KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAY AH ...

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

DI WILAY AH PERAIRAN HUKUM DELI SERDANG

DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009

SKRIP SI

OLEH:

SUGffiARTONO

NPM : 08.840.0247

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNlVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

DI WILAYAH PERAIRAN HUKUM DELI SERDANG

DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009

(Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)

SKRIP SI

OLEH

SUGIHARTONO

NPM : 08.840.0247


Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Perkuliahan Dalam Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum

F AKULTAS HUKUM


MEDAN

2014

OLEH

SUGIHARTONO

NPM : 08.840.0247


Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Perkuliahan Dalam Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum


Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

No. Stambuk

Bi dang

Tanggal Lulus:

LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS HUKUM


: KAJIAN HUh.'UM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DITINJAU DARI UU. 45 TAHUN 2009 (Stu.di Kasus PN Medan No. 07/Pid.P/2011 PN Medan)

: SUGIHARTONO

: 08.840.0247

: HUKUM KEPIDANAAN

Menyetujui :

Komisi Pembimbing ·

Pembimbing II

D e k a n

Menyetujui :

Komisi Pembimbing ·

Pembimbing II

D e k a n


LEMBAR PERNY ATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh

gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu

dalam penulisan sk:ripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan

sumbemya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh

dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari

ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

METERAf TEMPEL .

ei 2014

rA}AKMEMBA/'WU.o;JJ�N(iSA

1

SUGIHAR TONO NPM.:08.840.0247

adanya plagiat dalam skripsi

METERAf TEMPEL . rA}AKMEMBA/'WU.o;JJ�N(iSA

1

SSUGIHAR UGIHAR TOTONPM.:08.840.0247


ABSTRAK

KAJIAN DUK.UM TINDAK PIDANA ILL�GAL FISHING .DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009

(Studi Kasus PN Medan No. 07/Pid�P/2011 PN Medan)

O LEH

SUGIHARTONO NPM 08 840 0247

HIJKUM KEPIDANMN .

Malm.a dari judul skripsi penulis -adalah tentang tinjauan hukum terhadap tindak _ pidana illegal fishing yang merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan

kerugian negara dan kerusak:an lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. .

· Permasalahan yang diajukan adalah apak:ah yang menjadi penyebab terjadinya tindak: pidana 'pencurian ikan secara ilegal dan bagaimana penegak:an hukum pidana dalam hubungannya dengan penangglllangan pencurian ikan secara ilegal.

Penangkapan ikan berlebih clan cara-cara yang merusak: lingkungan laut merupakan ancaman dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ikan yang dapat merusak: ekosistem di Iaut dengan cara menggunak:an jaring trawl, bahan peledak dan racun. · Belakangan ini, kasus penggunaan alat-alat yang merusak: di perairan Indonesia pun semilin. marak, baik oleh kapal miiik Indonesia sendiri maupun kapal milik asing. Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah ln4onesia menjadi salah satu masalah serius yang harus diperhatikan.

Metode penelitian yang· digiinakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan _spesiftlaiSi bersifat deskriptif filialitis. Pengumpulfili data untuk nienyugwi tugas. akhir ini dilak:ukan melalui studi kepustak:aan untuk. meneliti lebih dalam inengenai pengaturan tentang pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanf�tan sumber daya alam, pembangunan perlkanan berkeianjutan, dan organisasi regional mengenai perikanan dalaµi United Nations Convention -on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. -

Hasil penelitian · dari tugas ak:hir ini dihai:apkan dapat memberikan gambaran tentang praktik penangkapan ikan yang berbahaya serta . melanggar aturan. Juga bagaimana kendala penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan · di batas perairan Indonesia dengan mengacu pada peraturan yang tertulis baik dalam hukum internasional dan nasional mengenai masalah tersebut, sehingga hasil penelitian dari tugas ak:hir ini juga dapat menjadi bahan -perbaikan untuk para penegak: ·

hukum terkait.

fishing fishing yang merupakan merupakan tindak pidana pencurian ikan mengakibatkan dan kerusak:an lingkungan hidup dengan mengadakan penelitian

Medan. Medan. . Permasalahan yang diajukan adalah apak:ah yang menjadi penyebab

pencurian ikan secara ilegal dan dan bagaimana penegak:an hukum hubungannya dengan penangglllangan pencurian pencurian ikan secara ilegal. Penangkapan Penangkapan ikan berlebih berlebih clan cara-cara yang merusak: merusak: lingkungan

ancaman dunia dunia perikanan saat ini. Salah satu cara penangkapan ekosistem di Iaut dengan dengan cara menggunak:an jaring trawl, bahan

Belakangan Belakangan ini, kasus penggunaan penggunaan alat-alat yang merusak: semilin. marak, baik marak, baik m oleh kapal kapal miiik Indonesia sendiri maupun

Penegakan hukum yang tegas dari pemerintah ln4onesia menjadi yang harus diperhatikan. penelitian yang· digiinakan berupa pendekatan yuridis normatif

bersifat deskriptif filialitis. Pengumpulfili data untuk nienyugwi tugas. melalui studi kepuskepustak:aan tak:aan untuk. meneliti lebih dalam inengenai pengaturan

pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman kerusakan, pemanf�tan pembangunan pembangunan perlkanan perlkanan berkeianjutan, dan organisasi organisasi regional

United Nations Nations Convention -on the Law of the Sea (UNCLOS) (UNCLOS) for Responsible Responsible Fisheries (CCRF), Undang-undang Undang-undang Nomor


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadi:rat: Allah Tuhan Yang Maha Esa,

yang telah. melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah. satu syarat untuk: menempuh ujian tingkat Sarjana

Hukum pada Fakultas Huk:um Universitas Medan Area. Adapun sk.Tipsi ini

berjudul "KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI

DlTINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN Medan No.

07/Pid.P/2011 PN Medan)".

Di dalain menyelesaikan skripsi ini penulis tel.ah ban.yak mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak, n1aka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima-kasih yang sebesar-besamya kepada:

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan pada Famttas Hukum

Universitas Medan Area.

- Bapak Suhatrizal, S,H., M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Dosen

Pemhimhing I Penulis.

- Bapak Muazzul, S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Thu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan

Fal..�tas Hullllll Universitas Medan Area.

- Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III FH UMA Medan.

Skripsi ini merupakan salah. satu syarat untuk: menempuh ujian tingkat

pada Fakultas Huk:um Universitas Medan Area. Adapun

"KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL

DARI UU NO. 45 TAHUN 2009 (Studi Kasus PN

07/Pid.P/2011 PN Medan)".

Di dalain menyelesaikan skripsi ini penulis tel.ah ban.yak

berbagai pihak, n1aka pada kesempatan ini penulis ingin

yang sebesar-besamya kepada:

Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H., selaku Dekan pada Famttas



- Bapak dan Thu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

- Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya


Pada kesempat.an ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tiada

terhingga kepada ayahanda Karmin Nugroho, S.E. dan bunda Tuminen, semoga

kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis rm dapat

bennanfaat bagi kita semua

Medan)

Penulis

Mei 2014

SUGIHATONO

h'PM : 08 840 0247

kepada ayahanda Karmin Nugroho, S.E. dan bunda Tuminen,

yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis

bennanfaat bagi kita semua

Medan)

Penulis

Mei 2014

SUGIHATONO SUGIHATONO

h'PM : 08 840 0247


DAFfAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA P:ENGANTAR. .... . . . . . . . .. . ... .. .............. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. 1

DAFf AR ISI... . .. ...... ...... ... ... . . . ... .. . ............. .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. n

BABI PENDAHULUAN ......... . . ................................. . . ....... ............... ........ l

A. Pengertian dan Penegasan Judul .. . . . . . . . .. . .. . . . . ........ . . . . . . . . . . 6

B. Alasan Pemilihan Judul . .. . ... ..... . .. · .. ... . .. ... .. . .... . . . . . . ..... .. 7

C. PennasaJaban ... .. . ... . ... . . . . .. . . .. . .... . . . ........ .......... . .... .. .. 8

D. Hipotesa ... ... . . . . .. ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

E. Tujuan Penelitian .. . . .. . . . . . . .. . . . ... .. � . .... .. .. . . . . . . .. . . . . .... .. . . . . 8

F. Metode Pengumpulan Data . . . .. . . . .... .. ... . . . . . . . . .. . . .... . .. . . ..... 9

G. Sistematika Penulisan ..... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..... . . . ..... .. . .. . . 10

BABU TINJAUAN UMUM PERAIRAN LAUT

A. Pengertian T eritoriaL . ..... .. . . .. .. ... .. . ..... . . . . . .. . ...... . . ... .. . . 12

B. Zona T 3Illbahan . .. . .. . .... .. .. .. . . .... ... .. . .......... .. . .. ....... .. . . 13

C. Landasan Kontinen.: ......... . . ... .. . . . . . . .... .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 13

D. ZonaEkonomi Eksklusiflndonesia . . . .. . . . . . ..... . .. . . . . . . .. . . . . ... 14

BAB ID TINJAUA..l\J" UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana . . : ............ ... ........................ ... . 17

B. Unsur-unsu Tindak. Pidana . . .. . .. . . . . .. . ... . . . . .... . . .. .... . . . . . .. ... 22

C. Pengertian Illegal Fishing clan bentuknya . . . . . .. . . .. . .. . . . .... . ... 27

PENDAHULUAN ......... . . ................................. . . ....... ........

A. Pengertian dan Penegasan Penegasan Peneg Judul .. . . . . . . . .. . .. . . . . .......

B. Alasan Pemilihan Judul . .. . ... ..... . .. · . · . .· .· . ... . .. ... .. . .... . .

C. PennasaJaban ... .. . ... . ... . . . . .. . . .. . .... . . . ........ ........

D. Hipotesa ... ... . . . . .. ..... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

E. Tujuan Penelitian .. . . .. . . . . . . .. . . . ... .. � . .... .. .. . . . . . . .. . . . .

F. Metode Pengumpulan Data . . . .. . . . .... .. ... . . . . . . . . .. . . ..

G. Sistematika Penulisan .Penulisan .Penulisan .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..... . . . .

TINJAUAN UMUM PERAIRAN LAUT

A. Pengertian T eritoriaL T eritoriaL T . ..... .. . . .. .. ... .. . ..... . . . . . .. . ....

B. Zona T 3Illbahan


BAB IV

BABV

D. Dampak lllegal Fishing di Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . .33

SANK.SI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

DAN PERUSAKAN BIOTA LAUT

A. Proses Hukum fl legal Fishing ... ... ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .34

B. Penegakan Hukum Lingkungan dan Hubungannya dengan lllegal

Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

C. Sanksi Pidana Lain Terkait lllegal Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55

D. Ka.Sus dan Tanggapan Kasus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

B. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN PN MEDAN No.20/Pid.P/2011/PN Mdn.

Fishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Sanksi Pidana Lain Terkait lllegal Fishing . . . . . . . . . . . . . . . .

D. Ka.Sus dan Tanggapan Kasus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUSTAKA

PUTUSAN PN MEDAN No.20/Pid.P/201No.20/Pid.P/201No.20/Pid.P/ 1/PN Mdn.


BABI

PENDAHULUAN

Hlegal fishing telah menimbulk.an dampak multidimensi yang berhubungan

dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.. Hal tersebut merupak:an

konsekuensi logis dari fungsi lant sebagai sebuah · ekosistem yang di dalamnya

mengandung tiga fungsi dasar yaitu: basil (produk.si), Jingkungan serta sosial.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu penyokong

perelronomiau Indonesia yang memiliki peranan sangat penting sebagai sumber

devisa negara._ Hal ini disebabkan kur3ng lebih 7 ,8 juta km2 luas wilayah Indonesia,

5,8 juta km2 merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2,9 juta km2 laut nusantam. 0,3

juta km2 Jaut teritorial dan 2,6 juta km2 merupak:an daerah Jaut kawasan Zona

Ekonomi Ekslusif (ZEE). Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan dengan l 0

negara tetangga yaitu Iudia, Thailan� Malaysi� Singapura, Vietnam, Filip� Palau,

Papua New Guinea, Australia, dan Tinior Leste.

Wilayah pe.rairan Indonesia terutama daerah perbatasan perlu dikelola dengan

baik untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di sekitamya sehingga

dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Banyak masafab yang dihadapi

pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perairan negara, salah satwiya adalah

Hlegal, Unreported, dan Unregul.ated Fishing (IUU Fishing) atau biasa k:ita kenal

l

mengandung tiga fungsi dasar yaitu: basil (produk.si), Jingkungan serta

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu

perelronomiau Indonesia yang memiliki peranan sangat penting sebaga

negara._ Hal ini disebabkan kur3ng lebih 7 ,8 juta km2 luas wilayah

merupakan wilayah laut yang terdiri dari 2,9 juta km2 laut

Jaut teritorial dan 2,6 juta km2 merupak:an daerah Jaut

Ekslusif (ZEE). Wilayah laut Indonesia sendiri berbatasan

negara tetangga yaitu Iudia, Thailan� Malaysi� Singapura, Vietnam, Filip�

Guinea, Australia, dan Tinior Leste.

Wilayah pe.rairan Indonesia terutama daerah perbatasan perlu dikelola


2

dengan illegal.fishinglpenangkapan ikan secara ilegal.1

Praktik ilegal dapat berjalan hingga tanpa hambatan karena adanya mafia

hukum. Da1am berbagai kasus modus operandi mafia hukum sudah dimulai sejak

sebelum adanya perkara konkrit dimana para pihak yang berperkara membutuhkan

''bantuan" dari aparat penegak hukum. atau hak:im untuk memenangkan perkaranya.

Hal yang umum dilakukan adalah pihak-pihak yang terlibat aktif di dalam praktik

mafia hukum, misalnya calo perkara atau advokat, jauh-jauh hari sudah membangun

hubungan baik dengan aparat penegak hukum, panitera dan hakim sehingga mereka

akan mewakili pihak yang memiliki permasalahan hukum, mereka sudah memiliki

orang-orang di setiap instansi penegak hukum dan pengadilan tersebut yang siap

membantu.2

Karena prak'"tik Illegal Fishing, Indonesia dirugikan hingga 50 Trilyuu Rupiah

setiap talnmnya dari laut yang luasnya mencapai 5.877.879 kilometer persegi.

Perairan kita penuh dengan ikan. Saking penuhnya dengan � ribuan kapal Illegal

Fishing bebas berlalu lalang tanpa halangan pi;rtroli berarti lllltuk: mengeruk ikan-ikan

terbaik di dunia yang ada di }>erairan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperki:rakan illegal.fishing

memgikan negara hingga Rp 30 trilyun (sekitar 3,11, milyar dolar) per tahun. Tapi

Koalisi Rakyat untuk KeadHan Perikanan atau KIARA . percaya angka yang

1 Boy Yendra Tmmn. ''Aspek Hukum runt Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang, http://boyyendratamin.blogspat.com/2011/04/aspek-hukum-dan-penerapan-sanksihtm. Diakses tanggal l 7 September 2013. 2 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Pennasalahan dan Strategi Penanggulangan., September 2010, halaman 9-10.

umum dilakukan adalah adalah pihak-pihak yang terlibat aktif di

hukum, misalnya calo perkara atau advokat, jauh-jauh hari sudah

baik dengan aparat penegak hukum, panitera dan hakim sehingga

mewakili pihak yang memiliki permasalahan hukum, mereka sudah

di setiap instansi penegak hukum dan pengadilan tersebut

Karena prak'"tik Illegal Fishing, Indonesia dirugikan hingga 50 Trilyuu

talnmnya dari laut yang luasnya mencapai 5.877.879 kilometer

Perairan kita penuh dengan ikan. Saking penuhnya dengan � ribuan

bebas berlalu lalang lalang lalan tanpa halangan pi;rtroli berarti lllltuk: mengeruk

dunia ada di }>erairan Indonesia


DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hanizah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan ·

Jnternasional, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dahuri, dkk, 1996, Laut dan Unusr-unsurnya, Bandung: Rosda Karya.

D. Silalahi, Hukum Lingkurtgan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkunganlndonesia, Alumni, Bandung, 2003.

EY Kanter dan SR Sianturi, Asos-Asos Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta.

Gatot Suptamono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta, Rineka Cipta.

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukumlndonesia, Alumni, Bandung, 1992.

H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Leden Marpaung, 2009, Proses fananganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Martimari Prodjohamidjoj<;>, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Ptadhya Paramita, Jakarta, 1997. / ·

Moh. Soerjani, dkk, 1987, Lingkungim, Sumber_Daya Alam, dan Kependudukan Dalam Pembangwt(ln, Jakarta: VI Press.

Moeljatno, Asas�Asas Hukum Pidana,, Rineka Cipta, Jakarta, 2002:

N. Fauzi� et.al, Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta,·2001�

NHT Siahrull4 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembanguna, Jakarta: Ghalia fudonesia. ·· · ·

'

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

1996, Laut Laut dan dan Unusr-unsurnya, Bandung: Rosda Karya.

Hukum Lingkurtgan dalam Sistem Penegakan Hukum lndonesia, Alumni, Bandung, 2003.

dan SR Sianturi, Asos-Asos Hukum Pidana di Indonesia, Storia Jakarta.

Suptamono, 2011, Hukum Acara Pidana dan Hukum Hukum Pidana Perikanan, Jakarta, Rineka Cipta.

Hadikusuma, Hadikusuma, Bahasa Hukumlndonesia, Alumni, Bandung, 1992.

Arifin, Hukum Perlindungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia, PT Sofmedia, Sofmedia, Jakarta, Jakarta, 2012.

Marpaung, 2009, Proses fananganan Perkara Pidana, Pidana, Jakarta: Sinar Jakarta: Sinar

Prodjohamidjoj<;>, Prodjohamidjoj<;>, Memahami Memahami Dasar-Dasar Dasar-Dasar Hukum Hukum Pidana Ptadhya Ptadhya Paramita, Jakarta, Jakarta, 1997. 1997.


Porkas Sagala, 1994, Mengelola Laban Kehutanan Indonesia, Jakarta: Y ayasan Obor Insonesia.

R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.

Rachmat S�tiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.

Supriadi dan Alimuddin, 201 1, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: S: Grafika.

S. Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, . 1999.

-

Widodo, Si�tem Penidanaan Dalam Cyber Crime Altematif Ancaman Pidana Kerja Sosial dalam Pidana Pengawasan .. bagi pelaku cyber cnme, Laksbang Mediatana, Cetakan Pertama, Y ogjakarta, 2008.

·

Wirjono Prodjodik:oro, Tindak-Tindak Pidani:l · Te,rtentu di Indonesia, Eresco, · Bandung; 1986.

Wisnu Arya Wardhana, 2001, Dampak Pencemaran Lingkungan, Yogyakarta: Andi.

B. · Makalah

Abdul Rahmah Saleh, Upaya Peningkatan Profesidnalisme Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum, bahan ceramah pada pendidikan pembentukan · jaksa di ·

Pusdiklat Kejaksaan IU, Jakarta, tanggaI 25 Oktober 2005, halaman 4.

Rahardjo, 2011, Penegakan Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Publishing. Publishing.

Alimuddin, 201 1, Hukum Perikanan di Indonesia, Indonesia, Jakarta: Grafika.

Hukum Lingkungan Lingkungan dan dan Kebijaksanaan Kebijaksanaan Lingkungan angga University University Press, Press, Surabaya, 2000. 2000.

Mertokusumo, Mengenal Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Pengantar, Peng Liberty,

Si�tem Penidanaan Dalam Cyber Crime Altematif Ancaman Ancaman dalam Pidana Pidana Pengawasan .. bagi pelaku cyber cnme, cnme,

Mediatana, Mediatana, Cetakan Cetakan Pertama, Pertama, Y ogjakarta, 2008. 2008.

Prodjodik:oro, Prodjodik:oro, Tindak-Tindak Tindak-Tindak Pidani:l Pidani:l · Te,rtentu Te,rtentu di Indonesia, Indonesia,


H. Sayamsul Arifin, Pandangan Akademisi terhadap SKB antara Menteri LH RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, Bahan Materi Diskusi FH UMA, Medan, 20 November 2012.

A. Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1973

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

UU No.'23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

UU No. 34 Tahun 2004 .tentang TNI.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dah Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 45 -Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang No. 3 l tahun 2004 tentang Perikanan ..

J(jtab Undang.Undang Hukum Pidana (KUHP).

· Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tahun Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Tahun 2002 tentang Kepolisian

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Tahun 2004 tentang tentang Perikanan Perikanan

Tahun 2004 .tentang TNI.

Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan Perlindungan dah Pengelolaan Lingkungan

45 -Tahun 2009 2009 tentang Perubahan Perubahan Undang-undang Undang-undang No. No. tentang Perikanan Perikanan ..

ang.UndUndU ang Hukum Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (KUHAP)


KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAY AH ...

Documents

Transcript of KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAY AH ...