LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf ·...

of 103 /103
LEMBARAN NEGARA R EPUBLIK I NDONESIA No.119, 2013 PENGESAHAN. Persetujuan. Pendirian Akademi Anti Korupsi Internasional. Organisasi Internasional. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL ANTI -CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL ORGANIZATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 2 September 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement for the Establishment of the International Anti- Corruption Academy as an International Organization (Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional), sebagai hasil perundingan wakil Negara Anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi baik dalam tataran nasional maupun dalam kerangka internasional, Indonesia perlu menjadi pihak pada International Anti-Corruption Academy (IACA); www.djpp.kemenkumham.go.id

Transcript of LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf ·...

Page 1: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.119, 2013 PENGESAHAN. Persetujuan. Pendirian AkademiAnti Korupsi Internasional. OrganisasiInternasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE

INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS AN INTERNATIONAL

ORGANIZATION (PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI

INTERNASIONAL SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 2 September 2010Pemerintah Republik Indonesia telah menandatanganiAgreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization(Persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasionalsebagai Organisasi Internasional), sebagai hasilperundingan wakil Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitaskelembagaan dan mengembangkan sumber daya manusiadi bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi sertauntuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasankorupsi baik dalam tataran nasional maupun dalamkerangka internasional, Indonesia perlu menjadi pihakpada International Anti-Corruption Academy (IACA);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 2: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkanPersetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentangKeanggotaan Indonesia dan Kontribusi PemerintahRepublik Indonesia pada Organisasi-organisasiInternasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHANAGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THEINTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION ACADEMY AS ANINTERNATIONAL ORGANIZATION (PERSETUJUANPENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNA-SIONALSEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement for the Establishment of the International Anti-Corruption Academy as an International Organization (PersetujuanPendirian Akademi Antikorupsi Internasional sebagai OrganisasiInternasional) yang telah ditandatangani pada tanggal 2 September 2010di Wina, Austria yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China,Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol,serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara terjemahan Persetujuandalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab,Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, danBahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 3: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.1193

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Juli 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 4: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 4

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 5: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.1195

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 6: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 6

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 7: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.1197

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 8: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 8

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 9: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.1199

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 10: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 10

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 11: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11911

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 12: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 12

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 13: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11913

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 14: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 14

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 15: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11915

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 16: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 16

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 17: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11917

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 18: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 18

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 19: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11919

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 20: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 20

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 21: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11921

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 22: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 22

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 23: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11923

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 24: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 24

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 25: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11925

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 26: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 26

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 27: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11927

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 28: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 28

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 29: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11929

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 30: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 30

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 31: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11931

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 32: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 32

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 33: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11933

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 34: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 34

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 35: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11935

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 36: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 36

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 37: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11937

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 38: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 38

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 39: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11939

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 40: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 40

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 41: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11941

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 42: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 42

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 43: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11943

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 44: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 44

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 45: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11945

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 46: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 46

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 47: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11947

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 48: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 48

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 49: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11949

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 50: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 50

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 51: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11951

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 52: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 52

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 53: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11953

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 54: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 54

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 55: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11955

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 56: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 56

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 57: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11957

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 58: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 58

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 59: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11959

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 60: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 60

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 61: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11961

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 62: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 62

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 63: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11963

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 64: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 64

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 65: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11965

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 66: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 66

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 67: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11967

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 68: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 68

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 69: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11969

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 70: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 70

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 71: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11971

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 72: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 72

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 73: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11973

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 74: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 74

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 75: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11975

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 76: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 76

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 77: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11977

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 78: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 78

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 79: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11979

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 80: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 80

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 81: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11981

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 82: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 82

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 83: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11983

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 84: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 84

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 85: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11985

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 86: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 86

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 87: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11987

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 88: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 88

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 89: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11989

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 90: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 90

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 91: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11991

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 92: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 92

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 93: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11993

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 94: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 94

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 95: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11995

PERSETUJUAN PENDIRIAN AKADEMI ANTIKORUPSI INTERNASIONAL SEBAGAIORGANISASI INTERNASIONAL

PARA PIHAK

MEMPERHATIKAN kontribusi penting dalam pemberantasan korupsi oleh Kantor PerserikatanBangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagaipengawal dari Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC);

MENGAKUI persiapan-persiapan pada tingkat internasional dan khususnya upaya substansialRepublik Austria melalui kerja sama erat dengan UNODC serta dengan ara Pihak pendiri lainnyadalam mendirikan Akademi Antikorupsi Internasional (IACA), (untuk selanjutnya disebut dengan“Akademi”) dan dukungan kuat mereka kepada Akademi;

MEMPERHATIKAN upaya-upaya yang telah berjalan lama dan dukungan yang berkelanjutan olehOrganisasi Kepolisian Kriminal Internasional (INTERPOL) dalam merancang dan mengembangkaninisiatif-inisiatif untuk mencegah dan memerangi korupsi di seluruh dunia;

MEMPERHATIKAN dukungan berharga dari Kantor Antipenipuan Eropa (OLAF) dan para pesertalainnya dalam upaya bersama ini;

MENEKANKAN sifat global dan inklusif dari inisiatif ini dan pentingnya upaya untuk mencapaikeragaman geografis;

MENGAKUI pentingnya kolaborasi dalam upaya bersama pada tingkat global dan regional untukmendukung UNCAC dan instrumen-instrumen internasional terkait lainnya;

BERBAGI tujuan bersama berkenaan dengan pemberian bantuan teknis dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai instrumen-instrumen kunci dalam pemberantasan korupsi;

MEMPERHATIKAN bahwa pendidikan antikorupsi, pelatihan dan penelitian profesionalmerupakan komponen-komponen penting dalam bantuan teknis dan pengembangan sumber dayamanusia tersebut;

BERHARAP untuk meningkatkan tujuan-tujuan bersama mereka dengan mendirikan Akademiberdasarkan perjanjian multilateral yang terbuka bagi Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsadan organisasi antarpemerintah lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai “OrganisasiInternasional”) dan mengundang mereka untuk bergabung dan menjadi para Pihak pada Persetujuanini;

MENANGGAPI permintaan dari Republik Austria untuk menjadi tuan rumah Akademi diLaxenburg, dekat Wina;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I

Pendirian dan Status

1. Dengan ini Akademi didirikan sebagai suatu Organisasi Internasional.

2. Akademi wajib memiliki status hukum internasional secara penuh.

3. Akademi wajib memiliki kewenangan hukum, antara lain:

(a) untuk melakukan kontrak;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 96: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 96

(b) untuk memperoleh dan melepaskan barang bergerak dan tidak bergerak;

(c) untuk memulai dan menanggapi proses hukum;

(d) untuk mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memenuhi tujuan dankegiatan-kegiatannya.

4. Akademi wajib beroperasi sesuai dengan Persetujuan ini.

PASAL II

Tujuan dan Kegiatan-Kegiatan

1. Tujuan dari Akademi adalah untuk memajukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secaraefektif dan efisien dengan

(a) menyediakan pendidikan antikorupsi dan pelatihan profesional;

(b) melakukan dan memfasilitasi penelitian terhadap semua aspek korupsi;

(c) menyediakan berbagai bentuk bantuan teknis yang relevan dengan pemberantasankorupsi;

(d) mendorong kerja sama dan jejaring internasional dalam pemberantasan korupsi.

2. Kegiatan-kegiatan Akademi wajib mematuhi prinsip kebebasan akademis, memenuhi standar-standar akademis dan profesional yang tertinggi dan mengatasi fenomena korupsi secaramenyeluruh dan antardisiplin ilmu, dengan mempertimbangkan keragaman budaya,kesetaraan gender, dan perkembangan terkini di bidang korupsi pada tingkat global danregional.

PASAL III

Kedudukan

1. Tempat kedudukan Akademi berlokasi di Laxenburg, Austria, sesuai dengan syarat-syarat danketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati antara Akademi dan Republik Austria.

2. Akademi dapat mendirikan fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi lain apabila diperlukan untukmendukung kegiatan-kegiatannya.

PASAL IV

Badan

Akademi wajib memiliki

(a) suatu Majelis Para Pihak, selanjutnya disebut sebagai “Majelis”;

(b) suatu Dewan Gubernur, selanjutnya disebut sebagai “Dewan”;

(c) suatu Dewan Penasihat Senior Internasional;

(d) suatu Dewan Penasihat Akademi Internasional;

(e) seorang Dekan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 97: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11997

PASAL V

Majelis Para Pihak

1. Majelis wajib bertindak sebagai forum bagi Para Pihak pada Persetujuan ini untukberkonsultasi tentang keseluruhan kebijakan Akademi dan persoalan kepentingan lainnyadalam Persetujuan ini.

2. Majelis wajib terdiri atas wakil-wakil Para Pihak. Setiap Pihak wajib menunjuk seorang wakiluntuk bertindak sebagai anggota Majelis. Setiap anggota Majelis memiliki satu suara.

3. Secara khusus, Majelis wajib:

(a) mengadopsi rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kebijakan dan pengelolaanAkademi sebagai pertimbangan Dewan;

(b) mengadopsi program kerja dan anggaran Akademi sebagaimana diusulkan oleh Dewan;

(c) terlibat dalam kegiatan-kegiatan penggalangan dana untuk Akademi sesuai denganPasal XI;

(d) memilih anggota-anggota Dewan sesuai dengan Pasal VI;

(e) memutuskan pemberhentian anggota-anggota Dewan berdasarkan dua pertiga suaramayoritas;

(f) meninjau kembali kemajuan kegiatan-kegiatan Akademi berdasarkan, antara lain,laporan-laporan Dewan;

(g) menyetujui perjanjian-perjanjian internasional;

(h) menyetujui pendirian fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi lain.

4. Majelis wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun dan wajib mengambil keputusan-keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana kecuali ditentukan lain berdasarkanPersetujuan ini. Majelis wajib menetapkan tata cara dan wajib memilih pejabat-pejabatnya,termasuk Presiden dan dua Wakil Presiden. Anggota-anggota Dewan dan Dekan dapatberpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Majelis tanpa hak suara.

PASAL VI

Dewan Gubernur

1. Akademi wajib dipimpin oleh Dewan yang terdiri dari total sebelas anggota. Sembilananggota wajib dipilih oleh Majelis dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalamanmereka serta prinsip perimbangan distribusi geografis. Selain itu, UNODC dan RepublikAustria masing-masing berhak untuk menunjuk satu anggota. Anggota-anggota Dewan wajibbertugas dalam kapasitas pribadinya selama jangka waktu enam tahun dan berhakdipilih/ditunjuk kembali untuk tidak lebih dari satu periode tambahan. Pada pemilihanpertama, lima anggota wajib dipilih hanya untuk satu periode tiga tahun.

2. Secara khusus, Dewan wajib:

(a) memutuskan strategi, kebijakan, dan panduan kegiatan-kegiatan Akademi;

(b) menetapkan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Akademi, termasuk peraturan-peraturan keuangan dan staf;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 98: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 98

(c) menunjuk Dekan untuk satu periode empat tahun yang dapat diperbaharui,mengevaluasi kegiatan-kegiatannya, dan memberhentikan, apabila diperlukan,penunjukan Dekan;

(d) membentuk, apabila diperlukan, Dewan Penasihat dan memilih anggota-anggotanya;

(e) memilih anggota Dewan Penasihat Senior Internasional dan Dewan Penasihat AkademisInternasional, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman profesionalmereka, prinsip perimbangan distribusi geografis, serta kesetaraan gender;

(f) mengajukan program kerja dan anggaran Akademi kepada Majelis untuk disahkan;

(g) menunjuk auditor eksternal independen;

(h) menyetujui laporan-laporan keuangan tahunan Akademi yang telah diaudit;

(i) melaporkan kepada Majelis kemajuan kegiatan-kegiatan Akademi;

(j) mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi Majelis terkait dengan kebijakan danpengelolaan Akademi;

(k) menetapkan strategi dan panduan untuk memastikan sumber-sumber keuangan Akademidan membantu upaya-upaya Dekan untuk memberlakukannya;

(l) menentukan syarat-syarat penerimaan peserta dalam kegiatan-kegiatan akademis;

(m) menyetujui pembentukan hubungan kerja sama sesuai dengan Pasal XIII;

(n) menyerahkan perjanjian-perjanjian internasional kepada Majelis untuk mendapatkanpersetujuan;

(o) engevaluasi kegiatan-kegiatan Akademi berdasarkan laporan Dekan dan membuatrekomendasi berkenaan dengan kegiatan dimaksud.

3. Dewan wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun di tempat kedudukan Akademidan wajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana, kecuali ditentukan lainberdasarkan Persetujuan ini. Dewan wajib menetapkan tata caranya, wajib memilih pejabat-pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya, dan dapat membentuk komiteapabila dianggap perlu demi terlaksananya Akademi secara efisien.

PASAL VII

Dewan Penasihat Senior Internasional

1. Dewan wajib diberi saran oleh Dewan Penasihat Senior Internasional (ISAB) yangberanggotakan hingga lima belas anggota yang merupakan tokoh-tokoh penting denganprestasi luar biasa dari berbagai latar belakang yang penting untuk kegiatan-kegiatanAkademi.

2. Fungsi Dewan Penasihat Senior Internasional wajib mencerminkan kegiatan-kegiatanAkademi dan mengajukan pandangan dan saran tentang bagaimana cara memenuhi danmempertahankan standar tertinggi berkaitan dengan tujuan Akademi.

3. Anggota Dewan Penasihat Senior Internasional wajib bertugas dalam kapasitas pribadinyauntuk satu periode enam tahun dan berhak dipilih kembali. Pada pemilihan pertama tujuhanggota wajib dipilih hanya untuk satu periode tiga tahun.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 99: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.11999

4. Dewan Penasihat Senior Internasional wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahun danwajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana. Setiap anggota memilikisatu suara. Dewan Penasihat Senior Internasional wajib menetapkan tata caranya dan wajibmemilih pejabat-pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya.

5. Dewan Penasihat Senior Internasional dapat merekomendasikan kepada Dewan orang-orangyang memenuhi kriteria pada ayat 1 untuk pemilihan Dewan Penasihat Senior Internasional.

PASAL VIII

Dewan Penasihat Akademis Internasional

1. Dewan wajib diberi saran dalam hal yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan penelitianoleh Dewan Penasihat Akademis Internasional (IAAB) yang beranggotakan sampai denganlima belas anggota yang merupakan tokoh-tokoh penting akademis atau para ahli yangmemiliki kualifikasi tertinggi di bidang praktik antikorupsi, pelatihan, dan penelitian dan/atauperadilan pidana dan penegakan hukum yang terkait dengan antikorupsi serta bidang-bidanglain yang penting untuk kegiatan-kegiatan Akademi.

2. Anggota Dewan Penasihat Akademis Internasional wajib bertugas dalam kapasitas pribadinyauntuk satu periode enam tahun dan berhak dipilih kembali. Pada pemilihan pertama tujuhanggota wajib dipilih untuk hanya satu periode tiga tahun.

3. Dewan Penasihat Akademis Internasional wajib bersidang paling sedikit sekali dalam setahundan wajib mengambil keputusannya berdasarkan mayoritas sederhana. Setiap anggotamemiliki satu suara. Dewan Penasihat Akademis wajib menetapkan tata caranya dan memilihpejabat-pejabatnya, termasuk Ketua dan Wakil Ketua Sidangnya.

4. Dewan Penasihat Akademis Internasional dapat merekomendasikan kepada Dewan orang-orang yang memenuhi kriteria pada ayat 1 untuk pemilihan Dewan Penasihat AkademisInternasional.

Pasal IX

Dekan

1. Dekan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan program substantifAkademi. Dekan wajib melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan.

2. Secara khusus, Dekan wajib:

(a) mewakili Akademi secara eksternal;

(b) menjamin administrasi Akademi yang baik, termasuk sumber daya manusia danpengelolaan keuangan;

(c) menyiapkan program kerja dan anggaran Akademi untuk dipertimbangkan oleh Dewandan disahkan oleh Majelis. Program kerja wajib mencakup prioritas penelitian, kegiatanpelatihan, kurikulum, dan pengembangan sarana;

(d) melaksanakan program kerja dan anggaran;

(e) menyerahkan laporan tahunan dan laporan ad hoc kepada Dewan mengenai kegiatan-kegiatan Akademi termasuk laporan keuangan tahunan Akademi yang telah diaudit;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 100: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 100

(f) mengusulkan pembentukan hubungan kerja sama sesuai dengan Pasal XIII untukdisetujui oleh Dewan;

(g) mengoordinasikan pekerjaan Akademi dengan pekerjaan para Pihak pada Persetujuanini dan lembaga-lembaga, badan-badan, dan jejaring-jejaring internasional dan nasionalyang relevan dengan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dan panduan-panduan yang relevan dari Majelis dan Dewan serta saran dari Dewan Penasihat SeniorInternasional dan Dewan Penasihat Akademis Internasional;

(h) membuat kontrak-kontrak dan pengaturan-pengaturan atas nama Akademi danmenegosiasikan perjanjian internasional untuk mendapat pertimbangan dari Dewan danpersetujuan dari Majelis;

(i) secara aktif mencari pendanaan yang sesuai untuk Akademi dan menerima kontribusisukarela atas nama Akademi sesuai dengan strategi-strategi dan panduan-panduanDewan yang relevan serta peraturan-peraturan keuangan;

(j) melakukan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan lain yang mungkin ditetapkan olehDewan.

PASAL X

Staf Akademis dan Administratif

1. Akademi wajib berupaya merekrut dan mempekerjakan staf akademis dan administratifdengan kualifikasi setinggi mungkin.

2. Dalam rangka memaksimalkan efisiensi dan efektivitas biaya, Akademi wajibmengembangkan rencana dan menentukan susunan yang tepat untuk staf akademis paruhwaktu atau staf akademis tamu dan wajib mendorong Negara-negara, Organisasi-organisasiInternasional, universitas-universitas, dan lembaga-lembaga relevan lainnya untuk maumendukung kepegawaian Akademi, termasuk dengan penugasan staf perbantuan.

PASAL XI

Pendanaan Akademi

1. Tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang untuk memandirikan Akademi, , sumber-sumberpendanaan Akademi meliputi:

(a) kontribusi sukarela oleh para Pihak pada Persetujuan ini;

(b) kontribusi sukarela dari sektor swasta dan donor-donor lainnya;

(c) biaya pendidikan, lokakarya pelatihan dan biaya bantuan teknis, publikasi, danpendapatan dari jasa lainnya;

(d) pendapatan yang terkumpul dari sumbangan, biaya-biaya, penghasilan, dan pendapatanlain termasuk dari penyertaan modal dan dana abadi.

2. Tahun fiskal Akademi adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3. Rekening milik Akademi wajib, sesuai dengan peraturan-peraturan keuangan sebagaimanaditetapkan oleh Dewan sesuai dengan Pasal VI ayat 2 sub-ayat b, tunduk pada audit eksternal

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 101: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119101

independen tahunan yang wajib memenuhi standar tertinggi atas transparansi, akuntabilitas,dan legitimasi.

4. Para Pihak pada Persetujuan ini didorong untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatanpenggalangan dana untuk Akademi, termasuk melalui penyelenggaraan konferensi-konferensibersama donor.

PASAL XII

Konsultasi dan Pertukaran Informasi

1. Para Pihak pada Persetujuan ini wajib saling bertukar informasi dan berkonsultasi mengenaipermasalahan penting yang berkaitan dengan kerja sama mereka berdasarkan Persetujuan ini,baik pada sidang-sidang Majelis maupun pada waktu-waktu lain yang tersedia.

2. Konsultasi serta pertukaran informasi dan dokumen berdasarkan Pasal ini wajib dilakukansesuai dengan aturan yang berlaku dari masing-masing Pihak mengenai pengungkapaninformasi dan tunduk pada pengaturan-pengaturan, yang dapat diputuskan oleh Para Pihakuntuk menentukan tujuan-tujuan mengamankan kerahasiaan, sifat terbatas, dan keamananinformasi yang dipertukarkan. Setiap pengaturan dimaksud wajib terus berlaku bahkansetelahberakhirnyaPersetujuan ini dan, berkaitan dengan Pihak tertentu, bahkan setelah penarikandiri Pihak tersebut dari Persetujuan ini.

PASAL XIII

Hubungan Kerja Sama

Akademi dapat membentuk hubungan kerja sama dengan negara-negara, organisasi-organisasiinternasional lainnya, serta entitas-entitas publik atau swasta yang dapat berkontribusi pada hasilkerja Akademi.

PASAL XIV

Keistimewaan dan Kekebalan

1. Akademi, anggota-anggota Majelis, anggota-anggota Dewan, anggota-anggota DewanPenasihat Senior Internasional dan Dewan Penasihat Akademis Internasional, Dekan, staf, danahli-ahli wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan dimaksud sebagaimana disepakatiantara Akademi dan Republik Austria.

2. Akademi dapat membuat perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain untuk menjaminkeistimewaan dan kekebalan yang ada.

PASAL XV

Pertanggungjawaban

Para Pihak pada Persetujuan ini tidak bertanggung jawab, secara sendiri atau secara bersama-sama,untuk setiap utang, pertanggungjawaban, atau kewajiban-kewajiban lain Akademi; suatu pernyataanmengenai hal ini wajib dimuat dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh Akademi berdasarkanPasal XIV.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 102: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119 102

PASAL XVI

Perubahan

Persetujuan ini hanya dapat diubah atas kesepakatan seluruh Pihak pada Persetujuan ini.Pemberitahuan kesepakatan dimaksud wajib disampaikan secara tertulis kepada LembagaPenyimpan. Setiap perubahan wajib mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahun dimaksud olehLembaga Penyimpan dari seluruh Pihak pada Persetujuan ini atau pada tanggal lain yang disepakatioleh para Pihak.

PASAL XVII

Ketentuan Peralihan

Para Pihak mengakui pengaturan-pengaturan peralihan untuk pendirian dan pelaksanaan awalAkademi sebagaimana tercantum dalam Memorandum mengenai Pendirian Akademi AntikorupsiInternasional di Laxenburg, Austria, pada tanggal 29 Januari 2010 dan sepakat untukmenghormatinya hingga badan-badan pengambil keputusan pada Akademi berfungsi secara penuh.

Setiap keputusan yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang timbul untuk tujuan pendirian danpelaksanaan awal Akademi atau menciptakan pertanggungjawaban untuk para Mitra (UNODC,Asosiasi “Sahabat Akademi” atau Republik Austria) hanya dapat diambil secara bulat oleh Dewan.

PASAL XVIII

Mulai Berlaku dan Penyimpanan

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara-negara AnggotaPerserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut sebagai Negara-negara) dan organisasi-organisasi antarpemerintah (selanjutnya disebut sebagai Organisasi-organisasi Internasional)sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Persetujuan ini wajib tunduk pada ratifikasi,penerimaan, atau penyetujuan.

2. Negara-negara dan Organisasi-organisasi Internasional yang belum menandatanganiPersetujuan ini dapat melakukan aksesi kemudian.

3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku enam puluh hari setelah tanggal penyimpanan piagam-piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi oleh tiga negara atau OrganisasiInternasional.

4. Untuk setiap Negara atau Organisasi Internasional yang meratifikasi, menerima, menyetujui,atau mengaksesi Persetujuan ini setelah tanggal mulai berlaku, Persetujuan ini wajib mulaiberlaku enam puluh hari setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi, penerimaan,penyetujuan, atau aksesinya.

5. Menteri Federal untuk Urusan Eropa dan Hubungan Luar Negeri Republik Austria wajibmenjadi Lembaga Penyimpan Persetujuan ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 103: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2013/ps49-2013.pdf · Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkotika dan Obat-Obatan dan Kejahatan (UNODC), sebagai pengawal

2013, No.119103

PASAL XIX

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul antara Akademi dan setiap Pihak pada Persetujuan ini atau antara ParaPihak pada Persetujuan ini berkenaan dengan penafsiran atau pemberlakuan Persetujuan ini atausetiap perjanjian tambahan atau setiap permasalahan yang mempengaruhi Akademi atau hubungan-hubungan Para Pihak yang tidak diselesaikan melalui negosiasi atau metode penyelesaian lain yangdisepakati, wajib dirujuk untuk dimintakan keputusan akhir kepada suatu mahkamah yang terdiridari tiga orang arbitrator satu dipilih dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa, dan yangketiga, yang wajib menjadi ketua mahkamah, dipilih oleh kedua arbitrator pertama. Apabila salahsatu pihak yang sedang bersengketa belum memilih arbitratornya dalam waktu enam bulan sejakpenunjukannya oleh pihak yang lain atas arbitratornya atau apabila dua arbitrator pertama gagalmenyepakati arbitrator ketiga dalam waktu enam bulan sejak penunjukan dua arbitrator pertama,arbitrator kedua atau ketiga wajib dipilih oleh Presiden Mahkamah Internasional atas permintaansalah satu pihak yang sedang bersengketa.

PASAL XX

Penarikan Diri

1. Setiap Pihak pada Persetujuan ini dapat menarik diri dari Persetujuan ini melaluipemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan. Penarikan diri dimaksud wajib mulaiberlaku tiga bulan setelah diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh Lembaga Penyimpan.

2. Penarikan diri dari Persetujuan ini oleh suatu Pihak pada Persetujuan ini wajib tidakmembatasi, mengurangi, atau sebaliknya mempengaruhi kontribusinya, apabila ada, yangdilakukan sebelum tanggal mulainya penarikan diri tersebut.

PASAL XXI

Pengakhiran

1. Para Pihak pada Persetujuan ini, dengan bertindak secara bulat, dapat mengakhiri Persetujuanini setiap saat dan membubarkan Akademi dengan pemberitahuan tertulis kepada Lembagapenyimpan. Setiap aset Akademi yang tersisa setelah pembayaran kewajiban hukumnya wajibdihapuskan sesuai dengan keputusan bulat Majelis.

2. Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini wajib terus berlaku setelah pengakhirannyasepanjang diperlukan sehingga memungkinkan penghapusan aset-aset dan penutupanrekening-rekening sesuai ketentuan.

Dibuat di Wina pada tanggal 2 September 2010 dalam bahasa Arab, bahasa China, bahasa Inggris,bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, setiap naskah memiliki keautentikan yangsama.

www.djpp.kemenkumham.go.id