LAPORAN IMPLEMENTASI KIP rev 2019sda.pu.go.id/balai/bbwsc3/uploads/menu/FILE_202001161116.pdf ·...

i

LAPORAN IMPLEMENTASI KIP PELAKSANA

PPID BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI

CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

DISUSUN OLEH:

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DAERAH

BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

TAHUN 2019

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Laporan Implementasi KIP BBWSC3 │ 2019

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................1

I.1 Latar Belakang ................................................................................................1 I.2 Maksud dan Tujuan ..........................................................................................1 BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .................................2

II.1 Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP ...............................2 II.2 Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP ...............................2 II.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik, meliputi informasi:

a. Jumlah pemohon informasi .......................................................................4 b. Persentase data pekerjaan pemohon .......................................................4 c. Jumlah permintaan informasi.....................................................................4 d. Status pelayanan informasi .......................................................................5 e. Rata-rata waktu pelayanan ........................................................................6 f. Informasi atau data yang paling banyak diminta pemohon ........................6 g. Media permintaan informasi yang digunakan pemohon ............................6 h. Jumlah sengketa informasi ........................................................................6

II.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik, meliputi informasi rekapitulasi jumlah informasi yang dipublis berdasarkan klasifikasi informasi berkala, setiap saat, serta merta ..................................................................................6

II.5 Kondisi Layanan Informasi Publik, meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi .....................................................................................8

II.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik .....................................................12 II.7 Survey Layanan Informasi Publik ....................................................................12 BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK ............................13

BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN

INFORMASI PUBLIK .............................................................................14


1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis, membuat bangsa Indonesia sadar akan perlunya keterbukaan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik sehingga baik masyarakat secara individu maupun institusi dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai badan publik dan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, sehingga prosesnya cepat, tepat, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk memperoleh informasi.

I.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud diterbitkannya Laporan Implementasi KIP Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Pelaksana PPID Daerah sesuai Keputusan Menteri dalam Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR. Sedangkan tujuan dari laporan ini disusun agar PPID Utama mendapatkan informasi komprehensif terkait kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian periode tahun 2019.


2

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian PUPR telah menetapkan kebijakan internal sebagai implementasi UU KIP dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri PU No. 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. Dan selanjutnya dibentuk Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR. Keputusan Menteri tersebut juga dilengkapi dengan Keputusan Menteri PUPR No. 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR serta Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian PUPR. Untuk mendukung Keputusan Menteri PUPR tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air juga telah menerbitkan Surat Edaran No. 04/SE/D/2019 tentang Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selain itu, sesuai dengan arahan Keputusan Menteri PUPR No. 674/KPTS/M/2015 dan Surat Edaran No. 04/SE/D/2019, Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian melalui Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku Pelaksana PPID Daerah No. 20/KPTS/Az/2019 serta membuat standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi melalui Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian selaku Pelaksana PPID Daerah No. 25/KPTS/Az/2019.

II.2. Kegiatan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP Sepanjang tahun anggaran 2019 telah dilakukan berbagai kegiatan pelayanan informasi publik di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian diantaranya sebagai berikut: 1. Mengirimkan perwakilan petugas PPID untuk mengikuti kegiatan Bimbingan

Teknis Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air.


3

Gambar 2.1 Kegiatan Bimtek KIP (Bali, 1-3 Agustus 2019)

2. Memfasilitasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KIP yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen Sumber Daya Air dan kunjungan ke Proyek Bendungan Sindangheula dan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat D.I Ciujung untuk pemutakhiran data dan pelaksanaan wawancara masyarakat penerima manfaat.

Gambar 2.2 Kegiatan Monev KIP, Bendungan Sindagheula (kiri), Rehabilitasi Jaringan Irigasi (kanan) (Serang, 18-19 November 2019)

3. Melakukan sosialisasi kepada tim PPID tentang SK Tim Pelaksana PPID Daerah dan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Gambar 2.3 Kegiatan Sosialisasi PPID bersamaan monev KIP

4. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.


4

II.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Pemohon Informasi Pemohon melakukan permohonan informasi melalui media email balai atau email ppid (email: [email protected] atau [email protected]) dan secara langsung. Jumlah pemohon tercatat mulai dari September sampai dengan Desember 2019 sejumlah 33 pemohon.

b. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Tabel 2.1 Data Pekerjaan Pemohon

No Pekerjaan Pemohon Jumlah Persentase

1 Institusi pendidikan 12 36.36%

2 Pemerintah 5 15.15%

3 LSM 7 21.21%

4 Wartawan 3 9.09%

5 Swasta 4 12.12%

6 Warga/perseorangan 2 6.06%

Jumlah 33 100%

Gambar 2.4 Grafik Persentase Data Pekerjaan Pemohon

c. Jumlah Permintaan Informasi

Tabel 2.2 Jumlah Permintaan Informasi

No Permintaan Informasi Jumlah Persentase

1 Data Hidrologi dan Kualitas Air 32 35.96%

2 Data dan Gambar Teknis Proyek

19 21.35%

3 Data Sungai dan DAS 13 14.61%

4 Data Irigasi dan Pola Tanam 3 3.37%

5 Wawancara/Diskusi 16 17.98%

7 Lain-Lain 6 6.74%

Jumlah 89 100%

Institusi

pendidikan

37%

Pemerintah

15%

LSM

21%

Wartawan

9%

Swasta

12%

Warga/perseorangan…

Persentase Data Pekerjaan Pemohon


5

Gambar 2.5 Grafik Persentase Jumlah Permintaan Informasi

d. Status Pelayanan Informasi

Tabel 2.3 Jumlah Permintaan Informasi

No Status Pelayanan

Informasi Jumlah Persentase

1 Dipenuhi 71 79.78% 2 Ditolak 16 17.98% 3 Dalam Proses 2 2.25%

Jumlah 89 100%

Gambar 2.6 Grafik Persentase Informasi Dipenuhi, Ditolak, dan Dalam Proses

Untuk status pelayanan informasi yang ditolak disebabkan oleh informasi yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan menurut Keputusan Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017 serta beberapa

Data Hidrologi

dan Kualitas Air

36%

Data dan Gambar Teknis

Proyek

21%

Data Sungai dan

DAS

15%

Data Irigasi dan

Pola Tanam

3%

Wawancara/Diskusi

18%

Lain-Lain

7%

Persentase Jumlah Permintaan Informasi

Dipenuhi

80%

Ditolak

18%

Dalam Proses

2%

Persentase Informasi Dipenuhi, Ditolak, dan

Dalam Proses


6

berkas pemohon setelah diperiksa namun tidak melengkapi persyaratan dalam mengajukan permohonan informasi. Sedangkan untuk status pelayanan informasi dalam proses adalah permohonan yang sudah disampaikan kepada unit terkait di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian yang menguasai informasi yang diminta, akan tetapi unit tersebut belum dapat memberikan informasi yang dimohonkan.

e. Rata-Rata Waktu Pelayanan

Rata-rata waktu pelayanan informasi publik yang dibutuhkan oleh Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah sekitar 6 (enam) hari kerja untuk menjawab permohonan informasi yang masuk. Waktu pelayanan informasi di SOP tercantum pukul 10.00-15.00 WIB pada hari kerja, namun pada pada pelaksanaannya mengikuti jam kerja kantor.

f. Informasi atau Data Yang Paling Banyak Diminta Pemohon

Sesuai dengan hasil rekapitulasi pada Tabel 2.2 diperoleh data yang paling banyak diminta pemohon adalah data hidrologi yang diantaranya data curah hujan, data debit, data pos curah hujan, dan data duga air.

g. Media Permintaan Informasi yang Digunakan Pemohon

Media permintaan informasi yang digunakan pemohon saat ini dapat melalui email dan whatsapp.Sekretariat PPID.

h. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2019 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

II.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian PUPR, menetapkan daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi publik yang wajib disediakan secara berkala, secara serta merta, dan wajib tersedia setiap saat. Rekapitulasi informasi yang wajib disediakan secara berkala, secara serta merta, dan wajib tersedia setiap saat ini dipublikasikan baik melalui web maupun whatsapp untuk informasi yang disediakan serta merta.


7

a. Infomasi Berkala yang Dipublikasikan

Tabel 2.4 Rekapitulasi Informasi Berkala yang Dipublikasikan BBWSC3

No Informasi Yang Wajib Disediakan Dan

Diumumkan Secara Berkala

Status

Ya Tidak

1 Profil unit kerja √ 2 Daftar Pejabat Struktural/ fungsional √

3 Informasi umum pengadaan barang dan jasa

√

4 Pengumuman pelelangan barang dan jasa √ 5 Ringkasan laporan Keuangan Audited √

6 Ringkasan laposan akses (pelayanan) informasi publik

√

7 Informasi tentang agenda kegiatan yang telah, sedang, dan akan dijalankan

√

8 Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR

√

9 Daftar sarana dan prasarana sumber daya air tahunan

√

10 Buku kinerja SDA √

11 Daftar pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan

√

12 Daftar wadah koordinasi pengelolaan SDA pada wilayah sungai

√

b. Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan

Tabel 2.5 Rekapitulasi Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan BBWSC3



Status

Ya Tidak

1 Agenda kerja pimpinan √

2 Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

√

3 Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik

√

4 Produk hukum dalam lingkup tugas kementerian PUPR

√

5 Daftar dan dokumen surat perjanjian/MoU selain perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa

√


8

6 Profil infrastruktur bidang PUPR √

7 Daftar sarana dan prasarana sumber daya air

√

8 Program-program prioritas Ditjen SDA 9 Daftar tinggi muka air waduk √ 10 Peta kawasan kekeringan √

c. Informasi Serta Merta yang Dipublikasikan

Tabel 2.6 Rekapitulasi Informasi Setiap Saat yang Dipublikasikan BBWSC3



Status

Ya Tidak

1 Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam

√

2 Informasi tentang rencana gangguan fungsional terhadap utilitas publik

√

3 Informasi progress tanggap darurat bencana

√

4 Peta kawasan rawan bencana √

5 Laporan kejadian bencana (tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi)

√

II.5. Kondisi Layanan Informasi Publik,

a. Struktur Organisasi BBBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Gambar 2.7 Struktur Organisasi BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian


9

b. Struktur Organisasi PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Gambar 2.8 Struktur Organisasi PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

c. Jumlah SDM terkait Layanan Informasi

Berikut Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana PPID dan Sekretariat PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian No. 20/KPTS/Az/2019 yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2019: Tabel 2.7 Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana PPID

NO NAMA/JABATAN/UNIT KERJA KEDUDUKAN

DALAM TIM

1 Andri Yosa Sabri, ST., M.Sc

Kepala Bagian Tata Usaha

Ketua merangkap

anggota

2 Mohammad Firman, ST., MT.

Kepala Bidang Program dan Perencanaan

Umum

Wakil Ketua merangkap

anggota

Bidang Pengelolaan Data dan Publikasi

1 Teguh Mulia Aribawa, ST.

Kepala Seksi Perencanaan Umum Koordiantor Pelaksana

2 Mahar Himawan, ST., M.Sc

Kepala Seksi Program Anggota

3 Martan Babara, SE., MT.

Kasubbag Keuangan dan Umum Anggota

4 Tanto Sugiharto, S. Kom., MM

PPK OP SDA I Anggota

5 Nadia Ulfah, ST.

Pelaksana Teknik PPK PSDA Anggota

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

1 Jenuri, S.AP

Kasubbag Kepegawaian Koordiantor Pelaksana

2 Santi Martini, ST., MMT.

Kepala Seksi Perencanaan OP Anggota


10

3 Suyadi, S.Sos, M.Si

Kasubbag Pengelolaan BMN Anggota

4 Sandi Febriandi, ST.

PPK PSDA Anggota

5 Lulu Nurwinas Saepudin, ST.

Penelaah PSDA Anggota

Tabel 2.8 Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim PPID

NO NAMA/JABATAN/UNIT KERJA KEDUDUKAN DALAM

TIM

1 Ahmad Ajudin, SE., MM.

PPK Ketatalaksanaan

Ketua merangkap anggota

2 Ibnu, A.Md.

Penata Keuangan PPK Ketatalaksanaan Anggota

3 Rif’atul Ummah, ST.

Penelaah Pelayanan Informasi Publik Anggota

4 Anantri Sulistyowati, ST.

Penelaah PSDA

Anggota

5 Adiwisono, A.Md

Penata Pelayanan Informasi Publik Anggota

Namun, meskipun telah terbit SK Pembentukan Tim Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, kegiatan pelayanan informasi publik belum optimal dikarenakan yang tergabung dalam tim belum ada yang benar-benar fokus dalam kegiatan tersebut dikarenakan tugas dan fungsi yang masih merangkap. Selain itu tidak adanya petugas desk khusus yang ada setiap saat menerima dan melayani permohonan secara langsung juga membuat kurang optimalnya pelayanan yang diberikan. d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik, sarana dan prasarana yang digunakan PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian diantaranya: 1. Website BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Gambar 2.9 Tampilan Beranda Website BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian


11

2. Media Sosial Media Sosial dimanfaatkan sebagai salah satu cara memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan, program, kegiatan dan capaian kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian. Media sosial yang aktif digunakan adalah Instagram karena sebagian besar masyarakat saat ini telah menggunakan Instagram untuk mendapatkan informasi dan membagikan informasi, sehingga dirasa cukup efektif sebagai mediator dengan khalayak ramai.

Gambar 2.10 Instagram BBWSC3 sebagai Media Layanan Informasi Publik

3. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk melakukan permohonan informasi yang tidak tersedia dalam media layanan yang lain dan lebih detail, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian telah menyediakan desk layanan informasi bagi pemohon yang datang secara langsung ke kantor.

Gambar 2.11 Desk Layanan Informasi Publik


12

4. Email, dan WhatsApp. Selain media di atas, permohonan informasi juga tersedia melalui email sekretaris BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ([email protected]) atau melalui email PPID ([email protected]). Permohonan juga dapat melalui media WhatsApp melalui nomor sekretariat PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian di nomor 08118205551.

Gambar 2.12 Media Email

II.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian akan menyediakan ruangan khusus untuk PPID pada rehabilitasi kantor tahap II tahun 2019 yang bertempat di gedung bagian depan sehingga pemohon tidak perlu bingung dalam mencari pusat pelayanan informasi. Selain itu juga BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian juga selalu berupaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terupdate.

Gambar 2.13 Prasarana Layanan Informasi Publik Baru On Progress

II.7. Survey Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2019 ini BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian belum melakukan survey tentang kepuasan layanan informasi publik. Maka dari itu, di tahun 2020 BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian akan mulai melakukan survey tentang kepuasan layanan informasi publik.


13

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam kurun waktu 2019, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan

pelayanan informasi publik diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana

dalam pelayanan informasi publik contohnya belum tersedianya ruangan khusus

sehingga pemohon kebingungan ketika ingin menyampaikan permohonan

dikarenakan kondisi kantor yang terpisah-pisah dan belum adanya pusat informasi.

Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

sehingga personil yang sama bisa merangkap pekerjaan menyebabkan penyelesaian

pekerjaan dan koordinasi menjadi kurang efektif. Pengelolaan website yang kurang

berjalan dikarenakan pejabat yang berada di posisi tersebut sedang melaksanakan

tugas belajar dan tidak tersedianya personil pengganti yang sepadan membuat

website kurang terkelola dengan optimal.


14

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana tindak lanjut layanan informasi publik di BBWS Cidanau-Ciujung-

Cidurian diantaranya:

a. Menyediakan ruangan khusus sebagai pusat informasi yang berlokasi di

gedung baru kantor Serang sehingga mempermudah pemohon mengajukan

permohonan.

b. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan membekali pengetahuan dan

pemahaman terkait pelaksanaan penyediaan layanan informasi publik

sehingga mencipakan personil yang handal dan mampu untuk mengelola

sekaligus melayani pemohon informasi.

c. Mengadakan studi banding ke Balai yang sudah berhasil mengoptimalkan kerja

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di unit kerjanya.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja

Pelaksana PPID BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

LAPORAN IMPLEMENTASI KIP rev 2019sda.pu.go.id/balai/bbwsc3/uploads/menu/FILE_202001161116.pdf ·...

Documents

Transcript of LAPORAN IMPLEMENTASI KIP rev 2019sda.pu.go.id/balai/bbwsc3/uploads/menu/FILE_202001161116.pdf ·...