam upaya pembangunankesehatan di Sumut. Gubsu mengucap-kan terimakasih kepada segenap pe-mangku kepentingan bidang kesehatanyang sudah bekerja memberikan pelay-anan terbaik bagi masyarakat.

"Terkait dengan pelayanan kesehatan,tentu Pemprovsu akan terus dan terusmenerus meningkatkan pelayanan kese-hatan apalagi saat ini kita memiliki limaRumah Sakit rujukan. Namun yangalebih penting adalah meningkatkan ke-sadaran masyarakat untuk tetap sehat,mencegah sakit dengan menerapkanbudaya hidup bersih dan sehat," ujarnya

Sementar dalam kesempatan itu, HjSutias mengungkapkan salah satu pro-gram TP PKK SUmut dalam menduku-

ng pembangunan kesahatan di Sumutadalah mensosialisasikan gerakan peduliibu hamil dalam upaya pengurangan an-gka kematian ibu dan bayi. Sutias men-gungkapkan pentingnya peran seluruhkeluarga dan masyarakat untuk menja-ga ibu hamil agar ibu dan anak sehatsetelah melahirkan. "Seluruh komponenmulai dari suami, keluarga danmasyarakat yang berada di lingkunganbisa beran menjaga keberadaan ibuhamil, agar ibu dan bayi selalu sehathingga sampai melahirkan,"paparnya.

Hadir dalam puncak HKN menterikabinet kerja, Ketua DPR RI, KepalaDinas Kesehatan Provinsi Sumut drRaden Roro Suryanti Hartati, DirekturRS Haji Medan dr Diah Retno, pengu-rus TP PKK Sumut, Kepala PerwakilanPemprovsu di Jakarta Nursalim AffanHsb beserta 2.000 undangan.

Menko PMK PUan Maharani padasaat itu menyambut baik peringatanHKN Emas, dan mengungkapkan apre-siasinya kepada para penerima peng-



s ke-50, Gatot dan SutiasPenghargaan Kesehatan

hargaan yang sudah berjasa di bidangkesehatan. “ Selamat dan terimakasihatas kerja kerasnya,” ujar Puan.

Puan dalam sambutannya men-gungkapkan Hari Kesehatan Nasionalyang ke 50 memiliki makna penting.Menurutnya 50 tahun merupaan per-jalanan panjang dalam melakukan up-aya-upaya pembangunan kesehatan se-hingga derajat kesehatan masyarakatIndonesia semakin meningkat.

“Upaya kesehatan lebih mempriori-taskan pada upaya mempertahankanorang sehat agar tetap sehat dan yangsakit harus mendapatkan pelayanankesehatan yang mudah diakses dan me-madai, oleh karena itu peningkatan per-ilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di

masyarakat penting,” ujar Puan dalamsambutannya.

Dia juga mengatakan Pemerintahbertanggungjawab untuk merencana-kan, mengatur, menyelenggarakan,membina, mengawasi penyelenggaraanupaya kesehatan yang merata dan ter-jangkau.

Sebagai salah satu rangkaian peringa-tan Hari Kesehatan Nasional, penghar-gaan tersebut merupakan upaya untukmeningkatkan peran serta masyarakatbaik perorangan maupun institusi/lem-baga agar terus mempertahankan danmeningkatkan keberhasilan pemban-gunan kesehatan. Tanda penghargaanyang diberikan tertdiri atas KsatriaBakti Husada (KBH), Manggala Karya

Bakti Husada dan Mitra Bakti Husada.Dalam ucara Puncak HKN ini dilak-

sankan beberapa agenda, diantaranyapemberian penghargaan dari Menkeskepada 37 kementerian, lembaga, pe-merintah daerah, organisasi masyarakatdan individu yang telah berjasa besardalam pembangunan bidang kesehatan.Selain itu dilakukan penandatanganansampul pertama prangko 50 tahunHKN oleh Menko PMK. HKN ke 50juga dengan tema Indonesia Cinta Se-hat dan sub-tema Sehat Bangsaku, Se-hat negeriku ini berhasil memperolehrekor MURI atas rekor KomitmenTidak Merokok secara estafet oleh par-tisipan terbanyak sebanyak 256.637aksi cap tangan.



Politik (dalam) Identitas, SebuahCatatan Akhir Tahun

Pembentukanprovinsi dari negaradisebabkan oleh tari-kan dari daerah pinggi-ran yang sekaligus di-dorong oleh pusat.Dan ini bukanlahmodus baru. Kamimelihat ini sebagaimirip kolonialisme, di-mana negara-negarakolonial ditarik ke luaroleh kepentingan-ke-pentingan keamananatau pertempuran-per-tempuran yang terjadidi daerah yang ber-sangkutan.Diam-Diam Saling Genggam

Kampanye betapa bahayanya 'sukuisme', 'etnisisme', atau'daerahisme' dari macam-macam partai politik, yang dige-makan oleh media-media massa Jakarta yang juga terkaitdengan politik pusat Indonesia, tak surut seiring jatuhnyaSoekarno. Peringatan bahaya itu diteruskan oleh Soeharto,penggantinya.

Soeharto, yang mendakwa rezimnya sebagai Orde Baru,mengkristalkan pesan bahaya 'daerahisme' atau 'sukuisme'itu sebagai sebuah tabu yang dikenal dalam apa yang dise-but SARA. SARA merupakan akronim dari Suku, Agama,Ras, dan Antar-Golongan. Ia mengandaikan elemen-elemenitu sebagai suatu tabu yang harus dihindari. Karena itu,yang terbaca adalah bahwa tak ada suku, agama, ras, danantar-golongan yang boleh muncul selain Golongan Karya.

Dalam sejumlahsumber, disebutkanbahwa istilah SARAdibuat pada 21 Septem-ber 1983 oleh Koman-do Pemulihan Keaman-an dan Ketertiban (Ko-pkamtib). Disebutkanpula bahwa saat itupanglima dari lembagayang dibentuk padaOktober 1965 ini ad-alah Laksamana Sudo-mo. Akan tetapi, harusmenjadi catatan bahwaSudomo menjabat pan-glima dari 17 April1978 sampai 29 Maret

1983. Adapun pengganti Sudomo adalah Jenderal L.B. Moer-dani (29 Maret 1983 - 5 September 1988).

Sebelum istilah SARA diciptakan, rezim Soeharto sudahmelakukan upaya untuk memperkuat uniformitas negara. Diantaranya adalah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Un-dang-Undang ini menjadikan daerah-daerah yang adasepenuh-penuhnya tergantung pada pusat. Praktis, segalakeunikan struktur dan landasan di seluruh Indonesia menjaditak berfungsi.

Taufik Abdullah, sejarawan asal Minangkabau, mengatakanUndang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daer-ah itu menjadi strategi untuk meniadakan keragaman etnis.Karena itu, tulisnya di dalam buku Antara Daerah dan Nega-ra (2011), bisa dipahami mengapa semboyan 'persatuan dan

Fenomena Indonesia saat ini dengan trend pemekaran daerah seharusnyabukan dilihat sebagai sebagai sebuah fragmentasi negara, juga bukan pem-berontakan yang sesungguhnya dari bawah. Sebaliknya, pemekaran ataupembentukan provinsi itu merupakan gerakan pengapit dari negara yang

lemah untuk melawan pemberontakan regional yang disintegratif. Ia men-jadi sarana perekrutan loyalis yang telah menampilkan diri sebagai 'minori-

tas yang mencari perlindungan' dalam menghadapi pembangkang lain.



kesatuan', dua konsep yang menurutnya berbeda, semakinnyaring dikumandangkan. Dan konsep Bhinneka Tunggal Ika,yang dibuat pada zaman Republik Indonesia Serikat, kiantinggal menjadi hiasan di lambang Garuda Pancasila.

Akan tetapi, seperti halnya Soekarno, jatuhnya Soehartotak membuat pikiran-pikiran rezimnya lenyap. Pasca-Soe-harto, istilah SARA yang dilekatkan sebagai tabu masih di-gunakan dan rasanya kian menghebat di media-media mas-sa. Tak pelak, ajaran keseragaman selama puluhan tahunkemudian membuat orang gagap dalam memandang perbe-daan. Bahkan, ketika sesuatu yang berbeda, atau faksi,muncul, ia justru dianggap mengganggu "kebhinekaan".

Dalam sebuah pemilihan umum gubernur, misalnya, suatuetnis memasang spanduk yang berisi dukungan terhadapsalah satu kandidat. Kandidat yang didukung itu memangberasal dari puaknya. Tapi, spanduk itu kemudian diturunk-an karena dianggap SARA (meski ada juga kemungkinankarena tidak mendapat izin dari otoritas pertamanan).

Ini tentu saja membuat logika menjadi terbalik. Jika meng-gunakan perspektif "SARA", yang diskriminatif justru tinda-kan penurunan spanduk tersebut. Sebab, kebebasan berek-spresi adalah hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hakmenampilkan identitas secara bebas. Ia hanya boleh diha-langi oleh kebebasan kedaulatan identitas lain.

Suatu tindakan oleh suatu etnis/puak/faksi dapat dianggapdiskriminatif manakala ia menyerang puak lain di luar dirin-ya. Yang menjadi hak yang seharusnya dihormati adalah,misalnya: "pilih pemimpin dari puak A karena A baik hati, ju-jur, memberikan perlindungan, kooperatif, dan seterusnya".Sedangkan yang menjadi diskriminatif adalah ketika dikata-kan: "pilih pemimpin dari puak A karena puak B tidak baikhati, tidak jujur, jahat, rampok, dan seterusnya".

Kegagapan serupa juga terjadi pada pemaknaan primordi-alisme. Mereka yang membela kepentingan kaumnya, etnis-nya, teritorinya, mudah sekali dicap sebagai primordial. Iaseolah menjadi lawan dari "nasional". Padahal, jika Indone-sia dikatakan negeri yang plural, maka primordial ini sesung-guhnya adalah sebuah keniscayaan. Yang disebut 'nasional'tentu adalah kumpulan atau keseluruhan dari primordial-pri-mordial (Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primor-dial diartikan sebagai bentuk atau tingkatan yang palingawal; paling dasar. Sedangkan menurut Kamus Oxford(2000), pengertian primordial tak jauh beda, yakni (1) exist-ing at or from the beginning of the world; (2) very basic.Sementara, dalam bahasa aslinya, Latin, primordialisme be-rasal dari kata primus yang berarti 'pertama' dan ordiri yangartinya 'tenunan' atau 'ikatan'.

Dengan pengertian di atas, apa yang salah dengan pri-mordial? Dan mengapa hal-hal dasariah hendak digusur?Jika primordial ditolak, maka orang tak bisa percaya padaapapun, termasuk gerakan feminis atau Pancasila. Ia men-jadi semacam "layang-layang putus". Sebab, Pancasila dise-but-sebut juga bersifat dasar. Pun, kita juga menjadi tak bisapercaya pada keilahian atau agama atau spiritualitas karenaia mengandung prinsip prima kausa, the unmoved mover,

dasar dari segalanya? Ataukah penolakan terhadap primor-dialisme datang dari primordialisme lain?

Labelisasi primordial sebagai sesuatu yang tidak baik jugadisinggung oleh Taufik Abdullah. Menurutnya, Undang-Un-dang Nomor 5 Tahun 1979 itulah yang mengakibatkantatanan masyarakat yang intim dan primordial menjadi ru-sak. Undang-undang itu telah membuat penetrasi kekua-saan negara menjadi kian jauh ke dalam jantungmasyarakat. Masyarakat dipisahkan dari sistem kelem-bagaan tradisional mereka dan menjadikan kampung-kam-pung yang ada menjadi sebuah desa yang seluruhnya serag-am. Desa-desa itu dipandang tak lebih dari sekadar titikyang sama dengan yang lain dalam tatanan kenegaraan.

Poinnya tentu bukan menjadikan primordial tetap di tem-patnya. Semua harus berubah jika hendak bertahan hidup.Hanya saja, perubahan itu semestinya datang dari dalampuak masing-masing. Jika perubahan itu datang dari luar, itunamanya invasi, bukan modernisasi. Contoh modernisasibarangkali bisa diambil pada rumah panggung. Dahulu, ru-mah panggung berbentuk kayu. Hari ini, di banyak wilayah,bentuk semacam itu menjadi tampak kurus dan kusam.Modernisasi di sini tentulah tidak menggantinya dengan ru-mah-rumah Italia, Perancis, atau Inggris, tetapi, katakanlah,memberi sentuhan semen, besi, cat, atau meninggikan ru-mah panggung tersebut menjadi dua atau tiga lantai.

Primordialisme dikampanyekan sebagai bahaya karenadapat menimbulkan ego. Padahal, bagaimanapun, ego ad-alah sesuatu yang niscaya. Persoalannya tentu bukan me-nenggelamkan ego tersebut, tetapi bagaimana ego-ego yangada itu dapat berkomunikasi dalam derajat yang sama danmemiliki peluang tumbuh yang sama (multikulturalisme).

Dalam sebuah diskusi, Thaha Alhamid, Sekretaris Jender-al Presidium Dewan Papua, memberikan contoh. Pada or-ang Papua, dia bertanya tentang pengetahuan dan seleranyaterhadap kebudayaan Jawa. Orang yang ditanya menjawabtahu kebudayaan Jawa namun tidak menyukainya. Begitujuga orang Jawa, yang mengaku tahu kebudayaan Papuatetapi tidak menyukainya.

Artinya, kata Thaha, masing-masing puak memiliki dun-ianya sendiri, yang tak bisa dicampurkan atau diseragamkanbegitu saja. Yang diperlukan, kata Thaha, adalah salingmengenal, saling memahami, dan saling membutuhkan se-cara natural. Kalau identitas-identitas kultural itu dicampur-kan begitu saja, kata antropolog Universitas Negeri MedanIchwan Azhari (LenteraTimur.com, 7/12) dalam kesempa-tan terpisah, ia justru berpotensi menciptakan segregasi.

Akan tetapi, meski istilah-istilah yang membenamkan faksi-faksi yang ada masih dikumandangkan oleh media-media mas-sa di Jakarta ke seluruh Indonesia, fakta di lapangan berbicaralain. Dan hal ini membuat kontradiksi antara 'bacaan nasional'dengan 'bacaan kedaerahan' mendadak menjadi "senyap".

Kita dapat melihat, sesudah Soeharto jatuh, pimpinan-pimpinan daerah yang sebelumnya berasal dari Jawa-militermulai menghilang. Hari ini, secara terang benderang kitadapat melihat adanya komposisi etnis/adat/teritori kampungdalam pemilihan umum untuk gubernur dan bupati atau wa-



likota di banyak wilayah.Di Nusa Tenggara Barat, komposisi kepemimpinannya

terbagi dalam etnis-etnis yang ada. Gubernur Nusa Teng-gara Barat adalah orang Melayu Sasak (Lombok), wakilgubernurnya orang Melayu Samawa (Sumbawa), dan sek-retaris daerah adalah orang Melayu Mbojo (Bima). Halserupa juga terjadi di Sumatera Utara. Gubernur SumateraUtara (terlepas dari kasus pemberhentiannya) adalah or-ang Melayu Sumatera Timur, wakilnya orang Jawa, dansekretaris daerahnya orang Batak (yang kemudian pensiundan digantikan oleh orang Mandailing).

Di Kalimantan Barat, gubernurnya adalah orang DayakKanayatn, wakilnya orang Cina, dan sekretaris daerahnya or-ang Melayu Pontianak. Di Sulawesi Tenggara, gubernurnyaorang Melayu Tolaki, wakilnya orang Melayu Muna, dan sek-retaris daerahnya orang Melayu Bugis. Di Sulawesi Selatan,gubernurnya orang Melayu Makassar, wakilnya orang Mel-ayu Bugis, dan sekretaris daerahnya orang Melayu Bugis.

Namun demikian, tak semuanya berkomposisi demikian.Pada wilayah yang nyaris homogen, komposisinya tidakseperti di atas. Di Riau, gubernurnya orang Melayu Man-dah, wakilnya orang Melayu Rengat, dan sekretaris daer-ahnya orang Melayu Selat Panjang. Di Jawa Timur, guber-nurnya orang Jawa Madiun, wakilnya orang Jawa Pasuru-an, dan sekretaris daerahnya orang Jawa Madiun. Hal se-rupa juga terjadi di Gorontalo. Namun, pola berbasis etnisbisa terjadi andai laju pendatang kian massif.

Di Sumatera Utara, dalam event pemilihan umum dukun-gan berdasarkan etnis ini sebetulnya menjadi yang utama.Partai-partai politik selalu membaca komposisi suatu etnisdi suatu wilayah sebelum mengusung suatu nama. Dan inisebetulnya mengantarkan etnis, yang umumnya sudahkawin dengan agama-agama tertentu, sebagai faksi palingutama dalam kehidupan politik bernegara.

Sebagai catatan, pola ini tak dapat disebut sebagai polaIndonesia, barangkali. Tulisan ini tak hendak menjadi naifdengan hanya menengok beberapa wilayah namun kemu-dian menggeneralisirnya sebagai Indonesia, sebuah negarayang panjangnya setara dari Inggris sampai Kuwait, atausetara dari Eropa Barat sampai Asia Tengah.

Nuansa etnisitas atau teritori kampung menjadi kenis-cayaan dalam komposisi kepemimpinan suatu wilayah. Bah-kan, sebetulnya orang tak begitu mengindahkan dari partaipolitik mana seseorang maju. Yang lebih mengemuka adalahapakah 'orang kita' ada yang maju sebagai pimpinan? Jikaya, maka pertanyaan yang pertama 'hanya' bersifat strategi,yakni 'dari partai mana jalannya dan berapa biayanya', danyang kedua, 'apakah sentral partai di Jakarta setuju'.

Dalam banyak pertemuan, orang membutuhkan waktuuntuk menjawab ketika ditanya apa partai seseorang yangmaju sebagai calon pimpinan. Namun, orang yang samadapat sigap menjawab ketika ditanya berasal dari manacalon pemimpin itu.

Dalam bahasa yang sarkas, partai politik (mungkin tak se-mua) mulai disebut-sebut orang hanya berfungsi layaknya an-gkutan umum. Ia menjual jasa untuk mengantarkan si A dengan

sekian uang untuk menjadi pimpinan rakyat di wilayah si Asendiri. Bahkan, meski orang yang diusung adalah bukan kad-ernya, pun bukan dari teritorinya, semua bisa diatur sepanjangJakarta menghendaki. Partai politik di Indonesia, kecuali sejum-lah partai di Aceh, memang menginduk pada satu muara.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-donesia, tempat berkumpulnya partai-partai politik Jakartaitu, punya cerita unik tersendiri. Pusat Reformasi Pemilu(Cetro) mencatat, pada pemilihan umum legislatif 2009,312 dari 560 anggotanya bukanlah orang dari daerah yangdiwakili. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan olehsentral partai di Jakarta untuk kemudian dibuat mewakilirakyat mana saja melalui mekanisme pemilihan umum.Dari jumlah orang yang dibuatkan daerah pemilihannya(dapil) itu, 95,5 persen di antaranya berdomisili di regionalJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodeta-bek). Pada pemilihan umum legislatif sebelumnya, 2004,jumlah orang tak sesuai wilayahnya adalah 311 orang.

Di luar Dewan Perwakilan Rakyat, ada lembaga negaralain yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Tapi, iniadalah lembaga yang dimandulkan. Praktik pemandulan initentu saja bisa dilacak dari keengganan menjunjung mar-wah daerah-daerah yang beragam ini - yang ruhnya sudah(coba) dilumpuhkan di masa silam.

Orang memetakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyatmerupakan perwakilan partai (meski namanya perwakilanrakyat) dan Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilanteritorial. Jika reformasi berarti desentralisasi, maka ke-beradaan kedua dewan ini sejatinya berpunggungan. Dew-an yang pertama diisi oleh wakil-wakil partai yang tersen-tral, yang berada di bawah kuasa dan kendali partai politik,sedangkan dewan yang kedua diisi oleh utusan-utusandaerah (yang di dalamnya berdiam segala macam kepent-ingan rakyat-rakyat) tanpa ada daerah pusat.Mendua

Seperti dalam banyak kasus, demikian juga halnya yangterjadi di banyak wilayah. Orang-orang di banyak daerahmemiliki perasaan mendua, yakni menjadi bagian daribangsa Indonesia sekaligus tetap berdiri terpisah darinya.Maraknya kemunculan daerah-daerah baru, baik provinsimaupun kabupaten/kota, mengkonfirmasi hal ini.

Dalam perspektif pusat, fenomena ini digambarkan se-bagai pemekaran yang sedang terjadi dimana-mana. Akantetapi, dari perspektif penduduk, yang terjadi bukanlahsuatu tindakan pemekaran, tetapi tindakan pemisahan diriuntuk meneguhkan identitasnya. Manusia, menurut cerdik-cerdik pandai, memang tak hanya homo economicus, tetapijuga animal symbolicum.

Hal serupa juga terjadi pada orang-orang partai politik disejumlah daerah. Kadang-kadang, mereka bicara antusiasseperti orang-orang nasionalis di Jakarta. Tetapi, kadang-kadang mereka juga bicara seperti seorang pejuang etnis/teri-tori, yang dilakukan untuk merekrut atau mengambil hatipengikut-pengikut baru, sembari tulus mengiklankan keunikanmereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak wilayahnya.

Politik (dalam) Identitas, Sebuah Catatan Akhir Tahun



Relawan JokowiJangan BebaniPemerintahKEPALA Badan Kesatuan BangsaPolitik & Perlindungan MasyarakatProvinsi Sumatera Utara (Kesbangpol-linmas Provsu), Drs Eddy SyofianMAP meminta kepada RelawanJokowi agar tak membebani pemerin-tahan Jokowi-JK.

"Jangan jadi beban, tapi justru mem-bantu program Jokowi-JK yang prorakyat, apakah terimplmentasikan dilapangan," kata Eddy Syofian.

Menurutnya, tugas relawan saat pil-pres adalah bagaimana memenangkanJokowi-JK. Namun pasca pilpres, lem-baga ini lebih berat tugasnya karenaharus mengawal kebijakan Jokowi se-lama 5 tahun serta menghempang pi-hak-pihak yang ingin mengambil keun-tungan pribadi atau kelompoknya.

Demikian disampaikan Kaban Kes-bangpollinmas Drs Eddy syofian MAP,saat membuka Raker Rejos I dan sem-inar yang membahas kebijakan Men-pan tentang pengurangan penggunaanhotel, 10 Desember 2014 di Grand An-tares Hotel.

Dibutuhkan Mediator Selesaikan KonflikDrs Eddy Syofian MAP

ketika menjadi narasum-ber pada Seminar Pene-taan Konflik di Sumutyang diselenggarakanMagister Studi Pemban-gunan Universitas Sumat-era Utara, 9 Desember2014, di Kampus USUberpesan, dalam menye-lesaikan konflik dibutuh-kan mediator untuk me-

mediasi persoalan.Menurutnya, konflik tidak harus diselesaikan dengan penegakkan hukum.

"Justru kita butuh Mediator yang bisa memediasi kedua belah pihak dalam kon-flik. Peran Kampus bisa dioptimalkan untuk menjadi mediator," katanya.

Nilai Keberagamaan PentingRefleksi Akhir Tahun Forum KoordinasiPencegahan Terorisme (FKPT) Sumut,merekomendasikan perlu peningkatanpemahaman nilai keberagamaan dankebangsaan di semua kini kehidupan.Nilai keberagamaan penting dikuatkanmengingat saat ini muncul berbagai ali-ran yang menyimpang sehingga umattidak menerima ajaran agama secaraluas dan utuh. Selain ada umat yang ke-liru dalam menafsirkan beberapa ayatyang Multitafsir . Pemantapan nilai ke-bangsaan harus diperkuat agar semuapihak dalam kehidupan berbangsa,bernegara dan bermasyarakat tetapberpedoman pada 4 pusaka bangsa:Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhinne-ka Tunggal Ika. Atas dasar itu Pemerin-tah dan Pemuka Agama saling bersiner-gi untuk memantapkan nilai keberagam-aan dan kebangsaan. Pernyataan itudisampaikan Ketua FKPT Sumut DrsEddy Syofian MAP.



Oleh: Agus SuriadiDosen FISIP USU

SAAT ini arus utama (mainstream)pendekatan pembangunan diarahkanmenuju peningkatan daya saing (com-petitiveness), dalam berbagai tataran,dan kohesi sosial (social cohesion)yang diyakini sebagai penentu keber-hasilan dalam meningkatkan kese-jahteraan rakyat agar semakin tinggidan semakin adil secara berkelanjutan.Dengan kata lain, langkah peningkatandaya saing dan kohesi sosial juga perludipandang sebagai bagian integral daripenurunan "kemiskinan" (poverty) se-bagai suatu bentuk ketidaksejahteraan.

Membangun daya saing dan mem-perkuat kohesi sosial memerlukan lan-dasan kuat dan kemampuan (kapasitas)untuk mewujudkannya. Pengembanganiptek akan semakin menentukan keber-hasilan pembangunan ekonomi pada ta-taran nasional maupun daerah dalammeningkatkan kesejahteraanmasyarakat, menurunkan kemiskinandan menghadapi tantangan dalammempersiapkan masyarakat memasukiera ekonomi pengetahuan (knowledgeeconomy) dan masyakat berpenge-tahuan (knowledge society). Dalamkonteks ini daerah dan pembangunanbidang kesejahteraan sosial tidak bisadilepaskan dari semakin terbukanya eraglobalisasi yang berdampak pada se-mua aspek kehidupan dan harus diper-siapkan untuk bersaing dalam globalisa-si tersebut. Dengan kondisi seperti ini,diprediksi bahwa isu-isu permasalahkesejahteraan sosial akan semakinberkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu ken-yataan bahwa hasil dari benturan-ben-turan kepentingan dimaksud pada

(Refleksi dan MenyongsongPembangunan Yang

Berbasis KesejahteraanSosial Di Sumatera Utara 2015)

Korupsi Terjadi KarenaNiat dan Peluang

KABAN Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Utara, Drs Eddy Syofian MAPmenerima kunjungan perwakilan mahasiswa jurusan Ilmu Poliyik FISIP USU.

Dalam suana kekeluargaan, dialog terbuka dalam rangka wawancara tentanganti korupsi menjadi topik pembahasan.

Menurut Kaban Kesbangpollinmas Provsu, korupsi sesungguhnya terjadi kare-na Niat dan Peluang. "Niat diperbaiki dengan peningkatan iman akhlak dantaqwa. Peluang diperbaiki dengan sistem termasuk peningkatan kesejahteraan,"ujarnya.

Dijelaskan Eddy Syofian, korupsi dalam jangka panjang dilakukan lewatpencegahan dini melalui pendidikan dan keteladanan.

Rapat koordinasi pemantapan tugas sekaligus perpisahan DirjenKesbangpol Kemendagri, H Tanri Balilamo yang memasuki purnabakti 1

Desember di Kemendagri. Beliau termasuk salah satu pejabat yangsukses selama 40 tahun berkarir. Tercatat selama 34 tahun berkarir dimiliter hingga pangkat Mayjen, 6 tahun Dirjen Kesbangpol dan 5 kali

menjadi Pejabat Gubernur dan pensiun usia 62 tahun. Ada pesan beliaupada akhir masa purnabaktinya: "Jangan ambil keuntungan dari fitnahdan kebohongan, karena keuntungan itu akan menjafi azab dunia dan

akhirat". Selamat memasuki purna bakti dan terima kasih atas jasa danpengabdian bapak.



A

Pendekatan PembangunanKesejahteraan Sosial di Sumut

akhirnya akan membawa dampak sos-ial dalam bentuk timbulnya permasalah-an sosial. Permasalahan politik beru-jung pada permasalahan sosial, per-masalahan ekonomi berujung pada per-masalahan sosial, persoalan hukumberujung dengan permasalahan sosial,persoalan teknologi berujung denganpermasalahan sosial, dan lain-lain.Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa per-masalahan ekonomi berakhir denganpermasalahan politik dan berhenti han-ya di situ saja. Tetapi, dipastikan akan

berakhir dengan permasalahan sosial.Pada situasi seperti ini, permasalahan

sosial akan semakin bertambah danbervariasi, tidak hanya masalah sosialkonvensional saja seperti permasalah-an kemiskinan, tuna susila, lanjut usia,tetapi berbagai permasalahan sosialbaru seperti pemutusan hubungan ker-ja, tawuran, kerusuhan antar etnis,kesewenang-wenangan, penghakimansendiri, termasuk di dalamnya per-masalahan kelompok masyarakat mulaidari kelompok kelas bawah hingga kel-

ompok elit, seperti disharmonisasi ke-luarga, stress, dan lain-lain. Sudahbarang tentu permasalahan sosial sep-erti ini sangat bervariasi.

Di masa mendatang, permasalahansosial ini akan semakin komplek danbesar dan selalu terkait dengan isu-isuyang lainnya. Karena itu, isu-isu terse-but sepertinya harus diantisipasiperkembangnnya sehingga permasala-han sosial tidak menyebar danberkembang apa lagi membawa dam-pak yang lebih besar, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada dis-fungsi sosial. Tulisan ini merupakansuatu refleksi bagaimana sebaiknyakebijakan pemerintah Provinsi Sumat-era Utara dalam menerapkan berag-am kebijakan yang saling berkaitanuntuk memengaruhi perkembangan/perkuatan pembangunan bidang kese-jahteraan sosial sebagai bagian inte-gral dalam mewujudkan Sumatera Ut-ara yang yang berdaya saing dan se-jahtera, sesuai visi Pemerintah Provin-si Sumatera Utara.Berbagai Permasalahan Pemban-gunan Kesejahteraan Sosial diSumatera Utara

Beberapa permasalahan yang dih-adapi Provinsi Sumatera Utara dalambidang kesejahteraan sosial antaralain SDM bidang kesejahteraan sosialyang masih terbatas; permasalahankesejahteraan sosial (PMKS) yangmakin kompleks baik dari sisi kuantitasmaupun kualitasnya; Walaupun per-tumbuhan ekonomi Provinsi SumateraUtara tumbuh rata-rata di atas nasion-al sekitar 6,2 persen namun pertumbu-han ekonomi tersebut kurang bermutuyang didominasi oleh sektor konsumsi.Selain itu, banyak perusahaan besar diSumatera Utara yang belum mengim-plementasikan konsep CSR bidang



kesejahteraan sosial dan belum ter-jalinnya kerjasama secara produktifdan sinergis antara perusahaan besardengan pemerintah dalam mengimple-mentasikan CSR. Satu hal lagi yangmenjadi masalah adalah kerusakanlingkungan dan marginalisasimasyarakat serta biaya dan risikotinggi.

Seiring dengan kemajuan dibidangkesejahteraan sosial yang dicapaidalam kurun waktu lima tahun tera-khir ini (2009-2013), disadari pula bah-wa pembangunan bidang kesejahter-aan sosial di Sumatera Utara masih di-warnai aneka permasalahan sosialyang belum terselesaikan, seperti:

Permasalahan kemiskinan, Permasalahanketerlantaran, Permasalahan kecacatan, ke-

tunaan sosial dan penyimpangan per-ilaku,

Permasalahan keterpencilan, Permasalahan korban bencana

dan tindak kekerasan; Berbagai permasalahan yang ber-

sifat primer maupun akibat/dampaknon sosial yang belum sepenuhnya ter-jangkau oleh proses pembangunankesejahteraan sosial.

Dari berbagai permasalahan pem-bangunan bidang kesejahteraan sosialdi Provinsi Sumatera Utara yang telahdiidentifikasi tersebut, maka pemban-gunan kesejahteraan sosial ke depanharus memberi kontribusi peran Pe-merintah Provinsi Sumatera Utara danmasyarakat di dalam mewujudkankesejahteraan sosial yang makin adildan merata. Sasaran utama programpembangunan kesejahteraan sosial ad-alah manusia, maka perubahan-pe-rubahan yang secara langsung terkaitdengan sasaran program tersebut teru-tama permasalahan dan kebutuhannya,serta ukuran-ukuran taraf kesejahter-aan sosialnya sangat berpengaruh ter-hadap arah,tujuan dan kegiatan-kegia-tan program.Isu-Isu Kritis Dalam PembangunanKesejahteraan Sosial

Pembahasan tentang isu aktual akanmemiliki arti fungsional apabila dibahasdalam kaitannya dengan kejadian ataupermasalahan tertentu, dengan demiki-an isu itu akan menjadi jelas dan me-

miliki arti yang penting. Secara seder-hana isu atau issue diartikan sebagaisebuah pokok persoalan. Menurut Ka-mus Besar Bahasa Indonesia tahun1996 bahwa isu adalah (a) masalahyang dikedepankan untuk ditanggapi;(b) kabar yang tidak jelas asal usulnyadan tidak terjamin kebenarannya ataudesa-desus. Terhadap sebuah isu, kitadapat membicarakannya, menghin-darinya, menghadapinya, memecahkanpersoalannya dan kemudian mengam-bil keputusan untuk melakukan tinda-kan yang relevan dengan isu tersebutdalam rangka pencapaian tujuan or-ganisasi atau unit kerja secara lebihbaik. Terhadap sebuah isu perlu dilaku-kan penggalian atau pencarian infor-masi secara mendalam untuk mendap-atkan fakta yang sebenarnya. Contohsebuah isu adalah adanya indikasi se-makin rendahnya kualitas pelayanankepada masyarakat, dan sebagainya.

Markus (2004) mengatakan bahwadalam pembangunan kesejahteraan so-sial" ada sejumlah kecenderungan glo-bal yang saling terkait yaitu: (1)demokrasi, hak asasi manusia, dan ke-sadaran lingkungan, (2) kebangkitancivil society, (3) efisiensi pemerintahan(reinventing government, good gover-nance), (4) debirokratisasi dan otonomidaerah, (5) etika bisnis dan (6) ke-bangkitan dan pemberdayaanmasyarakat akar rumput.

Dalam penerapan desentralisasi, ter-dapat beberapa masalah penting, yaitu:(1) masalah dualisme ekonomi, yaituindustri modern dianak-emaskan, se-dangkan ekonomi rakyat dianggap se-bagai benalu yang harus disingkirkan,(2) masalah kontrol politik, di mana pe-merintah pusat sebagai pembuat danperumus kebijakan (role making), se-dang pemda berkewajiban melaksana-kan (role playing), (3) masalah bantuansosial dengan masyarakat lokal, dimana pemda lebih mengutamakan ke-pentingan pemerintah dan investor daripada kepentingan masyarakat, (4) ke-bijakan dan strategi pembangunan didaerah masih belum didasarkan padaprofesionalisme SDM; (5) pemerataanpembangunan antara desa dan kota;(6) keterbatasan dan kemampuanSDM; (7) masalah penggalian dan pe-

manfaatan sumber daya; (8) kehar-monisan program antara kementerianatau dinas terkait; (9) egoisme sek-toral; (10) berbagai peraturan (deregu-lasi) yang bertentangan dengan kebija-kan pusat; (11) penempatan SDM be-lum didasarkan pada profesionalisme.

Ada beberapa tantangan danmasalah yang perlu mendapat per-hatian Pemerintah Provinsi SumateraUtara di masa mendatang, yaitu: (1)pelaksanaan otonomi daerah dan up-aya pengembangan sistem implemen-tasi UU No. 23 tahun 2014; serta UUNomor 11 Tahun 2009 Tentang Kese-jahteraan Sosial (2) menurunkantingkat kemiskinan yang jumlahnya se-makin besar (akibat kenaikan BBMdan Harga kebutuhan pokok sertatingkat inflasi) pada tahun 2014 danpenanganan isu-isu strategik dan glo-bal, seperti: ketenagakerjaan, integrasisosial, lingkungan hidup, HAM,demokratisasi, kesetaraan jender, ke-mitraan global (menyongsong MEA2015), dan sebagainya; (3) perlunyakajian baru untuk melihat arah, orienta-si dan bentuk program pembangunankesejahteraan sosial; (4) peningkatanperan serta masyarakat dalam semuakegiatan.

Sasaran Millenium DevelopmentGoals (MDGs) mengamanatkan kepa-da kita bahwa dalam kurun waktu1990 hingga 2015 kita harus bahumembahu dalam menangani berbagaipermasalahan berikut, yaitu: (a) eradi-cate extreme poverty and huger; (b)achieve universal primary education;(c) promote gender equality and em-powerment; (d) reduce child mortality;(e) improve maternal health; (f) com-bat HIV/AIDS, malaria and other dis-eases; (g) ensure environtmental sus-tainability; (h) develop a globalpartenrship for development.

Kita menyadari bahwa pencapaiansasaran MDGs belum memuaskan danyang terpenting adalah pasca MDGsini adalah merupakan hal yang cukupberat dan harus ditangani secara ber-sama-sama baik antar lembaga atauinstansi terkait. Bagaimana amanatMDGs ini dapat diterjemahkan kedalam berbagai program dan kegiatankongkrit oleh masing-masing kemente-



rian/lembaga. Ini adalah menjadi tang-gung jawab kita bersama, tidak hanyaKementerian Dalam Negeri, atau Ke-menterian Sosial tetapi semua kement-erian atau lembaga yang ada termasukpemda dan masyarakat.Orientasi Pembangunan BidangKesejahteraan Sosial Ke Depan

Dalam rangka menyikapiperkembangan dan perubahan sosialserta globalisasi yang begitu cepat,maka orientasi pembangunan kese-jahteraan sosial di Sumatera Utaraperlu direformulasikan sehingga pelay-anan sosial benar-benar dapat berori-entasi pada implementasi kebijakanyang tepat. Berkaitan dengan itu, ada6 paradigma baru bagi pemerintahdaerah yang harus dilakukan dalamupaya pembangunan kesejahteraan so-sial, yakni:

1. Pelayanan yang berorientasimasalah menjadi pelayanan karenapendekatan HAM.

Pelayanan perlindungan dan bantuanyang diberikan oleh pemerintah daerahselama ini pada dasarnya hanya diar-ahkan pada pemenuhan kebutuhandasar (basic need) dan sangat berori-entasi masalah dengan pendekatanselektif. Hal ini tentu saja, karena ket-erbatas kemampuan pemerintah daer-ah dalam penyediaan dana APBD nyauntuk melayani semuanya melaluipendekatan universal. Namun, pende-katan seperti ini menjadi semakin me-narik dan banyak diperdebatkan kare-na isu pemenuhan kebutuhan dasar ini,tidak hanya sampai disitu saja, tetapisangat terkait dengan hak-hak azasi(human rights) manusia yang universal,seperti apa yang dikatakan Ife (1995):"The conflict between universal andrelativist views of right can be seen inthe internatonal human rights debate.Some government, and many non-govermentt organisation such as Am-nesty International, have argued thathuman rights are universal and abso-lute, and apply to all people in allsir*****tances". Implikasi dari per-soalan seperti ini dapat kita lihat daribanyaknya dan maraknya demo-demoyang terjadi diberbagai tempat, karenamereka merasa diperlakukan tidak adildengan yang lainnya. Contohnya saja

bisa kita saksikan akhir-akhir ini bany-aknya demo para penyandang kusta diberbagai simpang jalan dan lampumerah di jalanan Kota Medan. Parapenyandang kusta ini merupakan salahsatu bagian dari permasalahan kese-jahteraan sosial yang ada di SumateraUtara. Dari gambaran ini jelas bahwahak asasi manusia tersebut harus dili-hat dalam konteks yang universal yangmerupakan hak dari setiap orang. Ter-kait dengan pemenuhan kebutuhandasar manusia dan penangananmasalah klien tersebut, maka pendeka-tannya harus bersifat universal dalamarti bahwa perlidungan dan bantuanharus diberikan kepada setiap orangyang membutuhkan dalam rangka pe-mecahan permasalahannya dan pe-menuhan kebutuhan-kebutuhandasarnya. Ini menunjukkan suatu tang-gung jawab pemerintah daerah ter-hadap warganya. Pendekatan selektiv-itas merupakan suatu bentuk kese-wenang-wenangan pengabaian, ataupengingkaran terhadap hak-hak asasimanusia tersebut.

2. Pendekatan residual menjadi pel-ayanan pengembangan (developmen-tal).

Ada dua pandangan tentang fungsipelayanan kesejahteraan sosial sebagaipelayanan residual. Pandangan yangpertama melihat bahwa fungsi pelay-anan kesejahteraan sosial adalah fung-si kelembagaan yang secara terus me-nerus diberikan kepada kelompoksasaran yang membutuhkan tanpakecuali (general well-being), sepertipelayanan kesehatan, pendidikan, danlain-lain. Pandangan yang kedua meli-hat bahwa pelayanan kesejahteraansosial dilihat sebagai pelayanan residu-al, yaitu pelayanan yang ditujukan ke-pada kelompok sasaran yang ber-masalah bila mana lembaga keluarga,lembaga ekonomi, struktur politik tidakdapat berfungsi dengan baik di dalammemenuhi kebutuhan kelompok sasa-ran sehingga tidak dapat dimanfaatkan(disfungsikan). Biasaya kelompok inimengalami permasalahan-permasalah-an yang sangat mendasar yang sangatsulit dipecahkan dan memerlukan wak-tu cukup panjang, seperti milasnyapenanganan lanjut usia, WTS, anak

terlantar, dan lain-lain. Bila hal iniyang menjadi sasaran pelayanan pe-kerjaan sosial, maka pelayanan kese-jahteraan sosial menjadi kurang berpe-ran. Pelayanan kesejahteraan sosialtidak akan berkembang dan per-masalahan sosial akan semakin ko-mpleks karena tidak menyentuh akarpersoalan yang sebenanrnya. Olehkarena itu, untuk mengantisipasi pe-rubahan, maka pelayanan pekerjaansosial harus mengarahkan pelayananpada pelayanan pengembangan (devel-opmental), misalnya pengembanganpotensi-potensi kepemudaan, pengem-bangan potensi lingkungan melaluipengembangan potensi sumber dayalingkungan, pengkajian dampaklingkungan sosial, penyusunan standa-risasi penyelenggaraan dan pengem-bangan panti sosial, dan lain-lain yangsifatnya develomental. Pelayanan ituberada di hulu bukan di hilir.

3. Pelayanan yang bersifat lokalistikmenjadi pelayanan yang komprehensif

Ada kesan bahwa pelayanan kese-jahteraan sosial selama ini terkesansangat berskala mikro, seperti pelayan-an terhadap lanjut usia, wanita rawansosial, wanita tuna susila, dan lain-lain.Penanganan-penaganan terhadapmasalah ini sangat sektoral, kurangmelibatkan instansi terkait. Sesuai den-gan perubahan dan pergeseran kebutu-han masyarakat, maka untuk masa-masa yang akan datang diperlukan in-ovasi pelayanan kesejahteraan sosialyang diarahkan kepada pelayanan-pel-ayanan yang berskala luas (makro).Pelayanan-pelayanan yangdikembangkan jangan hanya pelayananyang bersifat sektoral semata, tetapiharus bersifat lintas sektoral dengandisiplin/instansi terkait tanpa mening-galkan fungsi substansi pelayanankesejahteraan sosial. Dalam hal ini pe-kerja sosial harus dapat berperan se-bagai leading sektor yang dapatmengkoordinir disiplin terkait untukterlibat, seperti dalam penanganananak jalanan, narkotika, kemiskinan,HAM dan lain-lain.

4. Pendekatan sentralistik menjadipendekatan desentralistik (bottom-up).

Dengan diberlakukannya UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah daerah



yang baru sebagai pengganti UU No-mor 32/2004 dan berlakunya UU No-mor 11 Tahun 2009 Tentang Kese-jahteraan Sosial, maka peranan pelay-anan kesejahteraan sosial harusberubah dari yang selama ini diterap-kan melalui pendekatan sentralistikmenjadi pendekatan desentralistik.Melalui pendekatan sentralistik me-mang kurang dapat menampung aspi-rasi dan nilai-nilai serta kebutuhan-ke-butuhan yang berkembang di dalammasyarakat. Kurang dapat menyentuhpersolan masyarakat yang sesungguh-nya. Banyak terjadi benturan-benturanbaik dari segi pelayanan, kebutuhan,tindakan dan lain-lain. Sehingga tidakjarang terjadinya kegagalan suatu pel-ayanan atau bantuan yang diberikankarena kurang sesuai dengan yang di-harapkan atau kebutuhan. Untuk masayang akan datang, maka pelayanankesejahteraan sosial harus menerap-kan pendekatan desentralistik (bottomup). Pusat-pusat pelayananmasyarakat berada pada daerah mas-ing-masing. Pekerja atau petugas sos-ial dalam memberikan pelayanan, per-encanaannya harus didasarkan padakebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasidan nilai-nilai serta karaktermasyarakat setempat.

5. Pendekatan Negara Sejahteramenjadi Masyarakat Sejahtera.

Pada awalnya pelayanan kesejahter-aan sosial dimulai dan berkembangandi negara-negara yang menganutsistem pemerintahan negara kese-jahteraan. Dalam pandangan ini kese-jahteraan masyarakat atau individu di-ukur dari tingkat keberhasilan negara,seperti PDB. Pendekatan negara se-jahtera di atas sudah kurang relevandengan perkembangan sekarang inidan sangat bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Hasil karya dankreativitas orang lain kurang mendapatpenghargaan. Oleh karena itu, dengandigulirkannya otonomi daerah makapendekatan negara sejahtera berubahmenjadi pendekatan masyarakat se-jahtera. Dalam pendekatan ini, peran-an pemerintah menjadi semakin kecil,pemerintah hanya sebagai fasilitatordan motivator masyarakat agarmasyarakat tumbuh dan berkemban-

gan sesuai dengan kemampuan mas-ing-masing.

6. Pendekatan modal ekonomi men-jadi modal sosial (social capital).

Upaya-upaya pelayanan sosialyang diberikan kepada masyarakat se-lama ini sangat mengandalkan modalekonomi melalui anggaran pemerintah,kurang dapat melibatkan kemampuanmasyarakat. Alhasil, banyak per-masalah-permasalahan sosial yang be-lum terjangkau pelayanan karena ke-mampuan modal ekonomi yang sangatterbatas. Sementara di satu sisi per-masalahan sosial semakin bertambahdan berkembang serta semakin ko-mplek.

Bila pelayanan sosial hanya mengan-dalkan kemampuan pemerintah ataumodal ekonomi niscaya bahwa per-masalahan sosial tidak akan tertangani.Didasarkan pada pengalaman ini, un-tuk masa yang akan datang inovasi pe-layanan sosial harus diupayakan mela-lui pemanfaatkan modal sosial (socialcapital). Apa yang dimaksud denganmodal sosial adalah bahwa pelayanansosial yang diberikan dilaksanakandengan memanfaatkan seluruh kekua-tan dan potensi-potensi yang ada padamasyarakat. Penutup

Hampir dapat dipastikan bahwa se-mua setuju semakin pentingnya kebija-kan bagi peningkatan pembangunankesejahteraan sosial yang makin ko-mpleks. Pengembangan dan strategipembangunan kesejahteraan sosialdengan berbagai paradigma danpendekatan ke kinian yang telah diim-plementasikan oleh negara lain taksaja menjadi bukti empiris tentangpembangunan kesejahteraan sosialtersebut, tetapi juga sebenarnya mem-berikan pelajaran yang berhargabagaimana pemerintah daerah dapatmendorong perkembangan iptek yangdikaitkan dengan perkembangan mak-ro pembangunan kesejahteraan sosial.Pada dasarnya iptek dapat diartikansebagai "proses" dan/atau "hasil"pengembangan atau pemanfaatan/mo-bilisasi pengetahuan, keterampilan danpengalaman untuk menciptakan (mem-perbaiki) produk (barang dan/ataujasa), proses, dan/atau sistem yang

baru yang memberikan nilai (terutamaekonomi dan sosial) yang berarti (sig-nifikan).

Dalam ini pembangunan kesejahter-aan sosial yang diwujudkan dalam ben-tuk pelayanan sosial tentu saja harusdidasari oleh pengembangan teknologipelayanan yang berbasis pengetahuan,keterampilan dan pengalaman praktek.

DAFTAR PUSTAKAIfe, Jim. 1995. Community De-velopment, Creating Commu-nity Alternatives, Vision, analysisand Practice, Australia: Long-man Markus, Sudibyo. 2004. Civ-il Society dan Community Em-power, pada Seminar Isu-IsuGlobal dan Masalah SosialStrategis yang Berpengauh ter-hdap Pembangunan Kese-jahteraan Sosial, DepartemenSosial RI.Suharto, Edi. 2006. "Pemban-gunan Kesejahteraan Sosialdalam Pusaran Desentralisasidan Good Governance",makalah yang disampaikanpada Semiloka KompetensiSumberdaya Manusia Kese-jahteraan Sosial di Era De-sentralisasi dan GoodGovernance, Balai BesarPendidikan dan PelatihanKesejahteraan Sosial (BBPPKS),Banjarmasin 21 Maret 2006Suharto, Edi. 2005b. Mem-bangun Masyarakat Member-dayakan Rakyat: KajianStrategis Pembangunan Kese-jahteraan Sosial dan Peker-jaan Sosial, BandungRefika AditamaTaufik, Tatang A. 2006b. "Ger-bang Indah Nusantara" dalamMenurunkan Kemiskinan: Beber-apa Pengalaman Praktik.Makalah disampaikan dalamSeminar Regional: "Realita, Tan-tangan, dan Inovasi DaerahMengurangi Kemiskinan melaluiPengembangan Ekonomi Loka."di Mataram, 11 September 2006.Taufik, Tatang A. 2006c.Pengembangan Sistem InovasiNasional. Makalah Konsep un-tuk Tim SIN KNRT dalam Peny-usunan Strategi ImplementasiMisi Iptek 2025.


Gubsu H

Gatot Pujo

Nugroho dan W

akil Gubsu

HT Erry N

uradibersilaturahm

i dengan ratu-san janda perintis/pejuangkem

erdekaan RI ProvinsiSum

atera Utara, di rum

ahdinas G

ubernur Sumut Jl

Sudirman N

o.40 Medan.


Wakil Gubernur SumateraUtara Ir.HT ErryNuradi,Msi menyatakandukungannya untuk DanauToba menjadi GlobalGeopark Network sebagaiperjuangan bersama.Mengingat potensi yangada dikawasan toba dari le-tusan gunung toba sekitar74 ribu tahun yang lalumeninggalkan sejumlahkeindahan dan kemegahan,baik dari sisigeologi,ekologi hayati dankebudayaan yang ada.

menjadi pemandu,menarik para penye-dia jasa akomodasi yang menerapkanpraktek lingkungan berkelanjutan.

Wagubsu menambahkan saat ini parapemangku kepentingan di kawasanDanau Toba telah melakukan inisiatifkerja sama dengan Kementrian Pari-wisata serta Kementrian Energi danSumber Daya Mineral Republik Indo-nesia untuk segera melakukan persia-pan persiapan guna mendukunggeopark kaldera toba dalam GlobalGeopark Network(GGN)Unesco dantelah melakukan upaya pengusulanGeopark Kaldera Toba ke Unesco.

Salah seorang penggiat GeoparkToba RE Nainggolan mengatakankaldera Toba akan menjadi magnityang luar biasa, jika kaldera tobamenjadi Geopark Network UNESCO

Wujudkan Danau Toba Sebagai GGNPerlu Kerjasama Masyarakat

Hal ini dikatakannya dalam sambutanpada acara seminar, pameranphoto,tenun dan fashion dalam men-dukung geopark kaldera Toba di MallCentre Point, Rabu (26/11).Dalam ac-ara tersebut Wagubsu mengatakanakan mengupayakan berbagai hal un-tuk mendukung kaldera toba menjadiGlobal Geopark Network Unesco teru-tama dengan cara mengajak dan me-nyiapkan masyarakat setempat agarmempunyai rasa kepemilikan sehinggasecara bersama sama membangunDanau Toba. Sebab menurut Wagubsu,meskipun suatu daerah memiliki nilailebih atau mempunyai warisan geologiyang terkenal dan bersifat universal,namun daerah itu tidak dapat menjadiGlobal Geopark Network (GGN),manakala ia tidak memiliki rencanapariwisata berkelanjutan.Misalnya :membangun sarana jalan kaki Taubersepeda,melatih penduduk setempat

maka masyarakat yang ada di seki-tarnya akan sejahtera. Karena itu pi-haknya terus mendorong pemerintahuntuk mengupayakan segala hal yangbisa mendukung kaldera menjadibagian dari Global Geopark NetworkUNESCO. Diantaranya, sambungn-ya, dengan mempercepat pemban-gunan infrastruktur di kawasan Dan-au Toba.

Seminar dan pameran foto dukungkaldera toba dibuka oleh DirekturPengembangan Wisata Minat Khusus,Konvensi,Insentif dan Even Kementeri-an Pariwisata RI, Akhyarudin.Diskusi inijuga menghadirkan Hinca Panjaitan, SHsebagai moderator. Hadir juga dalam ac-ara tersebut ketua DPRD Medan HerryZulkarnain dan sejumlah tokohmasyarakat serta tokoh agama.



Gubsu Terima PenghargaanTanam Pohon dari Jokowi

"Kegiatan penanaman pohon meruakan wujud kebersa-maan pemerintah dengan masyarakat dan para pihak yangpeduli dan terpanggil untuk melakukan kegiatan pebanamansecara massal dengan berbagai tanaman pilihan yang kemu-dian bila tumbuh berkembang besar dapat memberi fungsidan mamfaat untuk kelestarian lingkungab hidup," ujar GubsuGatot Pujo Nugroho menyikapi penghargaan yang diteriman-ya belum lama ini.

Dengan gencarnya kampanye gerakan penanaman satumilyar pohon, lanjut Gubsu Alhamdulillah apa yang telah di-lakukan pemerintah telah menggugah kesadaran masyarakatdan menunjukan progres yang positif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Ir Halen Purba,MM kepada wartawan di Medan, Selasa (2/12) menejelas-kan Lomba dinilai dari tingkat keberhasilan PemerintahProvinsi dalam mengajak berbagai komponen masyarakatagar giat menanam pohon.

Hal tersebut menurutnya terbukti dari meningkatnya keg-iatan penanaman pohon dan semakin banyaknya per-mintaan bibit pohon untuk ditanam masyarakat di pekaran-gan rumah, sekolah, rumah ibadah,kantor dan di lahan per-ladangan.

Komitmen Pemprov Sumut mendukung gerakan Penana-man Pohon Satu Milyar setiap tahunnya, Gubernur mengelu-arkan keputusan Gubsu Nomor: 188.44/225/kpts/2012 tang-gal 27 Maret 2012 yang menetapkan bulan Maret sebagaiBulan Memelihara Pohon Provinsi Sumatera Utara. Dengankeputusan ini diharapkan persentase tumbuh pohon yang te-lah ditanam dapat meningkat.

Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Na-sional merupakan kegiatan tahunan yang diatur dalam Kepu-

tusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang HariMenanam Pohon Indonesia. Halen menyebutkan realisasipenanaman pohon satu miliar di Provsu sejak tahun 2010sampai bulan september 2014 telah mencapai 245.129.005batang atau rata rata kira kira 225.000 hektare lahan kritistelah tertanam.

Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan BulanMenanam Nasional (HMPI dan BMN) di Desa Tempursaritersebut Gubsu menerima piala juara II Lomba GerakanPenanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional (KategoriProvinsi) seluruh Indonesia. Selain Sumut, ada juga ProvinsiJawa Barat dan Lampung yang juga mendapatkan penghar-gaan Pertama dan ketiga.

Pada tingkat kabupaten penghargaan diberikan ke BupatiMinahasa Selatan, Deli Serdang dan Cilacap. Sedangkan un-tuk tingkat kota diberikan ke Wali Kota Lhokseumawe,Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Penghargaan atas up-aya melestarikan lingkungan hidup ini langsung diserahkanoleh Presiden Joko Widodo.

Sebagai tindaklanjut dari Keppres tersebut, pada tahun2008 dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 100 JutaPohon dan Gerakan One Man One Tree pada tahun 2009dengan target 230 juta pohon dan terealisasi sebanyak 250juta pohon. Pada peringatan HMPI dan BMN Tahun 2009Presiden RI mengamanatkan untuk melakukan PenanamanSatu Milyar Pohon setiap tahun.

Berdasarkan data dari setiap provinsi, realisasi penanamantahun 2010 sebanyak 1,3 milyar pohon, tahun 2011 sebanyak1,5 milyar pohon, tahun 2012 sebanyak 1,6 milyar pohon dantahun 2013 sebanyak 1,8 milyar pohon, diharapkan padatahun 2014 ini dapat menembus angka 2 milyar pohon.

ianggap berhasil mendukung gerakan penanaman pohon,Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mendapatD

penghargaan yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada Per-ingatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan MenanamNasional (HMPI dan BMN) di Desa Tempursari, KecamatanSidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah pada Sabtu (29/11).



Gubsu Apresiasi RGubsu Apresiasi RGubsu Apresiasi RGubsu Apresiasi RGubsu Apresiasi Rejos, Organisasi Rejos, Organisasi Rejos, Organisasi Rejos, Organisasi Rejos, Organisasi Relawan Dukung Pelawan Dukung Pelawan Dukung Pelawan Dukung Pelawan Dukung Pembangunan Sumutembangunan Sumutembangunan Sumutembangunan Sumutembangunan SumutGUBERNUR Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho STMSi mengapresiasi Kehadiran Relawan Jokowo-JK Sumat-era Utara (REJOS) sebagai organisasi relawan yang men-dukung program pembangunan di Provinsi Sumut.

Hal itu terungkap dalam Audiensi Pengurus DPD RE-JOS yang diterima langsung Gubsu di ruang kerjanya, Se-lasa (9/12). Audiensi dihadiri Ketua Umum Edward Pa-kpahan, Sekretaris Umum Rudyard MM Simanjuntak,Bendahara Umum Nita Puspita Sari, Ketua I Poltak Si-manjuntak, ketua IIAlex Purba, Sekretaris I Frans Toru-an, Sekretaris II Rovika Damanik, wakil BendaharaParaduan Pakpahan, Bidang Pendidikan Himawan danBidang Reformasi Birokrasi Rudi Nasution.

"Pak Presiden dalam menguatkan kordinasi antara pu-sat dan daerah adalah dengan melakukan pelantikan ke-pala daerah langsung di Istana negara untuk gubernur,dan sejalan dengan itu saya Sebagai Gubernur juga

melakukan hal yang sama dengan melantik Bupati Karotidak lagi dalam sidang istimewa tetapi di Ibukota Provin-si Sumut yakni di Kantor Gubernur saat ini," kata Gubsu.

Makanya, keberadaan DPD REJOS juga salah satumitra bagi Pemprovsu dalam membangun ProvinsiSumut.Karena, lanjut Gubsu, kesuksesan pelaksanaanprogram pembangunan pemerintah tidak akan berhasilapabila tidak mendapat dukungan dari berbagai elemenmasyarakat. "Kami tentu mengharapkan partisipasi publikyang bersama pemerintah bahu membahu mengatasi ber-bagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan," ujarn-ya.

Ketua Umum DPD Rejos Edward Pakpahan dalamkesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungannya ad-alah untuk menjalin kemitraan kritis dengan Pemprovsudalam melaksanakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JKdi Sumut.



TTTTTry Sutrisno Apresiasi Gubernur Sumutry Sutrisno Apresiasi Gubernur Sumutry Sutrisno Apresiasi Gubernur Sumutry Sutrisno Apresiasi Gubernur Sumutry Sutrisno Apresiasi Gubernur SumutMercusuar KMercusuar KMercusuar KMercusuar KMercusuar Kedamaian Nasionaledamaian Nasionaledamaian Nasionaledamaian Nasionaledamaian Nasional

mampu menjadikan Sumut mercusuar kedamaian nasional."Jujur saya kagum atas kedewasaan dan konsistensipemimpin di Sumut, baik pemimpin formal maupun informalkhususnya para pejuang dan tokoh-tokoh kebangsaannya,mampu merangkul masyarakat hidup rukun damai," tegasn-ya di Aula Martabe Kantor Gubsu di Medan, Kamis (4/12).

Try Sutrisno pada kesempatan ini menyaksikan Pen-gukuhan Kepengurusan DHD '45 Sumut masa bakti 2014 -2019 yang diketuai H Nur-din Lubis SH MM. Pelanti-kan dilakukan KetuaUmum Dewan Harian Na-sional (DHN) '45 LetjenTNI (Purn) di hadapanGubsu dan tokoh-tokohstrategis Sumut lainnyapada acara yang dirangkaidengan Dialog Kebang-saan Isu-isu Aktual terse-but, Try panjang lebarmemaparkan yang dibutuh-kan saat ini adalah tokohyang mampu memberikedamaian kepada bangsa.

Kedamaian dan kerukunan nasional lanjutnya akan ter-wujud apabila semua komponen tetap komit dan konsistenterhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 1945 yangharus kuat di dada setiap generasi ke generasi. "Jadi kitasemua, terutama para pemimpin bangsa harus mampu men-damaikan rakyat untuk mewujudkan ketentraman dalambermasyarakat. Dan dalam situasi dan kondisi apa pun,pemimpin itu harus siap menyelesaikan berbagai persoalanyang sedang dihadapi, termasuk berbagai persoalan berbausuku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujarnya.

Semua pihak lanjutnya harus memiliki komitmen yangsama untuk menegakkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhin-neka Tunggal Ika dan NKRI. Bangsa kita mesti demokratis,namun penerapannya harus tertib dan aman damai," kataTry Soetrisno.

Dengan bimbingan Gubsu, Try optimis Nurdin Lubisyang birokrat senior ini mampu membawa bahtera DHD'45 terus menjadi agen perubahan dalam masyarakat teru-tama dalam hal melestarikan jiwa dan semangat nilai-nilaiperjuangan '45.

Dikatakannya jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan'45harus terus di sosialisasikan kepada masyarakat. Pengala-

man-pengalaman di masa lalu saat merebut kemerdekaanharus terus diberikan kepada generasi muda agar semangatnilai nilai perjuangan '45 tidak memudar.

Gubsu juga sependapat seraya mengatakan perkemban-gan globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif tapijuga memberi banyak dampak negatif. Dia berharap DHD'45 Sumut dapat benar-benar mengimplementasikan pro-gram program baru untuk menghempang efek negatif globa-lilasi. Dia juga mengatakan semangat nilai nilai perjuangan'45 harus terus dilestarikan. Eksistensi DHD '45 menjadisalah satu cara untuk terus melestarikan semangat 45.

Pewarisan dan pembu-dayaan semangat dan nilainilai perjuangan '45 tidak han-ya menjadi tanggung jawabpara pejuang yang memikulsenjata tapi juga setiap orangyang memiliki semangat per-juangan '45.

Gubsu juga berharap den-gan dikukuhkannya Kepengu-rusan Dewan Harian Daerah(DHD) "45 Provinsi Sumat-era Utara menjadi alat pem-ersatu bagi tokoh-tokoh diProvinsi Sumut guna mem-bangun Provinsi Sumatera

Utara menuji Provinsi yang berdaya saing, maju dan lebihsejahtera.

Hadir dalam Pelantikan sekaligus dialog publik pemecah-an isu-isu aktual tema Revitalisasi Jiwa Semangat danDalam Mewujudkan Revolusi Mental dan Daya SaingBangsa yakni Ketua Dewan Kehormatan DHN 45Jend(Pur) Try Sutrisno beserta Istri, Ketua Umum DHN 45Letjen (Purn) Ramli Hasan Basri beserta segenap penese-han dan pengurus DHN 45, diantaranya Jenderal TNI(Purn) Widjojo Soejono, Jenderal Pol (Purn) Widodo Budi-darmo yang pernah menjabat Kapolri, Letjend (purn) NoorAman, Irjen Pol (Purn) Djamer E Haloho,Mayjend TNI(Purn) Maksum Amin yang adalah Sekjend DHN 45 danLetjend (Purn) Wijoyo Sujono, segenap FKPD Sumut, PltSekdapovsu Hasiholan Silaen dan pimpinan SKPD Provsu.

Usai pelantikan, Gubsu juga membuka secara resmi dialogpublik pemecahan isu-isu aktual tema Revitalisasi Jiwa Se-mangat dan Dalam Mewujudkan Revolusi Mental dan DayaSaing Bangsa. Dalam kesempatan itu pula, Gubsu menyer-ahkan dua buah buku yakni Buku Sumut Bangkit dan buku11 pahlawan nasional asal Sumut kepada para narasumberdan perwakilan yang hadir.

Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) H Try Su-trisno menyampaikan apresiasi kepada Gubsu H Ga-tot Pujo Nugroho bersama seluruh masyarakatnya

Gubsu Dukung Percepatan Ekonom

iG

ubernur Sum

atera Utara (G

ubsu), H G

atot Pujo N

ugroho mem

inta semua pihak m

endukung terciptanya situasi keamanan

kondusif di Sum

atera Utara dem

i mendukung percepatan pem

bangunan ekonomi. Terlebih lagi, m

askapai penerbanganinternasional m

ulai melirik K

uala Nam

u Internasional Airport (K

NIA

) yang merupakan peluang bagi daerah ini berkem

bang pesat.H

al itu dikatakan Gubsu usai m

engikuti apel gabungan TNI, P

olri dan PN

S di M

akolantamal I B

elawan, S

enin (17/1

1/2

014

).G

ubsu mengatakan, m

askapai internasional menganggap parkir di K

NIA

lebih murah dan aspek tujuan destinasi Eropa lebih

cepat. "Ini adalah daya tarik tersendri bagi Provinsi S

umut m

aka faktor keamanan sangat penting," katanya.

Apel yang dihadiri puluhan personel TN

I, Polri dan P

NS

dengan berseragam lengkap dipim

pin langsung oleh Pangdam

/BB

yangjuga dihadiri K

apolda Sum

ut, Pangkosek H

anudnas III Medan, K

abinda Sum

ut, Danlantam

al I Belaw

an, Walikota M

edan Dzulm

iEldin, D

anlanud Soew

ondo, Dandim

Plt S

ekdaprovsu serta Pim

pinan SK

PD

Sum

ut.

Media Kebangsaan

Documents

Transcript of Media Kebangsaan