Kuliah Umum UGM 12 September 2014

8/10/2019 Kuliah Umum UGM 12 September 2014

http://slidepdf.com/reader/full/kuliah-umum-ugm-12-september-2014 1/121

Penyampaian Kuliah Umum dalam Pembekalan KaryasiswaMSPTB, MSTT, MPBA UGMYogyakarta, 12 September 2014

ARAH & KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONALINFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

& PERMUKIMAN

Disampaikan oleh:

Ir Agoes Widjanarko MIPSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PU



1

PRESENTASI | OUTLINE

1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

2. LINGKUP TUGAS DAN PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2010-2014

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BIDANG PU DANPENATAAN RUANG

4. SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PU DAN

PENATAAN RUANG 5. DUKUNGAN PU DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MP3EI)

6. DUKUNGAN PU DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (MP3KI)

7. DUKUNGAN INOVASI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN

8. PENGELOLAAN ASET KEMENTERIAN PU

9. DUKUNGAN TERKAIT PEMBINAAN KONSTRUKSI DLL10. DUKUNGAN KEMENTERIAN PU TERHADAP PENANGANAN BENCANA

11. INDIKASI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PU DANPENATAAN RUANG 2015-2019

12. THE WAY FORWARD



1. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Kembali



3

SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA2010 - 2025

2011PDB ~ US$ 850 MilyarPendapatan/kap:US$ 3,543

2014PDB: US$ ~ 1,2 triliun

Pendapatan/kap:US$ ~ 4.800-5.000

2025PDB: US$ 3,8 – 4,5 Triliun

Pendapatan/kap:US$ ~ 13.000 – 16.100

(high income country )

RPJMN 2010-2014

Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun Sebelum 2014 tumbuh 7 persen, tahun2014 berkisar 7- 7,7 persen.

Inflasi Rata-rata 4 - 6 persen pertahun

Tingkat Pengangguran 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014

Tingkat Kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2013 Ditargetkan 6,7%untuk dapat menurunkan angka pengangguran menjadi6,0 – 6,4% dan menurunkan tingkat kemiskinan 9,5-10,5%.

1. Dgn potensi yg ada selayaknyaIndonesia menjadi kekuatan besarekonomi dunia.

2. Indonesia layak dimasukkan sebagainegara ‘I’ kedua setelah India di negara -negara BRIC (Brazil, Rusia, India, danCina).

3.Komite Nasional Indonesia (KEN)Indonesia mampu memasuki kekuatan 5besar dunia di tahun 2030.

4.EIU, Indonesia diperkirakan mencapaiPDB nominal sebesar $4,977 milyar ditahun 2030 dan $26,679 milyar di tahun2050.

5.Dengan kondisi tersebut, diperkirakanbahwa Indonesia minimal mampu

menjadi kekuatan 10 besar dunia ditahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun2050.

Chile USD 15,410

Federasi Rusia USD 14,247

Hungaria USD 12,736

Polandia USD 12,538

Brazil USD 12,079

Venezuela USD 12,956

Negara

PendapatanMenengah



4

SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNANNASIONAL JANGKA MENENGAH 2010-2014

GHG - NAP

INDIKATOR 2005 2006 2007 2008 2009

PERTUMBUHANEKONOMI

5,7% 5,5% 6,3% 6,0% 4,6%

PENGANGGURAN 11,24% 10,28% 9,11% 8,39%

7,87%

KEMISKINAN 15,97% 17,75% 16,58% 15,42% 14,15%

INDIKATOR 2010 2011APBN-P

20122013

Rencana2014

PERTUMBUHANEKONOMI

6,2% 6,5% 6,5% 5,7% 6,6%

PENGANGGURAN 7,1% 6,5% 6,4%-6,6% 6,25% 5%-6%

KEMISKINAN 13,3% 12,4%10,5%-

11,5%11,37% 8%-10%



5

3 KESEHATAN

4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5 KETAHANAN PANGAN

7 IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, & PASCA-KONFLIK

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

6 INFRASTRUKTUR

2 PENDIDIKAN

8 ENERGI

11 KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI



2. LINGKUP TUGAS DAN PERANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2010-2014

Kembali



TUGAS & FUNGSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

7

TUGAS |

FUNGSI |a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan

umum;b. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pekerjaan Umum;c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum;d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dane. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.(Perpres no 24/2010. Ps.392.

Menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untukmembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara(Perpres no. 24/2010. Ps.391)



RUANG LINGKUP PEKERJAANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

K E M E N T E R I A N P U

BidangSumber Daya Air

Ketahanan Pangan, Penyediaan Air Baku dan Pengendalian Banjir

BidangBina Marga

Peningkatan Konektivitas dan Kelancaran Arus Orang dan Barang1. Jalan dan Jembatan2. Jalan Tol

BidangCipta Karya

1. Pencapaian sasaran MDG’s (air minum dan sanitasi) 2. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penataan Bangunan3. Mendukung Pengurangan Kemiskinan

BidangPenataan Ruang

Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang:1. Penyelesaian peraturan perundangan dan RTRW

2. Implementasi Kota Hijau/ Berkelanjutan berupa RTH, greencommunity, green planning and design

3. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City) dan Desa LestariBidang

Pengawasan,Manajemen, Jasa

Konstruksi dan

Teknologi

Pengawasan, Jasa Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan danKelembagaan

9



10

PERAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMANDALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pro GrowthPro PoorPro JobPro Green

Penanggulangan Kemiskinan,Peningkatan Kesempatan Kerja [4]Mengurangi Kesenjangan antarWilayah, Dukungan terhadapKawasan Perbatasan, Tertinggal , Terpencil, dan Terisolir [10]Pembangunan BerbasisPemberdayaan Masyarakat [4]

Peningkatan AksesibilitasBarang/Penumpang [6]Dukungan Ketahanan Pangan [5]Peningkatan Investasi & Eksport [7]

Penerapan Green Construction[9]Pembangunan BerbasisPenataan Ruang [9]Adaptasi terhadap PerubahanIklim [9]

KEMAKMURANDAN

KESEJAHTERAAN

MENINGKATNYAPERTUMBUHANEKONOMI

MENINGKATNYAKUALITASLINGKUNGAN

MENINGKATNYAKESEJAHTERAANMASYARAKAT

INFRASTRUKTUR PUDAN PERMUKIMAN STRATEGI KEGIATAN PRIORITAS

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bidang SumberDaya Air

Bidang Bina

Marga (Jalan)

BidangPenataan Ruang

Penelitian danPengembangan

Bidang Jasa

Konstruksi

Bidang Cipta Karya(InfrastrukturPermukiman)



11

Masyarakat/Swasta

PP 40/2006. TENTANGTATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Ketiga, Penyiapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Pasal 12, Ayat (1)Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan

pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunansecara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PROVIDER /OPERATOR(sesuai kewenangan)

REGULATOR(UU,PERPRES,PERMEN)

ENABLER / FASILITATOR

PROVIDER/OPERATOR

(lintas kabupaten)

REGULATOR(PERDA PROV)


PROVIDER /OPERATOR(sesuai kewenangan,)

REGULATOR(PERDA KAB/KOTA)


• PEMENUHAN KEBUTUHA/PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN• PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

PEMERINTAH

PROVINSI

KAB/KOTA

PEMBAGIAN TUGAS |ROLE SHARING DALAM PENCAPAIANTUJUAN PEMBANGUNAN



12

RANCANGANRENSTRA-KL 2010-2014

RANCANGANRENSTRA-SKPD

RANCANGANRPJMN 2010-2014

RANCANGANRPJMD

RENSTRA-KL

RENSTRA-SKPD

MUSRENBANGDAERAH

MUSRENBANGNASIONAL

2 B U L A N

RANCANGANAKHIR

RPJMN 2010-2014

3 B U L A N

RPJPN2005-2025

RPJPD2005-2025

RANCANGAN AWALRPJMN 2010-2014

RANCANGAN AWALRPJMD

K O R D & K O N S

.

VISI, MISI, PROGRAMPRESIDEN YANG

TERPILIH

VISI, MISI, PROGRAMKEPALA DAERAH YANG

TERPILIH

RANCANGANAKHIRRPJMD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

D i a c u

D i p e r h a t i k a n

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL| UU NO. 25/2004|



13

PENDEKATAN PENGANGGARAN APBN

RPJPNasional

RPJM

Nasional RKP RAPBN APBN

Renstra

K/L Renja

K/L

RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Diacu

UU SPPNUU 17/2007 & UU

25/2004 UU KEU



PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan pembangunan

wilayah yang selaras dengan prinsip :

“infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan

“pembangunan berkelanjutan”

Wilayah akanberkembang

Wilayah telahberkembang

Wilayah sedangberkembang



15

SINERGI & SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

RPJMN

*) SPW = STRATEGIPENGEMBANGAN WILAYAH

RPJP(UU 25/2004)

RTRWN(UU 26/2007 dan PP

26/2008

RENSTRA K/L(SEKTOR)

RTRWPROV/KAB/KOTA

SPWPROV/KAB/KOTA

RKPRKP

RENCANAINVESTASI DAN

BISNIS BADAN

USAHA

K b li



3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNANBIDANG PU DAN PENATAAN RUANG

Kembali



17

Kondisi alam: geografi, geologi maupun ekologi serta perubahan iklim akibatpemanasan global merupakan nature wilayah Indonesia yg spesifik berbeda dgnnegara lain serta demografi besar (240 juta) yg terpusat di Jawa dan Sumatera adalahtantangan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur PU dan permukiman

Pertumbuhan penduduk yg relatif tinggi dan makin padatnya daerah perkotaan(urbanisasi) dan tertinggalnya daerah perdesaan serta perbatasan menuntut

kecepatan pemenuhan infrastruktur PU dan permukiman, sementara adaketerbatasan kemampuan Pemerintah

Konektivitas antar wilayah dan Standard pelayanan minimal pelayanan infrastrukturPU dan Permukiman di berbagai daerah belum merata dan belum sepenuhnya dapatmemuaskan semua pihak terutama masyarakat miskin

Dinamika politik di berbagai daerah yang dapat menimbulkan konflik antar wilayah,antar golongan dan menimbulkan gangguan produktivitas dan keamanan sosial

Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman belum sepenuhnya dapatmendukung keseimbangan pembangunan wilayah (barat vs timur) sesuai dengankaidah pembangunan berkelanjutan

PERMASALAHAN



18

World Economic Forum adalah organisasi independen internasional non-profit yang mempunyai misi meningkatkankesejahteraan negara-negara di dunia, antara lain melalui laporan peringkat suatu negara. Peringkat Daya Saing

Indonesia bidang infrastruktur menurun dari 44 dari 139 negara (tahun 2010) menjadi peringkat 46 dari 142negara (tahun 2011), kemudian menurun menjadi peringkat 50 dari 144 negara (tahun 2012), dan terakhirperingkat 61 dari 148 negara (Tahun 2013) . Hal ini didorong oleh turunnya peringkat infrastruktur transportasiudara pelabuhan dan jaringan listrik.

No Faktor PenilaianTahun Indeks Perubahan

2009 2010 2011 2012 2013 (2010-2011) (2011-2012) (2012-2013)

Kebutuhan DasarInfrastruktur

1 Kualitas Infrastruktur Keseluruhan 96 90 82 92 82 +8 +10 +10

2 Kualitas Jalan 94 84 83 90 78 +1 +7 +12

3 Kualitas Infrastruktur Kereta Api 60 56 52 51 44 +4 -1 +7

4 Kualitas Infrastruktur Pelabuhan 95 96 103 104 89 -7 +1 +15

5 Kualitas Infrastruktur Transportasi Udara 68 69 80 89 68 +11 +9 +21

6 Kualitas Infrastruktur Jumlah Penerbangan 21 21 20 20 15 +1 = +5

7 Kualitas Jaringan Listrik 96 97 98 93 89 -1 -5 +4

8 Kualitas Jaringan Telepon 79 82 79 78 62 +3 -1 +16

9 Kualitas Jaringan Mobile Telephone - 98 82 90 82 +16 +8 +8

Sumber: diolah dari Global Competitiveness Report, World Economic Forum

PERINGKAT GCI INDONESIA DI BIDANG INFRASTRUKTUR



19

ISU STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA AIR( JARINGAN IRIGASI & WADUK )

Tugas Pemerintah Pusat seluas2,3 juta Ha dan sisanyamerupakan tugas Pemerintah

Daerah

TOTAL LUAS JARINGAN IRIGASI DI INDONESIA(7.230.180 Ha)

Dari hasil pengamatan pada tanggal 30 Juni2012 diketahui sebagai berikut:

Waspada: 20 WadukKering: 4 Waduk (Kedungguling,Delingan, Botok, Ngancar)



20

… KEKURANGPAHAMAN HUBUNGANTIMBAL BALIK ANTARA AIR DAN LAHAN,

ditandai dengan pemanfaatan dataranbanjir yang tanpa pengaturan dan antisipasi

terhadap resiko banjir …

… PERUBAHAN PENUTUPLAHAN DARI PENUTUP ALAMIMENJADI LAPISAN KEDAP AIR,

tanpa upaya antisipasi telah mengakibatkan berkurangnyainfiltrasi air hujan ke dalam tanah yang mengakibatkan

meningkatnya aliran air di permukaan tanah …

… upaya pengendalian banjir yang telah dilakukan selama ini seolah-olah MENJADI KURANG BERARTIdibanding dengan peningkatan kerugian banjir yang terus membesar karena kondisi berikut ...

… OKUPASI LAHAN DI SEMPADANSUNGAI, akibatnya terjadi penurunan

kapasitas palung sungai karenapendangkalan dan/atau penyempitan

oleh sedimentasi, sampah dan gangguanaliran …

ISU STRATEGIS BIDANG SUMBER DAYA AIR(PENGENDALIAN BANJIR)



21

PETA INDEKS PEMAKAIAN AIR RATA-RATAWILAYAH SUNGAI DI INDONESIA



22

ISU STRATEGIS BIDANG BINA MARGA

• Sistem konektivitas jalan nasional, dengan jalan provinsi dan kabupaten/kota belumdapat diselesaikan secara tuntas diseluruh Indonesia untuk kelancaran arus orang danbarang, meningkatkan aksesibilitas dan transaksi ekonomi, perdagangan maupunmembuka daerah terisolir.

• Sebagian ruas jalan nasional yang ada masih menerima beban muatan berlebih(overloading ) secara signifikan akan meningkatkan daya rusak kendaraan, yang

selanjutnya akan memperpendek umur pelayanan jalan (daerah pantura sbg urat nadiperekonomian jawa, jalintim Sumatera, serta terjadi pula di daerah daerah tambangbatubara maupun perkebunan kelapa sawit)

• Pembangunan/ Investasi jalan Toll melalui skema kerjasama public private partnership(PPP) yang dapat mendukung konektivitas ekonomi banyak mengalami hambatan dalampengadaan tanah

• Pengendalian beban berlebih, konsep Muatan Sumbu Terberat masih belum efektifdapat dilaksanakan di semua ruas jalan nasional (beban rencana perlu dipertimbangkandari MST 8 ton menjadi MST 10 ton akan meningkatkan biaya per km jalan)

• Metode pelaksanaan dan pengawasan untuk menjamin kualitas konstruksi jalan perluditingkatkan untuk menjamin umur jalan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan



23

ISU STRATEGIS BIDANG BINA MARGA( MITIGASI BENCANA ALAM )

Berdasarkan overlay awal, perlu diantisipasi lokasi Jalan & Jembatan yangberpotensi RAWAN BENCANA

Pulau Panjang jalanAncaman Bahaya

Banjir Gempa bumi Pergerakan tanah Gunung api Tsunami

Sumatera 11.568 km ± 1.500 km ± 11.500 km ± 4.200 km ± 3.500 km ± 3.600 km

Jawa 5.611 km ± 2.400 km ± 5.600 km ± 1.800 km ± 3.900 km ± 1.500 kmKalimantan 6.363 km ± 2.100 km 2.200 km ± 1.900 km 0 ± 1.500 km

Sulawesi 7.799 km ± 1.000 km ± 1.200 km ± 4.300 km ± 700 km ± 2.700 kmNusa tenggara 2.574 km ± 300 km 2.500 km ± 1.600 km ± 1.700 km ± 1.600 km

Maluku 1.578 km ± 400 km ± 70 km ± 700 km ± 200 km ± 1.400 kmPapua 3.074 km ± 1.200 km ± 1.800 km ± 1.700 km 0 ± 900 km

Total 38.569 km ± 8.900km ± 24.800 km ± 16.200 km ± 10.000km ± 13.200 km

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari 38.569 Km panjang jalan nasional, yang terancam bencana banjir sekitar 8.900 Km

(23.07%), terancam bencana gempa bumi sekitar 24.800 Km (64.3%), terancam bencana pergerakan tanah sekitar 16.200Km (42%), terancam bencana gunung api sekitar 10.000 Km (25.92%), dan terancam bencana tsunami sekitar 13.200 Km

(34.22%).

Hasil Overlay Peta Jaringan Jalan Nasional dan Peta Ancaman Bencana



ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN RUANG



25

Sebagai upaya implementasi RTRW Kota/Kabupaten menuju kota yangberkelanjutan secara terencana.Mendorong prakarsa daerah, difasilitasi pusat sejak 2011.Mewujudkan minimum 30% RTH, Green Community.,Green Planning and Designdan atribut Kota Hijau lainnya

60

KotaHijau(2012 )

Implementasi RTRW Kota/Kabupaten yang memiliki asset pusaka ( heritage ).Mendorong prakarsa daerah, difasilitasi pusat sejak tahun 2012 untuk menuju

Indonesia /World Heritage City.

26Kota

Pusaka(2013)

14Desa

Lestari(2013)

Implementasi RTRW Kabupaten menuju kawasan perdesaan yang berkelanjutanMendorong prakarsa daerah, difasilitasi Pusat sejak tahun 2012.Sebagai solusi urban-rural Linkage .

RAN MAPI-PU

Upaya terkoordinasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di bidang PU danPenataan Ruang.Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M/2012 tentang Rencana Aksi Nasional MAPItahun 2012-2020 Kementerian PU.

ISU STRATEGIS BIDANG PENATAAN RUANGRESPON PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(PASCA RIO+20)

Beban ekologis dan potensi pertumbuhan metropolitan memerlukan kendali ketat.Usulan solusi, seperti Aerotropolis untuk mengatasi Metropolitan Jakarta.Metropolitan

Kembali



4. SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BIDANG PU DAN PENATAAN RUANG



27

1. Pebangunan infrastruktur PU dan permukiman dilaksanakan dgn pendekatan

pengembangan wilayah berbasis tata ruang melalui penguatan konektivitas danpengembangan pusat pusat pertumbuhan sesuai daya dukung lingkungan danpembangunan berkelanjutan

2. Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman harus dilaksanakan secaraberkualitas, aman dgn memanfaatkan kemajuan teknologi dan ramah lingkungan(green construction) menuju terwujudnya the finest built environment

3. Penyediaan infrastruktur PU dan permukiman berorientasi kepuasan penggunaberbasis kualitas, tidak lagi cukup hanya untuk memenuhi SPM tetapi juga untukmempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan inklusif

4. Pembangunan Infrastruktur harus dipandang sebagai aset nasional yg perlu terusdipelihara dan ditingkatkan nilai tambahnya ( value added ) agar dapat terus

diandalkan manfaatnya5. Pembiayaan pembangunan PU dan permukiman perlu dikembangkan sedemikianrupa agar efisien, efektif, dan tidak membebani pemerintah ( melalui kerjasamaPublic Private Partnership )

6. Manajemen pemb infras PU & kim harus terus ditingkatkan agar semakin efektif &efisien serta profesional & produktif dgn memanfaatkan kemajuan teknologi,informasi & komunikasi mel proses reformasi birokrasi yg berjenjang dan bertahap.

PARADIGMA DALAM PENANGANANINFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN



28

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASISPENGEMBANGAN KEWILAYAHAN

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJPN)tahun 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata danberkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayahdiwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia Pengembangan wilayah berbasis penataan ruang harus dapat menjawab tantanganpembangunan infrastruktur, terkait dengan kondisi wilayah nasional yang memilikikarakteristik geografis yang beragam dan sumber daya alam yang tidak merata. Penyelenggaraan infrastruktur dalam lingkup PU meliputi infrastruktur jalan sebagai

prasarana pembentuk struktur ruang, infrastruktur sumber daya air sebagai saranapendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun pengendalian daya rusak air,infrastruktur cipta karya sebagai pendukung kualitas kehidupan dan penghidupanmasyarakat seperti pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan. Kesemuanya harussinkron dan sejalan dengan kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan.



29

Kebijakan danStrategi

KementerianPU

KebijakansesuaiRPJMN

Penajaman

• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataanruang

• Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air

• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman• Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian

pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan

umum• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDMaparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum danpermukiman

•

Implementasi MP3EI• Implementasi MP3KI• Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT• Peningkatan Program Pro Rakyat• Ketahanan Pangan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALKEMENTERIAN PU

Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR



30

SASARAN STRATEGIS PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR 2010-2014

KetahananPangan

Irigasi 1. Peningkatan/Pemb kapasitas 129 (500) rb ha,2. Rehabilitasi : seluas 1.340 (1.340) rb Ha

Rawa 1. Peningkatan/Pembangunan : 10 (548) rb Ha2. Rehabilitasi : 450 (450) rb Ha

Ketahanan Air(Konservasi &

Penyediaan AirBaku)

1. Pembangunan 11 (6) waduk;Rehabilitasi 29 (140) waduk;Pembangunan 158 (200) buah embung/situ/bangunan penampung air ;Rehabilitasi 298 (300) buah embung/ situ/bangunan penampung air

2. Peningkatan kap tampung sumber air sebesar 11,5 (25,6) milyar m 3

3. Kapasitas air baku sebesar 43,4 (43.4) m 3/detik

BerkurangnyaLuas Kawasanyang Terkena

Dampak Banjir

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 216(1.450) km

2. Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 386(750) km

( ) Sasaran Renstra versi Revisi 2010-2014



31

MeningkatkanKonektivitasdan

Kelancaran Arus Orangdan Barang

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Pemb jalan baru sepanjang 1.445 (2.116) km2. Pemb jembatan sepanjang 26.958 (41.531) m

PeningkatanStrukturdan/atauKapasitas

Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjang19.370 (17.525) km

Rehabilitasi/PemeliharaanBerkala Jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan rutin, & berkala jalan 171.695 (164.169 + 4.830) km

SASARAN STRATEGIS PENYELENGARAANJARINGAN JALAN & JEMBATAN |2010-2014

Sasaran Renstra versi Revisi 2010-2014



32

MeningkatnyaPelayanan Dasar

Masyarakat(Pencapaian Target

MDGs)

Akses AirMinum

Peningkatan Akses Air Minum sd 70 (68) % diantaranya melaluipembangunan : SPAM IKK di 1.043 (1.554) IKK/Kws dan SPAM Perdesaandi 4.837 (4.768) desa.

AksesSanitasi

Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur AirLimbah di 598 (517) kawasan.

PenangananKumuh

Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastrukturkawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa 270 (250)Twin Blok.

PenanggulanganKemiskinan (Pemberdayaan

Masyarakat/PNPMPerkotaan)

PemberdayaanMasyarakat Miskin

Perkotaan• P2KP di 21.984 (10.948) kelurahan.

PemberdayaanMasyarakat Miskin

Perdesaan

• Pemb Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 8.803 (13.190) desa,• Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi

masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal (PISEW/RISE)di 185 (237) kecamatan.

Meningkatnya TertibPenyelenggaraan

Bangunan Gedung danPenataan Lingkungan

TertibBangunan

Gedung

• Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 487 (159) NSPK,• Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224 kab/kota.

PenataanLingkungan

• Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 (303) kawasan.

SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAANKE CIPTA KARYAAN 2010-2014

( ) Sasaran Renstra versi Revisi 2010-2014



Kembali



5. DUKUNGAN PU DALAM PERCEPATANPEMBANGUNAN NASIONAL (MP3EI)

MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB



36

TUJUAN:Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif,dan berkelanjutan

STRATEGIUTAMA Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia:

Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkanklaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan

Memperkuat konektivitas nasional

Mengurangi t r ansac t ion cos t dan mewujudkan sinergi antar pusatPertumbuhan dengan:• Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor• Konektivitas internasional dari hub koridor•

Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan)

Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional

STRATEGIPENDUKUNG

Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan,kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP

MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB(Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)



PERKIRAAN TOTAL KEBUTUHAN PEMBIAYAAN



PERKIRAAN TOTAL KEBUTUHAN PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR MENDUKUNG MP3EI

38



39

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI |



40Sumber: Buku MP3EI

Wilayah Barat

PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI |BERBASIS KOMODITI UNGGULAN WILAYAH

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN



41

1. Penyelesaian RTRW Kawasan KoridorEkonomi

2. Penyediaan Air Baku dan Air Bersih3. Penyediaan Infrastruktur Jalan

a) Jalan Nasional

b) Jalan Provinsic) Jalan Kabupatend) Jalan Tol

4. Pengendalian Banjir5. Pengolahan Air Limbah

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMANPADA KORIDOR EKONOMI NASIONAL



42

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SUMATERA

“Sentra Produksi dan Pengolahan HasilBumi dan Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama• Kelapa Sawit Fokus pada industri hulu melalui

peningkatan panen dan konversi mature plantation• Karet Meningkatkan hasil panen dan memperluas

industri hilir• Batubara Meningkatkan produksi pertambangan

melalui percepatan infrastruktur rel kereta api

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan Mebidangro Pelabuhan Utama Kuala

Tanjung• Metropolitan Palembang Pelabuhan Utama Tanjung

Api-Api• Dumai Pelabuhan Dumai dan Kuala EnokInfrastruktur PU• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi, (60 km), Tol

Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai(15,8 km), Tol Pekanbaru – Dumai (135 km), dan TolBakauheuni-Terbanggi Besar (100 km)

• Jalan Sp.Inalum – Kuala Tanjung (17 km), Kws. SeiMangke-Sp.Mayang (3 km), Akses Pelabuhan Dumai (76km), Akses Belawan (8 km), Akses Kualanamu (8 km),Lingkar Jambi, (23,6 km), Muaraenim-Palembang (174,9km), dan ruas-ruas Lintas Timur Sumatera

• SPAM Bandar Lampung 500 l/s (IPA+Pipa), SPAM KotaLimapuluh 50 l/s, dan SPAM Kawasan Industri Dumai-Tj.Buton-Kuala Enok 30 l/s

• Bendungan Karian 10.000 l/s



43

Cirebon

Sumber: Roadmap Pembangu nan Ekonomi Indones ia

“Pendorong Industri dan Jasa Nasional” Komoditas Utama• Produk Makanan Fokus untuk memindahkan

hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnyapermintaan domestik

• Tekstil Merebut pasar domestik dari impor danmemperkuat sebagai negara pilihan sumber produksi

• Industri Alat Angkut Mengembangkan kapabilitasuntuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan Jabodetabek Pelabuhan Tj.Priok• Metropolitan Semarang Pelabuhan Tj. Emas• Metropolitan Gerbangkertosusila Pel. Tj.Perak• Metropolitan Bandung Raya• Kawasan Pantura lainnya

Infrastruktur PU• Jalan Tol Trans Jawa (617 km) dan Non-Trans Jawa

(745,95 km) dan Jalan Tol Jabodetabek (271,82 km)• Water Conveyance Umbulan 4.000 l/s• IPA Jatiluhur 5.000 l/s• Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (+ 5.000 l/s)• Bendungan Jatibarang 1.050 l/s• SPAM Kota Bekasi 300 l/s dan Kab. Bekasi 450 l/s• SPAM Semarang 1.050 l/s• SPAM Kab.Tangerang (IPA Sepatan) 900 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI JAWA



44

“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil

Tambang & Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama• MIGAS Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan

pertumbuhan produksi yang stabil• Kelapa Sawit Meningkatkan produksi panen, beralih

ke produk dengan nilai tambah tinggi dan produk hilir• Batubara Meningkatkaan produksi dengan

membangun infrastruktur yang dapat mencapaitambang di pedalaman

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Pontianak-Samarinda Pelabuhan• Tayan-Mempawah-Pontianak• Batulicin-Kotabaru• Maloy, Sampit-Bagendang, Pangkalan Bun-Kumai

Infrastruktur PU• Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km)• Jalan Sei Pinyuh-Sei Duri, (98,5 km), Tayan-Pontianak,

(263,8 km), Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5km), dan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai (277,6km)

• Jembatan Tayan dan Jembatan Pulau Balang• Intake dan transmisi air baku Palingkau 220 l/s (Kalteng)• SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s)• Peningkatan kapasitas IPA Banjarmasin menjadi 1000 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN



45

“Pusat Produksi dan Pengolahan HasilPertanian,Perkebunan, Perikanan sertaPertambangan Nikel Nasional”

Komoditas Utama• Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) Meningkatkan

produktivitas menjamin ketahanan pangan nasional• Perkebunan (Kakao) Beralih ke produk dengan nilai

tambah tinggi• Perikanan Mengurangi tangkapan perikanan laut, dan

membangun produksi akuakultur• Pertambangan Nikel Meningkatkan ekspor nikel

setengah jadi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Makassar Pelabuhan Makassar• Mamuju Pelabuhan Belang-Belang• Manado-Bitung Pelabuhan Bitung• Kendari

Infrastruktur PU• Jalan Tol Manado-Bitung (30,86 km)• Jalan Kendari – Asera (125,4 km), Siwa-Pare-Pare-Barru-

Maros-Makassar (312,9 km), Parigi-Poso-Tentena-Tindantana (293,2 km), Kolaka-Lasusua (279,8 km),Majene-Tapalang-Mamuju (143,1 km), dan Atinggola-Maelang-Kaiya (121,5 km)

• SPAM Kota Bitung 40 l/s, SPAM Kota Makassar danSPAM Industri Makassar 1.000 l/s,

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SULAWESI



46

Sumber: Roadmap Pembang unan Ekonomi Indones ia

“Pintu Gerbang Pariwisata dan PendukungPangan Nasional”

Komoditas Utama• Pariwisata Meningkatkan jumlah kunjungan turis

maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Balisebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan kedaerah tujuan wisata lain

• Pertanian dan Peternakan Meningkatkan produktivitaslahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampaidengan hilir

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan• Metropolitan Sarbagitaku Pelabuhan Tj.Benoa,

Gilimanuk, dan Padang Bai• Lombok Pelabuhan Lembar• Kupang Pelabuhan Tenau• Labuan Bajo Pelabuhan Labuan Bajo

Infrastruktur PU•

Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km)• Jalan Benete-Sp. Negara (72,1 km-Bali), Jalan Tohpati-Kosamba, (11,8 km-Bali), Akses Bandara InternasionalLombok (NTB), Jalan Ende-Maumere-Magepanda (172,6km-NTT), Jalan Bolok-Kupang-Oesapa (59,4 km-P.Timor),dan Jalan Dompu-Raba-Lb.Bajo (159,2 km-NTB)

• Bendungan Titab (359 l/s-Buleleng) dan Pandanduri (27 juta m3-Lombok)

• IPA Petanu 300 l/s dan IPA Kabupaten Kupang 100 l/s

MP3EI - KORIDOR EKONOMI BALI NUSA TENGGARA



Kembali



6. DUKUNGAN PU DALAM PENANGULANGANKEMISKINAN (MP3KI) & KWS PERBATASAN

MP3KI UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POOR



49

KLASTER I

Bantuan &Perlindungan

Sosial BerbasisKeluarga

Mengurangi bebanmasyarakat miskin

KLASTER II

PemberdayaanMasyarakat

Meningkatkankemampuan

masyarakat miskin

KLASTER III

PemberdayaanUsaha Mikro

danKecil

Meningkatkantabungan dan

menjaminkeberlanjutan

berusaha

KLASTER IV

Program MurahUntuk Rakyat

Memberikan“sesuatu ” dengan

harga murah,Sebagian dibantu

pemerintah

PerpresNo.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011

MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POORMASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANINDONESIA

MP3KI UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POOR



50

KLASTER IBantuan &

Perlindungan SosialBerbasis Keluarga

KLASTER II

PemberdayaanMasyarakat

KLASTER III

Pemberdayaan UsahaMikro dan Kecil

01PROGRAM

RUMAH SANGAT MURAH

02 PROGRAM

KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH

03PROGRAM

AIR BERSIH UNTUK RAKYAT

04PROGRAM

LISTRIK MURAH & HEMAT

05 PROGRAM

PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN

06PROGRAM

PENINGKATAN KEHIDUPANMASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

KLASTER IV

Program MurahUntuk Rakyat

Memberikan“sesuatu ” dengan

harga murah,Sebagian dibantu

pemerintah

Keppres No.10/2011

MP3KI – UNT MENDUKUNG KEBIJAKAN PRO POORMASTER PLAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA

PROGRAM KEMENTERIAN PU



PROGRAM KEMENTERIAN PUTERKAIT KLASTER II DAN KLASTER IV (PROGRAM MP3KI)

51

Keterangan:PNPM – PISEW: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

RIS –

PNPM : Rural Infrastructure Support - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN



52

BID NG KEGI T N LOK SI VOLUME

Sumber Dayair

Penyediaan air baku, Pembangunan jaringan irigasi,Pengaman Pantai PulauLaut, O&P Waduk, Pengendali Banjir,Rehab Embung, Peningk. Jar. Rawa

NAD, Kepri, NTT, Kalbar,Kaltim, Sulut, Malut, Maluku,Papua Barat

Bina Marga Pembangunan Jalan:• Tj Harapan-Galing-Sp. Tanjung-Aruk-

Bts. Sarawak,• Kembayan-B.Karangan-Entikong-Bts.

Sarawak, Sambas-Tnh Hitam• Sp. Tiga Apas-Simanggaris-Serudong,• Jayapura-Hamadi-PNG• Merauke-Erambu• Kefamenanu-Oelfaub• Atambua-Motoain

Kalbar

Kalbar

Kaltim

PapuaPapuaNTTNTT

59, 6 Km

87,7 Km

92,8 Km

53 Km150 Km21,3 Km30,5 Km

Cipta Karya Penyediaan Air Minum , Sanitasi,Permukiman

Riau KepulauanKalbar, Kaltim, Sultra, NTT,Malut

83 kws (airminum), 40(permukiman)

PenataanRuang

Penyusunan RTR daerah di kawasanperbatasan

NAD, Sumut, Riau,Kepri, Sulut,NTT, Maluku, Malut PapuaBarat, Papua

9 KSN Prbtsn75 kota/kab diperbatasan

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMANPADA KAWASAN PERBATASAN

Kembali



7. DUKUNGAN PU DALAM INOVASIPENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN

FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK



54

FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUKPENINGKATAN KUALITAS PEKERJAAN

Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, pada dasarnya dilaksanakan untuk

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik pemerintah,swasta maupun masyarakat umum.

Pengembangan IPTEK bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (IPTEK PU) meliputi kegiatan: penelitian danpengembangan yang menghasilkan iptek dan SPMK, penerapan IPTEK yang menghasilkan informasi tentangkesiapan pakai IPTEK, dan pemberian layanan keahlian untuk memecahkan persoalan persoalan lapangan(advis teknis) serta ditunjang dengan pengembangan sarana dan prasarana litbang (laboratorium).

Area litbang meliputi desain dan teknologi, sosial budaya, kelembagaan, ekonomi dan pembiayaan, sertakebijakan. Selain itu, litbang juga dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Infrastruktur yaitupengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan (Tur Bin Bang Was), serta aspek aspek yangberhubungan dengan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan atau pelestarian fungsi dan sumberdaya lingkungan hidup.

Pengembangan iptek dan penyusunan SPMK dilakukan oleh Balitbang PU dan didukung oleh perguruan tinggi,unit kerja operasional dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, konsultan, kontraktor dan assosiasi dalamrangka jaminan mutu infrastruktur PU dan Permukiman.

TANTANGAN IPTEK DI SEKTOR KE-PU-AN



TANTANGAN IPTEK DI SEKTOR KE PU AN

Kondisi alam dan perubahan iklim merupakan tantangan dalam penyediaan dan pengelolaaninfrastruktur pekerjaan umum

Tuntutan masyarakat atas kecepatan pemenuhan infrastruktur yang handalTingkat pelayanan penyelenggaraan infrastruktur tingkat pusat, tingkat daerah, danmasyarakat mandiri yang belum sepenuhnya memuaskan

Penyelenggaraan Bidang PU belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah pembangunanberkelanjutan

55

Inovasi Pembangunan Infrastruktur



Inovasi Sumber Daya Air• Flood and drought early warning system• Modernisasi Irigasi• National capital integrated coastal

development • Revitalisasi Sungai (Saluran Bkb/Kali Garang,

Semarang) • Inovasi Multi Purpose Deep Tunnel

Perpanjangan dari BKT ke BKB • Inovasi Reklamasi Tanggul Banjir

Inovasi Pembangunan Jalan Tol• Inisiatif Baru dalam Pengusahaan Jalan Tol

Inovasi Pembangunan Terowongan di Indonesia• Terowongan Pergelak • Terowongan Kereta Api • Terowongan jalan (cut and cover tunnel) • Terowongan jalan (deep excavation) • Pembangunan Underpass Cibubur

Inovasi pembangunan Prasarana Air Bersih• Sistem Prasarana Air Minum• Model PPP (1)• PPP Model (2 )• PPP Model (3) • PPP Model (4)

Inovasi Pemanfaatan Kawasan Sepanjang TepiSungai Dan Bantaran Sebagai Ruang Publik

Inovasi MP3EI• Inovasi Penanganan Jalan di Kawasan

Industri (Cikarang) • Inovasi pembangunan Kawasan

contoh: Kawasan Sei Mangke (PetaLokasi Kegiatan)

• Contoh Konektivitas PengembanganKawasan Industri Dumai

kembali



Flood and drought early

warning system

Analisapergerakanarus laut global

PrakiraanCurah Hujan

ObservasiSatellite

109 109.8

-7

April

Flood and drought earlywarning system merupakansistem yang dikembangkan

secara nasional dalam rangkamitigasi bencana yang timbulakibat daya

rusak air sepertibanjir dan

kekeringan.

POS HIDROLOGI TELEMETRI DI



POS HIDROLOGI TELEMETRI DIBBWS/BWS SELURUH INDONESIA Tahun Server PCH PDA KA

2012 9 54 90 -

2013 - 5 5 8

Total 9 59 95 8

CIDANAUCIUJUNG

CIDURIAN

PCH 6

PDA 9

CITANDUY

PCH 6

PDA 13

SERAYUOPAK

PCH 6

PDA 10

PEMALIJUANA

PCH 8

PDA 5

KA 1

CIMANUKCISANGGARUNG

PCH 4

PDA 13

KA 1

CITARUM

PCH 7

PDA 14

KA 6

CILIWUNGCISADANE

PCH 14

PDA 10

SUMATERA I

PCH 7

PDA 14

SULAWESI I

PDA 3

SULAWESI II

PDA 4

MALUKU

PCH 1

PDA 1

Flood and drought early

warning system

kembali



MODERNISASI IRIGASI

• Peningkatan keandalanpenyediaan air irigasi

• Perbaikan sarana dan

prasarana irigasi• Penyempurnaan sistempengelolaan irigasi

• Penguatan institusipengelola irigasi

• Pemberdayaan sumberdaya manusia pengelolairigasi

Irigasi Hemat Air dan Irigasi Mikro Pintu Otomatis

MODERNISASI IRIGASI



Instalasi Peralatan di inlet dan lahan

MODERNISASI IRIGASI

kembali



NATIONAL CAPITALINTEGRATED COASTALDEVELOPMENT

NCICD merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di Ibukota Negarasekaligus menciptakan peluang bagi pengembangan kawasan pesisir secara terpadu

NCICDNational Capital

Integrated CoastalDevelopment

Sea DefenseWalls

Construction

New LandReclamationDevelopment

Development ofNew Road and

Railway Network

New PortDevelopment to

Support theExisting Tanjung

Priok Port

Development ofRaw WaterReservoir



kembali



REVITALISASI SUNGAI(SALURAN BKB/KALI GARANG,SEMARANG)



LOKASI PEKERJAAN NORMALISASI SALURAN BANJIRKANAL BARAT / KALI GARANG, SEMARANG

PERBAIKAN BANJIR KANALBARAT / KALI GARANG

REHABILITASIBENDUNG SIMONGAN

PERBAIKAN BANJIR KANALBARAT / KALI GARANG

2010 2011 2012

My River My Love Sungaiku Cintaku )

L = 5,14 km L = 0,57 km L = 3,59 km

L Total = 9,30 km

2013

PC SHEETPILE

REVETMENT(Upper

Channel)

REVETMENT(Upper

Channel)WET STONEMASONRY

REVETMENT(Upper Channel)

GABIONMATTRESS

REVETMENT(Lower Channel)

INSPECTION

ROAD

Inovasi Multi Purpose Deep Tunnel kembali



65

Perpanjangan dari BKT ke BKB

Grogol Dam

Melati

AttenuationPond

Setiabudi PondPejompongan WTP

ManggaraiSluice Gate

Karet SluiceGate

Cideng PumpingStation

MPDT Central Zone

Pluit StorageReservoir

To Sea Outfall

Holding BasinHeadworks

Toll RoadBalekambang - Manggarai

Egress Tanah Abang

Egress

Airport

EgressRoxy

WRP

I i R kl i T l B ji

kembali



66

Inovasi Reklamasi Tanggul Banjir

• Land reclamation Land Reclamation

66

3000 ha, investment by private sector

Building cost 200 US/m2

Current land price (Kapuk) 2000 US$/m 2

Estimated net profit: 30 billion US$Public – Private – Partnership

Required for Safety and Transportation

Inovasi Pembangunan Tol

kembali



67

Inisiatif Baru dalam Pengusahaan Jalan Tol

PengadaanTanah

Inisiatif BaruPengaturan Saat Ini

FasilitasPembiayaan

BentukPengusahaan

Pengadaan

PPJT danContingent

Liability

• Perpres No. 36/2005 jo. Perpres No.65/2006

• Dibiayai oleh investor (dana talanganPengadaan Tanah oleh BLU)

• Implementasi oleh Pemerintah

• UU Pengadaan Tanah BagiKepentingan UmumNo.2/2012

• Dibiayai dan dilaksanakanoleh Pemerintah

• TRC dan bank syndication• TRC dan bank syndication • SMII/IIF

• BOT• BOT• SBOT• Annuity Based Project• Leasing• Outsourcing

• Terutama solicited

• Solicited• Unsolicited

• Standard minimum• Tidak ada jaminan pemerintah

• Alokasi resiko lebih baik• Jaminan oleh pemerintah

melalui by PT PII

DukunganPemerintah

• Dari sektor (Kementerian)• Sektor (Kementerian)• VGF

Pembangunan terowongan di Indonesiakembali



68

Pembangunan terowongan di Indonesia

Terowonganpengelak

Terowongan Asahan, Sumatera Utara

Terowongan pengalak Jatigede, JawaBarat, dibangun pada tahun 2011

Pembangunan terowongan untukpembangkit tenaga listrik dan

bendungan telah banyak dilakukan diIndonesia

Marking phase

Geological condition evaluation

Blasting phase

Inovasi Pembangunan terowongan di Indonesiakembali



69

Terowongan kereta api

Railway tunnel in South Sumatera, L = 368mConstructed in 1901

Railway tunnel in Kebumen, Central Java, L = 580mConstructed in 1885

Railway tunnel in Sukabumi, West Java,L = 687m Constructed in 1886

Railway tunnel in Purwakarta, L = 949mConstructed in 1902

Masalah utama:pemeliharaan

Inovasi Pembangunan terowongan di Indonesia




70

Terowongan jalan (cut and cover tunnel)

Cut and cover tunnel, Jatingaleh, Semarang,Central Java, Constructed in1995

Cut and cover tunnel, Kaligawe, Semarang,Central Java, Constructed in1995

Jacking box tunnel, Dukuh, Jakarta

Umumnyadibangun di daerah

perkotaan


Inovasi Pembangunan terowongan di Indonesiakembali



71

Terowongan jalan (deep excavation)

Penampang melintang

Tampak atasDeep excavation tunnel di Nagreg,

Jawa Barat, 2010

g g

Pembangunan Underpass Cibuburkembali



72

Keterangan :: PEKERJAAN TAHAP I (TA. 2011)

: PEKERJAAN TAHAP 2 (TA. 2012): PEKERJAAN TAHAP 3 (TA. 2013): DETOUR

0+357

0+110

0+070

1 + 199.657

0+550

0+314.07

0+221.216

Off Ramp:0+000

Off Ramp0+450

0+464.8

0+536

Pembangunan Underpass Cibubur

Inovasi pembangunan Prasarana Air Bersih kembali



73

Konsesi/ BOT / RUOT/Kontrak Manajemen

WTP

PipaTransmisiAir Minum

Jaringan Distribusi

Pipa TransmisiAir Baku

Pipa Air(Intake)

Sistem Prasarana Air Minum




74

Brownfield

• Jenis Kontrak: Konsesi, BOT /RUOT(take or pay), Kontrak Manajemen

• Area: Brownfield

•

Cakupan Kerjasama:• Konsesi intake, WTP, transmisi,

distribusi, sambungan ke rumah,pengumpulan tarif di daerahtertentu

• BOT /RUOT intake and WTP

• Manajemen prasarana air minum

• Executing Agency: Direksi PDAM

• Procedure: B to B

Note: Brownfield area artinya daerah yang telah dilayanioleh PDAM atau sudah termasuk dalam rencanapengembangan bisnis PDAM

Project: Sidoarjo WTP Project (operation), Indramayu WTPProject (preparation phase)

Jenis Kontrak

Model PPP (1)




75

Greenfield

• Jenis Kontrak : Konsesi/BOT

• Wilayah: Greenfield

• Cakupan Kerjasama : Intake, WTP,

Transmisi, Distribusi, koneksi kerumah, dan/atau pengumpulan tarif

• Executing Agency: Pemerintah Daerah

• Prosedur: Tender

Note: Greenfield area , daerah yang belum dilayani oleh PDAM dan belum termasuk dalam rencanapengembangan bisnis PDAM

Project: Tangerang Regency Water Supply Project (construction phase), Bandar Lampung Water SupplyProject (preparation phase)

Brownfield (ROE)

PPP Model (2)

Inovasi pembangunan Prasarana Air BersihPPP M d l (3)

kembali



76

Greenfield

• Jenis Kontrak: BOT (take or pay)


• Cakupan Kerjasama: BOT intake,

WTP and transmisi• Executing Agency: Pemerintah

Provinsi


GresikArea

SurabayaArea

SidoarjoArea

PasuruanMunicipality

AreaEast Java Province

Project: Umbulan Water Conveyance Project (PQ phase)

PasuruanRegency

Area

o Target beroperasi : Awal 2014

PPP Model (3)




77

Greenfield

• Jenis Kontrak: BOT (take or pay)


• Cakupan kerjasama: BOT intake, WTP

and transmission• Executing Agency: Pemerintah Pusat


JakartaArea

BekasiArea

KarawangMunicipalit

y Area

KarwangRegency

Area

West Java ProvinceDKI Jakarta Province

Project: Jatiluhur Water Conveyance Project (preparation phase)

PPP Model (4)

Inovasi Pemanfaatan Kawasan Sepanjang Tepi Sungai Dankembali



78Ditjen Tata Ruang, Ditjen Cipta Karya dengan dukunganDitjen Sumber Daya Air

Diperlukan Penetapan RTRW dan Desain Ruang serta fasilitas Publik yang menyatudan saling menunjang dengan fungsi BKT agar diperoleh ekosistem yang tetap

ramah lingkungan.

Bantaran Sebagai Ruang Publik



Contoh Konektivitas Pengembangan KawasanI d t i D i

kembali



82

Industri Dumai

Sp. Kulim

28 km

Batas Kota Dumai/

Rokan Hilir

Kws.Pelabuhan

Dumai

Kws. IndustriLubuk Gaung: 2.158 Ha

Kws. IndustriPelintung5.084 Ha

Menuju Pk.Baru

12,5 Km

21,9 Km Batas KotaDumai dan

Bengkalis

Menuju Medan

Sp. Batang

JembatanBelum ada

6 k m

Jalan alternatif menujuKws. Industri L. Gaung

Jalan menuju Pel Dumai

Jalan Nasional Jalan Kabupaten

Jalan Nasional Simpang Batang – Kws. Pelabuhan Dumai merupakan jalan yang sering dilaluioleh truk-truk angkutan CPO menuju Kawasan Industri Lubuk Gaung.

Jalan Nasional ini menjadi rusak dan banyak keluhan dari masyarakat, sehingga perlu dibuat Alternatif jalan akses menuju Kawasan Industri Lubuk Gaung

Kembali



8. PENGELOLAAN ASETKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DASAR-DASAR HUKUM



UU 17/2003

PP 6/2006

PMK 96/2007

UU 1/2004

2.PerbendaharaanNegara

4.Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan,Penghapusan, &Pemindahtanganan BMN

1.KeuanganNegara

3.PengelolaanBMN/D

5.Pelimpahan kewenangandi lingkungan DJKN

KMK 31/2008

Permenkeu No. 33/PMK.06/2012

6.Tata CaraPelaksanaanSewa BMN

PENGERTIAN ASET



PENGERTIAN ASET:Barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyainilai ekonomis ( eco n o m ic v a lu e ), nilai komersial atau nilai pertukaran yangdimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan.

PENGERTIAN ASET NEGARA:Aset negara adalah bagian dari Harta Kekayaan Negara yang terdiri daribarang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai olehinstansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBNserta dari perolehan yang sah, tidak termasuk aset dipisahkan (dikelola BUMN)dan kekayaan Pemda.

MANAJEMEN ASET (PENGELOLAAN ASET) PUBLIK

Ruang Lingkup : Inventarisasi Aset- Inventarisasi Fisik mencakup: lokasi dan alamat, jenis dan bentuk aset, luasdan/atau jumlah aset, batas dan penunjuk khusus

- Inventarisasi dan sudut legal: status legal penguasaan atau pemilikan aset,batasan dan waktu penguasaan aset, ada atau tidaknya permasalahan legal

LINGKUP PENGELOLAAN BMN



Perencanaan kebutuhandan penganggaran;

Pengadaan;

Penggunaan;

Pemanfaatan;

Pemeliharaan;

Penilaian;

Penghapusan;

Pemindahtanganan;

Penatausahaan;

Pengawasan/pengendalian.

FUNGSI DAN PERAN MANAJEMEN ASET PUBLIK



Memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pengawasan danpengendalianDasar atas identifikasi potensi ekonomi daerah, sehingga memberikan strategi danprogram yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomidaerahDasar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Dasar memperbaiki organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatanpelayanan publik dan kemandirian dalam pendanaan / pembiayaan pembangunandaerahLandasan untuk merespon perubahan dan pertumbuhan daerah dalam perspektifotonomi daerah-regional-global dalam suasana persaingan pasar yang dinamis

dan globalLandasan untuk meningkatkan dan menciptakan citra baru dan pemasaran daerahdi mata pasar terbukaLandasan untuk menggairahkan dan meningkatkan investasi dan mendorong efekberantai dari investasi itu pada pertumbuhan ekonomi daerah

Pertumbuhan Aset Tetap Pada NeracaKementerian Pekerjaan Umum



Kementerian Pekerjaan Umum

-

100,000,000,000,000

200,000,000,000,000

300,000,000,000,000

400,000,000,000,000

500,000,000,000,000

600,000,000,000,000

2010 2011 2012

59,584,188,616,541

234,174,373,623,852

247,924,708,167,181

226,304,983,632,441

282,171,744,628,038 278,260,649,609,527

312,774,448,324,723

555,362,825,302,926575,573,940,769,534

Tanah

Peralatan dan MesinGedung dan Bangunan

Jalan, Jembatan, Irigasi & Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lain-lain

Total

NILAI ASET KEMENTERIAN PU s/d Tahun 2011



No. Satminkal Jumlah

Satker

Neraca 2011 Audited

Terkecil Terbesar Total

1 SETJEN 28 542 Juta 1.3 T 2.729.938.932.224

2 ITJEN 1 22 M 22.062.035.703

3 DITJEN TARU 43 14.9 Juta 478 M 1.496.673.770.616

4 DITJEN BINA MARGA 209 10.3 Juta 75.6 T 410.806.649.775.2845 DITJEN CIPTA KARYA 224 3.6 Juta 3 T 25.555.982.136.520

6 DITJEN SDA 279 14.7 Juta 9.1 T 112.504.884.727.595

7 BALITBANG 18 814 Juta 600 M 1.460.044.229.859

9 BP KONSTRUKSI 15 521 Juta 484 M 786.589.695.125

Total 817 555.362.825.302.926

HAL-HAL YG PERLU DIPERTIMBANGKAN



• Setiap Satuan Kerja memiliki aset yang harusdikelola;

• Diperlukan SDM yang memiliki kemampuandan keahlian dalam pengelolaan Aset/BMN;

• Diharapkan dari program-program kerjasamadengan Perguruan Tinggi dihasilkan SDM yangberkualitas dan siap pakai;

• Materi kuliah perlu disesuaikan dengankondisi riil pekerjaan.

Kembali



9. DUKUNGAN PU TERKAIT PEMBINAAN

KONSTRUKSI DLL

PEMBINAAN KONSTRUKSI UNTUK PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN JASA KONSTRUKSI



92

KUALITAS PELAYANAN JASA KONSTRUKSI

Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnyapenguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalanbangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar. Sementaraitu, Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih dipandang secarasempit sebagai undang-undang bidang pekerjaan umum. Sehingga, pembinaan jasa konstruksilebih dianggap sebagai bagian dari tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan bukanmenjadi tanggungjawab semua instansi terkait.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi melalui pelatihan berbasiskompetensi masih menghadapi berbagai keterbatasan, di antaranya terkait denganketersediaan sarana dan prasarana, standar kompetensi kerja, modul pelatihan, standar uji,serta tenaga pelatih yang berkompetensi.

Nota kesepahaman antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi, dan LPJK tentang penyelenggaraan pelatihan konstruksi serta pencananganGerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) diharapkan dapat menggalang sumber dayayang tersedia di tiap-tiap instansi terkait guna mengatasi kendala yang dihadapi.

DUKUNGAN PU TERKAIT KONSTRUKSI RAMAHLINGKUNGAN



93

Teknologi Sipil & Lingkungan

perencanaan,perancangan, maupun

konstruksiinfrastruktur fisik

Rekayasa Struktur. antara laingedung dan jembatan

Sumber Daya Air, baik pengelolaansumber air, irigasi, pengendalian banjirdan drainase

Teknik Lingkungan, meliputi:penyediaan air minum, penyaluran danpengelolaan limbah dan mengelolaansampah

Rekayasa Geoteknik , meliputi:penyelidikan tanah, stabilitas lereng,stabilitas tanah, desain fondasi, reklamasitanah, dan utilitas ruang bawah tanah

Teknik Transportasi, seperti jalan rayadan jembatan, beserta fasilitas yangmenyertainya.

Butuh dukunganPemerintah, Swasta

dan Perguruan Tinggi

Penyelenggaraaninfrastruktur PUbanyak terkaitdengan teknologiKonstruksi

Teknologi Bahan, meliputi: betonmutu tinggi, aspal buton, dan tanah

LINGKUNGAN

DUKUNGAN PU TERKAIT PERUBAHAN IKLIM



94

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkandan diimplementasikan baik dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan infrastruktur ke-PU-an. Dengan demikian:

setiap kegiatan pembangunan harus diikuti dengan analisis holistik mencakup aspekfungsi, manfaat, dan dampak yang mungkin ditimbulkanmenjadi salah satu misi pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum,yang mencakup Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jalan dan Jembatan, BidangPermukiman serta Bidang Penataan Ruang

Mengantisipasi Perubahan Iklim

Teknologi Konstruksi

+Teknologi ramah lingkungan

1. PENGEMBANGAN BANGUNAN HEMAT ENERGI, HEMAT MATERIAL DAN RAMAH LINGKUNGAN(GREEN CONSTRUCTION)

2. RECYCLING PADA PENINGKATAN STRUKTUR JALAN




95

Seluruh Undang-Undang (UU) sektor ke-PU-an memperhatikan kualitas lingkungan:

1. Undang- Undang Bangunan Gedung (UU No. 28/2002)2. Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) dan3. Undang- Undang Jalan (UU No. 38/2004).4. Undang- Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007) menjadi payung hukum

dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupunwilayah.

5. Ketentuan lebih lanjut yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya baik berupanorma, standar, pedoman dan manual (NSPM), maupun peraturan daerah.

Kebijakan pembangunan harus mampu mendorong peningkatankualitas lingkungan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman




96

Efek perubahan iklim : naiknya muka air laut, naiknya temperatur, perubahan polacurah hujan, serta kenaikan frekuensi dan intensitas iklim ekstrem.Potensi dampak yang ditimbulkan adalah:1. Penurunan ketersediaan air; kekeringan; gangguan keseimbangan air; banjir;

tanah longsor, intrusi air laut; dan badai.2. Karena 18% dari penduduk Indonesia bermukim di dataran rendah, serta terdapat

lebih kurang 2000 pulau kecil yang terancam tenggelam, termasuk 92 pulau terluar,menyebabkan tingginya kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim.

Kementerian PU telah menyusun Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan AdaptasiPerubahan Iklim (RAN MAPI – PU), dan rencana aksi pengurangan emisi GasRumah Kaca (GRK) yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

PROGRES KEMENTERIAN PU TERKAITPERUBAHAN IKLIM (PENURUNAN EMISI GRK)



97

PERUBAHAN IKLIM (PENURUNAN EMISI GRK)1. Pembentukan Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (Tim

MAPI-PU) -- Keputusan Menteri PU No. 139/KPTS/M/20122. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (RAN

MAPI-PU) -- Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2012, BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1194 (Sebagai Revisi terhadap RAN MAPI-PU 2007)

3. Inisiatif atau upaya-upaya Kementerian PU dalam penurunan emisi GRK yang sedang/telahdilakukan

Kebijakan MAPI Kementerian Pekerjaan Umum :1. Penerapan perencanaan tata ruang nasional dan wilayah yang aman, nyaman, lingkunganproduktif dan berkelanjutan;

2. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sumber daya air untuk menjamin ketahananpangan nasional dan mengurangi kerentanan resiko banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi pantai;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman di perkotaan danperdesaan untuk mengurangi potensi banjir/genangan, krisis air bersih, dan sanitasi; serta

4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana jalan dan jembatan untuk memenuhikebutuhan mobilitas dan aksesibilitas sosial ekonomi masyarakat



PROGRAM KEMENTERIAN PU TERKAITPERUBAHAN IKLIM (PENURUNAN EMISI GRK)



99

Pembangunan berkelanjutan terwujud dalam Kota Hijau, terkait dengan:1. perencanaan dan perancangan kota (green planning and design),2. Ruang Terbuka Hijau(Green Open Space),3. Green Community , dan4. Green InfrastructureyaituGreen waste, green transportation, green water, green

energy, dan green building Prioritas penanganan adalah:1. pembangunan ruang terbuka hijau (Green Open Space) untukmeningkatkan kualitas

dan kuantitas RTH sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target RTH30%, dan

2. Green Infrastructureyaitu pengurangan dan pengolahan limbah dan sampah (GreenWaste) dengan menerapkan zero waste; peningkatan kualitas air (Green Water ) denganmenerapkan konsep ekodrainase danzero runoff;penerapan bangunan hijau yanghemat energi (Green Building

PERUBAHAN IKLIM (PENURUNAN EMISI GRK)

Kembali



10. DUKUNGAN KEMENTERIAN PU TERHADAPPENANGANAN BENCANA



DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA (2)



102

• Korban meninggal• Luka, sakit, traumatik

• Pengungsi

• Kehilangan pekerjaan & sumber penghidupan

•

Penurunan kualitas lingkungan

Kerusakan Prasarana

Prasarana tidak berfungsi

Pelayanan terganggu

Kebutuhan tidak terlayani

Penurunan kualitas lingkungan

Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat

Aktivitas masyarakat dan ekonomiterganggu

Korban Manusia

PERUBAHAN IKLIM DAN PENANGGULANGAN RISIKO BENCANA



103

• Para negara pihak telah mengakui pentingnya pengurangan resiko bencana terkait upaya adaptasiperubahan iklim, dengan menimbang: (1) Pengelolaan bencana dan strategi pengurangan bencana(risk management and risk reduction strategies) , (2) Strategi pengurangan bencana ( disasterreduction strategies ) dalam mengurangi kerugian dan kerusakan

• IPCC special report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance ClimateChange Adaptation (SREX)

• Deklarasi Yogya : 5 th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction , 22-25 Okt 2012.

• South-south cooperation : misalnya dengan negara-negara ASEAN ( South-South Cooperation forHuman Resources Development in Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation )

International / Regional

• Upaya integrasi dan sinkronisasi strategi adaptasi perubahan iklim dan strategi pengurangan resikobencana.

• UNDP’s Climate Risk Management, Technical Assistance Support Project (CRM TASP) sebagai salahsatu langkah inisiasi dalam memulai sinergisitas CCA dan DRR linkage, masih perlu dielaborasilebih lanjut

Nasional

• Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencanaterkait iklim dan beradaptasi terhadap perubahan iklim

Lokal/Daerah

KONSEPSI PENANGANAN BENCANA



104

SIKLUSNORMALDOMAINSEKTOR

BENCANA

REHABILITASI DARURAT /PEMULIHAN(6)

TANGGAP DARURAT (5)

ANTISIPASI danPENCEGAHAN (4)

OPERASIONAL (TERKENDALI)(8)

REHABILITASI(PASKA BENCANA) (7)

REHABILITASI(NON BENCANA) (9)

KAJIAN MENYELURUH (1)

OVERALL CONCEPT/MASTERPLANPENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN (2)

SIKLUS SAATBENCANA

KOORDINASITERPADU

TERLAMPAUI

TDK TERLAMPAUI

EVALUASIKONDISIKRITIS

(3)

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM TERKAIT BENCANA (1)



105

Kebijakan Nasional

• Pembentukan persepsi yang sama bagisemua stakeholder terkait

• Dilaksanakan secara terpadu danterkoordinir yang melibatkan secara

optimal seluruh potensi masyarakatdan pemerintah masa pra krisis, saatkejadian dan pasca bencana

• Dilakukan oleh stakeholder denganmemberdayakan sarana dan prasaranayang tersedia

Strategi Nasional

• Tahap pencegahan Upaya preventifagar meminimalisasi kerusakan dankorban jiwa apabila terjadi bencana

• Tahap tanggap darurat Upaya

penyelamatan dan pencarian, evakuasiserta pemberian bantuan darurat• Tahap rehabilitasi upaya perbaikan

fisik dan non fisik serta pemberdayaandan mengembalikan harkat hidupterhadap korban bencana secaramanusiawi

• Tahap rekonstruksi pembangunankembali sarana/prasarana serta fasilitasumum yang rusak, agar kehidupanmasyarakat dapat dipulihkan kembali



PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM PENANGANAN BENCANA



107

Upaya Kriteria kegiatan

1.Antisipasi 1. Dilakukan pd kondisi normal (di luar situasibencana)

2. Menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan SDA diWS ybs (khusus untuk SDA).

3. Harus memenuhi ketentuan/persyaratan standardesain pelayanan/ infrastruktur.

4. Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota

perlu mempertimbangkan kajian Tata Ruangterkait sistem Wilayah Sungai.

2. Tanggap Darurat 1. Dilakukan pd saat terjadi bencana2. Penanganannya bersifat instant dan darurat

3. Dilakukan secara terpadu dalam wadahkoordinasi penanggulangan bencana.

3.Pemulihan 1. Dilakukan segera pd pasca bencana.2. Bertujuan untuk memulihkan fungsi prasarana

dasar yg rusak akibat bencana.3. Harus memenuhi persyaratan minimal standar

desain infrastruktur

Satuan TugasPenanggulanganBencanaKementerian PU

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (SATGAS PBPU)



108

Tugas:• Kesiapsiagaan darurat bencana:

o menyelenggarakan koordinasi dengan BNPB pada saat tahap Tanggap DaruratBencanao melakukan pemantauan dan memberikan masukan kepada setiap unit kerjadan/atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang melaksanakanpenanggulangan bencana

• Melaksanakan tanggap darurat bencana;•

Melaksanakan transisi darurat bencana sebelum kegiatan rehabilitasi rekontruksi; dan• Upaya tanggap darurat lainnya yang ditugaskan BNPB kepada Kementerian PekerjaanUmum.

Fungsi:• Pengendalian kegiatan saat tahap Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan olehunit kerja dan/atau satuan kerja di Kementerian PU;• Evaluasi hasil laporan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh unit kerja dan /atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum;• Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan saat tahap tanggap darurat bencana;• Penyediaan informasi mengenai penanggulangan bencana yang menyangkut prasaranadan sarana pekerjaan umum kepada publik; dan• Penyampaian laporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada MenteriPekerjaan Umum.

JALUR PERINTAH, ALIRAN INFORMASI, DANPELAPORAN SATGAS PBPU



109Sumber: Rapat Koordinasi Bencana Alam, 22 Juli 2013

KOORDINASI SATGAS PBPU DENGAN INSTANSITERKAIT



110

TERKAIT

Sumber: Rapat Koordinasi Bencana Alam, 22 Juli 2013



Kembali



11. INDIKASI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN BIDANG PU DAN PENATAAN RUANG

2015-2019

KEBIJAKAN DAN STRATEGI TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019 (1)



113

Arah KebijakanUmum RPJMN2015-2019:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif danBerkelanjutan.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam(SDA) Yang Berkelanjutan

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhandan pemerataan4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam

dan perubahan iklim5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

Rakyat Yang Berkeadilan7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Agenda PembangunanRPJMN 2015-2019:

1. Pembangunan Ekonomi2. Pembangunan Pelestarian Sumberdaya Alam, Lingkungan

Hidup dan Pengelolaan Bencana3. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan4. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

5. Pembangunan Wilayah6. Pembangunan Kelautan

“Pembangunan yang Kuat, Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema pembangunan RPJMN 2015-2019:

RPJMN 2015 2019 (1)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019 (2)



114

Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019:1. Ekonomi :

• Ketahanan pangan: dukungan terhadap produksi padi .• Ketahanan air: kapasitas daya tampung, ketrsediaan air baku, jaringan

irigasi.• Ketahanan energi: potensi sumber daya air untuk PLTA•

Infrastruktur dasar dan konektivitas: akses air minum layak,permukiman, sanitasi layak, jalan nasional, dan jalan tol.2. Lingkungan3. Politik4. Hukum5. Pertahanan dan Kemanan

6. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi: WTP, Lakip, dan indeks reformasibirokrasi7. Kesejahteraan Rakyat8. Kewilayahan: pengembangan wilayah strategis, daerah tertinggal dan

kawasan perbatasan, pembangunan kota dan desa, RTR wilayah danperbatasan.

SASARAN POKOK TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 TERKAITBIDANG PU DAN PENATAAN RUANG (1)



115

PEMBANGUNAN Baseline

2014 SASARAN

2019 1. EkonomiMakro Ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi 5,5 % (perkiraan) 6-8 %b. PDB per Kapita Rp. 40.560 Rp. 72.444c. Penurunan Kemiskinan 11,25 % Maret 2014 6-8%

d. Pengangguran 5,6-5,9 5-5,5

Katahanan Pangan (dukun gan PU: jar ingan i r igasi dan a ir baku) a. Produksi Padi 69,9 juta ton 82,0 juta tonb. Produksi Jagung 18,6 juta ton 23,4 juta tonc. Produksi Kedelai 0,89 juta ton 1,02 juta tond. Produksi Gula 2,8 juta ton 3,4 juta tone. Produksi Daging 395,1 juta ton 459,9 juta ton

Ketahanan Energi (dukungan PU: hanya f a s i l it a s un tuk PLTA/po tens i ) a. Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 710 ribu SBM per hari

b. Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1272 ribu SBM per hari

c. Produksi Batubara 397 Juta Ton 421 Juta Ton

d. Penggunaan Gas Bumi Dalam Negeri 53% 75%

e. Penggunaan Batubara Dalam Negeri 24% 40%

Ketahanan Air a. Jumlah RP DAS prioritas tersusun 108 180 (kumulatif)

b. Kapasitas/Daya tampung 15,8 miliar m3 19 miliar m3c. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk 11% 20%d. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa,

rawa, dan tambak)9,136 Juta Ha 10 Juta Ha

e. Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir 5-25 tahun 10-100 tahun




116

PEMBANGUNAN Baseline 2014 SASARAN 2019 1. EkonomiInfrastruktur Dasar dan Konektivitas

a. Rasio elektrifikasi 81,5% 95,9%

b. Akses Air Minum Layak 70 % 100%c. Sanitasi Layak 60,5% 100%Perkembangan Jalan Nasional 38.470 km 43.670km

d. Kondisi Mantap Jalan 94% 100%e. Pembangunan Jalan Tol 260,0 km 1.194,9 kmf. Panjang Jalur Kereta Api 4.682 km 7.471 kmg. Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 harih. On-time Performance Penerbangan 75% 95 %i. Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100%

2. Lingkungan a. Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5c. Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan) 750 ribu ha (dalam kawasan)

3. Politik a. Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%b. Angka Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 75c. Kualitas Penyelenggaran Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratisd. Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Ind di PBB

Peringkat 18 Peringkat 10

4. Penegakan Hukum a. Penegakan Hukum (Indeks Penegakan Hukum) N.A. 75%

b. Pemberantasan Korupsi (Indeks Persepsi Korupsi) 32 (2013) 65c. Budaya Anti-Korupsi (Indeks Perilaku Anti Korupsi) 3,63 4,00 (skala 5)

5. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi a. Kualitas Pelayanan Publik

- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0

b. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Opini WTP)- Kementerian/Lembaga 74 % 95 %- Provinsi 52 % 85 %- Kabupaten/Kota 21 % 60 %

c. Opini WTP atas LKKL dan LKPD (Rata-2) 44,25 76,25d. Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48e. Indeks Integritas Nasional:




117

PEMBANGUNAN Baseline 2014 SASARAN 2019 1. Pertahanan dan Keamanan

a. Persentase pemenuhan MEF 30% 60%

b. Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista 10% 50%c. Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%d. Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya 9 unit 40 unite. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 2,2% 2,6%

1. Kesejahteraan Rakyat Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

a. Kepesertaan program SJSN Kesehatan 48% Min. 95%

.b. Kepesertaan Program SJSN KetenagakerjaanPekerja formal

Pekerja informal

29,5 juta

1,3 juta

62,4 juta

3,5 juta

Kependudukan dan Keluarga Berencana a Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun 1,19%/tahunb Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012) 2,3c Pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara 62% (2012) 66%

Pendidikan a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,14 tahun (2013) 8,8 tahunb. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1% (2013) 96,1%

c. Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50,4% (2013) 68,4%

Kesehatan a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 346 (2009) 306b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012) 24c. Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun) 32,9% (2013) 28%

1. Pembangunan Kewilayahan (dukungan PU: sum ber daya air, ja lan dan infras truktur dasar) a. Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB 41 45-47%b. Jumlah Kabupaten Tertinggal yang dientaskan 0 75

(Kumulatif 5 tahun)

Kembali



12. THE WAY FORWARD

THE WAY FORWA RDKembali



119

1. Indonesia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur PU danPermukiman sangat membutuhkan tenaga yang mempunyai kompetensi yangmencukupi, antara lain:• Knowledge, Pengetahuan dalam bidangnya• Skill/Expertise , Mampu menimba pengalaman, baik di institusi ataupun

individu• Behavior/ Perilaku , Seorang sarjana/pasca sarjana harus memiliki

profesionalisme yaitu mampu mempertanggung jawabkan semua keputusanyang diambil.

2. Dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi terutama program pascasarjana, diharapkan serius dan semua pengalaman yang diperoleh selamakuliah harus dicatat dan dapat diimplementasikan setelah tugas belajar

3. Dalam menempuh pendidikan di program sarjana dan pascasarjana agardapat dilakukan dengan disiplin dan tepat waktu.

4. Diharapkan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan, harusmendalami profesi dalam bidangnya sehingga pembangunan nasional dibidang PU dan Permukiman kedepan semakin baik dan profesional.



TERIMA KASIH

Kuliah Umum UGM 12 September 2014

Documents

Transcript of Kuliah Umum UGM 12 September 2014