INDUSTRIAL REGIONS DEVELOPMENTTO DEFINE, TO PLAN, AND TO SET UP

BANTAENG INDUSTRIAL ESTATE (KIBA)

OUTLINE

New Policy of Industry (highlight)

Programs and Action Plans of Industrial Region Development Directorate General - Ministry of Industry

To Define, To Plan, and To Setup Bantaeng Industrial Estate (KIBA)

LEGAL FOUNDATIONS The New Law of Industry (UU No 3 /2014) has been established. It provides sufficient legal foundations and gives enough space for the development of national industry

New Law of

Industry

27 Chapter;

123 Articles;

INCLUDED:

Give rule of law (legal

security) in term of the

development of national

industry

Government Authority and organization on industry

National Industrial Blue Print (RIPIN)

National Industrial Policy (KIN) Industrial Region Development Industrial Human Resources

Development

Development of Industrial Infrastructures

Industrial capacity development

Permit Industrial National Committee Community role Control and Evaluation

To strengthen

NATIONAL

COMPETITIVENESS

National Economic

Sovereignty

OBJECTIVES

To develop national industry as a prime mover to the

national economy

To create the strength and depth of industrial

structures

To build a strong industrial competitiveness

To create business certainty and to avoid monopoly

To develop equitable of industrial development

through out the regions in

term of strengthening the

nation

To accelerate the people welfares based on social

justice

It is a long terms and comprehensive

development strategy to

create a strong national

competitiveness

Article 14 clause (3) in the New law of industry stated

that Industrial Region Development are implemented

by:

1. Develop the Industrial growth center regions (WPPI)

2. Industrial Dedicated Zoning (KPI)

3. Industrial Estate (KI)

4. Small/Medium Enterprises Industrial Center

Article (3)The Development of industrial Region are implemented by:

Industrial Growth Centre Region (WPPI) *)

Industrial dedicated Zoning (KPI)

Industrial Estate

Small/

Middle

Enterprises

industrial

Centre

Small/

Middle

Enterprises

industrial

Centre

*) NOTE: WPPI is Industrial Strategic National Zone (KSIN)

Programs and Action Plans of Industrial Region

Development Directorate General.

REGION III

Programs IN 2014

Development of Master plan and Strategic Plan Ferronickel Industrial Estate in Morowali, North Maluku

Development of Master plan and Startegic Plan Ferronickel Based Industrial Estate in Bantaeng, South Sulawesi

Develop the Master plan of Logistic Innovation Centre in Bitung, North Sulawesi to Support Bitung as a Special Economic Zone

Socio Culture Research in Papua and West Papua in term of Industrial Estate Development in Bintuni

To Define, To Plan, and To Setup Bantaeng Industrial Estate (KIBA)

Bantaeng as a candidate for Industrial Strategic National Zone (KSIN)

Bantaeng as WWPI

(KSIN) :

. Located in a very strategic area

-Have supporting infrastructure: Port, Province

Road

-Have core competency : Ferronickel and Smelter

-Already have the investors (from China)

-Support by at least 4 (four) Ministry:

- Ministry of Economic

Coordination

- Ministry of Public Works

- Ministry of Energy and

Mineral Resources

- Ministry of Industry

a. Bantaeng Industrial Estate is located in

Pajukukang County (Kecamatan

Pajukukang)

b. There will be a port near the Industrial

Estate and will have a coordination

with PT Pelindo

c. Located in Province Roads

d. Support by Medium Industry in

Pajukukang District, Eremerasa District,

Bantaeng District, and Bissapu District

e. Support by RIPIN (20 years plan) and

KIN (5 years plan) of Ministry of

Industry

f. There is already an anchor/champion

corporation in Bantaeng from China.

g. PT BAJIMINASA will have authority to

maintain KIBA

Bantaeng Industrial Estate

9

1. PENGERTIAN KAWASAN INDUSTRI

10

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yangdilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dandikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha KawasanIndustri.

Pasal 1

2. TUJUAN PEMBANGUNAN KI

11

Mengendalikan pemanfaatan ruang

Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

Mempercepat pertumbuhan industri di daerah

Meningkatkan daya saing industri

Meningkatkan daya saing investasi

Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur,yang terkoordinasi antar sektor terkait

Pasal 2

3. KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUSTRI

12

Perusahaan industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintah inimulai berlaku, wajib berlokasi di kawasan industri.

Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dapat dikecualikan bagi:

industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus

industri mikro, kecil, dan menengah

perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yangbelum memiliki kawasan industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telahhabis.

Jenis industri yang memerlukan lokasi khusus, serta industri mikro, kecil danmenengah, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 7

Pasal 3

(1). Kewenangan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan IzinPerluasan Kawasan Industri berada pada:

a.Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/kota;

b.Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayahkabupaten/kota; atau

c. Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi danKawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanammodal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintahnegara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah danpemerintah negara lain.

(2). Kewenangan pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan IzinPerluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)untuk dan atas nama Menteri.

(3). Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dalam PTSP.

(4). Pejabat PTSP yang mendapat pendelegasian kewenangandari Gubernur/Bupati/Walikota menandatangani Izin UsahaKawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

(5). Dalam hal belum dibentuk PTSP, kewenangansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) yang membidangi perindustrian.

Lanjutan

Thank YOU