Post on 19-Dec-2015
description
Page | 1
perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat
bertindak sebagai pengatur agar pemerintah
daerah tidak memutuskan PBB atas
kemauannya sendiri. Untuk mendukung
kebijakan otonomi daerah, maka dilakukanlah
peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
yang dituangkan dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Nadhia et al, 2013).
Sesuai ketentuan Undang-undang
nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak
daerah harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Sejalan dengan hal itu, penetapan
Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan
KAJIAN EMPIRIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANGMEMPENGARUHIPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KOTA PADANG
Jefry Trigiant1, Dandes Rifa1, Ethika1,1Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung HattaE-mail : jefry_trigiant@yahoo.co.id
Abstract
This study was aimed to demonstrate empirically factors affecting land and building tax revenue in the city of Padang. Factors used were inflation, total Taxpayer and letter of debt tax. Samples were all taxpayers in 11 districts in the city of Padang. Data used were secondary data from 2009-2012. Data were land and building tax revenue, Inflation, total taxpayer and totall letter of debt tax. Data were analyzed with technique ofmultiple linear regression analysis. Results showed that inflation and total taxpayer have no significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang, while total letter of debt tax significant effect on land and building tax revenue in the city of Padang.
Keywords: Inflation, Total Taxpayer, Total Letter of Debt Tax and Land AndBuilding Tax
Revenue.---------------------------
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pajak merupakan sumber penerimaan
terbesar bagi pemerintah Indonesia, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah, pelayanan
umum, dan pembangunan nasional. Salah
satu pajak yang digunakan dalam
pembangunan tersebut adalah Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Pemungutan pajak ini
dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal
ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam
pelaksanaannya senantiasa bekerja sama
dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan
pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar
ada keseragaman dan keadilan dalam
Page | 2
agar Pemerintah Kota Padang dapat
memungut pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hal ini
adalah titik balik dalam pengelolaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perdesaan dan Perkotaan. Karena dengan
adanya peralihan PBB perkotaan dan
pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak
daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009,
akan memberi dampak terhadap keuangan
negara dan keuangan daerah.
Pada prinsipnya secara administrasi
terjadi perpindahan pencatatan hasil
pemungutan PBB, jika sebelumnya
penerimaan PBB tercatat pada keuangan
negara (APBN) dalam penerimaan
perpajakan, kemudian setelah mekanisme
peralihan berjalan akan masuk dalam PAD
khususnya pajak daerah. Bukan hanya itu,
dengan pengalihan ini maka kegiatan proses
pendataan, penilaian, penetapan,
pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan juga akan diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(http://pekalongankab.go.id, 2014).
Setiap tahun, dinas pendapatan
pengelolaan keungan dan aset daerah selalu
menetapakan suatu target yang ingin dicapai
serta mencatatan realisasi penerimaan pajak
setiap tahunnya. Pada tahun 2009 target yang
ditetapkan sebagai pendapatan PBB sebesar
10.536.076.000 dengan realisasi yang di
peroleh 8.767.503.336, kemudian pada tahun
2010 target yang ditetapkan sebagai
pendapatan PBB sebesar 10.875.466.000
dengan realisasi yang di peroleh
9.848.467.901, selanjutnya pada tahun 2011
target yang ditetapkan sebagai pendapatan
PBB sebesar 10.875.466.000 dengan realisasi
yang di peroleh 9.774.910.784 sehingga bisa
dibilang bahwa target dan realisasi yang telah
di tetapkan oleh dinas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah pada
tahun 2009 sampai 2011 masih belum bisa
tercapai seperti dengan yang diharapkan,
namun pada tahun 2012 target yang
ditetapkan lebih rendah dengan tahun-tahun
sebelumnya dimana target pendapatan PBB
sebesar 10.331.693.000 dengan realisasi yang
di peroleh 10.438.748.038 sehingga bisa
dibilang bahwa target dan realisasi yang telah
di tetapkan oleh dinas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah
tercapai walau pun target yang diambil lebih
rendah dengan target-target penerimaan PBB
pada tahun-tahun sebelumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan bukti empiris tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan
Page | 3
Menurut peraturan daerah Kota
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
pasal 1 ayat 9 menjelaskan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
pajak bumi dan bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Teori Locke
Teori locke (abad 17) mengatakan
Negara adalah pelindung kekayaan warganya,
perlindungan ini akan meningkatkan nilai riil
tanah dan bangunan oleh karenanya
sepantasnya jika dikenakan pajak terhadapnya
(Musgrave, 1993; p.441, dalam Budiharjo
2003).
Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut peraturan daerah Kota
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
pasal 3 ayat 1 objek pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan adalah bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Undang-undang nomor 12
tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan
mengenai subjek pajak pasal 4 ayat 1-7
menjelaskan :
a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang
atau badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menjadi
wajib pajak menurut Undang-Undang
ini.
c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum
jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur
Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sebagai wajib pajak.
d. Subjek pajak yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dapat memberikan keterangan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
bahwa ia bukan wajib pajak terhadap
objek pajak dimaksud.
e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) disetujui, maka Direktur Jenderal
Pajak membatalkan penetapan sebagai
wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat(3) dalam jangka waktu satu
bulan sejak diterimanya surat
keterangandimaksud.
f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak
Page | 4
disetujui, maka DirekturJenderal Pajak
mengeluarkan surat keputusan penolakan
dengandisertai alasan-alasannya.
Page | 5
g. Apabila setelah jangka waktu satu
bulan sejak tanggal
diterimanyaketerangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Direktur
Jenderal Pajak tidak memberikan
keputusan, maka keterangan yang
diajukanitu dianggap disetujui.
Inflasi
Menurut Sukirno (2012), Inflasi
adalah kenaikan harga-harga umum yang
berlaku dalam suatu perekonomian dari satu
periode ke periode lainnya, kemudian tingkat
inflasi adalah persentasi kenaikan harga-
harga pada suatu tahun tertentu berbanding
dengan tahun sebelumnya.
Jumlah Wajib Pajak
Menurut peraturan daerah kota
Padang nomor 7 tahun 2011 tentang pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
pasal 1 ayat 14 menjelaskan, Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) merupakan surat pemberitahuan yang
digunakan oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan dan Aset Daerah untuk
memberitahukan besarnya pajak terhutang
kepada wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi
dan Bangunan menjelaskan bahwa SPPT
adalah surart yang digunakan oleh Direktorat
HIPOTESIS
Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan
Penelitian mengenai pengaruh inflasi
terhadap penerimaan pajak bumi dan
bangunan pernah dilakukan oleh Budiharjo
(2003), Sasana (2005), dan Hasanudin (2011).
Dimulai pada penelitian Budiharjo (2003)
menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata
pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada
kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya pada penelitian Sasana (2005)
menjelaskan bahwa adanya pengaruh atau
hubungan positif antara inflasi dengan
penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan penelitain-penelitian
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut :H 1 : Inflasi berpengaruh terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang.
Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Penelitian mengenai pengaruh jumlah
wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi
dan bangunan pernah dilakukan oleh Sasana
Page | 6
(2005) dan Makmur (2010). Dimulai pada
penelitian Sasana (2005) menjelaskan bahwa
adanya pengaruh atau hubungan positif antara
jumlah wajib pajak dengan penerimaan PBB di
Kabupaten Banyumas. Kemudian pada
penelitian Makmur (2010) menjelaskan bahwa
jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan
sektor perdesaan sama- sama berpengaruh
terhadap penerimaan pajak bumi dan
bangunan di Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan penelitain-penelitian
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut :
H 2 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruhterhadap Penerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) diseluruhKecamatan di Kota Padang.
Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Penelitian mengenai pengaruh jumlah
wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi
dan bangunan pernah dilakukan oleh
Budiharjo (2003), Irfan (2010) dan Hasanudin
(2011). Dimulai pada penelitian Budiharjo
(2003) menjelaskan adanya pengaruh atau
hubungan positif antara jumlah penduduk
dengan penerimaan PBB pada Kabupaten dan
Kota di Propinsi Jawa Tengah. Tetapi pada
penelitian Irfan (2010) menjelaskan kenaikan
jumlah penduduk tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap penerimaan PBB. Namun
berbeda pada penelitian Hasanudin Muhamad
(2011) menjelaskan adanya pengaruh atau
hubungan positif antara jumlah penduduk
dengan penerimaan PBB di Kabupaten
Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang.
Berdasarkan penelitain-penelitian
terdahulu di atas, maka hipotesis dalam
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut :H 3: Jumlah Penduduk berpengaruh
terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diseluruh Kecamatan di Kota Padang.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi adalah seluruh wajib pajak PBB yang
berada di wilayah Kota Padang.
Pemilihan sampel pada penelitian ini
menggunakan metode sampling jenuh
(sensus). Sampling jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel. Sampelnya adalah
seluruh wajib pajak PBB yang berada di Kota
Padang meliputi sebelas kecamatan yang ada
di wilayah Kota Padang mulai dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2012.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data-data
yang telah berhasil didapatkan dalam
penelitian ini yaitu :
a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Padang selama tahun 2009-2012
b. Tingkat Inflasi Kota Padang selama tahun
2009-2012
c. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Page | 7
Kota Padang selama tahun 2009-2012
d. Jumlah Penduduk Kota Padang selama
tahun 2009-2012.
Data ini di dapatkan dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Kota Padang dan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
Metode yang digunakan dalam penulisan
penelitian ini adalah metode dokumentasi.
Metode dokumentasi yaitu metode
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan
dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Defenisi Operasional dan Pengukuran
Variabel
Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini
yaitu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) adalah sejumlah pembayaran yang
dibayarkan oleh wajib pajak bumi dan
bangunan dalam satuan rupiah selama satu
tahun. Variabel ini diukur dengan
menggunakan jumlah penerimaan pajak Bumi
dan Bangunan dalam satuan rupiah di setiap
kecamatan per tahun selama tahun 2009
sampai dengan tahun 2012 di Kota Padang.
Variabel Independen
Variabel-variabel Independen dalam
penelitian ini yaitu :
a. Inflasi
Inflasi adalah proses kenaikan seluruh
harga barang-barang secara umum yang
terjadi secara terus menerus atau dari satu
periode ke periode lainnya. Variabel ini
diukur dengan menggunakan persen,
karena data yang tersedia adalah data
dalam bentuk bulanan mulai dari tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 di Kota
Padang. Maka diambil data rata-rata
inflasi pertahun selama waktu penelitian.
b. Jumlah Wajib Pajak
Jumlah wajib pajak adalah jumlah
penduduk penduduk yang memiliki
nomor pokok wajib pajak khususnya
wajib pajak bumi dan bangunan yang
berdomisili diseluruh kecamatan di Kota
Padang. Variabel ini di ukur dengan
menggunakan jumlah wajib pajak yang
terdaftar di setiap kecamatan per tahun
selama tahun 2009 sampai dengan tahun
2012 di Kota Padang.
c. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk adalah jumlah seluruh
orang yang mendiami suatu daerah
tertentu khususnya diseluruh daerah di
kecamatan Kota Padang.Variabel ini
diukur dengan menggunakan satuan
orang/jiwa yang berada di setiap
kecamatan di Kota Padang mulai dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
Keterangan Min
Max
Mean Std.DeviasiInflasi 1,4 1,9 1,68 0,179
Jumlah Wajib Pajak
8,45
10,79
9,4975
0,55284
JumlahPenduduk
10,04
12,03
11,1311
0,51791
Pajak Bumi dan Bangunan
18,47
21,04
20,3736
0,74595
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Page | 8
Model Analisa
Teknik analisis data yang digunakan
pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi
berganda, maka persamaan regresinya sebagai
berikut :
Y= Pc + P1X1 + P2X2 + P3X3 + e
Dimana :
Y = Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan
P0 = Konstanta
P1, P2, P3 = Koefisien Regresi
X1 = Inflasi
X2 = Jumlah W ajib Pajak
X3 = Jumlah Penduduk
e = Error
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian
Kota Padang adalah ibukota Provinsi
Sumatera Barat yang terletak di pantai barat
pulau Sumatera dan berada antara 0 44C 00
dan 1008C352 Lintang Selatan serta antara
100()05C052 dan 100()34C092 Bujur Timur.
Menurut PP No.17 Tahun 1980, luas Kota
Padang adalah 694,96 km atau setara dengan
1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat.
Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104
kelurahan/desa dengan kecamatan terluas
adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25
km2 (BPS, 2013).
Dalam penelitian ini sampel yang
digunakan adalah 11 kecamatan yang ada di
Kota Padang, karena masa penelitian ini
selama 4 tahun yaitu dari tahun 2009-2012
maka total sampel dalam penelitian ini
berjumlah 44 sampel.
Statistik Deskriptif
Tabel 4.1Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Dari tabel 4.1 di atas terlihat nilai
variabel inflasi terendah adalah sebesar 1,47
sedangkan nilai Inflasi tertinggi adalah sebesar
1,95. Kemudian rata-rata Inflasi pada
penelitian ini sebesar 1,6875 dengan standar
deviasi sebesar 0,17930.
Variabel yang kedua yaitu jumlah
wajib pajak, dengan nilai terendah adalah
sebesar 8,45 dan dengan nilai tertinggi sebesar
10,79. Secara keseluruhan rata-rata nilai
jumlah wajib pajak adalah sebesar 9,4975
yang menghasilkan standar deviasi data
sebesar 0,55284.
Variabel yang ke tiga adalah Jumlah
Penduduk dengan nilai terendahnya sebesar
10,04 sedangkan nilai tertingginya sebesar
12,03. Secara keseluruhan nilai rata-rata
Jumlah Penduduk adalah sebesar 11,1311
dengan menghasilkan standar deviasi sebesar
0,51791.
KeteranganAsymp Sig (2-Tailed)
Alpha Kesimpulan
Inflasi 0,091 0,05 NormalJumlah Wajib Pajak
0,075 0,05 Normal
JumlahPenduduk
0,643 0,05 Normal
Pajak Bumi dan Bangunan
0,333 0,05 Normal
Sumber: hasil pengolahan data SPSS 16.0
Keterangan Tolerance VIF Kesimpulan
Inflasi 0,998 1,001
Tidak TerjadiJumlah
Wajib Pajak0,244 4,09
1Tidak Terjadi
JumlahPenduduk
0,245 4,089
Tidak Terjadi
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Model Durbin-Watson
1 1,151Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Page | 9
Variabel yang ke empat adalah
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB)
dengan nilai terendahnya sebesar 18,47
sedangkan nilai tertingginya ialah sebesar
21,40. Secara keseluruhan nilai rata- rata
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunam (PBB)
yaitu sebesar 20,3736 dengan standar deviasi
sebesar 0,74595.
Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.2Hasil Pengujian Normalitas
Pada Tabel 4.2 di atas terlihat seluruh
variabel penelitian telah berdistribusi normal.
Seluruh variabel penelitian tersebut telah
memiliki nilai asymp sig (2-tailed) diatas 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh
variabel penelitian yang digunakan telah
berdistribusi normal, sehingga tahapan
pengolahan data selanjutnya bisa
dilaksanakan.
Hasil Uji Multikolonieritas
Tabel 4.3Hasil Pengujian Multikolinearitas
Variabel Independen
Pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing-
masing variabel independen yang terdiri dari
inflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah
penduduk telah memiliki nilai tolerance > 0,10
dan VIF < 10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa setiap masing-masing
variabel independen tidak teridentifikasi atau
bebas dari gejala multikolinearitas.
Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4.4
Hasil Pengujian Autokorelasi
Pada hasil analisis dari tabel 4.4
terlihat bahwa nilai Durbin - Watson (DW)
sebesar 1,291. Karena nilai Durbin - Watson
(DW) berkisar antara antara 1 sampai 3, maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi.
Tabel 4.6Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
(R2)
Individual (Uji Statistik t)
Tabel 4.8Hasil Pengujian Statistik t
Keterangan R-SquareInflasi, jumlah wajib pajak dan jumlah penduduk
0,420
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Ket B T Sig Kesimpulan
Konstanta 10,2 4,7 0,0Inflasi (Xj)
-0,21
-0,4
0,637
Tidaksignifika
JumlahWajib Pajak (X2)
0,127
0,312
0,757
Tidaksignifikan
JumlahPenduduk(X3)
0,833
2,376
0,022
Signifikan
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.5Hasil Pengujiaan Heteroskedastisitas
Model Glejser
Pengujian Signifikan Simultan (Uji
Statistik F)
Tabel 4.7Hasil Pengujian Statistik F
Keterangan Sig Alpha Kesimpulan
Inflasi 0,610
0,05 Tidak TerjadiJumlahWajib Pajak
0,444
0,05 Tidak Terjadi
JumlahPenduduk
0,071
0,05 Tidak Terjadi
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Keterangan
Sig
Alpha Kesimpulan
Inflasi, jumlah wajib pajak dan
jumlah
0,000
0,05
Signifikan
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Dari Tabel 4.5 di atas terlihat jelas
bahwa setiap variabel independen pada
penelitian ini telah menunjukkan nilai
signifikan di atas 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa model regresi absolute
yang telah terbentuk tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas.
Pengujian Hipotesis2
Pengujian Koefisien Determinansi (R )
Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, terlihat
bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < alpha
0.05 maka artinya Ho ditolak dan Ha
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan secara
serentak antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak
dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pengujian Signifikan Parameter
Page | 10
Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat
bahwa nilai R Square yang berhasil didapatkan
sebesar 0,420. Hal ini menjelaskan bahwa
pengaruh variabel Inflasi, Jumlah Wajib Pajak
dan Jumlah Penduduk terhadap variabel
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sebesar 42%, sedangkan sisanya sebesar 58%
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Berdasarkan tabel 4.8 hasil persamaan
regresi linier berganda yang didapatkan adalah
sebagai berikut :
Y = 10,265 - 0,213X1 + 0,127X2 +
0,833X3
Pada variabel inflasi mendapatkan nilai
-0,213 kemudian pada variabel jumlah
Page | 11
wajib pajak mendapatkan nilai 0,127
selanjutnya pada variabel jumlah penduduk
mendapatkan nilai 0,833.
Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis 1
Pada tabel 4.8 terlihat koefisien regresi
yang dimiliki oleh variabel inflasi sebesar -
0,425 dengan nilai signifikan 0,673. Hasil ini
menunjukkan bahwa nilai signifikan t sebesar
0,673 > alpha 0,05 maka
keputusannya Ho diterima dan Ha ditolak.
Sehingga hipotesis pertama dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan
antara Inflasi dengan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel
inflasi tidak dapat memberikan pengaruh
terhadap penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka dapat
dikatakan bahwa variabel inflasi bukanlah
variabel yang dapat memberikan pengaruh
atau dampak yang kuat terhadap penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Padang. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Budiharjo (2003) dan Hasanudin
(2011). Penelitian Budiharjo (2003)
menjelaskan bahwa inflasi tidak nyata
pengaruhnya terhadap penerimaan PBB pada
kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.
Kemudian pada penelitian Hasanudin (2011)
juga menjelaskan bahwa inflasi tidak
berpengaruh terhadap penerimaan PBB di
Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota
Semarang.
Hipotesis 2
Pada tabel 4.8 terlihat koefisien regresi
yang dimiliki oleh variabel jumlah wajib pajak
sebesar 0,312 dengan nilai signifikan 0,757.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan t
sebesar 0,673 > alpha 0,05 maka keputusannya
Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga
hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat pengaruh signifikan antara
jumlah wajib pajak dengan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel
jumlah wajib tidak dapat memberikan
pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka
dapat dikatakan bahwa variabel jumlah wajib
bukanlah variabel yang dapat memberikan
pengaruh atau dampak yang kuat terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kota Padang. Hasil penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian Sasana (2005) dan
Makmur (2010). Pada penelitian Sasana
(2005) menjelaskan bahwa adanya pengaruh
atau hubungan positif antara jumlah wajib
pajak dengan penerimaan PBB di Kabupaten
Banyumas. Kemudian pada penelitian
Makmur (2010) juga menjelaskan bahwa
jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan
sektor perdesaan sama- sama berpengaruh
terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kutai
Barat.
Page | 12
Hipotesis 3
Pada tabel 4.8 terlihat koefisien regresi
yang dimiliki oleh variabel jumlah wajib pajak
sebesar 2,376 dengan nilai signifikan 0,022.
Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan t
sebesar 0,022 < alpha 0,05 maka keputusannya
Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga
hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan antara jumlah
penduduk dengan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Padang.
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel
jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh
terhadap penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Padang. Maka dapat
dikatakan bahwa variabel jumlah penduduk
merupakan variabel yang dapat memberikan
pengaruh atau dampak yang kuat terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di Kota Padang. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Budiharjo (2003) dan
Hasanudin (2011). Pada penelitian Budiharjo
(2003) menjelaskan adanya pengaruh atau
hubungan positif antara jumlah penduduk
dengan penerimaan PBB pada kabupaten dan
Kota di Propinsi Jawa Tengah. Kemudian
Hasanudin (2011) juga menjelaskan adanya
pengaruh atau hubungan positif antara jumlah
penduduk dengan penerimaan PBB di
Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota
Semarang.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil
penelitian dan uraian di atas mengenai Kajian
Empiris Tentang Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Padang, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Hasil pengujian hipotesis 1 menjelaskan
bahwa inflasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Padang.
b. Hasil pengujian hipotesis 2 menjelaskan
bahwa jumlah wajib pajak tidak
berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kota Padang.
c. Hasil pengujian hipotesis 3 menjelaskan
bahwa jumlah penduduk berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota
Padang.
d. Secara simultan terdapat pengaruh
signifikan antara inflasi, jumlah wajib
pajak dan jumlah penduduk terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kota Padang.
e. Pengaruh variabel inflasi, jumlah wajib
pajak dan jumlah penduduk terhadap
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Kota Padang sebesar 42%,
sedangkan sisanya sebesar 58%
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Page | 13
Saran
Berdasarkan kepada hasil dari
penelitian diatas maka dapat dikemukakan
beberapa saran, diantaranya agar hasil yang
didapatkan lebih akurat maka untuk penelitian
yang selanjutnya disarankan memperluas atau
menambah lokasi ruang lingkup penelitiannya,
kemudian untuk tidak menggunakan variabel
independen jumlah wajib dan jumlah
penduduk secara bersamaan karena memiliki
hubungan gejala dari hasil uji
multikolonieritas, selanjutnya disarankan
untuk menggunakan variabel- variabel
independen lainnya yang dapat mempengaruhi
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
seperti PDRB, jumlah bangunan, luas lahan,
faktor-faktor dalam diri wajib pajak dan
variabel-variabel independen lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Padang, Padang Dalam Angka, 2013.
Budiharjo, Ari. 2003. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Direktorat Jenderal Pajak, 2012. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Perpajakan, Jakarta.
Erniyanti, Liza. 2007. Analisa Ekonomi Makro, Industri dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Return Saham dan Beta Syariah, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta padang.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Hasanudin, Muhamad. 2011. Analisi Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kendal, Demak, Kudus dan Kota Semarang Tahun 2001-2008, Jurnal Teknis, Vol.6 No.1.
http://pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/ekonomi/3309-peralihan- pbb-dari-paj ak-pusat-menjadi-pajak- daerah.html,15 Februari 2014.
http://www.pajak.go.id/content/pengalihan- pbb-perdesaan-dan-perkotaan,15 Februari 2014.
Imtikhanah, Sobrotul dan Nin Sulistyowati. 2011. Pengaruh Faktor-faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Pekalongan, Jurnal, Pekalongan.
Irfan, 2010. Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Jmlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Selatan, Skripsi Sarjana, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Makmur, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kabupaten Kutai Barat, Jurnal Eksis, Vol.6 No.2. Samarinda.
Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.
Nadhia, Syarifah., Siti Khairani, dan Ratna Juwita, 2013. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP, Palembang.
Page | 14
Pemerintah Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2012.
Pemerintah Kota Padang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011.
Sarwono, Jonathan. 2012. IBM SPSS ”Advan Statistik”: Prosedur-ProsedurGeneralisasi dan Perluasan Generel Linear Model (GLM), Andi Offset, Yogyakarta.
Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas), Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No.1.
Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung.
Sukirno, Sadono. 2012. Makroekonomi, Edisi ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Thoyib, M. 2008. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang, Jurnal Ilmiah Volume 1 No.1.
Triani dan Yeni Kuntari, 2009.Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar, Jurnal STIE Widya Manggala Semarang.