02 ITB Reroute Rev 1

VOLUME I INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

INSTRUCTION TO BIDDERS

Tender No.10891 of 42

Provision of of Transportation and Installation of BTJT-A 12 Inch Pipelines Re-route and Pre-Comissioning Rev.0

INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP) INSTRUCTION TO BIDDERS (ITB)

1. INSTRUKSI UMUM 1. GENERAL INSTRUCTION

1.1 Peraturan yang Berlaku 1.1 The Applicable Regulation

1.2 Definisi-Definisi 1.2 Definitions

1.3 Intruksi dan Persyaratan 1.3 Instructions and Requirements

1.3.1 Persyaratan Umum 1.3.1 General Requirements

1.3.1.1 Tanggal Penutupan

Pengadaan

1.3.1.1 Bid Closing Date

1.3.1.2 Tanggal Pembukaan

Pengadaan

1.3.1.2 Bid Opening Date

1.3.1.3 Masa Berlaku Penawaran 1.3.1.3 Bid Validity

1.3.1.4 Jaminan Penawaran 1.3.1.4 Bid Bond

1.3.1.5 Sanksi Dalam Hal Tidak

Memenuhi Kewajiban

1.3.1.5 Sanction for Non-Performance

1.3.1.6 Pelepasan Tanggung Jawab 1.3.1.6 Disclaimer

1.3.1.7 Mata Uang 1.3.1.7 Currency

1.3.1.8 Penyerahan Dokumen

Penawaran

1.3.1.8 Submission of Bid Proposal

1.3.1.9 Bahasa 1.3.1.9 Language

1.3.2 Kerahasiaan 1.3.2 Confidentiality

1.3.3 Penafsiran Pengertian 1.3.3 Interpretation

1.3.4 Penyimpangan 1.3.4 Deviation

1.3.5 Pembatalan Pengadaan dan

Pengurangan Lingkup Kerja

1.3.5 Cancellation of Bid Process and

Reduction of Scope of Work

1.3.6 Ketidakikutsertaan 1.3.6 Non Participation

1.3.7 Etika Bisnis 1.3.7 Codes of Conduct

1.3.8 Kewajiban Memahami 1.3.8 Comprehension

1.4 Surat Menyurat 1.4 Correspondence

1.5 Persyaratan Teknis 1.5 Technical Requirements

1.6 Persyaratan Harga 1.6 Pricing Requirements

1.7 Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

1.7 Local Content Requirements

1.7.1 Pemanfaatan Jasa Dalam Negeri untuk

Pelaksanaan Jasa Konstruksi 1.7.1 Utilization of Local Service for

Construction Service Procurement

1.7.2 Penalti Atas Kegagalan Mencapai

Komitmen TKDN 1.7.2 Penalty on Failure to Comply with

Local Content Commitment

1.8 Penawaran Alternatif 1.8 Alternative Proposal






2. PROSES PENGADAAN 2. BIDDING PROCESS

2.1 Rapat Penjelasan Pengadaan 2.1 Prebid Meeting

2.2 Peninjauan Lapangan 2.2 On Site Survey

2.3 Klarifikasi dan Pengecualian 2.3 Clarification and Exception

2.4 Protes 2.4 Protest

2.5 Isi Dokumen Penawaran 2.5 Content of Bid Proposal

2.5.1 Isi Dokumen Penawaran Administrasi,

Teknis dan Komersial Tanpa Harga

2.5.1 Content of Administrative, Technical and

Unpriced Commercial Proposal

2.5.2 Isi Dokumen Penawaran Harga 2.5.2 Content of Bid Price Proposal

2.6 Penyerahan Dokumen Penawaran 2.6 Submission of Bid Proposal

2.7 Pembukaan Dokumen Penawaran 2.7 Opening of Bid Proposal

2.7.1 Pembukaan Sampul Pertama 2.7.1 Opening of First Envelope

2.7.2 Pembukaan Sampul Kedua 2.7.2 Opening of Second Envelope

2.8 Proses Evaluasi Penawaran 2.8 Bid EvaluationProcess

2.8.1 Evaluasi Administratif, Teknis Teknis

dan Komersial Tanpa Harga

2.8.1 Administrative, Technical and Unpriced

Commercial Evaluation

2.8.2 Evaluasi Penawaran Harga 2.8.2 Bid Price Evaluation

2.8.2.1 Evaluasi Pernyataan Tingkat

Komponen Dalam Negeri

2.8.2.1 Evaluation of the Statement of

Local Content

2.8.2.2 Preferensi Harga Terhadap

TKDN

2.8.2.2 Price Preference for Local

Content

2.9 Pengumuman Pemenang Pengadaan 2.9 Announcement of Winner

2.10 Sanggahan 2.10 Objection

2.11 Penunjukan Pemenang 2.11 Award

LAMPIRAN ATTACHMENTS

VOLUME I - INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN VOLUME I – INSTRUCTION TO BIDDERS

SAMPUL PERTAMA - PROPOSAL ADMINISTRASI DAN

TEKNIS

FIRST ENVELOPE - ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL

PROPOSAL PACKAGES

SEKSI (T1) - Surat Penawaran (Administratif, Teknis

Teknis dan Komersial Tanpa Harga)

SECTION (T1) - Cover Letter (Admin, Technical and

Unpriced Commercial)

SEKSI (T2) - Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa SECTION (T2) - No Legal Dispute Statement Letter

SEKSI (T3) - Daftar Kuesioner SECTION (T3) - Bidder Questionnaires

SEKSI (T4) - Program Kerja Awal SECTION (T4) - Preliminary Work Program

SEKSI (T5) - Organisasi Kontraktor and Tim

Manajemen Proyek

SECTION (T5) - Contractor Organization and Project

Management Team (PMT) for the Work

SEKSI (T6) - Ketersediaan Barge SECTION (T6) - Barge Availability

SEKSI (T7) - Daftar Subkontraktor dan Porsi

Pekerjaan yang disubkontrakkan

SECTION (T7) - List of Sub-Contractors and Portion of

the Work to be sub-contracted

SEKSI (T8) - Pipe Lay Barge (PLB) Spread untuk

Transportasi dan Instalasi

SECTION (T8) - Pipe Lay Barge (PLB) Spread for

Transportation & Installation

SEKSI (T9) - Rencana Pelaksanaan SECTION (T9) - Execution Plan

SEKSI (T10) - Jaminan Kualitas / Kontrol Kualitas SECTION (T10) - Quality Assurance/Quality Control

SEKSI (T11) - Program Kesehatan, Keselamatan Kerja

dan Lindung Lingkungan (K3LL)

SECTION (T11) - Health, Safety and Environment

Requirements






VOLUME I - Sambungan VOLUME I – Cont’d

SEKSI (T12) - Daftar Pengalaman Kerja Sejenis ) SECTION (T12) - Relevant Work Experience

SEKSI (T13) - Perhitungan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) Tanpa Harga dan Surat

Pernyataan Komitmen Pencapaian

TKDN

SECTION (T13) - Unpriced Local Content Form and

Statement Letter of Local Content

Commitment

SEKSI (T14) - Tidak Berlaku SECTION (T14) - Not Applicable

SEKSI (T15) - Data Komersian Tanpa Harga SECTION (T15) - Unpriced Commercial of Exhibit III

Schedule of Compensation

SEKSI (T16) - Daftar Periksa SECTION (T16) - Bidders’ Checklist

SEKSI (T17) - Format Klarifikasi Tender SECTION (T17) - Tender Clarification Form

SEKSI (T18) - Surat Pernyataan

SECTION (T18) - Acknowledgement Letter Form

SAMPUL KEDUA - PROPOSAL PENAWARAN DATA

HARGA SECOND ENVELOPE - COMMERCIAL BID PROPOSAL

SEKSI (C1) - Surat Penawaran / Penawaran Harga SECTION (C1) - Cover Letter/Commercial Proposal SEKSI (C2) - Jaminan Penawaran dan Surat

Pernyataan Keaslian Jaminan Penawaran SECTION (C2) Bid Bond and Statement Letter of

Authenticity

SEKSI (C3) - Proposal Harga Penawaran SECTION (C3) Price Quotation Proposal SEKSI (C4) - Perhitungan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) SECTION (C4) Local Content Calculation Form

SEKSI (C5) - Daftar Periksa SECTION (C5) Check List

VOLUME II – FORMAT KONTRAK DAN LAMPIRAN VOLUME II - CONTRACT FORM AND EXHIBITS

Ketentuan dan Persyaratan KONTRAK Terms and Conditions of CONTRACT

Lampiran I Lingkup Pekerjaan Exhibit I Scope of Works

Lampiran II Jadwal Pekerjaan Exhibit II Schedule of Works

Lampiran III Skema Kompensasi Exhibit III Schedule of Compensation

Lampiran IV Prosedur Administrasi Exhibit IV Administration Procedure

Lampiran V Organisasi Kontraktor dan Personil

Utama Tim Proyek Manajemen

Exhibit V Contractor Organization and PMT Key

Personnel

Lampiran VI Kewajiban KONTRAKTOR Exhibit VI Provision by CONTRACTOR

Lampiran VII Kewajiban PERUSAHAAN Exhibit VII Provision by COMPANY

Lampiran VIII Jaminan Kualitas Exhibit VIII Quality Assurance

Lampiran IX Persyaratan Kesehatan, Keselamatan

Kerja dan Lindung Lingkungan

Exhibit XI Health, Safety and Environment (HSE)

Requirements

Lampiran X PTS, CSP dan Standar PERUSAHAAN Exhibit X PTS, CSP and COMPANY Standards Lampiran XI Proforma Jaminan Pelaksanaan /

Jaminan Bank

Exhibit XI Proforma Performance Bond / Bank

Guarantee

Lampiran XII Prosedur Impor dan Ekspor Kembali Exhibit XII Importation and Reexportation

Procedure






1. INSTRUKSI UMUM 1. GENERAL INSTRUCTION

1.1 Peraturan Yang Berlaku 1.1 The Applicable Regulations

Pengadaan ini mengikuti serta tunduk kepada

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam IKPP

dan Pedoman Tata Kerja Pengelo-laan Rantai

Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Badan

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (“SKKMIGAS”) No. 007-Revisi-

2/PTK/IX/2013 (“PTK 007-Rev-2”) serta hukum

dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia

sehubungan dengan pekerjaan yang

dilelangkan.

This bid is subject to the provisions as specified in

the ITB and the Procedures for the Management

of Contractor Supply Chain of Cooperation

Contract – the Executive Board for Upstream

Business Activities of Oil and Gas (“SKKMIGAS”)

No. 007-Revisi-2/PTK/IX/2013 (“PTK 007-Rev-2”)

and the applicable laws and regulation in

Indonesia related to the offered works.

1.2 Definisi-definisi 1.2 Definitions

”Calon Pemenang Pengadaan” adalah Peserta

Pengadaan yang telah ditetapkan oleh Panitia

Pengadaan sebagai calon pemenang.

”Bid Nominee” is a Bidder that is nominated as

Winner by the Tender Committee.

”Dokumen Penawaran” adalah dokumen yang

diserahkan oleh Peserta Pengadaan dan harus

sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang

disebutkan pada IKPP ini.

”Bid Proposal” is the document submitted by a

Bidder that shall be in compliance with the terms

and conditions as specified in this ITB Bid.

“Hari” adalah hari kalender. “Day” is a calendar day.

“Hari Kerja” adalah Senin, Selasa, Ra-bu, Kamis

dan Jum’at kecuali jika hari-hari tersebut jatuh

pada hari libur Nasional atau hari yang

dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah

Republik Indonesia.

“Working Day” includes Monday, Tuesday,

Wednesday, Thursday and Friday except those of

National holidays and those that are decided

holidays by the Indonesian Government.

“Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP)”

adalah instruksi kepada Peserta Pengadaan ini

beserta lampiran-lampirannya, berita acara

rapat penjelasan dan perubahan-perubahannya

yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan untuk

keperluan proses Pengadaan ini.

”Jaminan Bank/ Jaminan Pelaksanaan” adalah

Jaminan Pemenang Pengadaan untuk

melaksanakan pekerjaan/ruang lingkup dalam

Kontrak, pada dasarnya harus diterbitkan oleh

Bank Umum yang berstatus BUMN/BUMD

(tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR)

atau LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia). Dalam hal tidak memungkinkan

diterbitkan oleh Bank Umum yang berstatus

BUMN/BUMD, dapat diterbitkan oleh Bank

Swasta Nasional yang beroperasi di wilayah

Negara Republik Indonesia dengan

“Instruction to Bidders (“ITB)” is an instruction

given to the bidders including the appendices,

minutes of clarification meetings and its

amendments issued by the Tender Committee

for the purpose of this bid process.

”Bank Guarantee/ Performance Bond” is a

guarantee of the Winner to perform the

work/scopes of work in the Contract, the

Performance Bond principally shall be issued by

Bank with BUMN/BUMD status (excluding Bank

Perkreditan Rakyat/BPR) or LPEI (Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia). In the event

Winner cannot provide Bank Guarantee from

Bank with BUMN/BUMD/LPEI status, Winner

may provide bank guarantee issued by a National

Commercial Bank in Indonesia with a






1.2 Definisi-sambungan 1.2 Definitions – con’t

melampirkan surat penolakan dari

BUMN/BUMD/LPEI bahwa tidak dapat

mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan

statement letter from BUMN/BUMD/LPEI that

they cannot issue the performance bond.

”Jaminan Penawaran” adalah jaminan Peserta

Pengadaan untuk ikut serta dalam proses

Pengadaan ini, pada dasarnya harus diterbitkan

oleh Bank Umum yang berstatus BUMN/BUMD

dan dapat diterbitkan oleh Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam hal

tidak memungkinkan diterbitkan oleh Bank

Umum yang berstatus BUMN/BUMD/LPEI,

dapat diterbitkan oleh Bank Swasta Nasional

yang beroperasi di wilayah Negara Republik

Indonesia atau diterbitkan oleh Perusahaan

Asuransi Dalam Negeri.

“Bid Bond” is a bidder guarantee to

participate in this Bid in the form of bank

guarantee, principally issued by Bank with

BUMN/BUMD status and could be issued by

Indonesian Eximbank (LPEI). In the event

Bidder can not provide Bank Guarantee from

BUMN/BUMD Bank or LPEI, Bidder may

provide bank guarantee issued by a National

Bank in Indonesia or Insurance Company in

Indonesia.

“Naskah Kontrak” adalah naskah Kontrak yang

dilaksanakan oleh Para Pihak. Termasuk Surat

Pesanan yang merupakan bentuk lain dari

Kontrak. Kontrak diterbitkan untuk hal-hal yang

telah dinegosiasikan.

“Contract Document” the actual document

executed between parties. This is compared to

Purchase order, which is another form of

contract. Contracts are issued for negotiated

terms.

”Panitia Pengadaan” adalah panitia yang

dibentuk dan disahkan oleh pejabat yang

berwenang dari Perusahaan untuk

melaksanakan proses Pelelangan di lingkungan

PERUSAHAAN.

”Tender Committee” is a committee that is

established and enacted by the authorized

officer in charge of Bid process in the COMPANY.

“Pemenang Pengadaan” adalah Peserta

Pengadaan yang telah ditunjuk oleh pejabat

yang berwenang PERUSAHAAN sebagai

pemenang Pengadaan dengan surat

penunjukan pemenang.

“Winner” is the Bidder who is appointed by the

authorized officer of the COMPANY as the

Winner based on the Letter of Award.

“Pengadaan”/”Pelelangan” adalah proses

pengadaan melalui cara Pengadaan sesuai

dengan PTK 007-Rev-2, untuk lingkup kerja

sebagaimana dalam IKPP ini.

“Bid”/”Bidding” is a procurement process

through bid procedures pursuant to the PTK

007-Rev-2, for the scope of works as specified in

this ITB.

”PERUSAHAAN” adalah PC Ketapang II Ltd.

sebuah PERUSAHAAN yang didirikan

berdasarkan hukum Bermuda dan

beralamatkan di Talavera Office Park, Talavera

Suite, 3rd – 10th Floor, Jl. Letjen. TB.

Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta

Selatan 12430 – Indonesia, yang merupakan

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari

SKKMigas.

”COMPANY” is PC Ketapang II Ltd. a COMPANY

that is incorporated based on the laws of

Bermuda and having its registered office at

Talavera Office Park, Talavera Suite, 3rd – 10th

Floor, Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 22-26,

Cilandak, Jakarta Selatan 12430 – Indonesia –

Indonesia, a contractor of Cooperation Contract

(KKKS) of SKKMigas.






1.2 Definisi-definisi - sambungan 1.2 Definitions – con’t

”Peserta Pengadaan” adalah perusahaan yang

mendaftar dan diundang oleh PERUSAHAAN

untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini.

”Bidder” is a Company which registers and

invited by the COMPANY to participate in this

Bid.

“Surat Penawaran Harga” adalah surat

penawaran harga Peserta Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada Seksi C1 Lampiran

B IKPP.

“Bid Price” is a quotation of price as specified in

Section C1 of Attachment B of ITB.

“Tingkat Komponen Dalam Negeri / TKDN”

adalah besaran komponen dalam negeri pada

barang/jasa dan gabungan barang dan jasa,

yang dinyatakan dalam persentase.

“Local Content” means a percentage of local

component in goods/services and

combination of goods and services stated in

percentage.

“Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Barang” merupakan hasil perbandingan antara

komponen biaya dalam negeri dengan nilai

biaya keseluruhan pembuatan produk jadi.

Local Content of Goods means the comparison

of local component cost of goods against the

total cost of products.


Jasa” merupakan hasil perbandingan antara

nilai komponen jasa dalam negeri dengan nilai

keseluruhan penawaran pekerjaan jasa lainnya

atau perbandingan antara nilai komponen jasa

dalam negeri dengan nilai penawaran unsur

jasa dalam pekerjaan jasa pemborongan.

Local Content of Services means the comparison

of local produced services cost against the total

cost of general/other services or comparison of

local produced services cost against the total

cost of project services.


Gabungan Barang dan Jasa” merupakan hasil

perbandinngan antara nilai komponen Barang

Produksi Dalam Negeri ditambah nilai

komponen Jasa Dalam Negeri dengan nilai

keseluruhan penawaran pekerjaan jasa

pemborongan atau jasa lainnya.

Local Content of Combination of Goods and

Services mean the comparison of local

components of goods and services against the

total cost of project services or other services.

1.3 Intruksi dan Persyaratan 1.3 Instructions and Requirements

1.3.1 Persyaratan Umum 1.3.1 General Requirement

1.3.1.1 Tanggal Penutupan Pengadaan 1.3.1.1 Bid Closing Date

Peserta Pengadaan harus

menyerahkan Dokumen

Penawaran pada tanggal

penutupan pengadaan

sebagainya disebutkan dalam

surat undangan lelang.

Bidder shall submit the Bid

Proposal on the bid closing date as

specified in the invitation to bid

letter.

1.3.1.2 Tanggal Pembukaan Pengadaan 1.3.1.2 Bid Opening Date

Panitia Pengadaan akan

membuka Dokumen Pe-

nawaran pada Tanggal

Pembukaan Pengadaan.

The Tender Committee will open

the Bid Proposal on Bid Opening

Date.






1.3.1 Persyaratan Umum - Sambungan 1.3.1 General Requirement – Cont’d

1.3.1.3 Masa Berlaku Penawaran 1.3.1.3 Bid Validity

Masa berlaku penawaran

adalah 3 (tiga) bulan terhitung

sejak Tanggal Penutupan

Pengadaan.

The quotation shall be valid for a

period of three (3) months from

the Bid Closing Date.

Jika diperlukan PERUSAHAAN

dapat meminta Peserta

Pengadaan untuk

memperpanjang masa berlaku

penawaran dan segala biaya

yang berhubungan dengan

perpanjangan tersebut akan

ditanggung Peserta Pengadaan.

Whenever deemed required the

COMPANY may request the Bidder

to extend the bid validity period,

however all cost incurred

therefrom shall be borne by the

Bidder.

1.3.1.4 Jaminan Penawaran 1.3.1.4 Bid Bond

Apabila jumlah harga

penawaran di atas

Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) atau US$50.000

(lima puluh ribu dolar Amerika

Serikat), penawaran harus

disertai dengan lembar asli

Jaminan Bank/Jaminan

Penawaran yang pada dasarnya

harus diterbitkan oleh Bank

Umum yang berstatus

BUMN/BUMD dan dapat

diterbitkan oleh Lembaga

Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI). Dalam hal tidak

memungkinkan diterbitkan oleh

Bank Umum yang berstatus

BUMN/BUMD/LPEI, dapat

diterbitkan oleh Bank Swasta

Nasional yang beroperasi di

wilayah Negara Republik

Indonesia atau diterbitkan oleh

Perusahaan Asuransi Dalam

Negeri dengan melampirkan

bukti kegagalan memperoleh

Jaminan Penawaran dari Bank

Umum yang berstatus

BUMN/BUMD atau oleh LPEI.

If total bid price is more than five

hundred million Indonesian

rupiahs (Rp500,000,000.00) or fifty

thousand United States dollars

(US$50,000.00) bids must include

a Bank Guarantee/Bid Bond

principally issued by BUMN/BUMD

Bank and could be issued by

Indonesian Eximbank (LPEI). In the

event Bidder can not provide Bank

Guarantee/Bid Bond from

BUMN/BUMD Bank or LPEI, Bidder

may provide Bank Guarantee/Bid

Bond issued by a National Bank in

Indonesia or Insurance Company in

Indonesia by providing the

evidence from BUMN/BUMD or

LPEI on the failure of Bidder to

obtain the Bank Guarantee/Bid

Bond from BUMN/BUMD or LPEI.







1.3.1.4 Jaminan Penawaran –

Sambungan

1.3.1.4 Bid Bond – Cont’d

1. Khusus yang dikeluarkan

oleh Perusahaan Asuransi

harus memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1. In the event the Bid Bond to be

issued by Insurance Company,

the insurance Company is

required:

a. memiliki izin dari Menteri

Keuangan untuk

menerbitkan surety

bond.

a. to own a Permit from

Minister of Finance of

Indonesia for the issuance

of surety bond.

b. mempunyai program

asuransi kerugian (surety

bond) dan diasuransikan

kepada perusahaan

asuransi di luar negeri

yang bonafid sesuai

keputusan Menteri

Keuangan Republik

Indonesia yang berlaku.

b. to have surety bond

program to be reinsured

to a bonafide insurance

Company abroad in

accordance with the

prevailed decree of the

Minister of Finance of the

Republic of Indonesia.

2. Perusahaan Asuransi

harus menyediakan surat

pernyataan kemampuan

untuk segera membayar

klaim asuransi

berdasarkan jumlah yang

di asuransikan ketika

dimintakan oleh

PERUSAHAAN.

2. The Insurance Company to

provide a statement of

capability confirming its

ability to immediately pay

insurance claim based on the

sum insured when demanded

by the COMPANY.

3. Jaminan penawaran harus

berupa polis penjaminan

dalam bentuk:

3. The Bid Bond shall be a form

of insurance policy that

provide:

a. Jaminan oleh Bank atau

Perusahaan Asuaransi

dalam partisipasi

pengadaan sebagaimana

dipersyaratkan di dalam

PTK 007-rev-2 atau

a. a guarantee by Bank or

Insurance Company in

participating the bid as

required in the PTK 007-rev-

2, or

b. Counter Bank Guarantee

(CBG), yaitu jaminan

penawaran yang

dikeluarkan oleh Bank

Umum berdasarkan

jaminan asuransi

kerugian yang

dikeluarkan oleh

b. Counter Bank

Guarantee (CBG) that is a

bid bond issued by Com-

mercial Bank based on the

surety bond issued by

Insurance Company.







1.3.1.4 Jaminan Penawaran-

Sambungan


perusahaan asuransi.

4. Peserta Pengadaan pada

saat menyerahkan surat

jaminan harus menyatakan

kondisi bahwa Jaminan

Penawaran asli dapat

dicairkan atau dibatalkan

oleh PERUSAHAAN.

4. Bidder when submitting the

guaranteed letter is to state a

condition that original Bid

Bond can be liquidated or

cancelled by the COMPANY.

5. Surat Jaminan Penawaran

harus dijamin keasliannya

dengan surat keterangan

yang dikeluarkan oleh

perusahaan asuransi

penerbit surat jaminan.

5. The Bid Bond is to be certified

by the Insurance Company

confirming its originality

through its statement letter.

6. penjamin bersedia

mencantumkan per-

syaratan ”unconditional

bond” sehingga dapat

dicairkan tanpa menunggu

penyelesaian antara pihak

penjamin dengan pihak

prinsipal/ Penyedia Barang/

Jasa sesuai pasal 1832 KUH

Perdata dan menyimpang

dari pasal 1831 KUH

Perdata.

6. The Guarantor is to agree to

incorporate “Unconditional

Bond” in statement of

liquidation of which the

COMPANY without having to

wait the Insurer/Insurance

Company and principal/

provider of goods/services

final settlement. Article 1832

and 1831 of the Indonesian

Civil Code refers.


menyerahkan Jaminan

Penawaran asli kepada

PERUSAHAAN dan PERUSAHAAN

akan mengembalikan Jaminan

Penawaran tersebut kepada

Peserta Pengadaan setelah

adanya penunjukan Pemenang

Pengadaan.

The Bidder is to submit the

original Bid Bond to COMPANY

and the COMPANY shall return it

to non-succesful Bidder upon

appointment of the final Winner.

Jaminan Penawaran harus

dijamin keasliannya dengan surat

keterangan yang dikeluarkan

oleh penyedia barang/jasa dan

perusahaan asuransi (jika

diterbitkan oleh asuransi) yang

dilampirkan dalam proposal

penawaran.

The originality of the Bid Bond

and its authenticity shall be

guaranteed by a statement letter

issued by the Bidder, and/or

Insurance Company (if issued by

the Insurance Company) which

shall be enclosed in bid proposal.






1.3.1 Persyaratan Umum – Sambungan 1.3.1 General Requirement – Cont’d


Sambungan


Berdasarakan pada Status

Perusahaan, Jaminan

Penawaran harus bernilai dan

mengguna-kan mata uang yang

sa-ma dengan mata uang yang

tertera dalam pena-waran dan

berlaku selama 4 (empat)

bulan sejak tanggal penutupan

Pengadaan, dengan kondisi

sebagaimana berikut :

• Perusahaan Nasional 1%

(satu persen) - 3% (tiga

persen) dari nilai

penawaran.

• Perusahaan Dalam Negeri

sebesar minimal 50/00 (lima

per mil) dari nilai

penawaran.

• Konsorsium Perusahaan

Dalam Negeri dengan

Perusahaan Nasional

dan/atau dengan

Perusahaan Asing, dan

peran pengerjaan oleh

Perusahaan Dalam Negeri

minimal 30%terhadap niali

biaya langsung dalam

penawaran, nilai Jaminan

Penawaran dirumuskan

dalam :

[(50/00 x Y) + (1% x Z)] x Total

Penawaran

Based on Company Status, Bid Bond

shall be valued and in the same

currency as indicated in the

quotation and valid for four (4)

months from the bid closing date,

with conditions as follow :

• National Company 1% (one

percent) - 3% (three percent) of the

total bid price.

• Domestic Company: 50/00 (five

per mil) of the total bid price.

• Consortium domestic company

with a national company and / or

with a foreign company, and the

role of work by the domestic

company at least 30% of the value

of direct costs in the bidding, bid

bond value shall be as below

formula :

[(50/00 x Y) + (1% x Z)] x Total Bid

Price






1.3.1 Persyaratan Umum – Sambungan 1.3.1 General Requirement – Cont’d


Sambungan


Peserta Pengadaan yang

mengundurkan diri atau

membatalkan penawarannya

selama dilaksanakannya proses

pengadaan atau sebelum

penunjukan Pemenang

Pengadaan, maka Peserta

Pengadaan akan dikenakan

sanksi berupa pencairan

Jaminan Penawaran dan/atau

sanksi-sanksi lainnya sesuai

dengan PTK 007-Rev-2.

Sanksi juga dapat diberlakukan

terhadap Peserta Pengadaan

yang menyerahkan Jaminan

Penawaran palsu atau tidak

dapat dicairkan.

Any Bidder that withdraws or

cancels its proposal during the

procurement process or before the

appointment of the Winner is

subject to sanction of Bid Bond

liquidation and/or other sanctions

pursuant to PTK 007-Rev-2.

Sanction may also be impose to the

Bidder submitting fake Bid Bond or

Bond that cannot be liquidated.

1.3.1.5 Sanksi Dalam Hal Tidak

Memenuhi Kewajiban

1.3.1.5 Non-Performance Sanction

Peserta Pengadaan yang

ditunjuk sebagai Pemenang

Pengadaan wajib menerima

penunjukkan tersebut.

Apabila Peserta Pengadaan

yang ditunjuk, mengundurkan

diri atau karena sesuatu hal

tidak bersedia ditunjuk atau

tidak bersedia memenuhi

persyaratan-persyaratan IKPP,

maka Jaminan Penawaran yang

bersangkutan dicairkan dan

dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam

PTK 007-Rev-2.

Bidder appointed as the Winner

shall accept such appointment.

In the event the appointed Bidder

withdraws or for whatsoever

reason rejects the appointment or

unprepared to fulfill the ITB

requirements, the Bid Bond will be

forfeited and relevant sanction will

be imposed to Bidder as specified

in the PTK 007-Rev-2.

1.3.1.6 Pelepasan Tanggung Jawab 1.3.1.6 Disclaimer

Dalam hal apapun Perusahaan

tidak dapat diminta

pertangungjawaban-nya atas

biaya apapun yang menjadi

beban dari Peserta Pengadaan

sehubungan dengan pembuatan

dan pengajuan Dokumen Pena-

waran dan keikutsertaan

In no event the COMPANY shall not

be made liable for any expenses

incurred by the Bidder for the

preparation and submission of the

Bid Proposal and also the

participation cost during the

Bidding exercise.







Peserta Pengadaan dalam

Pengadaan ini.

1.3.1.7 Mata Uang 1.3.1.7 Currency


menawarkan dalam mata uang

Dolar Amerika Serikat (USD)

dalam dokumen penawarannya.

Bidder is to quote the Bid Proposal

in United States Dollars (USD)

currency.

1.3.1.8 Penyerahan Dokumen 1.3.1.8 Bid Submission


mengajukan Dokumen

Penawaran kepada Panitia

Penggadaan seperti dialamat

berikut:

PC Ketapang II Ltd

Talavera Office Park

Talavera Suite, 3rd – 10th

Floor

Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav.

22-26, Cilandak

Jakarta Selatan 12430,

Indonesia

Bidder is to submit the bid

proposal to Tender Committee at

the following address:

PC Ketapang II Ltd


Talavera Suite, 3rd – 10th Floor

Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav.

22-26, Cilandak

Jakarta Selatan 12430, Indonesia.

1.3.1.9 Bahasa 1.3.1.9 Language

IKPP ini dibuat dalam Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris.

Dalam hal terdapat perbedaan

arti antara versi Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris,

kecuali untuk bagian yang dalam

IKPP ini tidak terdapat

padanannya dalam Bahasa

Indonesia maka versi Bahasa

Indonesia yang berlaku.

This ITB is made in Bahasa

Indonesia and English. In case of

any different in meaning between

the Bahasa Indonesia version and

the English version, except for any

part of the ITB that the equivalents

are not available in Bahasa

Indonesia, then Bahasa Indonesia

version shall apply.

1.3.2 Kerahasiaan 1.3.2 Confidentiality

Semua gambar, spesifikasi dan informasi

teknis yang diberikan kepada para

Peserta Pengadaan harus diperlakukan

sebagai rahasia.

Peserta Pengadaan setuju bahwa

gambar, spesifikasi dan informasi teknis

tersebut tidak akan ditunjukkan atau

diungkapkan kepada pihak ketiga

siapapun juga, selain kepada mereka

yang memerlukannya untuk menyiapkan

penawaran.

All drawings, specifications and technical

information given to the Bidders shall be

treated as confidential.

Bidder shall agrees that the drawings,

specifications and technical information are

not to be disclosed or revealed to any third

party, except for those who are required to

prepare the Bid Proposal.






1.3.3 Penafsiran Pengertian 1.3.3 Interpretation

Jika terjadi perbedaan penafsiran atau

perubahan pada setiap bagian dari IKPP

ini maka perubahan/ penafsiran tersebut

hanya akan dibuat secara tertulis oleh

Panitia Pengadaan yang dikirim kepada

semua Peserta Pengadaan, kecuali jika

ada “rapat penjelasan khusus” oleh

Panitia Pengadaan untuk itu yang dicatat

dalam berita acara.

In the event of any different interpretation

or amendment to any part of this ITB, as

such this amendment/interpretation shall

only be made in writing by the Tender

Committee and sent to all Bidders, except

when “special clarification meeting” is held

by the Tender Committee that a minutes

hereof is drawn up.

Perusahaan tidak bertanggung-jawab

atas penjelasan dan penafsiran dari IKPP

ini yang diberikan secara lain, kecuali

dinyatakan secara tertulis oleh Panitia

Lelang.

The COMPANY shall not be made

responsible for any other

clarifications/interpretations of this ITB

received in other forms or ways except by

the COMPANY’s authorized Tender

Committee.

1.3.4 Penyimpangan 1.3.4 Deviation

Apabila Peserta Pengadaan tidak

memenuhi persyaratan seperti

disebutkan pada IKPP ini, maka

Perusahaan mempunyai hak untuk

menyatakan bahwa Dokumen

Penawaran yang diajukan oleh Peserta

Pengadaan “Tidak Memenuhi

Persyaratan” yang menjadi dasar untuk

diskualifikasi Peserta Pengadaan.

If the Bidder is not complying with the ITB

requirements, the COMPANY shall have the

right to declare that the Bid Proposal

submitted by the Bidder is “not meeting

requirements” and it shall form a basis to

disqualify the Bidder.

1.3.5 Pembatalan Pengadaan & Pengurangan

Lingkup Kerja

1.3.5 Cancellation of Bidding & Reduction of

Scope of Work

A. Pembatalan Pengadaan A. Cancellation of Bidding

PERUSAHAAN berhak untuk, atas

pertimbangan Sendiri:

1. Menolak penawaran dari Peserta

Pengadaan di setiap fase dari

Pelelangan, tanpa memberikan

alasan sebab-sebab penolakan,

2. Membatalkan Pengadaan di setiap

fase dari Pelelangan, tanpa

memberikan sebab-sebab alasan

pembatalan. Dalam hal terjadinya

pembatalan, Peserta Pengadaan

tidak berhak atas segala kompensasi.

The COMPANY at its sole discretion shall

have the right to:

1. Reject Bidder’s proposal at any phase

of the bidding process without

providing reason thereof,

2. Cancel the tender process at any phase

of the bidding process without

providing reason thereof. In the event

that the Bid is cancelled or aborted by

COMPANY, Bidders are not entitled for

any compensation.






1.3.5 Pembatalan Pengadaan dan

Pengurangan Lingkup Kerja -

Sambungan

1.3.5 Cancellation of Bidding and Reduction of

Scope of Work – Cont’d

A. Pembatalan Pengadaan -

Sambungan

A. Cancellation of Bidding – Cont’d

Apabila proses pengadaan dinyatakan

batal oleh PERUSAHAAN sebelum

penunjuk pemenang, Peserta Pengadaan

hanya berhak meminta kembali biaya

penggantian document penggandaan

dengan cara mengembalikan document

pengadaan dan menunjukkan bukti

pembayaran asli.

However, should the COMPANY is

cancelling the tender prior the appointment

of Winner, the Bidder is only entitle to a

refund of the bid document cost from the

COMPANY. The refund can only be made by

the COMPANY after the Bidder had

returned the bid document and showing

the original payment slip.

3. Khusus dalam hal terjadi dimana

PERUSAHAAN membatalkan pelelang

pekerjaan jasa Konstruksi dan

tahapan pelelangan telah sampai

pada penunjuk pemenang, penyedia

Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai

pemenang, pelelang pekerjaan jasa

Konstruksi, berhak meminta

penggantian biaya penyiapan

dokumen penawaran daripada

PERUSAHAAN. Dalam hal ini nilai

penggantian biaya dihitung dengan

menggunakan salah satu dari

ketentuan berikut:

a) Setinggi-tingginya sama nilai

jaminan penawaran, apabila

Kontraktor KKS belum

menerbitkan Surat Perintah

Memulai Pelaksanaan Pekerjaan

(SPK)/ Letter of Intent (LOI)

b) Sebesar nilai kompensasi

menurut ketentuan yang

tertuang dalam draft Kontrak

yang menjadi bagian dari

Dokumen Pengadaan, apabila

Kontrator KKS telah menerbitkan

Surat Perintah Memulai

Peraksanaan Pekerjaan (SPK)/

Letter of Intent (LOI).

3. In the event that COMPANY cancels the

the tender, particularly, for

Construction services at the stage of

Winner appointment, the Bidder is

entiled for refund of the bid document

preparation cost from the COMPANY

based on either of the following

conditions:

a) If the KKS Contractor has yet to

issue Letter of Intent (LOI), the

Bidder shall be entitled to a refund

at a maximum of Bid Bond value,

or

b) If the KKS Contractor has issued

Letter of Intent (LOI), the Bidder

shall be entitled to a refund based

on the draft Contract provision

which forms part of the

procurement document.






B. Pengurangan Lingkup Kerja B. Reduction of Scope of Work

Pengurangan lingkup pekerjaan

dengan memberikan pemberitahuan

dari pengurangan tersebut pada

setiap fase proses pengadaan,

seperti mulai dari pengumuman

pengadaan sampai dengan

penunjukan pemenang.

Reduce the Scope of Work by providing

notification for the reduction at any

phase of the Bidding process, i.e. from

the announcement of bid up to the

appointment of the Winner.

PERUSAHAAN atas pertimbangannya

Sendiri mempunyai hak untuk:

1. Menunjuk kepada satu

pemenang dengan mengambil

sebagian dari Lingkup Pekerjaan

yang ditentukan oleh

PERUSAHAAN.

2. Menunjuk kepada lebih dari satu

pemenang.

3. Membatalkan sebagian Lingkup

Pekerjaan tanpa kewajiban untuk

mengganti kerugian kepada

Peserta Pengadaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di

atas, PERUSAHAAN dapat

mengurangi penawaran Harga

sesuai dengan pekerjaan yang

dikurangi atau di batalkan.

The COMPANY at its sole discretion

shall have the right to:

1. Award to single Bidder by taking

portion of Scope of Work

determined by the COMPANY.

2. Award to more than one Bidder in

accordance to the price offered.

3. Cancel the portion Scope of Work

without obligation to indemnify

the Bidder.

In relation to the above, COMPANY

may deduct the quotation price in

proportion to the reduction or

cancellation of Scope of Work.

1.3.6 Ketidak Ikut Sertaan 1.3.6 Non Participation

Jika Peserta Pengadaan berkehendak

untuk tidak ikut serta dalam Pengadaan

ini maka Peserta Pengadaan diminta

untuk menyampaikan pemberitahuan

tertulis kepada Panitia Pengadaan yang

menyatakan "Tidak Dapat Mengikuti

Pengadaan ini" disertai dengan alasan

atau penjelasan.

Kelalaian atas hal ini dapat

mempengaruhi evaluasi terhadap kinerja

Peserta Pengadaan sebagai rekanan di

Perusahaan dan akan dikenakan sanksi

sesuai dengan PTK 007-Rev-2.

Should Bidder decide not to participate in

the Bidding, Bidder shall submit a written

notice to the Tender Committee advising

“Non Participation” along with the stated

reasons or clarifications.

In the event the Bidder neglects to submit

such notice may influence the performance

evaluation of the Bidder as a partner of the

COMPANY and this may subject to sanction

as specified in PTK 007-Rev-2.






1.3.7 Etika Bisnis 1.3.7 Codes of Conduct

Karyawan Perusahaan akan dikenakan

tindakan disiplin yang berat jika terlibat

dalam suatu kasus yang melanggar etika

bisnis (ter-masuk tetapi tidak terbatas

pada menerima pemberian dalam ben-

tuk uang, barang, fasilitas atau bentuk

lain apapun secara lang-sung atau tidak

langsung dari Pe-serta Pengadaan apakah

secara umum atau sehubungan dengan

Pengadaan ini).

Violation to Codes of Conduct (including but

not limited to receiving gifts of money,

goods, facility, or others whatsoever,

directly or indirectly from Bidder, either in

general or in relation to this bidding).

Oleh sebab itu para Peserta Pengadaan

dilarang untuk melakukan hal-hal yang

dapat mempengaruhi karyawan

Perusahaan dan melanggar etika bisnis

sebagaimana disebutkan di atas, agar

hubungan usaha antara Peserta

Pengadaan dan PERUSAHAAN menjadi

sehat, efisien adil dan kompetitif.

Peserta Pengadaan yang melanggar

ketentuan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan PTK 007-Rev-2.

Based on this spirit, the Bidder is phrobited

to take any actions influencing the

COMPANY’s employees and to violate the

Codes of Conduct, so as to maintain the

business relations between the Bidder and

the COMPANY in good, efficient, fair and

competitive.

Bidder is subject to a sanction if violated as

specified in the PTK 007-Rev-2.

1.3.8 Kewajiban Memahami ITB 1.3.8 Obligation in understanding the ITB

Peserta Pengadaan harus membaca dan

memahami isi dari IKPP dan memastikan

kelengkapannya.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian,

kesalahan dan kerancuan dan/atau

ketidak lengkapan dari IKPP, Peserta

Pengadaan wajib menyampaikan secara

tertulis kepada Panitia Pengadaan untuk

klarifikasi dalam kurun waktu yang telah

ditentukan oleh Panitia Pengadaan.

Bidder shall read and understand the

content of ITB and also to ensure its

completeness.

In the event that there are contradictions,

mistakes, ambiguity and/or incomplete ITB,

Bidder shall submit in writing to the Tender

Committee for clarification within specified

period determined by the Tender

Committee.

Ketidakpahaman dan ketidak-mengertian

Peserta Pengadaan terhadap IKPP tidak

dapat dijadikan alasan atau dasar bagi

Peserta Pengadaan untuk mengajukan

tuntutan apapun kepada PERUSAHAAN.

No claim whatsoever could be filed against

the COMPANY for non comprehension and

misunderstanding of the ITB by the Bidder.

1.4 Surat Menyurat 1.4 Correspondance

Semua pengiriman IKPP, pertanyaan, dan teknis

serta hal lainnya sehubungan dengan

Pengadaan ini, harus ditujukan kepada Panitia

Pengadaan dengan alamat yang disebutkan

pada point 1.3.1.8 Persyaratan Umum.

All submission of ITB, questions, technical

documents and others related to the Bid must be

addressed to the Tender Committee as stipulated

in point 1.3.1.8 – General Requirement.






1.4 Surat Menyurat - Sambungan 1.4 Correspondance – Cont’d

Semua surat menyurat harus dilakukan secara

tertulis dan dapat dilakukan melalui surat, atau

faksimili dengan ditujukan kepada Panitia

Pengadaan dengan no faks 021-7592-5222.

Salinan semua surat menyurat juga harus dapat

dilakukan melalui e-mails di

[email protected]

Surat menyurat yang tidak ditujukan ke-pada

alamat yang disebutkan di dalam poin 1.3.1.8

tidak akan diterima dan tidak akan ditanggapi.

Keterlambatan Peserta Pengadaan dalam

penyampaian berita dengan alasan apapun

tidak dapat diterima dan tidak akan ditanggapi.

All communication must be made in writing,

delivered via post, or facsimile to the Tender

Committee at fax no. 021-7592-5222. Copy of all

communication must also be submitted via e-mails

at [email protected]

Any correspondences delivered to other than the

address mentioned in point 1.3.1.8 shall not be

accepted. Any late notifications for any reason

whatsoever is not acceptable.

Hanya surat menyurat/klarifikasi yang yang

ditujukan secara tepat sebagaimana diatur di

dalam Persyaratan Umum yang akan dianggap

sah berlaku.

Only properly directed correspondences/

clarifications as set forth in the General

Requirement shall be considered valid.

1.5 Persyaratan Teknis 1.5 Technical Requirements

Penawaran teknis harus memenuhi syarat dan

ketentuan yang diminta dalam IKPP ini,

termasuk persyaratan-persyaratan tertulis

terakhir lainnya tetapi tidak terbatas pada

kunjungan lokasi/verifikasi peralatan yang

dinyatakan oleh PERUSAHAAN dalam waktu 5

(lima) hari setelah penerbitan dukumen lelang.

The technical proposal by the Bidder shall comply

with the technical specifications as stipulated in

the ITB, including other latest written

requirement(s) but not limited to site

visit/equipment verification (if so required)

notified by the COMPANY within five (5) days after

the Bid issuance.

Peserta Pengadaan tidak dibenarkan untuk

mensubkontrakkan suatu bagian penting dari

pekerjaan yang dilelang ini kepada pihak lain.

Namun demikian, dalam hal Peserta lelang akan

mengusulkan nama subkontraktor untuk bagian

dari pekerjaan yang sangat khusus (seperti;

penyelaman, coating, NDT dll) harus disebutkan

dan dirinci dalam Dokumen Penawaran untuk

dievaluasi.

Subkontraktor yang diusulkan harus mendapat

persetujuan terlebih dahulu dari PERUSAHAAN.

Disamping itu subkontraktor yang telah

disetujui tidak dibenarkan untuk diganti tanpa

persetujuan PERUSAHAAN.

Bidder shall not allowed to subcontract any major

portion of the work to other party. However, in

the event Bidder intends to subcontract any

specialist work (i.e diving, coating, NDT etc), the

proposed subcontractor must be detailed out in

the Bid Proposal for evaluation.

The proposed subcontractor(s) shall have

COMPANY prior approval. However, all approved

subcontractor(s) are not allowed to be replaced

without COMPANY’s prior approval.

Pengadaan barang dan/atau jasa utama tidak

dapat disubkontrakkan kepada subkontraktor.

Procurement of main goods and/or services is not

allowed to be subcontracted.






1.5 Persyaratan Teknis - Sambungan 1.5 Technical Requirements – cont’d

Pada sampul Teknis, prosentase (%) TKDN harus

dilampirkan dan dilengkapi dengan perincian

TKDN pada setiap jenis/kelompok/bagian

pekerjaan.

Bidder shall submit together with Technical

package the local content percentage (%) TKDN

computation complete with details of each

item/bill of quantity of the goods/services.

Peserta Pengadaan yang telah lulus evaluasi

teknis akan diikut sertakan dalam proses

selanjutnya dari Pengadaan ini.

Bidder having passed the technical evaluation

may follow further process of the Bid.

1.6 Persyaratan Harga 1.6 Pricing Requirements

Harga yang diajukan dalam Dokumen

Penawaran harus sudah mencakup dan

memperhitungkan semua biaya untuk

memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang

diuraikan dalam IKPP.

The price quoted in the Bid Proposal shall

include and account all expenses in compliance

with the terms and conditions specified in the

ITB.

Peserta Pengadaan harus menyatakan nilai

penawaran dalam mata uang yang ditetapkan,

baik dalam angka maupun tulisan.

Adapun pembayaran kepada Pemenang

Pengadaan untuk jasa atau penyedia barang

seperti yang dipersyaratkan dalam Kontrak akan

dilakukan melalui Bank BUMN/BUMD yang

beroperasi di Indonesia.

Bidder is to state the Bid price in stated

currency both written in numbers and words.

Payment to the Winner for the service or supply as

required in the Contract will be made through

BUMN/BUMD Bank in Indonesia.

1.7 Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN)

1.7 Local Content Requirements

Kontraktor wajib memaksimalkan penggunaan

produksi dan kompetensi dalam negeri serta

mengusahakan pelaksanaan pekerjaan di dalam

wilayah Negara Republik Indonesia

Contractor shall maximize the utilization of

Domestic Products and competencies as well

as endeavore the work to be performed within

the territory of the Republic of Indonesia.

Peserta Pengadaan harus memasukkan

penawaran kepada PERUSAHAAN yang mana,

antara lain, pernyataan penggunaan produksi

dan kompetensi dalam negeri.

Bidder shall provide the COMPANY with the

statement of commitment and competencies

for utilizing of domestic products.

Jika Peserta Pengadaan tidak memperhitungkan

dengan benar dan dalam pelaksanaannya tidak

sesuai dengan perhitungan Tingkat Komponen

Dalam Negeri (TDKN), akan dijadikan dasar

untuk diberlakukannya sanksi seperti yang

terdapat dalam PTK 007-Rev-2 dan peraturan

lain yang berlaku.

In the event that the Bidder’s computation of local

content commitment does not correspond to

TKDN during the implementation stage, the

COMPANY shall have the ground to impose

sanction against Bidder as stipulated in PTK 007-

Rev-2 and other applicable regulations.







Pelaksanaan Jasa Konstruksi 1.7.1 Utilization of Local Service for

Construction Service Procurement

Khusus untuk proses pengadaan untuk

jasa konstruksi yang dilaksanakan secara

terintegrasi yang mencakup kegiatan

engineering, procurement, and

construction (EPC) atau engineering,

procurement, construction and

installation (EPCI) dengan nilai diatas

Rp.50.000.000.000 atau lebih besar dari

US$5,000,000 harus memenuhi

ketentuan berikut:

Construction service particularly

conducted in integrated manner

covering engineering, procurement, and

construction (EPC) or engineering,

procurement, construction and

installation (EPCI) activities, worth more

than Rp.50.000.000.000 or more than

US$5,000,000, shall comply with the

following terms:

1 Pengadaan hanya dapat diikuti oleh

Perusahaan Nasional, konsorsium

Perusahaan Nasional dan/atau

konsorsium antara Perusahaan

Nasional dan Perusahaan Asing.

1 Procurement may only be followed

by National Company, consortium

of National Company and/or

consortium between National

Company and Foreign Company.

2 Peserta Pengadaan harus bersedia

memberikan janji/ komitmen

pencapaian TKDN minimal 35% (tiga

puluh lima persen), atau

sebagaimana ditentukan oleh

PERUSAHAAN.

2 Prospective bidders shall be ready

to tender their covenant/

commitment for achieving Local

Content at the minimum of thirty

five percent (35%), or as stipulated

by COMPANY.

3 Perusahaan Nasional wajib

mengerjakan minimal 50% jasa

pengerjaan berdasar ukuran nilai

Jasa Pengerjaan.

3 National Company shall carry out at

the minimum 50% of the work

service based on the value of Work

Service.

4 Minimal 50% pelaksanaan pisik

Jasa Pelaksanaan berdasarkan

ukuran nilai Jasa Pengerjaan harus

dikerjakan di wilayah Indonesia.

Dalam hal peserta pengadaan

tidak sanggup memenuhi

persyaratan ini dan/atau fasilitas

pengerjaan tidak tersedia atau

tidak sepenuhnya tersedia di

wilayah negara Republik

Indonesia, maka peserta

pengadaan dapat menempuh

tindakan berikut:

4 At the minimum 50% of the

implementation of physical Work

Service based on the value of Work

Service shall be carried out within

the territory of Indonesia. In case of

bidder is unable to meet this

requirement and/or the facility of

work is not available or is not fully

available within the State of the

Republic of Indonesia, bidder may

take the following measures:







Pelaksanaan Jasa Konstruksi -

Sambungan

1.7.1 Utilization of Local Service for

Construction Service Procurement –

Cont’d

a Bekerjasama dengan

perusahaan-perusahaan di

Indonesia untuk memperluas

atau meningkatkan kapasi- tas

yang tersedia di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia

sehingga mampu digunakan

untuk mengerjakan seluruh atau

sebagian pekerjaan terkait;

dan/atau

a Cooperating with companies in

Indonesia to extend or increase

capacities available within the

territory of the State of the

Republic of Indonesia that can

be used to carry out all or part

of the relevant work; and/or

b Membuat janji tertulis bahwa

akan melaksanakan pengerjaan

bagian pekerjaannya dari

Kontrak lain dengan

menggunakan fasilitas yang

tersedia di wilayah Negara

Republik Indonesia, baik yang

merupakan bagian Kontrak dari

dalam wilayah Negara Republik

Indonesia maupun bagian

Kontrak dari negara lain, dengan

nilai setara dengan bagian

pekerjaan yang seharusnya

dikerjakan di wilayah Negara

Republik Indonesia namun tidak

dapat dipenuhi. Pernyataan

tersebut harus diperkuat

dengan menunjukkan bukti

kerjasama untuk menggunakan

fasilitas pengerjaan Kontrak

yang dimiliki oleh perusahaan di

Indonesia serta disaksikan oleh

instansi Pemerintah Republik

Indonesia yang berwenang.

b Providing a written covenant

that it will carry out part of the

work from the other Contract

by using facilities available

within the territory of the State

of the Republic of Indonesia,

either those constitute part of

the Contract within the

territory of the State of the

Republic of Indonesia as well

as part of the Contract from

other countries, with a value

equal to the part of the work

which should be carried out

within the territory of the State

of the Republic of Indonesia

but not fulfilled. The said

statement shall be upheld by

showing proof of cooperation

to use the facility for carrying

out the contractual work

owned by companies in

Indonesia and witnessed by the

authorized governmental

institutions of Republic of

Indonesia.








Sambungan



Cont’d

c Ketentuan tersebut huruf a. dan

b. di atas wajib dituangkan

sebagai persyaratan mutlak

dalam Kontrak dan Kontraktor

KKS berkewajiban memastikan

bahwa ketentuan ini dipenuhi

oleh Penyedia Jasa pelaksana

Kontrak.

c Provision referred to in

items a. and b. above shall

be drawn up as an absolute

requirement in Contract and

KKS Contractor shall ensure

that this provision is fulfilled

by Service Provider

implementing the Contract.

d Apabila Penyedia Barang/Jasa

pelaksana pekerjaan sampai

dengan akhir masa Kontrak

tidak mampu memenuhi

kewajibannya, maka:

d If Goods/ Services Providers

executing the work until the

end of Contract period is

unable to fulfill their

obligations, then:

Pembayaran tahap terakhir

setara nilai kewajiban

Penyedia Barang/Jasa yang

tidak dapat dipenuhi dan

setinggi-tingginya 5% (lima

persen) ditahan sampai

dengan terpenuhinya

kewajiban tersebut, selama-

lamanya 3 (tiga) tahun. Nilai

pembayaran yang ditahan

dapat dibayarkan secara

bertahap setara dengan

persentase pemenuhan

kewajiban.

Payment of final phase equal to

the value of the non-fulfilled

obligations of Goods/ Services

Providers and at the maximum

5% (five percent) is to be

withheld until such obligations

are fulfilled, at the maximum of

three (3) years. The value of

payment being withheld will be

paid partially equal to the

percentage of the fulfilled

obligations.

Pembebanan biaya proyek

menjadi biaya operasi berdasar

Kontrak Kerja Sama

ditangguhkan sampai dengan

terpenuhinya kewajiban

tersebut, selama-lamanya 3

(tiga) tahun. Nilai pembebanan

biaya yang ditahan adalah

sebesar sisa nilai kewajiban

Penyedia Barang/Jasa yang tidak

dapat dipenuhi.

Project cost expense to be an

operating cost based on

Cooperation Contract will be

postponed until the said

obligations are fulfilled, at the

maximum of three (3) years.

Value of the cost expense being

withheld shall be in a sum of

the remaining value of the non-

fulfilled obligations of Goods/

Services Providers.








Sambungan



Cont’d

e. Apabila dalam waktu 3 (tiga)

tahun, terhitung mulai dengan

tanggal serah terima pekerjaan,

janji tersebut tidak terlaksana,

nilai pembayaran yang ditahan

tidak dibayarkan dan dianggap

lunas serta Penyedia Jasa

pelaksana Kontrak dikenakan

sanksi kategori hitam.

e. If within three (3) years,

effectively as from the date of

the hand-over of work, the

covenant fails to fulfill, then the

withheld value of the payment

will not be paid and will be

deemed paid-off and the Service

Provider executing the Contract

will be subject to a sanction of

black category.

5 Bagi Perusahaan Nasional dengan

saham mayoritas (lebih dari 50%)

dimiliki oleh warganegara Republik

Indonesia atau oleh negara Republik

Indonesia atau oleh Badan Usaha

Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), yang

memenuhi ketentuan huruf a. dan c.

di atas diberikan preferensi harga

atas status Perusahaan Nasional.

Penghitungan preferensi harga atas

status perusahan nasional dilakukan

setelah dilakukan penghitungan

harga evaluasi akhir berdasarkan

pencapaian TKDN.

5 National Company with majority

shares (more than 50%) owned by

citizens of the Republic of Indonesia

or by the state of the Republic of

Indonesia or by State-Owned

Enterprises (BUMN)/ Regional State-

Owned Enterprise (BUMD),

complying with provisions of

paragraph a. and c. above is subject

to price preference for the status of

National Company. Calculation of

price preference for the status of

National Company shall be made

following the calculation of final

evaluation price based on the

achieved Local Content.


Komitmen TKDN 1.7.2 Penalty for failure to comply with Local

Content Commitment

A Sanksi Administrasi A Administrative Sanctions

Sanksi kategori merah

Peserta Pengadaan akan dikenakan

sanksi MERAH apabila terjadi 1 (satu)

kali kegagalan dalam pemenuhan

komitmen dalam kontrak.

Dengan adanya sanksi ini, Penyedia

Barang/Jasa tidak dapat ikut serta dalam

kegiatan Pengadaan selama 12 (dua

belas) bulan.

Red Category

Bidder shall be rated RED whenever

first failure occurred for non

compliance and commitment to the

CONTRACT.

Under such circumstances, the Bidder

is prohibited to participate for a period

twelve (12) months in the COMPANY’s

procurement activities.

Sanksi kategori hitam

Peserta Pengadaan akan diberikan sanksi

HITAM apabila Peserta Pengadaan gagal

untuk memenuhi komitmen dalam

KONTRAK untuk kedua kali nya dalam

jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan.

Black category

The Bidder shall be rated BLACK if the

Bidder failed to comply with local

content commitment for the second

time to the CONTRACT within the next

two (2) years.







Komitmen TKDN - Sambungan 1.7.2 Penalty for failure to comply with Local

Content Commitment – Cont’d

B Sanksi Finansial B Financial Sanction

Sanksi Finansial juga dikenakan

bagi Penyedia Barang/Jasa yang

ditunjuk sebagai pelaksana

pekerjaan yang melalui sistem

preferensi harga, namun harga

kontraknya lebih tinggi daripada

penawar terendah dan gagal

memenuhi komitmen pencapaian

TKDN yang tercantum dalam

kontrak.

Bidder shall be penalize under

Financial Sanction of price preference

for not be able to fulfil/achieve the

TKDN contracted commitment even

the Bidder’s contracted price is higher

to the lowest Bidder.

1.8 Penawaran Alternatif 1.8 Alternative Proposal

Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan

mengajukan penawaran aternatif atau

ditentukan lain oleh Perusahaan.

Bidder is not allowed to submit alternative

quotation or otherwise determined by Company.






2. PROSES PENGADAAN 2. BIDDING PROCESS

2.1 Rapat Penjelasan Pengadaan 2.1 Pre-Bid Meeting

Untuk membantu Peserta Pengadaan dalam

menyiapkan Dokumen Penawaran sebaik

mungkin dan memberikan gambaran yang jelas

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

diperlukan. Rapat penjelasan Pengadaan akan

dilaksanakan pada tanggal seperti yang telah

ditentukan dalam IKPP ini.

In ensuring the Bid submissions are submitted

according to the COMPANY’s requirements,

Bidders shall be invited by the COMPANY for a

Pre-Bid Meeting. The Pre-Bid Meeting shall be

convened on the date, time and venue fixed in this

ITB.

PERUSAHAAN mengundang Peserta Pengadaan

untuk menghadiri rapat penjelasan Pengadaan

atas biaya Peserta Pengadaan.

All expenses incurred by the potential Bidder for

attending the Pre-Bid Meeting shall be at Bidders’

own cost.

Dalam hal Peserta Pengadaan tidak menghadiri

Rapat Penjelasan, Peserta Pengadaan dianggap

telah memahami proses pengadaan yang

dinyatakan dalam IKPP dan karenanya

PERUSAHAAN tidak bertanggungjawab

terhadap kesalahan memahami oleh Peserta

Pengadaan dan Peserta Pengadaan dianggap

telah memahami terhadap proses pengadaan

yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN.

In the event the Bidder(s) fails to attend the Pre-

Bid Meeting, Bidder is considered to have

understood the bidding process addressed in the

ITB and consequently the COMPANY shall not be

made responsible for any misrepresentation by

the Bidder and presumed that the Bidder is

adhering to COMPANY bidding process.

2.2 Peninjauan Lapangan 2.2 Site Survey

Jika diperlukan oleh PERUSAHAAN, Panitia

Pengadaan memberi kesempatan kepada

Peserta Pengadaan melakukan peninjauan

lapangan di daerah operasi untuk mendapatkan

data-data yang dibutuhkan, untuk mendukung

keakuratan dan kelengkapan Dokumen

Penawaran.

Whenever it deemed required by the COMPANY,

the Tender Committee shall permit the Bidder for

a site survey visit to the operation area to acquire

the required data for the purpose of preparing Bid

Proposal.

Biaya peninjauan lapangan yang dilakukan

ditanggung oleh Peserta Pengadaan kecuali

secara khusus disebutkan lain. Peninjauan

lapangan yang akan dilakukan harus

dikonfirmasikan lebih dahulu secara tertulis

dengan PERUSAHAAN.

All expenses incurred from the site survey shall be

at Bidder’s own cost unless specified otherwise.

The site survey visit is subject to prior COMPANY

written approval.

2.3 Klarifikasi dan Pengecualian 2.3 Clarification and Exception

Permintaan klarifikasi dan perubahan atas draft

ketentuan dan persayaratan Kontrak dapat

diajukan oleh selama masa klarifikasi

sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.

Perusahaan akan memberikan jawaban atas

klarifikasi secara tertulis kepada semua Peserta

Pengadaan, dan klarifikasi dari Perusahaan

tersebut merupakan bagian dari Dokumen

Pengadaan.

Any submission of clarification and request of

amendment to terms and conditions of Contract

shall be made during clarification period as

determined by Company. Company will respond in

writing for clarification request to all Bidders and

such Company response shall be considered as

part of Bid Document.






2.3 Klarifikasi dan Pengecualian - Sambungan 2.3 Clarification and Exception – Cont’d

Pengecualian/penawaran bersyarat/

permintaan tidak diijinkan dalam proposal

penawaran Peserta Pengadaan. Apabila

Peserta Pengadaan mengajukan

pengecualian/ penawaran

bersyarat/permintaan di dalam proposal

penawaran, maka penawaran Peserta

Pengadaan yang bersangkutan dinyatakan

diskualifikasi.

Exception/conditional proposal/request shall not

be allowed in the bid proposal. If a Bidder submits

an exception/ conditional proposal/request in the

bid proposal, such Bidder’s proposal shall be

disqualified.

2.4 Protes 2.4 Protest

Protes hanya dapat diajukan oleh Peserta

Pengadaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

kerja sebelum hari terakhir masa pemasukan

dokumen penawaran.

Protes yang diajukan secara tertulis dan

ditandatangani oleh wakil yang sah dari

Peserta Pengadaan.

Sesuai PTK 007-Rev-2, protes hanya dapat

diajukan oleh Peserta Pengadaan apabila

memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Penyimpangan isi dokumen dan proses

lelang terhadap peraturan dan

ketentuan pengadaan barang/jasa

dan/atau perundangan yang berlaku.

2. Persyaratan, kriteria, atau prosedur

pengadaan yang mengarah kepada 1

(satu) Penyedia Barang/Jasa atau jenis

produk tertentu.

3. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN) antar peserta pengadaan, antar

peserta pengadaan dengan anggota

panitia/tim internal dan/atau dengan

Pejabat Berwenang.

Bidder, if deem necessary may propose their

protest(s) not later than three (3) days prior to

the bid closing date.

Bidder’s protest shall only be made in writing and

signed by the Bidder’s authorized officer.

The protest, as governed under PTK 007-Rev-2,

shall ONLY be limited to the following areas:

1. Deviation to the content of ITB document,

and non-compliance with the applicable

procurement regulations and guidelines.

2. Requirement, criteria and procurement

procedure leading to a certain one (1) Good

or Service Provider or certain product type.

3. Suspecting there is elements of corruption,

collusion and nepotism (KKN) practice among

the Bidders, between Bidder and Tender

Committee/Internal Team Member and/or

COMPANY authorized official.

Apabila Panitia Pengadaan menyatakan

bahwa protes yang diajukan tidak benar dan

atau tidak disertai dengan bukti-bukti dan

atau materi protes yang tidak dapat

dibuktikan kebenarannya, maka Peserta

Pengadaan tersebut dikenakan sanksi

sebagaimana dijelaskan dalam PTK 007-Rev-

If the Tender Committee decides that such

protest is submitted inappropriately and or not

supplied with sufficient evidences and or the

material of protest cannot be proven, the Bidder

is subject to the sanctions as specified in the PTK

007-Rev-2.






2.5 Isi Dokumen Penawaran 2.5 Content of Bid Proposal Format

Peserta Pengadaan akan menyerahkan

Dokumen Penawaran dalam dua sampul

tertutup dan bersegel pada Tanggal

Penutupan Pengadaan.

Bidder shall submit the Bid Proposal in two

closed and sealed envelopes on the Bid

Closing Date.

2.5.1 Sampul Pertama yang berisi berkas

Penawaran Data Administrasi dan Teknis,

akan diberi tanda sebagai berikut:

2.5.1 The First Envelope contains Administrative and

Technical Proposal shall be marked outside as

follow:

“OT”- untuk sampul disegel berisi berkas

yang asli.

“CT” - untuk sampul disegel berisi berkas

salinan.

Sampul Kedua yang berisi berkas Penawaran

Harga, akan diberi tanda sebagai berikut:

“OC”- untuk sampul disegel berisi berkas

yang asli.

“CC” - untuk sampul disegel berisi berkas

salinan.

Sampul Pertama dan Sampul Kedua harus

dimasukkan dalam Sampul Penutup.

“OT” - for the sealed envelope containing the

original set.

“CT” - for the sealed envelope containing the copy

set.

The Second Envelope contains the Commercial

Proposal shall be marked outside as follow:

“OC” - for the sealed envelope containing the

original set.

“CC” - for the sealed envelope containing the copy

set.

The first envelope and the second envelope must

be inserted into a Cover Envelope.

Data-data yang harus disampaikan dalam

Sampul Pertama - DOKUMEN PENAWARAN

Administrasi dan Teknis disusun dengan

urutan sebagai berikut

Information to be submitted in your First

Envelope - Administrative and Technical

PROPOSAL should be organized in the following

order:

SEKSI (T1): SECTION (T1)

Surat Penawaran / Administrasi dan Teknis Cover Letter (Admin, Technical and Unpriced

Commercial) Peserta Pengadaan wajib menyerahkan surat

penawaran untuk dokumen Administrasi dan

Teknis sebagaimana terlampir dalam Seksi T1,

Lampiran A IKPP. Surat Penawaran harus

ditanda tangani oleh wakil yang sah dari

Peserta Pengadaan.

Bidder shall submit proposal letter for

Administrative and Technical as per Section T1 of

Attachment A of ITB. The Cover Letter must be

signed by authorized representative of Bidder.


Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa No Legal Dipute Statement

Peseta Pengadaan wajib menyerahkan Surat

Pernyataan Tidak Dalam Sengketa

sebagaimana terlampir dalam Seksi T2

Lampiran A IKPP.

Bidder shall submit No Legal Dispute Statement as

per Section T2 of Attachment A of ITB.


Daftar Kuesioner Bidder’s Questionnaires

Peserta Pengadaan wajib mengisi Kuesioner

sebagaimana Section T3 Lampiran A IKPP.

Bidder shall complete and submit the Bidder’s

Questionnaires as per Section T3 of Attachment A

of ITB.






2.5 Isi Dokumen Penawaran - Sambungan 2.5 Content of Bid Proposal Format – cont’d


Program Kerja Awal Preliminary Work Programme

Peserta Pengadaan wajib menyerahkan

Program Kerja Awal sebagaimana diuraikan

dalam Seksi T4 Lampiran A IKPP.

Bidder is to provide a Preliminary Work

Programme as per Section T4 of Attachment A of

ITB.


Organisasi Kontraktor dan Tim Proyek

untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Contractor Organization and Project Team for the

Work


Organisasi Kontraktor dan Tim Proyek untuk

pelaksanaan Pekerjaan sebagaima diuraikan


Bidder is to provide Contractor Organization and

Project Team for the Work as per Section T5 of

Attachment A of ITB.

SEKSI (T6): SECTION (T6):

Ketersediaan Barge Barge Availability

Peserta Pengadaan wajib menjelasakan dan

menyerahkan daftar fasilitas dan peralatan

utama sebagimana diuraikan dalam Seksi T6

Lampiran A IKPP.

Bidder shall provide evidence of barge ownership

as per Section T6 of Attachment A of ITB.


Daftar Subkontraktor List of Subcontractor(s)


nama-nama dri subkontraktor (jika ada) yang

akan digunakan untuk bagian dari pekerjaan

yang sangat khusus (seperti penyelaman,

ROV, NDT etc).

Peserta Pengadaan wajib menyerahkan data-

data yang disyaratkan sebagaiman diuraikan


Bidder shall submit name of subcontractor(s)

(if any) for any specialist work (i.e diving,

ROV, NDT etc)

Bidder shall provide the required information as



Pipe Lay Barge (DLB) dan Peralatan

Pendukung untuk pekerjaan Transportasi

dan Instalasi

Pipe Lay Barge (PLB) Spread for Transportation &

Installation


rincian informasi, dokumen, gambar-gambar,

dan informasi lainnya untuk membuktikan

Pipe lay barge (PLB) beserta peralatan

pendukungnya memenuhi spesifikasi yang

diminta oleh PERUSAHAAN sebagaimana

diuraikan dalam Seksi T8 Lampiran A IKPP.

Bidder shall submit detailed information,

documents, drawings, etc to prove that the Pipe

lay barge (PLB) spread is meeting COMPANY

requirements as per Section T8 of Attachment A

of ITB.


Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Execution Plan


perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang

menyeluruh untuk transportasi dan instalasi

anjungan lepas pantai untuk Pipelines Re-route

dan subsea spools. Semua aktifitas pekerjaan harus

memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam dalam

Lampiran A – Seksi T9 IKPP.

Bidder shall submit comprensive and workable

method statment the Execution Plan (EP) for

transportation and installation of Pipelines Re-

route and subsea spools. All the activities shall be

as per Section T9 of Attachment A of ITB.






2.5 Isi Dokumen Penawaran - Sambungan 2.5 Content of Bid Proposal Format – cont’d


Jaminan Kualitas / Kontrol Kualitas Quality Assurance/Quality Control

Peserta Pengadaan harus sepenuhnya

melaksanakan kegiatan Jaminan Kualitas /

Kontrol Kualitas sebagaimana tercantum

didalam Exhibit VIII

Bidder shall implement fully the Quality

Assurance/Quality Control requirements as

referred to in EXHIBIT VIII.


Ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja

dan Lindung Lingkungan

Health, Safety and Environment Requirements

Peserta Pengadaan diminta untuk

memasukan dokumen HSE Plan sebagaimana

diuraikan dalam Seksi T11 Lampiran A IKPP

Bidder is also required to submit the HSE Plan as



Pengalaman Kerja Relevant Work Experience

Peserta Pengadaan harus menyerahkan

rincian pengalaman kerja sejenis dalam kurun

waktu tujuh (7) tahun terakhir pada industri

transportation and installation, seperti

diuraikan dalam Section T12 Lampriran A

IKPP.

Bidder shall provide detail experience for the

past seven (7) years in transportation and

installation as per Section T12 of Attachment

A of ITB.


Perhitungan TKDN Tanpa Harga dan Surat

Pernyataan Komitment TKDN

Unpriced Local Content Form and Statement

Letter of Local Content Commitment

Peserta Pengadaan wajib mengisi dan

menyerahkan perhitungan TKDN TANPA

HARGA untuk pelaksanaan jasa-jasa dan

pengadaan material untuk penyelesaian

Pekerjaan ini, sebagaimana diuraikan


Bidder is to complete and submit the

UNPRICED local content percentage

committed for services and material for the

performance and completion of the Work, as



Tidak Berlaku Not Applicable


Data Komersial Tanpa Harga Unpriced Commercial of Exhibit III Schedule of

Compensation Peserta Pengadaan wajib menyerahkan

penawaran TANPA HARGA sesuai dengan

format yang diberikan dalam Lampiran III –

Jadwal Kompensasi

Peserta Pengadaan wajib memberikan

informasi “OFFERRED” atau “INCLUSIVE”.

Bidder shall submit UNPRICED quotation as

per format in Exhibit III –Schedule of

Compensation.

Bidder is required to indicate the word

“QUOTE” or “INCLUSIVE”.






SEKSI (T15): - Sambungan SECTION (T15) – cont’d

Data Komersial Tanpa Harga - Sambungan Unpriced Commercial of Exhibit III Schedule of

Compensation – cont’d

Peserta Pengadaan diminta untuk TIDAK

menyerahkan format atau table TANPA DIISI,

yag dapat menyebabkan ditolaknya proposal

Peserta Pengadaan.

Bidder is advised NOT to submit a BLANK form or

table as this may result in the proposal being

rejected


Daftar Periksa Bidders’ Checklist

Peserta Pengadaan wajib menyelesaikan

daftar periksa sebagaimana dinyatakan dalam

Seksi T16 Lampiran A IKPP.

Bidder shall complete checklist as per Section T16

of Attachment A of ITB.


Formulir Klarifikasi Lelang Tender Clarification Form


Formulir Surat Persetujuan Acknowledgement Letter Form

Data-data yang harus disampaikan dalam

Sampul Kedua - Dokumen Penawaran Harga

disusun dengan urutan sebagai berikut:

Information to be submitted in your Second

Envelope - Commercial Proposal should be

organized in the following order:

SEKSI (C1): SECTION (C1):

Surat Penawaran / Penawaran Harga Cover Letter/Commercial Proposal Peserta Pengadaan wajib melengkapi Surat

Penawaran harga sebagaimana dalam Seksi C1

Lampiran B IKPP.

Surat Penawaran Harga di tanda-tangani oleh

wakil yang sah dari Peserta Pengadaan.

Bidder shall submit proposal letter for commercial

as per Section C1 of Attachment B of ITB.

The Cover Letter must be signed by authorized

representative of Bidder.


Proposal Harga Penawaran Priced Proposal Peserta Pengadaan wajib melengkapi

dan menyerahkan Daftar Harga sesuai

dengan Lampiran III – Jadwal

Kompensasi. Penyerahan dalam format

lainnya tidak akan diterima oleh

PERUSAHAAN.

BIDDER shall submit priced proposal as per

format in Exhibit III – Schedule of

Compensation. Submission in other format

shall not be accepted.

Peserta Pengadaan diminta untuk TIDAK

menyerahkan format atau table TANPA DIISI

atau “NO QUOTE” or “NOT AVAILABLE” yang

dapat menyebabkan ditolaknya proposal

Peserta Pengadaan.

Bidder is advised NOT to submit a BLANK form

or table or “NO QUOTE” or “NOT AVAILABLE”

as this will result in proposal being rejected.







Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan

Keaslian Jaminan Penawaran Bid Bond and Statement Letter of Authenticity

Peserta Pengadaan wajib menyerahkan Surat

Jaminan Penawaran sesuai format pada Seksi

C3 Lampiran B IKPP. Besarnya nilai Jaminan

Penawaran ini antara 1% - 3% dari total nilai

penawaran.

Bidder shall submit Bid Bond as per format set out

in Section C3 of Attachment B of ITB. The amount

of the Bid Bond shall be between 1% - 3% of the

bid price.


Perhitungan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) Local Content Calculation Form

Peserta Pengadaan wajib melengkapi dan

menyerahkan perhitungan tingkat komponen

dalam negeri (TKDN).

Bidder shall properly complete and submit the

local Content Calculation Form.

SEKSI (C5) SECTION (C5)

Daftar Periksa Checklist

Peserta Pengadaan wajib melengkapi daftar-

periksa sesuai dengan format dalam Seksi C5

Lampiran B IKPP.

Bidder shall complete checklist as per Table in

Section C5 of Attachment B of ITB.

2.6 Penyerahan Dokumen Penawaran 2.6 Submission of Bid Proposal

Peserta pengadaan harus memastikan

kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut

di atas. Kegagalan dalam memenuhi

kelengkapan dokumen tersebut dapat

mengakibatkan peserta pengadaan di

diskualifikasi dari proses pengadaan ini dan

dokumen tersebut tidak diikut sertakan

dalam proses evaluasi.

Bidder shall note that failure to submit complete

documents as stipulated above will result in

Bidder’s disqualification and further bid

evaluation will not be carried out.

Apabila Dokumen Penawaran disampaikan

melalui pos atau jasa pengiriman, Sampul

Penutup akan dimasukkan dalam Satu Sampul

Pembungkus.

If the Bid Document is delivered by post or

courier, the Cover Envelope shall be inserted into

a single Packing Envelope.

Dokumen Penawaran diserahkan dalam

rangkap dua (satu asli dan satu salinan), harus

disampul, disegel dan diberi label sebagai

berikut:

a. BID PROPOSAL – ORIGINAL

BID TITLE:

BID NO.:

ATTN.:

b. BID PROPOSAL - COPY

BID TITLE:

BID NO.:

ATTN.:

Bid Proposal are to be submitted in duplicate

(one original and one copy), must be covered and

affixed with the label as follows:

a. BID PROPOSAL – ORIGINAL

BID TITLE:

BID NO.:

ATTN.:

b. BID PROPOSAL - COPY

BID TITLE:

BID NO.:

ATTN.:






2.6 Penyerahan Dokumen Penawaran -

Sambungan 2.6 Submission of Bid Proposal – cont’d

(Setiap sampul tidak diperkenankan untuk

menuliskan identitas perusahaan dari Peserta

Pengadaan)

(Each envelope should not be identified with the

Bidder’s Company Name)

Dokumen penawaran dari Peserta Pengadaan

harus diserahkan ke alamat berikut:

PANITIA PENGADAAN

PC KETAPANG II LTD,



Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 22-26,

Cilandak

Jakarta Selatan 12430, Indonesia

(Catatan: Peserta Pengadaan tidak boleh

mencantumkannama perusahaan pada sampul

penawaran)

Proposal by Bidder shall be submitted to the

following address:

TENDER COMMITTEE

PC KETAPANG II LTD,



Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 22-26,

Cilandak

Jakarta Selatan 12430, Indonesia.

(Note: Bidder is not allowed to write Bidder’s Company

name in each package)

Apabila Dokumen Penawaran disampaikan

melalui pos atau jasa pengiriman, Sampul

Penutup akan dimasukkan dalam Satu Sampul

Pembungkus.

The Bid Document if delivered by post or courier,

the Cover Envelope shall be inserted into a single

Packing Envelope.

Jika Peserta Pengadaan menyerahkan

Dokumen Penawarannya melewati batas

waktu yang ditentukan, Panitia Pengadaan

mempunyai hak untuk menolak Dokumen

Penawarannya. (Setiap sampul tidak

diperkenankan untuk menuliskan identitas

perusahaan dari Peserta Pengadaan)

The Tender Committee may reject any Bid

Proposal submitted after the specified deadline.

(Each envelope should not be identified with the

Bidder’s Company Name)

Peserta Pengadaan dapat memperbaiki dan/

atau menarik kembali Dokumen

Penawarannya dengan permintaan tertulis

kepada Perusahaan sebelum Tanggal

Penutupan Pengadaan. Perbaikan dan atau

penyerahan kembali Dokumen Penawaran,

dapat disampaikan sebelum Tanggal

Penutupan Pengadaan.

Bidder may revise and/or withdraw its Bid

Proposal with written request to the Company

before the Bid Closing Date. The revision and or

resubmission of Bid Proposal may be delivered

before the Bid Closing Date.


2.7.1 Pembukaan Sampul Pertama 2.7.1 Opening of of the First Envelope

Panitia Pengadaan akan mengundang

Peserta Pengadaan untuk menghadiri

acara pembukaan Pengadaan.

The Tender Committee shall invite Bidders

to attend the bid opening of the first

envelope (Administrative and Technical).







2.7.1 Pembukaan Sampul Pertama 2.7.1 Opening of of the First Envelope – cont’d

Semua Dokumen Penawaran yang

diserahkan sesuai dengan prosedur

penyerahan dokumen akan segera

dievaluasi penawarannya.

All Bid Proposals that are submitted in

accordance with the submission

procedure will be immediately evaluated.

Pembukaan Dokumen Penawaran

harus dihadiri oleh pimpinan yang

berwenang dari Peserta Pengadaan

atau dapat diwakili dengan melengkapi

perwakilannya dengan Surat Kuasa dari

pejabat yang berwenang dari Peserta

Pengadaan, untuk membuat

keputusan/ menandatangani

dokumen-dokumen atas nama Peserta

Pengadaan apabila dibutuhkan pada

saat pembukaan Dokumen Penawaran.

The Opening of Bid Proposal must be in

the presence of the management of the

Bidder or its representatif based on a

Power Of Attorney, to take any

decision/sign any documents on behalf of

the Bidder whenever deemed necessary

at the Opening of Bid Proposal.

2.7.2 Pembukaan Sampul Kedua 2.7.2 Opening the Second Envelope

Panitia Pengadaan akan mengundang

Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi

administratif dan teknis untuk

menghadiri acara pembukaan sampul

kedua (Harga).

The Tender Committee shall invite Bidders

that passing the administrative and

Technical evaluation to attend the

opening of the second envelope (Price).

2.8 Proses Evaluasi Penawaran 2.8 Bid Evaluation Process

2.8.1 Evaluasi Administratif dan Teknis 2.8.1 Administrative and Technical Evaluation

Surat Penawaran Administrasi, Teknis

dan Komersial Tanpa Harga yang

diserahkan oleh Peserta Pengadaan

harus dibubuhi material Rp. 6000,- dan

cap perusahaan, tanggal dan ditanda-

tangani oleh wakil yang sah dari

perusahaan.

The Administrative, Technical and

Unpriced Commercial proposal submitted

by the Bidder must be affixed with duty

stamp of IDR.6,000.00, the company’s

seal, date and signature of the Bidder’s

authorized officer.

Apabila Surat Penawaran

ditandatangani oleh kuasanya, maka

harus melampirkan surat kuasa asli

yang dibubuhi meterai Rp. 6.000,- dan

ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang tersebut diatas.

In the event the Bid Proposal is signed by

the proxy, the Bidder is required to attach

the original letter of power of attorney

affixed with duty stamp of IDR6,000.00

and duly signed by the authorize officer of

the Bidder.






2.8 Proses Evaluasi Penawaran - Sambungan 2.8 Bid Evaluation Process – cont’d

Dalam proses evaluasi Dokumen

Penawaran, Panitia Pengadaan berhak

untuk meminta klarifikasi atas Dokumen

Penawaran dari Peserta Pengadaan yang

memenuhi persyaratan teknis. Namun

setiap perubahan atau penyerahan

bahan/data tambahan yang akan

merubah substansi dari Dokumen

Penawaran dan atau menaikkan Harga

Penawaran tidak akan diterima oleh

Panitia Pengadaan.

In the process of Bid Proposal Evaluation,

the Tender Committee shall be entitled to

ask for the clarification regarding the Bid

Proposal from the Bidder passing the

technical requirement. However, any

revision or submission of material/data

that changes the substance of the Bid

Proposal and or increasing the Bid Price is

unacceptable by the Tender Committee.

PERUSAHAAN memiliki hak untuk

melakukan peninjauan lapangan ke

lokasi atau fasilitas yang dimiliki oleh

Peserta Pengadaan (jika diperlukan)

untuk melakukan verifikasi atas

kebenaran data dalam dokumen

penawaran Peserta Pengadaan selama

masa evaluasi.

The COMPANY shall have the right to

conduct site survey of Bidder’s

location/facility (if required) to confirm

with the Bidder’s proposal during the

evaluation period.

PERUSAHAAN akan memberitahukan

Peserta Pengadaan tanggal dan waktu

kunjungan lapangan/verifikasi.

The COMPANY shall inform the Bidder

the date and time of On site survey

verification.

Dokumen Penawaran yang tidak sah

secara administrasi akan dinyatakan

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN dan

akan diumumkan oleh Panitia Pengadan.

Hanya penawaran yang lulus persyaratan

administrasi yang akan dilanjutkan

dengan tahap evaluasi teknis.

The Bid document that does not meet the

administrative requirements shall be

declared as UNQUALIFIED and will be

announced by the COMPANY. Only bid

proposal passing the administrative

evaluation may proceed with further

technical evaluation.

Jika amplop pertama Peserta Pengadaan

terdapat pengecualian atau perubahan

terhadap kondisi dan ketentuan dalam

IKPP dan klarifikasi, maka Proposal

Penawaran berdasarkan pertimbangan

PERUSAHAAN akan di DISKUALIFIKASI.

If it is found any exception or modification

to the terms and conditions of the ITB and

clarification in the first envelope, the Bid

Proposal at COMPANY’s discretion shall be

subject to DISQUALIFIED.

2.8.2 Evaluasi Penawaran Harga 2.8.2 Bid Price Evaluation

Surat Penawaran Harga harus dibubuhi

materai Rp 6,000.00 cap Perusahaan,

tanggal dan tandatangan. Surat

Penawaran Harga harus dibubuhi tanda

tangan asli oleh salah satu di antara

anggota Dewan Direksi yang tersebut

dalam Akte Perusahaan.

Bid Proposal must be affixed with duty

stamp of Rp 6,000.00 company’s seal, date

and signature. Bid Proposal must be affixed

with original signature of a member of the

Board of Directors as mentioned in the

company’s Articles of Association.







Apabila Surat Penawaran ditandatangani

oleh kuasanya, maka harus melampirkan

surat kuasa asli yang dibubuhi meterai

Rp. 6.000- dan ditandatangani oleh

pimpinan perusahaan yang berwenang

tersebut diatas.

In the event the Bid Proposal is signed by

the proxy, the Bidder is required to attach

the original letter of power of attorney

affixed with duty stamp of IDR6,000- and

duly signed by the authorize officer of the

Bidder.

Panitia Pengadaan/Tim Internal dapat

melakukan koreksi aritmatik atas

kesalahan hitung yang diketemukan

dalam surat penawaran harga dan/atau

perinciannya, meliputi kesalahan

penjumlahan, pengurangan, dan

perkalian dari volume dengan harga

satuan. Koreksi aritmatik juga dilakukan

apabila diketemukan kesalahan

penghitungan persentase dan/atau nilai

TKDN pada lembar perhitungan TKDN

(Form SC12 A/B/C).

Tender Committee/Internal Team may

conduct aritmetic correction on the

incorrect calculation price and/or the

breakdown, including addition, substraction

and multiplying from the volume of unit

price. Arithmetic corrections also apply for

incorrect calculation of TKDN (Form SC12

A/B/C).

Apabila nilai penawaran salah satu atau

beberapa Peserta Pengadaan lebih

rendah dibanding dengan 80% (delapan

puluh persen) Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) maka:

In the event that one or more of bid price

submitted by Bidders turn out to be lower

than eighty percent (80%) of Owner

Estimate (OE), then:

Panitia Pengadaan/ tim internal

melakukan klarifikasi dan verifikasi

kepada peserta pengadaan terkait untuk

mendapatkan keyakinan atas kewajaran

harga penawaran.

Tender Committee/Intenal Team shall

conduct clarification and verification to the

relevant bidders to obtain assurance on the

appropriateness of bid price.

a. Penyedia barang/jasa terkait harus

dapat membuktikan kewajaran harga

penawaran termasuk harga-harga

yang tercantum dalam perincian.

a. Bidders shall prove the appropriateness

of bid price including the cost

breakdown.

b. Apabila kewajaran harga penawaran

dapat diyakini, maka penawaran

dapat dinyatakan tidak gugur. Panitia

pengadaan/tim internal membuat

analisis tertulis yang mendukung

kesimpulan tersebut.

b. If the appropriateness of bid price can be

assured, the Tender Committee/internal

team shall provide a written analysis

supporting the said conclusion.

c. Apabila Panitia Pengadaan/Tim

Internal tidak dapat meyakini

kewajaran harga penawaran,

penawaran dinyatakan gugur.

c. In the event tender Committee/Internal

Team are uncertain to the

appropriateness of bid price, then bid

proposal will be “Unqualified”.







Jaminan Penawaran asli harus

dimasukkan dalam sampul yang berisi

Penawaran Asli. Apabila nilai Jaminan

Penawaran kurang dari yang sudah

dipersyaratkan diatas maka akan

dinyatakan “Tidak Memenuhi

Persyaratan”.

Khusus untuk peserta pengadaan yang

berstatus perusahaan dalam negeri

dikenakan jaminan penawaran sebesar

minimal 5‰ (lima permil) dari total nilai

penawaran.

Original Bid Bond must be inserted in the

envelope containing Original Bid Proposal.

If the value of the Bid Bond is less than one

percent (1%) of the Bid Price then it will be

“Unqualified”.

Bidder which is registered as “Perusahaan

Dalam Negeri” is allowed to submit bid

bond with minimum value of 5‰ from the

total bid price.

Jaminan Penawaran harus dilampiri

dengan Surat Pernyataan keabsahan dan

keaslian dari pejabat yang berwenang dari

Peserta Pengadaan dan Perusahaan

Asuransi yang mengeluarkan Jaminan

Penawaran tersebut.

A Statement of validity and authenticity

that is signed by the Bidder’s authorized

officer and the Insurance Company issuing

the Bid Bond must be enclosed to the Bid

Bond.

Dengan tujuan mendapatkan HEP (Harga

Evaluasi Penawaran) maka semua

Penawaran Harga Peserta Pengadaan

harus terlebih dahulu dinormalisasi

dengan memperhitungkan preferensi

penggunaan Tingkat Komponen Dalam

Negeri.

In order to meet HEP (Harga Evaluasi

Penawaran/Bid Price Final Evaluation), all

Bidders’ Bid Proposals must be normalized

by calculating the preference to the

Local Content achievement.

Persentase TKDN yang dinyatakan dalam

penawaran harga harus sama dengan

yang dinyatakan dalam penawaran teknis.

Local Content percentage declared in

commercial proposal shall be the same as

stated in the technical proposal.

Peserta Pengadaan harus dapat

memberikan dokumentasi pendukung

untuk memperlihatkan kebenaran angka

yang disampaikan untuk Tingkat

Komponen Dalam Negeri (jika diminta).

Bidder shall provide the document showing

the authenticity of the amount presented in

the Local Content statement (whenever

required).

Dalam hal penawaran barang, Peserta

Pengadaan yang akan menawarkan

barang dengan TKDN ≥ 15%, wajib

melampirkan salinan sertifikat atau surat

pernyataan TKDN yang masih berlaku

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

yang membidangi perindustrian. Apabila

penawaran tidak dilengkapi dengan

sertifikat TKDN, maka pernyataan TKDN

Barang dalam penawaran tidak

diperhitungkan dalam evaluasi

penawaran.

In the proposal of goods, Bidder that will

offers goods with Local Content ≥ 15% shall

enclose copy of valid certificate/ statement

of Local Content issued by government

institution in Industrial sector. If the

proposal of goods is not supported with

valid certificate/ statement of Local

Content, then the statement of percentage

of the Local Content of goods in the said

proposal will not be calculated in the

evaluation of proposal.







Dalam hal penawaran jasa, Peserta

Pengadaan harus menyatakan persentase

Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa dan

harus melampirkan Surat Pernyataan

Berisi Janji/Komitmen untuk mencapai

besaran TKDN pada akhir pelaksanaan

Kontrak.

In the proposal of services, Bidder shall

declare the local content percentage

offered for the Services and shall attach

Statement Letter of commitment to fulfill a

certain local content percentageat the end

of Contract.

Jika amplop kedua Peserta Pengadaan

terdapat pengecualian atau perubahan

terhadap kondisi dan ketentuan dalam

IKPP dan klarifikasi maka akan

dinyatakan TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN.

If it is found any exception or modification

to the terms and conditions of the ITB and

clarification in the second envelope, the

Bid Proposal shall be declared

UNQUALIFIED.

Dalam menetapkan dan menunjuk

Pemenang Pengadaan, Perusahaan tidak

semata-mata mendasarkan keputusannya

pada Harga Penawaran Pengadaan

terendah. Keputusan tersebut juga akan

didasarkan antara lain pada Tingkat

Komponen Dalam Negeri (Harga Evaluasi

Penawaran TKDN), persentasi selisih

perbedaan antara Harga Penawaran dan

Harga Perkiraan Sendiri, dan faktor lain

yang mempengaruhi harga yang secara

keseluruhan akhirnya merupakan

penawaran yang memenuhi syarat dan

paling menguntungkan bagi Perusahaan

dan Negara.

The Winner shall not be decided and

appointed merely based on the lowest Bid

Price. It shall be also based on the Local

Content achievement (Bid Price Final

Evaluation of Local Content), the

percentage of difference of Bid Price and

Owner Estimate Price, and other factors

influencing the price that in general finally

will be the most appropriate and the most

beneficial for the Company and the

Country.

Dalam hal penawaran barang, Peserta

Pengadaan yang akan menawarkan

barang dengan TKDN ≥ 25%, wajib

melampirkan salinan sertifikat atau surat

pernyataan TKDN yang masih berlaku

yang dikeluarkan oleh instansi

pemerintah yang membidangi

perindustrian.

In the proposal of goods, Bidder that

will offers goods with Local Content ≥

25% shall enclose copy of valid

certificate/ statement of Local Content

issued by government institution in

Industrial sector.

Dalam hal Peserta Pengadaan

menawarkan barang dengan TKDN ≥

25%, apabila penawaran tidak dilengkapi

dengan sertifikat TKDN, maka

pernyataan TKDN Barang dalam

penawaran tidak diperhitungkan dalam

evaluasi penawaran.

If the proposal of goods is not

supported with valid certificate/

statement of Local Content, then the

statement of percentage of the Local

Content of goods in the said proposal

will not be calculated in the evaluation

of proposal.







Dalam hal penawaran jasa, Peserta

Pengadaan harus menyatakan

prosentase Tingkat Komponen Dalam

Negeri Jasa dan harus melampirkan Surat

Pernyataan Berisi Janji/Komitmen untuk

mencapai besaran TKDN pada akhir

pelaksanaan Kontrak.

In the proposal of services, Bidder shall

declare the local content percentage

offered for the Services and shall attach

Statement Letter of commitment to fulfill a

certain local content percentageat the end

of Contract.

Dalam menetapkan dan menunjuk

Pemenang Pengadaan, Perusahaan

tidak semata-mata mendasarkan

keputusannya pada Harga Penawaran

Pengadaan terendah. Keputusan

tersebut juga akan didasarkan antara

lain pada Tingkat Komponen Dalam

Negeri (Hasil Evaluasi Akhir TKDN),

persentasi selisih perbedaan antara

Harga Penawaran dan Harga Perkiraan

Sendiri, dan faktor lain yang

mempengaruhi harga yang secara

keseluruhan akhirnya merupakan

penawaran yang memenuhi syarat dan

paling menguntungkan bagi

Perusahaan dan Negara.

The Winner shall not be decided and

appointed merely based on the lowest

Bid Price. It shall be also based on the

Local Content achievement (the Final

Evaluation of TKDN), the percentage of

difference of Bid Price and Self Estimate

Price, and other factors influencing the

price that in general finally will be the

most appropriate and the most

beneficial for the COMPANY and the

country.

2.8.2.1 Evaluasi Pernyataan

Tingkat Komponen Dalam

Negeri

2.8.2.1 Evaluation of the Statement

of Local Content

a. Apabila pernyataan

TKDN pada penawaran

teknis kurang dari

persyaratan minimal

yang ditetapkan dalam

dokumen Pengadaan,

penawaran yang

bersangkutan

dinyatakan gugur.

a. If the statement of Local

Content in the technical

bid is less than the

minimum requirements

stipulated in Tender

Document, the relevant bid

is declared annulled.

b. Panitia Pengadaan dapat

melakukan atau

meminta verifikasi

kepada instansi

pemerintah yang

membidangi

perindustrian atas

pernyataan TKDN

barang.

b. Tender Committee may

conduct or request for a

verification to the

government institution in

charge for industry on the

statement of the goods

Local Content.






2.8.2.1 Evaluasi Pernyataan

Tingkat Komponen

Dalam Negeri -

sambungan

2.8.2.1 Evaluation of the

Statement of Local

Content – cont’d

c. Pelaksanaan verifikasi

juga dapat dilakukan

oleh PERUSAHAAN

dengan menggunakan

jasa lembaga survey

independen yang

kompeten di bidangnya.

c. Verification may also be

conducted by COMPANY by

using an independent

survey institution services

which are competent in its

respective field.

d. Pelaksanaan verifikasi

merupakan bagian dari

evaluasi penawaran dan

bukan dikategorikan

sebagai post bidding.

d. Verification shall be a part

of bid evaluation and shall

not be categorized as post-

bidding.

e. Peserta Pengadaan

dapat menyampaikan

sanggahan kepada

Panitia Pengadaan atas

TKDN penawaran yang

diajukan peserta lainnya,

sebagai sanggahan atas

hasil evaluasi teknis.

e. Bidders may file an

objection to the Tender

Committee on the bidding

Local Content submitted by

other bidders, as an

objection on technical

evaluation result.

f. Verifikasi prosentase

TKDN penawaran hanya

dapat dilakukan

terhadap presentase

TKDN barang.

Pernyataan TKDN jasa

bersifat komitmen yang

harus dipenuhi pada

tahap pelaksanaan

pekerjaan, bukan untuk

diverifikasi pada tahap

evaluasi penawaran

teknis.

f. Verification of the Local

Content percentage may

only be conducted to the

percentage of goods Local

Content. Statement of

services Local Content

commitment to be fulfilled

in performance of work,

and shall not be verified

during evaluation stage of

technical bid.







TKDN 2.8.2.2 Price Preference for Local

Content

Preferensi harga diberikan

apabila TKDN barang

mencapai minimal 25% (dua

puluh lima persen) atau

janji/target pencapaian TKDN

jasa mencapai minimal 35%

(tiga puluh lima persen).

Barang/jasa dengan

pencapaian TKDN kurang dari

ketentuan tersebut, tidak

diberikan preferensi harga

berdasar TKDN.

Price Preference shall only be

given for Goods with local

content reach minimum of

twenty five percent (25%) or

committed/ target local content

for Services reach minimum

thirty five percent (35%).

Goods/Services fail to reach the

said percentage shall not be

given any preference.

Dalam kegiatan pengadaan

barang, terhadap barang

Produksi Dalam Negeri

diberikan preferensi harga

berdasar TKDN setinggi-

tingginya 15% (lima belas

persen), dihitung secara

proporsional berdasarkan

pencapaian TKDN.

For the Procurement activity for

local products, a price

preference will be given up to a

maximum of fifteen percent

(15%), proportional counted

based on Local content

achievement.

Untuk Jasa Pemborongan

preferensi harga

diperhitungkan bagi masing-

masing komponen barang dan

jasa.

On procurement of Services,

price preferences are given for

each goods and services.

Peferensi harga terhadap

TKDN tidak diperhitungan

untuk proses pengadaan

barang dan/atau jasa dengan

nilai pengadaan setinggi-

tingginya Rp1.000.000.000.00

(satu milyar rupiah) atau

USD100,000.00 (seratus ribu

dolar Amerika Serikat).

Price preference for Local

Content achievement is not

given for procurement process

with maximum value of one

billion rupiahs

(Rp.1,000,000,000.00) or one

hundred thousand US dollars

(USD100,000.00).

Dalam kegiatan pengadaan

jasa konstruksi, bagi

Perusahaan Nasional yang

memenuhi ketentuan pada

angka 1.7.1.5. diatas,

disamping diberikan

preferensi harga berdasarkan

TKDN sesuai ketentuan di

atas, diberikan tambahan

preferensi status Perusahaan

Nasional sebagai berikut:

In construction services

procurement activities, any

National Company complying

with provisions in sections

1.7.1.5 above, in addition to

price preference based on Local

Content as per the provision

above, will also be subject to

National Company status

preference as follows:







TKDN - sambungan 2.8.2.2 Price Preference for Local

Content – cont’d

• Sebesar 7,5 % (tujuh

setengah persen), apabila

dikerjakan oleh

Perusahaan Nasional tanpa

melakukan konsorsium

dengan Perusahaan Asing,

dan minimal 50% (lima

puluh persen) Jasa

Pengerjaan dilakukan di

wilayah Indonesia.

• At 7.5 % (seven point five

percent), if it is carried out

by National Company

without consortium with

Foreign Company, and at the

minimum 50% (fifty percent)

of the Work Service shall be

performed within the

territory of Indonesia.

• Sebesar 5 % (lima

persen), apabila

dikerjakan oleh

konsorsium Perusahaan

Nasional dan Perusahaan

Asing dimana:

• At 5 % (five percent), if it is

carried out by consortium

of National Company and

Foreign Company where:

1. Perusahaan Nasional

bertindak sebagai

pemuka (leader)

dalam konsorsium;

dan

2. Minimal 50% (lima

puluh persen) Jasa

Pengerjaan dilakukan

oleh Perusahaan

Nasional; serta

3. Minimal 50% (lima

puluh persen) Jasa

Pengerjaan dilakukan

di wilayah Indonesia.

Persyaratan ini harus

ternyatakan secara jelas

dalam perjanjian (jika

ada).

1. National Company

acting as the leader in

the consortium; and

2. At the minimum 50%

(fifty percent) of the

Work Service is carried

out by National

Company; and

3. At the minimum 50%

(fifty percent) of the

Work Service is

performed within the

territory of Indonesia.

This requirement shall be

stated clearly in the

agreement (if any).

• Preferensi harga atas

status perusahaan tidak

diberikan apabila kondisi

tersebut di atas tidak

terpenuhi. Preferensi

harga atas status

perusahaan tidak diberikan

apabila kondisi tersebut di

atas tidak terpenuhi.

• Price preference of company

status will not be provided if

conditions stated above are

not fulfilled.






2.9 Pengumuman Pemenang Pengadaan 2.9 Announcement of the Winner

Pengumuman Pemenang Pengadaan diberikan

kepada seluruh Peserta Pengadaan akan

dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan

rekomendasi dan juga persetujuan dari

PERUSAHAAN.

The announcement of the Winner, to all Bidders,

will be made after the evaluation and the

recommendation as well as approval from the

COMPANY.

2.10 Sanggahan 2.10 Objection

Sanggahan adalah keberatan yang disampaikan

oleh Peserta Pengadaan diajukan pada masa

sanggah berlaku selama 3 (tiga) hari kerja

setelah tanggal pengumuman pemenang sesuai

dengan aturan yang ter-dapat dalam PTK 007-

Rev-2 dan ditanda tangani oleh Pihak yang

berwenang dari Peserta Pengadaan.

Bidder may submit objection in three (3) working

days after the dates of the announcement of the

winner in accordance with the regulation as

specified in PTK 007-Rev-2 and signed by the

Bidder’s authorized officer.

Apabila sanggahan yang diajukan tidak benar

dan atau tidak disertai dengan bukti-bukti dan

atau materi sanggahan yang tidak dapat

dibuktikan kebenarannya, maka Peserta

Pengadaan tersebut dikenakan sanksi

sebagaimana dijelaskan dalam PTK 007-Rev-2.

Any inappropriate/vague objection(s) and/or

insufficient evidences/unreasonable the Bidder

will be subjected to sanctions as specified in PTK

007-Rev-2.

Permintaan klarifikasi dan pertanyaan bersifat

mempersoalkan maupun keberatan yang

diajukan peserta pengadaan atas hasil evaluasi

diperlakukan sebagai sanggahan.

Clarification and question regarding to the result

of evaluation shall be considered as objection.

2.11 Penunjukan Pemenang 2.11 Award

Kecuali adanya hal-hal apapun yang secara

operasional mengharuskan PERUSAHAAN untuk

melakukan sebaliknya, setelah melewati masa

sanggah PERUSAHAAN akan mengeluarkan

Surat Penunjukan Pemenang.

Unless operationally the COMPANY has to

decide otherwise, after the lapse of the

objection period, the COMPANY shall issue the

Award Letter to the sussesful Bidder.

Apabila harga yang ditawarkan diatas Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau

US$50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika

Serikat), Pemenang Pengadaan diharuskan

menyerahkan Jaminan Bank/ Jaminan

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) sampai

dengan 10% (sepuluh persen) dari Harga

Penawaran disesuaikan dengan resiko ruang

lingkup Kerja.

Jaminan Bank/ Jaminan Pelaksanaan akan

dikeluarkan oleh Bank Umum, terutama Bank

Umum Nasional yang berada di wilayah negara

Republik Indonesia.

If the quotation is more than five hundred

million rupiahs (Rp.500,000,000.00) or fifty

thousand United States dollars (US$50,000.00),

the Bidder shall povide a Bank

Guarantee/Performance Bond of five percent

(5%) up to ten percent (10%) of the Bid Price in

accordance with the risk of the scopes of work.

The Bank Guarantee/Performance Bond shall be

issued by a Commercial Bank, particularly

National Commercial Bank located within the

territory of the State of the Republic of

Indonesia.






2.11 Penunjukan Pemenang - sambungan 2.11 Award – Cont’d

PERUSAHAAN tidak terikat untuk menerima

penawaran terendah atau penawaran

manapun, berdasarkan alasan-alasan apapun,

termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan

sebagai berikut:

The COMPANY shall not be bound to accept the

lowest quotation or any other quotations, based

on any reasons whatsoever, including but not

limited to the following:

• Calon Pemenang Pengadaan sedang

berada dalam pengawasan pengadilan

baik dalam kasus kriminal dan perdata,

pailit (bangkrut), kegiatan usahanya

sedang dihentikan, dibawah pengampuan

dan atau

• The Bidder is under litigation process or

involved in any claim, suit, dispute, either

criminal case or civil case, under insolvency,

suspension, receivership and/or.

• Direksi yang berwenang menanda-tangani

kontrak atau kuasanya sedang menjalani

hukuman (sanksi) pidana dan/atau

• The member of the Board of Directors who is

authorized to sign any contract or its

attorney is under any civil case and/or

• Peserta pengadaan atau anak

perusahaannya, afiliasi-afiliasi lainnya

sedang menggugat dalam bentuk apapun

terhadap PERUSAHAAN baik di pengadilan

maupun luar pengadilan dalam

penyelesaian sengketa dan/atau

• The Bidder or its subsidiaries, other affiliates

are filing claims whatsoever against the

COMPANY, either through the court or

alternative dispute resolution and/or

• Besarnya Jaminan Bank/Jaminan

Pelaksanaan bagi Pemenang Pengadaan

yang harga penawarannya telah disetujui,

adapun nilai tersebut dianggap terlalu

rendah (dibawah 80% (delapan puluh

persen) dari harga HPS), dan Jaminan

Pelaksanaan yang harus diserahkan adalah

sebesar 5% (lima persen) sampai dengan

10% (sepuluh persen) dari 80% (delapan

puluh persen) Harga HPS tersebut.

• The amount of the Bank

Guarantee/Performance Bond is considered

too low (less than eighty percent (80%) of

the OE), the remitence of Performance Bond

shall be five percent (5%) to ten percent

(10%) from the eighty percent (80%) of the

OE price.

Dalam hal adanya penolakan proposal

penawaran oleh PERUSAHAAN, Peserta

Pengadaan setuju untuk melepaskan segala

hak untuk mengajukan tuntutan dengan cara

apapun dan dalam bentuk apapun kepada

PERUSAHAAN.

In the event of the COMPANY rejecting the

Bidder’s proposal, the Bidder shall agrees to

release its right from any claims, losses, expense

whatsoever and in whatever manners against the

COMPANY.

02 ITB Reroute Rev 1

Documents

Transcript of 02 ITB Reroute Rev 1