07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
-
Upload
marlis-rosa -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
1/135
1
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangKonferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup dan Pembangunan(The United Nations Conference on Environment and Development/UNCED) di Rio deJaneiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yangdituangkan ke dalam Agenda 21.
Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalammengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada prosespengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebutmenuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidupyang informatif.
Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungansosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, danmenyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Di bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasilingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, petarawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerahprovinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerahprovinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (goodgovernance) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarianlingkungan hidup. Di dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang menjelaskanbahwa pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah untukmengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hakyang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Sumberinformasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah.Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasilingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritasmasalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk
membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkanmandat pembangunan berkelanjutan.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
2/135
2
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publikpemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yangberkaitan dengan kepentingan publik. Kategorisasi informasi berdasarkan KIP (nantidielaborasi). Pelaporan status lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakansecara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan
dalam bahasa yang mudah dipahami.
Pada tahun 2002 pemerintah mulai menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia(SLHI). Bersamaan dengan itu pula pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diIndonesia menerbitkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup di daerah diawali pada tahun 1982 melaluipenerbitan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 dirubah menjadiNeraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Selanjutnya pada tahun 1994berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).
Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat MenteriLingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusunStatus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman UmumPenyusunan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
B. Tujuan1. Memberikan arahan tentang cara penyusunan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota.2. Adanya keseragaman pelaporan SLHD Provinsi maupun SLHD Kabupaten/Kota.3. Memperjelas informasi yang diperlukan dalam penyusunannya.Ruang Lingkup
Penyusunan laporan SLHD provinsi dan kabupaten/kota meliputi pengumpulan danpengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi denganmodel P-S-R (Pressure-State-Response). Ruang lingkup pedoman ini meliputi:1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, kehati, pesisir dan
laut.2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan4. Data pendukung (penduduk, sosial ekonomi)5. Dampak yaitu bencana, aspek kesehatan (penyakit)
C. Kerangka Kerja (Framework)1. Dimensi Lingkungan hidup
Permasalahan lingkungan hidup pada umumnya menyangkut dimensi yang luas, yaitulintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
3/135
3
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Dimensi lintas ruang adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yangmelewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada kejadian banjir,permasalahannya mungkin tidak terbatas pada satu administrasi daerah tertentu. Olehkarena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah banjirmemerlukan suatu jaringan informasi lingkungan hidup antar wilayah administrasi,sedikitnya pada satu Daerah Aliran Sungai.
Dimensi Kedua, bahwa fenomena lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintaspelaku. Salah satu contoh adalah pencemaran sungai dimana sumber pencemar tersebutdapat berasal dari berbagai pihak misalnya sektor industri, pemukiman, dan pertanian.
Dimensi ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu menyangkut lintas generasi. Halini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dimana sumberdaya alam danlingkungan hidup harus dikelola untuk generasi sekarang dan masa datang.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
4/135
4
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Sumber dan Periode Data
Data dihasilkan dari pemantauan lapangan, pengukuran, perhitungan, dan pencacahan.Sumber data SLHD antara lain sbb.:
a. Dinas dan instansi di daerah termasuk lembaga yang menangani lingkungan hidup(termasuk BLH).
b. Hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.c. Data dari pihak lainnya.
Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyajikan informasi kondisi lingkunganhidup tahun kalender berjalan. Laporan SLHD Provinsi, Kabupaten/Kota memuat datatahun sebelumnya. Data yang digunakan menggunakan data paling akhir. Sebagaicontohnya data tutupan lahan yang dimutakhirkan setiap 3 tahun sekali sehingga datatersebut dapat dimanfaatkan untuk 3 tahun pelaporan SLHD.
2. Model PSR (Pressure-State-Response)Analisa status lingkungan hidup didasari pada model P-S-R, yang dikembangkan olehUNEP. Model PSR (Pressure-State-Response)adalah hubungan sebab akibat (kasualitas)antara penyebab permasalahan, kondisi lingkungan hidup, dan upaya mengatasinya.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
5/135
5
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel penjelasan Pressure-State-Response
NO PSR URAIAN INDIKATOR CONTOH KETERANGAN
A PRESSURE I. Kegiatan Manusia
1. Pertambangan Beban pencemaran Luas Areal dan Produksi Pertambangan
Pembukaan lahan Luas areal pertambangan rakyat
menurut jenis galian
2. Pertanian Beban pencemaran Penggunaan pupukPembukaan lahan
3. Perindustrian Beban pencemaran Jumlah Industri besar/kecil Kualitas air hujan tercemar,
kualitas air menurun
Konsumsi bahan bakar minyak (BBM)
untuk industri menurut jenis bahan
bakar
Jenis Penyakit Utama yang
diderita penduduk
4. Transportasi Pencemaran udara Kualitas udara ambien
Konsumsi BBM Jumlah kendaraan menurut jenis
kendaraan dan bahan bakar yang
digunakanJ umla h timbu la n s ampa h Sa mpa h da ri saran a trans porta si
(terminal, bandara, pelabuhan)
5. Peternakan Emisi Jumlah hewan,menurut jenis ternak
Jumlah hewan uanggas menurut jenis
unggas
6. Pemukiman limbah Domestik Timbulan Sampah
li mbah cair dan p adat jum lah li mbah cai r yang di as ums ikan
dari rumah tan a
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
6/135
6
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Data dari beberapa komponen lingkungan hidup yang ada di provinsi, kabupaten/kota dilihatdan dinilai kecenderungannya, kemudian dianalisis untuk diformulasikan dalam bab atau
bagian. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi tentunya akan mendapatkanreaksi sebagai wujud keperdulian dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, LSMmaupun masyarakat dalam kegiatan yang nyata.
Kerangka laporan SLHD didasarkan kepada konsep hubungan sebab akibat dimana kegiatanmanusia memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (pressure) dan menyebabkanperubahan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup baik secara kualitas maupunkuantitas (state). Selanjutnya pemerintah dan masyarakat/stakeholder melakukan reaksiterhadap perubahan ini baik melakukan adaptasi maupun mitigasi melalui berbagai
II. Alam
1. Gempa Kerugian jumlah korban
2.
3. .
III. Demografi
1. Penduduk laju pertumbuhan, jumlah, usia,
tingkat pendidikan
kebutuhan perubahan lahan
2. Pendidikan kebutuhan
B STATE Lahan Kerusakan tanah di lahan kering
akibat erosi
Ketebalan tanah kurang dari 20 cm Tabel SD.5A
Luas tanah yang terangkut erosi antara
0,2-1,3 mm3/tahundst
Kerusakan tanah di lahan kering Jumlah ketebalan solum tanah yang
hilang
Jumlah kebatuan permukaan lebih dari
40%
dst
Kerusakan tanah di lahan basah
Jumlah ketebalan gambut yang hilang
Tabel SD.5C
Kedalaman lapisan berpirit dari
permukaan tanah
Kedalaman air tanah dangkal lebih dari
25 cm
dst
Air Kualitas air sungai Status mutu air
Parameter air (PH, BOD, COD, TSS)
dst
Kualitas air sumur Status mutu air
Parameter air (Total coli, Fecal coli)
dst
Kualitas air danau/situ/embung Status mutu air
Parameter air (Total coli, Fecal coli)
dst
Kualitas air laut Status mutu air
Parameter air (PH, BOD, COD, TSS)
dst
Udara Kualitas udara ambien Status kualitas udara
Parameter udara (SOX, NOX, CO)
dst
Kehati Jumlah spesies Flora dan fauna yang diketahui dan
dilindun i
Folra dan fauna yang diketahui
C RESPONSE Lembaga : lembaga yang
mengelola LH
jumlah lembaga jumlah LSM
Kebijakan peraturan jenis produk hukum daerahAnggaran alokasi anggaran bidang LH alokasi anggaran fungsi LH
Pro gram/K egiatan rehab ilitasi lingku ngan keg iatan pe nghi jaua n dan re boisasi
(jumlah pohon dan luasan), kegiatan
fisik lainnya (jumlah pembangunan
tem at sam ahp engawasan amdal rek omendasi dan pengawasan UKL/UPL
Penegakan hukum jumlah dan status pengaduan
Peran se rt a ma syaraka t jum la h LS M, p ener ima p eng harga an
Su mberday a Manusia tingkat pendi dik an SDM Pendidi kan f ormal
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
7/135
7
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
kebijakan, program, maupun kegiatan (societal respons). Hal yang terakhir merupakanumpan balik terhadap tekanan melalui kegiatan manusia.
Aktivitas manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam akan menimbulkan tekanan padalingkungan hidup dan merubah keadaannya, atau kondisinya. Manusia kemudianmemberikan respons terhadap perubahan tersebut dengan membangun dan
mengimplementasikan kebijakan. Analisis terhadap tekanan yang muncul, kondisi eksistingyang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan kemudian dikenal sebagaipendekatan P-S-R (Pressure State Respons)seperti terlihat dalam diagram alir pada Gambar I-1.
Gambar I-1. Diagram Model PSR (Tekanan-Status-Respon)
Dengan demikian ada tiga indikator utama dalam kerangka PSR yang akan dianalisis, yaitu:
1. Indikator tekanan terhadap lingkungan hidup (pressure). Indikator ini menggambarkantekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
2. Indikator kondisi lingkungan hidup (state). Indikator ini menggambarkan kualitas dankuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
3. Indikator respon (response). Indikator ini menunjukkan tingkat upaya dari parapemangku kepentingan terutama pemerintah terhadap status lingkungan hidup.
PRESSURE(Tekanan)
1. Kegiatan Manusia
Pertambangan
Pertanian
Perindustria
Transportasi
Peternakan
Pemukiman
2. Alam (gempa)
3. Demografi
Penduduk
Pendidikan
STATE(Status/Kondisi)
1. Lahan
2. Air
3. Udara
4. Kehati
5. Pesis irdanLaut
BebanPencemaran
LajuKerusakan
Pemanfaatan
RENSPONSE
(Respon/Upaya)
1. Lembaga
2. Kebij aka n
3. Anggaran
4. Program/Kegiatan
5. S um ber Daya
Faktor
Pembatas
Tata Kelola(Governance)
Dampak
Pemulihan,Rehabilitasi,
Antisipasi
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
8/135
8
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tekanan terhadap lingkungan hidup meliputi aktivitas seperti konsumsi energi, transportasi,industri, pertanian, kehutanan dan urbanisasi.
Tekanan juga meliputi interaksi-interaksi berikut:a. Lingkungan hidup sebagai sumber dari aktivitas ekonomi manusia seperti mineral,
makanan dan energi. Dalam prosesnya berpotensi mengurangi (depleting) sumber-
sumber daya tersebut atau mengganggu ekosistem.
b. Aktivitas manusia memberikan dampak negatif berupa polutan (sampah/limbah) dankerusakan lingkungan hidup.
c. Kondisi lingkungan hidup seperti udara, air, dan sumber pangan yang tercemarmempunyai dampak langsung terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.
Tekanan ini akan mengubah kondisi lingkungan hidup, yang pada gilirannya kembalimempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri. Kondisi lingkungan hidup ini meliputikualitas air, udara, lahan, ketersediaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati. Responmasyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dapat berbentuk peraturan,
teknologi, dan peningkatan kapasitas lainnya. Respon ini untuk mempengaruhi kondisilingkungan hidup dan aktivitas manusia. Kemampuan untuk merespon ini tergantungkepada kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia.
Gambar I-2. Kerangka Kerja Analisis Lingkungan hidup
Pengambilan
Keputusan
Informasi
Data
Rencana AksiLegislasi
Alat Bantu:
Sistem Pakar
RencanaAksi
AlatBantu:
GIS/RS
Indikator
Indeks
IsuTerkait
Data Bio Fisik
Udara/Atmosfir
Geologi
Hidrologi
Tanah
Topografi
Data S osioEkonomi
BatasanAdministrasi
Infrastruktur
Tataguna Lahan
Populasi
Permukiman
Perdagangan
Lembaga
Perencanaanatau
Lingkungan
JaringanNasional
Terdesentralisasi
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
9/135
9
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
4. Analisis Lingkungan HidupModel bagi proses analisis lingkungan hidup, seperti yang diberikan dalam Gambar I-2, akanmemfasilitasi pemrosesan serta pentransformasian data ke dalam informasi yang relevanuntuk pengambilan keputusan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, data biofisik dan
data sosio-ekonomis haruslah dikumpulkan, diintegrasikan, serta dianalisis untuk dapatmempresentasikan dan menganalisis keadaan lingkungan hidup secara lebih menyeluruhdan multisektoral. Kemampuan untuk mengevaluasi secara akurat perubahan lingkunganhidup sangatlah bergantung pada adanya data dasar di mana perubahan itu akandibandingkan.
Pada umumnya data status lingkungan hidup daerah ini meliputi atmosfer, topografi,
geologi, hidrologi, tanah, serta flora dan fauna. Selain itu ditunjang oleh data sosio-ekonomi
seperti data populasi, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, keterbatasan administratif, tata
guna lahan, perdagangan, infrastruktur, serta pemukiman. Data dasar yang berbeda akan
digunakan untuk mempelajari isu yang berbeda.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
10/135
10
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
BAB IITATA LAKSANA LAPORAN SLHD
A. TujuanAda tiga tujuan dasar dari Laporan SLHD, yaitu:
1. Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi
lingkungan hidup;3. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Laporan SLHD dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungankondisi lingkungan hidup. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkunganhidup yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah,serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan SLHD juga akan menyediakan referensidasar tentang keadaan lingkungan hidup bagi pengambil kebijakan sehingga akanmemungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses
ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa kini dan masa datang.
Pelaporan keadaan lingkungan hidup yang baik dapat dipergunakan untuk berbagaikeperluan seperti berikut:1. Secara rutin menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup kini dan
prospeknya dimasa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik,pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
2. Memfasilitasi pengembangan, penilaian dan pelaporan indikator dan indeks lingkunganhidup yang disepakati pada tingkat nasional;
3. Menyediakan peringatan dini akan masalah potensial, serta memungkinkan adanyaevaluasi akan rencana mendatang;
4. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawabperubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan targetlingkungan hidup;
5. Memberikan sumbangan dalam menelaah kemajuan bangsa dalam menjaminkeberlanjutan ekologis;
6. Merancang mekanisme integrasi informasi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, untukmenyediakan gambaran yang jelas tentang keadaan bangsa;
7. Mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) pengetahuan tentang kondisi dankecenderungan lingkungan hidup, serta merekomendasikan strategi penelitian danpemantauan untuk mengisi kesenjangan tersebut, serta membantu pengambilkeputusan untuk membuat penilaian yang terinformasi mengenai konsekuensi luas dari
kebijakan dan rencana sosial, ekonomis dan terkait lingkungan hidup, serta untukmemenuhi kewajiban bangsa untuk pelaporan lingkungan hidup.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
11/135
11
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Gambar II-1. Hubungan antara Indikator, Data dan Informasi menurut Pengguna
B. Pengguna Produk Pelaporan Keadaan Lingkungan hidupPengetahuan tentang pengguna informasi SLHD adalah penting untuk menentukan sistempelaporan SLHD yang paling tepat. Laporan SLHD memiliki pengguna potensial yangberagam dalam kaitannya dengan fungsi pelaporan dan pemantauan. Berikut ini adalahdaftar beberapa pengguna potensial tersebut:
1. Masyarakat umum;2. Lembaga kemasyarakatan;5. Sekolah, pada tingkat dasar, menengah, serta tingkat lanjut;6. Kelompok industri;7. Pengambil keputusan di bidang pemerintahan;8. Perencana dan pengelola sumber daya alam;9. Media cetak dan elektronik; serta;10.Lembaga internasional.Masing-masing kelompok pengguna tersebut tentu memiliki tingkat kebutuhan yang
berbeda-beda.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data tersebut perlu mengembangkan basis datasebagai sarana penyusunan laporan keadaan lingkungan hidup di suatu daerah. Padaumumnya dibutuhkan data deret waktu (time series) untuk mendapatkan analisiskecenderungan kualitas lingkungan hidup.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
12/135
12
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Dengan adanya basis data time series tersebut akan mendukung pengembangan kebijakanpada tingkat daerah dan nasional.
C. Prinsip Dasar Penyusunan SLHD
Prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan SLHD adalah sebegai berikut:
1. Laporan SLHD harus didasarkan pada informasi yang akurat dan ilmiah. Mutu dari SLHDtergantung pada transformasi data mentah menjadi informasi terolah yang bergunadalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup dan pengambilan keputusan.
2. Informasi harus disajikan tanpa bias dan modifikasi dari sumbernya, termasuk sistemmonitoring, survei lapangan, serta sumber-sumber jarak jauh (citra satelit, foto udara).
3. Kemitraan dan kerjasama dengan komunitas, industri, organisasi non-pemerintah, sertapemerintah adalah perlu untuk keberhasilan SLHD.
4. Laporan SLHD juga perlu memasukkan informasi tentang isu-isu global, universal, danregional. Sebagai contoh: perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon. Isu global danregional memerlukan tindakan tingkat lokal dan nasional untuk pemandu tindakan
tingkat global. Isu universal mempengaruhi semua negara, misalnya tekanan populasipenduduk, akan tetapi untuk merubahnya memerlukan tindakan tingkat lokal.
5. Laporan SLHD harus selalu berusaha menganalisis informasi dan isu lingkungan hidupmenurut prinsip pembangunan berwawasan ekologis.
6. Laporan SLHD harus dipandu dengan kerangka konseptual yang memfasilitasipengembangan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar berikut:
Apa yang terjadi? Di mana terjadi?(Apa yang merupakan kondisi dan kecenderungan dari lingkungan hidup?)
Mengapa terjadi? Bagaimana terjadinya?(Apa penyebab perubahan yang dikarenakan oleh manusia dan alam?)
Mengapa perubahan signifikan?(Apa implikasi biofisik dan sosio-ekonomisnya?)
Apa respons kita?(Apa respons masyarakat untuk melindungi lingkungan hidupnya?)
Apakah respons itu cukup?7. Keberhasilan laporan SLHD tergantung pada tingkat pemahaman terhadap konservasi
ekosistim dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
D. Mekanisme Peyampaian Laporan SLHD
Mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintahpusat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan pemerintah
tersebut mengatur tatacara penyampaian laporan dari pemerintah daerah provinsi dankabupaten/kota ke pemerintah pusat secara berjenjang.
Inisiasi tindakan penanganan lingkungan hidup ini dapat diperoleh dari laporan StatusLingkungan Hidup Daerah yang ideal.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
13/135
13
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Dasar dari proses penyusunan laporan yang ideal adalah penelaahan lingkungan hidupsecara kolektif dan kooperatif antar negara, serta kerangka pelaporan yang didukung olehbasis data informasi lingkungan hidup (Environmental Information Database)yangkomprehensif.
Database informasi lingkungan hidup tersebut terdiri dari data dan informasi yang lengkap
dan mendalam berdasarkan suatu set indikator secara berkala direview dan dilaporkan.Dengan demikian tujuan utama penyusunan database ini adalah untuk membangun danmenyediakan mekanisme yang disepakati untuk memperbaharui jaringan komprehensif daridatabase dan komplementernya.
Database informasi lingkungan hidup dipergunakan untuk menyusun indikator lingkunganhidup tingkat nasional dan regional, mengukur status dan kecenderungan kondisilingkungan hidup, serta kemajuan umum menuju pembangunan berkelanjutan.
Informasi yang disarikan dari database lingkungan hidup ini dapat diolah untuk penyusunanlaporan SLHD, di samping untuk menelaah dan mengawasi sumberdaya yang berada pada
kondisi kritis, untuk menentukan respons ekosistem, mengevaluasi efek kerusakanekosistem utama, serta untuk menentukan kebijakan yang sensitif lingkungan hidup.
SLHD dari suatu daerah atau wilayah adalah merujuk pada kondisi yang teramati dari duaperspektif, yaitu kondisi biofisik dan kondisi sosio-ekonomis. Pelaporan keadaan lingkunganhidup ini menyediakan gambaran umum tentang keadaan kondisi biofisik dan sosio-ekonomi, menyediakan pemahaman akan pengaruh kegiatan manusia pada lingkunganhidup serta implikasinya pada kesehatan manusia dan kesejahteraan ekonomis. Pelaporan inijuga menyediakan gambaran umum tentang hasil dari respons seperti inisiatif kebijakan,reformasi legislatif, serta perubahan tingkah laku publik.
Selain itu pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data daninformasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukanprioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaanuntuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkanmandat pembangunan berkelanjutan.
Kesadaran akan pembangunan berwawasan ekologis sekarang telah meluas di kalanganindividu, komunitas, dan pemerintah. Gaya hidup manusia bergantung kritis padaserangkaian aset alamiah: tanah, air, udara, sumber daya mineral, hutan dan sistem biologislainnya. Pembangunan berwawasan ekologis tidaklah mungkin tanpa informasilingkungan hidup yang cukup dan terjangkau.
Seluruh masyarakat sangat memperhatikan isu-isu tentang kualitas lingkungan hidup sepertipolusi udara, polusi air, polusi laut, hilangnya keanekaragaman hayati, dan erosi tanahpertanian. Pengambil kebijakan memerlukan data yang andal pada isu-isu tersebut serta
pada indikator kunci keadaan lingkungan hidup lainnya. Tanpa informasi yang cukup danterjangkau maka mungkin akan terjadi kerusakan ekosistem alami dibanding tercapainyakeberlanjutan ekologis. Pembangunan sosio-ekonomi mungkin tak tercapai karena tidakfaham akan dampak potensial dari suatu kegiatan.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
14/135
14
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
E. Penanggung Jawab dan Koordinasi
Laporan SLHD pada dasarnya merupakan laporan kinerja pemerintah daerah di bidangpengelolaan lingkungan hidup dan merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Karenapengelolaan lingkungan hidup sifatnya multi sektoral, maka dalam penyusunan SLHDGubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh:1. Bapedalda/BPLHD/Lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup
hidup, sebagai penanggung jawab penyusunan laporan.2. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.3. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.4. Dinas dan instansi terkait sebagai sumber data.5. Perguruan tinggi.F. Mekanisme Penyusunan
Proses penyusunan pada dasarnya merupakan pencatatan proses kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan penetapan kebijakan (lihatGambar II-6).
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
15/135
15
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Gambar II-6. Diagram Proses Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka proses penyusunan SLHD adalah sebagaiberikut:1. Penetapan Tim Penyusun SLHD oleh Kepala Daerah2. Pengumpulan data hasil pemantauan secara berkala oleh masing-masing institusi yang
terkait3. Melakukan evaluasi data secara berkala yang dilakukan oleh forum Tim SLHD4. Menyampaikan hasil evaluasi data kepada pimpinan instansi terkait untuk dibahas pada
forum pimpinan daerah5. Mendokumentasikan kesepakatan atau hasil rapat pimpinan daerah.6. Menyusun Laporan SLHD.Jadwal kegiatan penyusunan Laporan SLHD adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
G. Penyampaian Laporan
Laporan SLHD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Provinsi, Pusat Pengelolaan Ekoregion,
dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup. Sedangkan Laporan SLHD Provinsi diserahkankepada Pusat Pengelolaan Ekoregion dan Kementerian Lingkungan hidup Hidup.
H. Penyajian SLHD
1. Fisik Laporan
Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari dua buah buku, yaitu:
1. Buku Laporan Status Lingkungan hidup Hidup Daerah (Buku I)Berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup hidup (status),kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup(tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon).
2. Buku Kumpulan Data (Buku II)Berisi data kualitas lingkungan hidup hidup menurut media lingkungan hidup (air, udara,lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkanterjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup hidup, data upaya atau kegiatan untuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1. Penetapan TIM SLHD2. Pengumpulan data3. Pengolahan data4. Penulisan laporan5. Pencetakan laporan6. Pengiriman laporan
No. KegiatanTahun N Tahun N+1
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
16/135
16
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
mengatasi permasalahan lingkungan hidup, dan data penunjang lainnya yang diperlukanuntuk melengkapi analisis.
Kedua buku tersebut disajikan dengan prinsip rapi, formal, dan estetis (bebas dan akanmenjadi penilaian). Dicetak menggunakan kertas ukuran A4.
Gambar II-2. Sampul Buku Laporan SLHD Kabupaten/Kota
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
17/135
17
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Gambar II-3. Sampul Buku Data SLHD Kabupaten/Kota
Gambar II-4. Sampul Buku Laporan SLHD Provinsi
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
18/135
18
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Gambar II-5. Sampul Buku Data SLHD Provinsi2. Sistematika Laporan SLHD
a. Buku Laporan (Buku I)
Buku Laporan SLHD (Buku I) terdiri dari empat bab dengan perincian sebagaimana dapatdilihat pada tabel di bawah ini.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
19/135
19
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
F.
- Menyajikan informasi curah hujan dan suhu udara ratarata bulanan.
- Perbandingan dengan baku mutu ( standar/kriteria)
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuensi, maksimum, minimum, dan ratarata)G.
- Menyajikan informasi luas bencana, korban jiwa dan perkiraan kerugian akibatbanjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan/hutan, dan gempa bumi.
- Perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria)
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)
Bab III
A.- Menyajikan informasi jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk, serta pola
migrasi
- Menyajikan informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umurdan status pendidikan
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)B.
-enya an n ormas um a ruma angga yang er empa ngga o as permu man mewa ,
menengah, sederhana, kumuh, bantaran sungai, dan di lokasi pasang surut
-Menyaji an in ormasi jum a ruma tangga menurut sum er air untu minum, tempat pem uangan
sampah, dan tempat buang air besar
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)C.
-Menyajikan informasi usia harapan hidup, angka kelahiran, angka kematian, dan pola penyakit yang
banyak diderita
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)D.
-Menyajikan informasi kebutuhan air dan penggunaan pupuk untuk lahan sawah, lahan pertanian
tanaman pangan dan perkebunan
-Menyaji an in ormasi peru a an a an pertanian menja i a an non pertanian an in ormasi e an
limbah padat dari kegiatan pertanian
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)
Sistematika
E.-
Menyajikan informasi jumlah industri yang berpotensi mencemari sumber air, tingkat ketaatan terhadap
baku mutu dan jumlah beban limbah cairnya.
-Menyaji an in ormasi jum a in ustri yang erpotensi mencemari u ara, ting at etaatan ter a ap a u
mutu dan beban emisinya.
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)
Industri
Pertanian
Kesehatan
Permukiman
Kependudukan
Bencana Alam
Keterangan
Tekanan Terhadap Lingkungan
Iklim
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
20/135
20
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
b. Buku Data (Buku II)
Parameter dan data dari indikator yang diperlukan untuk menyusun Status LingkunganHidup Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terfomulasikan dalam beberapa tabel pokokseperti dalam lampiran, maupun tabel tambahan. Tabel tambahan tidak termuat dalam bukupetunjuk namun untuk mempertajam suatu uraian atau analisis dapat ditambahkan data laindalam tabel tambahan yang formatnya diserahkan kepada daerah masing-masing.
F.-
enya an n ormas pro u s an uas area onses per am angan yang perz nan an a au
pengawasannya merupakan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)G.
-Menyaji an in ormasi per iraan onsumsi energi untu egiatan transportasi, in ustri, an ruma
tangga
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)H.
-Menyaji an in ormasi panjang ja an, on isi, an epa atan au intas an jum a im a pa at an cair
yang bersumber dari pelabuhan
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)I.
- Menyajikan informasi lokasilokasi w isata d an jumlah pengunjung
-Menyajikan informasi jumlah hotel/penginapan serta jumlah limbah cair dan padat yang dihasilkan
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)J.
- Menyajikan informasi perusahaan penghasil limbah B3 serta perusahaan yang mendapatkan izin untukmenyimpan, mengumpulkan, mengolah, memanfaatkan, mengangkut, dan memusnahkan limbah B3.
- Perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu
- Analisis statistik sederhana (frekuens i, maksimum, minimum, dan ratarata)
Bab IV
A.
-Menyajikan informasi rencana dan realisasi kegiatan reboisasi, penghijauan, dan kegiatan fisik lainnya
yang terkait dengan perbaikan kondisi lingkungan
B.-
Menyajikan informasi rekomendasi Amdal yang diberikan dan hasil pengawasan pelaksanaan UKL/UPL
C.- Menyajikan informasi masalah lingkungan yang diadukan masyarakat dan tindak lanjutnya
D.- Menyajikan informasi upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat
E.
-Menyaji an in ormasi pro u u um yang i asi an oe pemerinta aera yang er aitan engan
pengelolaan lingkungan hidup, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan upaya untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Peran Serta Masyarakat
Limbah B3
Pariwisata
Transportasi
Energi
Pertambangan
Upaya P englolaan Lingkungan
Kelembagaan
Rehabilitasi Lingkungan
Amdal
Penegakan Hukum
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
21/135
21
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel tambahan merupakan dukungan atau penjelasan dari tabel pokok, oleh karena itudalam penyusunannya tidak terpisah dari tabel pokok. Sebagai contoh tabel pokoknya DE-1,kalau ada tabel tambahan maka tabel tambahan diberi kode DE-1A, DE-1B dan seterusnyadan maksimal lima tabel tambahan saja.
Data dalam tabel-tabel dikelompokkan dalam masing-masing judul tabel dan kode sebagai
berikut:
SD: Sumberdaya Alam
Kondisi sumberdaya alam suatu daerah
DE: Demografi
Perubahan dan struktur penduduk
DS: Demografi Sosial
Korelasi antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan kebutuhan fasilitas
SE: Sosial Ekonomi
Hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan struktur penduduk dengan aktivitas danpengembangannya
SP: Sumber Pencemaran
Identifikasi terhadap sumber dan beban pencemaran yang menekan lingkungan hidup
BA: Bencana Alam
Intensitas kejadian bencana yang telah terjadi di suatu daerah menurut jenis dan jumlahkerugian
UP: Pengelolaan Lingkungan hidup
Realisasi dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hidup
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
22/135
22
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Buku Data (Buku II) tetap disertai Kata Pengantar yang sama dengan Buku Laporan (Buku I)yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (gubernur, Bupati datau Walikota).
Setiap tabel dilengkapi dengan :
1. Judul Tabel : diisi sesuai format yang tertulis
2. Provinsi/Kabupaten/Kota : diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kotapenyusun laporan
3. Tahun Data : diisi dengan tahun data yang digunakan
4. Keterangan : diisi dengan penjelasan tanda-tanda bacaseperti (-), (NA), (tad), (0) atau penjelasantentang keberadaan komponen/ sub komponenyang diminta dalam tabel.
5. Sumber : diisi dengan sumber perolehan data
Lampiran :
Lampiran I berisi kumpulan tabel data SLHD ProvinsiLampiran II berisi kumpulan tabel data SLHD Kabupaten/KotaLampiran III berisi rumus perhitungan perkiraan beban pencemar dan keterangan lainnya
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
23/135
23
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
LAMPIRAN I
KUMPULAN DATA SLHD PROVINSI
A. Sumber Daya AlamTabel SD-1. Luas Wilayah Menurut PenggunaanLahan Utama
Provinsi:
Tahun Data:
Keterangan:Sumber:
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.(3) Diisi dengan luas lahan non pertanian yang merupakan lahan terbuka dan pemukiman
dalam satuan hektar (Ha).(4) Diisi dengan luas lahan sawah yang merupakan pertanian lahan basah dalam satuan hektar (Ha).(5) Diisi dengan luas lahan kering yang merupakan kebun campuran, semak/belukar, tegalan/ladang
dalam satuan hektar (Ha).(6) Diisi dengan luas lahan perkebunan yang merupakan kebun dengan satu jenis tanaman atau
komoditi tertentu kecuali kebun campuran dalam satuan hektar (Ha).(7) Diisi dengan luas lahan hutan primer dan hutan sekunder.
(8) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak/empang dan danau dalam satuan hektar (Ha).(9) Diisi dengan jumlah total luas lahan per kabupaten/kota dalam satuan hektar (Ha)
No. Kabupaten/KotaLuas Lahan (Ha)
NonPertanian
SawahLahanKering
Perkebunan HutanBadan
AirTotal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Total
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
24/135
24
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-2. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status
Provinsi:
Tahun Data:
No. Fungsi Luas (Ha)(1) (2) (3)
Cagar AlamSuaka Margasatwa
Taman Wisata
Taman Buru
Taman NasionalTaman Hutan Raya
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi KonservasiHutan Kota
Total Luas Hutan
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
Luas kawasan hutan menurut fungsi dan status sesuai ketetapan Kementerian Kehutanan yangdituangkan dalam RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikota.(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
25/135
25
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Vegetas iArea
Terbangun
Tanah
Terbuka
Badan
Air
(1) (3) (4) (5) (6) (7) I.
A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
4.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.8.
9.
D.
1.
2.
3.
E.
1.
i. Kawasan Keunikan
Batuan dan Fosil
ii. Kawasan Keunikan
Bentang Alam
Kawasan Rawan Gelombang
Pasang
Kawasan Rawan Banjir
Jumlah
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Cagar Alam
Geologi
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian
Alam dan Cagar Budaya
Kawasan Rawan Tanah
Longsor
Kawasan Suaka Alam
Kawasan Suaka Laut dan
Perairan Lainnya
Suaka Margasatwa dan
Suaka Margasatwa Laut
Cagar A lam dan Cagar Alam
Laut
Kawasan Pantai Berhutan
Bakau
Taman Nasional dan Taman
Nasional Laut
Taman Hutan RayaTaman Wisata Alam dan
Taman Wisata Alam Laut
Kawasan Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan
Jumlah
Kawasan Rawan Bencana
Jumlah
Kawasan Perlindungan Setempat
Sempadan Pantai
Sempadan Sungai
Kawasan Sekitar Danau
atau Waduk
Kawasan Lindung
Kawasan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya
Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Bergambut
Kawasan Resapan Air
No. Nama KawasanLuas
Kawasan
(Ha)
Tutupan Lahan (Ha)
(2)
Tabel SD-3. Luas Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi:Tahun Data:
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
26/135
26
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
VegetasiArea
Terbangun
Tanah
Terbuka
Badan
Air
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
iii. Kawasan Keunikan
Proses Geologi
2.
i. Kawasan Rawan
Letusan Gunung
Berapi
ii. Kawasan Rawan
Gempa Bumi
iii. Kawasan Rawan
Gerakan Tanah
iv. Kawasan yang
Terletak di Zona
Patahan Aktif
v. Kawasan Rawan
Tsunami
vi. Kawasan Rawan
Abrasivii. Kawasan Rawan Gas
Beracun
3.
i. Kawasan Imbuhan
Air Tanah
ii. Sempadan Mata A ir
F.
1
2
3
4
.
5
.
6
7
.
II.
Kawasan Koridor bagi Jenis
Satwa atau Biota Laut yang
Dilindungi
Jumlah
Jumlah Total Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Jumlah Total Kawasan Budidaya
Jumlah
Terumbu Karang
Kawasan Rawan Bencana
Alam Geologi
Jumlah
Kawasan yang
Memberikan Perlindungan
Terhadap Air Tanah
Jumlah
Jumlah
Kawasan Lindung Lainnya
Cagar Biosfer
Ramsar
Taman Buru
Kawasan Perlindungan
Plasma Nutfah
Kawasan pengungsian
Satwa
No. Nama KawasanLuas
Kawasan
(Ha)
Tutupan Lahan (Ha)
(2)
Lanjutan
Keterangan
Sumber :
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
27/135
27
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Penjelasan Isi Tabel :
Isi Tabel Merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay)antara RTRW atau Perda, SK Gub/Bupati/Walikotadan/atau peraturan lainnya dengan kondisi tutupan lahan tahun berjalanApabila RTRW tidak ada maka berdasarkan(1) Nomor urut(2) Cukup jelas
(3) Diisi dengan luas kawasan hutan dalam satuan hektar (Ha).(4) Diisi dengan luas vegetasi yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, bakau dan sawahladang dalam satuan hektar (Ha).
(5) Diisi dengan luas areal terbangun yang merupakan pemukiman dan kawasan industri dalam satuanhektar (Ha).
(6) Diisi dengan luas tanah terbuka yang merupakan tanah terbuka, semak belukar dan lahan kosong dalamsatuan hektar (Ha).
(7) Diisi dengan luas badan air yang terdiri dari air, tambak dan sungai dalam satuan hektar (Ha).
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
28/135
28
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
Tabel ini merupakan Hasil analisis tumpang susun (overlay)antara batas administrasi, tutupan lahan (hutan-nonhutan) dan kawasan hutan berdasarkan penetapan Kementerian Kehutanan (RTRW) atau Perda, SKGub/Bupati/Walikota dan/atau peraturan lainnya
KSA-KPA : Kawasan suaka alam kawasan pelestarian alamHL : Hutan lindung
HPT : Hutan produksi terbatasHP : Hutan produksi tetap
HPK : Hutan produksi yang dapat dikonversi
APL : Area penggunaan lain (selain kawasan hutan)
Tidak ada data : 1. Tidak terpantau/terdeteksi2. tertutup awan
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan KSA-KPA dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan HL dalam satuan hektar (Ha)(5) Diisi dengan HPT dalam satuan hektar (Ha)(6) Diisi dengan HP dalam satuan hektar (Ha)(7) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (3), (4), (5) dan (6) dalam satuan hektar (Ha)
(8) Diisi dengan hutan produksi yang dapat dikonversi dalam satuan hektar (Ha)(9) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (7) dan (8) dalam satuan hektar (Ha)(10) Diisi dengan APL dalam satuan hektar (Ha)(11) Diisi dengan penjumlahan dari kolom (9) dan (10) dalam satuan hektar (Ha)
KSA- KPA HL HPT HP JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Kab/Kota A
a.Hutan
b.Non Hutan
c.Tidak ada data
Dst
NO KABUPATEN/ KOTAKAWASAN HUTAN (Ha)
APL JUMLAHHUTAN TETAPHPK JUMLAH
Tabel SD-4. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan
Hutan
Provinsi:
Tahun Data:
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
29/135
29
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Status
Melebihi/Tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
1 < 20 cm 0,2 - 1,3
2 20 - < 50 cm 1,3 - < 4
3 50 - < 100 cm 4,0 - < 9,0
4 100 150 cm 9,012
5 > 150 cm > 12
Besaran erosi
(mm/10 tahun)
Ambang Kritis Erosi
(mm/10 tahun)Tebal TanahNo.
Tabel SD-5. Luas Lahan Kritis
Provinsi :
Tahun Data:
No. Kabupaten/Kota Kritis (Ha) Sangat Kritis (Ha) Jumlah Total (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah lahan kritis dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan jumlah lahan sangat kritis dalam satuan hektar (Ha)(5) Diisi dengan jumlah total kolom (3) dan (4) dalam satuan hektar (Ha)
Tabel SD-6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi:
Lokasi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentan Pengendalian
Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa(4) Diisi dengan angka dalam satuan (mm/10 tahun)(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
30/135
30
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Status
Melebihi/Tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Ketebalan Solum < 20 cm
2 Kebatuan Permukaan > 40 %
< 18 % koloid;
> 80 % pasir kuarsitik
4 Berat Isi > 1,4 g/cm3
5 Porositas Total < 30 % ; > 70 %
6 Dera jat Pelulusan air < 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam
7 pH (H2O) 1 : 2,5 < 4,5 ; > 8,5
8 Daya Hantar Listrik > 4,0 mS/cm
9 Redoks < 200 mV
10 Jumlah Mikroba < 102cfu/g tanah
3 Komposisi Fraksi
Hasil PengamatanAmbang KritisParameterNo.
Tabel SD-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi:Lokasi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas
(3)Cukup jelas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
(4) Diisi angka hasil pengamatan dengan satuan masin -masing parameter(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
31/135
31
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Status
Melebihi/Tidak
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa > 35 cm/tahun untuk ketebalan
gambut3 m atau 10% / 5 tahun
untuk ketebalan gambut < 3 m
2 Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah < 25 cm dengan pH 2,5
3 Kedalaman Air Tanah dangkal > 25 cm
4 Redoks untuk tanah berpirit > - 100 mV
5 Redoks untuk gambut > 200 mV
6 pH (H2O) 1 : 2,5 < 4,0 ; > 7,0
7 Daya Hantar Listrik/DHL > 4,0 mS/cm
8 Jumlah mikroba < 102 cfu/g tanah
Hasil PengamatanAmba ng KritisParameterNo.
Tabel SD-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan BasahProvinsi:Lokasi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas, sesuai Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah
untuk Produksi Biomassa(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan masing-masing(5) Diisi dengan kata Melebihiatau Tidak
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
32/135
32
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
No. Penyebab Kerusakan Luas (Ha)
(1) (2) (3)
1 Kebakaran Hutan
2 Ladang Berpindah
3 Penebangan Liar
4 Perambahan Hutan
5 Lainnya
Total
Tabel SD-9. Perkiraan Luas Kerusakan Hutan menurut PenyebabnyaProvinsi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :(1) Nomor urut
(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)
Tabel SD-10. Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat dikonversi Menurut PeruntukkanProvinsi:Tahun Data:
No. Peruntukan Luas (Ha)
(1) (2) (3)
1 Pemukiman
2 Pertanian
3 Perkebunan
4 Industri5 Pertambangan
6 Lainnya
Total
Keterangan :
Sumber:
Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi berdasarkan SK Menteri Kehutanan
(1) Nomor urut
(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan luas menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
33/135
33
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Endemik Terancam Berlimpah Dilindungi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.2.
3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
1.
2.3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
1.
2.
3.
dst...
Jumlah
Jumlah
6. Keong
Jumlah
7. Serangga
Jumlah
5. Ikan
Jumlah
8. Tumbuh-tumbuhan
3. Reptil
Jumlah
4. Amphibi
Status
Jumlah
2. Burung
Jumlah
No. Golongan Nama spesies Diketahui
1. Hewan menyusui/Mamalia
Tabel SD-11. Flora dan Fauna yang DilindungiProvinsi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
Pilihan status adalah endemik, terancam, berlimpah dan dilindungi sesuai ketetapan masing-masing daerah(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Diisi dengan nama spesies yang diketahui(4) Diisi dengan jumlah flora dan fauna endemik yang diketahui dalam satuan ekor.(5) Diisi dengan jumlah flora dan fauna terancam yang diketahui dalam satuan ekor.(6) Diisi dengan jumlah flora dan fauna berlimpah yang diketahui dalam satuan ekor.(7) Diisi dengan jumlah flora dan fauna dilindungi yang diketahui dalam satuan ekor.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
34/135
34
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-12. Inventarisasi Sungai
Provinsi:
Tahun Data:
No. Nama SungaiPanjang
(km)Lebar (m) Kedalaman
(m)Debit (m3/dtk)
Permukaan Dasar Maks Min
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
dst
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
lebar sungai dan kedalaman sungai dihitung rata-ratanya(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama sungai utama yang ada di provinsi/kabupaten/kota penyusun laporan
(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan kilometer (km)(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(5) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(6) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter (m)(7) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)(8) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik per detik (m3/dtk)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
35/135
35
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
No. Nama Danau/Waduk/Situ/Embung Luas (Ha) Volume (m3)
(1) (2) (3) (4)
Danau1. ............
2. ............
dst ............
Waduk
1. ............
2. ............
dst ............
Situ
1. ............
2. ............
dst ............Embung
1. ............
2. ............
dst ............
Tabel SD-13. Inventarisasi Danau/Waduk/Situ/EmbungProvinsi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama danau/waduk/situ/embung(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi menggunakan angka dalam satuan meter kubik (m3)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
36/135
36
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-14. Kualitas Air Sungai
Provinsi:
Tahun Data:
No Parameter SatuanLokasi Sampling
1 2 3 4 5 dst
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
DataSungai
Nama Lokasi
Koordinat
Waktu Pemantauan
FISIKA
1Tempelatur
C
2Residu Terlarut mg/ L
3
Residu Tersuspensi mg/L
KIMIA ANORGANIK
4 pH
5 DHL mg/L
6 TDS mg/L
7 TSS mg/L
8 DO mg/L
9 BOD mg/L
10 COD mg/L
11 NO2 mg/L
12 NO3 mg/L
13 NH3 mg/L
14Klorin bebas mg/L
15 T-P mg/L
16 Fenol g/L
17Minyak dan Lemak g/L
18Detergen g/L
19Fecal coliform
jmlh/1000ml
20Total coliform jmlh/1000
ml
21 Sianida mg/L
22 H2S mg/L
Keterangan :
Sumber :
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
37/135
37
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Penjelasan Isi Tabel:Data Kualitas air sungai Provinsi minimal menggunakan data dari dana Dekonsentrasi pemantauan kualitas air sungai.Parameter yang wajib dipantau adalah parameter sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan kualitas air.
Nama Lokasi : Isi dengan lokasi titik pantauKoordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara
(format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik samplingWaktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik sampling (tgl/bln/thn)
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan
(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan
(6) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan
(8) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan
(9) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
38/135
38
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-15. Kualitas Air Danau/Situ/Embung
Provinsi:
Tahun Data :
No Parameter SatuanLokasi Sampling
1 2 3 4 5 dst
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
DataDanau
Nama Lokasi
Koordinat
Waktu Pemantauan
FISIKA
1Tempelatur
C
2Residu Terlarut mg/ L
3Residu Tersuspensi mg/L
KIMIA ANORGANIK
4 pH
5 DHL mg/L
6 TDS mg/L
7 TSS mg/L
8 DO mg/L
9 BOD mg/L
10 COD mg/L
11 NO2 mg/L
12 NO3 mg/L
13NH3 mg/L
14Klorin bebas mg/L
15 T-P mg/L
16 Fenol g/L
17Minyak dan Lemak g/L
18Detergen g/L
19Fecal coliform jmlh/100 ml
20 Total coliform jmlh/100 ml21 Sianida mg/L
22 H2S mg/L
Keterangan :
Sumber :
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
39/135
39
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Penjelasan Isi Tabel :
Tabel ini wajib diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkanNama Lokasi : Isi dengan nama lokasi sampling
Koordinat: Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format koordinat geografis : derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling
WaktuPemantauan
: Isi dengan tanggal pemantauan dari masing-masing titik sampling
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(9) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
40/135
40
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-16. Kualitas Air SumurProvinsi:Tahun Data :
No Parameter SatuanLokasi Sampling
1 2 3 4 5 dst
Data
Sumur
Nama LokasiKoordinat
Waktu Pemantauan
FISIKA
1 Tempelaturo
C
2 Residu Terlarut mg/ L
3 Residu Tersuspensi mg/L
KIMIA ANORGANIK
4 pH
5 BOD mg/L
6 COD mg/L
7 DO mg/L8 Total Fosfat sbg P mg/L
9 NO 3 sebagai N mg/L
10 NH3-N mg/L
11 Arsen mg/L
12 Kobalt mg/L
13 Barium mg/L
14 Boron mg/L
15 Selenium mg/L
16 Kadmium mg/L
17 Khrom (VI) mg/L
18 Tembaga mg/L
19 Besi mg/L20 Timbal mg/L
21 Mangan mg/L
22 Air Raksa mg/L
23 Seng mg/L
24 Khlorida mg/l
25 Sianida mg/L
26 Fluorida mg/L
27 Nitrit sebagai N mg/L
28 Sulfat mg/L
29 Khlorin bebas mg/L
30 Belereng sebagai H2S mg/LMIKROBIOLOGI
31 Fecal coliform jml/100 ml
32 Total coliform jml/100 ml
RADIOAKTIVITAS
33 Gross-A Bq /L
34 Gross-B Bq /L
Keterangan:Sumber :
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
41/135
41
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini wajib Diisi oleh provinsi, sedangkan untuk kab/kota tidak diwajibkanNama Lokasi : Isi dengan nama SumurKoordinat : Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format koordinat geografis :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik samplingWaktu Pemantauan : Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik samplin
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(9) Isi dalam angka dari masin -masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
42/135
42
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-17. Kualitas Air Laut
Provinsi:
Tahun Data:
No Parameter SatuanBakuMutu
Lokasi Sampling
Titik 1 Titik 2 Titik 3 Titik 4 Titik ...Nama Lokasi
Koordinat
Waktu sampling (tgl/bln/thn)
Fisika
1 Warna CU
2 Bau
3 Kecerahan M
4 Kekeruhan NTU
5 TSS mg/l
6 Sampah -
7 Lapisan Minyak -
8 TemperaturoC
Kimia
9 pH
10 Salinitas
11 DO mg/l
12 BOD5 mg/l
13 COD mg/l
14 Amonia total mg/l
15 NO2-N mg/l
16 NO3
-N mg/l
17 PO4-P mg/l
18 Sianida (CN-) mg/l
19 Sulfida (H2S) mg/l
20 Klor mg/l
21 Minyak bumi mg/l
22 Fenol mg/l
23 Pestisida mg/l
24 PCB mg/l
Keterangan :Sumber :
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
43/135
43
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Penjelasan Isi Tabel :
Parameter disesuaikan
Nama Lokasi : Isi dengan nama laut
Koordinat: Isi dengan koordinat Lintang Selatan dan Lintang Utara(format desimal degree :derajat, menit, detik) dari masing-masing titik sampling
Waktu Pemantauan: Isi dengan tanggal pemantauan dari masin -masing titik samplin
(1) Nomor urut(2) Cukup jelas(3) Baku Mutu berdasarkan peraturan daerah atau nasional(4) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(5) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(6) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(7) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.(8) Isi dalam angka dari masing-masing parameter sesuai dengan satuan yang telah ditentukan.
Tabel SD-18. Kualitas Udara Ambien
Provinsi:
Tahun Data:
Keterangan :
Sumber:
Penjelasan Isi Tabel :
Untuk Kolom 4 lama pengukuran (1jam, 24 jam, 1 tahun) disesuaikan dengan daerah
(1) Cukup jelas(2) Cukup jelas(3) Cukup jelas
(4) Diisi dengan angka lama pengukuran(4)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(5) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(6)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(7) Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan(8)Diisi hasil pengukuran dengan angka dalam satuan yang telah ditentukan
Parameter wajib: SO2, CO, NO2, O3, HC, PM 10, PM 2.5, TSP
Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 4 Lokasi 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. SO2 g/Nm3
2. CO g/Nm3
3. N02 g/Nm3
4. O3 g/Nm3
5. HC g/Nm3
6. PM10 g/Nm3
7. PM2.5 g/Nm3
8. TSP g/Nm3
9. Pb g/Nm3
10. Dustfall g/Nm311. Total Fluorides sebagai F g/Nm3
12. Fluor Index g/Nm3
13. Khlor ine & Khlor ine Dioksida g/Nm3
14. Sulphat Index g/Nm3
No. Parameter SatuanLama
PengukuranLokasi
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
44/135
44
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-19. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu KarangProvinsi:Tahun Data:
No. Kabupaten/Kota
LuasTutupan
(Ha)
Persentase Luas Terumbu Karang (%)
Sangat
BaikBaik Sedang Rusak
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3 Dst
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor 04 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku KerusakanTerumbu Karang
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
(3) Diisi luasan tutupan lahan menggunakan dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sangat baik(5) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi baik(6) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi sedang
(7) Diisi dengan presentase luas terumbu karang dengan kondisi rusak
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
45/135
45
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-21. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Tabel SD-20. Luas dan Kerusakan Padang LamunProvinsi:Tahun Data:
No Kabupaten/Kota Luas (Ha)Persentase Area Kerusakan
(%)
(1) (2) (3) (4)1
2
3
4
5 Dst
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri LingkunganHidup Nomor 200 Tahun 2004 tentangKriteria Baku Kerusakan dan PedomanPenentuan Status Padang Lamun
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan angka luas padang lamun dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan prosentase area kerusakan
Provinsi:Tahun Data:
No Lokasi Luas Lokasi (Ha)Persentase tutupan
(%)Kerapatan
(pohon/Ha)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4
5
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentangKriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama lokasi hutan mangrove(3) Diisi dengan luasan tutupan mangrove dalam satuan hektar (Ha)(4)Diisi dengan persentase tutupan mangrove(5) Diisi dengan kerapatan tutupan mangrove dalam satuan pohon/hektar(Ha)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
46/135
46
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-22. Curah Hujan Rata-Rata BulananProvinsi:Tahun Data:
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun
pemantauan(3) Diisi menggunakan angka dengan dalam satuan milimeter (mm)
Tabel SD-23. Suhu Udara Rata-Rata BulananProvinsi:Tahun Data:
No
Nama dan LokasiStasiun
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (0C)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
(1) (2) (3)
1
2
3
4
5 Dst..
TOTAL
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama dan lokasi stasiun pemantauan(3) Diisi menggunakan angka dalam satuan derajat celcius
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
(1) (2)
1
2
3
4
5 Dst..
No.Nama dan Lokasi
Stasiun
Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm)
(3)
TOTAL
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
47/135
47
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SD-24. Kualitas Air HujanProvinsi:Tahun Data:
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut
(2) Diisi dengan nama prameter yang diperiksa(3)(4)
Cukup jelasKolom 4 sampai dengan 15 diisi dengan hasil pengukuran setiap bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 pH mhos/em
2 DHL mg/L
3 SO4 mg/L4 NO3 mg/L
5 Cr mg/L
6 NH4 mg/L
7 Na mg/L
8 Ca2+ mg/L
9 Mg2+ mg/L
Waktu PemantauanNo. Parameter Satuan
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
48/135
48
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
B. Bencana Alam
Tabel BA-1. Bencana Banjir, Korban, dan KerugianProvinsi:Tahun Data :
No Kabupaten/KotaTotal Area
Terendam (Ha)
Jumlah Korban Perkiraan
Kerugian (Rp.)Mengungsi Meninggal(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
5 Dst
TOTAL
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratankarena volume air yang meningkat.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan total area terendam dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan jumlah korban yang mengungsi dalam satuan orang(5) Diisi dengan jumlah korban yang meninggal dalam satuan oran(6) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat bencana alam dalam satuan rupiah
Tabel BA-2. Bencana Kekeringan, Luas, dan KekeringanProvinsi :Tahun Data :
No Kabupaten/KotaTotal Area
(Ha)Perkiraan Kerugian
(Rp)
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
4.
5. Dst
TOTAL
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian,
kegiatan ekonomi dan lingkungan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan total area yang terkena dampak kekeringan dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan perkiraan kerugian yang terjadi akibat kekeringan dalam satuan rupiah
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
49/135
49
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel BA-3. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan KerugianProvinsi:Tahun Data :
No Kabupaten/KotaPerkiraan Luas Hutan/ Lahan
Terbakar(Ha)
Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1) (2) (3) (4)1.
2.
3.
4.
5. Dst
TOTAL
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu
keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkankerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis danatau nilai l ingkungan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah perkiraan luas hutan /lahan terbakar dalam satuan hektar (Ha)(4) Diisi dengan menggunakan nilai rupiah
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
50/135
50
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel BA-4. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, KerugianProvinsi:Tahun Data:
No Kabupaten/Kota Jenis BencanaJumlah Korban
Meninggal
(jiwa)
PerkiraanKerugian
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4
5 Dst..
Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan tabel penggabungan dari Tabel BA3 dan BA 4 pada pedoman sebelumnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupunpercampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanahatau batuan penyusun lereng.Gempa bumiadalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumiyang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
(3) Diisi Jenis bencana, selain bencana banjir kekeringan misalnya : tanah longsor, gempa bumi, tsunami,puting beliung
(4) Diisi dengan jumlah korban meninggal dalam satuan oran(5) Diisi dengan perkiraan kerugian dalam satuan rupiah
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
51/135
51
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
C. Demografi
Tabel DE-1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan KepadatanPenduduk menurut KecamatanProvinsi:
Tahun Data :
No. Kabupaten/Kota Luas (km2)Jumlah
PendudukPertumbuhanPenduduk (%)
KepadatanPenduduk (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4 Dst..
Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan.(3) Diisi dengan luas kabupaten/kota(4) Diisi dengan jumlah penduduk .(5) Diisi dengan prosentase pertumbuhan penduduk.(6) Diisi dengan prosentase kepadatan penduduk.
Tabel DE-2. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan PerempuanProvinsi:
Tahun Data:
No. Kabupaten/KotaJenis Kelamin
JumlahLaki-Laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5)
12
3
4 Dst..
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DE-2 dan DE-3 dari pedoman sebelumnya(1) Nomor urut(2) Diisi nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dalam angka dengan satuan jiwa/orang(4) Diisi dengan jumlah penduduk perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang(5) Diisi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam angka dengan satuan jiwa/orang
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
52/135
52
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel DE-3. Penduduk di Wilayah Pesisir dan LautProvinsi:
Tahun Data:
No. Kabupaten/Kota Jumlah Desa Jumlah Penduduk Jumlah Rumah Tangga(1) (2) (3) (4) (5)1.
2.3.
dst
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan
di darat dan laut(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah desa dalam angka(4) Diisi dengan jumlah penduduk dengan satuan jiwa yang ada di kawasan/wilayah dalam angka
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
53/135
53
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
D. Demografi Sosial
Tabel DS-1A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan PendidikanProvinsi:
Tahun Data:
No. Kabupaten/Kota
Tidak Sekolah
SekolahSD SLTP SLTA
Laki-
Laki
Perempuan Laki-
Laki
Perempuan Laki-
Laki
Perempuan Laki-Laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
2
3
4
5
Jumlah
Keterangan :Sumber :Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1 sampai dengan DS-4 pada pedoman sebelumnya(1) Cukup jelas(2)Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3)Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam satuan jiwa
Tabel DS-1B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan PendidikanProvinsi :Tahun Data :
No. Kabupaten/KotaDiploma S1 S2 S3
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
2
3
4
5
Jumlah
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel
Tabel ini merupakan penggabungan dari tabel DS-1, s.d DS-4 dari pedoman sebelumnya(1) Cukup jelas(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun Laporan(3) Sampai dengan (10) diisi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam angka
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
54/135
54
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel DS-2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi:
Tahun Data:
No. Jenis Penyakit Jumlah Penderita
(1) (2) (3)
1.
2.
3.
4.
dst
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel :(1) Cukup jelas(2) Diisi dengan jenis penyakit yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah penderita penyakit dalam satuan jiwa
E. Sosial Ekonomi
Tabel SE-1. Jumlah Rumah Tangga MiskinProvinsi:
Tahun Data:
No. Kabupaten/KotaJumlah Rumah
TanggaJumlah RumahTangga Miskin
(1) (2) (3) (4)
1.
2.
3.
4.5.
Dst
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi tabel :
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga di masin -masing kabupaten/kota(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga miskin di masin -masing kabupaten/kota
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
55/135
55
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE-2. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi:Tahun Data:
No. Kabupaten/Kota Ledeng Sumur Sungai Hujan Kemasan Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
23
dst
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minum.
Definisi air ledeng: sumber air yang berasal dari air yang telah melalui proses penjernihan
dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air.(4) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai sumber air minum.
Definisi sumur : air yang berasal dari tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungioleh tembok paling sedikit 0.8 meter diatas tanah dan 3 meter ke bawah tanah serta adalantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
(5) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air sungai sebagai sumber air minum.(6) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum.(7) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum.(8) Diisi dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber selain kolom (3)-(7) sebagai sumber air minum
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
56/135
56
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE-3. Luas Lahan dan Produksi Perkebunan menurut Jenis Tanaman dan Penggunaan Pupuk
Provinsi :Tahun Data :
No. Jenis TanamanLuas Lahan
(Ha)Produksi
(Ton)Pemakaian Pupuk (Ton)
Urea SP.36 ZA NPK Organik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Karet
2. Kelapa
3. Kelapa Sawit4. Kopi
5. Coklat
6. Teh
7. Cengkeh
8. Tebu9. Tembakau
10. Kapas
11. Jarak12. Kapuk
13. Kina
14. Jambu Mete15. Pala
16. Kayu Manis
17. Lainnya (Sebutkan)
Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut
(2)Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis(3) Diisi dengan luas lahan sesuai dengan jenis tanaman
(4) Diisi dengan jumlah produksi dalam setahun tiap jenis tanaman dalam ton(5) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(6) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(7) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(8) Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton
(9)Diisi dengan jumlah pemakaian pupuk Organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton
Kolom (3), (4), (5) wajib diisi, kolom (6), (7), (8), (9) tidak wajib
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
57/135
57
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Urea SP.36 ZA NPK Organik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Padi
2. Jagung3. Kedelai
4. Kacang tanah
5. Ubi kayu
6. Ubi jalar
7. La innya (sebutkan)
No. Jenis TanamanPemakaian Pupuk (Ton)
Total
Tabel SE-4. Penggunaan Pupuk untuk Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Pupuk
Provinsi:Tahun Data :
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut
(2) Diisi sesuai jenis tanaman yang tertulis(3) Diisi jumlah pemakaian pupuk Urea untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(4) Diisi jumlah pemakaian pupuk SP.36 untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(5) Diisi jumlah pemakaian pupuk ZA untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(6) Diisi jumlah pemakaian pupuk NPK untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton(7) Diisi jumlah pemakaian pupuk organik untuk setiap jenis tanaman dalam satuan ton
Kolom (3) wajib Diisi, kolom (4) s.d (7) t idak wajib
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
58/135
58
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE-5. Luas Perubahan Penggunaan Lahan PertanianProvinsi:Tahun Data:
No.Jenis Penggunaan
BaruLuas (Ha)
(1) (2) (3)1 Permukiman
2 Industri3 Tanah kering
4 Perkebunan
5 Semak belukar
6 Tanah kosong
7 Perairan/kolam
8 Lainnya (sebutkan)Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut(2) Diisi sesuai jenis penggunaan yang tertulis(3) Diisi dengan luas lahan yang berubah pemanfaatannya pada tahun berjalan dalam satuan hektar (Ha)
Tabel SE-6. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan GalianProvinsi:Tahun Data :
No. Nama PerusahaanJenis Bahan
GalianLuas Areal
(Ha)Produksi
(Ton/Tahun)
(1) (2) (3) (4) (5)1.2.
3.
4.
5. dst
Keterangan :Sumber
Penjelasan Isi Tabel :Tabel ini merupakan penggabungan tabel SE-14 dan SE-15 pada pedoman sebelumnya.
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama perusahaan tambang yang ada di kabupaten/kota penyusun laporan(3) Diisi dengan jenis bahan galian pertambangan(4) Diisi dengan luas areal produksi dalam satuan Hektar (Ha)(5) Diisi dengan jumlah produksi pertambangan dalam satuan ton per tahun
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
59/135
59
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE-7. Luas Lahan Sawah menurut Frekuensi Penanaman, Produksi per
HektarProvinsi :
Tahun Data :
No Kabupaten/kotaLuas (Ha) dan Frkuensi Penanaman
1 kali 2 kali 3 kali Produksi per Hektar(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
dst
Total
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:(1) Nomor urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan luas lahan sawah 1 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(4) Diisi dengan luas lahan sawah 2 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(5) Diisi dengan luas lahan sawah 3 kali penanaman per tahun dalam satuan hektar.(6) Diisi dengan jumlah produksi padi dalam satu tahun per hektar dalam ton.
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
60/135
60
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE- 8 . Jumlah Hewan Ternak
Provinsi :Tahun Data :
No. Kabupaten/KotaSapi
PerahSapi
Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
2.
3.
4.
dst
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah sapi perah dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(4) Diisi dengan jumlah sapi potong dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor
(5) Diisi dengan jumlah kerbau dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(6) Diisi dengan jumlah kuda dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(7) Diisi dengan jumlah kambing dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(8) Diisi dengan jumlah domba dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(9) Diisi dengan jumlah babi dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
61/135
61
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SE-9 Jumlah Hewan Unggas dari Jenis Unggas
Provinsi :Tahun Data :
No. Kabupaten/Kota Ayam Kampung Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
dst
Total
Keterangan :Sumber
Penjelasan Isi Tabel:
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan
(3) Diisi dengan jumlah ayam kampung dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(4) Diisi dengan jumlah ayam petelur dimasin -masing kabupaten/kota dalam satuan ekor(5) Diisi dengan jumlah ayam pedaging dimasin -masing kabupaten/kota dalam satuan ekor
(6) Diisi dengan jumlah itik dimasing-masing kabupaten/kota dalam satuan ekor
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
62/135
62
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
E. Sumber PencemarTabel SP-1. Jumlah Jenis Industri/Kegiatan UsahaProvinsi:
Tahun Data:
No. Jenis IndustriProduksi Beban Limbah Cair (Ton/Tahun)
(Ton/Tahun) BOD COD TSS Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
Total
Keterangan :
Sumber:
Penjelasan isi tabel:Tabel ini merupakan penggabungan antara tabel SE-12 dan SP-10 pada pedoman sebelumnya.
(1) Nomor urut(2) Diisi dengan jenis industri(3) Diisi dengan jumlah produksi dalam ton/tahun(4) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(5) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(6) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III(7) Diisi dengan hasil dari perhitungan berdasarkan lampiran III
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
63/135
63
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SP-2 Jumlah Kendaraan menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar yang digunakan
Provinsi :Tahun Data:
No Jenis Kendaraan Bensin Solar Total
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Beban2 Penumpang pribadi
3 Penumpang umum
4 Bus besar pribadi
5 Bus besar umum
6 Bus kecil pribadi
7 Bus kecil umum
8 Truk besar
9 Truk kecil
10 Roda tiga
11 Roda dua
JUMLAH
Keterangan :Sumber :
Penjelasan isi tabel:
(1) Nomor urut
(2) Diisi sesuai dengan jenis kendaraan yang tertulis
(3) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar bensin dalam satuan unit(4) Diisi dengan jumlah kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar solar dalam satuan unit
(5) Diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (4)
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
64/135
64
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SP-3. Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sektor Industri menurut Jenis Bahan Bakar
Provinsi :
Tahun Data:
No.Klasifikasi
IndustriLPG
MinyakBakar
MinyakDiesel
SolarMinyakTanah
Gas Batubara Biomassa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.
2.
3.
4.
dst
Total
Keterangan :
Sumber :
Keterangan :
Sumber :
Penjelasan isi tabel:
(1) Nomor urut(2) Diisi berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986)
Contoh: Industri kimia dasar, Industri Mesin dan logam dasar, Industri Kecil, Aneka Industri.
(3) Diisi dengan jumlah pemakaian LPG per sektor industri dalam satuan kilogram (kg)(4) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak bakar per sektor industri dalam satuan liter(5) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak diesel per sektor industri
(6) Diisi dengan jumlah pemakaian solar per sektor industri
(7) Diisi dengan jumlah pemakaian minyak tanah per sektor industri
(8) Diisi dengan jumlah pemakaian gas per sektor industri(9) Diisi dengan jumlah pemakaian batubara per sektor industri(10) Diisi dengan jumlah pemakaian biomasa per sektor industri
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
65/135
65
Pedoman Penyusunan SLHD 2013
Tabel SP-4. Konsumsi Bahan Bakar untuk keperluan Rumah Tangga
Provinsi :
Tahun Data :
Jenis Bahan Bakar
No. Kabupaten/Kota LPG Minyak Tanah Briket Kayu Bakar lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1.
2.
3.
4.
dst
Total
Keterangan :Sumber :
Penjelasan isi tabel:
(1) Nomor Urut(2) Diisi dengan nama kabupaten/kota yang ada di provinsi penyusun laporan(3) Diisi dengan jumlah LPG yang digunakan dalam satuan kilogram(4) Diisi dengan jumlah minyak tanah yang digunakan dalam satuan liter(5) Diisi dengan jumlah briket yang digunakan dalam satuan(6) Diisi dengan jumlah kayu bakar yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton(7) Diisi dengan jumlah bahan bakar lainnya yang digunakan dalam satuan kilogram atau ton
-
7/22/2019 07.Pedoman Penyusunan SLHD 2013
66/135
66
Pedoman Penyusuna