Kelompok merpati putih

• Anjas warto (

• Muhamad Risky (46111120037)

• Danang pratama (46111120021)

• Dina erisly (46111120032)

• Suherlambang (46111110061)

Konstitusi rule of law

Pengertian dan definisi konstitusi

Konstitusi adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselengarakan.

Fungsi konstitusi

• Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen;

• Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain;

• Sumber hukum dasar yang tinggi.

Pengertian rule of law

• Pengertian Rule of Law (Penegakan Hukum) adalah kekuasaan undang-undang yang terorganisir.

Latar belakang rule of law

• Dia awali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah negara.

• Jaminan adanya keadilan bagi masyarakat dan untuk membatasi kekuasaan obsulut negara.

Unsur-unsur rule of law menurut A.V.Dicey terdiri dari:

• Supremasi aturan-aturan hukum

• Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum

• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan

syarat-syarat dasar untuk terselengaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule

of law adalah

• Adanya perlindungan konstitusional

• Badan kehakiman yang bebas dan tidak berpihak

• Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi

Prinsip-prinsip rule of law di indonesia

• Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa

• Kemerdekaan indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

• Untuk memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial

Inti rule of law adalah

• jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial

Dinamika pelaksanaan rule of law

Lembaga Penegak Hukum di Indonesia :1. Kepolisian;2. Kejaksaan;3. KPK;4. Badan Peradilan : a. Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Konstitusi.c. Pengadilan Negeri;d. Pengadilan Tinggi.

Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi

• Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun

• Legalitas terwujud dalam segala bentuk

Contoh kasus Lumpur lapindo

Banjir lumpur panas sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana lumpur lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas dilokasi pengeboran lapindo brantas Inc di dusun balongnongo desa renokenongo, kecamatan porong kabupaten sidoarjo, jawatimur

Awal terjadi bencana lumpur lapindo

Lapindo berantas melakukan pengeboran sumur bajar panji-1 pada awal maret 2006 dengan mengunakan perusahaan kontractor pengeboran PT.Medici Citra Nusantara.

Tragedi lumpur panas lapindo

Tragedi lumpur lapindo dimulai tanggal 29 mei 2006 peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas menggenangi areal persawahaan, pemukiman penduduk.

Dampak kerusakan yang dialami warga sidoarjo

• Rusaknya areal pertanian warga.

• Rusaknya tempat tinggal warga sidoarjo

• Rusaknya sarana pendidikan

Kerugian-kerugian yang dialami warga sidoarjo

• Kerugian ekonomi masyarakat

• Kerugian industri

• Kerugian infrastruktur

Siapa yang harus bertanggung jawab

• Berdasarkan pp nomor 14/2007 bahwa PT Minarak Lapindo Jaya bertanggung jawab atas warga yang masuk dalam peta terdampak.

• Namun kenyataannya PT Minarak Lapindo Jaya tidak mampu untuk membayar ganti rugi yang dialami warga sidoarjo yang mengalami lumpur lapindo.

Peran pemerintah

• Pemerintah masih lemah dalam menangani kasus lumpur lapindo yang kini sudah berjalan 6 tahun.

• Itu menandakan gagalnya pemerintahan yang sekarang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh lapindo.

Kesimpulan

• Rule of law sangat diperlukan untuk negara indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus mengacu pada orang yang ada didalamnya yaitu orang-orang jujur tidak memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal buruk.

Daftar pustaka

• Politik.kompasiana.com/2012

• Surabaya.okezone.com/2012