Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages pp. 10- 21

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 10

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN ACEH TENGAH SEBELUM

DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH

Evaida Ulfha Aunies1, Prof. Dr. Abubakar Hamzah

2, Prof. Dr. Mohd Nur Syecalad, MS

3

1) Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala

2,3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Abstract: This study aims to analyze the economic growth of Central Aceh District before and

after the region proliferation by looking at the effect of Government Expenditure (GE),

Population (P), Human Development Index (HDI) and Dummy variable before and after the

region proliferation (D) on The Economic Growth and to determine differences in the economic

growth of Central Aceh before and after the region proliferation. For purposes of analysis, this

study uses time series of annual 20 consisting of 10 years before splitting from 1994 to 2003

and after the region proliferation of 10 years from 2004 until 2013. Multiple regression

analysis and test different Independent sample test are used. The results show that the

economic growth Central Aceh District before and after the region proliferation is more

influenced by government expenditure and HDI. It is seen from the results estimated that

government expenditure and HDI variables provide a positive and significant effect, while

population and dummy variables provide negative impact and no significant on the economic

growth of Central Aceh before and after the region proliferation. The results of different test

independent sample test shows that the economic growth of Central Aceh district after the

proliferation is not higher than that of before the region proliferation

Keywords : Economic Growth, Government Expenditure, Popupation, Human Development Index, Dummy Variable,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Tengah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah dengan melihat pengaruh Pengeluaran

Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dummy

variabel (D) sebelum dan sesudah pemekaran (D) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan untuk

mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah

pemekaran. Untuk tujuan analisis, penelitian ini menggunakan data time series sebanyak 20

tahunan yang terdiri dari 10 tahun sebelum pemekaran yaitu tahun 1994 sampai tahun 2003 dan

sesudah pemekaran sebanyak 10 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Pengujian data

dilakukan dengan analisis regresi berganda dan uji beda independent sample test. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan

sesudah pemekaran lebih dipengaruhi oleh pengeluaran daerah dan IPM. Hal ini terlihat dari

hasil estimasi bahwa variabel pengeluaran daerah dan IPM memberikan pengaruh yang positif

dan signifikan, sedangkan variabel jumlah penduduk dan dummy sebelum dan sesudah

pemekaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil uji beda independent sample

test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, IPM, Variabel Dummy.

PENDAHULUAN

Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh

yang melakukan pemekaran adalah Kabupaten

Aceh Tengah. Kabupaten yang beribukota

Takengon ini pada tanggal 8 Desember 2003

mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah

tersebut menyebabkan perubahan struktur

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah secara

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

11 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

menyeluruh, yang meliputi: pembagian luas

wilayah administrasi, sumber daya,

infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi

wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek

ekonomi, pemekaran seyogyanya dapat

mendorong kemandirian daerah dalam

melaksanakan pembangunan di daerahnya

melalui optimalisasi sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi daerah untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta

pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat

dicerminkan dari perubahan PDRB yang

merupakan keseluruhan nilai tambah barang

dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor

ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang

ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB

menunjukkan bahwa daerah tersebut

mengalami kemajuan dalam perekonomian.

Berikut dapat kita lihat konstribusi sektor dalam

PDRB Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 s/d

2013

Gambar 1. Konstribusi Sektor dalam PDRB

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 s/d 2013

(Persen)

Berdasarkan Gambar 1 dapat kita ketahui

bahwa PDRB Kabupaten Aceh Tengah selama

tahun 2009 s/d 2013 didominasi oleh lima

sektor usaha yaitu pertanian yang memberikan

kontribusi rata-rata sebesar 46,02 %, kontruksi

17,01 %, jasa-jasa 15,18 %, perdagangan, hotel,

dan restoran 9,63 %, serta pengangkutan dan

komunikasi 7,31 %, sedangkan keempat sektor

lainnya bila diakumulasikan memberikan

konstribusi yang cukup besar yaitu 4,9 %.

Terkait dengan kewenangan otonomi

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi,

kebijakan pemekaran memberikan peluang dan

tantangan pemerintah daerah untuk mengelola

sumber daya yang dimiliki secara efisien dan

efektif namun disisi lain Kewenangan otonomi

yang luas ini memberikan konsekuensi

kewajiban bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat secara demokratis, adil, merata dan

berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi

apabila pemerintah daerah mampu mengelola

potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya

alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan

potensi sumber keuangan secara optimal.

Lepasnya Bener Meriah dari pemerintahan

induknya yang membentuk pemerintahan

sendiri dan membentuk Kabupaten Bener

Meriah tentunya mengakibatkan terjadinya

perubahan sumber-sumber daya dalam

perekonomian wilayah dan pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis

tertarik untuk membuat penelitian dengan judul

“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran

20090

1020304050

2009

2010

2011

2012

2013

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 12

Wilayah” dengan menganalisis pengaruh

Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan

Indeks Pembangunan Manusia terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum dan sesudah pemekaran.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan masalah

mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Aspek yang

menjadi fokus dalam penelitian ini ada dua.

Aspek yang pertama adalah kinerja

perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Tengah

yang dilihat dari indikator pertumbuhan

ekonomi yang diinterprestasikan oleh data

PDRB Kabupaten Aceh Tengah dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang

ditentukan dalam penelitian ini adalah data

Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan

Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan

aspek yang kedua melihat apakah ada

perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

wilayah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder dengan jenis data time

series (runtut waktu) yang diperoleh dari

instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan

penelitian. Data sebelum pemekaran digunakan

dari tahun 1994-2003 sementara data setelah

pemekaran digunakan data mulai tahun 2004-

2013. Data sekunder yang dikumpulkan adalah:

data tentang pertumbuhan ekonomi diwakili

oleh PDRB Kabupaten Aceh Tengah dan data

sekunder lainnya.

Model analisis yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh pengeluaran daerah,

jumlah penduduk, indeks pembangunan

manusia dan dummy variabel sebelum dan

sesudah pemekaran terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah adalah

regresi linear berganda:

Y = α + βo X₀ + β₁ X1 + β₂ X2 + β3 X3 + εₒ . (1)

kemudian model tersebut diubah dalam bentuk

logaritme sehingga menjadi (Gujarati,

2006:49):

LnPDRB = α + βo LnPD + β₁ LnJP + β₂ LnIPM +

β3 D + εₒ .... (2)

Dimana :

PDRB : Laju Pertumbuhan Ekonomi yang

diproxy PDRB ADHK (Rupiah)

PD : Pengeluaran Derah (Rupiah)

JP : Jumlah Penduduk (Jiwa)

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

(Persen)

D : Dummy variabel (0 = sebelum

pemekaran, 1 = sesudah pemekaran)

α : intercept

βo – β3 : koefisien regresi

εₒ : variabel penganggu

Untuk mengetahui ada atau tidak

perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

wilayah dilakukan melalui metode uji beda

independent sample test.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemekaran Wilayah

Menurut Saefulhakim dalam Laim

(2010:14), mengatakan pemekaran wilayah

harus dilandaskan pada landasan logika

pembangunan agar mampu:

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

13 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

dan memberikan kewenangan lebih kepada

masyarakat lokal untuk mengolah potensi

sumberdaya wilayah secara arif dan

bijaksana.

2. Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat

meningkat

3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan

kelestariannya

4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan

kesejahteraan yang berkeadilan lebih

tercipta, sehingga ketahanan nasional

semakin kuat

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses

kenaikan output perkapita dalam jangka

panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga

aspek, yaitu: proses, output perkapita dan

jangka panjang yang mencerminkan aspek

dinamis dari suatu perekonomian berkembang

atau berubah dari waktu ke waktu. Menurut

Sukirno (2006:423) pertumbuhan ekonomi

merupakan suatu alat pengukur prestasi dari

suatu perkembangan perekonomian. Indikator

yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk

Domestik Bruto (PDB) yang mengukur

pendapatan total setiap orang dalam

perekonomian (Mankiw, 2000:174).

Faktor- faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi

Beberapa faktor yang dipandang sebagai

sumber penting yang dapat mewujudkan

pertumbuhan ekonomi adalah : tanah dan

kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari

penduduk dan tenaga kerja, barang-barang

modal dan tingkat tekhnologi, sistem sosial dan

sikap masyarakat dan luas pasar (Sukirno,

2006:429)

Todaro dan Smith (2006:92),

menyampaikan ada tiga faktor atau komponen

utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap

negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi Modal.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

3. Kemajuan Teknologi

Pengeluaran Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Belanja

daerah/Pengeluaran Pemerintah dimaksudkan

sebagai semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan

sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas

belanja pegawai dan belanja barang, subsidi,

hibah dan bantuan sosial. Sedangkan

berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri

dari belanja untuk pembangunan perumahan

dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan,

pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta

perlindungan sosial.

Jumlah Penduduk

Penduduk termasuk bagian penting

dalam perekonomian karena penduduk sebagai

pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan

tenaga kerja. Todaro dan Smith (2006:93),

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 14

angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif

yang memacu pertumbuhan ekonomi karena

jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti

akan menambah jumlah tenaga produktif dan

pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan

meningkatkan luasnya pasar domestik.

Indeks Pembangunan Manusia

Ramirez dalam Sasana (2009:17)

berpendapat bahwa terdapat hubungan positif

antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

yang diukur dengan pembangunan manusia

(human development). Pembangunan manusia

merupakan paradigma pembangunan yang

menempatkan manusia (penduduk) sebagai

fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan

pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan

atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai

hidup layak), peningkatan derajat kesehatan

(usia hidup panjang dan sehat) dan

meningkatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan

pentingnya pembangunan human capital

(sumber daya manusia) dalam rangka untuk

menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga

pada titik yang optimal.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan

Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah

Penduduk (JP) dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan

pengeluaran daerah dapat dilihat dari

pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad

(2012:38) menyatakan bahwa Hubungan

pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran

pemerintah dapat dilihat dari nilai PDB

merupakan nilai total pengeluaran setiap unit

ekonomi dimana salah satunya adalah

pengeluaran pemerintah. Semakin besar

pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan

menimbulkan multiplier effect terhadap

perekonomian yang akan memberi manfaat

yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan

jumlah penduduk dan IPM dapat dilihat dari

pernyataan Todaro dan Smith (2004:49) bahwa

besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi

suatu negara juga dipengaruhi oleh sumber

daya manusia yang tidak hanya berkaitan

dengan jumlah penduduk dan tingkat

keahliannya saja, namun juga meliputi

pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan,

sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap

pekerjaan, akses mereka untuk mendapatkan

informasi, dan besar kecilnya keinginan untuk

memperbaiki diri secara otonom.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas

wilayah 4.318,39 Km² atau 431.839 ha, yang

terdiri dari 14 kecamatan, 2 kelurahan dan 295

desa dengan jumlah penduduk sebanyak

185.733 jiwa pada tahun 2013. Membentang

pada ketinggian 200 – 2.600 m diatas

permukaan laut. Secara geografis berada pada

4°10´ - 4°58´ Lintang utara dan 96°18´ - 96°22´

Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai

berikut: sebelah Utara dengan Kabupaten Bener

Meriah, sebelah Selatan dengan Kabupaten

Gayo Lues, sebelah Timur dengan Kabupaten

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

15 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

Aceh Timur dan sebelah Barat dengan

Kabupaten Nagan Raya dan Pidie.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan

salah satu penghasil pertanian yang sangat

penting di Provinsi Aceh, hal ini tidak terlepas

dari tofografi Aceh Tengah yang sangat

mendukung sebagai daerah pertanian.

Topografi yang bergunung-gunung dan tanah

yang subur memberikan keuntungan bagi usaha

pertanian, Kabupaten ini memang masih

menggantungkan ekonominya dari pertanian.

Kopi menjadi andalan utama, penanaman kopi

memang sudah dikenal penduduk sejak zaman

Belanda, bahkan sebagian besar kebun kopi

yang ada merupakan peninggalan perkebunan

Belanda dengan jenis kopi arabica yang

ditanam disini, selain karena cocok tumbuh di

daerah yang berhawa sejuk harganya pun relatif

lebih tinggi dibanding kopi jenis lain.

Perkembangan Pengeluaran Daerah

Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan

Sesudah Pemekaran

Dalam neraca APBD, pengeluaran

pemerintah secara garis besar dikelompokkan

menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan. Rata-rata pertumbuhan

pengeluaran daerah Kabupaten Aceh Tengah

sebelum pemekaran yaitu dari tahun 1994 s/d

2003 adalah sebesar 39,44 persen. Sedangkan

setelah dimekarkan yaitu dari tahun 2004 s/d

2013 pengeluaran daerah tumbuh rata-rata

sebesar 11,71 persen. Untuk lebih jelas laju

perkembangan pengeluaran daerah sebelum dan

sesudah pemekaran dapat dilihat pada gambar

berikut:

****

Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD)

Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah

Pemekaran

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa

pertumbuhan pengeluaran daerah Kabupaten

Aceh Tengah pada periode penelitian bergerak

fluktuatif turun naik. Pertumbuhan pengeluaran

daerah tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu

153,79 persen dan terendah pada tahun 2005

yaitu minus 23,17 persen.

Perkembangan Jumlah Penduduk (JP)

Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan

Sesudah Pemekaran

Penduduk merupakan suatu hal yang

penting karena merupakan modal dasar dalam

pembangunan dan perekonomian suatu wilayah.

Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Aceh Tengah tahun 1994 s/d 2013 dapat dilihat

pada gambar berikut ini:

7,7

7

5,7

1

4,3

8

45

,18

-1

4,5

5

15

3,7

9

31

,25

9

3,3

3

24

,61

3

2,9

1

-6,3

9

-23

,17

5

4,5

1

41

,43

-1

,95

-0

,75

7

,65

2

8,3

7

6,6

5

10

,79

-50

0

50

100

150

200

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

Pengeluaran Daerah

Pertumbuhan (%)

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 16

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Penduduk (JP)

Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah

Pemekaran

Berdasarkan Gambar 3 dapat kita lihat

pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh

Tengah selama periode penelitian menunjukkan

pergerakan yang fluktuatif. Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar

12,96 persen dan terendah pada tahun 2005

yaitu minus 42,44 persen. Jumlah penduduk

Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran

cenderung meningkat dan rata-rata tumbuh

sebesar 2,89 persen. Begitu pula setelah

dimekarkan yaitu dari tahun 2004 – 2013,

jumlah penduduk juga cenderung meningkat

dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2005

dan 2010. Pada Tahun 2005 jumlah penduduk

menurun drastis dari tahun 2004. Hal ini

tentunya dipengaruhi oleh pemekaran

Kabupaten Bener Meriah yang memisahkan diri

dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003,

sehingga menyebabkan jumlah penduduk

Kabupaten Aceh Tengah ikut menurun. Rata-

rata pertumbuhan jumlah penduduk setelah

pemekaran adalah minus 2,48 persen.

Perkembangan Indeks Pembangunan

Manusia Kabupaten Aceh Tengah Sebelum

dan Sesudah Pemekaran

Hakikat pembangunan adalah

membentuk manusia-manusia atau individu-

individu otonom yang memungkinkan mereka

bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik

yang dimilikinya secara optimal (Basri,

2002:112). Sehingga disadari bahwa manusia

merupakan modal utama terbentuknya daya

saing nasional dalam menghadapi persaingan

internasional. Perkembangan IPM Kabupaten

Aceh Tengah selama kurun waktu penelitian

dapat dilihat pada Gambar 4:

Gambar 8. Pertumbuhan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan

Sesudah Pemekaran

Dari Gambar 4 dapat kita ketahui pencapaian

IPM pada kurun waktu penelitian yaitu tahun

1994 s/d 2013 tumbuh rata-rata sebesar 0,68

persen. IPM Kabupaten Aceh Tengah sebelum

pemekaran cenderung berfluktuasi turun naik

dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,59

persen. Sedangkan setelah dimekarkan IPM

cederung meningkat dan tumbuh rata-rata

sebesar 0,77 persen. Pertumbuhan IPM yang

tertinggi pada periode 1994 – 2013 adalah

sebesar 4,75 persen yaitu pada tahun 2003.

Sedangkan yang terendah pada tahun 1999

2,4

3

2,2

8

2,9

9

2,6

4

1,1

1

0,9

3 1

2,9

6

1,3

6

0,9

1

1,2

3

4,8

3

-42

,44

3

,87

5

,58

2

,83

2

,1

-7,2

7 2,2

9

2,6

4

0,7

8

-60

-40

-20

0

20

199

41

995

199

61

997

199

81

999

200

02

001

200

22

003

200

42

005

200

62

007

200

82

009

201

02

011

201

22

013

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan (%)

1,3

6

0,1

6 1,9

9

-0,5

1

-0,1

-2,8

6

2,2

9

0,2

4

-1,3

7

4,7

5

0,0

1

1,3

1

0,4

4

1,3

4

0,9

7

0,5

6

0,6

4

0,6

6

0,3

2

1,3

8

-5

0

5

10Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan (%)

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

17 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

yaitu sebesar minus 2,86 persen. UNDP

membedakan tingkat IPM berdasarkan empat

klasifikasi yakni:low (IPM kurang dari 50),

lower-medium (IPM antara 50 dan 65,99),

upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99) dan

high (IPM ke atas). Rata-rata pertumbuhan IPM

pada periode penelitian adalah sebesar 70,19

dan berada pada kategori upper-medium

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh

Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran

PDRB merupakan salah satu indikator

penting untuk mengetahui peranan dan potensi

ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya

PDRB sangat menentukan maju mundurnya

suatu perekonomian. Laju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan

sesudah pemekaran dapat dilihat pada gambar

di bawah ini:

Gambar 5. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa laju

pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Aceh

Tengah selama periode penelitian berfluktuasi

naik turun. Tahun 1994 laju pertumbuhan

PDRB ADHK adalah 9,37 persen kemudian

terus menurun pada tahun-tahun berikutnya

menjadi 0,34 persen pada tahun 1999. Seperti

yang kita ketahui krisis moneter dan konflik

berkepanjangan yang terjadi pada masa tersebut

menyebabkan produktivitas masyarakat

menjadi rendah yang akhirnya ikut

mempengaruhi perekonomian di Provinsi Aceh

dan juga Kabupaten Aceh Tengah tentunya.

Tetapi pada tahun 2000, laju pertumbuhan

PDRB ADHK Kabupaten Aceh Tengah

meningkat jauh sebesar 56,65 persen dan

merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang

tertinggi selama periode penelitian ini. Hal ini

dipengaruhi oleh produksi pertanian seperti

tanaman kopi. Meningkatnya harga jual kopi

tentunya berpengaruh pada meningkatnya

aktivitas pertanian dan perekonomian

masyarakat, karena kopi yang dihasilkan selain

untuk dipasarkan ke tingkat lokal juga sebagian

besar ada yang diekspor keluar negeri dengan

nilai ekspor yang tinggi. Begitu juga dengan

tanaman sayur-sayuran, palawija dan

holtikultura seperti kentang, tomat, cabai dan

lain-lain. (www. kemendagri.go.id). Hal ini

tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu. Namun

seperti yang dapat kita lihat pada gambar 5

pertumbuhan ekonomi kembali menurun pada

tahun tahun berikutnya bahkan mencapai minus

8,71 persen pada tahun 2002. Selanjutnya

pertumbuhan PDRB ADHK kembali meningkat

3,03 persen pada tahun 2003 dan terus

meningkat menjadi 15,38 persen pada tahun

2006. Kemudian PDRB ADHK mulai turun di

9,3

7

6,5

1

6,3

9

4,1

5

0,2

7

0,3

4

56

,65

1

4,5

3

-8,7

1 3

,03

3

,24

9,5

3

15

,38

5

,82

4

,55

4

,27

4

,32

4

,93

4

,38

5

,2

-20

-10

0

10

20

30

40

50

601

99

41

99

51

99

61

99

71

99

81

99

92

00

02

00

12

00

22

00

32

00

42

00

52

00

62

00

72

00

82

00

92

01

02

01

12

01

22

01

3

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan (%)

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 18

tahun 2007 dan kembali berfluktuasi sampai

tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran

adalah sebesar 9,46 persen. Sedangkan setelah

dimekarkan tumbuh rata-rata sebesar 4,84

persen.

Hasil Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis data yang dilakukan dengan

perhitungan Regresi Linear diperoleh hasil

estimasi sebagai berikut:

Ln Y = 23,184 + 0,268 LnPD – 0,147 LnJP +

2,572 LnIPM – 0,050 D

Nilai konstanta sebesar 23,184 berarti

tanpa adanya pengeluaran daerah, jumlah

penduduk dan IPM maka pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan

sesudah pemekaran adalah sebesar 5140,043

Rupiah. (anti ln dari nilai konstanta 23,184).

Variabel pengeluaran daerah

memperlihatkan tanda koefisien regresi yang

positif sebesar 0,268. Hal ini berarti apabila

pengeluaran daerah meningkat 1 persen maka

akan berdampak pada meningkatnya

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,268

persen dengan asumsi variabel lain diluar model

penelitian dianggap konstan

Variabel jumlah penduduk memperlihatkan

tanda koefisien regresi negatif sebesar 0,147. Hal

ini berarti apabila jumlah penduduk bertambah

sebesar 1 persen maka akan berdampak pada

menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

sebesar 0,147 persen dengan asumsi variabel

lain diluar model penelitian dianggap konstan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia

menunjukkan tanda koefisien regresi positif

sebesar 2,572. Hal ini berarti apabila IPM

meningkat sebesar 1 persen maka akan

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan

sesudah pemekaran sebesar 2,572 persen dengan

asumsi variabel lain diluar model penelitian

dianggap konstan.

Variabel dummy sebelum dan sesudah

pemekaran menunjukkan tanda koefisien regresi

negatif sebesar 0,050 bermakna bahwa

pertumbuhan ekonomi setelah pemekaran lebih

kecil 0,050 persen dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya

pemekaran wilayah

Variabel bebas pada penelitian ini

terbebas dari gejala multikolinearitas yang

ditunjukkan bahwa semua nilai VIF tidak

melebihi 10.00 (VIF < 10) dan semua nilai

Tolerence lebih besar dari 10 persen (Tolerence

> 0,1)

Uji Autokorelasi diperoleh nilai Durbin-

Watson sebesar 2,053 sedangkan DWtab pada α

sebesar 5%, untuk n = 20 dan K = 4 adalah dL

= 0,8943; dU = 1,8283; 4 – dL = 3,1057; 4 –

dU = 2,1717 jadi dapat dilihat bahwa nilai

DWhit lebih besar daripada nilai dU dan lebih

kecil dari nilai 4-dU, serta lebih besar daripada

nilai dL dan lebih kecil dari nilai 4-dL.

Sehingga dapat disimpulkan tidak ada

autokorelasi dalam model regresi yang

diprediksi.

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

19 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar

0,972 artinya variabel pertumbuhan ekonomi

(PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel

pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM dan

dummy sebelum dan sesudah pemekaran

sebesar 97,2 persen dan sisanya sebesar 2,8

persen dijelaskan oleh variabel lain di luar

model penelitian. Sementara nilai koefisien

korelasi (R) sebesar 0,986 menggambarkan

bahwa variabel pengeluaran daerah, jumlah

penduduk, IPM dan dummy sebelum dan

sesudah pemekaran mempunyai hubungan yang

sangat erat dengan variabel pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar

98,6 persen sedangkan sisanya sebesar 1,4

persen berhubungan dengan faktor lain di luar

cakupan penelitian ini.

Pengujian hipotesis dengan uji t

diperoleh bahwa:

Variabel pengeluaran daerah, thit > ttab

yaitu 8,434 > 1,753 dan nilai Sig < ɑ yaitu

0,000 < 0,05 ; maka Ho ditolak dan Ha

diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial

variabel pengeluaran daerah berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah

pemekaran.

Variabel jumlah penduduk, thit < ttab yaitu

– 0,792 < 1,753 dan nilai Sig > ɑ yaitu 0,441 >

0,05 ; maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini

berarti bahwa secara parsial variabel jumlah

penduduk tidak berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

Variabel IPM, thit > ttab yaitu 2,231 >

1,753 dan nilai Sig < ɑ yaitu 0,041 < 0,05 ;

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini

berarti bahwa secara parsial variabel IPM

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan

sesudah pemekaran

Variabel dummy sebelum dan sesudah

pemekaran, thit < ttab yaitu -0,058 < 1,753 dan

nilai Sig > ɑ yaitu 0,605 > 0,05 ; maka Ho

diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa

secara parsial variabel dummy sebelum dan

sesudah pemekaran tidak berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum dan

sesudah pemekaran dalam mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

Pengujian hipotesis dengan uji F

diperoleh nilai Fhit sebesar 128,639 sedangkan

Ftab pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05

adalah 3,06. Hal ini menunjukkan bahwa Fhit >

Ftab dan Sig.F = 0,000 maka Ho ditolak dan Ha

diterima. Hal ini berarti bahwa pengeluaran

daerah, jumlah penduduk, IPM dan dummy

sebelum dan sesudah pemekaran secara

bersama-sama berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah.

2. Analisis Uji Beda Independent Sample

Test

Untuk mengetahui perbedaan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah

digunakan uji beda independent sampel test dan

diperoleh hasil output nilai rata-rata (mean)

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 20

untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh

Tengah sebelum pemekaran adalah 9,2543 dan

sesudah pemekaran adalah 6,1622. Dari hasil

tersebut menunjukkan rata-rata nilai

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum pemekaran lebih tinggi dibandingkan

setelah adanya pemekaran.

Pada tingkat kepercayaan (Convidence

Interval) 95 persen, pengujian hipotesis

diperoleh hasil bahwa nilai thit adalah 0,539 dan

ttab 1,734, hal ini menunjukkan thit < ttab yaitu

0,539 < 1,734 dan nilai Sig > ɑ yaitu 0,596 >

0,05 ; Hasil ini menunjukkan bahwa Ho

diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa tidak

terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan setelah

pemekaran. Seperti yang dapat kita ketahui

bahwa setelah pelaksanaan pemekaran

pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik

dibanding pada masa sebelum pemekaran,

dimana dapat kita lihat bahwa rata-rata

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum pelaksanaan pemekaran lebih tinggi

dibanding dengan rata-rata pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sesudah

mengalami pemekaran. Dengan demikian dapat

kita simpulkan bahwa pemekaran wilayah yang

dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah belum

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Variabel pengeluaran daerah dan IPM

mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran

sedangkan variabel jumlah penduduk dan

dummy sebelum dan sesudah pemekaran

berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Laju

pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah

satu faktor positif yang memicu pertumbuhan

ekonomi. Namun di sisi lain jumlah penduduk

dapat menjadi beban bagi pertumbuhan

ekonomi bukan sebagai pemacu karena banyak

faktor penyebab antara lain ketersediaan

lapangan kerja yang tidak mendukung sehingga

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi

menimbulkan dampak pengangguran dimana

pengangguran dapat menyebabkan daya beli

masyarakat berkurang sehingga aktivitas

ekonomi tidak berjalan lancar yang akhirnya

ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

dengan uji beda Independent sample test

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah

sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Hal

ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah

belum mampu meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah.

Saran

Pengeluaran daerah terbukti dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah

pemekaran wilayah, untuk itu pemerintah

daerah dengan kewenangan yang dimilikinya

harus mampu mengalokasikan belanja daerah

secara efisien untuk kebutuhan publik baik

Jurnal Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

21 - Volume 3, No. 2, Mei 2015

penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan

potensi daerah

Untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan

kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

masyarakatnya sehingga dapat menciptakan

keadaan ekonomi, politik, dan hukum yang

kondusif sehingga dapat memberikan pengaruh

yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anonymous. 2004. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Basri, F., 2002. Perekonomian Indonesia :

Tantangan Dan Harapan Bagi

Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta:

Penerbit Erlangga.

Badan Pusat Statistik. 1994-2014. Aceh Dalam

Angka. Banda Aceh. BPS Provinsi Aceh

Badan Pusat Statistik. 1994-2014. Aceh Tengah

Dalam Angka. Banda Aceh. BPS Provinsi

Aceh

Gujarati, D.N. 2006. Dasar-dasar

Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.

Laim, D.J. 2010. Analisis Dampak Pemekaran

Wilayah Terhadap Perkembangan

Perekonomian Wilayah Kabupaten

Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian

Bogor.

Mankiw, N G. 2000. Teori Makro Ekonomi.

Jakarta: Penerbit Erlangga..

Riyad, M. 2012. Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Di Enam Negara ASEAN Tahun 1990-

2009. Fakultas Ekonomi Program

Magister Perencanaan Dan Kebijakan

Publik Ekonomi Globalisasi. Tesis.

Universitas Indonesia.

Sukirno, S. 2006. Makro Ekonomi Teori

Pengantar. Jakarta: PT.

RajaGrafindoPersada,

Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006.

Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.

Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga

Jurnal

Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal

Terhadap Kinerja Ekonomi Di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10.

Fakultas Ekonomi Universitas

Dipenogoro, Semarang.

Web

www. kemendagri.go.id