Doc3.1.5-TR-2013 Modul Pelatihan PES 3 sub judul.pdf

MODUL PELATIHAN

PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

MODUL 1 JASA LINGKUNGAN/ENVIRONMENTAL SERVICES/ ECOSYESTEM SERVICES

MODUL 2PRAKTIK-PRAKTIK DALAM PEMBAYARANJASA LINGKUNGANVOLUNTARY (SUKARELA)

MODUL 3KRITERIA DAN INDIKATOR LOKASI DANPENGGUNA JASA LINGKUNGANAIR DAN HUTAN

| KOMPONEN 3

ICWRMIP-CWMBC | INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM

CITARUM WATERSHED MANAGEMENT ANDBIODIVERSITY CONSERVATION

ADB GRANT.0216-INO

TECHNICAL REPORTDOC: 3.1.5-AR-2013

Modul #1 Jasa Lingkungan/Environmental Services/Ecosystem

Services

Modul #2 Praktik-praktik dalam Pembayaran Jasa Lingkungan

Voluntary (sukarela)

Modul #3 Kriteria dan Indikator Lokasi dan Pengguna Jasa Lingkungan

Air dari Hutan

KOMPONEN 3

Sustainable Financing for Biodiversity Conservation Through Payment for Environmental Services (PES)

-2013-

MODUL PELATIHAN PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DI WILAYAH BBKSDA JAWA BARAT DAN BBTNGGP

Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)

Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC)

Kata Pengantar

Laporan berjudul Modul Pelatihan Pembayaran Jasa Lingkungan di Wilayah Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat dan Balai Besar Taman nasional Gunung Gede Pangrango ini dimaksudkan sebagai salah satu technical report yang dihasilkan oleh Komponen #3 pada Proyek Citarum Watershed Management and Biodiversity Conservation (CWMBC) dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas aparat dalam membangun skema pembayaran jasa lingkungan.

Laporan didasarkan kepada serial diskusi dan brainstorming Tenaga Ahli Komponen #3. Substansi dari modul masih bersifat introductory, dan dirumuskan dari bahan-bahan yang melaporkan pengalaman praktik Payment for Environment Services (PES) di Rawa Danau, laporan dan bahan-bahan mengenai PES di Lombok, Kuningan, dan literatur PES dari negara lain. Penggunaan modul ini adalah sebagai guidance bagi instruktur pelatihan, yang selanjutnya harus melengkapi modul dengan bahan ajar masing-masing.

Akhirnya, disadari bahwa modul ini tetap memerlukan pengayaan sejalan dengan topik PES yang terus berkembang. Saran dan masukan akan sangat membantu dalam pendalaman report ini.

Bandung, Desember 2013

Endang Setiawan

Modul #1: Jasa lingkungan/Environmental Services/Ecosystem Services

KOMPONEN #3-CWMBC


Jasa lingkungan/Environmental Services/ Ecosystem Services -Modul #1 Component #3

1

Modul #1 Jasa Lingkungan/Environmental Services/ Ecosystem Services

Konteks dan konsep: Konteks: Hutan Indonesia telah lama memberikan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang beragam termasuk kayu, non-kayu dan jasa lingkungan.

Meningkatnya pengetahuan, persepsi dan kesadaran atas isu-isu lingkungan global telah mendorong masyarakat dunia untuk memikirkan upaya penyeimbangan tingkat pembangunan ekonomi dengan upaya konservasi ekosistem dan lingkungan alam.

Hal ini telah melahirkan paradigma ekonomi yang memperhitungkan aspek jasa-jasa lingkungan alam ke dalamnya, atau yang lazim dikenal dengan istilah “ekonomi hijau”.

Masyarakat dunia telah meyakini bahwa “ekonomi hijau” merupakan solusi bagi upaya melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup , menuju peradaban global yang lebih baik, berkeadilan, dan sejahtera.

Konsep yang digunakan untuk mencapai peningkatan kemampuan tersebut adalah perlunya pemahaman terhadap fungsi dan jasa ekosistem. Pada sesi ini peserta akan diberikan materi:

a. Fungsi Ekosistem hutan (Forest Ecosystem Function)

b. Jasa Lingkungan Hutan (Forest Ecosystem Services)

c. Nilai Jasa Lingkungan Hutan

d. Ancaman terhadap Jasa Ekosistem Hutan

Pertanyaan Kunci : a. Apa yang akan terjadi terhadap ekosistem hutan jika pengelola hutan tidak memahami fungsi ekosistem hutan ?

b. Apa yang akan terjadi terhadap jasa lingkungan hutan jika pengelola hutan tidak memahami manfaat ekosistem hutan ?

c. Apa yang akan terjadi terhadap nilai lingkungan jika pengelola hutan tidak memahami jasa lingkungan hutan ?

d. Apa yang akan terjadi terhadap ekosistem hutan jika pengelola hutan tidak memahami jenis dan kriteria ancaman terhadap jasa ekosistem hutan ?


2

Tujuan: a. Peserta memahami pengertian, prinsip, kriteria dari Fungsi

Ekosistem Hutan b. Peserta memahami pengertian, prinsip, kriteria Jasa Ekosistem

Hutan c. Peserta memahami prinsip-prinsip dan kriteria penetapan Nilai

Jasa Ekosistem Hutan d. Peserta memahami jenis dan kriteria ancaman terhadap Jasa Ekosistem Hutan.

Waktu : 2 JPL (Jam Pelajaran)

Metode : Presentasi, curah pendapat, diskusi, simulasi (dalam modul

praktikum)

Alat bantu : ---

Pengaturan ruangan: ---

Bahan Ajar : 1. Fungsi Dan Manfaat Lingkungan Hutan 2. Jasa Lingkungan Hutan 3. Kriteria jasa lingkungan hutan dan manfaatnya

Prosedur: Sampaikan maksud dan tujuan pokok bahasan, yaitu: memahami

alur dan elemen Ekosistem dan Jasa Lingkungan, tahapan kerja auditor, standar kriteria Jasa Lingkungan dan pemanfaatannya.

Lontarkan pertanyaan: “Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar kata ekosistem?” dan apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mendengar kata JasaLingkungan ?

Mintalah peserta menuliskan pemahamannya dalam sebuah metaplan dengan tulisan besar dan dapat dibaca dalam jarak 2 meter, lalu tempelkan pada tempatnya yang telah disediakan. Upayakan semua peserta dapat membaca semua metaplan.

Bersama dengan peserta, kelompokkan pemahaman-pemahaman yang sama, dan pilihlah kata kunci yang tertulis dalam pemahaman peserta tentang ekosistem.

Selanjutnya, lontarkan kepada peserta pertanyaan:

“Berdasarkan kata kunci yang berhasil disusun, menurut Anda apa yang disebut ekosistem dan jasa lingkungan?”

Tayangkan slide menurut sekuens yang logis sesuai tujuan diatas dengan masing-masing Bahan Ajar.

Kiat-kiat Fasilitator: ---


3

Contoh Bahan Ajar Jasa Lingkungan/Environmental Services/Ecosystem Services :

I. PENGEMBANGAN PES (Payment Environmental Services)

Berkaitan dengan faktor penting untuk pengembangan PES, seperti isu metodologi, politik ekonomi, kelembagaan dan pembiayaan haruslah teridentifikasi dengan baik. Masalah yang teridentifikasi dengan jelas merupakan keuntungan bagi pelaksanaan PES, karena akan membawa stakeholder untuk lebih fokus pada penyelesaian isu yang spesifik yang akan bermanfaat dalam menentukan valuasi ekonomi untuk menentukan pembayaran. Dalam pengembangan PES, mengsosialisasikan program terhadap kelompok sasaran merupakan hal penting (diseminasi Informasi). 1.1 Isu Metodologi Belum ada metodologi yang standar dapat digunakan dalam pengembangan PES di Indonesia. Seperti bagaimana menangkap nilai jasa lingkungan dan menangkap kemauan membayar (WTP) dari pengguna. Jasa ekosistem merupakan kondisi dan proses dari ekosistem alam yang bermanfaat bagi manusia. Namun produk ekosistem tersebut tidak memiliki nilai pasar (Public Good). Tetapi dari beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa DAS dengan hutan yang sehat memberikan jasa ekonomi yang penting bagi masyarakat. Saat ini mulai dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara kesejahteraan dengan lingkugan. Maka memahami nilai jasa lingkungan merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam membangun PES. Valuasi Ekonomi merupakan metode yang digunakan untuk menilai barang dan jasa non-pasar. Langkah-langkah sistematis merupakan suatu metode dalam membangun PES, seperti perumusan masalah, mendefinisikan jasa lingkungan, mendefinisikan aktor yang terlibat dalam PES dan mendefinisikan indikator keberhasilan PES yang hasrus dipenuhi. Berdasarkan temuan saat survey, indikator-indikator yang menentukan keberhasilan PES harus dihasilkan dalam proses ini. Indikator tidak hanya dikembangkan dari varibel Fisik dan Biologi semata, namun juga dari variabel Ekonomi. 1.2 Isu Politik Ekonomi Proses ekonomisasi tidak akan lepas dari isu politik. Sekalipun proses pengembangan PES telah terhitung Nilai Ekonomis Jasa Lingkungan, tetapi nilai tersebut bukanlah nilai aplikatif yang dapat ditagih dari Pengguna Jasa. Mengapa ? Perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran Legislatif dalam hal memperoleh persetujuan dalam banyak hal. Sebagai contoh, kasus PES di-lombok, dimana hasil survey ditemukan nilai WTP berkisar antara Rp. 1.500,- sampai dengan Rp. 5.000,-. Namun nilai tengah dari temuan tersebut tidak digunakan dalam keputusan akhirnya. Berdasarkan proses politik, DPR menentukan nilai yang dibayarkan setiap rumah tangga, adalah sebesar Rp. 1.000,- per bulan. Masyarakat juga memiliki peran setelah era reformasi, di mana masyarakat saat ini lebih sadar dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Contoh yang sama di Lombok, ketika pemerintah tidak memberikan informasi dengan jelas tentang tujuan PES, maka program tersebut dikritik sebagai suatu program yang dapat menjadi subjek korupsi dan terjadi misleading. Mengapa ? Sampai dengan saat ini kebanyakan orang masih menganggap semua jasa lingkungan merupakan Public Good yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Anggapan tersebut sebenarnya dapat dibantah selama harga yang dibayar oleh pemanfaat jasa adalah wajar


4

yang dituangkan dalam kontrak serta keterlibatannya dalam program secara sukarela, bukan mandatori. Sisi positif juga dapat dilihat bagi masyarakat miskin di hulu untuk melakukan koservasi setelah mendapatkan kompensasi dari kegiatan PES. Dari hasil survey dari beberapa kegiatan PES yang melibatkan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat yang memperoleh kompensasi menjadi lebih sejahtera. Dari beberapa kasus PES, bahwa peningkatan kesejahteraan tidak semata ditentukan oleh besarnya kompensasi, tetapi dan yang menjadi utama adalah perubahan pola pikir masyarakat dalam beberapa hal, sperti jenis budidaya pertanian, alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun dan lain-lain. 1.3 Pembelajaran Kelembagaan Diperlukan payung hukum dalam aplikasi PES terutama yang melibatkan pemerintah. Pengalaman PES yang sudah berjalan di Indonesia, seperti di Kuningan Cirebon masih mengandalkan MoU sebagai payung hukum. Padahal di Indonesia MoU tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. UU Otonomi Daerah (UU No. 23/2004), UU Pajak Daerah dan Anggaran Rumah Tangga belum dapat digunakan sebagai Justifikasi keberadaan PES serta mekanisme Pembiayaannya. Pemerintah propinsi dapat memiliki peran yang besar dalam kasus PES dengan mengkoordinasikan antara kabupaten-kota, seperti yang dicontohkan di Bali (SK-Gubernur, No. 286/01-F/HK/2009) dan Banten (SK-Gubernur No.660.05/Kep. 317-Huk/2008). Membentuk Lembaga Independen merupakan langkah yang dapat dilakukan dalam menjalankan PES, karena masalah dalam PES sulitnya pemilihan jenis lembaga pengelola yang cocok dalam konteks lokal, apakah itu dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), apakan Institusi Multi Pihak (IMP) di Lombok, Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) di Banten, Forum Perduli Air (Forpela) di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango. Namun akuntabilitas tetap menjadi permasalahan. Maka perlu dibuatkan payung hukum yang jelas. 1.4 Masalah Pendanaan PES akan melibatkan pengumpulan, distribusi, dan monitoring dana publik untuk penggunaan barang publik seperti jasa lingkungan. Oleh karenanya perlu dukungan Aspek Hukum dalam pertanggungjawaban finansial. Perda tidak memberikan ruang untuk mengelola dana dari Skema PES seperti pendistribusian, alokasi dan monitoring. Pemerintah daerah dapat membuat inisiatif tanpa melanggar Undang-undang. Inisiatif lokal diijinkan oleh per-aturan, sepanjang daerah menerimanya dan inisiatif tersebut dirancang untuk memberikan pengaturan dan dampak sosial ekonomi yang lebih baik.

II. PERSYARATAN PENDUKUNG PES

Dalam aplikasinya, PES di Indonesia bersifat sukarela yang berdasarkan kesepakatan dan belum berdasarkan pada Valuasi Ekonomi yang sebenarnya.

2.1 Persyaratan Dalam Pengembangan Mekanisme PES

Pengembangan Mekanisme PES, merinci beberapa persyaratan dalam pengembangan PES, sebagai berikut :

1. Memperkuat pengembangan maknisme pasar. Untuk jasa lingkungan dengan tujuan untuk mendukung pendanaan untuk pengembangan konservasi dan lembaga, termasuk pengembangan program jangka panjang yang mendukung dan menjaga perbaikan kondisi lingkungan.


5

2. Pengembangan mekanisme. Untuk menangkap potensi pendapatan yang dapat dilakukan melalui perbaikan dukungan kebijakan untuk analisis PES yang kuat, perencanaan dan pelaksanaan mekanisme penangkapan pendapatan yang secara emplisit dibayarkan melalui mekanisme PES (contoh : PDAM, Pajak Karbon melalui sistem pemetapan harga BBM, Pajak, BBM, Pajak Produksi Kayu, Pajak Air Sumur dan lain-lain) di mana bagian yang didapatkan dari PES di earmark untuk tujuan konservasi.

3. Pengembangan trust fund. Untuk menerima dan mengeluarkan dana yang berhubungan dengan PES dengan Terget Konservasi jangka Panjang.

4. Memperkuat kelembagaan dan administrasi. Memperkuat Kelembagaan dan Administrasi pelaksanaan PES, dilakukan melalui peningkatan koordinasi, manajemen keuangan dan realisasi kerjasama yang lebih baik, transparan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama di lapangan yang dapat dilakukan bersama dengan fasilitator yang ditunjuk.

5. Pendanaan Penentuan total dana yang diperlukan untuk manajemen PES yang mendukung pengawasan, pemntauan dan Evaluasi Pelaksanaan PES dan pengelolaan dana serta administrasinya.

6. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen. Peningkatan kapasitas dan kulitas manajemen melalui pengembangan data dan evaluasi kinerja PES, luasan daerah, mengidentifikasi ekosistem yang diprioritaskan dan kemajuan pengembangan program.

7. Dukungan Pemerintah Komitmen dukungan dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat, pengusaha dan bagi pemerintah dan pemerintah daerah sendiri yang bersedia melaksanakan mekanisme PES dalam mendukung kegiatan konservasi dengan memfasilitasi terbitnya regulasi termasuk juga mekanisme pendanaan. Pemerintah diharapkan bersedia untuk membiayai pendanaan awal dan dana tersebut akan dievaluasi. Dana pendukung diasumsikan disesuaikan dengan tingkat pencapaian program.

8. Penguatan kapasitas regional dan lokal. Penguatan dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan layanan penerapan PES, sehingga akan mengurangi biaya transaksi yang muncul dalam pelaksanaan PES. Biaya lain transaksi yang dapat selamatkan antara lain, adalah penentuan jasa lingkungan mana yang dikelola, persiapan teknis dan administrasi, bentuk kerjasama yang akan dapat disetujui, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan lain-lain.

2.2 Komponen dan Kerjasama

Beberapa instrumen yang perlu dipersiapkan dalam Aplikasi PES yaitu: 1. Mengidentifikasi pihak yang akan berpartisipasi dalam PES 2. Menyiapkan lembaga pengelola 3. Menetapkan besar kompensasi yang harus dibayar 4. Menyiapkan sumber dana dan tujuan penggunaannya 5. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan 6. Menyusun instrumen untuk evaluasi kedisiplinan terhadap perjanjian dan termasuk

sangsi bagi yang melanggar 7. Menyiapkan indikator penilaian keberhasilan 8. Jika memungkinkan membuat peraturan yang mendukung pelaksanaan PES


6

Perlu dilakukan identifikasi terhadap keterkaitan fungsi lingkungan hidup dalam suatu ekosistem, apakah berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan atau lebih. Komponen jasa lingkungan dalam suatu ekosistem terutama komponen-komponen yang ditentukan sebagai dasar kerjasama harus ditentukan dengan jelas (deliniasi cakupan ekosistem) yang akan bermanfaat dalam menentukan kompensasi yang harus dibayar. Persyaratan lain, berupa :

1. Ketersediaan data jasa lingkungan yang akan di PES-kan melalui mekanisme pasar. 2. Kesediaan stakeholder untuk berpartisipasi 3. Mekanisme dan dukungan pelaksanaan peserta PES dan pihak lain yang diharapkan

memberi dukungan pada saat terjadinya kerjasama.

Dengan pra-syarat di atas, kerjasama dalam PES dapat dilaksanakan melalui perjanjian di antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga lembaga pelaksana dapat dibuat.

Metode Estimasi Penilaian Nilai Jasa Lingkungan Metode penilaian ekonomi terhadap barang lingkungan sampai saat ini telah berkembang sekitar 15 jenis metode. Diantaranya adalah the Dose-Response Method (DRM), Hedonic Price Method (HPM), Travel Cost Method (TCM), dan the Averting Behaviour Method (ABM). Namun, yang paling populer saat ini adalah Contingent Valuation Method (CVM) dan superior karena bisa mengukur dengan baik nilai penggunaan (use values) dan nilai dari non pengguna (non use values). Berikut ini akan disinggung sedikit mengenai metode penilaian ekonomi terhadap lingkungan selain CVM karena konsep CVM akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. The Dose-Response Method (DRM) Metode ini menurut Yakin (1997) berdasarkan pada gagasan bahwa kualitas lingkungan bisa dianggap sebagai suatu faktor produksi. Peningkatan kualitas lingkungan akan mengakibatkan perubahan dalam biaya produksi yang selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya sutu perubahan harga, output, dan atau tingkat pengembalian modalnya. Masalah yang bisa diterapkan dengan metode ini misalnya dampak kualitas air terhadap produktivitas pertanian, perikanan komersial, industri pengguna air bersih, dan dampak polusi udara terhadap bahan/material, kesehatan, produktivitas manusia, serta kebersihan rumah tangga atau bangunan. Saat ini metode ini umumnya diaplikasikan pada penilaian ekonomi dari lingkungan pertanian. Kelebihan DRM Adapun kelebihan dari metode ini adalah sebagai berikut : 1) Metode ini dapat diterapkan pada kasus-kasus dimana orang tidak sadar terhadap dampak yang diakibatkan oleh polusi. 2) Merupakan metode pengukuran manfaat yang sulit dan biasanya menjadi perhatian pembuat kebijaksanaan Kelemahan DRM Adapun kelemahan dari metode ini adalah sebagai berikut : 1) Metode ini kesulitan untuk memperkirakan fungsi dose-response, yaitu modelling respon produsen dan memasukkan efek dari output dan harga. 2) Jika nilai non pengguna cukup tinggi maka metode ini akan menyebabkan estimasi yang terlalu rendah terhadap keuntungan dari kebijaksanaan lingkungan.


7

Hedonic Price Method (HPM) Menurut Yakin (1997), metode ini berdasarkan asumsi bahwa barang pasar menyediakan pembeli dan sejumlah jasa yang beberapa diantaranya bisa merupakan kualitas lingkungan. Misalnya, bangunan rumah dengan kualitas udara segar disekitarnya, pembelinya akan menerima sebagai pelengkap. Jika seseorang merasa tertarik dengan panorama lingkungan pelengkap tersebut, mereka mau membayar lebih untuk rumah yang berada di area kualitas lingkungan yang baik dibandingkan dengan rumah dengan kualitas yang sama pada tempat lain yang kualitas lingkungannya lebih jelek. Kelebihan HPM Adapun kelebihan dari metode HPM adalah sebagai berikut : 1) Hasil perhitungan manfaat yang diperoleh berdasarkan tingkah laku pasar yang diteliti. Akibatnya, banyak ahli ekonomi telah memperlakukan metode ini baik daripada hasil survei. 2) Metode ini dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari ”green premium”pada barang konsumen ramah lingkungan atau nilai dari resiko lingkungan pada kesehatan manusia melalui pembedaan upah. Kelemahan HPM Adapun kelemahan dari metode HPM adalah sebagai berikut : 1) Harga yang tersedia harus valid. 2) Tidak mampu mendapatkan pilihan estimasi harga dengan terdapatnya ketidakpastian. 3) Tidak bisa mengestimasi nilai pengukuran kesejahteraan yang didasarkan pada surplus konsumen. 4) Adanya tingkat multikolinearitas yang tinggi dalam persamaan HPM. 5) Memiliki reabilitas yang rendah karena data yang dibutuhkan sangat besar dan sulit diperoleh. Travel Cost Method (TCM) Menurut Yakin (1997), model yang mendasari metode ini yaitu dengan asumsi bahwa orang lain akan melakukan perjalanan berulang-ulang ke tempat tersebut sampai pada titik dimana nilai marginal dari perjalanan terakhir bernilai sama dengan jumlah uang dan waktu yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi tersebut dan untuk mengestimasi besarnya nilai manfaat dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi. Kelebihan TCM Adapun kelebihan dari metode TCM adalah sebagai berikut : 1) Hasil perhitungan manfaat berdasarkan tingkah laku pasar yang diteliti 2) Metode ini dapat mengestimasi besarnya surplus konsumen Kelemahan TCM Adapun Kelemahan dari metode TCM adalah sebagai berikut : 1) Biaya perjalanan yang dipakai harus valid sedangkan dalam kenyataannya susah untuk mengestimasi dengan tepat. 2) Opportunity cost harus dimasukkan dalam perhitungan 3) Teori ekonomi gagal untuk menjelaskan hubungan jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan. Metode ini hanya berdasarkan pada ketegasan (fitting) garis regresi pada satu set data yang dikumpulkan karena dibatasi pada nilai yang memanfaatkan lokasi tersebut, sehingga jika pelestarian lingkungan pada lokasi tersebut penting bagi non pengguna, maka manfaat yang diestimasi jauh lebih kecil dari yang sebenarnya.


8

The Averting Behaviour Method (ABM) Menurut Yakin (1997) metode ini menilai kualitas lingkungan berdasarkan pada pengeluaran untuk mengurangi atau mengatasi efek negatif dari polusi. Misalnya, dalam kasus keabnormalan yang disebabkan oleh polusi udara yang mengharuskan seseorang berobat ke dokter. Biaya berobat ke dokter ini dianggap sebagai nilai dari benefit untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Kelebihan ABM Kelebihan dari metode ABM adalah pengukuran manfaat yang dihasilkan berdasarkan karakteristik pasar yang diselidiki. Kelemahan ABM Adapun kelemahan dari metode ABM adalah sebagai berikut : 1) Membutuhkan data yang memuaskan dan rumit. 2) Metode ini tergantung pada asumsi yang tidak bisa dijelaskan/dianalisis dengan tepat yang berkaitan dengan spesifikasi fungsi utilitas oraang yang diteliti. Contingent Valuation Method (CVM) Metode CVM ini sangat tergantung pada hipotesis yang akan dibangun. Misalnya, seberapa besar biaya yang harus ditanggung, bagaimana pembayarannya, dan sebagainya. Metode CVM ini secara teknis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu teknis eksperimental melalui simulasi dan teknik survei. Metode CVM sering digunakan untuk mengukur nilai pasif sumber daya alam atau sering juga dikenal dengan nilai keberadaaan. Metode CVM pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar dari masyarakat terhadap perbaikan lingkungan dan keinginan menerima kompensasi dari kerusakan lingkungan. Untuk lebih lengkapnya mengenai metode CVM akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dilihat dari ruang lingkup penerapannya, CVM memiliki kemampuan yang besar untuk mengestimasi manfaat lingkungan dari berbagai segi. CVM pernah diterapkan pada berbagai kasus lingkungan seperti polusi udara, polusi air, kecelakaan reaktor nuklir, pemburuan binatang, kepadatan konservasi dan preservasi lahan, rekreasi, limbah beracun, populasi ikan, hujan asam, hutan, lahan basah, spesies langka dan sebagainya. Sedangkan DRM baru diterapkan pada kasus yang berkaitan dengan polusi. HPM telah diterapkan pada kasus-kasus seperti kualitas air, kualitas udara, ketenangan, dan perburuan hewan liar. TCM diterapkan khususnya pada kasus-kasus rekreasi dan kegiatan yang terkait. Akan tetapi, berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu tiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun demikian masing-masing metode dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan/ dikembangkan sesuai kebutuhan. Berikut adalah contoh pengembangan metode CVM yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. a. Metode Cost Reduction Pengertian : Kesediaan membayar didekati dari besarnya pengurangan (selisih) biaya karena adanya jasa lingkungan dari hutan ditambah penambahan biaya karena terjadinya sesuatu, seperti pembelian air karena musim kering, dari biaya yang harus ditanggung apabila tidak ada air dari hutan.


9

Contoh a) Biaya bila kebutuhan air dipenuhi dengan membeli (pertahun) a b) Biaya yang dikeluarkan utk pembangunan fasilitas air, pemeliharaan, gaji b c) Biaya pembelian air selama 2 bulan pertahun c

Pengurangan biaya (Cost Reduction) = (a)- (b) -©

Nilai WTP = (pengurangan biaya dibagi dengan volume air yang digunakan) b. Metode pengorbanan untuk memperoleh air Dengan metode ini maka dapat diartikan bahwa nilai ekonomi dari air baku di hutan sama dengan NOL, disini air mempunyai nilai ekonomi ketika telah ada biaya untuk mendapatkannya, yaitu sebesar biaya pengorbanan untuk memperolehnya. c. Metode Produktifitas (Productivity Method) Pilihan metode lainnya adalah Productivity Method. Disini air dipandang sebagai input produksi, dan nilainya diukur dari kontribusinya terhadap profit dari barang akhir. Akan tetapi untuk dapat menggunakan metode ini diperlukan data-data seluruh biaya dan pendapatan perusahaan secara akurat sehingga diperoleh angka 'kontribusi' biaya air terhadap keuntungan produksi (dalam %). Dengan metode ini maka Nilai WTP = % x keuntungan

Modul #2: Praktik-praktik dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Voluntary (sukarela)

KOMPONEN #3-CWMBC


Praktik-praktik dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Voluntary (sukarela) -Modul #2 Component #3

1

Modul #2 Praktik-praktik dalam Pembayaran Jasa Lingkungan Voluntary (sukarela)

Konteks dan konsep: Konteks: Pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PES) adalah suatu mekanisme pembayaran antara pihak pembeli jasa lingkungan dengan pihak penyedia jasa lingkungan, yang dilakukan secara sukarela berdasarkan negosiasi kedua belah pihak, dan merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Jenis jasa lingkungan yang berkembang saat ini meliputi :

Keanekaragaman hayati/ biodiversitas. Sumber daya/jasa air. Penyerapan dan penyimpanan karbon. Penelitian/perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Keindahan alam dan laut/ekowisata. Tenaga listrik mikrohidro.

Penyediaan jasa lingkungan cenderung semakin meningkat untuk memenuhi permintaan jasa lingkungan dari masyarakat yang juga meningkat dengan laju yang lebih pesat. Hal ini dapat mendorong timbulnya ketidak seimbangan dan kemungkinan terabaikannya aspek konservasi dan aspek kelestarian. Oleh sebab itu, mekanisme PES sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian penyediaan jasa lingkungan. Konsep yang digunakan untuk mencapai kelestarian tersebut adalah perlunya pengetahuan (knowledge), kesadaran dan kemampuan/keterampilan dalam implementasi PES. Pada sesi ini peserta akan diberikan materi:

Pengertian Pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PES) Mereview Perkembangan Pelaksanaan/Existing PES Praktik Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia dan negara lain

Pertanyaan Kunci : a. Apa yang dimaksud dengan pembayaran jasa lingkungan?

b. Apa dasar pertimbangan pihak buyers bersedia membayar suatu jasa lingkungan?

c. Apa yang akan terjadi terhadap kelestarian sumberdaya alam jika pengelola/penyedia jasa lingkungan tidak memahami PES?

d. Apakah ada dampak PES bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat?


2

Tujuan : a. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengertian

pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PES)

b. Membangun pemahaman peserta pentingnya implementasi PES melalui informasi pengalaman PES di dunia.

c. Menggugah dan menumbuhkan kesadaran peserta untuk pelaksanaan PES.

d. Menggali pembelajaran dari berbagai pengalaman dan studi Praktik pembayaran PES DI Indonesia dan negara lain.

Waktu : 2 Jam Pelajaran Metode : Presentasi, curah pendapat, diskusi terstruktur

Alat bantu : OHP, laptop, white board, kertas-kertas berwarna

Pengaturan ruangan : Kelas biasa atau bentuk melingkar

Bahan Ajar : 1. Informasi tentang Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan 2. Hand out “Praktik Pembayaran Jasa Lingkungan Voluntir)

Prosedur : Diawali dengan dialog pembuka dan pemaparan tujuan pokok

bahasan, yaitu: memahami praktik pembayaran jasa lingkungan. Adakan dialog tentang contoh nyata pemanfaatan jasa lingkungan air oleh PDAM Cipanas yang sumbernya dari TNGGP. Untuk melihat dengan mudah siapa pemberi jasa dan siapa penyedia jasa. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan : ”Apakah yang Saudara pahami tentang Pembayaran JasaLingkungan?” Fasilitator agar menekankan bahwa transaksi itu tidak sekedar jual beli air, tetapi menyentuh sisi kelestarian air di masa mendatang melalui konservasi hutan/SDA. Beri kesempatan kepada peserta untuk tiba pada pemahaman bahwa pembayaran ini diperlukan untuk kelestarian penyediaan jasa lingkungan tersebut secara lestari. Kemudian, Jasa lingkungan dikembangkan ke yang lain, dan membuat diskusi yang interaktif, dan klasifikasi pendapat peserta tentang jenis-jenis jasa lingkungan yang mereka pahami, dan jika pemahaman mereka masih terbatas, maka ini menjadi kesempatan bagi fasilitator untuk menjelaskan secara menyeluruh satu per satu. Tayangkan materi ajar tentang pengalaman implementasi PES di berbagai negara dan Indonesia, dan peserta diajak untuk sama-sama berfikir serta menggugah kesadaran mereka. Pembelajaran diarahkan pada pengetahuan menurut sekuens yang logis sesuai tujuan diatas dengan masing-masing Bahan Ajar.


3

Kiat-kiat Fasilitator : 1. Kertas-kertas berwarna ukuran A6 yang mencerminkan masing-masing jenis jasa lingkungan. (Misalnya air = berwarna biru, dst.) Semakin banyak mereka mampu mengidentifikasi, maka itu samakin baik.

2. Di balik kertas tersebut, Peserta dapat menulis hak-hak dan kewajiban masing-masing Penerima manfaat Jasa Lingkungan (buyers) dan Penyedia Jasa lingkungan (provider)

3. Untuk menggali “kesadaran” maka peserta diminta menjelaskan “bagaimana yang seharusnya (das-sollen)” menurut mereka. (Hal itu menandakan bahwa ia sudah lebih memahami dan menyadari). Dan fasilitator perlu mengapresiasinya.

Modul #3: Kriteria dan Indikator Lokasi dan Pengguna Jasa Lingkungan Air

dari Hutan

KOMPONEN #3-CWMBC


Kriteria dan Indikator Lokasi dan Pengguna Jasa Lingkungan Air dari Hutan -Modul #3 Component #3

1

Modul #3: Kriteria dan Indikator Lokasi dan Pengguna Jasa Lingkungan Air dari Hutan

Konteks dan Konsep : Konteks: Berbagai jasa lingkungan DAS biasanya berasosiasi dengan

keterkaitan daerah hulu dan hilir yang memberikan implikasi bahwa penyedia jasa tidak dapat menjadi pemanfaat jasa dan dengan demikian mekanisme PJL terjadi antara komunitas hulu dan penerima manfaat di hilir. Jasa lingkungan DAS terdiri dari:

Pengaturan aliran air (menjaga aliran di musim kemarau dan juga pengendali banjir). Kontrol erosi dan sedimentasi. Pencegah banjir. Meningkatkan kualitas air (kontrol beban nutrien, beban kimia dan salinitas). Meningkatkan suplai air (air permukaan dan air tanah). Menjaga habitat akuatik.

Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) menjanjikan efisiensi untuk mencapai tujuan konservasi dengan anggaran terbatas. PJL mengenalkan konsep pengaturan dan kesukarelaan yang inovatif bagi penjual dan pembeli jasa lingkungan. Pengembangan konsep pembayaran jasa lingkungan perlu berfokus pada empat kriteria:

Skema realistis yang mempertimbangkan jenis dan besaran ketersediaan jasa lingkungan, besaran insentif yang adil, ancaman dan peluang, serta tingkat kepercayaan antar para pemangku kepentingan, Menekankan pada kinerja (conditional), Mengusung asas sukarela dari penerima jasa lingkungan dan penyedia jasa lingkungan, Menjawab kebutuhan dan menghilangkan halangan masyarakat miskin (pro-poor) terutama di pedesaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Kriteria bukanlah suatu alat pengukuran melainkan standar yang digunakan untuk menilai kondisi atau situasi lingkungan yang dikaji. Indikator merupakan alat untuk mengukur realisasi dari standar tersebut. Hutan tropis dikenal sangat kompleks dan beraneka ragam sehingga tidak ada satu ketentuan umum ("universal set’) dari C & I yang dapat digunakan. Untuk itu harus ada serangkaian C & I yang dibuat atau dibentuk sesuai dengan kondisi lokal dan cocok digunakan untuk berbagai kondisi lingkungan.

Pertanyaan Kunci : 1. Jasa Lingkungan apa yang diminta atau dibutuhkan oleh pengguna?

-> SUPLAI AIR


2

2. Apa syarat agar dimungkinkan terjadi Pembayaran Jasa Lingkungan Air?

3. Bagaimana menentukan kriteria dan indikator Jasa Lingkungan? Supply: Siapa yang menerima PJL Air? Demand: Siapa yang membayar Jasa Lingkungan Air?

4. Berapa yang harus dibayar? Menghubungkan Supply (WTA) dan Demand (WTP).

Tujuan : 1. Peserta memahami konsep pembayaran jasa lingkungan (Payment

for Environmental Service/PJL); 2. Peserta memahami garis besar atau skema pengelolaan hutan dan

atau DAS terkait jasa lingkungan air melalui skema PJL; 3. Peserta memahami kriteria dan indikator yang dapat digunakan

dalam PJL untuk menentukan siapa penyedia jasa lingkungan dan siapa pemanfaatnya;

4. Peserta memahami konsep Willingness to Pay (WTP) dan Willingness to Accept (WTA) dan bagaimana menghubungkannya dalam skema PJL.

Waktu : 2 JPL (90 menit)

Metode : Presentasi, curah pendapat, diskusi.

Alat bantu : LCD Projector, laptop, white board.

Pengaturan ruangan : ---

Bahan Ajar : 1. Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) Air di Daerah Aliran Sungai (DAS)

2. Kriteria dan Indikator dalam penerapan PJL

Prosedur : 1. Sampaikan maksud dan tujuan pokok bahasan, yaitu memahami:

Konsep pembayaran jasa lingkungan (Payment for Environmental Service/PJL); Garis besar atau skema pengelolaan hutan dan atau DAS terkait jasa lingkungan air melalui skema PJL; Kriteria dan indikator yang dapat digunakan dalam PJL untuk menentukan siapa penyedia jasa lingkungan dan siapa pemanfaatnya; Konsep Willingness to Pay (WTP) dan Willingness to Accept (WTA) dan bagaimana menghubungkannya dalam skema PJL.

2. Lontarkan pertanyaan: “Apa yang anda ketahui mengenai Jasa

Lingkungan? Siapa saja yang berpotensi menjadi Penyedia dan Pemanfaat?”

3. Menangkap pemahaman awal peserta mengenai Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), sistem, dan Tujuannya.

4. Menjelaskan konsep pembayaran jasa lingkungan dan kaitannya dengan pengelolaan hutan dan atau DAS terkait jasa lingkungan air


3

melalui tayangan diagram yang skematis. 5. Menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi

PJL. 6. Memberikan pemahaman umum mengenai Kriteria dan Indikator

yang dapat digunakan untuk menentukan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan air.

7. Memberikan pemahaman tentang konsep WTP dan WTA dan bagaimana menghubungkannya dalam skema PES

Peyusunan Kriteria Indikator Untuk Pemanfaan Jasa Lingkungan Air

No Kriteria Bobot/

Kla-sifikasi

Indikator Score Nilai

1 Sumber Air Diambil dari kawasan hutan/di luar kawasan hutan

2 Volme Pemakaian Air

3 Tujuan Pengambilan/ pemanfaatan air

untuk bahan baku air kemasan untuk usaha produksi pertanian untuk usaha hotel dll

4 Klasifikasi Usaha Peng-guna Air

Besar, Mengah atau Kecil

5 Peraturan Perundangan

Kiat-kiat Fasilitator: ---

Doc3.1.5-TR-2013 Modul Pelatihan PES 3 sub judul.pdf

Documents

Transcript of Doc3.1.5-TR-2013 Modul Pelatihan PES 3 sub judul.pdf