KONSTITUSIA CONSTITUTION IS A DOCUMENT WHICH CONTAINS THE RULES FOR THE OPERATION OF AN ORGANIZATION (BRIAN THOMPSON)KENISCAYAAN BAGI ORGANISASI BERBENTUK BADAN HUKUM (LEGAL ENTITY)NEGARA PERATURAN TERTULIS KEBIASAAN & KONVENSI KETATANEGARAANSUSUNAN & KEDUDUKAN ORGAN NEGARAHUB. ANTAR ORGAN NEGARA HUB. ORGAN NEGARA DG WARGA NEGARA

RAKYATPENGAWASAN KEKUASAANPEMBATASAN KEKUASAANKEKUASAAN SEBAGAI PUSAT PERHATIAN

KONSTITUSIONALISMEConstitutionalism is the name given to the trust which men response in the power of words wngrossed on parchment to keep a government in order (Walton H. Hailton)Mengatur dan Membatasi Kekuasaanconstitutionalism is an institutionalized system affective, regularized. Detraid upon governmental action (CJ Friedrich)

KONSENSUS (GENERAL AGREEMENTNEGARA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BERSAMA DAN DIWUJUDKAN BERSAMATUJUAN/CITA-CITA BERSAMA (THE GENERAL GOALS OF SOCIETY OR GENERAL ACCEPTANCE OF THE SAMA PHILOSPHY OF GOVERNMENT)THE RULE OF LAW SEBAGAI LANDASAN & PENYELENGGARAAN NEGARA (THE BASIS OF GOVERNMENT)BENTUK INSTITUSI & PROSEDUR KETATANEGARAAN (THE FORM OF INSTITUTIONS AND PROCEDURS)KONSTITUSIONALISME

PANCASILATUNASNKRISTAATSIDEEFILOSOFI GRONDSLAGCOMMON PLATFORMS

KONSTITUSIONALISME HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAN WARGA NEGARAHUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHKONSTITUSI PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN ANTAR ORGAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN KEKUASAAN ORGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA PEMBATASAN KEKUASAAN DAN MEMB. LEGITIMASI KEKUASAAN PEMERINTAH INSTRUMEN PENGALIHAN KEWENANGAN

UUD NKRI 1945TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL CONTROLTOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORMTOOL OF SOCIAL AND POLITICAL ENGINEERINGPRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARAKETUHANAN YANG MAHA ESACITA NEGARA HUKUM (NOMOKRASI)PAHAM KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI)DEMOKRASI LANGSUNG/DEMOKRASI PERWAKILANPEMISAHAN KEKUASAAN & PRINSIP CHECK AND BALANCESSISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIILPRINSIP PERSATUAN & KERAGAMAN DALAM NEGARAN KESATUANDEMOKRASI EKONOMICITA MASTARAKAT MADANI

LEMBAGA NEGARAMPR (PS 2 DAN 3)PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PS 4 S/D 16)DPR (PS 19 S/D 22B)DPD (PS 22C S/D 22D)BPK (PS 23E S/D 26G)MA (PS 24 S/D 24A)KOMISI YUDISIAL (PS 24B)MAHKAMAH KONSTITUSI (PS 24C S/D 25)

TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN DASAR (UUD, PERUBAHAN UUD, PIAGAM DASAR (UUD : Naskah Induk;PERUBAHAN UUD : Naskah Perubahan;PIAGAM DASAR : Piagam Dasar HAM misal UUD meliputi pembukuan dan batang tubuhUU/PERPU/JURISPRUDENSIPP & PERATURAN PRESIDENPERMEN/PERATURAN PEJABAT SETINGKAT MENTERIPERDA PROVINSIPERATURAN GUBERNURPERDA KAB/KOTAPERATURAN BUPATI/WALIKOTAPERATURAN DESA

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN RI( UU NO.10 TAHUN 2004 ) UUD 1945 UU / PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDENPERDA PERDA PROV.PERDA KAB/KOTAPERDA DESA / SETINGKAT