Edisi 124 TH. XLV, 2015

2 EDISI 124 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715536, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 124 TH. XLV, 2015PARLEMENTARIA

Berdasar audit security tahun 2014 hingga pertengahan 2015 yang dilakukan Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya, keamanan di kompleks parlemen Senayan masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri.

Di kawasan komplek Parlemen Senayan terdapat Gedung Kantor tiga Lembaga Tinggi Negara DPR, MPR dan DPD. Sekitar 9.000 orang setiap harinya beraktifitas di kawasan itu termasuk pengunjung, belum lagi kalau ada tamu negara dan kunjungan para pelajar dan mahasiswa, jumlahnya makin banyak lagi.

Dengan jumlah penghuni dan pengunjung demikian banyak maka perlu diatur pengamanan yang lebih baik. Termasuk rasio jumlah tenaga pengamanan dalam (Pamdal) sekitar 500 orang, tidak sebanding dengan jumlah orang yang perlu pengamanan.

Dengan kondisi tersebut maka diwacanakan perlunya pengamanan melekat terkait adanya beragam jenis ancaman keamanan di Indonesia. Saat ini, dengan keberadaan Pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Pasukan Pengamanan Objek Vital di bawah Polda, dirasa sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia. Polisi Parlemen adalah jawabannya.

Sudah waktunya pengamanan Gedung DPR di Komplek Parlemen, Senayan diregulasi. Salah satunya dengan membentuk Polisi Parlemen. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, maksud dibentuknya Polisi Parlemen adalah menyempurnakan yang sudah ada sekarang ini.

Inovasi itu sangat diperlukan kalau mau maju. Semua kemajuan didapat dari inovasi. Keberanian mengambil langkahlangkah untuk perubahan, dengan meneruskan yang baik dan meninggalkan yang kurang baik.

Pengantar redaksi

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil Ketua

Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].


Redaksi Parlementaria mengkonfirmasi adanya kesalahan informasi berita di Majalah Edisi 123 TH. XLV, 2015, halaman 51, mengenai “PROFIL TEUKU RIEFKY HARSYA”.

Informasi pribadi yang dimuat dalam Parlementaria Edisi 123 TH. XLV, 2015, tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan perlu kami Ralat serta Koreksi.

Adapun informasi yang benar, adalah sebagai berikut, Teuku Riefky Harsya menikah dengan istrinya, Adinda Yuanita atau biasa dipanggil Adinda, selama periode lebih dari sepuluh tahun, sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRRI. Dari pernikahan ini, Riefky dan Adinda telah dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra (bukan dua orang putra). Adinda yang saat ini merupakan Kandidat Doktor Teknik Kimia Universitas Indonesia dengan memperoleh nilai sempurna IP 4.0, juga bukanlah kerabat ataupun kenalan dari keluarga Riefky sebelum keduanya menikah, seperti yang diberitakan dalam Profil.

Sedangkan untuk Ralat mengenai informasi kegagalan pernikahan sebelumnya, jauh sebelum menikah dengan Adinda, pada usia yang masih sangat muda disaat baru

saja lepas dari bangku kuliah, Riefky pernah diperkenalkan oleh keluarganya untuk segera menikahi seorang anak kerabat dari orang tuanya yang memiliki dua orang putra. Namun pernikahan yang dipaksakan tersebut akhir nya mengalami kegagalan dalam waktu sangat singkat (kurang dari tiga tahun) tanpa melalui masamasa trauma ataupun sulit bagi Riefky. Setelah menikmati kesendiriannya, akhirnya Riefky dapat kembali fokus kepada karir pilihannya dan beberapa waktu kemudian menikah kembali dengan wanita yang memang benarbenar pilihannya dan dicintainya, serta masuk ke dalam dunia politik dengan mendapatkan dukungan penuh dari sang Istri, Adinda, yang merupakan CEO dari perusahaan multinasional Jerman di bidang agribisnis. Selain mendukung untuk terjun ke dunia politik, Adinda juga banyak memperkenalkan “dunia” Teknik Kimia kepada Riefky saat masih di Komisi VII dan membantu Riefky dalam meneruskan pendidikan S2 nya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sampai memperoleh gelar Master Teknik (M.T.) pada tahun 2013.

Demikian informasi yang sebenarnya pada Parlementaria edisi 123 Tahun XLV, 2015.

RALAT PROFIL TEUKU RIEFKY HARSYA

PrOLOg

PrOFiL

MeniMbang-niMbang POLisi ParLeMen

PengaWasan

| 8

| 35

| 51

Adalah Badan Legislasi (Baleg)yang punya hajat membahas Rancangan Tata Tertib DPR RI tentang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di Lingkungan DPR belum lama ini. Dalam pembahasan awal belum terlihat tanda-tanda akan muncul usulan pembentukan Polisi Parlemen. Adalah Mabes Polri yang menawarkan desain dan konsep Polisi Parlemen ini. Inilah yang kemudian memunculkan pro dan kontra di tengah publik bahkan di kalangan anggota dewan sendiri.

kenaikan iuran bPJs kesehatan harus dibarengi Perbaikan LayananSejak dioperasionalkan 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki beragam permasalahan, banyak aspek yang belum matang dan memunculkan persoalan. Kurangnya sosialisasi dan perubahan struktur dalam BPJS dinilai menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Padahal, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan.

PrOLOg

Menimbang-Nimbang Polisi Parlemen 8LaPOran utaMa

DPR Perlu Polisi Yang Tahu Tupoksi Parlemen 10suMbang saran

Model Pengamanan Kompleks DPR RI 32PengaWasan

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Dibarengi Perbaikan Layanan 35DPR Minta Pertamina Sosialisasikan Pertalite 39

anggaranPembangunan Bidang PendidikanSolusi Kesenjangan dan Mempercepat Pembangunan ke Timur Indonesia

41

LegisLasiKonstruksi Nasional Didorong Mampu Bersaing Tingkat Global 45

kiat sehatMenghadang Kolesterol dengan Obat-obatan 49

PrOFiLElva Hartati, Meniti Karir Politik Dari Titik Nol 51

kunJungan kerJa 56sOrOtan

Solusi Prostitusi, Pemerintah Harus Tegas Jalankan Undang-Undang 61

LiPutan khususFungsi Diplomasi DPR Berikan Banyak Manfaat 63Menggugah Perhatian Parlemen Asia Afrika 67

seLebritisCakra Khan Rindu Pemimpin Amanah 69

PernikTPA Sasana Bina Bangsa Solusi Ibu Bekerja 72Majukan UKM Lewat Program Mitra Sehati 74

ParLeMen duniaParlemen Dan Peran Media Di Inggris 76

POJOk ParLeReproduksi Sama Dengan Rekreasi 79

eLva hartati

Pribadinya begitu ramah. Tuturnya sederhana, apa adanya. Dia sangat dekat dengan masyarakat. Inilah Elva Hartati, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Kepada Parlementaria wanita berdarah Bengkulu ini berbagi cerita menarik tentang perjalanan hidupnya sedari kecil hingga menjadi politisi seperti sekarang.


ASPIRASI

Saya selaku Kepala Desa Dabong, yang ditujukan Penolakan penetapan Hutan Lindung Bakau berdasarkan SK. Men-hut 733/Menhut-II/2014 di Desa Da-bong Kec.Kubu mengenai penolakan masyarakat Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, terhadap Penetapan Hutan Lindung Bakau Seruat Pulau Tiga di seluruh wilayah Desa Dabong seba-gaimana peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 733/Menhut-II/2014.

Bahwa dalam Lampiran SK Menteri Kehutanan No. 936/MEN-HUT/2013 Pemerintah telah menetapkan seba-gian wilayah Desa Dabong menjadi Ar-eal Penggunaan Lain (APL) atau sudah dibebaskan dari Areal Hutan Lindung.

Adapun alasan penolakan masyarakat terhadap penetapan desa tersebut se-bagai area hutan lindung adalah:

a. Desa Dabong telah dihuni masyara-kat secara turun temurun sejak pulu-han bahkan ratusan tahun lalu dari nenek moyang mereka sebagai kam-pung nelayan;

b. Tidak pernah ada sosialisasi sebel-umnya tentang penetapan tersebut kepada warga Desa Dabong;

c. Bahwa lahan tambak, pertanian dan perkebunan sudah ada jauh sebelum adanya penetapan hutan lindung tersebut yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan dikuatkan pula dengan kunju-ngan Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Pontianak dan Dinas terkait ke Desa Dabong dalam rangka pa-nen raya di tambak warga pada ta-hun 2003.

d. Bahwa Desa Dabong ditetapkan se-bagai hutan lindung, namun menjadi

pertanyaan mengenai banyaknya bangunan milik Pemerintah yang dibangun di desa pengadu tersebut.

Kami menyadar i pent ingnya ke -beradaan hutan bakau di desanya, na-mun pengadu meminta kebijaksanaan Pemerintah untuk tidak memasukkan wilayah desa, infrastuktur, lahan usaha ke dalam hutan lindung, karena pene-tapan tersebut telah menjadikan warga tidak memiliki kepastian hukum dan kepastian berusaha serta kekhawatiran warga terhadap lahan tersebut dalam jangka panjang.

Kami memohon Ketua Komisi IV DPR RI membantu menyelesaikan perma-salahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

Purwanto, Kubu Raya, Kalimantan Barat

Adanya permasalahan kerjasama perke-bunan kelapa sawit dengan pola KKPA (Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya) antara pihak kami dengan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PT PMO/KUD Mitra Sari atau Mitra Sejahtera) di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjalan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kronologis permasalahan tersebut adalah:

a. Kami menyerahkan lahan usaha selu-as 400 ha untuk diikutsertakan ke dalam program KKPA dengan per-bandingan 50% plasma dan 50% inti, dimana biaya pembangunan kelapa sawit plasma ditanggung PT. PMO/KUD Mitra Sari (sesuai Pasal 4 Surat Perjanjian), namun faktanya biaya pembangunan kelapa sawit tersebut masih ditanggung oleh pihak kami.

b. Lahan yang diserahkan plasma-inti telah menjadi plasma semua dan su-

dah berpindah tangan ke petani lain.c. Lahan kami dipindahkan ke desa dan

kecamatan lain tanpa persetujuan kami.

d. Lahan inti sudah menjadi plasma dan terisi oleh:

- Petani yang mendapat lahan dari jual beli pengurus KUD Mitra Sari.

- Petani yang diatasnamakan.- Pemberi upeti kepada pihak ter-

kait.Permasalahan yang sama juga terjadi dengan petani desa lain, dimana PT PMO/KUD Mitra Sari telah memutarbal-ikkan fakta dengan menyatakan bahwa petani sudah menandatangani kredit di bank dengan lahan inti seluas 2 ha, hal tersebut dilakukan karena para petani tersebut tidak mempunyai data-data perjanjian sejak awal.

Kepengurusan KUD Mitra Sari tidak ber-jalan sebagaimana mestinya, terbukti dengan tidak pernah bergantinya Ketua

KUD dan pelang-garan terhadap Pasal 3 dan 4 Surat Perjanjian antara PT PMO/KUD Mitra Sari dengan Bank pada tanggal 25 Juni 1999.

Perkebunan plasma tersebut bukan merupakan kebun petani tetapi sesung-guhnya adalah PT PMO/pribadi, dimana pengawas KUD Kebun Plasma dengan menggunakan pola KKPA tersebut ha-nya kedok belaka.

Kami akhirnya menarik diri dari perjan-jian tersebut karena terdapat beberapa pasal yang tidak terpenuhi dan memin-ta pertanggungjawaban dari KUD Mitra Sari serta biaya-biaya yang telah dikelu-arkan dari tahun 2004-2014.

Kami memohon DPR RI membantu pe-nyelesaian masalah tersebut sesuai ke-tentuan yang berlaku.

Winsyaikri,Ogan Komering Ulu, Suma-tera Selatan

Permasalahan Kerjasama Pengolahan Perkebunan KelapaSawit

Penolakan atas Penetapan Hutan Lindung Bakau


Bahwa harus diadakan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari konglomerat (pengusaha besar) China.

Adapun yang mendasari usulan terse-but adalah mereka selama ini telah mendapatkan keuntungan yang besar dari Indonesia namun dananya disim-pan di luar negeri.

Bahwa dana yang terkumpul tersebut dapat dipergunakan untuk membangun

daerah-daerah yang masih tertinggal dan daerah perbatasan demi tercipta-nya pembangunan yang lebih baik dan merata.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, diusulkan agar membuka la-han untuk perkebunan, pertanian dan peternakan yang banyak menyerap tenaga kerja serta bekerjasama dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bahwa pembukaan lahan-lahan terse-but biayanya berdasarkan tingkat ke-suburan lahan, bukan dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Diharapkan agar usulan tersebut dapat diterima demi kesejahteraan rakyat.


Djamian Sihite, Medan, Sumatera Utara

Saya atas nama warga Balai Rakyat Condet, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan warga Balai Rakyat Condet, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Ja-karta Timur, mengeluhkan tindakan Aparat Rindam Jaya yang telah melaku-kan pematokan kawasan tempat ting-gal kami tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya, sehingga menimbulkan resah.

Bahwa warga mengakui sebelumnya

telah diberitahukan oleh Pemda DKI dan Dinas PU akan adanya Proyek Nor-malisasi Kali Ciliwung, namun untuk penyelesaian dan lain sebagainya akan diberitahukan kemudian, namun warga dikejutkan oleh Aparat Rindam Jaya yang tiba-tiba melakukan pematokan kawasan tempat tinggal mereka tanpa melalui pemberitahuan sebelumnya dan pengukurannya tidak didampingi petugas dari BPN.

Pengadu sebagai warga negara yang

taat pada peraturan, berharap agar Aparat Negara dapat bertindak dengan baik dan bijak dalam melakukan tugas-nya, khususnya dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengadu memohon DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Siti Djulaihah Margono, Jakarta Timur, DKI Jakarta,

Saya mewakili kelompok tani yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (FRB-SU) menyampaikan, bah-wa permasalahan sengketa lahan tersebut dipicu dari kepu-tusan tentang luas lahan HGU PTPN II yang berbeda-beda. Hal tersebut telah menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal yang tidak kunjung selesai antara warga masyarakat Kab. Deli Serdang dengan PTPN II.

Bahwa masyarakat setempat telah berjuang untuk mem-peroleh lahannya kembali sejak tahun 1965 s.d sekarang, Namun PTPN II tidak mempunyai niat baik untuk mengemba-likan lahan milik masyarakat tersebut. Masyarakat juga sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk penyele-saian masalah tersebut.

Bahwa luas HGU milik PTPN II pada tahun 2004 adalah 56.341,73 Ha di Kab. Deli Serdang, Langkat dan Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2013, HGU

PTPN II bertambah luas menjadi 112.668,29 Ha.

Bahwa Keputusan Pemerintah tentang HGU PTPN II setelah diperpanjang mulai tahun 2000 s.d 2015 masih tetap seperti semula yaitu 56.341,73 Ha. Sehingga sisa HGU PTPN II wajib dikembalikan ke Negara dan dikelola oleh Pemerintah untuk digunakan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Saya memohon agar Ketua Komisi II DPR RI membantu me-nyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.


Alimuddin, Binjai Sumatera Utara

Aspirasi Dana Konglomerat

Pengaduan Pematokan Kawasan Tempat Tinggal

Sengketa antara PTPN II dengan Masyarakat Deli Serdang


PROLOG

MENIMBANG-NIMBANG POLISI PARLEMEN

Adalah Badan Legislasi (Baleg)yang punya hajat membahas Rancangan Tata Tertib DPR RI ten

tang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di Lingkungan DPR belum lama ini. Dalam pembahasan awal belum terlihat tandatanda akan muncul usulan pembentukan Polisi Parlemen. Adalah Mabes Polri yang menawarkan desain dan konsep Polisi Parlemen ini. Inilah yang kemudian memunculkan pro dan kontra di tengah publik bahkan di kalangan anggota dewan sendiri.

So what gitu lo. Kalau boleh meminjam pembicaraan para remaja baru gede, apa salahnya kalau pilihan ini dikaji lebih jauh. Para pemikir di Korps Bhayangkara pasti juga tidak asal menggelindingkan ide ini, mencari perhatian para wakil rakyat yang menjadi mitranya. Rasanya tidak mungkin. Pasti ada landasan berfikir yang mengajak semua pihak menimbangnimbang dan ber

sama menjadikan pilihan membentuk Polisi Parlemen sebagai wacana yang pantas dikaji lebih jauh.

“Gagasan mengenai Polisi Parlemen sebetulnya masih perlu kita kaji secara mendalam dan belum ada kesimpulan. Yang beredar selama ini masih wacana. Kenapa harus ada Polisi Parlemen, karena di banyak negara, parlemennya mempunyai sistem pengamanan sendiri, selanjutnya disebut Parliament Police seperti US Capitol Police di AS,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada Parle di Jakarta beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Baleg Firman Subagio kemudian memberikan penjelasan tambahan bahwa pemahaman gedung parlemen adalah milik rakyat tentu tidaklah keliru. Menghilangkan sekat antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili adalah keniscayaan yang tak bisa ditolak. Tetapi tentu saja juga harus dipaha

mi bahwa ancaman terhadap institusi dan obyek vital nasional semakin hari semakin nyata dan bukan suatu paranoia yang mengadaada.

Oleh sebab itu, kedepan perombakan terhadap sistem keamanan di lingkungan parlemen perlu disusun ulang semata untuk terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi segenap pihak yang beraktivitas di lingkungan parlemen. Perombakan terhadap sistem keamanan semata tidak ditujukan untuk membangun tembok psikologis yang memisahkan antara rakyat dengan wakilnya. Perombakan sistem tersebut bertujuan guna meningkatkan kapasitas pengamanan dengan standar minimum bagi Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

Rancangan Tata Tertib DPR RI tentang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di lingkungan DPR masih dalam tahap pendalaman di Badan Legislasi DPR RI (Baleg) sebagai


Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas peraturan tersebut, dengan melakukan evaluasi serta menghimpun berbagai masukan untuk memperkaya materi pembahasan. Sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait isu peningkatan sistem keamanan di lingkungan DPR. Dewan baru mencoba menyikapi kebutuhan penguatan sistem keamanan internal di komplek parlemen.

Terkait konsep Polisi Parlemen yang ditawarkan Polri, menurut anggota Komisi IV DPR ini, bukanlah suatu hal yang baru. Negaranegaranegara yang demokrasinya lebih maju, justru telah lama menerapkan konsep tersebut seperti Kepolisian Metropolitan Wasington DC dan Kepolisian Metropolitan London.

PDB dan USCP

Parle berhasil menggali seperti apa sebenarnya Polizei beim Deutschen Bundestag (PDB) dari Daniel Blessing peneliti Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenar

beit (GIZ) yang pernah bekerja di Parlemen Jerman. Ia menggambarkan kinerja PDB mampu membuat lingkungan Parlemen Jerman seketat pengamanan bandara. “Sejak serangan teroris di Spanyol dan London pengamanan gedung parlemen di Jerman sangat ketat, publik tentu dapat masuk setelah melewati pemeriksaan ketat yang perbandingannya seperti pengamanan di bandara,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan Polisi Parlemen di Jerman direkrut dari jajaran Polisi Federal. Baginya itu sangat masuk akal untuk membangun tenaga pengamanan sendiri tentu sangat rumit dan perlu biaya yang tidak sedikit. Polisi di Bundestag Jerman diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan serta menjaga fungsi kerja parlemen dan komitekomitenya. Polisi bertanggung jawab atas segala bangunan, tempat dan lahan yang berada di bawah administrasi Bundestag.

Sedangkan bahan kajian untuk

United State Capitol Police (USCP) berhasil diperoleh dari laman websitenya yang sangat transparan. Kesimpulan yang berhasil diperoleh tidak mudah untuk menjadi anggota USCP. Ada sejumlah persyaratan minimu yang harus dipenuhi diantaranya Physical Readiness Test yang setara dengan kepolisian Amerika. Kandidat juga harus lulus Police Officer Selection Test dengan skor minimal 70, untuk kemampuan dasar matematika, membaca dan tata bahasa. Pendidikan minimal adalah High School Diploma atau kurang lebih setingkat SMA lulus medical, polygraph dan psychological examination serta sejumlah persyaratan lainya.

Setelah dinyatakan lulus kandidat akan mengikuti training, minggu pertama di Pusat Diklat USCP di Cheltenham, MD dan dilanjutkan pelatihan 12 minggu penuh di Fede ral Law Enforcement Training Center (FLETC) di Glynco, Georgia. Setelah itu dilanjutkan 13 minggu pelatihan kemampuan khusus di Pusat Diklat USCP. Berarti total pelatihan 26 minggu.

Bagi Karo Lemtala Srena Polri, Brigjen Pol Gatot Eddy PramonoOleh pembentukan Polisi Parlemen di DPR perlu terlebih dahulu adanya kesepakatan di internal Parlemen serta dukungan masyarakat/rakyat. Hingga saat ini masih terdapat suara pro kontra baik dikalangan anggota DPR maupun masyarakat. Jika parlemen dan masyarakat sepakat, maka Polri tentu akan mendukung pembentukan Polisi Parlemen ini. Sebaliknya bila internal DPR tidak sepakat dan dukungan masyarakat tidak kuat, tentu Polri tidak akan memaksakan pembentukan Polisi Parlemen dan akan mengoptimalkan Sistem Pengamanan yang sudah dengan Polda Metro Jaya sebagai ujung tombaknya. (iky) Foto: Iwan

Armanias/Parle/HR


LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

DPR PERLU POLISI YANG TAHU TUPOKSI PARLEMEN

Sud a h w a k t u ny a p engamanan Gedung DPR di Komplek Parlemen, S en ay a n d i re g u l a s i . Salah satunya dengan

membentuk Polisi Parlemen. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, maksud dibentuknya Polisi Parlemen adalah menyempurnakan yang sudah ada ini.

“Saya kira penyempurnaan, inovasi itu sangat diperlukan kalau kita mau maju. Kalau kita nggak mau maju yang beginibegini saja, menghabiskan waktu dan tidak ada kemajuan. Semua kemajuan didapat dari ino

vasi. Keberanian untuk mengambil langkahlangkah untuk perubahan, yang baik kita teruskan dan kurang baik kita tinggalkan,” ungkap politisi Partai Gerindra kepada Mastur Prantono dan Fotografer Denus.

Berikut petikan wawancaranya:

Audit security Dirpam Obvit Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sistem keamanan DPR/MPR masih jauh dari standar. Pengamanannya dikendalikan Kanit berpangkat Kompol dibantu dua Panit dengan pangkat AKP dan 30 personil Bintara. Komentar anda?

Gagasan mengenai Polisi Parlemen sebetulnya masih perlu kita kaji secara mendalam dan belum ada kesimpulan. Yang beredar selama ini masih wacana. Kenapa harus ada polisi parlemen, karena di banyak negara, parlemennya mempunyai system pengamanan sendiri, selanjutnya disebut Parliamentary Police. Ada Capitol Police di AS, karena gedungnya Capitol.

Jadi pengamanan independen, adalah pengaman khusus untuk legislatif. Karena kamar legislatif ini berbeda dengan kamar eksekutif. Nah karena itu dikeluarkan gagasan


untuk pengaman sendiri.

Bagaimana dengan Pamdal DPR?

Sekarang dengan adanya pengamanan dalam (Pamdal) itu sebetulnya sudah mengarah kepada pengamanan sendiri. Pam Obvit (Pengamanan Obyek Vital) sesuai kewenangannya itu berada. Kita lihat di negaranegara lain, Gedung Parlemennya itu dijaga oleh polisi parlemen yang mempunyai seragam berbeda karena pendekatannya berbeda, sama dengan polisi kehutanan pasti beda.

Kemudian ada polisi pariwisata beda, polisi kereta api (polsus KA), atau polisi yang spesifik. Dalam hal polisi legislatif, kita memerlukan polisi yang mengerti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) parlemen itu seperti apa.

Di negaranegara lain banyak insiden yang terjadi, bahkan pernah ada Gedung Parlemen di bom seperti di Rusia . Kita memang tidak ada suatu ancaman fisik yang nyata, tetapi kita harus selalu waspada untuk mengantisipasi kalau ada. Coba bayangkan kalau ada ISIS masuk sini kemudian memasuki Gedung DPR. Ini kan berandaiandai, apa yang akan terjadi. Kita seperti orang gelagapan, karena memang tidak siap. Untunglah sampai sekarang tidak ada suatu ancaman fisik yang berlebihan. Apakah karena maraknya ancaman ISIS dan terror lain?

Saya kira bukan karena itu. Walapun dulu pernah dikatakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) pernah ada ancam an teror bom kepada Gedung Wakil Rakyat ini. Halhal semacam inilah kita tidak mendramatisir keadaan, tetapi kita juga ingin melakukan suatu improvement atau pengembangan sistem pengamanan DPR sehingga

ini merupakan saat yang baik untuk melakukan itu.

Bagaimana kekuatan personil pengamanan DPR?

Kita sekarang ini mempunyai 450 orang pamdal, 150 adalah pegawai tidak tetap (PTT) 300 adalah outsourcing. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus outsourcing, kenapa tidak jadikan pegawai DPR. Nah ini saya kira salah satu bahan evaluasi kita, oleh karena itu saya inginkan outsourcing ini dibatasi. Karena ada jaminan juga bagi pegawai kalau statusnya jelas, karena itu juga dengan biaya di outsourcing keberpihakannya kepada pengamanan juga outsourcing juga.

Bekerja bukan sematamata murni untuk pengamanan, dia hanya bertugas seadanya.Nah saya kira kita ingin meningkatkan dan up grading terhadap Pamdal dan proses rekrutmen baru, artinya Pamdal yang ada sekarang kita seleksi kembali mana yang sudah bagus diteruskan selebihnya yang baru. Lalu outsourcing juga demikian, outsourcing kan kontrak yang untuk yang punya outsourcing itu gaji mereka dipotong oleh si pemilik PT ini. Kita ingin ada pegawai pengaman DPR sendiri yang fix yang tetap sehingga mereka mengabdi kepada pengamanan. Kalau outsourcing bisa dipindah kemanamana, rolling. Ini aneh, kok bisa ada outsourcing di DPR untuk pengamanan.

Bagaimana bentuk Polisi Parlemen yang digagas ini?

Polisi parlemen tidak harus polisi organik, bukan polisi organik polri kemudian membentuk polisi parlemen, tidak harus. Bisa saja Pamdal yang dilatih kembali oleh polisi dengan standar tertentu,kalau perlu dilatih oleh TNI mengenai kedisiplinan, oleh Kemenlu dilatih

keprotokolan.Nah inilahyang kemudian kita sebut polisi parlemen. Ini adalah pengamanan swakarsa dan kita sebut polisi parlemen.

Untuk penyebutan itu tidak masalah. Sementara untuk pengamanan obyek vital yang selama ini berfungsi seperti biasa. Mereka bisa menjadi semacam koordinator, mengkordinir semua pengamanan di Gedung DPR. Tapi untuk pengamanan dalam (pamdal) merupakan pengamanan swakarsa dan itu pernah diatur dalam peraturan sebelumnya mengenai pengamanan swakarsa. Tapi kita sebut polisi parlemen.

Polisi parlemen apakah backup atau back bone?

Backbone bagi siapa, seperti polisi kehutanan bukan polisi organik, tetapi polisi yang memang dibuat oleh Kemenhut. Nah ekarang kita sebut pengamanan swakarsa dan polri sebagai backbone untuk secara keseluruhan secara fisik, dari intern polisi parlemen penting, namanya saja yang berubah. Saya kira tidak ada UU yang disalahi dengan polisi parlemen ini.

Benarkah polisi parlemen tidak

Polisi parlemen tidak harus polisi organik, bukan polisi organik polri kemudian membentuk polisi parlemen, tidak harus. Bisa saja Pamdal yang dilatih kembali oleh polisi dengan standar tertentu,kalau perlu dilatih oleh TNI mengenai kedisiplinan, oleh Kemenlu dilatih keprotokolan.


LAPORAN UTAMA

perlu dipersenjatai?

Itukan sesuai kebutuhan. Jadi apa sih yang perlu diamankan. Sekarang ini orang masuk, siapa saja yang boleh masuk ke gedung ini. Di luar negeri sangat selektif, di semua negara Gedung Parlemen itu sangat selektif, hanya orangorang yang mempunyai kepentingan dan semuanya dengan perjanjian. Tidak bisa sembarang orang masuk ke gedung DPR. Apalagi mau jual parfum, jual batik, jualan yang lainlain.

Bagaimana kalau jual parfum ternyata orang itu infiltran, penyusup. Atau jual batik tapi sebetulnya informan dari mana, ini berbahaya. Disini system pengamanan terlalu longgar. Kalau ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi kita terima. Bahkan kalau mau demo kita akan siapkan tempat khusus untuk demontrasi. Teratur, ini pengamaman secara menyeluruh, pengamanan kepada gedung, juga pada anggota yang pada keadaan tertentu perlu, terkait ancaman apalagi fisik. Itu kan bisa dan perlu juga.

Benarkah adanya polisi parlemen (polpar) akan jauhkan dari rakyat?

Nggak bisa dong, kalau ada orang jualan lalu tidak dibolehkan, apa itu yang dimaksud dengan jauh dari rakyat. Itu contoh. Kalau ada orang bisa seenaknya masuk ke DPR tapi tidak jelas keperluannya apalagi ada

niat jahat, apa itu yang dimaksud. Tentu tidak.

Yang dimaksud dengan jauh dari rakyat adalah akses kepada rakyat. Misalnya buruh ingin menuntut kenaikan upah, lalu kita tolak, itu namanya jauh dari rakyat. Sekarang ada buruh menuntut kenaikan upah, kita fasilitasi. Petani mau datang, kita persilahkan dan diharapkan dengan agreement atau perjanjian, di negara lain begitu, bisa tertib.

DPR adalah rumah rakyat, gedung sebagai representasi rakyat, tidak boleh menolak rakyat. Tapi rakyat yang mana, rakyat yang tentu mau membawakan aspirasi, bukan rakyat yang mau jualan atau kepentingan lain, mau proyek, mau nipu dan macammacam.

Apakah sudah waktunya regulasi pengamanan Gedung ini?

Kita mau menyempurnakan yang sudah ada ini. Saya kira penyempurnaan, inovasi itu sangat diperlukan kalau kita mau maju. Kalau kita nggak mau maju yang beginibegini saja, menghabiskan waktu dan tidak ada kemajuan. Semua kemajuan didapat dari inovasi. Keberanian untuk mengambil langkahlangkah perubahan, yang baik kita teruskan dan kurang baik kita tinggalkan.

Apakah ide polpar ini untuk dukung mewujudkan Parlemen Modern?

Memang iya, menuju parlemen modern. Misalkan presiden ke DPR, bukan Paspampres yang kuasai gedung DPR, tapi pengamanan DPR. Presiden datang kesini bukan Paspampres yang mengamankan tetapi pengamanan DPR, sebab disini bukan ruang lingkup Paspampres tapi pengamanan DPR dan polisi parlemenlah yang melakukan itu.

Presiden disini tamu. Saya me

lihat saat pelantikan Presiden di Gedung ini, lumpuh itu yang namanya pamdal dan polisi. Kita seolah tamu di rumah sendiri, itu ngaco. Kalau Presiden mau masuk ke DPR pengawal Presiden saja, tidak bisa mereka menguasai gedung DPR seolaholah bagian mereka. Mereka itu pengamana eksekutif, seharusnya pengamanan legislatif.

Bagaimana pengamanan DPR selama ini ?

Makanya sekarang ini pengamanan DPR harus diaudit, kita lebih profesionalkan, makanya kita berharap termasuk Pamdal outsourcing kalau mau bergabung kita seleksi dan diberi kesempatan prioritas untuk bergabung, menjadi pegawai DPR, bukan pegawai PT Outsourcing itu. Membentuk Polpar dengan mengubah sistem dan personil perlu waktu?

Saya kira bisa cepat kalau mau, apa susahnya wong kita cuma yang menentukan. Kalau mau kita bisa lakukan. Sekarang, masak pengamanan DPR outsourcing 300 orang, itu dimana logikanya. Harusnya pegawainya yang lebih besar. Ini kan aneh, ada yang mengambil keuntungan disitu dan juga merugikan pegawai outsourcing karena tidak ada kepastian hanya kontrak.

Harapan anda dengan adanya Polpar?

Lebih profesional, remunerasinya lebih baik, mendapatkan seragam sehingga DPR secara kelembagaan betulbetul bisa berwibawa. Nggak bisa pengaman instansi lain masukmasuk ke sini, misalkan Paspampres, KPK atau polisi, nggak bisa mereka harus melalui pengamanan DPR polpar. (mp) Foto: Andri, Denus/

Parle/HR


Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo

PENTINGNYA PENINGKATAN SISTEM PENGAMANAN KOMPLEK PARLEMEN

Keinginan untuk memba ng u n s i s tem keamanan yang solid di lingkungan parlemen ternyata bukan persoal

an sepele. Selain dukungan instrumen yang minim, tata ruang komplek parlemen yang begitu terbuka, hal itu juga dipersulit oleh pemahaman yang berkembang bahwa komplek parlemen adalah milik rakyat yang mudah diakses oleh siapapun tanpa adanya sekatsekat yang menghambat interaksi antara rakyat dengan wakilnya.

Pemahaman bahwa gedung parlemen adalah milik rakyat tentu tidaklah keliru. Menghilangkan sekat antara wakil rakyat dengan rakyat

yang diwakili adalah keniscayaan yang tak bisa ditolak. Tetapi tentu saja juga harus dipahami bahwa ancaman terhadap institusi dan obyek vital nasional semakin hari semakin nyata dan bukan suatu paranoia yang mengadaada.

Oleh sebab itu, kedepan perombakan terhadap sistem keamanan di lingkungan parlemen perlu disusun ulang semata untuk terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi segenap pihak yang beraktivitas di lingkungan parlemen. Perombakan terhadap sistem keamanan semata tidak ditujukan untuk membangun tembok psikologis yang memisahkan antara rakyat dengan wakilnya. Perombakan

sistem tersebut bertujuan guna meningkatkan kapasitas pengamanan dengan standar minimum bagi Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

Rancangan Tata Tertib DPR RI tentang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di lingkungan DPR masih dalam tahap pendalaman di Badan Legislasi DPR RI (Baleg) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang membahas peraturan tersebut, dengan melakukan evaluasi serta menghimpun berbagai masukan untuk memperkaya materi pembahasan. Sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait isu peningkatan sistem keamanan di lingkungan DPR. Dewan baru mencoba menyikapi kebutuhan penguatan


sistem keamanan internal di komplek parlemen.

Menurut Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo, penguatan sistem pengamanan tidak ditujukan untuk membatasi ruang kebebasan publik untuk mengakses gedung parlemen serta menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Akan tetapi semata guna menciptakan suasana tertib dan nyaman di gedung rakyat ini.

“Kewibawaan komplek parlemen sebagai simbol negara harus dijaga demi memberi rasa aman, tertib serta nyaman bagi siapa saja yang berkunjung,” ujar Firman kepada Parlementaria.

Lebih lanjut Firman menyatakan, bahwa peningkatan sistem keamanan di komplek parlemen ini dimaksudkan untuk tanggap terhadap potensi ancaman, gangguan serta tindakantindakan yang memunculkan instabilitas di komplek parlemen, baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam.

“Mengingat saat ini perkembangan potensi ancaman dan gangguan semakin dinamis, seiring perkembangan teknologi, pengamanan terhadap komplek parlemen sebagai instalasi penting bagi negara tidak lagi bisa dianggap sepele. Sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilibatkan lebih jauh dalam pengamanan gedung parlemen,” terang Firman.

Sebab tak terbantahkan bahwa Polri adalah penanggung jawab utama dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Komplek Parlemen sebagai Obvitnas

Firman menjelaskan ada beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Tata Tertib DPR RI tentang Sistem Pengamanan di lingkungan DPR RI yaitu, komplek parlemen di kategorikan sebagai Obvitnas karena merupakan kawasan/lokasi yang menyangkut kepentingan negara yang bersifat strategis. “Gedung parlemen merupakan pusat aktivitas para wakil rakyat, disinilah berbagai kebijakan stra tegis negara dirumuskan dan diputuskan,” tegasnya.

“Menilik dari stertegisnya kepentingan negara di gedung parlemen, peran gedung parlemen seba gai Obvitnas tidak kalah penting dengan istana negara. Sebab kedua institusi tersebut merupakan pilar kenegaraan yang memiliki posisi penting dalam struktur bernegara,” terang politisi dari Partai Golkar ini.

Sejauh ini tambahnya, keamanan di lingkungan istana negara sudah memiliki standar keamanan tingkat maksimum. Selain didukung oleh pasukan Paspampres, sistem keamanan yang dibangun di lingkungan istana juga memiliki standar tinggi guna menjawab sega la potensi ancaman yang mungkin timbul baik dari luar maupun dari dalam. Hal itu bisa dipahami sebab keamanan terhadap institusi negara tidak hanya terkait persoalan keamanan orangperorang. Lebih jauh bahwa pengamanan maksimum terhadap obyek vital negara merupakan wujud dari penguatan

terhadap sistem keamanan negara.

Situasi berbeda nampak terlihat, terang Firman, jika mengamati sistem keamanan yang diterapkan di komplek parlemen. “Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa gedung parlemen merupakan salah satu pilar dari sistem kenegaraan yang masuk dalam kategori Obvitnas. Tentu standar sistem keamanan yang diterapkan selayaknya memiliki kualitas laiknya pengamanan obyek vital negara. Sistem keamanan yang dimaksud tentu tidak hanya berbicara tentang bagaimana pengamanan terhadap orangperorang, akan tetapi meliputi sistem pengamanan menyeluruh yang mampu menjamin terciptanya keamanan, kenyamanan serta ketertiban di komplek parlemen,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, segenap aktivitas kedewanan, kerja staf pendukung, dokumendokumen rapat serta instalasi gedung merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem kinerja parlemen yang memerlukan perlindungan dari berbagai potensi ancaman yang bisa muncul sewaktuwaktu tanpa terdeteksi sebelumnya.

Pasca reformasi, kata Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Jateng ini, demokratisasi diseluruh aspek kehidupan bangsa membuka ruang kebebasan yang sangat lebar dalam berbagai hal, termasuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke gedung parlemen, baik melalui demontrasi maupun rapat dengar pendapat. Akses gedung parlemen sebagai rumah aspirasi terbuka lebar bagi seluruh rakyat Indonesia. “Akan tetapi Kebebasan tersebut bukan berarti bebas masuk dan bebas melakukan apa saja, tanpa mengindahkan aturan”, terang Firman.

Karena menurutnya, demokrasi itu sendiri mengajarkan bagaimana menciptakan sebuah tatanan ke

LAPORAN UTAMA


hidupan berbangsa dan bernegara yang taat hukum, dimana penegakkan rule of law yang transparan menjadi pelindung bagi seluruh warga negara. Sehingga tercipta suasana yang aman, tentram dan sejahtera.

“Pengamanan gedung parlemen yang bersifat integral dan komprehensif adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Hal itu bukan untuk menjadikan lembaga parlemen lebih ekslusif dan jauh sulit diakses rakyat. Akan tetapi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman dan gangguan terhadap keamanan fasilitas dan dokumen negara serta menciptakan suasana nyaman bagi para anggota DPRRI agar lebih bisa berkosentrasi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Firman menyatakan, pengamanan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kewibawaan gedung parlemen sebagai simbol negara. Karena gangguan dan ancaman yang mengakibatkan terganggunya aktivitas di gedung parlemen akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya.

Dijelaskan Firman, bahwa dalam rangka menciptakan sistem pengamanan yang integral dan kompre

hensif, Baleg melakuk a n p e n d a l a m a n terhadap tata tertib tentang pengamanan di lingkungan DPRRI, yang merupakan amanah dar i Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 326 ayat (1) huruf c, bahwa DPR membentuk peraturan mengenai pengamanan dan penggunaan

gedung di lingkungan DPR, wisma, dan rumah jabatan anggota.

Untuk mendalami pembahasan tata tertib pengamanan ini, Firman mengungkapkan, pada 6 April 2015 Baleg telah mengundang pihak Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR). Dalam pertemuan tersebut, dari kesetjenan DPR hadir Deputi Perundangundangan, Kepala Biro Umum, dan Pam Obvit DPR.

Sistem Pengamanan Belum Terintegrasi

Dari hasil rapat dengar pendapat de ngan pihak Setjen DPR tersebut, kata Firman, terungkap beberapa fakta. Pertama, saat ini sistem pengamanan di DPR RI merujuk pada : KEPPRES Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, Surat keputusan Kapolri No.Pol :SKEP/738/X/2005 tentang Pedoman sistem pengamanan objek vital nasional, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah. Dimana sistem pengamanan berada dibawah tanggung jawab Setjen DPR RI dengan dibantu oleh pihak kepolisian.

Kedua, sistem pengamanan di komplek DPR saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh untuk seluruh

komplek parlemen, dimana masingmasing kesetjenan baik MPR/DPR/DPD RI memiliki otoritas terhadap sistem dan tenaga pengamanan masingmasing.

Ketiga, paradigma pengamanan yang tebangun saat ini masih sangat sempit. Dimana pengamanan baru diterjemahkan untuk menjaga dari adanya gangguan ketertiban dan keamanan yang datang dari luar, belum ke arah mengantisipasi kemungkinan ancaman dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam.

Empat, sistem tata ruang di gedung DPR belum memperhatikan aspekaspek keamanan bagi para penghuni gedung. Fakta tersebut terungkap dengan adanya tempat penyimpanan tabung gas elpiji dalam jumlah yang cukup banyak persis di basement gedung DPR, serta tidak adanya pengamanan khusus di beberapa fasilitas Vital seperti sentral AC, dan penampungan air.

Kelima, sistem pengamanan melalui pengamanan dalam yang diterapkan di gedung DPR masih jauh dari standar profesional. Keterbatasan sarana prasarana dan kualitas SDM masih menjadi kendala utama. SDM untuk pengamanan lingkungan parlemen saat ini terdiri dari PNS, Honorer, dan tenaga outsourcing, dengan kompetensi dan kewenangan yang terbatas. Dalam beberapa kasus yang terjadi di gedung DPR, pengamanan dalam kurang cakap dalam melakukan tidakan pengamanan dan pentertiban.

Keenam, sistem pengamanan masih mengabaikan peningkatan jumlah penghuni gedung parlemen dan tamu yang berkunjung, termasuk peningkatan volume kedatangan tamutamu VVIP dan VIP yang terus meningkat.


“Saat ini di lingkungan parlemen (MPR/DPR/DPDRI) tidak kurang dari 9.660 orang beraktivitas setiap harinya. Terdiri dari anggota MPR/DPR/DPDRI, pegawai kesetjenan, tenaga honorer, staf anggota, dan tenaga outsourcing (kebersihan, keamanan, engineering, dll). Jumlah tersebut belum termasuk jumlah tamu yang berkunjung setiap hari,” papar Firman.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya pertambahan jumlah penghuni tetap dan peningkatan volume tamu yang datang ke gedung parlemen dibanding dengan tahuntahun sebelumnya. Pergerakan ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pengamanan yang memadai. Sementara, untuk memasuki gedung parlemen ada 15 pintu akses. Walaupun setiap pintu dijaga, akan tetapi beberapa pintu akses tidak dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan penjagaanpun jauh dari kesan profesional.

Ketujuh, jumlah personil/petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) saat ini 478 orang yang harus menjaga kawasan, sarana dan prasarana serta aktivitas yang meliputi: kawasan parlemen seluas 38,2 Ha; gedung parlemen sebanyak 25 gedung yang terdiri dari 51 lantai dan 23 buah lift; pintu gerbang 15 buah; lahan parkir 22 buah; dan warung/tempat makan 80 buah. Mengingat cakupan tugas yang cukup banyak dan komplek tersebut, maka jumlah 478 personil Pamdal dengan sistem tugas shift dirasakan masih kurang apalagi tidak ditunjang dengan sikap yang profesional.

Menurut Firman, dari hasil rapat dengar pendapat dengan Setjen DPR tersebut, Baleg DPR menyimpulkan bahwa sistem pengamanan Gedung Parlemen yang berada di bawah tanggung jawab Setjen DPR dengan dibantu oleh pihak kepoli

sian, tidak lagi bisa menjawab persoalan keamanan.

“Pamdal sebagai leading sector dalam sistem tersebut, dinilai tidak cakap dalam menyikapi potensi ancaman yang terus berkembang. Bahkan ancaman tersebut seringkali diluar prediksi serta prosedurprosedur pengamanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu diperparah dengan kurangnya pemahaman Pamdal terhadap strategisnya komplek parlemen sebagai Obvitnas,” tegasnya.

“Kurangnya kapasitas dan kewenangan Pamdal serta perlengkapan yang masih jauh dari memadai, belum mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di komplek parlemen. Bahkan Pamdal terkesan tidak memiliki kepercayaan diri sebagai tulang punggung dari sistem pengamanan yang diterapkan Setjen DPR RI,” tambah Firman.

Evaluasi mendasar terhadap pola kerja pamdal disampaikan oleh hampir semua anggota Baleg dalam rapat dengar pendapat tersebut, termasuk kapasitas Pamdal yang masih jauh dibawah satuan pengamanan Obvitnas lainnya. Penilaian dan kesimpulan tersebut bukan tanpa alasan. Pengamanan terhadap komplek parlemen sebagai bagian

Obvitnas tentu tidak bisa dilakukan dengan serampangan tanpa menggunakan standar yang baik. Oleh sebab itu, persoalan sistem pengamanan di komplek parlemen harus segera dilakukan pembahasan serta dicari jalan keluar terbaiknya.

Dalam kesempatan tersebut, kata Firman, Baleg dan pihak Setjen DPR sepakat untuk mengundang pihak Polri dalam rangka meminta masukan perihal konsep pengamanan Gedung Parlemen.

Lebih lanjut Firman mengungkapkan, menindak lanjuti hasil rapat dengan Setjen DPR, pada 8 april 2015 Baleg melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan Polri, dengan agenda menerima masukan/pandangan dari Kepolisian Republik Indonesia tentang sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR RI.

Hasil Audit Security Sistem Keamanan Jauh Dari Standar

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, pihak Polri memaparkan hasil audit security yang dilakukan Asistensi Dir Pam Obvitnas Polda Metro Jaya tahun 20142015. Dimana sistem keamanan di komplek MPR/DPR/DPD RI masih jauh dari standar yang telah ditetapkan Polri.

LAPORAN UTAMA


Meskipun didalamnya terdapat satuan Dit Pam Obvitnas PMJ, yang di jabat oleh seorang kanit berpangkat Kompol, dengan personil 30 orang, akan tetapi kebaradaannya hanya berperan sebagai backup bukan backbone (tulang punggung). Belum lagi jika di tinjau dari aspek sumberdaya seperti man, money, method dan material. Polri menilai, sistem keamanan yang ada saait ini belum mampu untuk menangkal ancaman dan gangguan saat ini.

Selanjutnya pihak Polri juga memaparkan konsep usulan Parlementary Police (Polisi Parlemen), yang menempatkan Polri sebagai leading sector dalam manajemen pengamanan dilingkungan parlemen (MPR/DPR/DPD RI) dalam menghadapi ancaman dan gangguan serta menciptakan keamanan dan ketertiban di komplek Parlemen.

Dalam pandangan Polri, konsep Polisi Parlemen selaras dengan grand Design Polri yang menjangkau masa 20052025. Grand design tersebut merupakan hasil kajian Polri bersama Patrnership For Government Reform dan LPEM UI.

Dalam pemaparannya pihak Polri menyampaikan, bahwa untuk mewujudkan konsep polisi parlemen tentunya harus dilakukan

dengan melihat 3 (tiga) aspek, yakni: Aspek Intrumental sebagai landasan hukum terwujudnya organisasi baru yang mengatur terkait tupoksinya, Aspek Struktural, yaitu pengorganisasian daripada polisi parlemen, sehingga rentang kendali organisasi tersebut jelas dan dengan tidak mengabaikan merit sistem sehingga meskipun lahir sebagai organisasi baru akan tetapi tetap efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya serta tidak tumpang tindih kewenangan satu sama lain. Kemudian, Aspek kultural, dimana harus terjadi perubahan mindset and culture set dalam rangka pengamanan komplek parlemen dimana Polri melalui Polisi Parlemen menjadi back bone atau leading sector dalam sistem manajemen pengamanan parlemen dan tentunya dengan pola pengamanan yang berstandar Polri.

Konsep Polisi parlemen yang ditawarkan Polri, menurut Anggota Komisi IV DPR ini, bukanlah suatu hal yang baru. Negaranegaranega ra yang demokrasinya lebih maju, justru telah lama menerapkan konsep tersebut. Seperti Kepolisian metropolitan Wasington DC, dan Kepolisian metropolitan London.

Selain itu, di Jerman sudah sejak lama di kenal Polizei beim Deutschen

Bundestag (Polisi Bundestag), juga dikenal sebagai Parlamentspolizei atau Bundestagspolizei, adalah korps polisi yang terpisah untuk pengamanan di Bundestag (parlemen Jerman majelis rendah) di Berlin. Kepolisian bertindak atas nama Presiden Bundestag dalam kapasitasnya sebagai kekuatan penegakan hukum untuk komplek parlemen tersebut. Menurut Pasal 40, 2 dari konstitusi Jerman hanya Presiden Bundestag dapat melaksanakan kekuasaan polisi dalam tempat yang Bundestag. Oleh karena itu layanan polisi khusus yang independen dari kekuasaan eksekutif diperlukan.

Meskipun ada diferensiasi struktur organisasi dan tata kerja polisi parlemen di masingmasing negara, akan tetapi pada prinsipnya Konsep Polisi Parlemen memiliki tujuan yang sama yakni melakukan langkahlangkah preventif dan kuratif dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya ancaman dan gangguan terhadap gedung parlemen sebagai Obvitnas baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu agar terciptanya suasana yang aman, tertib, dan nyaman di lingkungan parlemen, sehingga para wakil rakyat dan pekerja parlemen bisa menjalankan kinerja secara optimal. (sc) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR

Organisasi Subdit Lemneg Dit Pam Obvitnas PMJ akan dikembangkan menjadi Konsep Polisi Parlemen sebagai berikut : 1. Berkedudukan sebagai unsur

pelaksana Baharkam Mabes Polri dalam melaksanakan tugas.

2. Polisi Palemen bertugas : menyelenggarakan tugas kepolisian di lingkungan parlemen, rumah dinas dan perjalanan dinas

3. Polisi parlemen berfungsi a. sebagai pengamanan lem

baga negara khusus parlemen (MPR/DPR/DPD RI) dan sebagai pe ngamanan pejabat VIP

yang berstatus b. sebagai anggota MPR/DPR/

DPD RI di lingkungan Parlemen.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Polisi Parlemen yang dirancang sebagai berikut : 1. Unsur Pimpinan adalah direk

tur yang dijabat oleh seorang Brigjenpol

2. Unsur pembantu pimpinan kabaregmin, dijabat oleh Kombespol

3. Unsur pembantu pimpinan kabag binopsal, dijabat oleh Kombespol

4. Unsur pembantu pimpinan Urkeu, dijabat oleh AKBP

5. Unsur pembantu pimpinan Urkeu, dijabat oleh AKBP

6. Urusan pelaksana Sub Direktorat Tugas Umum dijabat oleh Kombespol

7. Urusan pelaksana Sub Direktorat pengendalian massa dijabat oleh Kombespol

8. Urusan pelaksana Sub Direktorat Intelejen Keamanan dijabat oleh Kombespol


LAPORAN UTAMA

Tb Soenmandjaja

POLISI PARLEMEN TAK PERLU DIPERSENJATAI

Anggota DPR TB Soenmandjaja menyatakan, sebelum bicara soal polisi parlemen, harus

dipastikan dulu bahwa kompleks parlemen adalah rumah rakyat. Di lokasi ini ada tiga lembaga tinggi negara yaitu MPR, DPR dan DPD. Maka sebaiknya soal pengamanan dikerjakan oleh tiga lembaga tersebut.

Ditemui Parlementaria di selasela Rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta, selanjutnya Wakil Rakyat dari Dapil Bogor ini me

ngatakan, semua orang yang akan masuk ke rumah rakyat di area ini harus dalam keadaan aman, nyaman, tenteram.

Selanjutnya, politisi PKS ini mengemukakan, polisi parlemen harus memenuhi empat hal. Pertama orang, kedua gedung dan ketiga kegiatan dan keempat berkas atau arsip. Makanya dijaga dengan baik, karena itu polisi parlemen yang menjaga dan mengamankan obyek vital negara harus mendapatkan

perhatian khusus. Artinya jangan sampai obyek pengamanan terancam, melainkan akan terjamin kenyamanan dan ketenangan bagi semua pihak.

Karena itu menurutnya tidak boleh ada senjata disitu, sebab memang ada aparat kepolisian yang bertugas disitu. Kalau polisi memang tugasnya melayani mengayomi dan melindungi. Namun kalau polisi parlemen, tugasnya dalam rangka pengamanan dalam


yang petugasnya dari masyarakat sipil. Posisinya sama dengan kita atau masyarakat sipil yang tidak dipersenjatai dan fokusnya dalam hal pengendalian pengamanan. Saat ditanyakan, apakah berbeda dengan polisi yang selama ini ada, anggota Dewan dari Dapil V Jabar ini berkilah “Tidak boleh, Polisi Parlemen itu polisi memang didatangkan langsung dari polri Mabes atau Polda Metro Jaya yang dibentuk khusus. Mereka bertugas melakukan pengamanan terhadap tiga lembaga bersamasama, dibuat piket bersama, seperti itu kirakira.”

Untuk itu pula, ungkap Soenmandjaja, seandainya kemudian ada pemikiran sedikit saja untuk dipersenjatai, maka akan semakin menjauhkan diri dari rakyat. Padahal rakyat sangat ingin bertemu dengan para wakil rakyat (anggota DPR) dan kedatangannya karena punya akses informasi. Makanya dia berharap, hendaknya dibuat konsep yang matang dari tiga lembaga itu.

Selanjutnya dia menekankan kembali, semua orang yang datang ke Gedung Wakil rakyat disini baik anggota maupun tamutamu, pegawai yang penting aman dan nyaman.

Tidak Hanya di Gedung

Bahkan politisi senior PKS ini menyebutkan bahwa yang disebut polisi parlemen, bukan hanya bertugas melakukan pengamanan di gedung ini saja tetapi juga rumah jabatannya dan kegiatannya. Ketika dia ada di dapilnya , itu bekerja sama dengan polri. “ Karena anggota Dewan itu adalah pejabat negara, makanya sebaiknya setjen masingmasing lembaga negara ini mengkomunikasikan kepada anggota tempat tinggalnya, rumah jabatannya, kegiatan di dapilnya selama reses,” katanya.

Meski demikian, ia mengaku tidak tahu persis bagaimana polisi parlemen yang akan dibentuk nanti walaupun diajak dalam merancang pembahasannnya dan naskah akademiknya. Cuma ditegaskan bahwa setiap anggota perlu pengamanan, termasuk gedung, berkas dan kegiatannya .

Polisi parlemen hendaknya juga memberi keleluasaan gerak kepada semua pihak termasuk masyarakat. Oleh karena itu DPR sebaiknya memfasilitasi adanya sebuah ruang atau halaman, dimana pub

lik bisa berekspresi masalah apapun dengan tidak melanggar hukum. Seperti di Inggris disediakan Hide Parksebuah Taman Luas dimana orang bicara apa saja tentang manusia, alam, tentang Tuhan, termasuk boleh mengecam pemimpin negaranya atau ratunya.

“Dari pada demo tidak karuan, urakurakan maka disediakan ruang khusus dimana MPR, DPR dan DPD bisa memantau dan merekam apa saja aspirasi yang disampaikan, bukan ditanggapi dengan cara represif,” jelasnya.

Ditanya apakah pembentukan polisi parlemen terkait dengan maraknya aksi terorisme, menurut Soen

mandjaja tidak sejauh itu. Meskipun pernah ada penembakan di salah satu ruang di Gedung Nusantara I, pembentukan polisi parlemen tidak karena kejadian itu. Kalau bicara ancaman terorisme, narkoba bahkan lebih parah lagi.

“Jadi jangan dijadikan alasan. Polisi parlemen itu untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan kita semua,” terang dia.

Ditambahkan, di saat ABRI direformasi dengan memisahkan TNIPolri, jangan kemudian menjadikan

DPR menjadi elitis dirinya, sebab itu malah akan menjauhkan dari rakyat. Gedung para wakil rakyat justru lebih terbuka dan lebih nyaman.

Bahkan ia mendukung agar sedapat mungkin, ini gedung parlemen menjadi obyek wisata baik dari kalangan akademisi, mahasiswa pelajar, masyarakat umum yang ingin mengetahui. Sekarang sudah dimulai dilakukan, sebagai langkah yang bagus, tinggal bagaimana penataannya sehigga lebih menarik lagi. “Jadi yang dimaksud polisi parlemen bukan berarti jadi elitis. Lebih populis dalam komunikasi, menjadikan lembaga ini makin berwibawa,” tambah wakil rakyat dari Dapil Bogor ini.(mp) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR


Renc a n a p emb ent u k a n satuan polisi khusus atau sering disebut Polisi Parlemen di Kompleks Parlemen

mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Respon pun diberikan Anggota Dewan sendiri. Anggota Komisi II DPR RI Lukman Edy menilai, pengadaan Polisi Parlemen hanya sebatas reaktif terhadap beberapa kasus yang akhirakhir ini terjadi.

“Di DPR kan sudah ada Pengamanan Obyek Vital (PAM OBVIT) dari kepolisian yang sewaktuwaktu kalau diminta, mereka sudah siap. Saya melihat ide untuk Polisi Parlemen ini reaktif terhadap dua kasus terakhir, yaitu kasus lantai 12 (Gedung Nusantara I) dan kasus pemukulan sesama Anggota Komisi VII,” jelas Lukman.

Sebagaimana diketahui, beberapa

waktu yang lalu, terjadi insiden terhadap salah satu fraksi DPR di lantai 12 Gedung Nusantara I, yang hingga membuat polisi merangsek masuk rumah rakyat. Dikabarkan, polisi ini hendak mengamankan ruangan yang diperebutkan dua kubu di fraksi itu.

Lukman menilai, kasus di lantai 12, ataupun kasus pemukulan oleh Anggota Dewan kepada Anggota Dewan lain masih bisa diatasi oleh Pengamanan Dalam (Pamdal). Namun, ia memberi catatan, agar Standard Operating Procedure (SOP) Pamdal diperbarui, sehingga dapat mengatasi kejadiankejadian yang tidak diinginkan.

“Kasus pemukulan sesama anggota itu kan tidak ada ancaman dari luar, tapi lebih kepada emosional anggota. Kasus di parlemen luar negeri bisa lebih parah lagi. Dari pada kita

membuat aturanaturan baru yang hanya sekedar reaktif terhadap sebuah persoalan, saya kira nantinya malah mengganggu kenyamanan kita, buat apa ada polisi parlemen? Saya mengusulkan sebaiknya perbaiki SOP Pamdal saja,” saran Lukman.

Politisi FPartai Kebangsaan Bangsa ini pun masih sangsi terhadap efektifitas keberadaan Polisi Parlemen. Pasalnya, sistem pengamanan yang ada, sudah cukup memadai. Ia mengusulkan, lebih baik memaksimalkan tenaga pengamanan yang ada. Termasuk menambah kewenangannya. Misalnya, menyeleksi tamu yang akan masuk ke Gedung DPR. Namun ia menegaskan, bukan berarti ini menutup akses masyarakat di DPR, namun sebagai langkah antisipasi terhadap halhal yang tak terduga.

“Kalau saya lihat, yang paling urgent di DPR yakni Pamdal harus lebih ketat untuk menyeleksi tamutamu yang masuk area DPR. Hal ini bukan untuk menutup komunikasi dengan masyarakat, tapi masyarakat yang datang ke sini (DPR), harus jelas tujuannya. Sebabnya, saya mendengar dari temanteman sesama Dewan, terganggu dengan kedatangan orang yang tidak jelas, mengaku wartawan, LSM lah, atau sebagainya. Yang tidak jelas ini mengganggu konsentrasi kita. Asal masyarakat yang mau bertemu itu tujuannya jelas, ya disilahkan masuk,” jelas Lukman.

Politisi asal Daerah Pemilihan Riau II ini mengingatkan DPR jangan melahirkan sebuah organisasi baru yang nanti akan mengekang DPR

PERBAIKI SAJA SOP PENGAMANAN DALAM


sendiri, bahkan mengurangi kenyamanan Anggota Dewan untuk bekerja. Ia menilai, justru malah terlihat aneh jika pengamanan DPR dipimpin oleh Brigadir Jenderal.

“Kita menjadi t idak lega. Kesannya DPR ini menjadi aneh, apalagi akan dipimpin oleh seseorang yang berpangkat Brigadir Jenderal yang ada kantor khusus di DPR. Kita sudah merasa aman dan nyaman, artinya tidak ada ancaman kerja. Paling ada gangguangangguan yang tidak terlalu serius,” jelas Lukman.

Tak Perlu Polisi Parlemen Amankan Gedung Parlemen

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin secara tegas menolak pembentukan satuan polisi khusus untuk mengamankan Kompleks Parlemen. Ia menilai keamanan komplek Parlemen sudah cukup memadai. Pamdal menjaga bagian dalam, dan dilakukan koordinasi dengan kepolisian jika situasinya diperlukan.

“Tidak perlu kekhususan. Kalau wilayah Senayan ini masuk Jakarta Selatan, ya sudah, itu bagian dari tanggung jawab Polres Jakarta Selatan. Kalau ini bagian dari Polda, itu bagian dari Polda saja. Jika perlu ada kekuhususan, ya tinggal disiapkan saja Kepala Kompleks,” ujarnya.

Politisi FPDI Perjuangan ini menilai, belum ada yang mendesak untuk membentuk polisi khusus di Gedung Parlemen. Justru, imbuh Hasanuddin, kalau ada polisi khusus di DPR akan membuat kesan yang tidak baik sampai harus menata khusus keamanan untuk

orangorang yang khusus, seperti Anggota DPR.

“Saya belum melihat Polisi Parlemen ini sesuatu yang krusial, yang

kemudian perlu ada organ atau struktur yang khusus. Biasabiasa saja, nanti kesannya tidak baik, bahwa Gedung parlemen itu harus di manage secara khusus. Polisi secara otomatis memang harus mengamankan DPR kalau memang perlu pengamanan secara khusus. Tapi, tidak perlu dibentuk Polisi Parlemen, yang akan terkesan nanti seperti ada negara di atas negara,” jelas Politisi asal Dapil Jawa Barat IX ini..

Seperti diketahui, DPR dan Pimpinan Polri berencana membentuk Polisi Parlemen. Wacana tersebut sudah diperbincangkan oleh Wakapolri dengan sejumlah Pimpinan DPR. Wakapolri menjelaskan, keberadaan Polisi Parlemen yang juga ada di negaranegara lain, bertujuan agar penataan dan pengaturan keamanan di Kompleks Parlemen lebih efektif.

Berdasarkan draf dokumen Desain dan Konsep Usulan Polisi Parlemen, disebutkan bahwa saat ini Parlemen di bawah kendali keamanan Pam Obvit dengan jabatan Kepala Unit

(K anit) ber pangkat Komisaris Polisi yang dibantu dua orang Panit dengan pangkat AKP. Mereka diperbantukan 30 personel Bintara.

Dengan konsep Polisi Parlemen, maka struktur itu akan berubah. P impinan ter t ingg i Polisi Parlemen nantinya akan diisi Direktur Polisi Parlemen yang dijabat oleh anggota Polri berpangkat Briga dir Jenderal Polisi. Direktur dibantu oleh dua unsur pembantu pimpinan, yakni Kasubagrenmin dan Kasubagbinops. Kepalanya dijabat polisi

berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol).

Alasan diperlukan pengamanan melekat itu karena adanya beragam jenis ancaman keamanan di Indonesia. Pengamanan oleh Pamdal dan Polisi Pam Obvit dinilai sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia.

Nantinya, Polisi Parlemen akan mengamankan pejabat negara VIP/VVIP. Asumsi lainnya, alasan DPR menginginkan Polisi Parlemen adalah audit security yang dilakukan oleh tim asistensi Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya dari tahun 2014 hingga 2015 menyatakan keamanan di Kompleks Parlemen masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri. (sf) Foto: Iwan

Armanias, Andri/Parle/HR


Roem Kono, Ketua BURT DPR (F-PG, Dapil Gorontalo)

Saya kira konsepnya akan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Kita akan tunggu Peraturan DPR itu, sejauhmana nanti bentuknya akan kelihatan, lalu disesuaikan dengan peraturan itu. Tidak perlu dipolemik

kan. Kalau orang yang mengatakan bahwa akan menjauhkan dengan rakyatnya, rakyat

siapa? saya dipilih oleh 120ribu orang tidak pernah mereka mengatakan itu masalah. Persoalannya sekarang masalah pemahaman orang yang tidak paham ikut bicara akibatnya membentuk opini yang tidak benar.

Achmad Hafisz Tohir, Ketua Komisi VI DPR (F-PAN, Dapil Sumsel I)

Jika nanti wacana Polisi Parlemen ini jadi, mungkin hanya sebatas membantu sisi keamanan

saja. Polisi Parlemen ini juga tidak akan sama dengan Polisi lain pada umumnya. Saya kira, seragamnya juga mungkin bisa berbeda, karena kewenangannya hanya terbatas di

Kompleks Parlemen saja.

Pengamanan Dalam (Pamdal) itu hanya menjaga internal DPR, yang artinya mengamankan nonteknis. Jika sudah teknis, itu sudah menjadi kewenangan dari Polisi. Di Amerika atau negara lain, Parlemennya sangat dilindungi sekali.

Saya pikir, ini tidak terlalu berlebihan. Kita lihat kondisi nega ra, jika memang belum siap dari sisi anggaran, ya ja ngan dipaksakan. Namun sepertinya Pemerintah tidak punya anggaran untuk ini, sehingga banyak pro dan kontra. Saya menyimpulkan, ini tidak terlalu urgent, tapi juga dibutuhkan.

Yudi Widiana Adia, Wakil Ketua Komisi V DPR (F-PKS, Dapil Jawa Barat IV)

Polisi Parlemen itu dalam rangka mengamankan obyek vital, itu perlu. Tapi bukan polisi untuk menangkap parlemen. Mereka yang kontra itu tidak mengerti masalahnya. Kita harus menjadikan sebagaimana halnya ma

syarakat semangat ikut pemilu dalam memilih Anggota Parlemen. Anggota yang sudah terpilih

juga harus dijadikan anggota terhormat, gedung tempat mereka berkantor juga harus jadi gedung terhormat kebanggaan negara kita. Jadi kita ke Gedung Parlemen di negara manapun gedung itu sangat aman dan sangat terhormat, ya kita berharap kepada pimpinan DPR jadikan Gedung Parlemen menjadi berwibawa.

Yang penting, orang yang membawa bom ketahuan, kalau sekarang kan orang bawa bom nggak ketahuan. Tibatiba bom diledakkan di Gedung Parlemen siapa yang mau tanggung jawab? Intinya untuk penertiban, jadi kita (Anggota Dewan) juga tidak nyaman, lihat masyarakat demo di pinggir jalan, di situ (Gedung Parlemen) itu harus disediakan dan diatur.

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR (F-PAN, Dapil Sumut II)

Dari sisi keamanan dan kenyamanan, keberadaan Polisi Parlemen ini perlu. Jika keberadaannya dapat medukung keamanan dan kenyamanan, ya ini cukup membantu. Agar tidak terlalu mencolok terlihat seperti Polisi pada umumnya, bisa saja Polisi

Parlemen ini menggunakan seragam khusus.

Polisi Parlemen ini bukan untuk menjaga eksklusifitas Anggota DPR, tapi memang kadangkadang ada hal tak terduga yang menghambat kinerja DPR. Jika begitu, maka negara dan rakyat yang akan dirugikan.

DPR memiliki peran penting di Indonesia, sehingga berhak mendapatkan hak privilege (hak istimewa). Memang, Anggota Dewan tetap dapat melaksanakan tugasnya tanpa Polisi Parlemen, tapi juga jangan sampai dalam melaksanakan kinerjanya terhambat karena halhal yang tak diinginkan.

Saya melihat, Pengamanan Dalam masih kurang maksimal pengamanannya. Dengan kawasan gedung yang cukup luas dan Anggota Dewan yang cukup banyak, jumlah personil masih kurang. Mereka juga perlu dberi pelatihan tambahan. Jika Pamdal yang terlatih sudah cukup memadai, sebenarnya tidak butuh Polisi Parlemen. Tidak mesti Polisi Parlemen yang turun jika ada halhal yang tak diinginkan, cukup Pamdal saja.

Teuku Riefky Harsya, Ketua Komisi X DPR (F-PD, Dapil Aceh I)

Saya memang belum tahu secara detail bagaimana konsep Polisi Parlemen ini, namun jika maksudnya Polisi Parlemen ini dibawah wewenang Polri, dan melalui proses pendidikan yang standar dari Polri, kami rasa ada baiknya perlu diadakan Polisi Parlemen.

Dengan banyaknya jumlah manusia yang ada, ini membuat Kompleks Parlemen sangat ramai. Sehingga pengamanan lembaga ini memang sangat perlu yang memadai. (sc,sf)

K A T A W A K I L R A K Y A T


RUMAH RAKYAT HARUS DIJAGA DAN DIAMANKAN

“Ge d u n g D P R i t u k a n rumah rakyat, jadi ya sukasuka rakyat.” Cu

kup sering mendengar kalimat seperti ini bahkan dengan nada ketus. Maunya yang bicara rumah rakyat harus dibuka seluasluasnya bagi rakyat kalau perlu tanpa aturan. Eit tunggu dulu, begitu kata P.O. Ram, Sekretaris Jenderal AIPA organisasi parlemen negaranegara anggota Asean. Ia mempunyai penjelasan yang lebih lengkap soal masalah ini.

“Bukan hanya gedung dewan yang punya rakyat. Negara ini tanah, bumi dan air, semua punya rakyat. Rakyat yang berdaulat tapi bukan berarti rakyat boleh sesuka hatinya di negara ini. Ada aturan, perlu dijaga agar negara tertata dan menjadi lebih baik. Begitu juga Gedung DPR perlu ditata, dijaga agar rakyat semakin bangga pada gedung milik mereka ini,” pungkas dia saat dijumpai di Ja

karta, beberapa waktu lalu.

Itulah filosofi utama pengamanan gedung parlemen disetiap belahan dunia. Baginya rakyat boleh bertemu dengan mudah, kapan saja de ngan para wakilnya di daerah pemilihan pada saat reses tetapi ketika ingin mendatangi gedung dewan mereka perlu mencermati aturan yang berlaku. Perlu memperlihatkan kartu pengenal dan menjelaskan apa maksud kedatangan kepada petugas yang telah ditetapkan.

Pengamanan gedung parlemen menurutnya tentu tidak seperti mengamankan istana kepresidenan. Sebagai kepala negara seorang presiden adalah lambang penting bagi keberadaan suatu negara. Dia satusatunya bagi negara sehingga perlu dijaga dengan pasukan khusus dengan pengawasan melekat mulai dari kantor tempat bekerja,

rumahnya dan keluarganya. Sementara parlemen memang tidak perlu pasukan komando tetapi mutlak dijaga oleh pasukan yang dilatih dengan khusus.

“Petugas pengamanan mesti paham apa yang perlu dijaga pada gedung dewan, apa saja tantangannya. Penjaga gedung dewan bukan watch man, yang duduk mengamati kemudian membuat laporan. Mereka harus mempunyai kemampuan mempertahankan gedung dalam keadaan darurat, merespon suatu kondisi dengan cepat, misalnya serangan teroris. Langkah ini harus dilakukan sampai polisi atau tentara datang ke lokasi ini,” papar dia.

Pertanyaan besarnya selanjutnya adalah siapa yang bisa melakukan itu. Pada sejumlah parlemen mereka membangun satu kekuatan independen terpisah dari pengaruh eksekutif dan yudikatif, membuat pelatihan sendiri, sistem kepegawaian tersendiri yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Pilihan lainnya adalah melakukan outsourcing petugas yang sudah terlatih dalam hal ini aparat kepolisian.

“Ini yang dilakukan parlemen Singapura. Dengan outsourcing kita tidak perlu merisaukan petugas, kalau kita meminta mereka menyiapkan 50 petugas setiap hari setiap menit mereka harus menyiapkannya 50 orang sesuai standar yang kita minta. Kita tidak repot dengan administrasi, cuti, sakit atau berhalangan. Setiap hari selalu ada 50 petugas menjaga kawasan parlemen,” tandasnya.

Sekjen AIPA P. O. Ram


Kondisinya akan sangat berbeda apabila petugas outsourcing diambil dari perusahaan swasta yang belum mempunyai aparat yang memenuhi standar sesuai tantangan keamanan yang dihadapi gedung parlemen.

Bisa meluncur dengan cepat di gedung tinggi melakukan aksi penyelamatan bagi pimpinan atau anggota dewan yang masuk kategori VIP. Dalam kondisi tertentu senjata api bisa saja diperlukan. Apakah seorang petugas dari perusahaan swasta telah memiliki lisensi menggunakan senjata?

Bagi Ram yang pernah menjabat seba gai Sekjen Parlemen Singapura wacana pembentukan Polisi Parlemen oleh DPR patut dikaji dengan serius. Berdasarkan pengalaman pribadinya ia mendukung kalau kemudian DPR bekerja sama dengan kepolisian. “Good idea kalau DPR bekerja sama dengan kepolisian, menetapkan bintang satu sebagai chief of police bagus saja yang pen

ting ada anggaran tersedia,” tutur dia.

Hal yang tidak kalah penting menurutnya adalah standing order yang telah disepakati oleh setiap pihak di parlemen termasuk anggota dewan. Apabila ada pihakpihak yang melanggar ketentuan itu, telah disiapkan sanksi tegas yang dijalankan termasuk oleh polisi parlemen. “Bukan tidak mungkin karena melanggar aturan yang telah ditetapkan, standing order yang telah disepa kati anggota dewan bisa ditahan oleh polisi parlemen dalam satu ruangan, bukan penjara ya tapi ruangan yang dijaga. Semua atas perintah satu komite yang biasanya dipimpin oleh speaker,” demikian Ram. (iky) Foto: An-

dri/Parle/HR

Seketat pengamanan bandara. Itulah penggambaran sederhana Daniel Blessing yang pernah bekerja se

lama lima tahun di Parlemen Jerman atau biasa disebut Bundestag. Peneliti yang saat ini bekerja di Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jakarta ini mencermati pengamanan di gedung parlemen penting untuk menjaga anggota dewan tidak bekerja di bawah tekanan siapapun. Itulah sebabnya Polisi Parlemen Jerman atau biasa disebut Polizei beim Deutschen Bundestag menetapkan ramburambu yang tegas untuk setiap wilayah.

“Sejak serangan teroris di Spanyol dan London pengamanan gedung parlemen di Jerman sangat ketat, publik tentu dapat masuk setelah melewati pemeriksaan ketat yang

perbandingannya seperti pengamanan di bandara,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan Polisi Parlemen di Jerman di rekrut dari jajaran Polisi Federal. Baginya itu sangat masuk

akal untuk membangun tenaga pengamanan sendiri tentu sangat rumit dan perlu biaya yang tidak sedikit. Polisi di Bundestag Jerman diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan serta menjaga fungsi kerja parlemen dan komitekomitenya. Polisi bertanggung jawab atas segala bangunan, tempat dan lahan yang berada di bawah administrasi Bundestag.

Sebagaimana ditulis dalam situs resminya www.bundestag.de, keberadaan polisi parlemen dimuat dalam Konstitusi. Bundestag dilindungi dari pengaruh eksekutif dan yudikatif, yang sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Bagi Daniel terlalu beresiko kalau mempercayakan keamanan parlemen kepada petugas satpam biasa tanpa dibekali kemampuan khusus. Namun pastinya masingmasing

POLISI PARLEMEN JERMAN DIREKRUT DARI POLISI FEDERAL


Fok us perhat ian publ ik Amerika Serikat tertuju pada headline sejumlah media yang menyoroti aksi

Officer Pau McKenna petugas The United States Capitol Police (USCP) yang mengejar dan menghadang laju jalan anggota Kongres Amerika Cynthia McKinney ketika memasuki Capitol (DPR Amerika). Paul mengaku mengambil sikap tegas karena Cynthia melaju melintasi alat metal detector tanpa mengenakan tanda pengenal termasuk pin khusus anggota dewan.

Paul dan Cynthia saling berbeda pendapat soal insiden ini. Paul tegas menyatakan menegakkan aturan

USCP: TEGAS MENEGAKKAN ATURAN

negara mempunyai tantangan dan pendekatan berbeda.

“Jelas tidak bisa disamaratakan. Pilihan DPR tentu tergantung kajian apakah akan membentuk polisi parlemen atau petugas pengamanan yang lain. Yang harus dipastikan adalah pengamanan parlemen ha

rus diorganisasikan dengan baik, perlu diberi ruang untuk bekerja independen dengan sistem yang sudah tertata baik,” tutur dia.

Aturan pengamanan itu menurutnya harus menjadi kesepakatan seluruh anggota dewan termasuk sanksi bagi siapa saja yang me

langgar. Untuk lingkup Bundestag, dibentuk satu komite khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden Parlemen yang akan memeriksa apabila ada pelanggaran peraturan termasuk oleh anggota dewan.

Polisi di Bundestag Jerman telah mengikuti pelatihan bertahuntahun pada pemerintah federal. Mereka tidak memperlakukan seseorang sebagaimana yang berlaku di kantor kepolisian karena berlawanan dengan semangat kepolisian parlemen. Peralatan resmi yang digunakan pada polisi Bundestag memiliki ciri khusus dibandingkan kesatuan polisi negara atau Polisi Federal.

Polizei beim Deutschen Bundestag bekerja sama dengan kesatuan polisi lainnya, terutama dengan polisi Berlin. Rapat koordinasi rutin dan pertukaran secara reguler tentang laporan situasi terkini dari masingmasing kesatuan. (iky)


(walaupun belakangan ia me ngaku sesaat t idak mengenal Cyntia karena baru saja merubah model rambutnya). Sedangkan anggota Kongres Cynthia dalam laporannya menyebut kasus ini sebagai aksi rasis kepada dirinya yang berkulit hitam. Namun dibalik perdebatan peristiwa yang terjadi 26 Maret 2006 itu, publik mendapat gambaran USCP menjalankan tugasnya mengamankan gedung dewan tanpa pandang bulu.

Sejarah Polisi Parlemen AS seperti yang ditulis dalam website resminya uscapitolpolice.gov dimulai sejak tahun 1801 saat boyongan dari Philadelphia ke Capitol Building di Washington DC. Pada awalnya tugas utamanya adalah mengamankan gedung dan aset. Kemudian diperluas menjadi menyediakan beragam layanan pengamanan bagi komunitas yang mendukung tugastugas kekongresan termasuk para pengunjungnya. USCP didukung beragam unit, patroli jalan kaki dan dengan kendaraan, sejumlah bangunan pos, tim yang bekerja 24 jam diberi nama Containment and Emergency Response Team (CERT), K9, Seksi Materi Berbahaya yang juga bekerja 24 jam ditambah Polisi Perpustakaan Kongres yang mulai

bergabung pada tahun 2003. Total seluruh anggota pengamanan yang telah disumpah ini berjumlah 1800 orang.

USCP mengusung motto ‘wear the badge feel the honour’. Rekam jejak prestasinya membuahkan penghargaan CALEA Gold Standard dari komisi independen yang memberikan agreditasi di bidang keamanan publik. Disamping kebanggaan korps anggota USCP dalam sumpahnya diminta untuk berkomitmen untuk mengedepankan perlindungan pada proses legislasi sebagai simbol dari demokrasi. “We protect the legislative process, the symbol of our democracy, the people who carry out the process, and the millions of visitors who travel here to see democracy in action.”

Sebagai satu kesatuan USCP juga berkomitmen membangun keragaman sebagai bagian dari keragaman Amerika. USCP harus dapat merepresentasikan banyak ras, warna kulit, agama, pandangan politik, jenis kelamin dan usia. Kekuatan mereka berasal dari hampir 50 negara bagian dan teritori. “We embrace and celebrate a diverse workforce, where we believe inclusion makes our workplace stronger and respect

ing each individual as a person and as a professional is essential.”

Tidak mudah untuk menjadi anggota USCP. Ada sejumlah persyaratan minimum yang harus dipenuhi diantaranya Physical Readiness Test yang setara dengan kepolisian Amerika. Kandidat juga harus lulus Police Officer Selection Test dengan skor minimal 70, untuk kemampuan dasar matematika, membaca dan tata bahasa. Pendidik an minimal adalah High School Diploma atau kurang lebih setingkat SMA lulus medical, polygraph dan psychological examination serta sejumlah persyaratan lainya.

Setelah dinyatakan lulus kandidat akan mengikuti training, minggu pertama di Pusat Diklat USCP di Cheltenham, MD dan dilanjutkan pelatihan 12 minggu penuh di Federal Law Enforcement Training Center (FLETC) di Glynco, Georgia. Setelah itu dilanjutkan 13 minggu pelatihan kemampuan khusus di Pusat Diklat USCP. Berarti total pelatihan 26 minggu. Jenis pelatihan juga sangat beragam, mari lihat daftarnya; Officer Safety and Survival, Communications and Interviewing, Constitutional and Federal Law, Criminal Law, Arrest Techniques, Defensive Tactics, Drugs of Abuse, Terrorism, VIP Protection, Physical Security, Firearms, Tactics for Flying Armed, Driver Training dan Physical Efficiency Battery (PEB).

Disamping komitmen yang menjadi beban kerja USCP juga telah menetapkan standar penghargaan bagi setiap anggotanya. Dalam informasi yang dikutip dari laman resmi USCP ada gaji dan sejumlah tunjangan, kepuasan membangun karir sebagai pegawai publik yang menantang dan kebanggaan menjadi pegawai federal serta bagian dari anggota Departemen Kepolisian Amerika. (iky) Foto: uscapitolpolice.gov

LAPORAN UTAMA


Pro dan kontra muncul di tengah publik, pasca wacana pembentukan Polisi Parlemen

bergulir dari ruang rapat Badan Legislasi DPR RI. Markas Besar Polri sebagai pengusung konsep ini, mencermati pro dan kontra tersebut. Dinamika ini jelas produktif sehingga proses pengkajian akan lebih banyak menjaring masukan dari sejumlah pihak yang menyuarakan pemikirannya. Itu yang disampaikan Karo Lemtala Srena Polri, Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam pembicaraan dengan Parle di Jakarta belum lama ini.

“Jalan masih panjang, pembentukan Polisi Parlemen perlu terlebih dahulu adanya kesepakatan di internal Parlemen serta dukungan masyarakat/rakyat. Hingga saat ini masih terdapat suara pro kontra baik dikalangan anggota DPR maupun masyarakat. Jika parlemen dan masyarakat sepakat, maka Polri tentu akan mendukung pembentuk an Polisi Parlemen ini. Sebaliknya bila internal DPR tidak sepakat dan dukungan masyarakat tidak kuat, tentu Polri tidak akan memaksakan pembentukan Polisi Parlemen dan akan mengoptimalkan Sistem Pengamanan yang sudah ada dengan Polda Metro Jaya sebagai ujung tombaknya,” katanya sambil menganggukkan kepala.

Ia mencatat pergantian era orde baru ke reformasi juga menimbulkan berbagai macam konflik, dinamika politik meningkat serta munculnya kelompokkelompok radikal yang melakukan aksiaksi teror di

berbagai tempat dan telah menarik pehatian dunia internasional ketika Bom Bali 1 dan 2 menimbulkan korban jiwa tidak hanya warga Indonesia tetapi juga warga negara lain yang jadi tamu di sini.

Kelompok radikal ini terus melakukan pergerakan bersifat klandeistein serta terorganisir dan terus melakukan rekruitmen dengan berbagai cara. Sejumlah temuan menunjukkan sebagian jaringan kelompok radikal ini diketahui memiliki sasaran teror yakni obyek vital selain untuk menunjukkan eksistensinya juga ingin mengganggu stabilias keamanan negara. Mereka juga merupakan transnasional organized crime yang memiliki jari ngan di luar Indonesia bahkan dalam melakukan aksi terornya direncanakan, didanai, dan dikendalikan dari luar negeri.

Pembentukan satuan Polisi Parlemen diharapkan menjadi jawaban menghadapi dinamika politik dan ancaman serta gangguan yang muncul di negeri ini. “Pembentukan Polisi Parlemen ada plus dan minusnya. Keuntungannya, pelayanan untuk pengamanan, perlindungaan dan penciptaan ketertiban dilingkungan parlemen akan lebih menjadi optimal, apalagi dari catatan kepolisian pernah terjadi peristiwa gangguan kamtibmas yang cukup signifikan seperti ledakan bom oleh pelaku teror pada tahun 2003, demontrasi anarkis termasuk konflik internal yang berpotensi melanggar hukum. Sebagai contoh di Amerika serikat, dengan terbentuknya US Capitol Police, maka pelayanan pengamanan, perlindungan parlemen menjadi lebih fokus dan baik,” papar dia.

POLRI CERMATI PRO DAN KONTRA POLISI PARLEMEN


Tidak Menjauhkan Dewan dari Masyarakat

Gatot membantah pandangan yang muncul bahwa pembentukan Polisi Parlemen dianggap berlebihan dan memunculkan kekhawatiran akan menjauhkan anggota dewan dengan masyarakat yang diwakili oleh anggota dewan sehingga akan dapat menghambat komunikasi dalam penyampaian aspirasi kepada anggota dewan. Kehadiran Polisi Parlemen tekannya untuk menjamin dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungan parlemen.

“Ketertiban tentu bukan hanya keinginan aparat kepolisian semata

tapi tentu dambaan segenap stake holder termasuk masyarakat. Ketertiban di parlemen tentu akan meningkatkan aura parlemen, membuat masyarakat menjadi lebih nyaman, terlayani dalam menyampaikan aspirasinya, anggota dewan juga terbantu karena bisa bekerja dengan efektif dalam memperjuangkan aspirasi konstituen,” jelas dia.

Demokratisasi yang terus berkembang dan dinamika kriminalitas juga mempengaruhi jaminan keamanan dan ketertiban di komplek MPR/DPR/DPD sehingga satuan pengamanan yang saat ini terdiri dari empat unsur Pam Obvit Polda Metro Jaya, Pamdal MPR, DPR dan

DPD dinilai tidak efektif lagi. Hal ini dilihat dari jumlah personil yang terbatas dan tidak memiliki kompetensi sesuai tantangan yang terus berkembang.

Perlu perubahan terhadap instrumen hukum yang mengatur sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi dan menempatkan Polri sebagai leading sector dalam sistem manajemen pengamanan di komplek parlemen. Hasil evaluasi menunjukkan dengan menempatkan Polri sebagai unsur kekuatan yang bersifat pendukung (backup) akan kesulitan dalam melakukan langkah strategis sinergisitas polisional. (iky) Foto: Naefuroji, Andri/Parle/

HR

LAPORAN UTAMA


Matahari baru menggeliat dari peraduaannya. Suasana Kompleks Parlemen

pun masih cukup lenggang. Namun, tak jauh dari pos Pengamanan Dalam (Pamdal), sejumlah personel sudah nampak berbaris rapi. Mereka hendak mendengarkan arahan dari Sang Komandan. Sesekali juga personel Pamdal olahraga pagi bersama. Selain apel pagi dan olahraga, sebagian personel juga sudah siaga di posnya masingmasing.

Ya, inilah sebagian gambaran kecil tentang kegiatan Pamdal pada pagi hari. Aktifitas Pamdal pada siang, sore atau bahkan malam hari tentunya terlihat berbeda. Namun, Pamdal tetap dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya untuk mengamankan Kompleks Parlemen.

Untuk mengupas tentang sistem pengamanan di Kompleks Parlemen, Parlementaria pun menemui Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI, Mardian Umar, barubaru ini. Sebagaimana diketahui, secara struktur lembaga, Bagian Pamdal berada di bawah kendali Biro Umum. Bertempat di ruang kerjanya, Mardi, biasa ia dipanggil, menceritakan seluk beluk pengamanan yang ada di DPR.

“Sesuai tupoksi, Pamdal itu mengamankan Kompleks Parlemen di Senayan, Rumah Jabatan Anggota (RJA) Ulujami, RJA Kalibata, dan Wisma Kopo. Tugas satuan pengamanan utamanya ada di tiga hal, yaitu personal yang bertugas di lingkungan DPR Sena

yan. Kemudian pengamanan aset, baik gedung maupun barang. Dan terak hir, aktifitas atau kegiatan di DPR. Kami bertugas sesuai dengan batas kemampuan kita,” jelas Mardi, mengawali perbincangan.

Sampai saat ini, jelas Mardi, Pamdal berjumlah 489 personel, terdiri dari 129 personil berstatus Pegawai Negeri Sipil, 300 personil outsourcing, dan 53 personil berstatus ho nor. Jumlah personi l itu dibagi menjadi 25 personel di RJA Ulujami, dan 30 personel di Wisma Kopo. Untuk RJA Kalibata b e r j u m l a h 150 personel, nam u n

sampai sekarang operasinya di bawah kendali Biro Pemeliharaan dan Bangun an Instalasi, bukan Biro Umum.

Mengenai perbedaan kendali operasi ini, Mardi mengaku sedang dalam tahap pembenahan, agar menjadi satu komando dan satu

langkah. Ia berharap segera ada kebijakan dari Pimpinan Dewan

dan Pimpinan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan

kembali. Belum lagi, permasalahan personel Pamdal yang berstatus PNS juga sudah mulai menua.

SISTEM PENGAMANAN DPR

PANTANG TAK MAMPU DAN TAK BISA


“Dalam melaksanakan tugas pengamanan, Pamdal sudah melakukannya sesuai dengan Daftar Susunan Personil dan Peralatan (DSPP) yang berlaku saat ini. Karena kami pantang mengatakan tidak mampu dan tidak bisa. Kami dididik untuk seperti itu,” tegas Mardi.

Paduan Personel dan Teknologi

Mardi menjelaskan, sistem pengamanan terpadu yang dilakukan Pengamanan Dalam, merupakan perpaduan antara personel Pamdal itu sendiri, dengan teknologi. Personel yang ada saat ini, jumlahnya dicukupi, kemudian dibarengi dengan penggunaan teknologi. Teknologi yang digunakan diantaranya Closed Circuit Television (CCTV), hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah. Selain itu, ada plat barrier, barrier gate dan alat pendeteksi bom.

“Penggunaan CCTV kami akui memang belum maksimal, tapi minimal sudah kita lakukan. Mu

dahmudahan tahun ini dapat kita sempurnakan lagi. Dengan adanya CCTV ini, harapannya kita akan mengetahui data awal ketika seseorang bergerak, hingga jika orang itu melakukan tindakan kejahatan, baik itu di dalam ruang, maupun di luar ruang. Personal dan teknologi bekerja beriringan,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai ancaman bom, Mardi mengakui, DPR memang pernah mendapat teror bom. Namun ia melihat, ancaman bom tidak hanya pernah diterima oleh DPR saja, tapi hampir di seluruh instansi negera ini. Sebagai antisipasinya, ia memberikan perhatian khusus soal ancaman ini, kepada Komandan Satuan, maupun para personil, untuk lebih waspada terhadap orangorang yang masuk, termasuk kendaraan bermotor.

“Mengenai ancaman bom, tentu kita punya cara bertindak dan bekerjanya, kerjasama dengan pihak kepolisian dan unit terkait. Kami juga memberikan pelatihan kepada

personil. Orangorang yang berniat jahat itu kan gerakannya agak berbeda. Jika orang yang berencana melakukan tindakan negatif, pada saat masuk kawasan DPR ini pasti akan terlihat beda, mungkin terlihat agak ketakutan. Beda dengan orang yang sudah biasa beraktifitas di DPR,” analisa Mardi.

Untuk antisipasi terhadap ancaman bom, ia meminta kerjasama dari seluruh unsur yang ada di Kompleks Parlemen. Terutama dari para pegawai yang memang sudah terbiasa beraktifitas di DPR.

Untuk mengimbangi kebutuhan, penampilan Pamdal pun ‘naik pangkat’. Untuk personel khusus yang bertugas di ruang Pimpinan DPR, ataupun ketika bertugas pada saat Rapat Paripurna, personel mengenakan stelan jas, bukan seragam seperti biasanya.

Berharap Penambahan Personel

Menilik jumlah personel dan sarana

LAPORAN UTAMA


prasarana yang ada, Mardi menilai belumlah ideal. Ia mengaku, memang sulit mengukur ideal untuk jumlah personel ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan, walaupun Polri pernah memberikan rasio pengamanan yang ideal.

“Parlemen ini dinamikanya luar biasa. Kadang, di suatu Komisi atau AKD, kita cukup jaga dengan 23 personil. Tapi kalau ada dinamika yang terjadi, tidak cukup kita tangani, bahkan bisa sampai 20 personel. Dinamika ini harus kita antisipasi dari jauh sebelumnya, dengan melihat laporan semua unsur,” tukas Mardi.

Walaupun belum memenuhi kriteria ideal, Mardi memastikan pihaknya tetap menjalankan standard pengamanan yang terbaik. Apalagi, setidaknya dalam setahun belakangan, Pamdal cukup mendapatkan nilai plus, ditandai dengan tidak adanya pencurian kendaraan bermotor, aksi perkelahian, dan lain sebagai nya.

“Hal itu patut kita banggakan dari sisi upaya mengamankan kegiatan dewan ini. Dengan segala keterbatasan personil, sarana prasarana dan lain sebagainya, kita lakukan pengamanan semampu kami. Upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Anggota Dewan terus kita tingkatkan,” janji Mardi.

Untuk itu, ia sangat berharap secepatnya segera ada penambahan personel Pamdal. Pelatihan kepada personel juga semakin ditingkatkan. Sehingga, pengamanan DPR akan semakin baik.

“Harapan kami, di tahun ini Insha Allah kami akan merekrut kembali 150 personil tambahan. Jadi, dengan penambahan personel dan penerapan teknologi, pengamanan DPR akan semakin lebih baik. Termasuk pelatihan, baik di dalam atau di luar

satuan, akan terus kita terapkan. Memang ada cara khusus sistem pengamanan yang kami miliki, namun tidak mungkin kita kupas di sini,” harap Mardi.

Ketika ditanya mengenai wacana Polisi Parlemen, Mardi mengaku mendukung rencana itu. Apalagi ia juga sudah pernah diminta Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan ide dan gagasan mengenai Polisi Parlemen ini. Namun, dengan sumber daya manusia yang ada saat ini, ia menginginkan kemampuan personel Pamdal ditingkatkan. Apa

lagi soal peningkatan kemampuan Pamdal ini juga sudah digagas oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon.

“Apa yang disampaikan Pak Fadli Zon terkait meningkatkan kemampuan Pamdal, itu benar. Tapi, upaya peningkatan ini baru bisa kita lakukan jika personilnya cukup. Kalau setiap hari personil dibagi habis untuk bertugas, kapan kami berlatihnya? Kalau nanti ditambah 150 personel, bahkan mungkin 300 personel, ada personel cadangan yang dipersiapkan apabila terjadi sesuatu. Jika tidak terjadi, maka

personel yang ada ini akan berlatih,” jelas Mardi.

Mardi sangsi dengan jumlah personel yang terbatas dapat meningkatkan kemampuan Pamdal. Meng ingat setiap harinya, jumlah personel Pamdal habis untuk bertugas. Peningkatan kemampuan itu, tambah Mardi, meliputi peningkatan kemampuan satuan di dalam satuan, yang melatih adalah pihak internal. Selain itu, ada pening katan kemampuan satuan di luar satuan, dimana yang melatih diantaranya Brimob dan Kopassus.

“Wacana Polisi Parlemen ini kami dukung. Karena menurut kami, istilah Polisi Parlemen ini bukanlah Polisi yang mengambil alih pengamanan DPR, karena Polisi ini punya masyarakat dan negara, sehingga harus mengamankan dimana saja. DPR juga wilayah pengamanan Polisi, tapi karena keterbatasan Polri, mereka membaut satuan pengamanan di luar TNI Polri, yaitu Pamdal. Kami mendukung, karena ide konsep gagasan sudah kita berikan. Apapun yang diterapkan dari atas, kami harus mampu melaksanakannya,” janji Mardi sambil menutup perbincangan. (sf) Foto: Naefuroji/Parle


Saat ini DPR RI melalui Badan Legislasi tengah membahas Rancangan Peraturan DPR

RI tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI. Secara umum Rancangan Peraturan DPR RI tersebut memiliki tujuan untuk menata sekaligus memperbaiki pola dan sistem pengamanan di lingkungan gedung DPR RI yang dirasakan semakin hari semakin tidak kondusif bagi berlangsungnya kegiatan kenegaraan seharihari para anggota DPR RI. Hampir setiap hari dapat kita lihat betapa longgarnya pengamanan sejak kita masuk kompleks DPR RI baik bagi pejalan kaki, kendaraan bermotor roda dua, hingga mobil termasuk taksi. Jikapun ada pemeriksaan (terhadap taksi), hal itu dirasa sebagai formalitas belaka, kecuali jika ada hajat besar seperti pidato kenegaraan maka pola pengamanannya diperketat dan melibatkan pihak kepolisian serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Selanjutnya jika hendak memasuki ruang sidang/rapat, maka siapapun bisa memasukinya (baik di ruang rapat utama ataupun di balkon) tanpa pemeriksaan secara ketat kecuali sifat rapat tertutup. Selain pola pengamanan yang bersifat fisik keamanan, penataan gedung juga menjadi perhatian termasuk di dalamnya penempatan ruangruang teknis seperti pusat gas, pusat pengendali elektrik (listrik), AC, dan lain sebagainya menjadi persoalan yang rumit. Belum lagi dengan melihat penataan kawasan dengan banyaknya warung/kedai hingga ke dekat gedung rapat

utama (paripurna). Hal itu tentu sangat membuka ruang bagi terjadinya potensi keadaan bahaya baik di sengaja (sabotase) maupun akibat kecelakaan (tabung gas meledak, korsleting, dll).

Berdasarkan hal itu semua, maka DPR RI merasa perlu untuk membuat peraturan dalam rangka menata dan mengelola kawasan kompleks gedung DPR RI ini dengan baik tanpa menghilangkan sifat kedekatan antara wakil rakyat dan rakyatnya. Yang paling utama adalah bagaimana mengatur hal tersebut tetapi tetap mempertimbangkan sifat parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Atas hal tersebut terdapat beberapa pilihan

yang disampaikan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan tersebut. Salah satunya adanya pola zonasi yang dalam rancangan Peraturan DPR RI tersebut disebutkan ada zona hijau, zona kuning dan zona merah sebagai tingkatan gradasi pengamanan. Untuk zona hijau, pengamanan relatif longgar, sementara zona kuning lebih diperketat dan terbatas, sedangkan zona merah menjadi semacam restricted area. Pilihan lain yang digagas oleh beberapa pihak terutama pihak kepolisian adalah dibentuknya polisi parlemen atau pola pengamanan melekat seperti di beberapa Negara meskipun dengan catatan harus merubah beberapa peraturan lainnya yang menegaskan bahwa polisi

Model Pengamanan Kompleks DPR RI

SUMBANG SARAN


Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si *

hanya sebagai pendukung dalam pengamanan di kompleks gedung DPR RI ini dalam posisi sebagai pengamanan obyek vital.

Dalam dokumen yang dipaparkan pihak kepolisian kepada Badan Legislasi beberapa waktu lalu disebutkan bahwa alasan diperlukan pengamanan melekat itu karena adanya beragam jenis ancaman keamanan di Indonesia. Saat ini, dengan keberadaan Pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Polisi Pam Obvit (Pasukan Pengamanan Objek Vital) di bawah Polda, dirasa sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia. Polisi Parlemen adalah jawabannya, di mana Polri menjadi backbone

(tulang punggung) dalam pengamanan kompleks MPR/DPR/DPD RI dan bukan menjadi backup pengamanan daripada otoritas pengelola Obvitnas, khususnya kompleks MPR/DPR/DPD RI. Nantinya, Polisi Parlemen ini akan mengamankan pejabat negara VIP/VVIP. Asumsi lainnya, adalah audit security yang dilakukan oleh tim asistensi Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya dari tahun 2014 hingga 2015. Hasilnya, keamanan di kompleks parlemen masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri. Meski terdapat satuan Dit Pam Obvit PMJ yang hanya dijabat seorang Kanit dengan berpangkat Pamen (Kompol) dengan sejumlah personel hanya 30 orang.

Fokus konsep ini adalah desain baru yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan sistem keamanan yang spesifik atau khas yaitu legislatif security manajemen yang sejalan dengan tugas pokok, fungsi dan peran Polri. Maka pendekatan keamanan khusus pada parlemen melalui satuan Polisi Parlemen sangat diperlukan. Landasan yuridisnya adalah UndangUndang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Juga Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional. Lalu, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Melihat beberapa pilihan model pengamanan di atas tentu kita harus mengkajinya secara mendalam dengan melihat berbagai aspek yaitu aspek teknis, aspek sosiologis, dan aspek politis. Ketiga aspek itu harus menjadi rujukan utama dalam membuat peraturan tentang pola pengamanan kompleks gedung DPR RI ini. Secara teknis kita semua sudah mengetahui dan memahami bahwa keadaannya sudah sangat longgar seperti sudah disampaikan di muka dengan berbagai potensi keadaan bahaya yang mungkin timbul. Aspek kedua yaitu aspek sosiologis merupakan hal yang sangat penting diperhatikan karena karakteristik parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat memang “harus” dekat dengan rakyatnya atau tidak berjarak. Dengan demikian pola pengamanan yang hendak diran


cang harus tetap mengedepankan terciptanya pola komunikasi antara wakil rakyat dan rakyatnya melalui mekanisme yang terpola, terencana, sistematis, tetapi tidak rigid atau kaku. Salah satunya adalah selain melalui sarana teknologi informasi, juga harus dibuka seluasluasnya saluran aspirasi rakyat yang langsung bersentuhan de ngan rakyat. Artinya, selain ada pola pengaturan pengamanan, juga ada mekanisme yang disepakati bersama dan dipatuhi bersama tentang mekanisme penyampaian dan penyaluran aspirasi rakyat kepada DPR RI yang lebih dari apa yang dilakukan saat ini. Salah satu wujud kongkritnya adalah disediakannya ruang/tempat terbuka dan/atau ruang khusus yang nyaman untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai tujuannya apakah hendak ke pimpinan DPR, komisi, fraksi, atau cukup diterima Bagian Humas saja. Dengan demikian akan ada satu pola terpadu antara kehendak meningkatkan pola pengamanan sekaligus meningkatkan pola penyerapan aspirasi.

Aspek ketiga adalah aspek politis.

Aspek ini memang terlihat sa ngat berat untuk dijadikan landasan dalam membentuk peraturan tentang pengelolaan pengamanan kompleks DPR RI ini. Tetapi sebagai lembaga politik yang secara kelembagaan sejajar dengan lembaga kepresidenan tentu patut menjadi pertimbangan. Seperti di Kongres Amerika Serikat, pengamanan di sekitar kompleks parlemen dilakukan oleh satuan polisi khusus parlemen yang bertanggungjawab penuh menjaga keamananannya. Namun demikian tetap dibuka ruang publik untuk dapat mengunjungi Capitol Hill meskipun hanya untuk melihatlihat (tour) hingga ke galeri (balkon) ruang rapat paripurna baik untuk Senat maupun House dengan standar operasi yang baku seperti tidak diperbolehkan berisik (bersuara), tidak diperkenankan membawa handphone dan melalui alat deteksi khusus ketika memasuki ruangan galeri tersebut. Begitu juga untuk kegiatan menyampaikan pendapat atau aspirasi, Kongres memberikan ruang yang juga dijaga keamanannya oleh pihak kepolisian parlemen.

Dari komparasi di atas, kita dapat

melihat sesungguhnya parlemen adalah lembaga terhormat untuk dijaga kewibawaannya serta keamanannya. Namun demikian di sisi lain kita juga harus melihat fakta dan kondisi sosiologis serta politis saat ini di Indonesia. Meskipun DPR belum cukup memperoleh kepercayaan publik yang tinggi, namun wibawa lembaga ini harus dijaga tidak hanya melalui pola pengamanan namun juga melalui kinerjanya terutama di tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian harus dilakukan secara komprehensif antara pembentukan peraturan tentang pengelolaan keamanan kompleks gedung DPR RI dan pembentukan peraturan yang mengarah kepada adanya peningkatan kinerja serta adanya keterbukaan dan kemudahan masyarakat mengakses segala kegiatan DPR dan penyampaian aspirasinya. Semua hal itu dalam rangka menuju parlemen modern yang dicitacitakan.

* Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI

SUMBANG SARAN

Paspampres mengambil alih pengamanan gedung DPR pada saat acara kenegaraan yang dihadiri Presiden


Sejak dioperasionalkan 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memiliki beragam permasalahan,

banyak aspek yang belum matang dan memunculkan persoalan. Kurangnya sosialisasi

dan perubahan struktur dalam BPJS dinilai menjadi penyebab munculnya permasalahan

tersebut. Padahal, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan.

Dalam kwartal pertama pelaksanaan JKN yang dioperatori BPJS Kesehatan, memang sudah berjalan relatif baik. Namun upaya reformasi program jaminan sosial untuk memberikan

perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan di lapangan dan sekarang dihadapkan dengan wacana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Peta Permasalahan

Di tengah begitu banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BPJS, beberapa waktu yang lalu

mencuat adanya usulan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX pada 1 April 2015 lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan menjelaskan pada tahun 2015 tidak ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan PBI maupun non PBI (mandiri), namun direncanakan iuran BPJS Kesehatan akan dinaikan pada 2016.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang menyatakan DJSN memperkirakan kenaikan iuran mencapai Rp.8.275 perorang perbulan. Saat ini iuran yang harus dibayar peserta BPJS Kesehatan dari penerima PBI sebesar Rp.19.225 perorang per

KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN HARUS

DIBARENGI PERBAIKAN LAYANAN

PENGAWASAN


bulan. Sedang untuk kenaikan iuran untuk peserta mandiri yang diajukan, menurut Chazali yakni sebesar Rp.10.000.

Dengan demikian iuran wajib untuk layanan rawat inap kelas III akan menjadi Rp.35.000 perorang perbulan dari sebelumnya Rp.25.500 dan kelas dua menjadi Rp.52.500 dan kelas I menjadi sebesar Rp.69.500. Menurut Chazali dengan kenaikan iuran peserta mandiri tersebut akan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan terutama keterlibatan rumah sakit yang menjadi mitra.Namun anggota DJSN lainnya Bambang Purwoko menambahkan usulan kenaikan iuran peserta mandiri tersebut belum mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam pleno DJSN.

Sementara pada kesempatan RDP dengan Komisi IX Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan tahun 2016 harus ada penaikan iuran premi untuk mengisi gap 2014 dan 2015. BPJS Kesehatan juga menjelaskan mayoritas yang menggunakan BPJS Kesehatan adalah pasien peserta mandiri kelas 1 dan 2 selain itu prinsip gotong royong peserta BPJS tidak terjadi sehingga terjadi defisit keuangan.

Sementara itu Ketua DJSN mengungkapkan terjadi peningkatan jumlah peserta yang cukup signifikan kepesertaan BPJS Kesehatan. Terkait dengan target kepesertaan BPJS Kesehatan pada 2015, Ketua DJSN berharap dapat mencapai angka kepesertaan sebesar 165 juta peserta.

Jumlah peserta penerima bantuan iuran yang berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu pada tahun 2015 ini akan bertambah sampai dengan 2,2 juta. Untuk menambah peserta tersebut pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp 800 miliar pada 2015 dengan premi Rp 19.225 per orang per bulan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris me ngakui masih ada banyak permasalahan yang mewarnai program BPJS Kesehatan selama 2014. Oleh sebab itu, ke depan BPJS Kesehatan akan memperbaiki pelaksanaan program BPJS Kesehatan.

Munculkan Protes

Terlepas dari pro dan kontra usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, BPJS harus diakui memiliki sejumlah permasalahan yang harus dengan jeli dipetakan bersama oleh DPR dengan pemerintah. Berdasarkan UU, maka sistem BPJS menetapkan bahwa kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga bahkan warga asing dengan ketentuan tertentu sebagaimana ketentuan UU BPJS pasal 14. termasuk pembayaran iuran (premi) sebesar 27.000/ orang setiap bulannya.

Terkait dengan iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 1 angka 13 danPeraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Nomor 4 Tahun 2014 pasal 1 ang ka 3; iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan.

Ketentuan besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presi den Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagai berikut: Pasal 16A

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per orang per bulan. Pasal 16B

(1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.

PENGAWASAN


(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut: 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Selain itu UU BPJS Pasal 17 juga menetapkan bahwa khusus untuk fakir miskin, tidak mampu, orang cacat, tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu iuran wajib BPJS dibayar oleh pemerintah, artinya mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Sedang dalam pasal 14 UU SJSN menjelaskan bahwa pemerintah secara bertahap mendaftarkan PBI (penerima bantuan iuran) sebagai peserta ke BPJS, yaitu orang fakir miskin dan tidak mampu.

Namun bagaimana menentukan yang miskin, tidak mampu yang iurannya harus ditanggung pemerintah belum terpetakan dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya salah sasaran masih terbuka lebar. Mekanisme pembayaran dan kerjasama dengan RS juga merupakan permasalahan lainnya yang harus dicermati dengan seksama terutama kerjasama RS Swasta yang belum terjalin dengan baik. Selain itu belum maksimalnya pelaksanaan sejumlah program yang dilaksanakan BPJS serta birokrasi BPJS yang

kerap kali dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain pelayanan atas kepersetaan BPJS Kesehatan masih menjadi keluhan dari masyarakat.

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam RDP dengan BPJS Kesehatan dan DJSN menyatakan tidak setuju bila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menaikkan iuran peserta mandiri. Pasalnya, pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan dinilai belum optimal. BPJS Kesehatan dinilai belum layak menaikkan iuran karena fasilitas kesehatan yang masih minim. Pasien yang membludak masih terjadi di banyak RS, belum lagi waktu antre berobat yang dinilai terlalu lama.

Salah satu jalan mengatasi permasalahan tersebut, menurut Dede, adalah dengan menaikkan anggaran untuk bidang kesehatan. “Pemerintah harus serius menggolkan amanat UndangUndang Dasar, di mana anggaran untuk kesehatan minimal lima persen untuk pusat dan 10 persen di daerah,” ujar Dede.

Meski begitu, Dede mengatakan sepakat bila kemudian iuran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dinaikkan. “Karena PBI merupakan tang


gung jawab negara. Usulan terakhir ada di angka Rp 25.000 hingga Rp 27.000. Prinsipnya, kami tidak keberatan kalau iuran PBI yang dinaikkan,” katanya. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena kepada Parlementaria DPR terkait dengan usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, bahwa Komisi IX tidak menyetujui kenaikan premi pada tahun 2016 untuk yang iuran mandiri (non PBI). “ Kita akan melakukan evaluasi tidak hanya pada sisi pendataan dan pembagian dari kartu jaminan kesehatan itu tapi kita juga ingin mengevaluasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk SDM nya,” jelas dia.

Sementara untuk kenaikan iuran PBI yang ditanggung pemerintah, Ermalena menyatakan bahwa kalau memang dianggap perlu menaikkan iuran PBI pihaknya tidak keberatan. Namun perlu dijelaskan terlebih dahulu rasionya kenapa perlu adanya kenaikan anggaran iuran PBI dari Rp.19.225 perorang perbulan menjadi di angka kisaran Rp 25.000 hingga Rp 27.000. “Anggaran untuk kenaikan iuran PBI harus diadakan karena dalam undangundang menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengadaan anggaran untuk kenaikan iuran PBI harus dilakukan secara proporsional dengan pola pelayanan yang akan diberikan kepada pasien atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan mampu terpenuhi,” ungkap Ermalena.

“Anggaran yang disediakan untuk PBI sudah mencapai 88 juta penduduk, apalagi dengan penambahan 422 miliar yang terakhir itu dialokasikan untuk anakanak dari keluarga PBI, narapidana miskin dan masyarakat penyandang masalah sosial,” tambah Ermalena.

Politisi PPP ini menyatakan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional sebelum membahas perubahan besaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan evaluasi, akan diketahui apa saja yang perlu dibenahi, termasuk masih pantaskah besaran iuran kepesertaan saat ini.

“Evaluasi yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak hanya terkait dengan iuran, banyak hal lain yang harus ditinjau ulang dan dikaji,” terang dia. Lebih lanjut, Ermalena menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan harus melakukan penghitungan ulang terhadap fasilitas yang ada, termasuk masalah anggaran. Anggaran kesehatan seharusnya mencapai 5% dari total anggaran yang ada namun kenyataannya untuk

kesehatan tidak mencapai 5% hanya pada kisaran tidak lebih dari 2 %. “Komisi IX akan memperjuangkan menaikkan anggaran kesehatan agar hak rakyat indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu menjadi terpenuhi, kita akan terus mendorong agara anggaran kesehatan mencapai 5 %,” tegas Ermalena.

“Kalau belum dievaluasi, rencana perubahan iuran nanti dulu. Evaluasi ini justru untuk mengetahui apa saja yang jadi masalah dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya

Menurutnya, pola penyakit yang berubah, animo masyarakat yang tinggi untuk berobat, ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan, sistem rujukan berjenjang, serta manfaat apa saja yang dijamin adalah beberapa di antara sekian banyak hal yang harus dievaluasi.

Hasil evaluasi tersebut, ujar Ermalena, akan menentukan apakah iuran peserta BPJS Kesehatan naik atau tidak. Jika memang diperlukan kenaikan iuran, kenaikan yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat.

“Kita ingin memaksimalkan seluruh fasilitas kese hatan pemerintah dan swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat indonesia termasuk yang menggunakan BPJS secara maksimal, sesuai dengan amanat undangundang,” ungkap Ermalena.

Karenanya peran legislatif dalam mengawal pelaksanaan UU SJSN dan BPJS menjadi sangat krusial baik dalam mencermati usulan sebelum menetapkan anggaran, maupun dalam mengontrol pelaksanaan BPJS secara penuh dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya.” Jangan sampai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibarengi dengan perbaikanperbaikan layanannya” tutup Ermalena. (skr) Foto: Andri, Eka Hindra, Naefuroji/Parle/HR

Kalau belum dievaluasi, rencana perubahan iuran nanti dulu. Evaluasi ini justru untuk mengetahui apa saja yang jadi masalah dalam BPJS Kesehatan

PENGAWASAN


Pemerintah pun telah menepis anggapan tersebut de ngan meminta Pertamina tetap

menyediakan Premium. Selain isu penghapusan Premium, peluncuran Pertalite juga dicurigai menjadi modus Pertamina cari untung. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) dan Komisi VII DPR menyebut, Pertamina mencari untung dari penjualan Pertalite tersebut.

“DPR tidak setuju jika Pertalite diniatkan untuk menggantikan premium seperti yang pernah disampaikan Pertamina pastinya harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan Premium,” ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika kepada Parlementaria barubaru ini.

Menurutnya, daya beli masyarakat

masih rendah karena itu tentu masih banyak pemakai premium. “Bahkan kalau diberikan alternatif boleh saja, asal tidak mengurangi ketersediaan premium. Tadinya pompa untuk premium pastinya akan diganti oleh Pertalite,” ujarnya.

Di sisi lain, masih ada persoalan perijinan yang belum selesai, seperti yang disampaikan oleh Pertamina. “Jadi setiap BBM yang diperdagangkan harus ijin pemerintah walaupun RON sama tetapi spesifikasi berbeda, kalau ingin launching tentunya DPR secara tegas tidak dapat menyetujui kita minta diundur sampai semua persoalan lainnya selesai dulu,” jelasnya.

Dia menegaskan, persoalan BBM ini harus transparan dan dijelaskan ke

pada rakyat minimal kepada Komisi VII DPR yang membidangi energi. “Harus dikonsultasikan kepada Komisi VII DPR jika belum tentu kita tidak mendukung langkah ini,” tandasnya.

Dia menegaskan, adanya tanggapan Pertalite urusan korporasi Pertamina merupakan tanggapan yang keliru. Pasalnya didalam UUD persoalan BBM tidak boleh dilepas sepenuhnya ke pasar. “BBM jelas dinyatakan bahwa itu menguasai hajat hidup masyarakat jadi harus diatur oleh pemerintah dan tidak boleh seenaknya sebab komoditi itu ada yang strategis dan non strategis, BBM itu merupakan komoditi strategis jadi tidak bisa semenamena,” ujarnya.

Dia menambahkan, langkah Pertamina ini jelasjelas akan menggantikan Premium secara bertahap. “Memang ini nyatanyata akan menggantikan Premium. Pandangan ini yang keliru, BBM itu menguasai

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana

Rencana Pertamina untuk meluncurkan Pertalite ini memang menjadi kontroversial.

Tak sedikit pihak yang beranggapan, Pertalite diluncurkan untuk lambat-laun

menghilangkan Premium. Untuk diketahui penghapusan Premium merupakan

rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

DPR MINTA PERTAMINA SOSIALISASIKAN PERTALITE


hidup orang banyak apalagi pernyataan keluar dari Pertamina, kalau bukan BUMN tentu masih bisa di tolerir, Jadi, Pimpinan BUMN itu tidak boleh ngomong seperti itu,” tegasnya.

Menurutnya, jika benar akan dilaunching tentunya Pertamina dianggap telah melanggar kesepakatan RDP dengan Komisi VII DPR dan UU. “Jika tibatiba dilaunching tentu melanggar UU, padahal itu telah dise pakati bersama dengan DPR,” paparnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Muhammad Suryo Alam mengatakan, DPR meminta menunda karena perlu sosiali sasi dan kesiapan jangan sampai mengurangi jatah BBM yang lain. “Kita meminta ditunda. Ada dua alasan, pertama kesiapan memproduksi dan sosialisasinya, kita melihat dari Raker terakhir memang ide kesiapan belum ada,” ujarnya.

Setelah didalami, paparnya, dia mempertanyakan minyak dari BBM Pertalite itu berasal dari mana karena memang minyak itu sudah ada alokasinya sampai sebulan ke depan. “Memang ada kecenderungan ingin menghilangkan premium dan itu harus dibicarakan dengan DPR karena APBN kita mengacunya ke premium,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha dan mengatakan, DPR dapat menyetujuinya Pertalite setelah peme rintah memenuhi persyaratan kenapa BBM Pertalite harus digunakan.

Satya juga minta agar pemerintah meyakinkan terlebih dahulu Komisi VII dengan memberikan penjelasan yang transparan tentang berbagai hal terkait Pertalite. “Pemerintah selalu berargumentasi harga premium dan pertalite diserahkan ke mekanisme pasar, tetapi solarnya disubsidi. Sama halnya ketika premiun disubsidi sedangkan pertama diserahkan ke mekanisme pasar. Ketika itu DPR tidak mempermasalahkan karena pengguna pertamax lebih sedikit dibanding premium. Sementara premium yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih dikuasai oleh negara,” jelasnya.

Menurutnya, kalimat dikuasai oleh negara itu makanya harga BBM tidak diizinkan mengunakan mekanisme pasar. Berarti negara harus hadir memberikan subsidi terhadap BBM yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi meminta BBM Pertalite tidak diperjualbelikan terlebih dahulu sebelum ijin dari Pemerintah keluar. “DPR meminta Pertalite jangan dijual dulu sebelum ada izin dari pemerintah. Namun bukan berarti tidak setuju tapi menunggu izin menteri keluar,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi VII menilai rencana penjualan BBM jenis Pertalite merupakan sebagai langkah bagus. Sebab, masyarakat diberikan opsi atau pilihan yang lebih banyak untuk menggunakan bensin sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan kemampuan membeli.

“Sebagian besar mobil baru di Indonesia memiliki spesifikasi mesin

dengan menggunakan oktan minimal 90. Sementara, BBM jenis premium memiliki oktan 88 dan Pertamax dengan oktan 92 dengan harga yang relatif mahal,” jelasnya.

BBM jenis Pertalite, lanjuytnya, bisa menjembatani keinginan masyarakat yang ingin membeli BBM dengan harga murah dan sesuai spesifikasi mesin. “Oktan 90 memenuhi kriteria spesifikasi mesin, selama ini rakyat tahu itu tapi kalau beli Pertamax mahal sekali akhirnya beli premium,” jelasnya.

Belum diluncurkan

Belum lama ini, Pertamina menyatakan bahwa Produk bahan bakar minyak (BBM) varian baru PT Pertamina (Persero), Pertalite masih belum akan diluncurkan dalam waktu dekat. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, selain kesiapan uji laboratorium dan lapangan, sosialisasi Pertalite juga perlu dilakukan termasuk kepada para anggota dewan di Senayan.

“Pertamina masih melakukan pengkajian baik uji laboratorium dan juga uji lapangan. Selain itu, Pertamina juga masih harus mengurus perizinan untuk produk BBM beroktan 90 itu,” ujarnya.

Menurutnya, tentu saja yang paling utama yaitu sosialisasi, termasuk kepada stakeholder seperti Parlemen dan Pemerintah. “Tentu saja yang terakhir kita butuh waktu sosialisasi, termasuk stakeholders,” kata Dwi.

Dwi menjelaskan, perlunya Pertamina menyosialisasikan Pertalite ke pemerintah dan parlemen dikarenakan bahan bakar minyak (BBM) yang dijual pasti akan berdampak pada ekonomi nasional. “Lalu, kalau sudah itu semua, baru kita sampaikan kepada masyarakat,” ucap Dwi.(si) Foto:

Iwan Armanias, Naefuroji/parle/HR

PENGAWASAN


Pembangunan sebuah negara tidak bisa dilepas dari pembangunan sumber daya manu

sianya. Hubungan keterkaitan ini akan begitu terlihat pada hubungan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa human capital merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan human capital yang berkualitas, maka akan mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi yang semakin membaik akan memberikan imbal balik kepada masyarakat atas krea tifitas dan produktifitasnya melalui peningkatan pendapatan rumah tangganya.

Hubungan timbal balik ini juga dijelaskan oleh Ramirez dkk (1998) dalam working papernya yang berjudul “Economic Growth and Human Development”. Peningkatan pendapatan tersebut juga pada akhirnya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk pengeluaran untuk pendidikan, yang akhirnya mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM. Keseluruhan runtutan perubahan tersebut pada akhirnya akan menghela kesejahteraan masyarakat ke tingkatan yang jauh lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan salah satu dari tujuan pembangunan sebuah

negara. Dengan begitu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa SDM dan pembangunan SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia Indonesia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Kualitas ini salah satunya dapat ditingkatkan melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Permasalahan dan Isu Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembangunan bidang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Salah satu perbaikan tersebut dapat terl ihat dar i peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam kurun waktu tahun ajaran 2010/2011 sampai 2012/2013, APK dan APM terus mengalami peningkatan. Namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu perhatian besar di bidang pendidikan.

Pertama, masih adanya ketimpangan akses pendidikan. Meskipun mengalami perbaikan, 4,29 persen anak usia 712 tahun, 21,57 persen anak usia 1315 tahun dan 41,75 persen anak usia 1618 tahun tidak bersekolah atau belum mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. Angka yang relatif besar ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam konteks pembangunan nasional dan peningkatan daya saing SDM Indonesia ke depan.

Kesenjangan akses terhadap pendidikan pun semakin nyata bila dilihat dari kelompok penduduk berdasarkan status sosial. Pada tahun 2012 lalu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 1315 tahun pada kelompok 20 persen termiskin sebesar 81 persen dan kelompok 20 persen terkaya sebesar 94,9 persen.

Kedua, masalah ketimpangan mutu dan pembangunan pendidikan. Hal ini terlihat dari kesenjangan hasil pembangunan pendidikan antar wilayah maupun antar propinsi yang belum terselesaikan, yang terlihat dar i perbandingan capaian APM tahun 2004 dengan 2013. Pada tahun 2004, APM Sekolah Dasar (SD) wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua jauh tertinggal dari capaian wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Nilai APM di wilayah Nusa Teng gara, Maluku dan Papua belum ada yang berada di atas nilai APM nasional. Kondisi ini berbanding terbal ik dengan kondisi di Jawa dan Sumatera. Setidaknya ada 6 provinsi (85%) di Jawa dan 4 (40%) provinsi di Sumatera yang nilai APM di tingkat SD sudah diatas nilai APM nasional. Kondisi

Solusi Kesenjangan dan Mempercepat Pembangunan ke Timur Indonesia

ANGGARAN

Pembangunan Bidang Pendidikan

APK DAN APM 2010/11 2011/12 2012/13APK SD dan Sederajat 115.33 115.43 115.88APM SD dan Sederajat 95.41 95.55 95.71APK SMP dan Sederajat 98.2 99.47 100.16APM SMP dan Sederajat 75.64 77.71 78.43APK SM dan Sederajat 70.53 76.4 78.19APM SM dan Sederajat 56.52 57.74 58.25

Tabel APK dan APM

Sumber : Kemendikbud


yang sama juga terlihat dari nilai APM menurut wilayah, dimana nilai APM SD tahun 2013 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih relatif jauh dibandingkan dengan nilai APM nasional dan APM wilayah Sumatera dan JawaBali.

Kesenjangan tersebut belum terselesaikan juga terlihat dari delta atau selisih capaian APM (SD, SMP & SMA) wilayah Nusa tenggara, Maluku, dan Papua dengan APM wilayah Sumatera atau Jawa yang masih relatif sangat besar.

Ketiga, permasalahan kondisi infrastruktur pendidikan. Hal ini terlihat dari ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendididikan yang masih rendah dan tidak merata. Belum lagi masalah jarak tempuh atau daya jangkau penduduk ke fasilitas pendidikan yang masih jauh serta mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Pada tahun 2013, ruang kelas yang masih dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun berat untuk jenjang SD sebanyak 24 persen dari total kelas yang tersedia sebanyak 901.457. di tingkat SMP sebanyak 26 persen dari total kelas 253.998 dan SMA/K sebanyak 12 persen dari total kelas 216.140.

Daya jangkau ke fasilitas pendidikan yang diukur dengan rasio luas wilayah propinsi dengan jumlah sekolah, baik SD, SMP dan SMA/K masih relatif jauh dan butuh perhatian khusus dari pemerintah. Untuk wilayah Nusa

Tenggara, Maluku dan Papua, seorang siswa SD harus menempuh ratarata 32,16 km untuk dapat mengenyam pendidikan. Siswa SMP dengan jarak tempuh 126,81 km dan siswa SMA/K dengan jarak tempuh 105,69 km. Kondisi ini berbeda drastis dengan siswa SD, SMP dan SMA/K di wilayah Jawa Bali. Siswa SD di Jawa Bali hanya menempuh 13,66 km, SMP 60,31 km dan SMA/K menempuh 72,86 km.

Permasalahan dan isu strateg is ini masih hanya terkait pada akses pendidikan, belum menyentuh mutu pendidikan itu sendiri. Berkaitan dengan mutu pendidikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari 74 persen akt i f it as pembelajaran si fatnya masih satu arah, akreditasi lembaga pendidikan yang masih rendah, dan masih kurangnya ketersediaan perpustaakan dan laboratorium di lembaga pendidikan.

Kemudian, masalah kualifikasi guru yang masih rendah, kesenjangan mutu pendidikan di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, sertifikasi guru yang belum linear dengan peningkatan kualitas guru dan rendahnya relevansi pendidikan dengan dunia ker ja. Kesenjangan ketersediaan guru di kota dan desa, di daerah terpencil hingga di Indonesia Timur dan Barat merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan antar daerah atau wilayah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pembangunan Berorientasi Ke Timur Indonesia sebagai Solusi atasi Kesenjangan dan Percepatan Pencapaian Target

Dalam Dokumen RPJMN 20152019 Pemerintah, dapat dikatakan bahwa dimensi rencana kegiatan atau pembangunan pendidikan yang berdimensi kewilayahan tidak terpapar dengan jelas, terutama fokus kepada wilayah Timur Indonesia. Padahal permasalahan yang paling serius, salah satunya ada kesenjangan antar daerah atau wilayah di Indonesia.

Dijelaskan sebelumnya, sudah sangat jelas bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan pendidikan antara wilayah timur dengan wilayah barat Indonesia. Kesenjangan tersebut tidak hanya pada kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan, akan tetapi juga terhadap mutu pendidikan. Kesenjangan tersebut tidak terlepas dari kesenjangan input pendidikan di kedua wilayah, mulai dari ketersedian sekolah dan sarana prasarananya hingga kepada kuantitas dan kualitas tenaga pendidikannya.

Jarak dari satu SD ke SD lain di Papua mencapai 131,14 km dan SMP 698,11 km, berbeda jauh dengan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Kesenjangan rasio antara luas wilayah dan jumlah sekolah inilah yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan hasil pembangunan pendidikan di wilayah Timur dan Barat Indonesia.

Kesenjangan input pendidikan lainnya adalah rasio jumlah guru di setiap sekolah. Ratarata jumlah guru SD di Papua dan Maluku hanya 7 orang untuk setiap satu sekolah, sedangkan di Jawa atau Sumatera sudah 12 orang. Sementara, kondisi kesenjangan di jenjang SMP dan SMA/K tidak jauh berbeda. Ketersedian guru per setiap sekolah, baik SD, SMP maupun SMA/K di beberapa propinsi bagian timur Indonesia masih jauh di bawah ratarata provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

ANGGARAN

SD 2004 SD 2013 SMP 2004 SMP 2013 SM 2004 SMSumatera 93.94 94.75 61.27 80.29 41.74 60.73Jawa + Bali 95.12 96.73 59.44 79.69 39.77 57.56Kalimantan - Sulawesi 92.75 95.44 50.15 74.10 35.00 58.75Nusa Tenggara - Maluku - Papua 89.98 92.89 51.79 71.41 34.63 54.95Nasional 94.12 95.71 58.06 78.43 39.24 58.25

WILAYAHANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) Tahun 2004 & 2013


Kemudian, jumlah guru baik SD, SMP maupun SMA/K yang tingkat pendidikan tertingginya minimal strata 1 (S1) di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pun masih jauh tertinggal dengan provinsi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Guru SD dengan ijasah minimal S1 di sebagian wilayah Timur Indonesia hanya 38 persen, berbanding terbalik di di Jawa yang sudah sudah mencapai 76 persen. Kesenjangan kualitas guru yang diukur dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah.

Kesenjangan lainnya juga terlihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Ketersedian ruang kelas dengan kondisi baik di wilayah timur Indonesia masih tertinggal dibandingkan bagian barat. Untuk SD, kondisi kelas baik hanya sebesar 77,51 persen di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sedangkan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali sudah mencapai 79,25. Untuk SMP, wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 67,52 persen sedangkan Sumatera, Jawa, dan Bali sudah mencapai 76,24 persen. Dan untuk Sekolah Menengah (SM), 81,96 persen berbanding 88,14 persen. Bagaimana mungkin mengharapkan mutu pendidikan yang jauh lebih baik, jika ketersediaan ruang kelas dalam kondisi baik juga masih cukup rendah

Dengan menyandingkan kesenjangan capaian hasil pembangunan pendidikan antara bagian t imur

dengan barat Indonesia, dengan kesenjangan ras io w i l aya h d a n jumlah sekolah, rasio gurujumlah sekolah, p e r s e n t a s e g u r u berijasah minimal S1 dan persentase kelas dengan kondisi baik, dapat ditarik sebuah k e s i m p u l a n b a h w a k e s e n j a n g a n h a s i l

pembangunan pendidikan tersebut tidak terlapas dari kesenjangan faktor inputnya. Dengan memperhatikan kesenjangan input tersebut, harusnya perencanaan pem bangunan pendidikan lebih berorientasi ke timur Indonesia.

Namun, jika memperhatikan perencanaan pendidikan dalam dokumen RPJMN 20152019, perencanaan yang lebih berorientasi ke timur Indonesia serta lebih mengedepankan pendekatan wilayah belum terlihat dan terpapar dengan jelas dan tegas. Padahal, pembangunan pendidikan yang lebih fokus dan lebih berorientasi ke timur Indonesia merupakan salah satu jawaban dalam menyelesaikan kesenjangan serta dapat menjadi tools untuk mempercepat perbaikan hasil pembangunan pendidikan secara nasional.

Kesenjangan Ekonomi Memperkuat (dibutuhkan) Pentingnya Perencanaan Pembangunan Pendidikan Berorientasi Ke Timur Indonesia

Kemampuan keuangan keluarga atau masyarakat memiliki peran yang cukup besar terhadap angka partisipasi sekolah di suatu daerah. Kemampuan keuangan keluarga tersebut tidak terlepas dari perkembangan perekonomian suatu daerah atau seberapa besar share perekonomian daerah yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat. Jika melihat kesenjangan perekonomian antar daerah atau wilayah yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, menjadi sebuah

kewajaran kesenjangan tersebut linear dengan kesenjangan hasil pembangunan pendidikan.

Data kontribusi wilayah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 dan tahun 2013 menunjukkan bahwa kontribusi propinsi di wilayah timur Indonesia hanya sekitar 15 persen. Dalam kurun waktu tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan kontribusi Nusa Tenggara, Maluku & Papua menurun dari 3,66 persen menjadi 3,01 persen.

Kesenjangan kontribusi tersebut, sudah pasti akan linear dengan kesenjangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran per kapita sebagai proksi tingkat pendapatan keluarga atau masyarakat.

PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita propinsi yang berada di wilayah timur Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terlihat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Ketertinggalan tersebut bermakna bahwa ada perbedaan kemampuan keuangan keluarga yang cukup signifikan di antar wilayah tersebut.

Kemampuan keuangan keluarga di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain, sehingga menjadi wajar jika hasil pembangunan pendidikan di wilayah tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain, sebagai akibat dari ketidakmampuan keuangan keluarga untuk memberikan peluang sekolah yang lebih besar bagi anak usia sekolah.

Kesenjangan peluang bersekolah bisa saja diselesaikan oleh pemerintah daerah, mengingat pelayanan bidang pendidikan merupakan salah satu urusan yang sudah diserahkan ke daerah, karena sistem desentralisasi. Akan tetapi, peran tersebut belum b i s a s e p e n u h n y a d i j a l a n k a n oleh pemerintah daerah. Hal ini

SD SMP SMSumatera 15.34 58.82 95.99Jawa-Bali 1.75 8.40 11.43Nusa Tenggara Barat 5.96 22.51 37.75Nusa Tenggara Timur 10.11 35.61 83.28Maluku 26.98 85.14 142.60Maluku Utara 25.22 79.56 127.42Papua 131.24 698.11 1096.34Papua Barat 99.51 455.51 688.12

WILAYAH/PROPINSIRASIO LUAS WILAYAH/SEKOLAH


disebabkan oleh politik anggaran pemerintah daerah yang masih belum menjadikan pembangunan layanan dasar, termasuk pendidikan, sebagai anggaran prioritas pembangunan

dalam APBD. Ditambah keterbatasan keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan serta alokasi belanja pegawai yang masih relatif besar dan membebani APBD.

Kondisi kesenjangan pembangunan ekonomi dan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan urusan bidang pend i d i k a n , dapat menjad i a lasa n

yang memperkuat dibutuhkanya perencanaan dan implement asi pembang unan pendidikan yang lebih fokus dan berorientasi ke timur Indonesia.

Ditulis oleh: Robby Alexander Sirait (Analis Belanja Negara, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Sekretariat Jenderal DPR RI)

Disunting oleh: sf (Parlementaria)

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, sasaran pokok pembangunan nasional sub bidang pendidikan dasar dan menengah difokuskan pada beberapa target kenaikan indikator pendidikan antara lain adalah kenaikan APM dan APK SD/SDLB/Paket A, APM dan APK SMP/SMPLB/Paket B, APK SMA/SMK/SMLB/Paket C, kenaikan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta penurunan angka putus sekolah disetiap jenjang pendidikan.

Dari tabel di atas, untuk tahun 2016 pemerintah menargetkan adanya kenaikan APM SD/SDLB/Paket C sebesar 0,51 persen, APK sebesar 0,2 persen serta penurunan angka putus sekolah SD sebesar 0,03 persen. Untuk SMP, pemerintah menargetkan peningkatan APM SMP/SMPLB/Paket C sebesar 0,81 persen, APK sebesar 1,16 persen dan penurunan angka putus sekolah sebesar 0,03 persen. Sedangkan untuk SMA/SMK, pemerintah menargetkan APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 2,856 persen dan penurunan angka putus sekolah sebesar 0,1 persen. Targettarget tersebutkan merupakan target yang difokuskan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk mengeyam pendidikan.

Targettarget tersebut akan dicapai melalui arah dan strategi kebijakan dalam berbagai kegiatankegiatan prioritas nasional. Di dalam RPJMN 20152019, kegiatan proritas dalam

kerangka meningkatkan angka partisipasi bersekolah antara lain melalui pemberian peluang bagi kelompok penduduk miskin untuk bersekolah melalui pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan sekolah dan kelas baru untuk SD, SMP dan sekolah menengah, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah SDSMP satu atap, meningkatkan jumlah SMK yang memberikan pendidikan kewirausahaan dan teaching factory, peningkatan relevansi SMK terhadap industri atau dunia kerja, serta pembangunan SMK kelautan dan pertanian.

Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB berakreditasi B, jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sesuai NSP, persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 sekolah menengah rujukan/model serta peningkatan persentase PTK sekolah menengah yang meningkat karirnya. Untuk mencapai target-target tesebut, kegiatan prioritas diarahkan antara lain melalui peningkatan jumlah sekolah yang mendapat pembinaan akreditasi dan bantuan peralatan pendidikan, peningkatan perpustakaan/pusat sumber belajar SD/SMP/SM dan laboraturium SMP/SM yang dibangun maupun direhabilitasi, mendorong peningkatan siswa yang mengikuti lomba/kompetisi/olimpiade/debat dan unjuk prestasi tingkat nasional dan internasional serta mendorong siswa untuk memperoleh beasiswa bakat dan prestasi. Sedangkan untuk PTK, dicapai melalui peningkatan jumlah PTK yang menerima tunjangan fungsional, profesi dan khusus, peningkatan jumlah PTK berkualifikasi akademik S1/D4 serta tersedianya jenis penghargaan dan perlindungan bagi PTK.

Sasaran, Arah, dan Strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah

SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019APM SD/SDLB/PAKET A (%) 82.00 82.51 82.88 84.52 85.20APK SD/SDLB/PAKET A (%) 97.65 97.85 98.02 99.92 100.55Angka Putus Sekolah SD (%) 1.07 1.04 1.00 0.98 0.97APM SMP/SMPLB/PAKET B (%) 71.88 72.69 73.07 73.70 73.72APK SMP/SMPLB/PAKET B (%) 80.73 81.89 82.40 83.61 83.77Angka Putus Sekolah SMP (%) 1.14 1.11 1.08 1.03 1.01Angka Melanjutkan SD ke SMP (%) 83.40 83.64 84.95 86.89 87.67APK SMA/SMK/SMLB/Paket C (%) 73.82 76.68 79.08 80.51 82.18Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA dan SMK (%) 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00Persentase kecamatan yang memiliki Minimal 1 Sekolah Menengah 76.60 82.50 88.30 94.20 100.00Angka siswa putus sekolah SMA/SMK (%) 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80

2005 2013Sumatera 18.83 19.08Jawa-Bali 66.10 65.35Kalimantan 6.63 7.24Sulawesi 4.79 5.33Nusa Tenggara, Maluku & Papua 3.66 3.01

WILAYAHKontribusi PDB Tanpa Migas

ANGGARAN


Jasa Konstruksi merupakan laya nan Jasa Konstruksi yang meliputi pengkajian, peren

canaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran, pembuatan kembali, dan pengawasan.

Seiring adanya tantangan dari pasar global dimana Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang besar, tingkat konsumsi yang tinggi, dan kelas menengah yang tumbuh, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama investasi sekaligus pasar yang menarik di Asia.

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin

Mohamad Said mengatakan sektor konstruksi diharapkan dapat mampu menjadi salah satu bidang unggulan dalam rencana pembangunan pemerintah ke depan. Kondisi sebagai “pasar” terbesar bukan suatu hal yang menyenangkan, karena yang kita semua harapkan Indonesia tidak hanya merupakan “pasar” yang merupakan tempat berniaga bagi orang dari negara lain, tetapi diharapkan insan konstruksi Indonesia dapat berperan aktif sebagai partisipan dalam pembangunan di negara sendiri, bahkan kelak dapat mengirimkan tenaga kerja yang handal ke luar negeri, khususnya ASEAN.

“Untuk mencapai itu, diperlukan adanya persiapanpersiapan, termasuk perlindungan bagi tenaga ahli maupun tenaga terampil,” katanya.

Pengaturan jasa konstruksi selama lebih dari kurun waktu 15 (lima belas) tahun belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan sektor konstruksi yang kokoh, terutama dalam menghadapi persaingan global.

Menurut Muhidin M. Said, menjelaskan kepada Parlementaria, bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Kon

LEGISLASI

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Pertumbuhan pasar konstruksi nasional memang terus meningkat signifikan seiring

pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Konstruksi Nasional Didorong Mampu Bersaing Tingkat Global


struksi. Diantaranya, lemahnya daya saing pelaku usaha konstruksi nasional yang disebabkan karena bidang usaha berbasis arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan (ASMET) tidak kompatibel dengan playing field dan standar Internasional, serta adanya liberalisasi perdagangan jasa konstruksi, terlebih saat ini Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Lemahnya Kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, juga disinyalir sebagai penyebabnya karena ada keberagaman jenis dan proses sertifikasi di lapangan serta sertifikasi yang belum menjadi quality assurance. Belum jelasnya arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi di Indonesia serta perangkat evaluasinya. Hal ini disebabkan karena belum adanya kontrak & sub kontrak yang menjamin kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa. Selain itu, belum adanya Pemisahan Antara Regulator dan Operator, serta peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Patut diketahui bahwa RUU Jasa Konstruksi pada periode keanggotaan 20092014 telah menjadi prioritas tahunan di Prolegnas tahun 20102014 dan sudah sampai tahapan harmonisasi di Badan Legislasi pada tahun 2014. Pada periode keanggotaan 20142019 diusulkan untuk masuk dalam Prolegnas, serta menjadi prioritas tahun 2015.

RUU Jasa Konstruksi terdiri dari 14 bab dan 105 Pasal. Mengingat Sistematika UU berubah dan perubahan materi UU melebihi 50%, maka RUU ini bersifat menggantikan UndangUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari 11 bab dan 46 Pasal.

Pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan

perkembangan jasa konstruksi; mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik;

menciptakan integrasi nilai seluruh layanan dari tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan mewujud

kan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pada RUU perubahan, bentuk usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Muhidin menjelaskan bentuk usaha orang perseorangan hanya dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

“Ada penambahan pengaturan mengenai badan usaha kecil atau menengah yang berbadan hu

kum dan yang tidak berbadan hukum dimana mereka hanya dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan berbiaya kecil sampai sedang,” ungkapnya.

Tidak ada perbedaan pada Peker

LEGISLASI


jaan Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh bentuk usaha orang perseorangan, namun untuk badan usaha besar atau badan usaha asing yang berbadan hukum dan perorangan asing, mereka dibatasi hanya dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.

RUU ini juga mengatur bahwa badan usaha besar atau badan usaha asing yang berbadan hukum dan perorangan asing hanya dapat melakukan Pekerjaan Konstruksi berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Hal ini diterapkan untuk membatasi ruang gerak dari badan usaha besar atau badan usaha dan perorangan asing agar tidak mengambil lahan Pekerjaan Konstruksi yang diperuntukkan bagi badan usaha kecil dan menengah, sehingga badan usaha kecil dan menengah dapat terus tumbuh dan berkembang pada sektor Jasa Konstruksi.

RUU mengatur secara lebih rinci bahwa bentuk usaha perseorangan

dan badan usaha harus memiliki Izin Usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi. Izin Usaha ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisili usaha dan badan usaha, dan hanya diberikan kepada bentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha serta telah

teregistrasi. Sedangkan sertifikasi klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diberikan oleh suatu badan sertifikasi, baru kemudian usaha orang perseorangan dan badan usaha yang telah mendapat sertifikasi tersebut wajib untuk mengikuti registrasi di lembaga pengembangan. “Peraturan lebih terperinci dimaksudkan agar bisa memberikan panduan atau guideline yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Jasa Konstruksi,” paparnya.

Standar Keselamatan Konstruksi

Dalam UU No.18/1999, pengaturan mengenai standar keselamatan konstruksi tidak menjadi bagian

tersendiri yang dir inci secara jelas sehingga kurang mendapat penekanan terhadap pentingnya standar keselamatan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. Adapun ketentuan mengenai keteknikan yang menjadi standar Keselamatan Konstruksi diatur dengan peraturan menteri yang terkait.

RUU mengatur lebih jelas dan rinci terkait Standar Keselamatan Konstruksi yang menjadi kewajiban penyelenggara Pekerjaan Konstruksi yang meliputi keteknikan, mencakup persyaratan keselamatan umum, konstruksi bang unan, kondisi geografis yang rawan gempa, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen ba ngunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuan standar atau norma; keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi; perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; tata lingkungan setempat dan pengelolaan ling kungan hidup.

Bagian ini penting oleh karena as


pek Keselamatan Konstruksi masih kurang mendapat perhatian yang serius dari penyelenggara konstruksi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak terjadinya peristiwa Kegagalan Bangunan maupun Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan Kegagalan Bangunan, yang seringkali menimpa pekerja maupun pihak di luar penyelenggara Pekerjaan Konstruksi dan membawa akibat hukum yang serius.

Peristiwa kegagalan pembangunan atau konstruksi akhirakhir ini baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan diluar kuasa manusia, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunaannya. Aspek ini perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung ataupun saat ditemukan atau terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan baik yang berakibat pidana maupun itudak. “Aspek ini pengaturannya harus memberikan jaminan kepastian hukum,” tegasnya.

Pada UU No.18/1999, hanya diatur mengenai Kegagalan Bangunan. Dalam RUU ini, dibedakan kegagalan konstruksi menjadi Kegagalan

Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan sebagai konsekuensi dari pembedaan definisi dalam ketentuan umum dimana Kegagalan Pekerjaan Konstruksi merujuk pada kegagalan selama proses pengerjaan dan pelaksanaan, sedangkan Kegagalan Bangunan merujuk pada kegagalan hasil akhir bangunan setelah diserahkan. Pembedaan ini menjadi penting agar jelas pengenaan tanggung jawab dan sanksi serta penentuan kegagalan yang terjadi.

Secara definitif Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis dan manfaat, sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir Pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesif ikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa dan/atau tidak sesuai dengan standar Keselamatan Konstruksi.

Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa menjadi pihak yang bertanggung

jawab terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi tidak memenuhi standar Keselamatan Konstruksi yang penetapannya dilakukan oleh penilai ahli yang ditunjuk oleh Lembaga.

Dari sisi penataan kelembagaan pengembangan jasa konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen me ngontrol kualitas pelayanan penyedia jasa konstruksi memerlukan penyesuaian terkai dengan aspek pengembangan prosedur, terutama dalam memperjelas kualitas akuntabilitas dan pembagian peran diantara para pemangku kepentingan di jasa konstruksi.

Prosedur yang perlu ditata kembali terkait dengan prosedur registrasi, sertifikasi maupun lisensi yang mulai banyak dipertanyakan fungsinya dalam pengembangan usaha jasa kontruksi.

Kelembagaan jasa konstruksi ada dua yaitu lembaga pengembangan dan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.

Pembentukan dua lembaga ini didasari untuk mengembalikan fungsi pengembangan dan pembinaan sektor jasa konstruksi secara utuh dan tidak dicampuri oleh fungsi pemberian akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan kegiatan sektor jasa konstruksi.

“Dengan pengaturan yang komprehensif melingkupi berbagai aspek dalam sektor jasa konstruksi, maka RUU ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya. (as) Foto:

Iwan Armanias, Agung/Parle/HR

LEGISLASI


KIAT SEHAT

Pertanyaan Budiman di Depok:

Saya sering bertugas ke luar kota dan menyukai wisata kuliner. Kadar kolesterol saya cenderung tinggi dan saya terbiasa mengendalikan kolesterol dengan obatobatan yang dijual bebas. Pertanyaan saya, amankah mengkonsumsi obat penetral kolesterol yang dijual bebas di apotik, baik obat kimia maupun herbal?

Jawaban :

Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol dibutuhkan tubuh manusia untuk pertumbuhan sel (termasuk selsel otak) serta sintesis hormon seks dan vitamin D.

Kadar kolesterol total yang baik bagi tubuh manusia berada di bawah 200 mg/dl, HDL lebih dari 35 mg/

dl, LDL kurang dari 130 mg/dl, dan trigliserida kurang dari 250 mg/dl.

Dislipidemia yaitu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan ataupun penurunan fraksi lipid plasma antara lain : kenaikan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, kenaikan kadar trigliserida serta penurunan kadar HDL. Tingginya kadar kolesterol di dalam aliran darah disebut sebagai, hypercholesterolemia Hypercholesterolemia berperan penting di dalam perkembangan dan kemajuan atherosclerosis dan faktor risiko yang jelas untuk terjadinya penyakit jantung koroner atau coronary heart disease dan stroke.

Pedoman penatalaksanaan dislipidemia (PERKI 2013) mempunyai strategi, target dan sasaran intervensi tersendiri, terutama dalam mempertimbangkan estimasi risiko kardiovascular total (Farmingham/SCORE risk chart), selain pengobatan secara umum, baik itu,

Dr. Happy Apriyanti, MKK.Sp.Ok *


non farmakologist ( perubahan life style) maupun secara farmakologis ( dengan obat obatan) .

Obat obatan penurun kolesterol terdiri dari beberapa golongan, antara lain , statin, ezetimibe, bile acid sequestrant, fibrat, niasin. Obat obatan ini masing masing mempunyai , indikasi, kontraindikasi, efek samping berbeda beda pada setiap individu. Demikian juga dengan pemilihan jenis, dosis dan criteria penderita. Dengan kata lain, obat obatan yang digunakan untuk menurunkan kolesterol memerlukan pertimbangan medis/indikasi tertentu, tergantung dari kondisi pasien .

Seperti diketahui, obat kimiawi kebanyakan baru ditemukan pada awal abad ke20. seiring dengan era evidence based medicine (praktik kedokteran yang didasarkan pada bukti sahih). Jadi, obat tradisional/herbal boleh saja digunakan, terutama yang terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kolesterol dan telah diteliti serta melewati uji klinis.

Dengan pertimbangan pertimbangan seperti yang tersebut di atas, disarankan agar Bapak memeriksakan diri kembali ke dokter, untuk dibuat rencana terapi sesuai dengan kondisi saat ini, serta untuk diingat, bahwa, keberhasilan pengobatan, tentunya diperlukan kepatuhan dan kedisiplinan dari pasien.

Pertanyaan Andri di Jakarta

Tantangan pekerjaan saya sangat tinggi, sehingga harus bekerja sampai larut malam bahkan kadang sampai menjelang subuh, saya sulit menghindari kondisi ini. Bagaimana caranya tetap fit? Saya mulai berfikir untuk berhenti karena saya merasa lelah sekali.

Jawaban :

Di bawah ini beberapa tips untuk menjaga badan supaya tetap fit, disela kesibukan kerja yang menuntut waktu kerja lebih panjang :

1. Perhatikan jumlah asupan makanan dan minuman.

Ketika merasa lelah, seringkali orang malas makan. Padahal tubuh perlu mendapat asupan makanan yang cukup untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan. Meski begitu pastikan tidak makan berlebihan karena justru bisa membuat keadaan bertambah buruk. Ambillah makanan secukupnya dan jangan berlebihan, jangan lupa cukup minum air putih agar tidak dehidrasi. 2. Memilih makanan dan camilan yang tepat.Hindari makanan manis dan utamakan memakan protein dan serat, bukan karbohidrat. Fokuslah pada makanan sehat yang dapat memberikan tubuh energi dengan mudah. Contoh camilan sehat antara lain buahbuahan segar, sereal, biskuit, dan saripati ayam.

3. Sisipkan olahraga di jam kerja

Melakukan olahraga sebentar dapat membantu menjaga peredaran darah dan membantu tubuh tetap waspada ketika merasa lelah. Pilihan termudah adalah pushup. Lakukan pushup sebanyak 3 set dengan jeda 30 detik. Olahraga ringan ini tidak akan menyebabkan tubuh banyak berkeringat, namun cukup membuat tubuh terjaga.

4. Rencanakan waktu berlibur di akhir minggu

*bekerja di Klinik Yankes DPR RI

Elva Hartati

KIAT SEHAT

EDISI 124 TH. XLV, 2015 51PARLEMENTARIA

Elva HartatiPribadinya begitu ramah. Tuturnya sederhana, apa adanya. Dia sangat dekat dengan masyarakat. Inilah Elva Hartati, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Kepada Parlementaria wanita berdarah Bengkulu ini berbagi cerita menarik tentang perjalanan hidupnya sedari kecil hingga menjadi politisi seperti sekarang.


Sejak menjadi anggota DPR RI, Elva selalu duduk di Komisi IX, komisi yang membidangi

kesehatan dan ketenagakerjaan. Dua periode ia telah menjadi wakil rakyat di Senayan. Periode pertama pada 20042009. Selang satu periode, ia tak mencalonkan diri. Baru pada periode sekarang ini (20142019), ia kembali lagi ke Senayan. Kepeduliannya pada masalah sosial kemasyarakatan, membuat Elva begitu dikenal oleh masyarakatnya.

Masa Kecil di Bengkulu

Manna, Bengkulu Selatan 1960. Daerah pesisir dengan masyarakat bersukusuku. Pantainya indah dengan laut membiru. Sawahsawah menghijau, membentang luas sejauh mata memandang. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani. Ketika pagi menying sing, semua warga bergegas ke pusat mata pencahariannya. Nelayan terlihat membentangkan jalanya di tengah laut. Dan para petani juga sibuk menggarap lahannya.

Manna adalah Ibu kota Bengkulu Selatan. Masyarakat di kota kecil ini sangat religius. Adalah Murman Afandi seorang tokoh masyarakat asal Manna yang sangat dihormati. Ia seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh nasionalis. Ketika mendiang Presiden Soekarno diasingkan ke Bengkulu, Murman masih belia. Dia pernah diajak Bung Karno untuk berlatih sandiwara. Kedekatannya dengan Bung Karno sejak kecil, membuat Murman mengidolakan sang Proklamator itu.

Sementara di rumahnya ada Rosdianah, istri tercinta. Bersama sang istri, ia sedang menanti kelahiran anak kelimanya. Siang itu, matahari sedang memancarkan sinarnya yang terang. Rosdianah sedang menjalani proses persalinan di rumahnya. Tangis bayi seketika

memecah ketegangan. Tahmid tiada henti terucap atas kelahiran bayi mungil perempuan. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 15 Mei 1960.

Kini, di rumah Murman dan Rosdianah diramaikan dengan kehadiran bidadari kecil menggemaskan. Bayi kecil itu kemudian diberi nama Elva Hartati. Setelah kelahiran Elva, masih ada empat adiknya yang lahir kemudian. Jadi Elva adalah anak kelima dari sembilan bersaudara. Elva kecil hidup di tengah keluarga yang religius. Ia tumbuh menjadi anak periang dan suka bermain. Ayahnya suka mengajarkan kedisiplinan hidup.

Walau ia anak seorang tokoh yang disegani, Elva tetap bisa bebaur dengan sahabatsahabat kecilnya yang lain. Permainan favoritnya adalah bermain lompat karet. Ia juga suka sekali memanjat pohon. Ada pohon sawo dan jambu dekat rumah yang jadi favoritnya untuk dipanjat. Kadang ia membawa makanan ke atas pohon. Duduk di dahan pohon sambil menyantap makanan jadi kenangan masa kecil yang menyenangkan.

Selain itu, Elva juga senang bermain ke tepi pantai bersama temantemannya. Bermain air, mandi, dan menangkap ikan jadi kesenangan tersendiri saat berada di tepi pan

tai. Sementara itu mengawali pendidikan formalnya, Elva bersekolah di SDN 10 Kota Bengkulu. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah. Pelajaran PPkn dan sejarah jadi kesenangannya.

Elva adalah siswa berprestasi. Di sekolahnya, ia selalu menempati ranking lima besar. Sepulang dari SD, Elva pergi lagi ke sebuah madrasah ibtidaiyah dekat rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Ayahnya sela lu menganjurkan semua buah hatinya memahami dan menjalankan perintah agama de ngan baik.

Setamat SD tahun 1971, Elva melanjutkan ke SMP Saint Carolus di Kota Bengkulu. Prestasinya terus berlanjut. Ia selalu menempati rangking elit di sekolahnya. Saat di SMP ada pelajaran Bahasa Indonesia yang ia sukai. Gurunya biasa dipanggil Pak Yopen alias Yono pendek. Dia guru yang rajin dan lucu. Bahkan hingga kini tetap rajin berolahraga jalan pagi.

Bicara citacita, sempat terbesit di benak Elva kecil, ingin sekali menjadi dokter atau pramugari. Sebuah citacita yang ia pendam saja di hati. Ketika kecil ia tertarik melihat para dokter bekerja membantu menyembuhkan para pasien. Sementara keinginannya menjadi pramugari, lantaran sewaktu kecil suka sekali melihat pesawat. Menjadi pramugari tentu menjadi pilihan agar bisa naik pesawat dan ikut terbang menjelajahi berbagai negeri.

Begitulah sekilas kenangan masa kecil di Bengkulu. Elva kecil tidak saja cerdas, tapi juga religius. Kehidupannya bersama keluarga di Bengkulu cukup terjamin dan berkecukupan. Kebetulan ayahnya, memang, seorang pejabat daerah. Sang ayah pernah menjabat Sek


retaris Daerah lalu menjadi Bupati Bengkulu Selatan, tahun 1986. Bahkan setelah itu menjadi Anggota DPR RI.

Senangnya mengingat masa kecil di Bengkulu. Ada satu pesan penting ayahnya yang terus diingat sejak kecil hingga sekarang. “Jangan pernah tinggalkan salat,” ungkap Elva, mengutip pesan sang ayah. Pesan itu sederhana tapi memberi kesan yang dalam. Di mana pun dan kapan pun harus selalu ingat pada Ilahi.

Setamat SMP tahun 1975, Elva sangat ingin merantau ke Jakarta. Ia sampaikan kepada ayahnya bahwa ingin melanjutkan sekolah di Ibu Kota. Jakarta sebetulnya bukan

kota yang asing bagi Elva. Ia sudah sering diajak ayahnya ke Jakarta. Kebetulan kakeknya pun tinggal di Jakarta. Elva lalu memilih Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG), sebuah sekolah kejuruan dengan ikatan dinas dari Departemen Kesehatan.

SPRG ketika itu berada di Jl. Medan Merdeka, dekat Kementerian Pariwisata. Sekarang sekolah itu sudah tak ada lagi. Bukan saja bangunannya, tapi sekolah kejuruan model ini sudah dihapus, seperti juga Sekolah

Pendidikan Guru (SPG), Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan lainlain. Dahulu, para lulusan SMP bisa punya banyak pilihan sekolah kejuruan yang sangat spesifik. Kini, sudah tak ada lagi.

Ketika diterima menjadi siswa SPRG, Elva dan para siswa lainnya diwajibkan tinggal di asrama. Di sinilah kemandirian hidup Elva dimulai. Tidak seperti di rumahnya yang serba ada dan mudah, di asrama segalanya harus dilakukan sendiri. Mencuci dan memasak jadi keseharian Elva. Pukul 4:30 sudah bangun dan membersihkan kamar asrama. Semuanya dilakukan secara mandiri. Sekolah kejuruan ini diadakan pemerintah,

k a r e n a dokter gigi waktu itu sangat sedikit.

Para lulusan SPRG ini lah yang nantinya d ipr oye k s ikan menjadi asisten dokter gigi. Ada kenangan menarik yang diingat Elva semasa di SPRG. Syahdan, waktu itu gurunya belum tiba di kelas. Sekian lama ditunggu, belum juga muncul. Sementara Elva sedang merasa lapar. Sambil menunggu guru yang belum datang, Elva pergi ke kantin sekolah untuk sekadar mengisi perut yang

sedang keroncongan. Maklum, di asrama agak susah cari makan, kecuali masak sendiri.

Saat Elva keluar menuju kantin, gurunya justru tiba di kelas. Elva dimarahi sang guru ketika kembali lagi ke kelas. Elva pun kena hukum an. “Sejak itu saya kapok keluar kelas lagi walau sedang lapar. Gurunya juga tak mau memaafkan saya. Setelah sekian lama, barulah ia mau memaafkan,” cerita Elva mengenang masa sekolah, penuh tawa.

Menjadi Politisi

Setamat SPRG tahun 1978, ayahnya meminta Elva pulang kampung. Elva pun kembali ke Bengkulu dan mulai bekerja di RSU Bengkulu, tahun 1979. Waktu itu ia masih calon PNS. Bekerja sebagai perawat gigi sudah seperti dokter gigi. Apalagi dokter gigi sangat sedikit waktu itu. “Saya bekerja nambal dan cabut gigi.

Kebe tulan SPRG adalah sekolah terbaik di seluruh Indonesia. Jadi, alumninya sudah seperti dokter gigi terbaik saja seluruh Indonesia,” ungkapnya tersenyum.

Tahun 1980, Elva sudah diangkat menjadi Kepala Poliklinik Gigi, RSU Bengkulu. Karirnya sebagai


PNS terus merangkak naik. Tahun 19851990, Elva menjadi Kepala Perawatan RSU Bengkulu. Secara berturutturut Elva muda kemudian pindah ke Dinas Kesehatan Kodya Bengkulu menjadi staf penyuluh kesehatan masyarakat (19901991), lalu diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan (19912000).

Setelah 21 tahun bekerja di Bengkulu, mantan Ketua IPTGI Provinsi Bengkulu ini, hijrah ke Jakarta sebagai staf hubungan antarlembaga Kantor Penghubung Pemda Bengkulu pada 20002001. Setelah menjadi staf, setahun kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi di kantor yang sama di Jakarta hingga tahun 2004.

Setelah lima tahun berkiprah di Jakarta, peraih gelar Magister Manajemen dari STIE Ganesha, Jakarta tersebut, kembali lagi ke Bengkulu. Kali ini tidak sebagai PNS. Elva justru melepas baju PNSnya dan terjun ke panggung politik. Dunia politik sudah tak asing bagi alumni Fisipol Universitas Terbuka ini.

Sedari kecil, ia sudah melihat kiprah ayahnya sebagai politisi dan bergabung dengan PNI. Di masa belia, mantan Bendahara Dharma Wanita Kodya Bengkulu itu, kerap menyaksikan ayahnya menerima tamu dan bergaul dengan tokohtokoh politik lokal maupun nasional. Bahkan, pandangan politik ayahnya juga sudah banyak ia serap. Kini, ketika ia memutuskan terjun berpolitik, Elva sudah matang dan tak canggung lagi.

Memasuki pemilu 2004, Elva menjadi caleg dari dapil Bengkulu dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Modal sosial yang sudah dimiliki, memudahkan jalannya menuju Senayan. “Masyarakat di Bengkulu masih terikat oleh kesukuan. Bila ada caleg yang di luar sukunya, mereka tak mau pilih,” jelas Elva. Nama besar ayahnya tak dipungkiri ikut mendongkrak perolehan suaranya dalam kontestasi caleg di Bengkulu. Elva pun melangkah mulus ke Senayan.

Setelah resmi dilantik, Elva duduk di Komisi IX DPR RI. Komisi ini sa

ngat dekat dengan dunianya yang membidangi kesehatan. Setelah lima tahun berkiprah sebagai wakil rakyat, periode berikutnya ia rehat sejenak. Wakil Bendahara Arisan Gayatriwara IbuIbu Istri Anggota DPR RI dari FPDI Perjuangan ini, dipercaya partainya menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu.

Selama lima tahun itu (20102015) Elva membenahi internal partainya di Bengkulu. Pada Pemilu 2009, tak ada wakil PDI Perjuangan dari dapil Bengkulu di DPR RI. Ketika memasuki Pemilu 2014, Elva kembali menjadi caleg dan sukses mendulang suara lagi, sehingga PDI Perjuangan pun kembali mendapat satu kursi dari dapil Bengkulu. Sukses membesarkan PDI Perjuangan di Bengkulu, akhirnya ia pun didaulat lagi menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan untuk kali kedua (20152020).

Sementara itu, resmi menjadi Anggota DPR RI, Elva kembali ke Komisi IX yang sempat ditinggalkannya selama lima tahun. Kini, banyak kebijakan baru di bidang kesehat

Elva saat mengikuti rapat bersama Pimpinan BURT


an. Soal pemberlakuan BPJS Kesehatan, Elva berkomentar, sangat disa yangkan banyak warga miskin belum tersentuh oleh program baru ini. “Data base BPJS Kesehatan belum sempurna. Mereka yang mendapat layanan kesehatan gratis berupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus betulbetul orang yang berhak.”

Bahagia Bersama Keluarga

Elva adalah sosok politisi yang sederhana, penuh keikhlasan. Keibuan dan mau bekerja keras untuk masyarakatnya adalah sisi lain Elva. Ketika berada di Gedung DPR RI, ia adalah wakil rakyat yang konsisnten memegang amanah. Saat berada di tengah masyarakat, ia begitu ditokohkan. Ketika berada di tengah keluarga, ia tetaplah seorang ibu yang bersahaja.

Di rumahnya ada Dadang Mishal sang suami tercinta yang mantan anggota DPR RI 19992004. Elva sudah dikaruniai tiga anak, masingmasing Natasia Mutia seorang psikolog, Mirza seorang notaris, dan Alfad Mishal yang baru menyelesaikan kuliahnya di kampus PPM. Elva begitu bahagia bersama keluarga tercintanya.

Bi la ada waktu luang, ia tentu tak melupakan berolahraga untuk menjaga kebugarannya. Ada sepeda statis yang biasa ia gunakan untuk berolahraga di rumah.Wanita penggemar tempoyak ini, ternyata bisa juga bernyanyi. Bila sedang berkampanye di tengah masyarakat Bengkulu, selalu saja ada yang memintanya menyanyi untuk sekadar memeriahkan suasana. Ketika sudah berdendang, suasana pun menjadi cair dan masyarakat ikut terhibur.

Lagu apa yang biasa ia dendang

kan? Wah, lagunya bisa apa saja, kadang dangdut, pop, atau lagu daerah. “Setiap ada undangan di daerah, saya selalu diminta menyanyi. Lagunya apa saja mengikuti

selera masyarakat saat itu. Ya, saya nyanyi Ku cing Garong, lagu dari Ayu Tingting, atau dangdut oplosan,” ujarnya dengan penuh tawa. Namun bila ditanya siapa penyanyi favoritnya, ia menjawab Dewi Yull, Broeri Pesolima, atau penyanyi lawas lainnya.

Walau sebenarnya ia tak ahli dalam berdendang, sebisa mungkin ia lakukan demi menghibur ma

syarakat yang begitu mencintainya. Lagulagu pop yang sedang hit saat ini, juga kerap Elva dendangkan bila diminta. Begitulah Elva Hartati politisi yang penuh keibuan dan kesederhanaan. (mh) Foto: Iwan Arma-

nias, dok pribadi/Parle/HR

Soal pemberlakuan BPJS Kesehatan, Elva berkomentar, sangat disa yangkan banyak warga miskin belum tersentuh oleh program baru ini.

Elva bersama para kolega sesama anggota DPR RI saat mengikuti Konferensi Parlemen Asia Afrika


MEMBANGUN INFRASTRUKTUR, MENGGENJOT ANGKA PERTUMBUHAN

Kawasan Indonesai bagian Timur sedang sibuk membangun fasilitas infrastruktur. Pemerintah,

memang, sedang menggeser geliat pembangunan ke timur Indonesia agar pemerataan dan keadilan dapat dirasakan warga masyarakat di timur.

Cuaca agak terik ketika delegasi Komisi V DPR RI menginjakkan kaki di kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) akhir April lalu. Pemerintah

Provinsi Sulut tampak sibuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Sementara delegasi lainnya diutus ke Jawa Tengah (Jateng) untuk melihat pembangunan infrastruktur di sana.

Infrastruktur Sulut

Tiga ruas jalan yang sedang dibangun terpantau tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V di Manado. Ada tol BitungManado, jalan bypass KairagiBengkol, dan jalan SBYMa

tungkas. Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Lasarus tersebut, meninjau pula jembatan Soekarno yang hampir 15 tahun tak kunjung selesai. Bahkan, tim menyempatkan diri berkunjung ke Pelabuhan Bitung yang juga sedang sibuk membangun fasilitas pelabuhan.

Secara umum, Komisi V menilai positif pembangunan infrastruktur di Sulut. Agung Budi Santoso Anggota Komisi V (dapil Jabar I) yang ikut dalam tim tersebut me

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi V ke Sulut & Jateng


ngatakan, infrastruktur di Sulut kini semakin membaik. Ini tentu berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat setempat. Sebelumnya, Lasarus saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut, mengungkapkan, anggaran infrastruktur bagi Sulut sangat besar.

Banyak provinsi di timur Indonesia mendapat alokasi anggaran infrastruktur yang besar di APBN. Dan Komisi V berkepentingan melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur direalisasikan dengan baik. Bahkan, Lasarus (dapil Kalbar), mengatakan, bila Pemprov Sulut masih membutuhkan anggaran, Komisi V siap membantu memenuhinya.

Di Pelabuhan Bitung, Komisi V menyaksikan langsung rencana reklamasi untuk memperluas ka

wasan pelabuhan. Bitung begitu strategis sebagai pelabuhan di timur Indonesia. “Kita dorong Pelabuhan Bitung ini menjadi salah satu pelabuhan utama di Indonesia, karena letaknya yang strategis. Alam sudah menciptakan lokasi ini begitu ideal untuk dijadikan pelabuhan,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Tim Komisi V juga berkesempatan memasuki kapal penumpang yang sedang bersandar. Kepada para awak kapal, Lasarus mengungkapkan, ada anggaran Rp3 triliun untuk pengadaan kapalkapal baru yang lebih besar. Anggaran tersebut telah disetujui dalam APBN 2015 dengan sistem multiyears. Kelak tak ada lagi kapal kecil dan tua. Semua kapal bisa terus berlayar lebih lama dan para pelaut terbaik Indonesia bisa melaut mengarungi pulaupulau di Nusantara.

Anggota Komisi V lainnya, Peggi Patricia Pattipi (dapil Papua) melihat, pengadaan kapal pengangkut barang dan penumpang sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjangkau wilayah di Indonesia bagian timur. Dengan kapalkapal yang memadai distribusi kebutuhan bahan pokok untuk

masyarakat di wilayah timur semakin lancar.

Tak ketinggalan jembatan Soekarno ditinjau langsung oleh tim Komisi V ini. Jembatan yang diresmikan pembangunannya sejak masa Presiden Megawati tahun 2003, mangkrak hingga 2014. Baru pada tahun ini dilanjutkan kembali setelah me

ngalami banyak masalah teknis dan keuangan. Rencananya jembatan yang membelah Pelabuhan Manado tersebut rampung pada tahun ini.

Adalah Anggota Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow (dapil Sulut) yang mengungkapkan riwayat seluk beluk mangkraknya jembatan Soekarno itu. Berawal dari tidak seriusnya pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan yang di APBN mencapai Rp400Rp500 miliar. Tapi realisasinya dicicil Rp510 miliar per tahun. “Ini, kan, tidak serius,” ucap Yasti di Manado.

Lalu masalah lain adalah Hutama Karya kontraktor yang dipercaya membangun jembatan ini kesulitan likuiditas. Selesai masalah itu, ada Pelindo yang meminta agar ketinggian jembatan dikoreksi karena khawatir mengganggu kapalkapal yang melintas. Akhirnya dibongkar kembali. Setelah itu, tibatiba jembatan di Kukar, Kaltim seketika roboh. Desain dan kontraktor jembatan Kukar sama dengan Manado.

Khawatir roboh, kontraktor mendatangkan konsultan internasional untuk mengukur kekuatan jembatan tersebut. Tentu semua itu butuh waktu dan anggaran lagi. Kini, Komisi V sudah mendapat kepastian bahwa jembatan Soekarno segera rampung paling telat akhir tahun 2015.

Infrastruktur Jateng

Di Jawa Tengah (Jateng) Tim Kunker Komisi V yang dipimpin Roem Kono mengunjungi berbagai fasilitas infrastruktur. Bandara Ahmad Yani (Semarang), Bandara Adi Soemarmo (Solo), jalan tol SemarangSolo, jalan nasional BawenSolo, dan flyover Jatingaleh, merupakan beberapa sarana infrastruktur yang sempat ditinjau.


Selain itu, masih ada underpass di Makamhaji di Kartosuro, Sukuharjo, pembangunan drainase primer dan normalisasi sungai Garang di Semarang, kapal Basarnas, dan Politeknik Ilmu Pelayaran yang tak ketinggalan dikunjungi Komisi V akhir April lalu. Saat di Bandara Ahmad Yani, Roem yang politisi Partai Golkar itu, mengatakan, perawatan bandara sangat penting untuk menjaga citra bandara tetap baik.

Bandara Ahmad Yani sendiri saat ini sedang dilakukan pengembangan yang pada 2017 rencananya sudah bisa dirampungkan. Anggota Komisi V Joseph Umarhadi mengapresiasi pengembangan Bandara Ahmad Yani, seraya menyangkan, mengapa baru kali ini dilakukan pengembangan. Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dulu anggaran pengembangan bandara masih di

bawah Rp1 triliun. Karena keterlambatan pembangunan, anggarannya membengkak jadi Rp1,7 triliun.

Saat meninjau underpass Makamhaji di Jalan Slamet Riyadi Kartosuro, Sukoharjo, Komisi V menilai pembangunan jalan tersebut kurang bermutu. Pembangunan underpass ini dinilai sudah bermasalah sejak perencanaan dan selalu digenangi banjir apabila turun hujan. Bahkan oleh masyarakat sekitar, underpass tersebut ditanami pohon pisang sebagai bentuk protes.

Anggota Komisi V Mohammad Toha mengatakan, berdasarkan pengamatannya bangunan senilai Rp27 miliar itu tidak berfungsi sejak dioperasikan tahun 2013. Oleh karenanya, Komisi V akan memanggil Dirjen Perkeretaapian atau satuan

kerja yang bertanggungjawab dan juga kontraktor PT Dian Previta yang mengerjakan proyek tersebut. “Dirjen perkeretaapian dan kontraktornya harus bertanggungjawab. Mereka akan kami panggil pada awal Mei nanti.

Pembangunan infrastruktur di Jateng, termasuk yang mendapat perhatian Komisi V. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan penduduk di Jateng akan meningkat tajam. Untuk itu, ruas jalan harus terus ditingkatkan demi mengimbangi pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan yang juga terus meningkat. Pembangunan infrastruktur di mana pun berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat pun semakin meningkat. (mh/sc) Foto: Husen, Suciati/Parle/

HR

KUNJUNGAN KERJA


APRESIASI MASUKAN DARI PEMPROV KALSEL

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah me

nyusun Undangundang. Badan Legislasi (Baleg) yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan, memiliki tugas, diantaranya menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), membahas Rancangan Undangundang, dan melakukan sosialiasi Prolegnas.

Melalui sosialiasi Prolegnas 20152019, selain mensosialisasikan RUU yang sedang dalam proses penyusunan, juga mensosialisasikan produk Legislasi yang telah dihasilkan DPR. Dalam penyusunannya, Baleg juga membutuhkan masukan dan aspirasi dari pihak yang berkepentingan.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, Baleg mengapresiasi masukan dan aspirasi dari Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran mengenai

RUU yang saat ini masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015. Firman menyatakan aspirasi yang disampaikan ini menjadi masukan yang berharga untuk Baleg. Demikian dikatakannya usai pertemuan antara Tim Kunker Baleg dengan Gubernur Kalsel dan jajaran, di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (20/04/15).

“Dari sosialisasi ini, tentunya ini menjadi awal yang cukup bagus. Karena kami memerlukan banyak masukan, apalagi yang termasuk dalam mineral dan batu bara. Apa yang tadi disampaikan Gubernur, akan memperkaya materi dari Baleg untuk melakukan harmonisasi. Diharapkan ada masukan tertulis dari Pemerintah Provinsi maupun stakeholder lainnya, bahwa ada kepentingan yang harus diakomodir, termasuk dana bagi hasil dan lain sebagainya,” jelas Firman.

Dalam kunker ini, Baleg memfokuskan penyerapan masukan mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Politisi FPG ini menambahkan, revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah revisi usulan pemerintah. Oleh karena itu, jika Pemerintah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak memasukkan apa yang menjadi aspirasi daerah, maka DPR mempunyai otoritas untuk memasukkannya, saat pembahasan Panitia Kerja (Panja).

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin akomodir masukan dari daerah, karena yang kami hadapi dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Dimana pembahasan pe

Kunjungan Kerja Badan Legislasi


nyusunan dari RUU menjadi UU tidak menjadi hak absolut DPR, namun juga bersama Pemerintah, itu yang menyulitkan kami. Kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah, apa kirakira yang menjadi solusi dari permintaan daerah ini,” kata Firman.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini mengakui, selama ini dalam pembahasan UU di Panja sangat terbatas waktunya, sehingga kurang melibatkan aspirasi dari daerah. Biasanya, Panja hanya melibatkan akademisi dan perguruan tinggi.

“Kami katakan kepada Gubernur Kalsel, ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita akan melakukan pertemuan berikutnya di Jakarta. Gubernur dan masyarakat bisa menyampaikan masukan kepada DPR RI. Saya rasa ini sangat bagus, karena memang dalam proses penyusunan UU jarang itu melibatkan daerah. Kami ke Kalsel ini jemput bola, jangan sampai RUU yang diundangkan itu banyak menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” jelas Firman.

Dalam sesi pendalaman materi, Gubernur Provinsi Kalsel Rudy Ariffin mempertanyakan kecilnya presentase pembagian royalti sumber daya alam yang diterima daerah penghasil, seperti daerah yang dipimpinnya. Ia menilai, selama ini belum ada keadilan perimbangan keuang an antara Pemerintah Pusat dan daerah, khususnya sektor penerimaan pajak dan royalti tambang.

“Yang dipungut dari miliaran atau triliunan rupiah ekspor batubara sebesar 13,5 persen. Sebagian besar dipungut pemerintah pusat, Kalsel hanya mendapat 3 persen dari 13,5 persen itu. Itu juga harus dibagi lagi dengan Kabupaten atau Kota di Kalsel. Dari 3 persen itu, Provinsi hanya mendapat 40 persen dan si

sanya dibagi ke seluruh kabupaten atau kota. Sangat tidak adil, karena yang merasakan degradasi lingkungan adalah daerah penghasil,” tegas Rudy.

Untuk itu, ia mengaku lebih memilih wilayah yang dia pimpin tidak memiliki tambang batu bara dari pada harus menanggung risiko kerusakan alam yang luar biasa seperti saat ini. “Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih Kalsel tidak memiliki tambang, tetapi tetap mendapatkan bagi hasil dari pusat, dari pada harus menanggung risiko kerusakan alam yang luar biasa seperti saat ini,” protes Rudy.

Giatkan Sosialisasi

Ketua Baleg Sareh Wiyono menegaskan Baleg berencana akan semakin menggiatkan sosialisasi UU, baik RUU yang sedang dalam penyu sunan, maupun RUU yang sudah diundangkan. Pasalnya, UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah Pusat, nantinya akan menjadi payung hukum bagi masyarakat.

“Kunjungan ini bagus sekali. Dengan adanya sosialisasi ini, sehingga kita banyak mendapatkan masukan dari daerah untuk UU yang masuk Prioritas Prolegnas dan sedang diharmonisasikan. Ini sangat baik bagi Baleg, sehingga bila perlu ditingkatkan ke daerahdaerah lain,” jelas Sareh.

Politisi Gerindra ini menyambut positif seluruh masukan dan aspirasi daerah dari Pemerintah Provinsi Kalsel, maupun stakeholder di Kalsel. Ia mengaku, Baleg sangat membutuhkan masukan dari pihak yang berkepentingan di UU. Ia menambahkan, bila diperlukan, Baleg akan mengundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pemerintah Provinsi atau jajaran, untuk menyampaikan aspirasi mengenai RUU yang sedang dibahas.

“Sekali waktu Gubernur maupun jajaran, bisa kita undang RDPU, untuk menyampaikan masukkannya. Sehingga, UU yang dihasilkan

nanti tidak hanya sekedar kepentingan DPR ataupun Pemerintah, tapi menjadi payung hukum untuk seluruh masyarakat,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini.

Kunker ke Provinsi Kalsel ini juga diikuti oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono (FPG), kemudian Anggota Baleg dari FPDIP Hendrawan Supratikno, My Esti Wijayati, Da niel Lumban Tobing dan Rieke Diah Pitaloka. Dari FPG mengirimkan Neni Moerniaeni dan Tabrani Maamun. Kemudian, hadir pula Jefirstson Riwu Kore (FPD), Ammy Amalia Fatma Surya (FPAN), Abdul Fikri Faqih (FPKS), dan Ali Umri (FNasdem). (sf) Foto: Sofyan/Parle/HR

Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau langsung pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara

KUNJUNGAN KERJA


SOROTAN

Tak berselang lama dari peristiwa itu pihak kepolisian khususnya Polres Jakarta Selatan berhasil

membongkar adanya bisnis serupa di sebuah apartemen di bilangan Kalibata Jakarta Selatan. A lihalih ingin membersihkan tempat kost dan apartemen yang diduga menjadi tempat eksekusi bisnis esekesek ini, kepolisian pun sempat melakukan razia di beberapa tempat kost. Dan ditemukan beberapa pasangan yang bukan suami istri tengah bermesraan. Puncaknya, pada pekan berikutnya Jumat (8/5) Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap basah RA yang diduga sebagai mucikari dan artis berinisial AA di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus aktivis permasalahan anak dan perdagangan manusia, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mengatakan praktek prostitusi sejatinya sudah ada sejak lama, dan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, transaksi prostitusi pun menggunakan berbagai macam cara termasuk melalui media tercanggih yakni internet. Adanya media sosial semakin memperluas dan memudahkan para penjaja. Dan Indonesia sendiri diakui Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini memang merupakan pengguna media sosial tertinggi.

Dan jika belakangan hal itu mencu

at dan menjadi pembicaraan publik menurut Sara, begitu ia biasa disapa, itu lebih kepada peran media massa yang terus memborbardir isi media dengan kasus tersebut. Sehingga baru membukakan “mata hati” semua pihak untuk peduli terhadap kasus tersebut. Karena Sara meyakini, semua pihak pasti telah mengetahui adanya praktek demikian namun mereka seolah tidak peduli. Baru kemudian disaat media bersamasama membuka hal itu, semuanya baru tergerak.

Namun yang membuat Sara prihatin adalah ketika kasus prostitusi tersebut terkuak yang menjadi titik perhatian selalu pada sisi perempuan yang menjadi pelaku prostitusi. Sementara para penjaja atau bahkan bisa dikatakan mafia nya malah tidak tersentuh sama sekali.

Senada dengan Sara, Wakil ketua

Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amalia mengatakan bahwa selain penyedia jasa, juga ada orang yang menggunakan jasa, dan ada perantara di dalamya. Penyebab dari ada nya praktek ini pun sekarang sudah bergeser, tidak hanya karena motif ekonomi semata, melainkan juga perubahan gaya hidup yang akhirnya membuat tingkat kebutuhan menjadi lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan itu dipilihlah cara instant. Namun ada juga yang disebabkan karena korban human trafficking atau perdaga ngan manusia. Misalnya dengan imingiming diberikan pekerjaan dengan gaji yang sangat besar di luar kota atau di luar negeri, tapi kenyataannya malah dijebloskan ke dalam praktek prostitusi.

Penanganan Praktik Prostitusi

Khusus untuk prostitusi yang disebabkan karena perdagangan orang menurut Ledia hukumannya harus lebih keras, yakni dengan delik pidana tindak perdagangan orang. Politisi dari Fraksi PKS ini mengakui bahwa prostitusi sulit diberantas, namun praktek ini tetap harus dihambat penyebarannya bahkan harus dihilangkan.

Dijelaskannya ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penanganan praktek prostitusi. Pertama menurut Ledia adalah pemahaman keagamaan. Langkah ini sangat penting untuk memenuhi otak anak tidak hanya dengan pengetahuan, namun juga bimbingan untuk mem

Beberapa pekan terakhir masalah prostitusi online menjadi topik hangat di berbagai media massa. Bahkan, khusus di media online (situs berita) bisa dikatakan menjadi trending topic. Dimulai dari terungkapnya kasus pembunuhan seorang wanita di kamar kost di bilangan Tebet Jakarta Selatan,

yang sekaligus menguak tabir adanya bisnis “jual beli seks” melalui media online.

SOLUSI PROSTITUSI, PEMERINTAH HARUS TEGAS JALANKAN UNDANG-UNDANG


bentuk karakter atau akhlak anak dengan norma dan agama yang berlaku di Indonesia. Bisa dengan memasukkannya dalam kurikulum.

“Kedua adalah dengan pemberdayaan ekonomi. Ketika Walikota Surabaya, Bu Risma menutup Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar di Asia tenggara, hal itu ternyata bisa kok dilakukan. Ada banyak stakeholder yang memberikan bantuan modal usaha. Ini bisa dicontoh. Terlebih lagi, Kementerian Sosial memiliki anggaran khusus yang ditujukan bagi program pemberdaya

an ekonomi. Pemberian modal dan kemudian pendampingan seutuhnya untuk merubah perilaku mereka,” papar Ledia.

Ketiga menurut Ledia adalah Indonesia belum punya regulasi untuk melindungi konsumen yang tidak mau menerima penawaran macammacam yang dikirimkan secara acak oleh mucikari lewat media online. Hal ini jelas sangat merugikan konsumen.

Meski begitu, implementasi dari semua Undangundang yang ada adalah cara tepat untuk meminimalkan tindak prostitusi. Wacana pe nyusunan UU anti prostitusi memang tidak salah, namun UU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaji lebih tepat. Karena pada dasarnya dalam Kitab Udangundang hukum Pidana (KUHP) ada bab yang isinya pelarangan prostitusi. Apakah itu kemudian harus direvisi? Yang paling penting ditambahkan Ledia adalah implementasi dari semua Un

dangundang atau aturan yang ada.

“Percuma kalau kita membuat undangundang baru dan merevisi KUHP jika implementasinya tidak tegas. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tegas menjalankan atau mengimplementasikan semua UU yang dibuat untuk meminimalkan tindak prostitusi,” tegasnya.

Dalam hal regulasi, sejatinya pemerintah masih bisa melakukan perlindungan dari praktek prostitusi. Khusus untuk website, pemerintah sudah dapat memblock atau menutup pemilik akun itu. Di sosial media seperti FB, Twitter dan BB (belakangan mucikari menggunakan BB sebagai media transaksired) seharusnya pemerintah Indonesia juga masih memiliki peluang besar untuk meminta pemilik sosial media menjaga kontenkonten yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan pengguna sosial media terbesar. (Ayu) Foto: Andri/Parle/HR

SOROTAN

Kepada wartawan, Kepala Polres Jakarta Selatan, Kombes Wahyu Hadiningrat sempat mengatakan bahwa sejauh ini AA masih sebatas saksi. Sementara RA si mucikari dikenakan pasal 296 dan 506 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan. Tentu hal ini sangat ringan.

Padahal jika polisi memulai penggalian informasi kasus ini melalui jaringan elektronik seperti menggunakan BB atau WA (Whatsap) yang digunakan pelaku dalam menjalankan tran

saksi prostitusinya, maka sejatinya hal itu bisa dijuntokan dengan Undangundang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No.11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi:

“Set i ap O rang d engan se ngaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Ancaman dari pasal terse

but adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda pa ling banyak satu miliar rupiah. Bahkan khusus di Ibukota juga memiliki Perda No.8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang dapat menjerat para pelaku prostitusi, mulai PSK (pekerja seks komersial), pengguna, dan pe rantaranya (mucikari).

Dalam pasal 61 ayat 2 Perda tersebut, pelanggar atas ketentuan itu dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan

paling lama 90 hari,atau denda paling sedikit Rp 500 ribu, paling banyak Rp 30 juta. Dengan dijuntokannya berbagai pasal yang disangkakan terhadap pelaku, tentu hukuman yang akan diterima pelaku lebih berat, sehingga diharapkan dapat lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku. (Ayu)

Kamsul Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Pers PWI DKI Jakarta

PELAKU PROSTITUSI ONLINE BISA DIJUNTOKAN DENGAN UU ITE


Dalam rangka menjalankan fungsi Diplomasi (second track diplomacy) sebagaima

na diamanatkan Konstitusi, kunjungan muhibah DPR ke berbagai negara sahabat telah memberikan banyak manfaat guna meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara.

Sebagai negara penghasil minyak terbesar di kawasan Asia Tengah, perekonomian Kazakhstan telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga peluang dan potensi kerjasama ekonomi kedua negara terbuka lebar.

Selain itu, banyak peluang kerjasama, antara Indonesia dengan Kazakhstan, baik yang bersifat antara Parlemen (P to P), antar Pemerintah (G to G) maupun antar Dunia Usaha (B to B), yang bisa ditindaklanjuti oleh masingmasing pihak dikedua negara.

Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah mengemukakan hal itu pada saat memimpin kunjungan ke Kazakhstan dan Uzbekistan. Kunjungan Delegasi Muhibah ini dilakukan dari tanggal 2628 Maret 2015, beranggotakan Mahfud Siddiq, Tantowi Yahya, Rudianto Tjen, Mohammad Haekal, Iskan Qolba Lubis dan Adrian sebagai Sekretaris Delegasi.

Menurut Fahri Hamzah, kunjungan muhibah ke Kazakhstan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Baik oleh Komisi terkait di DPR, Pemerintah maupun oleh kalangan bisnis dan Dunia Usaha. Sehingga akan semakin memperkokoh dan memperkuat hebungan bilateral kedua negara. Selama di Kazakhstan, Delegasi DPR melakukan pertemuan de ngan

Majelis Rendah Parlemen Kazakhstan, kunjungan ke Museum Parlemen Kazakhstan, Pertemuan di Assembly of The People of Kazakhstan, dan pertemuan dengan KBRI Astana dan masyarakat Indonesia di negara tersebut.

Dalam Pertemuannya dengan Majelis Rendah Parlemen Kazakhs tan, dipersiapkan Memorandum of Understanding (MOU) antara DPR dan Majelis Rendah Parlemen Kazakhstan. Selain itu, mendorong pertemuan dan dialog secara berkala dan berkesinambungan antara Komisi tertentu diantara Parlemen kedua negara.

Fahri mengatakan, pada pertemuan ini tercapai komitmen yang kuat untuk saling mendukung dalam pertemuan di forun Internasional yang diikuti oleh Parlemen kedua negara. Indonesia dan Kazakhstan sepakat untuk memperkuat kerjasama antar

Fungsi Diplomasi DPR Berikan Banyak Manfaat

LIPUTAN KHUSUS


Parlemen negaranegara Organisasi Konferensi Islam (OKI.

Kepada pemerintah masingmasing negara, DPR dan Parlemen Kazakhtan mendorong untuk segera merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung (Direct Flight) antar kedua negara. Juga membuka peluang dan ke sempatan bagi perusahaan Minyak Negara (National Oil Company) Kazakhstan untuk melakukan Export minyak bumi ke Perusahaan Minyak Negara Indonesia, serta mendorong pemerintah masingmasing negara untuk meningkatkan penanaman modal langsung ( foreign direct Investmen) dengan memberikan insentif langsung bagi pengusaha kedua negara.

Kedua pihak juga mendorong terbentuknya kerjasama antara masyarakat Indonesia dan Kazakhstan melalui pendekatan, pendidikan, budaya, agama, dan peradaban masa lampau. Selain itu memperkuat kerjasama budaya antara masyarakat Indonesia dan Kazakhstan dengan melakukan pertukaran misi kebudayaan kedua negara.

Dalam membangun ker jasama Wisata Rohani dan mengenal peradaban masal lalu antara masyarakat Indonesia dan Kazakhstan, juga mendorong terbentuknya Pusat Bahasa dan Budaya antara Universitas yang ada di Indonesia dan Kazakhstan.

Dialog Antar Umat Beragama

Politisi Fraksi PKS menegaskan, dalam membangun pendekatan yang konstruktif dan akomodatif dalam menciptakan relasi antara negara, agama dan masyarakat, relasi yang kuat antara negara, agama dan masyarakat akan menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun demokrasi Indonesia dan Kazakhstan. Karena itu kedua pihak bisa

saling berbagi pengalaman dalam mengelola hubungan antar umat beragama yang kuat.

Dengan cara mengelola keberagaman baik di Indonesia maupun Kazakhstan bisa menjadi modal bagi banyak negara untuk dikemkangkan. Mempelopori dialog antar pemimpin umat beragama baik secara bilateral Indonesia dan Kazakhstan maupun secara Internasional. Terbentuknya Congres of leader of World and Traditional religion.

Dalam menggagas terbentuknya Internasional Interfaith Dialog antar umat beragama secara regular dan berkesinambungan dan mengini

siasi peran negaranegara OKI untuk lebih aktif berdialog dalam rangka menangkal issu terorisme dan konflik antar umat beragama. Indonesia dan Kazakhstan harus berperan lebih aktif dalam mendorong perdamaian dunia yang berbasiskan masyarakat multikultural dan agama.

“DPR akan terus mendorong agar kerjasama Indonesia dan Kazakhstan akan ditindaklanjuti kerjasama anta pemerintah (G to G), antar pelaku dunia usaha (B to B) dan antar masyarakat (P to P),” tegas Fahri.

Parlemen Indonesia dan Kazakhstan akan terus secara aktif mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan penanam modal langsung ( foreign direct investmen), kedua negara. Peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Kazakhstan masih sangat terbuka le bar, antara lain, sektor perminyakan, pertanian, perikanan, menufaktur, pariwisata dan lain sebagainya. Peluang kerjasama sosial budaya juga sangat terbuka lebar pertukaran pelajar dan mahasiswa, memba ngun dialog yang konstruktif antar pemuda dan pemeluk agama.

DPR mendesak pemerintah Indonesia dan Kazakhstan untuk segera

membuka penerbangan langsung (direct flight) JakartaAstana. Mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kazakhstan secara aktif mencari peluang kerjasama antara kedua negara di segala bidang.

Mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera membuka negoisasi rencana ekspor minyak dari Kazakhstan, menghimbau Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk aktif memanfaatkan peluang usaha dikedua negara. Mendorong pelaku bisnis dan du nia

LIPUTAN KHUSUS


usaha Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kazakhstan, seperti ikan dan hasil laut lainya, karet, kopi dan teh.

Peluang Impor dari Kazakhstan, antara lain kapas, gandum, daging. Meminta Pimpinan DPR untuk menindaklanjuti penandatangan MOU kerjasama antara parlemen, serta kaukus kerja DPR untuk wilayah Asia Tengah.

Jalur Sutra

Kunjungan Muhibah ke Uzbekistan antara lain melakukan peninjauan ke tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Presiden, pertemuan di Senat Oliy Majelis Uzbekistan, mengunjungi Masjid Iman Al Buchori, Pertemuan di Legislative Oliy Majelis Uzbekistan dan pertemuan dengan KBRI Taskhent dan masyarakat Indonesia di Uzbekistan.

Dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa kegemilangan jalur

Sutra (the great silk road), sangat penting dalam sejarah peradaban dunia, sebagai urat nadi ekonomi, budaya, bahkan politik yang melalui kawasan Uzbekistan pada Abad pertengahan.

Keinginan Uzbekistan untuk menjadi salah satu negara demokrasi, dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis patut diapresiasi. Pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan aman, tertib dan lancar, menjadi modal dasar bagi Uzbekistan untuk menjadi negara demokrasi. “Indonesia siap untuk menjadi mitra yang baik dalam membangun tradisi demokrasi yang sehat dan kuat,” tegasnya.

Pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini berharap, kunjungan Muhibah ke Uzbekistan ini bisa ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, baik oleh komisi terkait di DPR, Pemerintah maupun oleh Kalangan Bisnis dan Dunia Usaha, sehingga akan semakin memperkokoh dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kunjungannya ke Uzbekistan bersamaan dengan penye lenggaraan pemilu Presiden dan berkesempatan melihat TPS di tempattempat umum, seperti sekolah, universitas dan tempat umum lainnya. Pelaksanan pemungutan suara di Tempat pemungutan Suara (TPS) Samarqand Davlat Chet Tilar Institut berjalan lancar dan baik.

Komisi Pemilihan Presiden Uzbekis tan telah mempersiapkan semua fasilitas, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung sebaik mungkin. Selain TPS juga disediakan tempat penitipan anak dan pelayanan kesehatan, serta masyarakat sangat antusias mengikuti proses pemilihan Presiden yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Sebagai negara yang masih muda dalam melaksanakan demokrasi, Uzbekistan terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan Presiden. Indonesia sebagai nega ra demokrasi terbesar nomor tiga di dunia, bisa memberikan


contoh dan pengalaman yang berharga dalam mengelola kehidupan demokrasi di negaranya.

Indonesia dan Uzbekistan bisa menjadi model bagi penyelenggaraan demokrasi yang baik khususnya dalam pemilihan Presiden yang bisa berjalan baik, lancar, tertib dan aman

Tempat Pemungutan Suara (TPS) selanjutnya yang dikunjungi adalah Samarqand Davlad Universiti di kota Samarqand. Komisi pemilihan Presiden Uzbekistan secara khusus menyediakan ruangan untuk mengenal visi dan misi calon Presiden baik bookklet maupun visual.

Masyarakat bebas menentukan pilihan terhadap kandidat atau calon Presiden yang dianggap terbaik oleh masyarakat. Keinginan Uzbekistan untuk menjadi salah satu negara demokrasi harus dilihat secara positif. Dunia Internasional harus memberikan dukungan dan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilihan Presiden yang berjalan baik, lancar dan tertib.

Kedatangan para pengamat (observer) ke Uzbekistan untuk mengamati proses pemilihan Presiden memberikan pesan kepada masyarakat dunia menjadi salah satu negara demokrasi yang patut di contoh.

Indonesia dan masyarakat Internasional lainnya siap menjadi patner yang bisa memberikan masukan dan gagasan dalam mematangkan proses demokrasi di Uzbekistan. DPR memberikan selamat kepada Senat Oliy Majelis Uzbekistan atas penyelenggaraan pemilihan Presiden yang berlangsung baik, lancar dan tertib.

Senat Oliy Majelis Uzbekistan meng apresiasi dan menyambut baik kedatangan delegasi Indonesia yang

baru saja memantau pelaksanaan pemilihan Presiden Uzbekistan. Indonesia siap berbagi pengalaman kepada Uzbekistan dalam memperbaiki kualitas pemilihan Presiden

dan kehidupan demokrasi.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, Indonesia dan Uzbekistan memiliki kesamaan dalam melibatkan kaum Perempuan dalam membangun masyarakat, khususnya keterwakilan kaum Perempuan 30% dalam Parlemen.Kekuatan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kekuatan keluarga dan peran kaum perempuan di segala bidang.

Keberhasilan sebuah negara akan sangat ditentukan oleh kaum Ibu yang mendidik generasi mudanya. Hubungan antara Indonesia dan Uzbekistan memiliki masa depan yang cerah, khususnya kerjasama bidang ekonomi, pendidikan dan budaya.

DPR mengucapkan selamat dan sukses kepada Legislative Oliy Majelis Uzbekistan atas penyelenggaraan pemilihan Presiden yang baru saja berlangsung. Proses pemilihan Presiden yang berlangsung secara demokratis adalah pintu gerbang bagi Uzbekistan untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merasa memiliki tanggungjawab untuk membantu Uzbekistan dalam membangun demokrasi di negaranya. Indonesia siap berbagi pengalaman kepada Uzbekistan.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan laut yang besar, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Uzbekistan dalam mengkonsumsi hasil laut. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi Uzbekistan untuk memasarkan komoditas unggulan yang mereka miliki, gandum, dan kapas. Kekayaan budaya dan sejarah masa lampau bisa menjadi pintu masuk kerjasama pendidikan dan budaya antara kedua negara.

Dari hasil Kunjungan Muhibah ke Uzbekistan, DPR merekomendasikan juga agar segera membentuk kaukus atau komite khusus untuk Asia Tengah dalam menjalin kerjasama antar Palemen negaranegara dikawasan Asia Tengah, dan mendesak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Taskhent, Uzbekistan secara aktif mencari peluang kerjasama antara negara di segala bidang serta mendorong pemerintah untuk segera membuat kajian secara intensif membuka jalur penerbangan secara langsung (direct flight) Tashkent – Jakarta.

Fari Hamzah menghimbau Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk secara aktif memanfaatkan peluang usaha yang potensial di kedua negara. Mendorong pelaku bisnis dan dunia usaha Indonesia untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat Uzbekistan, seperti, ikan dan hasil laut lainnya, karet, kopi dan teh. Peluang Impor dari Uzbekistan, antara lain kapas, gandum dan daging. (spy,mp) foto: Dok. Pribadi/Parle/HR

LIPUTAN KHUSUS


“Let a new Asia and a new Afrika be born.” (mari kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru).Presiden Soekarno pada KAA di Bandung, 18 April 1955.

Gedung tampak ramai dan meriah. Bendera bangsabangsa Asia dan Afrika berjejer di halaman. Baliho besar para pemimpin penggagas Konferensi Asia A fr ika (K A A) terpampang di sisi gedung. Hari itu, Kamis, 23 April 2015. Hari bersejarah bag i DPR RI yang menghelat kali pertama pertemuan parlemen Asia dan Afrika.

Perhatian masyarakat dunia tertuju ke ruang utama Gedung Nusantara DPR. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin pertemuan penting

tersebut. Delegasi parlemen dari berbagai negara Asia dan Afrika hadir menyaksikan langsung momen bersejarah tersebut.

“Saya menyambut gembira dan mengapresiasi inisiatif DPR RI untuk mengadakan Konferensi Parlemen AsiaAfrika pada 23 April 2015,” kata

MENGGUGAH PERHATIAN PARLEMEN ASIA AFRIKA


Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afr ika. Acara pertemuan parlemen Asia Afrika ini merupakan bagian dari rangkaian KAA yang dihelat pemerintah di Jakarta dan Bandung. DPR RI mengambil peran mempertemukan parlemen seAsia dan Afrika.

Parlemen Asia dan Afrika perlu digugah kembali perhatiannya untuk memperkuat kawasan. Kebangkitan bangsabangsa di Asia dan Afrika menemukan momentumnya yang tepat. Peran parlemen tak bisa dipungkiri, sangat strategis dalam membantu pemerintahan di Asia dan Afrika untuk menggapai citacita kemandir ian, kedaulatan, dan diperlakukan sejajar dengan bangsabangsa di belahan benua lainnya.

“Konferensi parlemen Asia Afrika telah menghasi lkan dek larasi P a r l e m e n A s i a A f r i k a d e m i tercapainya citacita Konferensi Asia Afrika di Bandung,” kata Ketua DPR RI Setya Novanto di hadapan 24 delegasi peserta konferensi, saat menyampaikan pidato penutupan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung Pustakaloka.

Pertemuan ini, lanjut Novanto, merupa kan penghargaan yang tinggi bagi parlemen Asia Afrika dalam mengambil peran yang sama dengan pemerintah. “Kehadiran seluruh parlemen sangat berarti dan mewakili aspirasi rakyat yang luas dan sebagian besar bangsa di planet bumi ini,” tandas Novanto lagi.

Banyak agenda persoalan yang dihadapi bangsa Asia Afrika. Salah satunya yang paling mendesak adalah kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten terus m e m p e r j u a n g k a n P a l e s t i n a yang merdeka di forumforum internasional. Persolan lain adanya ketidakseimbangan geopolitik dan

ekonomi, konflik dan instabilitas, intoleransi, dan ketidakadilan.

Rekomedasi Parlemen Asia Afrika

Ada tiga diskusi yang digelar selama perhelatan konferensi Parlemen Asia Afrika (PAA). Diskusi perdana menghadirkan “Working together for

peace and prosperity: Parliamentary cooperation in promoting post2015 Development Agenda.” Acara yang dipandu Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menghadirkan pembicara kunci, Presiden RI ke6 Susilo Bambang Yudhoyono yang kini guru besar Universitas Pertahanan dan President Global Green Growth Institute.

Diskusi kedua bertema “New Asian Afr ican Strategic Partnership (NAASP): The Way Forward”. Sesi ini dipandu oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Sementara sesi terakhir mengambil tajuk “Special Discussion on Solidarity to Palestine.” Sesi dipandu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ada enam rekomendasi yang dihasilkan PAA. Pertama, memperkuat peran parlemen dalam kerangka kerja

sama selatanselatan dan promosi perdamaian dan kemakmuran dunia.

Kedua, meneguhkan komitmen Dasasila Bandung dengan semangat solidaritas, persahabatan, dan kerja sama sebagai prinsip pokok. Ketiga, menegaskan komitmen untuk

mendukung kemerdekaan Palestina d a n ked au l at a n w i l aya h nya . Keempat, mengutuk keras agresi militer Israel sekaligus menuntut pembebasan para tahanan anggota parlemen Palestina yang ditangkap secara semenamena dan tanpa proses peradilan.

Kel ima, menegaskan kembal i komitmen par lemen negaranegara AsiaAfrika untuk terlibat sedini mungkin dalam agenda pembang unan global (MDGs). T e r a k h i r, PA A m e n d u k u n g ide pembentukan Asia Afr ica Par l i am e nt ar y G ro up. En a m rekomendasi strategis dan penting ini masih menunggu realisasinya ke depan. Waktu akan menjawab se jau h m a n a kom it men PA A mewujudkan rekomendasi tersebut. (mh) Foto: Rizka, Denus/Parle/HR

LIPUTAN KHUSUS

EDISI 124 TH. XLV, 2015 69PARLEMENTARIA

RINDUPEMIMPINAMANAH

SELEBRITIS

Cakra Khan


Gantungkan citacitamu setinggi langit. Kalimat tersebut mungkin terdengar klise, namun justru itulah yang menjadi pemicu Cakra Khan untuk bisa mewujudkan impiannya menjadi penyanyi terkenal. Ingin tahu ceritanya? Berikut kisahnya yang disampaikannya pada Rahayu Setiowati dari Parlementaria.

Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Hal itulah yang diyakini Cakra Khan setelah beberapa kali gagal mengikuti kompetisi bernyanyi. Ia akhirnya malah terpilih di ajang audisi tertutup yang digelar oleh salah satu perusahaan rekaman ternama di Ibukota. Hasilnya pun luar biasa, ia didapuk untuk menyanyikan lagu Harus Terpisah.

“Dari kecil saya sudah sering ikut kompetisi Porseni (Pekan olahraga dan seni), tapi tidak pernah menang. Saya tidak putus asa. Bahkan untuk mewujudkan citacita saya itu, saya sengaja mengambil kuliah di STMB (sekolah tinggi musik Bandung). Dari kampus jugalah saya mendapat informasi audisi dari Sony Music. Saya pun langsung ikut audisi itu, dan Alhamdulillah untuk kali ini saya menang dan mendapat kontrak eksklusif dari Sony,” kenang pemilik nama asli Cakra Kontra Paryaman ini.

Di luar dugaan, dengan suara khasnya Cakra mampu menjadikan single Harus Terpisah booming di pasaran. Tak berlebihan jika kemudian nama Cakra Khan pun semakin dikenal luas. Tidak ha nya itu tawaran men

gisi berbagai acara baik on air maupun off air di berbagai wilayah pun menghampirinya. Cakra pun mulai didapuk berduet dengan berbagai penyanyi seniornya. Sebut saja, duetnya de ngan Siti Nurhaliza. Konon, artis asal negeri Jiran Malaysia ini sengaja meminta Cakra untuk berduet de ngannya di salah satu lagu bertajuk “Seluruh Cinta” di album terbarunya “Fragmen”. Bahkan belum lama ini, ia didaulat untuk mengeluarkan suara emasnya oleh kerajaan Malaysia. Singkat cerita, mimpi menjadi penyanyi terkenal pun kini sudah menjadi kenyataan.

Menggalang Dana Untuk Palestina

Tidak hanya ketenaran, pundipundi rupiah pun sudah berhasil ia kumpulkan. Puaskah ia dengan semua itu? Tidak. Karena menurutnya sebagai insan sosial, ia merasa memiliki tanggung jawab atas lingkungannya. Bahkan ketika rakyat Palestina banyak yang menjadi kor ban atas serangan tentara Israel, Cakra pun merasakan duka yang mendalam.

Dari keprihatiannya itu ia berinisiatif menggalang dana untuk membantu para korban di jalur Gaza.

“Saya prihatin dan ikut merasakan duka yang mendalam atas apa yang terjadi dan dialami masyarakat Palestina atas serangan tentara Israel di Jalur Gaza. Saya tergerak untuk membantu rakyat Palestina dengan cara mengumpulkan dana bersama temanteman, belum tahu pasti kapan bisa terealisasi, karena ini masih dalam tahap pembicaraan awal. Semoga saja tidak lama lagi hal itu bisa terwujud,” jelas Cakra.

Cakra menilai, jika dibanding dengan rakyat Palestina, kehidupan di Indonesia memang jauh lebih baik. Namun, ia merasa masih banyak yang harus diperbaiki dari pemerintahan saat ini (meskipun masih terbilang barured). Contohnya, perhatian kepada seniman yang dinilainya masih sangat kurang. Sehingga tidak sedikit para pekerja seni yang telah mengharumkan nama bangsa ini, disaat senjanya tidak berdaya dan tanpa bantuan dan perhatian dari pemerintah. Padahal diakui Cakra, tidak sedikit pajak penghasilan yang sudah dibayarkan para artis dan seniman dari pekerjaannya itu. Namun, belum ada timbal balik yang diberikan pihak pemerintah.

“Kami sih tidak masalah kalau harus membayar pajak penghasilan, pajak progresif. Tapi jujur saja, saya

SELEBRITIS

Saya prihatin dan ikut merasakan duka yang mendalam atas apa yang terjadi dan dialami masyarakat Pa lestina atas serangan tentara Israel di Jalur Gaza. Saya tergerak untuk membantu rakyat Palestina dengan cara mengumpulkan dana bersama teman-teman, belum tahu pasti kapan bisa terealisasi, karena ini masih dalam tahap pembicaraan awal.


belum merasakan hasil dari pajak yang kita bayar itu, baik untuk para pekerja seni, maupun untuk lingkungan sekitar. Misalnya, masih banyaknya pembajakan lagulagu artis dalam negeri. Infrastruktur pun banyak yang harus diperbaiki, jalanan masih banyak yang berlubang,” papar Pria kelahiran Pangandaran 27 Februari 1992 ini.

Ia berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam pengelolaan pajak. Jangan sampai tegas dalam menagih pajak, namun lemah saat pengelolaannya. Terlebih lagi belakangan tidak sedikit pejabat yang terlibat dalam tindak korupsi. Bahkan, dari salah satu media Cakra mendapatkan informasi kerugiannya lebih dari 1 Triliun. Hal itu diakui Cakra sangat membuat miris dirinya.

“Bagaimana bisa memakmurkan negeri ini dan menyejahterakan masyarakat jika yang ada dipikirannya hanyalah berebut kekuasaan untuk dirinya sendiri, keluarganya dan kelompoknya,” ujar Cakra.

Ia berharap ke depan, para pemimpin negeri ini baik yang berada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dapat bersatu, bahu membahu memajukan negeri ini, menghentikan konflik perebutan kekuasaan.Walaupun ia meyakini masih banyak pemimpin negeri ini yang jujur dan amanah.

“Untuk yang belum amanah, tidak ada yang bisa kita lakukan selain himbauan dan berdoa supaya seluruh pemimpin negeri ini mendapat hidayah untuk terus menjaga amanah rakyat. Jika kemudian masih didapati pemimpin yang belum amanah, ya itu tanggung jawab dia sendiri, tidak hanya dengan rakyat, namun juga dengan sang Khalik,” tegasnya mengakhiri perbincangan dengan Parlementaria. (Ayu)


Sinar Matahari mulai terasa terik menyinari bumi, sekitar pukul

delapan pagi terlihat disalah satu sudut ba ngunan didalam komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa orang tua membawa serta anaknya menuju tempat penitipan anak untuk mereka titipkan sementara mereka bekerja.

Salah satu orang tua yang menitipkan balitanya adalah Suwarni (35 tahun), seorang ibu yang bekerja di Kesekjenan DPR menyatakan rasa syukurnya atas keberadaan TPA Sasana Bina Tunas Bangsa DPR RI, “Akhirnya, setelah ditunggutunggu, terwujud juga berdirinya TPA di DPR,” ungkapnya.

Menurut Suwarni, keberadaan TPA di DPR ini merupakan solusi bagi ibu bekerja yang masih mempunyai balita, “Keberadaan TPA sangat membantu saya yang bekerja, anak saya Khanza (3,5 tahun) bisa saya titipkan,” katanya.

Sebagai orang tua, Suwarni merasa lebih tenang saat bekerja, karena anaknya berada di tempat yang aman dan nyaman.

Sebelum menggunakan jasa TPA ini, ia menceritakan, Khanza anaknya, pernah dimasukkan ke kelompok bermain disekitar rumahnya, “Dulu Khanza saya masukkan ke playgroup, lama kelamaan mogok tidak mau sekolah lagi, jadi saya coba masukkan ke TPA di DPR, Alhamdulilah Khanza happy banget, setiap pagi mau berangkat dia selalu semangat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejak masuk ke TPA Sasana Bina Bangsa DPR, Oktober 2014 lalu perkembangan dan kemajuan anaknya cukup drastis dan positif.

Di TPA Sasana Bina Bangsa ini, menurut Suwarni, program dan fasilitasnya cukup bagus, ruangannya bersih dan luas, makanan yang disediakan cukup bergizi dan variatif yang membuat anak tidak cepat bosan.

“Di TPA anakanak juga diajarkan untuk mandiri, seperti makan dan

cuci tangan sendiri bagi yang sudah besar, bersosialisasi dengan temantemannya, punya jam belajar, serta di didik untuk mengenal lingkungan sekitar dan sebagainya,” ujarnya.

Ketika dijemput orang tua pulang, tambahnya, anakanak sudah dalam keadaan sudah mandi, kenyang dan wangi.

Tempat Penitipan Anak (TPA) adalah fasilitas yang sangat berguna, terutama bagi para orangtua yang ha rus sering meninggalkan anak mereka yang masih kecil karena bekerja, namun tidak memiliki alternatif yang bagus untuk menitipkan anak (mi salnya karena tidak ada anggota keluarga lain, tetangga yang bisa dipercaya atau tidak memiliki pengasuh).

Sebuah tempat penitipan anak yang dikelola dengan baik akan menjadi sarana yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi keamanan dan keadaan anak selama anda tinggal, namun juga bagi perkembangannya.

Salah satunya adalah TPA Sasana Bina Bangsa (SBB) DPR yang baru diresmikan pada September 2014 lalu.

Menurut salah satu penanggung jawab TPA SBB Yeti Sri Widyawati mengatakan pendiriaan TPA ini salah satunya bertujuan untuk membantu karyawan dan karyawati yang memiliki balita tapi kesulitan untuk mengasuh dikarenakan bekerja.

TPA Sasana Bina BangsaSolusi Ibu Bekerja


“Pendirian TPA ini sebagai upaya melindungi anakanak dan berupaya memfasilitasi tumbuh kembang anak untuk menjadi lebih baik,” jelas Sri.

Di TPA SBB, terang Sri, memiliki tenaga pendidik yang dipanggil ‘bunda’ sebanyak lima orang, dimana untuk satu orang bunda bertanggung jawab kepada lima orang anak, juga terdapat empat orang pengurus, satu orang keamanan dan dua orang tenaga kebersihan.

Konsep pembelajaran di TPA SBB ini, kata Sri, diberikan berdasarkan umur dari anak peserta didik, “Anak akan diberikan pelajaran, seperti mengenal angka, huruf, warna, bentuk dan lain sebagainya,” paparnya.

Sementara itu, terang Sri, fasilitas yang disediakan di TPA SBB sudah cukup seperti ruang tidur yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, ruang bermain, ruang belajar, tenaga keamanan, dan CCTV.

Sejak berdiri, jumlah anak yang dititipkan orang tuanya di TPA SBB setiap harinya bisa mencapai 15 anak. “Orang tua mereka merasa lebih aman dan nyaman menitipkan anakanaknya disini, karena pasti akan terawat dan terawasi dengan baik, serta tempatnya yang bersih, tertata rapi dan yang utama, pengasuh yang benarbenar mumpuni,” kata Sri.

Sri yang juga salah satu pengurus Dharma Wanita Setjen DPR, menjelaskan usia anak yang dititipkan bervariasi mulai usia satu hingga empat tahun.

Ketika dititipkan pada pagi hari, Sri menjelaskan, biasanya anakanak akan berolah raga kecil terlebih dahulu, selanjutnya diberikan sarapan pagi, dilanjutkan dengan belajar sambil bermain sesuai dengan tema yang sudah ditentukan setiap minggunya.

“Diwaktu ini, anakanak akan diajari bernyanyi sambil menari, mengenal berbagai huruf, mengenal binatang dan sebagainya,” terangnya.

Lalu, tambahnya, kegiatan selanjutnya makan siang bersama dengan lauk yang sehat dan bergizi, lalu persiapan bersihbersih badan dan tidur siang diiringi dengan dongeng.

“Bangun dari tidur siang, mereka mandi, lalu diberi snack atau makan, lalu sambil menunggu dijemput orang tuanya, mereka bermain, bernyanyi dan menonton tayangan yang mendidik secara visual,” terangnya.

Sri menambahkan, untuk memantau dan memperhatikan perkembangan kesehatan dan gizi anak, pihaknya secara rutin mendatangkan ahli gizi dan dokter spesialis anak, “Dua ming gu sekali kami mendatangkan ahli gizi dari Klinik DPR, untuk berkonsultasi mengenai makanan yang sehat untuk anak, dan juga sekaligus memantau perkembangan anak, serta sebulan sekali dokter spesialis anak dari Klinik DPR juga datang. “Kesehatan anakanak tetap terpantau, dan dokter anak bersama ahli gizi saling berkoordinasi,” ujarnya.

Mengenai biaya, Sri menjelaskan, relatif terjangkau, “Untuk biaya saat

i n i dikenakan ber

beda, bagi pegawai Sekjen DPR, karena mendapat subsidi, pendaftaran sebesar Rp. 500 ribu, Rp 1 Juta sebulan, sehari Rp 75 ribu, dan bagi pegawai diluar Setjen DPR, pendaftaran dikenakan Rp 750 ribu, Rp 1,5 juta sebulan dan Rp.100 ribu sehari,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kendala, Sri menjelaskan, bahwa TPA SBB di DPR masih kurang dalam hal promosi, dan kendala dana untuk operasionalnya.

Sementara itu, salah satu pengasuh yang membantu mengasuh anak, Siti Haryanti, mengatakan dirinya senang membantu pengasuhan anakanak di TPA SBB ini “Saya senang mengasuh mereka, dan hubungan kami (pengasuhred) dengan anakanak juga cukup dekat,” katanya.

Untuk lebih menggali informasi bagaimana cara menangani anak, jelas Siti Haryati yang biasa dipanggil II, para pengasuh selalu berkoordinasi, dan bertukar informasi dengan Dinas Pendidikan, serta berkonsultasi dengan ahli gizi.

Sebelum TPA ini, menurut II, para calon pengasuh, diberikan pendidikan selama dua minggu di Dinas Pendidikan bidang pendidikan anak usia dini, “Disana kami terjun langsung diajarkan, bagaimana cara mendidik dan menangani anak usia dini,” jelas II.

Dan ia berharap, ke depan, TPA SBB ini bisa terus berkembang, banyak anakanaknya, dan mereka sebagai pengasuh bisa lebih baik dan sabar serta sayang mengasuh mereka.(nt)

Foto: Naefuroji/Parle/HR


PIA (Persaudaraan Istri Anggota) DPR RI Periode 2014 2019 berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program yang telah disusunnya

bersama.Dalam tahun ini saja tidak kurang lima program telah digelar PIA DPR RI.

Sebut saja Bakti Sosial di kawasan nelayan Cilincing Jakarta Utara, di Gunung Kidul, Yogyakarta, Talkshow dan Fashion show dari beberapa perancang ternama, serta beberapa waktu lalu menyambut hari Kartini, PIA DPR RI juga menggelar berbagai lomba yang melibatkan seluruh anggota keluarga baik dari PIA sendiri maupun seluruh pegawai dan staff Setjen DPR RI.

“Perempuan Perlu memberdayakan diri agar mampu memberdayakan lingku ngan,” ujar Ketua PIA DPR RI, Deisti A Novanto di berbagai kesempatan.

Sejalan dengan hal itu, anggota PIA Fraksi Partai Demokrat, Adinda Riefky Harsya memiliki ide untuk membuat program sosial yang dinamai Program Mitra Sehati. Program ini merupakan program pembinaan jaringan dan keahlian untuk UKM (usaha kecil menengah) dari seluruh Indonesia.

“Mitra sehati ini sejatinya merupakan inisiatif dari PIA Fraksi Partai Demokrat. Program ini merupakan program unggulan yang eksklusif untuk memperkenalkan dan mengembangkan potensi produk hasil karya daerah di Indonesia

ke tingkat Nasional dan Internasional,” ungkap Adinda.

Dijelaskan kandidat Doktor Fakultas Teknik Kimia Universitas Indonesia ini, program Mitra Sehati ini lebih kepada program pembinaan jaringan dan keahlian, bukan pembinaan modal. Di program ini PIA FPD yang diketuai oleh Alya Baskoro Yudhoyono akan memberi

kan pelatihan dan ikut memperluas jaringan pasar bagi UKMUKM agar ber

bagai produknya dapat lebih dikenal luas, dan akhirnya dapat lebih mudah dipasarkan.

Dalam waktu tiga bulan ditambahkan istri dari Ketua Komi

si X DPR RI, Teuku Riefky Harsya ini Program Mitra Sehati telah

berhasil merangkul 361 UKM yang menjadi mitra binaannya. Adapun

jenis usaha dari UKM ini berbedabeda, mulai dari kuliner dengan

makanan ringan khas daerah, kopi, kerajinan tangan seperti ukiran, batik

dan tenun, alat musik tradisional bah

Majukan UKM Lewat Program Mitra Sehati


kan hingga komoditi yang belakangan tengah marak di masyarakat, yakni batu akik dan mutiara.

Setiap UKM yang ikut program Mitra Sehati ini akan diberikan Kartu Eksklusif dengan nomer unik sesuai dengan nomer keanggotaan ketika mendaftar. Setelah bergabung, UKM mitra sehati akan mendapat jeja ring yang baru dan dapat bertukar informasi me ngenai produk ataupun kerajinan tangan agar dapat dikembangkan pada daerah masingmasing. Tidak hanya itu, produk dari Mitra ini pun akan dipromosikan melalui website, media sosial, ataupun blog Mitra sehati. Dengan demikian akan lebih efektif dan efisien.

“Para UKM Mitra Sehati akan dinilai keaktifannnya setiap tiga bulan sekali. Sementara launching Program Mitra Sehati ini dilangsungkan pada 12 Mei 2015 oleh Presiden Indonesia Keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bertepatan dengan Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Yang perlu diingat adalah UKM Mitra Sehati ini tidak hanya terbatas kader partai, melainkan seluruh UKM yang tengah berjuang menjalankan usahanya,” jelasnya.

Apakah program ini akan disertakan dalam program PIA DPR RI? Adinda mengaku belum berfikir sejauh itu, karena menurutnya program ini saja terbilang baru berdiri dan berjalan. Namun jika ke depan terlihat banyak manfaat dan peminatnya, ia tidak memungkiri akan mencoba mengusulkannya kepada pengurus dan sesama anggota PIA DPR RI lainnya. (Ayu) Foto: Rizka,

Naefuroji, Dok/Parle/HR


Inggris baru saja sukses melaksanakan Pemilu untuk 650 kursi Parlemen/Majelis Ren

dah (House of Commons) sebagai wakil konstituen mereka selama 5 tahun ke depan. Selain itu para pemilih juga menentukan 9.000 kursi dewan di 279 pemerintahan daerah pada pemilu kemarin. Setidaknya terdaftar 50 juta pemilih dalam pemilu Kamis 7 Mei 2015 di Inggris. Para pemilih mencoblos pada 50.000 TPS yang tersebar di

seluruh negeri juga melalui kantor pos pada hari sebelumnya. Ada dua partai besar yang menduduki kursi mayoritas di parlemen, yakni Partai Buruh dan Konservatif. Selain itu dalam pemilu kemarin beberapa partai kecil juga turut menyita perhatian, yakni UKIP (Partai Independen Inggris), Partai Hijau, Partai Nasionalis Skotlandia, dan Partai Liberal Demokrat.

Partai Konservatif kembali meme

nangkan pemilu setelah mengalahkan tiga pesaing utamanya. Dalam hitungan terkini, 332 dari 650 kursi berhasil dimenangkan partai konservatif di parlemen. Ini berarti Partai Konservatif memperoleh 50,92 persen kursi Parlemen. Hasil ini tentu mencengangkan bagi semua pihak, karena dalam jajak pendapat yang diadakan sebelumnya partai konservatif diperkirakan hanya mendapatkan 33% suara pemilih.

Oleh Tim CEPP UI | Fikri, Irham dan Tita – Peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI

PARLEMEN DUNIA

PARLEMEN DAN PERAN MEDIA DI INGGRIS


Oleh Tim CEPP UI | Fikri, Irham dan Tita – Peneliti pada Center for Election and Political Party FISIP UI

PARLEMEN DAN PERAN MEDIA DI INGGRIS

Inggris adalah negara monarki konstitusional yang terdiri dari Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Dengan wilayah pulau seluas 24 juta hektar dengan iklim maritim, Inggris menjalankan sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada sistem Westminster yang telah ditiru di seluruh dunia sebagai warisan dari Imperium Britania. Parlemen Inggris disebut juga “Mother of Parliament”, hal ini dikarenakan banyak pembuat undangundang di negara lain meniru Inggris. Parlemen Inggris yang bersidang di Istana Westminster terdiri dari dua kamar yakni, Majelis Rendah (House of Commons) dan Dewan Bangsawan/Majelis Tinggi (House of Lords). Setiap Rancangan UndangUndang (RUU) yang disahkan membutuhkan Persetujuan Kerajaan (Royal Assent) supaya bisa menjadi undangundang baru. Posisi Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan Inggris, dipegang oleh seorang anggota parlemen yang mampu meraih kepercayaan dari mayoritas anggota House of Commons. Biasanya yang memperoleh kepercayaan ini adalah pemimpin partai politik mayoritas di Parlemen.

Agenda Kedewanan dan Media

Dengan kemenangan mayoritas Partai Konservatif di parlemen, media akan sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan kebijakan yang akan dirumuskan. Tidak bisa dipungkiri media sebagai sumber informasi menjadi begitu tinggi dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dalam hitungan menit, khalayak bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Bagi lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika tidak dikelola dengan baik, media bisa menjadi “lawan”. Terlepas dari itu, media memiliki peran yang penting dalam kegiatankegiatan yang ada di Dewan. Kemampuan media untuk mempengaruhi khalayak dalam mengkonstruksi dan mendefinisikan realitas sosial, menjadi alat yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh institusi seperti Dewan untuk membentuk citra dan membangun kepercayaan publik.

Dalam riset yang dilakukan oleh Hansard Society tahun 2005 di Parlemen Inggris, kebanyakan media yang meliput masih bias dalam pemberitaan mereka. Media cen

derung fokus kepada beritaberita yang bersifat sensasi dan personal dibandingkan dengan penjelasan substansial dan infromasi sebagaimana lazimnya pemberitaan politik. Sejalan dengan itu, studi longitudinal yang dilakukan oleh Lonneke van Noije, et.al (2007) melahirkan sebuah hipotesis bahwa tidak hanya agenda media yang dipengaruhi oleh agenda parlemen, tetapi agenda parlemen juga dipengaruhi oleh agenda media.

Hansard Society dalam laporannya menyebutkan bahwa parlemen di Inggris belum menyesuaikan diri untuk berubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, bukan dukungan dan partisipasi masyarakat yang muncul dari hari ke hari melainkan adanya sinisme dan disengagement serta rendahnya level kepuasan masyarakat terhadap parlemen di Inggris. Dalam konteks demokrasi di Inggris, jika tren tersebut terus terjadi maka akan keseluruhan kehidupan politik dan kewarganegaraan akan terancam. Informasi terkait parlemen Inggris yang ada di media mainstream memang sangat terbatas. Dalam hasil penelitian yang dirilis Hansard Society mengusulkan parlemen Inggris harus segera menyesuaikan diri dengan memanfaatkan komunikasi modern dalam menjalin komunikasi yang efektif. Parlemen adalah badan representatif yang utama, tanpa ada nya komunikasi yang jelas maka tidak akan ada representasi yang kuat.

Praktik tersebut diatas juga jamak terjadi di media massa Indonesia, tidak heran jika berita seputar DPR hanya sebatas kasus korupsi, tidak ikut sidang, tertidur saat sidang, dan seterusnya. Jarang ada media yang memberitakan rapatrapat Dewan yang berlangsung hingga dini hari atau kunjungankunju ngan Dewan ke daerah dalam rangka penyerapan aspirasi. Sehingga, citra Dewan


di mata masyarakat dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Dewan selalu dianggap tidak bekerja, menghamburkan anggaran dan tidak mewakiliki rakyat. Tantangan inilah yang kemudian harus dijawab oleh Dewan dan segenap jajarannya sehingga Dewan bisa ‘menabuh genderang’nya sendiri, tanpa harus terjebak dalam framing dan agenda setting media massa. Agenda setting menjadi salah satu teori yang paling signifikan melihat peran dan pengaruh media dalam politik. Dalam beberapa kesempatan, model ini juga biasa disebut dengan mediatization of politics. Jika dibandingkan de ngan Pemerintah, relasi media dengan Dewan seharusnya lebih kuat. Karena, Dewan terdiri dari berbagai elemen partai politik yang memiliki agenda dan kepentingan masingmasing (Walgrave et.al., 2008).

Demokrasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan juga mempengaruhi relasi masyarakat dengan media dan politik. Salah satunya adalah berkembangnya jurnalisme warga (citizen journalism). Parlemen Inggris telah memperkenalkan konsep ini melalui citizen engagement pada tahun 2012. Hal ini untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. DPR RI juga telah membuka ruang ini dengan pengenalan akun resmi media sosial yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Langkah ini merupakan terobosan penting dan harus terus didorong untuk dikembangkan dalam kerangka penguatan kelembagaan Dewan. Sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik, tentu kode etik jurnalisme harus terus dijunjung tinggi.

Dalam menjalankan fungsinya Dewan diharapkan dapat menjadikan media sebagai mitra strategis, dan

diharapkan relasi yang terbentuk bersifat resiprokal dan saling menguntungkan. Sehingga, citra atau opini yang terbentuk sesuai de ngan fakta dan kondisi yang terjadi bukan karena opini yang diarahkan oleh media. Parlemen yang berjalan dengan efektif akan berkontribusi besar bagi kelangsungan demokrasi di sebuah negara. Keberadaan parlemen seharusnya menjadi wujud suara dari masyarakat, setiap hari, bukan hanya setiap beberapa tahun sekali yakni pada saat pemilihan legislatif.

Menuju Komunikasi Efektif

Publik memiliki hak untuk mengharapkan parlemen yang berkomunikasi efektif, mengkomunikasikan pekerjaannya dengan segera, jelas, dan berguna. Publik memiliki hak absolut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di parlemen, termasuk hak untuk berpartisipasi. Publik seharusnya dapat mengerti cara bekerja parlemen dan dapat mengakses informasi yang terkait de ngannya. Hal ini dapat mengundang partisipasi dan interaksi antara parlemen dan warganegara.

Perubahan yang ada dalam parlemen selama ini tidak cukup dibandingkan dengan perubahan dalam komunikasi dunia yang sangat cepat, di abad 21 ini sebuah institusi yang tidak mengkomunikasikan dirinya dengan baik maka akan gagal. Parlemen gagal dalam menghubungkan progress kinerjanya dengan institusi representatif yang lain. Padahal, yang diharapkan publik terhadap parlemen adalah sifat responsif yang menyediakan kesempatan warganegara untuk berpartisipasi langsung, berinteraksi, dan diberikan timbal balik.

Organisasi, prosedur, dan etos kerja parlemen secara general benarbenar telah out of date. Kegagalan

dalam merespon kesempatan yang ditawarkan oleh komunikasi modern akan berkontribusi pada alienasi parlemen terhadap publik. Parlemen seharusnya menghubungkan diri kembali dengan publik untuk menjadi apa yang diperjuangkan selama ini, yakni menjadi sumber dari kebebasan demokratik. Komunikasi efektif yang dijalin oleh parlemen terhadap publik merupakan satusatunya cara untuk meningkatkan pemahaman publik dan apresiasi publik terhadap kinerja parlemen. Parlemen merupakan bagian yang esensial dari keberlangsungan demokrasi. Untuk dapat berfungsi secara efektif, parlemen membutuhkan dukungan dan engagement dari publik.

Jika masyarakat tidak mengerti apa yang parlemen lakukan, atau mengapa parlemen melakukan sesuatu, jika masyarakat menganggap bahasa parlemen jauh dari mereka, jika para pemilih tidak bisa dengan mudah memberikan pandangan dan pertanyaan, dan jika tidak terjalin percakapan antara masyarakat dan parlemen, maka parlemen tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Tanpa adanya parlemen yang menjalankan tanggungja wabnya, demokrasi di sebuah negara akan menuju kegagalan. Foto: ist/Parle/HR

Parlemen seharusnya menghubungkan diri kembali dengan publik untuk menjadi apa yang diperjuangkan selama ini, yakni menjadi sumber dari kebebasan demokratik.

PARLEMEN DUNIA


Tim Kunker Komisi X DPR RI berpose dengan Gubernur Jatim

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR dipimpin Ketuanya Teuku Riefky Harsya dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan jajarannya pada reses 6 Mei lalu berlangsung

santai diwarnai gelak tawa. Meski membahas masalahmasalah besar di bidang pendidikan, olah raga, pariwisata dan perpustakaan hingga masalah museum, karena Pakde Karwo memiliki rasa humor yang tinggi, akhirnya suasana pertemuan berlangsung semarak dan penuh canda tawa.

Memaparkan programprogram pembangunan di Provinsi paling timur Pulau Jawa ini, Pakde Karwo menjelaskan secara rinci capaian program yang telah dilakukan. Di sektor kesejahteraan rakyat, menurutnya ibubu muda atau keluarga muda di wilayah ini telah mengatur sendiri sehingga cenderung anaknya tidak banyak.

Setelah dicek, ternyata ibu yang bekerja cenderung anaknya sedikit. Ibu yang menganggur cenderung anaknya banyak. “Karena mereka berprinsip : reproduksi sama dengan rekreasi,” ungkap Pakde Karwo yang disambut tawa panjang hadirin.

Di bidang pariwisata, Gubernur Jatim mengaku wisa

tawan mancanegara (wisman) turun, tapi wisatawan nusantara (dalam negeri) meningkat. Tahun 2014, wisnu di Jatim sebanyak 43 juta sama dengan wisman luar masuk Spanyol. Pusat wisata terbesar Jatim adalah Malang Raya.

Tepatnya di Kota Batu ada Secret Zoo. Di hotel ini ternyata orang tidur dengan rasa takut itu harus bayar mahal. Di bawah cottage ada macan, singa semalam suntuk mengaum terus, membuat pengunjung disana semalan stress meski bayarnya mahal. Ternyata stress untuk orang kaya itu penting juga. “Kalau orang miskin setiap hari stress,” candanya yang disambut tawa lagi. Di bagian bawah hotel itu sengaja ditempatkan binatangbinatang ganas, malam mengaum terus. Itulah yang dibayar mahal.

Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya mengapresiasi Pemprov Jatim dalam mengembangkan sektor pariwisata. Pasalnya pada tahun 2019 nanti target pendapat an negara di luar pajak paling tinggi adalah pariwisata, diharapkan akan melewati pendapatan migas, batu bara mineral, termasuk kelapa sawit. Pariwisata ditargetkan dari urutan keempat menjadi urutan pertama. Itu akan dicapai tahun 2019 dengan kunjungan 20 juta wisman dan 275 juta wisnus. (mp) foto: Mastur/Parle/HR

POJOK PARLE

Edisi 124 TH. XLV, 2015

Documents

Transcript of Edisi 124 TH. XLV, 2015