Eko Sabar PrihatinEko Sabar Prihatin

Hukum Hukum LingkunganLingkungan

An ideal environment

•Clean air•Fresh water

•Green park•Better living environment

•Clean river•Clean coastline

• Green city environment

That’s all that we want most

In other hand, we are facing…….

This

This

This

This

This

This

Remember NEWMONT Minahasa case.

What’s wrong with this case?

LESSON For LAPINDO ???

Newmont Mining

Tailing in Buyat Pante

Careless PreparationCareless Preparation

PENGERTIAN PENGERTIAN DASAR TENTANG DASAR TENTANG

LINGKUNGANLINGKUNGAN

Pengetahuan LingkunganSuatu studi yang sistematis mengenai lingkungan hidup dan kedudukan manusia yang pantas di dalamnya.

Apa itu kelestarian LH?

Mengapa hrs menjaga kelestrn LH?

Bagaimana cr menjaga kelestrn LH?

Dimana menjaga kelestrn LH?

Kapan menjaga kelestrn LH?

Misi Pengetahuan Lingkungan

MISI Mencari

1. Pengetahuan yg arif

2. Tepat3. Baru4. Menyeluruh

Tentang

Alam sekitar

Dan

Dampak perlakukan manusia thd alam sekitar

Tujuan

1. Menimbulkan kesadaran

2. Penghargaan3. Tanggung jawab4. Berpihakan thd

manusia dan LH scr keseluruhan

Cakupan Pengetahuan LingkunganIlmu Lingkungan adalahHubungan Interaksi

AntaraKomponen

1.Fisik2.Kimia3.Biologi

Yg ada di lingkungan

1. Ilmu Alam2. Ilmu Teknik3. Ilmu Sosial

Saling melengkapi

Utk mempelajari diperlukan berbagai

pendekatan1. Homeostatis2. Energi3. Kapasitas4. Simbiosis5. Sistem6. Model

Lokal Regional Global

Masalah LingkunganMasalah Lingkungan

Sumber : Amanda Katili NiodeDivisi KIE- DNPI

Permasalahan Lingkungan Hidup

Terdiri atas permasalahan

Permasalahan LH

GLOBAL

SEKTORAL

1. Pertumbuhan penduduk

2. Penggunaan SDA tdk merata

3. Perubahan cuaca global

4. Gaya hidup yg berlebihan

5. Penurunan keanekaragaman hayati

Masalah yg terjadi pd berbagai ekosistem, sprt:1.Kawasan pertanian2.Hutan3.Pesisir4.Laut5.Perkotaan

Pendekatan yg dibahas, al dg cara:

1. Iptek2. Ekonomi3. Penegakan

Hukum4. Etika Lingkungan

PERMASALAHAN LINGKUNGAN MULAI PERMASALAHAN LINGKUNGAN MULAI MUNCUL MUNCUL AKTIF BERSAMAAN DAKTIF BERSAMAAN DENENGGANAN REVOLUSI REVOLUSI INDUSTRI INDUSTRI ++ 2 ABAD YANG LALU 2 ABAD YANG LALU

PERUBAHAN DARI PERTANIAN MENJADI PERUBAHAN DARI PERTANIAN MENJADI KAWASKAWAS--AN INDUSTRI, YG MENYEBABKAN AN INDUSTRI, YG MENYEBABKAN PENCEMARAN MENINGKATPENCEMARAN MENINGKAT

WALAUPUN PERUSAHAAN KADANG2 TWALAUPUN PERUSAHAAN KADANG2 TEELLAAH H MEMPUNYAI AMDAL ATAU SERTIFIKAT ISO MEMPUNYAI AMDAL ATAU SERTIFIKAT ISO 14001, TETAPI MASIH 14001, TETAPI MASIH SERING SERING BERMASALAH BERMASALAH PADA PENCEMARAN LINGKUNGANPADA PENCEMARAN LINGKUNGAN

KARENA PENERAPAN YANG MASIH KURANG KARENA PENERAPAN YANG MASIH KURANG BAIK. JADI TERGANTUNG PADA SUMBER BAIK. JADI TERGANTUNG PADA SUMBER DAYA MANUSIANYADAYA MANUSIANYA..

SEJARAH KERUSAKAN SEJARAH KERUSAKAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

1. 1. KARENA PERTANIANKARENA PERTANIAN– PEMBUKAAN HUTAN (PEMBUKAAN HUTAN (KEGIATAN KEGIATAN

PEMBABATPEMBABAT--AN DAN PEMBAKARAN) DAPAT AN DAN PEMBAKARAN) DAPAT MENGHILANGKAN KEANEKARAGAMAN MENGHILANGKAN KEANEKARAGAMAN HAYATIHAYATI

– KKAARREENNAA PERTANIAN BERPINDAH: PERTANIAN BERPINDAH: MAKA MAKA FUNGSI HUTAN MENJADI PADANG RUMPUTFUNGSI HUTAN MENJADI PADANG RUMPUT

– KERUSAKAN LINGKUNGAN YKERUSAKAN LINGKUNGAN YANANG TERJADI:G TERJADI: PADA MUSIM KEMARAU: TERJADI KEKERINGANPADA MUSIM KEMARAU: TERJADI KEKERINGAN (EL NINO) (EL NINO) PADA MUSIM HUJAN: TERJADI BANJIRPADA MUSIM HUJAN: TERJADI BANJIR (LA NINA) (LA NINA)

2.2. KARENA PETERNAKANKARENA PETERNAKAN

– KKAARREENNAA J JUUMLMLAHAH PENDUDUK PENDUDUK MENINGKAT, MAKA KEBUTUHAN MENINGKAT, MAKA KEBUTUHAN MAKAN JUGA MENINGKAT: MAKAN JUGA MENINGKAT: KEBUTUHKAN HEWAN MENINGKAT KEBUTUHKAN HEWAN MENINGKAT

– UNTUK PETERNAKAN DIBUTUHKAN UNTUK PETERNAKAN DIBUTUHKAN LAHAN DAN TUMBUHLAHAN DAN TUMBUH2ANAN SEHINGGA SEHINGGA LAHAN JADI TANDUSLAHAN JADI TANDUS

3.3. KARENA INDUSTRIALISASIKARENA INDUSTRIALISASI

KARENA INDUSTRIALISASI:KARENA INDUSTRIALISASI:KEBUTUHAN KEBUTUHAN EKSPLORASI MINYAK EKSPLORASI MINYAK

BUMI BUMI MENINGKATMENINGKAT, SEHINGGA , SEHINGGA – TERJADI PENCEMARAN UDARATERJADI PENCEMARAN UDARA– TERJADI PENCEMARAN AIRTERJADI PENCEMARAN AIR– TERJADI LIMBAH PADATTERJADI LIMBAH PADAT

4. 4. KARENA PERTAMBANGANKARENA PERTAMBANGAN

AKTIVITAS PERTAMBANGAN DAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN DAN PENGECORAN LOGAM: PENGECORAN LOGAM: MENYEBABKAN PENCEMARAN AIR MENYEBABKAN PENCEMARAN AIR DAN PENCEMARAN UDARA DAN PENCEMARAN UDARA KHUSUSNYA KHUSUSNYA GAS SULFUR DIOKSIDA GAS SULFUR DIOKSIDA

AKIBAT PENAMBANGAN: AKIBAT PENAMBANGAN: LINGKUNGAN BEKAS PENAMBANGAN LINGKUNGAN BEKAS PENAMBANGAN RUSAK, RUSAK, SUPAYA BAIK MAKA SUPAYA BAIK MAKA HARUS HARUS DIREKLAMADIREKLAMASI KEMBALISI KEMBALI

2. 2. ISU LINGKUNGAN GLOBALISU LINGKUNGAN GLOBAL

MERUPAKAN KEJADIANMERUPAKAN KEJADIAN22 KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENJADI PERHATIAN SELURUH MENJADI PERHATIAN SELURUH MASYARAKAT NASIONAL MASYARAKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONALMAUPUN INTERNASIONAL

a.a. ISU MINAMATA IISU MINAMATA I TERJADI PADA TAHUN 1953TERJADI PADA TAHUN 1953 PENYAKIT MINAMATA PENYAKIT MINAMATA YANG YANG DISEBABKAN DISEBABKAN

OLEH PENCEMARAN METHIL MERCURI DARI OLEH PENCEMARAN METHIL MERCURI DARI PABRIK PLASTIK PVC PT. CHISSO.PABRIK PLASTIK PVC PT. CHISSO.

AAIIR LIMBAH YG MENGANDUNG MERCURI (Hg) R LIMBAH YG MENGANDUNG MERCURI (Hg) HANYA DIBUANG KE PERAIRAN MINAMATA, HANYA DIBUANG KE PERAIRAN MINAMATA, SSEEHHINGINGGGAA MENGANGGU RANTAI PERAIRAN MENGANGGU RANTAI PERAIRAN

Hg DISERAP PLANKTON, PLANKTON Hg DISERAP PLANKTON, PLANKTON DIMAKAN IKAN DAN IKAN DIKONSUMSI DIMAKAN IKAN DAN IKAN DIKONSUMSI MANUSIAMANUSIA

PENCEMARAN MENCAPAI TINGKAT BERACUN PENCEMARAN MENCAPAI TINGKAT BERACUN DISEBUT:DISEBUT: PERLIPATAN BIOLOGI ATAU PERLIPATAN BIOLOGI ATAU BIOLOGICAL MAGNIFICATIONBIOLOGICAL MAGNIFICATION

b. b. ISU MINAMATA IIISU MINAMATA II TERJADI PADA TAHUN 1964-1965TERJADI PADA TAHUN 1964-1965 LOKASI LOKASI DI PANTAI NIIGATA DI PANTAI NIIGATA

JEPANG UTARA JEPANG UTARA

PENYEBABNYA: PENYEBABNYA: PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PENCEMARAN LIMBAH PABRIK ALAT LISTRIK SHOWA DI TEPI ALAT LISTRIK SHOWA DI TEPI SUNGAI AGANOSUNGAI AGANO

c. c. ISU MINAMATA IIIISU MINAMATA III TERJADI PADA TAHUN 1973TERJADI PADA TAHUN 1973 DI GOSHONOOOURA DI DI GOSHONOOOURA DI

P.AMAKUSA P.AMAKUSA PENYEBABNYA: BIOAKUMULASI PENYEBABNYA: BIOAKUMULASI

LIMBAH AIR RAKSA YLIMBAH AIR RAKSA YANANG G MASUK DALAM TUBUH MASUK DALAM TUBUH MANUSIAMANUSIA

d. d. SEBELUM TAHUN 1970SEBELUM TAHUN 1970DI IRAK: DI IRAK: TERJADI KERACUNAN ROTI DARI TERJADI KERACUNAN ROTI DARI

BAHAN GANDUM YBAHAN GANDUM YANANG DIAWETKAN G DIAWETKAN DDENENGGAAN FUNGISIDA AIR RAKSA N FUNGISIDA AIR RAKSA (SEHARUSNYA BAHAN TERSEBUT (SEHARUSNYA BAHAN TERSEBUT UUNNTTUUK MENYEMPROT BIBIT). K MENYEMPROT BIBIT).

GEJALA TIMBUL SETELAH BEBERAPA GEJALA TIMBUL SETELAH BEBERAPA MINGGU ATAU BULANMINGGU ATAU BULAN

KORBAN KERACUNAN METIL Hg KORBAN KERACUNAN METIL Hg 6.500 ORANG DAN 450 MENINGGAL 6.500 ORANG DAN 450 MENINGGAL

DI JEPANG: DI JEPANG: TERJADI PENYAKIT REMATIK TERJADI PENYAKIT REMATIK

DDENENGGAAN N GEJALA GEJALA RASA NYERI RASA NYERI YANG YANG HEBATHEBAT,, DISEBUT DISEBUT SEBAGAI SEBAGAI PENYAKIT ITAI-ITAIPENYAKIT ITAI-ITAI (ADUH- (ADUH-ADUH), YANG TERJADI AKIBAT ADUH), YANG TERJADI AKIBAT PENCEMARAN KADMIUM (Cd) PENCEMARAN KADMIUM (Cd) DARI TAMBANG SENG (Zn) DARI TAMBANG SENG (Zn) PT. PT. MAKIOKO Co.MAKIOKO Co.

KASUS PETERNAKAN ITIK DI GREATKASUS PETERNAKAN ITIK DI GREATSOUTH BAY NEW YORK:SOUTH BAY NEW YORK: LIMBAH SISA MAKANAN, KOTORAN, SISA LIMBAH SISA MAKANAN, KOTORAN, SISA

PEMBERSIH DAN OBATPEMBERSIH DAN OBAT22-AN ITIK DIBUANG -AN ITIK DIBUANG KE PERAIRAN BEBAS.KE PERAIRAN BEBAS.

SSEEHHINGINGGGAA RASIO NITROGEN DAN RASIO NITROGEN DAN FOSFOR DALAM AIR TURUN SAMPAI DI FOSFOR DALAM AIR TURUN SAMPAI DI BAWAH NORMAL, SBAWAH NORMAL, SEEHHINGINGGGAA FITOPLANKTON TIDAK BISA HIDUP, FITOPLANKTON TIDAK BISA HIDUP, OTOMATIS IKAN OASTER HANYA SEDIKIT, OTOMATIS IKAN OASTER HANYA SEDIKIT, AKHIRNYA AKHIRNYA NELAYAN KELAPARAN DAN NELAYAN KELAPARAN DAN BANYAK YANG MENBANYAK YANG MENIINGGAL.NGGAL.

e. e. ISU LUBANG OZONISU LUBANG OZON

MENIPISNYA LAPISAN OZON MENIPISNYA LAPISAN OZON OLEH ADANYA SEKELOMPOK OLEH ADANYA SEKELOMPOK ZAT KIMIA YZAT KIMIA YANANG DISEBUT G DISEBUT CLOROFLUOROCARBONCLOROFLUOROCARBON (CFC). (CFC).

ZAT KIMIA INI SAMA SEKALI ZAT KIMIA INI SAMA SEKALI TTIIDDAAK TERBENTUK OLK TERBENTUK OLEEH ALAM, H ALAM, TETAPI SEPENUHNYA BUATAN TETAPI SEPENUHNYA BUATAN MANUSIAMANUSIA

FUNGSI OZON: FUNGSI OZON: MENYERAP SINAR UMENYERAP SINAR ULTRA LTRA VVIOLETIOLET (UV) (UV) GELOMBANG PENDEK YG BERBAHAYA GELOMBANG PENDEK YG BERBAHAYA BAGI MAKHLUK HIDUP DAN BENDA BAGI MAKHLUK HIDUP DAN BENDA MATI LAINNYA YG TURUN KE BUMI.MATI LAINNYA YG TURUN KE BUMI.

CFC DIGUNAKAN UNTUK:CFC DIGUNAKAN UNTUK:– INDUSTRI ELEKTRONIKINDUSTRI ELEKTRONIK– INDUSTRI KARET, PLASTIK BUSA,INDUSTRI KARET, PLASTIK BUSA, ATAU ATAU

KEMASAN AEROSOLKEMASAN AEROSOL– MESIN PENDINGIN SEPERTI: AC DAN MESIN PENDINGIN SEPERTI: AC DAN

KULKASKULKAS

DAMPAK CFC PADA MANUSIA:DAMPAK CFC PADA MANUSIA:– KANKER KULITKANKER KULIT– PENYAKIT MATA KATARAKPENYAKIT MATA KATARAK– MENURUNNYA KEKEBALAN TUBUH MENURUNNYA KEKEBALAN TUBUH

MENYEBABKAN:MENYEBABKAN:INFEKSIINFEKSIBIAYA KESEHATAN MENINGKATBIAYA KESEHATAN MENINGKATPRODUKTIVITAS SDM MENURUNPRODUKTIVITAS SDM MENURUN

f. f. HUJAN ASAM (PH < 5,6)HUJAN ASAM (PH < 5,6)

GAS SOGAS SO22 Y YANANG TERDAPAT DI G TERDAPAT DI ATMOSFER MELALUI PROSES ATMOSFER MELALUI PROSES KIMIA BERUBAH MENJADI ASAM. KIMIA BERUBAH MENJADI ASAM.

ASAM TURUN KE BUMI ASAM TURUN KE BUMI BERSAMA HUJAN, SBERSAMA HUJAN, SEEHHINGINGGGAA SIFAT AIR HUJAN MENJADI SIFAT AIR HUJAN MENJADI ASAM.ASAM.

SUMBERSUMBER HUJAN ASAM HUJAN ASAM:: ADALAH ADALAH GAS SOGAS SO2

PROSES ALAM: KEGIATAN GUNUNG BERAPIPROSES ALAM: KEGIATAN GUNUNG BERAPIKEGIATAN MANUSIA: PEMBAKARAN BAHAN KEGIATAN MANUSIA: PEMBAKARAN BAHAN

BAKAR BAKAR FOSIL MINYAK BUMI DAN BATUBARAFOSIL MINYAK BUMI DAN BATUBARA

MISAL:MISAL:DI AMERIKA SERIKAT TERJADI PENCEMARAN DI AMERIKA SERIKAT TERJADI PENCEMARAN SOSO2

TETAPI TERJADINYA TETAPI TERJADINYA HUJAN ASAM DI KANADAHUJAN ASAM DI KANADADI INGGRIS DAN JERMAN TERJADI PENCEMARANDI INGGRIS DAN JERMAN TERJADI PENCEMARAN SOSO2: : TETAPI TERJADINYA TETAPI TERJADINYA HUJAN ASAM DI HUJAN ASAM DI SKANDINAVIASKANDINAVIA

g. g. EFEK RUMAH KACAEFEK RUMAH KACADENGAN MENINGKATNYA PENGGUNAAN BAHAN DENGAN MENINGKATNYA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN MANUSIA, BAKAR UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN MANUSIA, TELAH MENINGKATKAN PELEPASAN COTELAH MENINGKATKAN PELEPASAN CO2 KE KE UDARA.UDARA.

EFEK RUMAH KACAEFEK RUMAH KACA (ERK) (ERK)::MENERUSKAN SINAR MATAHARI DARI LUAR KE MENERUSKAN SINAR MATAHARI DARI LUAR KE DALAM, SEHINGGA GAS CODALAM, SEHINGGA GAS CO2 YANG YANG MENGAMBANG DI MIKROSFER, BERSIFAT MENGAMBANG DI MIKROSFER, BERSIFAT SEBAGAI KACA, SEHINGGA BUMI MENJADI SEBAGAI KACA, SEHINGGA BUMI MENJADI SEMAKIN PANAS (KARENA TEMPERATUR NAIK)SEMAKIN PANAS (KARENA TEMPERATUR NAIK)COCO2 DI UDARA OLEH TUMBUHAN HIJAU DIAMBIL DI UDARA OLEH TUMBUHAN HIJAU DIAMBIL UNTUK FOTOSINTESIS. SAMBIL MENGELUARKAN UNTUK FOTOSINTESIS. SAMBIL MENGELUARKAN OO2 UNTUK PERNAFASAN KITA UNTUK PERNAFASAN KITA. . COCO2 HANYA HANYA DAPAT DIBERSIHKAN OLEH HUTAN YANG DAPAT DIBERSIHKAN OLEH HUTAN YANG BERDAUN HIJAU DI DAERAH TROPIS.BERDAUN HIJAU DI DAERAH TROPIS.

Green house effectGreen house effect

Terjadi karena peningkatan gas COTerjadi karena peningkatan gas CO22 Adalah suatu fenomena seperti di dalam rumah kaca.Adalah suatu fenomena seperti di dalam rumah kaca. Akumulasi gas COAkumulasi gas CO2 2 dan gas lain (metan, nitrogen dan gas lain (metan, nitrogen

oksida, dan uap air) akan menahan panas matahari oksida, dan uap air) akan menahan panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali oleh bumi.yang seharusnya dipantulkan kembali oleh bumi.

Hal ini mengakibatkan temperatur atmosfer bumi Hal ini mengakibatkan temperatur atmosfer bumi meningkat kurang lebih 3,5 derajat celcius.meningkat kurang lebih 3,5 derajat celcius.

Akibat lainnya melelehnya es dikutub dan naiknya Akibat lainnya melelehnya es dikutub dan naiknya permukaan air laut dan daratan semakin menyusut. permukaan air laut dan daratan semakin menyusut.

MENGAPA EFEK RUMAH KACA MENGAPA EFEK RUMAH KACA DITAKUTKAN?DITAKUTKAN?

KARENA BILA BUMI SEMAKIN PANAS, MAKA KARENA BILA BUMI SEMAKIN PANAS, MAKA ES DI KUTUB UTARA BISA MENCAIR DAN ES DI KUTUB UTARA BISA MENCAIR DAN AKHIRNYA MEMBANJIRI DARATAN YANG AKHIRNYA MEMBANJIRI DARATAN YANG LEBIH RENDAH, LEBIH RENDAH, SEHINGGA DARATAN AKAN BERUBAH SEHINGGA DARATAN AKAN BERUBAH MENJADI LAUTAN.MENJADI LAUTAN.

Sumbangan gas rumah kaca pada pemanasan globalSumbangan gas rumah kaca pada pemanasan global

Alih-guna lahan & Kehutanan

Energi & Industri

PertanianLimbah kota

KARBONDIOKSIDA

55%

CFCs24%

NITROUSOKSIDA

6%

METANA15%

h.h.ISU BERKURANGNYA HUTAN TROPISISU BERKURANGNYA HUTAN TROPIS

FUNGSI HUTANFUNGSI HUTAN DI SINI UTK DI SINI UTK MEMPERTAHANKAN DAYA DUKUNG MEMPERTAHANKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN MELESTARIKAN SUMBER LINGKUNGAN DAN MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM. DAYA ALAM. DARI HASIL SURVEI UNEP 1981-1985: HUTAN DARI HASIL SURVEI UNEP 1981-1985: HUTAN TROPIS SETIAP TAHUN BERKURANG 1.100 TROPIS SETIAP TAHUN BERKURANG 1.100 HA.HA.

Daerah yang mempunyai hutan terbanyakDaerah yang mempunyai hutan terbanyak::Brazil 180 Ha, Brazil 180 Ha, Indonesia 192 Ha dan Indonesia 192 Ha dan Zaire/Afrika 91 Ha.Zaire/Afrika 91 Ha.

Menurut kelayakan lingkungan:Menurut kelayakan lingkungan:

UNTUK KESEIMBANGAN GAS COUNTUK KESEIMBANGAN GAS CO22 + O + O22, MAKA SETIAP , MAKA SETIAP WILAYAH HARUS MEMPUNYAI 30% HUTAN.WILAYAH HARUS MEMPUNYAI 30% HUTAN.

Pada negara maju hanya terdapat: 7-22% hutanPada negara maju hanya terdapat: 7-22% hutan,,Amerika: 11-22%, Amerika: 11-22%, Belanda 7%Belanda 7%Perancis Perancis 20% 20% dan dan Jerman 20% Jerman 20% Semuanya masih di bawah standar 30%Semuanya masih di bawah standar 30%

ISU LINGKUNGAN LAIN DI INDONESIAISU LINGKUNGAN LAIN DI INDONESIA

ISU PORSEA ISU PORSEA (TERJADI DI DATARAN TINGGI DI (TERJADI DI DATARAN TINGGI DI PINGGIR DANAU TOBA SUMUT)PINGGIR DANAU TOBA SUMUT)TAHUN 1989 INDUSTRI PULP (BAHAN DASAR KERTAS) TAHUN 1989 INDUSTRI PULP (BAHAN DASAR KERTAS) SANGAT MAJUSANGAT MAJUTAHUN 1993 MEMPRODUKSI RAYON SECARA KOMERSIALTAHUN 1993 MEMPRODUKSI RAYON SECARA KOMERSIALDAMPAKNYA: TERJADI PENGGUNDULAN HUTAN DI DAMPAKNYA: TERJADI PENGGUNDULAN HUTAN DI SEKITAR DANAU TOBA, YANG MENYEBABKAN SEKITAR DANAU TOBA, YANG MENYEBABKAN TURUNNYA AIR PERMUKAANTURUNNYA AIR PERMUKAAN

TAHUN 2000: TERJADI KEBOCORAN GAS AMONIAK TAHUN 2000: TERJADI KEBOCORAN GAS AMONIAK DARI PT. DARI PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG

TAHUN 2004 TELUK BUYAT: TAHUN 2004 TELUK BUYAT: TERJADI PENCEMARAN TERJADI PENCEMARAN LOGAM BERAT DI TELUK BUYAT, AKIBAT LOGAM BERAT DI TELUK BUYAT, AKIBAT PENAMBANGAN EMAS PT. PENAMBANGAN EMAS PT. NEWMOUNT MINAHASA NEWMOUNT MINAHASA RAYA DI SULAWESI UTARA BAGIAN SELATANRAYA DI SULAWESI UTARA BAGIAN SELATAN

KASUS BUANGAN INDUSTRI MINYAK BUMI DI CIREBON:KASUS BUANGAN INDUSTRI MINYAK BUMI DI CIREBON:LIMBAH CAIR HANYA DIBUANG KE SUNGAI TANPA LIMBAH CAIR HANYA DIBUANG KE SUNGAI TANPA DIOLAH TERLEBIH DAHULU, SEHINGGA TANAMAN PADI DIOLAH TERLEBIH DAHULU, SEHINGGA TANAMAN PADI MATI, MASYARAKAT PROTES, KEMUDIAN ADA GANTI MATI, MASYARAKAT PROTES, KEMUDIAN ADA GANTI RUGIRUGI

KASUS BUANGAN LIMBAH INDUSTRI BUMBU MASAK DI KASUS BUANGAN LIMBAH INDUSTRI BUMBU MASAK DI JATIMJATIMLIMBAH BUMBU MASAK (YANG MENGGUNAKAN BAHAN LIMBAH BUMBU MASAK (YANG MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA) DIBUANG KE SUNGAI, IKAN MATI, KULIT GATAL2, KIMIA) DIBUANG KE SUNGAI, IKAN MATI, KULIT GATAL2, DIPROTES DIPROTES MASYARAKAT MASYARAKAT DAN DITUTUP. SETELAH ADA DAN DITUTUP. SETELAH ADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL), PABRIK INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL), PABRIK BOLEH BEROPERASI LAGIBOLEH BEROPERASI LAGI

Manusia memanipulasi dan membentuk lingkungan sesuai kebutuhannya.

Manusia membuat kota-kota (tempat hidup), pertanian (suplai makanan), industri (mencukupi kebutuhan), transportasi, dan komunikasi.

Jumlah populasi manusia meningkat seiring dikuasainya ilmu kesehatan.

Dalam mencapai semua ini, kita sering mengabaikan akibat aktifitas kita terhadap alam.

Hasilnya, masalah besar: pemanasan global, hujan asam, perusakan lapisan ozon, degradasi lahan, polusi air dan udara, dll.

Manusia Merusak Lingkungan

Sumber polusi air: limbah rumah tangga dan industri, kegiatan pertambangan, tumpahan minyak, dll.

Alam memiliki limit, tapi keinginan manusia tak berbatas.

Perilaku manusia telah menyebabkan kerusakan lingkungan lokal dan global.

Jika berlanjut, kerusakan lingkungan akan makin parah, sehingga mengancam eksistensi manusia.

Polusi Air dan Kesimpulan

http://www.instablogsimages.com/images/2007/08/31/land-degradation-and-global-warming_5106.jpg

http://www.instablogsimages.com/images/2007/08/31/land-degradation-and-global-warming_5106.jpg

PERANAN HUKUM LINGKUNGANPERANAN HUKUM LINGKUNGAN1.1. MEMBERI EFEK KEPADA KEBIJAKAN-MEMBERI EFEK KEPADA KEBIJAKAN-

KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN DALAM KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN DALAM MENDUKUNG KONSEP PEMBANGUNAN MENDUKUNG KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTANBERKELANJUTAN

2.2. SEBAGAI SARANA PENTAATAN MELALUI SEBAGAI SARANA PENTAATAN MELALUI PENERAPAN SANKSIPENERAPAN SANKSI

3.3. MEMBERI PANDUAN KEPADA MASYARAKAT MEMBERI PANDUAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN YANG DAPAT TENTANG TINDAKAN-TINDAKAN YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK LINDUNGI HAK & DITEMPUH UNTUK LINDUNGI HAK & KEWAJIABNNYAKEWAJIABNNYA

4.4. MEMBERIKAN DEFINISI TENTANG HAK & MEMBERIKAN DEFINISI TENTANG HAK & KEWA-JIBAN SERTA PERILAKU-PERILAKU KEWA-JIBAN SERTA PERILAKU-PERILAKU YANG RUGIKAN MASYARAKATYANG RUGIKAN MASYARAKAT

5.5. MEMPERKUAT MANDAT SERTA OTORITAS MEMPERKUAT MANDAT SERTA OTORITAS KEPADA APARAT PEMERINTAH UNTUK KEPADA APARAT PEMERINTAH UNTUK LAKSANAKAN TUGASNYALAKSANAKAN TUGASNYA

HUKUM LINGKUNGANHUKUM LINGKUNGAN NASIONAL NASIONALo GENERAL ENVIRONMENTAL LAW GENERAL ENVIRONMENTAL LAW (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LINGKUNGAN)LINGKUNGAN)o SECTORAL ENVIRONMENTAL LAW SECTORAL ENVIRONMENTAL LAW

(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTORAL YANG MENGATUR SEKTORAL YANG MENGATUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN)DAMPAK LINGKUNGAN)

o KONVENSI LINGKUNGAN YANG TELAH KONVENSI LINGKUNGAN YANG TELAH DIRATIFIKASIDIRATIFIKASI

RUANG LINGKUP PERMASALAHAN LINGKUNGANRUANG LINGKUP PERMASALAHAN LINGKUNGAN

GLOBAL

NASIONAL

DIMENASINYA PUBLIK DAN PRIVAT

PELAKU PERUSAK LINGKUNGAN

YANG HARUS DILINDUNGI

AKIBAT PERUBAHAN DAN PENCE-MARAN LINGKUNGAN

MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM KERANGKA HUBUNGAN ANTAR BANGSAMASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM KERANGKA INTERNAL MASING-MASING BANGSAKARENA KEPENTINGAN YANG TERKAIT TIDAK SAJA KEPENTING-AN KOLEKTIF (COLLECTIVE RIGHT), TETAPI JUGA BERKAITAN DENGAN HAK/KEPENTINGAN INDIVIDUAL (INDIVIDUAL RIGHT)

DAPAT BERSIFAT INDIVIDUAL (INDIVIDUAL CRIME), DAPAT JUGA KOLEKTIF (COMPLICITY) DILAKUKAN OLEH BADAN/BADAN HUKUM (CORPORATE CRIME)

TIDAK HANYA ALAM, FLORA DAN FAUNA (THE ECOLOGICAL APPROACH), TETAPI JUGA MASA DEPAN GENERASI MANUSIA YANG KEMUNGKINAN MENDERITA AKIBAT DEGRADASI MUTU LINGKUNGAN HIDUP (THE ANTHROPOCENTRIC APPROACH)

“ ACTUAL HARM ”MENCIPTAKAN : “ POTENTIAL HARM ”

“ THREATENED HARM “

SIKLUS PENGATURAN PERENCANAAN SIKLUS PENGATURAN PERENCANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGANKEBIJAKAN LINGKUNGAN

LEGISLATIONLEGISLATION

LAWLAW STANDARDSTANDARD ENFORCEMENTENFORCEMENT SETTING SETTING

IMPLEMENTATIONIMPLEMENTATION LICENSINGLICENSING

ENVIRONMENTAL LAWENVIRONMENTAL LAW

PRINCIPLESPRINCIPLES AND AND AIMSAIMS

PRESERVATION

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

LINGKUNGAN HIDUP, KONFLIK NASIONAL DAN LINGKUNGAN HIDUP, KONFLIK NASIONAL DAN INTERNASIONAL, SERTA PELANGGARAN HAMINTERNASIONAL, SERTA PELANGGARAN HAM

PENDUDUK DUNIA XXI,

9M

LINGKUNGAN HIDUP

TEKANAN THDP-NYA SEMAKIN

KUAT

TDK DAPAT DITIADAKA

N

DIKEMBANGKAN ATURAN MAIN YG

DISEPAKATI BERSAMA

NAS + INT

- GANGGUAN THD HAM- KONFLIK NASIONAL & INTERNASIONAL (VIOLENT CONFLICT)

INTENSITAS/EKSPLOTASI SDA

PENGOLAHAN MENINGKAT

MEMPERCEPAT KEMEROSOT-AN

PERSEDIAAN SDA & MUTU LINGKUNGAN

MENJURUS KE ARAH KELANGKAAN SDA &

LINGK. YG SEHAT (ENVIRONMENTAL

SCARCITY)

PERSAINGAN DALAM MEMPEREBUTKAN

KELANGKAAN SDA & LINGK. SEHAT

ENVIRONMENTAL LAWENVIRONMENTAL LAW

1) GENERAL ASPECT

EL

2) SPECIFIC ASPECT

PRINCIPLESLEGAL SYSTEMENFORCEMENTPUBLIC PARTICIPATIONLEGAL PROTECTION

WATER SOIL AIR WASTE NATURAL RESERVATION

LEVELS

ELEMENT

LOKALNATIONALREGIONALINTERNATIONALINSTRUMENTINSTITUTIONENFORCEMENTPUBLIC PARTICIPATIONLEGAL PROTECTION

HUKUM LINGKUNGANHUKUM LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL LAWENVIRONMENTAL LAW

MILIEURECHT MILIEURECHT UNWELTRECHTUNWELTRECHT

HUKUM ALAM SEKITARHUKUM ALAM SEKITAR

““BAGIAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN LINGKUNGAN FISIK DAN DITERAPKAN UNTUK MENGATASI PENCEMARAN, FISIK DAN DITERAPKAN UNTUK MENGATASI PENCEMARAN,

PENGURASAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN”PENGURASAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN”TUJUAN

PADA UMUMNYA BERTUJUAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN KHUSUNYA YANG DISEBABKAN OLEH ULAH

MANUSIAFUNGSINYA BERISI KAIDAH-KAIDAH TENTANG PERILAKU MASYARAKAT YANG POSITIF TERHADAP LINGKUNGANNYA BAIK

SECARA LANGSUNG / TIDAK LANGSUNG

KETENTUAN TENTANG TINGKAH LAKU MASYARAKAT SUPAYA BERPERILAKU POSITIF TERHADAP LINGKUNGAN

MEMBERIKAN HAK & KEWAJIBAN SERTA WEWENANG KEPADA NEGARA DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN

DUA DIMENSI PENGATURAN

SEJARAH PERKEMBANGAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN HUKUM LINGKUNGAN

BIDANG ILMU HUKUM YANG MASIH SANGAT MUDA PERKEMBANGAN BIDANG ILMU HUKUM YANG MASIH SANGAT MUDA PERKEMBANGAN PESAT DIMULAI AKHIR DASA WARSA 70-ANPESAT DIMULAI AKHIR DASA WARSA 70-AN

KALAU DALAM PENGERTIAN YANG LUAS SEJARAH KALAU DALAM PENGERTIAN YANG LUAS SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DAPAT DIKATAKAN SANGAT KUNOHUKUM LINGKUNGAN DAPAT DIKATAKAN SANGAT KUNO

1) CODE OF HAMURABI (SEBELUM MASEHI) PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGATUR SANKSI PIDANA BAGI ORANG YANG SEMBRONO MEMBANGUN RUMAH SEHINGGA ROBOH DAN MENYEBABKAN CEDERANYA ORANG LAIN

2) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI JAMAN ROMAWI TENTANG JEMBATAN AIR (AQUEDUCTS) (SEBAGAI BUKTI TENTANG ADANYA ATURAN TENTANG TEKNIK SANITASI & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN)

PENELUSURAN SEJARAH HUKUM LINGKUNGAN DAPAT DIMULAI :

3) KASUS DI INGGRIS ABAD KE-17 GUGATAN PEMILIK TANAH TERHADAP TETANGGANYA KARENA TERGANGGU BAU (UDARA YANG TIDAK SEDAP) DARI PETERNAKAN BABINYA

• PADA ABAD KE-18 ADANYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INGGRIS DAN AMERIKA TENTANG LARANGAN INDUSTRI YANG ASAPNYA MENGGANGGU LINGKUNGAN SECARA BERLEBIHAN

• ABAD KE-19 PADA PUNCAK REVOLUSI DI INGGRIS MULAI DIBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SECARA SISTEMATIS MENGATUR TENTANG HYGIENE PERUMAHAN YANG MELIPUTI KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PEMBUANGAN TINJA, SAMPAH, PENGENDALIAN ASAP DAN PENCEMARAN AIR

• AWAL ABAD KE-20 DENGAN ADANYA TEMUAN-TEMUAN DI BIDANG MEDIS TENTANG PENYAKIT MENULAR MUNCUL KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PENYAKIT MENULAR EPIDEMI

KESIMPULAN KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS TIDAKLAH

DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI LINGKUNGAN HIDUP SECARA HOLISTIK & KOMPREHENSIF, AKAN TETAPI HANYALAH UNTUK BERBAGAI ASPEK YANG BERSIFAT SEMPIT & SEKTORAL.

MESKIPUN DEMIKIAN, KETENTUAN-KETENTUAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN PELETAK DASAR HISTORIS YANG SANGAT KUAT PENGATURAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH GUNA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT.

PERUBAHAN FUNDAMENTAL TERJADI SEJAK ADANYA KONPERENSI PBB TENTANG LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA DI STOCCKHOLM TAHUN 1972, YANG MENCOBA UNTUK MENDEKATI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA MELALUI SARANA HUKUM SECARA SISTEMATIS, HOLISTIK & KOMPREHENSIF.

DI INDONESIA MAKALAH PRASARAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, SH.LLM “PENGATURAN HUKUM MASALAH LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA, BEBERAPA PIKIRAN DAN SARAN” (YANG DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MANUSIA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL, BANDUNG, MEI 1972).MERUPAKAN PENGARAHAN PERTAMA MENGENAI PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

PERKEMBANGAN PENGERTIAN HUKUM

LINGKUNGAN1)HUKUM LINGKUNGAN KLASIK

( BERORIENTASI PADA PENGGUNAAN LINGKUNGAN ) ( USE – ORIENTED LAW )

2)HUKUM LINGKUNGAN MODERN ( BERORIENTASI PADA LINGKUNGAN ) ( ENVIRONMENT – ORIENTED LAW )MENETAPKAN KETENTUAN / NORMA-NORMA

DENGAN TUJUAN UTAMA UNTUK MENJAMIN PENGGUNAAN / EKSPLOTASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN DENGAN BERBAGAI AKAL & KEPANDAIAN MANUSIA GUNA MENCAPAI HASIL YANG MAKSIMAL DAN DALAM JANGKA WAKTU SESINGKAT MUNGKIN

BERSIFAT SEKTORAL, SERBA KAKU DAN SUKAR BERUBAH

PERBEDAAN CIRI KEDUANYA :1)

MENETAPKAN KETENTUAN-KETENTUAN / NORMA-NORMA GUNA MENGATUR PERILAKU MANUSIA AGAR MENGHORMATI LINGKUNGAN DALAM ARTI MELINDUNGI LINGKUNGAN DARI KERUSAKAN, MEROSOTNYA MUTU LINGKUNGAN DEMI MENJAGA KELESTARIANNYA AGAR DAPAT DIGUNAKAN TERUS MENERUS UNTUK GENERASI SEKARANG DAN GENERASI YANG AKAN DATANG

BERSUMBER PADA EKOLOGI, BERORIENTASI PADA LINGKUNGAN, OLEH KARENANYA BERSIFAT UTUH MENYELURUH (KOMPREHENSIF – HOLISTIK – INTEGRAL) DAN SELALU BERADA DALAM DINAMIKA DENGAN SIFAT DAN WATAKNYA YANG LUWES

2)

PERKEMBANGAN LANDASAN KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP BUKAN HAL BARU HINDER ORDONANSI NATURE CONSERVATION PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (BERSIFAT FRAGMENTARIS) PRINSIP MENGGUNAKAN PENDEKATAN A D A (COMMAND AND CONTROL)

YANG DIATUR MELIPUTI TUJUAN DAN CARA MENCAPAI TUJUANPENGATURAN SANGAT KETAT DAN TERINCI SECARA DETAIL DALAM PELAKSANAAN MEMBUTUHKAN PENGAWASAN YANG KETAT DAN KONSISTEN DALAM PENEGAKAN HUKUM

KELEMAHAN

INSTRUMEN

KETATNYA PENGATURAN MEMATIKAN INISIATIF UNTUK MELAKUKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ADAPTIF

BERSIFAT STATIS

PENGATURAN KETAT DAN TERPERINCI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

YANG KONSISTEN

MENGGUNAKAN PENDEKATAN A D S

PEMERINTAH BERPERAN SEBAGAI MOTIVATORMODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKATPENGATURAN POKOK OLEH PEMERINTAHPENJABARANNYA MELALUI STANDAR, KODEINSTRUMEN BERUPA INSENTIF – DISINSENTIF AUDIT – KINERJA LINGKUNGANKEPATUHAN BERSIFAT SUKARELA (CONFORMANCE)RESOURCES FOR THE FUTURE TERDAPAT KECENDERUNGAN BANYAK NEGARA MENGANUT SISTEM INI

PRINSIP-PRINSIP DASAR PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPHIDUP

INTER-GENERATIONAL EQUITYINTRA-GENERATIONAL EQUITY (ENVIRONMENTAL JUSTICE)PRECAUTIONARY PRINCIPLESPROTECTION OF BIOLOGICAL (AND CULTURAL) DIVERSITYINTERNALIZATION OF ENVIRONMENTAL COST

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

1. Prinsip keadilan antar generasi (Intergenerational Equity Principle), prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (Intragenerational Equity Principle), prinsip keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi

3. Prinsip keberhati-hatian / pencegahan dini (precautionary principle), prinsip keberhati-hatian / pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa  apabila ada ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan serta ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konsklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Prinsip kehati-kehatian berbunyi bahwa pendekatan Prinsip kehati-kehatian berbunyi bahwa pendekatan berhati-hati akan diterapkan secara luas oleh negara-berhati-hati akan diterapkan secara luas oleh negara-negara bagian sesuai dengan kapabilitasnya. negara bagian sesuai dengan kapabilitasnya.

Ketika ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak Ketika ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dikembalikandapat dikembalikan, keti, ketiadaadaanan kepastian ilmiah kepastian ilmiah ((scientific uncertaintyscientific uncertainty) ) yang sempurna tidak bisa yang sempurna tidak bisa digunakan sebagai alasan penundaan upaya digunakan sebagai alasan penundaan upaya pencegahan (pencegahan (cost-effectivecost-effective) untuk mencegah ) untuk mencegah merosotnya lingkungan hidupmerosotnya lingkungan hidup

Precautionary principle• Belum ada definisi yg komprehensif & autoritatif. • pd pokoknya prinsip ini mendasarkan pd asumsi2, bahwa:

* lingkungan itu rentan; * akurasi sains dalam memprediksi bahaya atau ancaman

thd lingkungan memiliki keterbatasan; dan * tersedianya alternatif berupa proses dan produk yg lebih

rendah bahayanya terhadap lingkungan.

4. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan budaya, perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi. Perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini

5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan, kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, kerusakan lingkungan merupakan external cost yang harus ditanggung oleh kegiatan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus di integrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

PENANGGULANGAN PADA SUMBERNYASARANA PRAKTIS YANG TERBAIK/SARANA TEKNIK YANG TERBAIKPRINSIP PENCEMAR MEMBAYARPRINSIP CEGAHHENTI

Azas penanggulangan pada sumbernya (abatement at the source)Penanggulangan pencemaran lingkungan yang langsung pada sumber-sumber yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disekitarnya, dengan menanggulangi pada sumbernya maka pencemaran akan dapat dihentikan dan menghentikan pencemaran terhadap lingkungan yang potensial tercemar.Prinsip ini dapat disebut upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran sekaligus, karena dengan penanggulangan pada sumbernya maka pencemaran dapat dihentikan dan mencegah pencemaran lanjutan yang mungkin akan terjadi.

Azas Sarana Praktis Yang Terbaik/ Sarana Teknik Yang Terbaik (The Best Practicable Means)Prinsip ini mengandung pengertian pengaturan yang bersifat pembatasan dan pengendalian pencemaran diadakan seoptimal mungkin dengan melihat sarana dari segi teknik-teknik pencegahan dan mengendali-kan pencemaran lingkungan dengan menggunakan sarana-sarana teknik pencegahan dan pengendalian pencemaran yang optimal, dan biaya yang juga optimal (prinsip ekonomis).

Azas Pencemar Membayar (the polluter-pays principles)Azas ini ditujukan kepada salah satu pangkal tolak berpikir kebijaksanaaan lingkungan yang juga tercermin dari ketentuan UULH yaitu Siapa Yang mebayar Pencemaran?

Pada prinsipnya pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Oleh sebab itu kebijakan prinsip lingkungahn ini ditujukan untuk pencegahan pencemaran, dan sarana yang digunakan pemerintah adalah sarana peraturan/pengaturan berupa izin dan sarana ekonomi yang terdiri dari pungutan (charges) dan uang jaminan yang tujuan dari pungutan dan uang jaminan adalah membiayai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Disamping itu pungutan pencemaran menjadi insentif bagi pencemar untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran.

Prinsip ini dipahami sebagai suatu dasar Prinsip ini dipahami sebagai suatu dasar pengalokasian kembali biaya. pengalokasian kembali biaya.

Prinsip ini membantu menghindari distorsi Prinsip ini membantu menghindari distorsi ekonomi. ekonomi.

Dalam menetapkan prinsip, perlu diklarifikasi Dalam menetapkan prinsip, perlu diklarifikasi ketika alokasi biaya tidak dimungkinkan karena ketika alokasi biaya tidak dimungkinkan karena pencemar tidak dapat diidentifikasi, biaya harus pencemar tidak dapat diidentifikasi, biaya harus ditanggung oleh masyarakatditanggung oleh masyarakat dan negara dan negara. .

Penjelasan UUPLH mengacu pada prinsip Penjelasan UUPLH mengacu pada prinsip mengenai pembayaran ganti rugi karena mengenai pembayaran ganti rugi karena menyebabkan perusakan lingkungan hidup (pasal menyebabkan perusakan lingkungan hidup (pasal 34 (1)). 34 (1)).

Polluter pays principlePengertian: 'the costs of pollution prevention, control and

reduction measures are to be borne by the polluter'.The principle obliges the polluter to incorporate the costs of pollution control in its own costs, to 'internalize' them.

ASAS HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UUPPLH (UU NO. 32/2009)

  Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksa-nakan berdasarkan asas:a.tanggung jawab negara;b.kelestarian dan keberlanjutan;c.keserasian dan keseimbangan;d.keterpaduan;e.manfaat;f.kehati-hatian;g.keadilan;h.ekoregion;i.keanekaragaman hayati;j.pencemar membayar;k.partisipatif;l.kearifan lokal;m.tata kelola pemerintahan yang baik; dann.otonomi daerah.

Asas Tanggung Jawab NegaraAsas Tanggung Jawab Negaraa.a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya negara menjamin pemanfaatan sumber daya

alam akan memberikan manfaat yang sebesar-alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.generasi masa depan.

b.b. negara menjamin hak warga negara atas negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c.c. negara mencegah dilakukannya kegiatan negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. lingkungan hidup.

Asas Kelestarian Dan Asas Kelestarian Dan KKeberlanjutaneberlanjutan

setiap orang memikul kewajiban dan setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu dalam satu generasi dengan generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.kualitas lingkungan hidup.

Asas Keserasian Dan Keseimbangan.Asas Keserasian Dan Keseimbangan. pemanfaatan lingkungan hidup harus pemanfaatan lingkungan hidup harus

memperhatikan berbagai aspek seperti memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistemperlindungan serta pelestarian ekosistem

Asas Keterpaduan.Asas Keterpaduan. perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dilakukan dengan memadukan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.berbagai komponen terkait.

Asas Manfaat.Asas Manfaat. segala usaha atau kegiatan pembangunan yang segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dilaksanakan

disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras masyarakat dan harkat manusia selaras dengan dengan lingkungannya.lingkungannya.

Asas Kehati-hatian.Asas Kehati-hatian. bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau atau

kegiatan karena keterbatasan penguasaan kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Asas KeadilanAsas Keadilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus mencerminkan keadilan secara hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.gender.

Asas Ekoregion.Asas Ekoregion. perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus memperhatikan karakteristik hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.kearifan lokal.

Asas Keanekaragaman Hayati:Asas Keanekaragaman Hayati: bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemmembentuk ekosistem..

Asas Pencemar MembayarAsas Pencemar Membayar bahwa setiap penanggung jawab yang usaha bahwa setiap penanggung jawab yang usaha

dan kegiatannya menimbulkan pencemaran dan kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkunganmenanggung biaya pemulihan lingkungan

Asas PartisipatifAsas Partisipatif setiap anggota masyarakat didorong untuk setiap anggota masyarakat didorong untuk

berperan berperan aktif dalam proses pengambilan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara hidup, baik secara langsung maupun tidak langsunglangsung maupun tidak langsung

Asas Kearifan LokalAsas Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakatberlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang BaikAsas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilantransparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

Asas Otonomi DaerahAsas Otonomi Daerah Pemerintah dan pemerintah daerah Pemerintah dan pemerintah daerah

mengatur dan mengurus sendiri mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah keragaman daerah dalam bingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia

AAdanya penguatan terhadap prinsip-prinsip danya penguatan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik (pengelolaan lingkungan hidup yang baik (good good environmental governance) environmental governance) yang meliputi ayang meliputi a..l.:l.:

a.a. keutuhan unsur-unsur menajemen;keutuhan unsur-unsur menajemen;b.b. kejelasan kewenangan antara pusat dan kejelasan kewenangan antara pusat dan

daerah;daerah;c.c. penguatan pada upaya pencegahan dan penguatan pada upaya pencegahan dan

pemulihan fungsi lingkungan hidup;pemulihan fungsi lingkungan hidup;d.d. pendayagunaan perizinan sebagai pendayagunaan perizinan sebagai

instrumen pengendalian;instrumen pengendalian;

e.e. didayagunakannya pendekatan ekosistemdidayagunakannya pendekatan ekosistem// ekoregionekoregion dan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar daerah

f.f. adanya kepastian dalam merespon dan adanya kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;global;

g.g. memperkuat demokrasi lingkungan melalui memperkuat demokrasi lingkungan melalui akses atas informasi, akses pada akses atas informasi, akses pada partisipasi, dan akses keadilan;partisipasi, dan akses keadilan;

h.h. memperjelas pengaturan penegakan hukum memperjelas pengaturan penegakan hukum perdata, administrasi dan pidanaperdata, administrasi dan pidana;;

i.i. mendorong terbentuknya kelembagaan mendorong terbentuknya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;efektif dan responsif;

j.j. memperkuat kewenangan pejabat memperkuat kewenangan pejabat pengawas lingkungan dan penyidik pegawai pengawas lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan.negeri sipil lingkungan.

Tujuan Pengelolaan LHTujuan Pengelolaan LHPasal 3Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:a.a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran Indonesia dari pencemaran

dan/atau kerusakandan/atau kerusakan lingkungan hidup; lingkungan hidup;b.b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupanmenjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; manusia;c.c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;d.d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e.e. mencapai keserasian, keselarasan, danmencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; keseimbangan lingkungan hidup;f.f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;kini dan generasi masa depan;g.g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup sebagai

bagian dari hak asasibagian dari hak asasi manusia; manusia;h.h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alammengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; secara bijaksana;i.i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; danmewujudkan pembangunan berkelanjutan; danj.j. mengantisipasi isu lingkungan global.mengantisipasi isu lingkungan global.

 

a. PERENCANAAN;b. PEMANFAATAN;c. PENGENDALIAN;d. PEMELIHARAAN;e. PENGAWASAN;f. PENEGAKAN HUKUM.

1. DITETAPKAN TANGGAL 3 OKTOBER 20092. 17 BAB 127 PASAL3. SELURUH PERATURAN PELAKSANAANNYA

DITETAPKAN 1 TAHUN SETELAH DIUNDANGKAN

UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP (UU NO. 32 TAHUN 2009)

HAL BARU DLM UU 32/2009

1. RPPLH 2. EKOREGION3. KLHS 4. AMDAL5. PERIZINAN.6. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN7. PERATURAN PER UU BERBASIS LH8. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN 9. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN 10.AUDIT LINGKUNGAN HIDUP11.KEARIFAN LOKAL12.PENINGKATAN PERAN PPLH PPNS13.SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL 14.KEWENANGAN LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN

DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.

Arah Perubahan UUPLHArah Perubahan UUPLH1.1. Politik Hukum LH adalah lebih mengutamakan Politik Hukum LH adalah lebih mengutamakan

pendekatan hukum administrasi (termasuk baku pendekatan hukum administrasi (termasuk baku mutu, perizinan, pengawasan, kelembagaan, dan mutu, perizinan, pengawasan, kelembagaan, dan sanksi administrasi serta pemberdayaan masyarakat )sanksi administrasi serta pemberdayaan masyarakat )

2.2. Prinsipnya desentralisasi PLH, namun dimungPrinsipnya desentralisasi PLH, namun dimung--kinkan kinkan adanya kewenangan adanya kewenangan oversightoversight sebagai bagian dari sebagai bagian dari pengawasan umum: pengawasan umum: a.a. prinsip penggunaan prinsip penggunaan oversightoversight (pemerintah pusat (pemerintah pusat

bisa mengambil langkah apabila daerah tidak bisa mengambil langkah apabila daerah tidak melakukan sebagaimana mestinya)melakukan sebagaimana mestinya)

b.b. pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh daerah yang dan keputusan yang ditetapkan oleh daerah yang menurut penilaian pemerintah tidak memenuhi menurut penilaian pemerintah tidak memenuhi kaedah lingkungan berdasarkan kriteria obyektif kaedah lingkungan berdasarkan kriteria obyektif yang telah ditentukan dalam UUPPLH atau yang telah ditentukan dalam UUPPLH atau bertentangan dengan UU lainnya.bertentangan dengan UU lainnya.

c.c. oversightoversight meliputi tindakan membatalkan, meliputi tindakan membatalkan, mengambil alih dan menunjuk pihak ketiga (bisa mengambil alih dan menunjuk pihak ketiga (bisa swasta, badan publik lain, dll) atau misalnya swasta, badan publik lain, dll) atau misalnya kebijakannya dari pusat dan dilaksanakan di kebijakannya dari pusat dan dilaksanakan di daerah. daerah.

d.d. oversightoversight bukan hanya di daerah tapi juga bukan hanya di daerah tapi juga kepada sektor.kepada sektor.

3.3. Urusan lingkungan dalam kaitan dengan Urusan lingkungan dalam kaitan dengan UU Pemerintahan Daerah merupakan UU Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib, sehingga Daerah perlu urusan wajib, sehingga Daerah perlu membuat perda lingkungan; membuat perda lingkungan;

4.4. Isu lingkungan tidak hanya menjadi urusan Isu lingkungan tidak hanya menjadi urusan yang bersifat lokal tapi bersifat nasional yang bersifat lokal tapi bersifat nasional dan bahkan internasional. dan bahkan internasional.

5.5. Perlu diperhatikan bahwa dalam UU N0. Perlu diperhatikan bahwa dalam UU N0. 32/2009 ttg PPLH menggunakan 32/2009 ttg PPLH menggunakan pendekatan ekoregion pendekatan ekoregion

Lingkup pengaturan UU No. Lingkup pengaturan UU No. 32/200932/2009

1.1. PengintePenginteggrasian rasian pembangunan pembangunan berkelan-jutan yang berwawasan berkelan-jutan yang berwawasan lingkungan (lingkungan (Sustainable Eco Sustainable Eco DevelopmentDevelopment)) dalam kebijakan dalam kebijakan pembangunanpembangunan;;

2.2. Penguatan Penguatan partisippartisipasi asi masyarakat masyarakat 3.3. kewajibankewajiban analisis mengenai dampak analisis mengenai dampak

lingkungan (lingkungan (environmental impact environmental impact assesmentassesment););

4.4. kejelasan dan efektivitas kejelasan dan efektivitas perizinanperizinan lingkunganlingkungan;;

5.5. hak hak gugatgugat ( (legal standinglegal standing););6.6. gugatan perwakilan (gugatan perwakilan (class class

actionaction););7.7. Prinsip Prinsip kemudahan akses kemudahan akses

informasi (informasi (information accessinformation access););8.8. pengaduan masyarakatpengaduan masyarakat9.9. pengelolaan terpadu ;pengelolaan terpadu ;10.10. kerjasama dan kerjasama dan kemitraan kemitraan

masyarakat, dunia usaha dan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah;pemerintah;

11.11. meminta pendapat dari meminta pendapat dari masyarakat (masyarakat (public hearingpublic hearing););

12.12. pengenaan sanksi administratif;pengenaan sanksi administratif;13.13. pengauditan lingkungan pengauditan lingkungan

((enveronmental auditingenveronmental auditing););14.14. pencemar membayar (pencemar membayar (polluter pays polluter pays

PrinciplePrinciple););15.15. tanggung jawab dan kompensasi tanggung jawab dan kompensasi

((liability and compensationliability and compensation););16.16. tanggung jawab mutlak (tanggung jawab mutlak (strict liabilitystrict liability););17.17. penyelesaian sengketa di luar penyelesaian sengketa di luar

pengadilan (pengadilan (altenative dispute altenative dispute resolutionresolution););

18.18. tanggung jawab pidana (tanggung jawab pidana (criminal criminal liabilityliability)) bagi pejabat pemberi izin bagi pejabat pemberi izin dan/atau pengawas;dan/atau pengawas;

19.19.pembentukan lembaga penyediaan pembentukan lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian jasa pelayanan penyelesaian sengketa (sengketa (establishment for ADR establishment for ADR servicesservices););

20.20.Prinsip delik formal disamping delik Prinsip delik formal disamping delik materil;materil;

21.21.Prinsip tanggung jawab korporasi Prinsip tanggung jawab korporasi ((corporate liabilitycorporate liability););

22.22.pengenaan hukuman tata tertib di pengenaan hukuman tata tertib di luar hukuman pidana (luar hukuman pidana (extra penal extra penal sanctionsanction); dan ); dan

23.23.pengenaan sistem insentif dan pengenaan sistem insentif dan disinsentif.disinsentif.

24.24.Prinsip penguasaan negara (Prinsip penguasaan negara (manage-manage-ment authorityment authority););

25.25.Prinsip pemberlakuan baku mutu Prinsip pemberlakuan baku mutu lingkungan (lingkungan (environmental environmental standardstandard););

26.26.Prinsip kelembagaan lingkungan Prinsip kelembagaan lingkungan ((management institutionmanagement institution););

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LHPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH

PERENCANA

AN

PEMAN

FAATAN

PENGEN

DALIAN

PEMELIHARAAN

PENGAWASAN GAKUM

Ruang Lingkup PPLH

Perencanaan LH

Pemanfaatan SDA

Pengendalian LH

Pemeliharaan

Pengawasan Penegakan Hkm

1.Inventarisasi LH

2.Penetapan DE3.Penyusunan

RPPLH

1.Berdasarkan RPPLH

2.Berdasarkan Daya Tampung dan Dukung Lingkungan

1. Penecegahan

2. Penanggulang an

3.Pemulihan

- Perdata- Pidana- Admisnitrasi

- Menteri, Gub dan Bup/wako

- Dapat didelegasikan

- Sehubungan dengan ketaatan penanggungjawan usaha dan ketaatan terhadap izin yang dikeluarkan- Peran serta Masyarakat

- Konservasi sda

- Pecdagan SDA

- Pelestarian fungso atmosfir

Inventarisasi Lingkungan

Hidup

Perencanaan PPLH

Penetapan Daerah Eko

region

Penyusunan RPPLH

a. potensi dan ketersediaan;b. jenis yang dimanfaatkan;c. bentuk penguasaan;d. pengetahuan pengelolaan;e. bentuk kerusakan; danf. konflik dan penyebab konflik

yang timbul akibat pengelolaan.

a. karakteristik bentang alam; (Bentang alam adalah ciri-ciri alam dari lansekap (pemandangan), ciri-ciri alam fisik dari permukaan bumi, contohnya, lembah, dataran tinggi, pegunungan, daratan, perbukitan, atau pun sungai es (gletser).

b. daerah aliran sungai;c. iklim;d. flora dan fauna;e. sosial budaya;f. ekonomi;g. kelembagaan masyarakat;

danh. hasil inventarisasi lingkungan

hidup.

Penyusunan RPPLH memuat rencana tentang:a. pemanfaatan dan/atau

pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.a. Nasional

b. Propinsic. Kabupaten/Kota

Penyusunan RPPLH memperhatikan:

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;c. sebaran potensi sumber daya

alam;d. kearifan lokal;e. aspirasi masyarakat; danf. perubahan iklim.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA

ALAM

RPPLHDaya Dukung

LHDaya Tampung LH

Setelah Penyusunan

ditahap Perencanaan

Jika Penyusunan ditahapPerancaa

an belum terlaksana

atau

Harus memperhatikan:•keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;•keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan•keselamatan, mutu hidup, dan •kesejahteraan masyarakat.

PENGENDALIAN LINGKUNGAN

HIDUP

PENCEGAHAN PENANGGULANGN

PEMULIHAN

Intrumen pencegahan:

a.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) :b.baku mutu lingkungan hidup;c.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;d.amdal;e.UKL-UPL;f.perizinan;g.instrumen ekonomi lingkungan hidup;h.peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;i.anggaran berbasis lingkungan hidup;j.analisis risiko lingkungan hidup;k.audit lingkungan hidup; danl.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan

• Pemerintah/pemerintah daerah• penanggung jawab usaha dan

kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

• pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat

• Pengisolasian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup

• penghentian sumber pencemaran/kerusakan lingkungan hidup

• dll

• penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar.

• remediasi • rehabilitasi • restorasi • Cara lain yang sesuai dengan

perkembangan

Diatur melalu PP

Diatur melalu PP

PEMELIHARAN LINGKUNGAN

HIDUP

konservasi sumber

daya alam

Pencadangan sumber daya

alam

pelestarian fungsi

atmosfer

a. perlindungan sumber daya alam;

b. pengawetan sumber daya alam; dan

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam

merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu

a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan

c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.

Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah

PENGAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

HIDUP

Peran serta masyarakat

a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

b. dapat mendelegasikan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawabdi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan pejabat fungsional

PEMERINTAH (Menteri,Gubernur,

Bupati/Walikota)

a. pengawasan sosial;b. Pemberian saran, pendapat,usul,

keberatan, pengaduan; c. Penyampaian informasi dan laporan.

a. melakukan pemantauan;b. meminta keterangan;c. membuat salinan dari dokumen dan/atau

membuat catatan yang diperlukan;d. memasuki tempat tertentu;e. memotret;f. membuat rekaman audio visual;g. mengambil sampel;h. memeriksa peralatan;i. memeriksa instalasi dan/atau alat

transportasi; dan/ataua.j. menghentikan pelanggaran tertentu Kewenangan

pejabat Pengawas

PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

Perdata Pidana Administrasi

Pengadilan Luar Pengadilan

Gugatan Masyarakat

Gugatan LSM

Gugatan Pemerintah

Ganti Rugi Pemulihan Lingkungan