01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

5/13/2018 01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/01-tinjauan-umum-governance-pengelolaan-keuangan-negara-55a753e29f0a9 1/44

TINJAUAN UMUMGOVERNANCE

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

PANDANGAN

GOOD GOVERNANCE

KINERJA

SUATULEMBAGA

SUSTAINABILITY

DEMOKRASI

TATA KELOLA

PEMERINTAHANYANG BAIK

PENGERTIAN

Governance diartikan sebagai cara mengelola

urusan-urusan publik.

World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social

resource for development of society.

UNDP: Governance sebagai the exercise of

political, economic, and administrative authority

to manage a nation¶s affair at all levels.

PENGERTIAN World Bank lebih menekankan pada cara

pemerintah mengelola sumber daya sosial

dan ekonomi untuk kepentingan

pembangunan masyarakat.

UNDP lebih menekankan pada aspek

politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara

PENGERTIAN P olitical governance mengacu pada proses

pembuatan kebijakan ( policy/strategy formulation)

E conomic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan

kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

Administrative governance mengacu pada sistem

implementasi kebijakan.

GOOD GOV ERN A NCE Pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank).

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP)

P articipation

K eterlibatan masyarakat dalam pembuatan

keputusan

Rule of Law

K erangka hukum yang adil & tegaknya

supremasi hukum Transparency

Dibangun atas kebebasan memperolehinformasi

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP)

Responsiveness

Cepat dan tanggap dalam melayani

stakeholder.

C onsensu s orientation

Berorientasi pada kepentingan masyarakat

Equity (Kesataraan)Semua memiliki kesempatan yang samauntuk memperoleh kesejahteraan dankeadilan

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP) E fficiency and E ffectiveness

Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya

guna dan berhasil guna Accountability

Pertanggungjawaban kepada publik atasaktivitas yang dilakukan

Strategic vision

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UK/ODA) Legitimacy

Accountability

Competency

Penghormatan terhadap hukum/hak asasi

manusia

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (OECD) Participatory development

Human rights

Democratization

KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (MTI) Transparansi

Akuntabilitas

K ewajaran/kesetaraan

K esinambungan

ERA NEW PUBLIC

MANAGEMENT

Dalam dua dekade ini terjadi perubahan

manajemen sektor publik yang cukup

drastis dari sistem manajemen tradisional

menjadi sistem manajemen publik yang

modern.

Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis. Modern: fleksibel, akomodatif.

FAKTOR PENDORONG NPM

M anagerialism (Pollit, 1993)

M arket-based public administration

(Zhiyong,dan R osenbloom, 1992)

Post bureaucratic paradigm (Barzelay,

Enterpreunerial government (Osborne &

Gaebler, 1992)

KONSEKUENSI NPM Perubahan dari orientasi kebijakan menuju

orientasi kinerja.

Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting ,

dan kompetisi.

Peningkatan public service

REINVENTING GOVERNMENT(OSBOURNE & GAEBLER 1992)

Pemerintahan K atalis

Fokus pada pemberian pengarahan, bukan

produksi pelayanan publik.

Pemerintah Milik Masyarakat

Memberdayakan masyarakat daripada melayani

Pemerintah yang K ompetitif Memberikan semangat kompetisi dalam

pemberian pelayanan publik.

REINVENTING GOVERNMENT Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh

peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi

Pemerintah yang Berorientasi Hasil

Membiayai hasil, bukan masukan Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi

REINVENTING GOVERNMENT Pemerintahan Wirausaha

Mampu menciptakan pendapatan dan tidak

sekedar membelanjakan.

Pemerintahan Antisipatif

Berupaya mencegah daripada mengobati

Pemerintah DesentralisasiMengubah dari hierarki, menuju partisipatif dan tim kerja

REINVENTING GOVERNMENT

Pemerintah Berorientasi pada

Mekanisme Pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme

pasar (sistem insentif) dan bukan dengan

mekanisme administratif (sistem prosedur

dan pemaksaan)

PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

K euangan

Negara

adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

SEJARAH KEUANGAN NEGARA

Aturan Peralihan UUD 1945

Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448)

Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954

Nomor 6 dan 1955 Nomor 49

Undang-undang No 9 Tahun 1968

Undang-undang No 17 Tahun 2003

REFORMASI PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

8 PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE (WORLD BANK)

1. Partisipasi

2. Tegaknya Supremasi Hukum

3. Transparansi

4. Responsif (kepedulian pada

stakeholder)

5. Berorientasi pada konsensus6. Kesetaraan

7. Efektifitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan

Anggaran

Pertanggungjawaban

UU NO. 5/1974

PP NO. 5/1975PP NO. 6/1975

Manual AdministrasiKeuangan Daerah

(MAKUDA)

KEPMENDAGRI

NO. 29/2002

UU NO. 22/1999

UU NO. 25/1999

PP NO. 105/2000

PERDA POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP NO. 58/2005

UU NO. 17/2003

UU NO. 1/2004

UU NO. 15/2004

UU NO. 25/2004

UU NO. 32/2004

UU NO. 33/2004

PP NO. 24/2005

PERMENDAGRI

NO. 13/2006

PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA

DAERAH

ORDE BARU

(SENTRALISTIK)REFORMASI

TAHAP I

REFORMASI

TAHAP II

Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan

PERMENDAGRI

NO. 59/2007

PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI

KEUANGAN NEGARA

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

Asas-asas umum

K ekuasaan atas Pengelolaan K euangan Negara Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Hubungan keuangan pemerintah

Pelaksanaan APBN dan APBD

Pertanggungjawaban Pengelolaan K euangan Negara

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

OBYEK SUBYEK

PROSES TUJUAN

PENDEKATAN

DALAM PERUMUSAN

KEUANGAN NEGARA

ASAS UMUM DALAM PKN

Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas

spesialitas.

est practices

: akuntabilitas,

profesionalitas,

proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, Pemeriksaan

keuangan oleh badan pemeriksa yang independen.

ACUAN : REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN

NEGARA, MEMPERKOKOH LANDASAN PELAK SANAAN

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

K ekuasaan atas Pengelolaan K euangan

NegaraPRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

CHIEF FINANCIAL

OFFICER

CHIEF OPERATIONAL

OFFICER

MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA

KEPADA

Hubungan keuangan pemerintah

Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana

perimbangan kepada pemerintah daerah Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR

Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan

badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuanganharus mendapat persetujuan DPR/DPRD

Pelaksanaan APBN dan APBD

Masalah administratif diatur dalam undang-

undang tentang perbendaharaan negara ( UU

No 1 th 2004)

Pemerintah perlu menyampaikan laporan realisasi

semester pertama (akhir Juli) kepada

DPR/DPRD

Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Negara

Laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran

2. Neraca

3. Laporan Arus K as

4. Catatan atas laporan keuangan

Penyampaian laporan wajib tepat waktu dandisusun mengikuti standar akuntansi

pemerintah yang ditetapkan melalui PP

23/02/2012 31

SISTEM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SENTRALISASI

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

TUGAS PEMBANTUAN

23/02/2012 32

DESENTRALISASI

PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DEKONSENTRASIPELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-

TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKILPEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-

KAT PUSAT DI DAERAH

23/02/2012 33

TUGAS PEMBANTUAN

PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA & DESA ATAUDARI PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK

MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANGDISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIADENGAN KEWAJIBAN MELAPORKANPELAKSANAANNYA DANMEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADAYANG MENUGASKAN

REFORMASI KEUANGAN DAERAH

Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidangkeuangan mencakup berbagai bidang yakni :

Discretion ReformReformasi di bidang keleluasaan pemerintah

daerah dalam mengelola sumber pendapatan

Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah

Deficit Spending

Reform

Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman

Strategic Cost

Reform

Reformasi dalam strategi pembiayaan.

Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai

Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana

dan penggunaanya

Reformasi ini menyangkut

pemberian keleluasaan dalam

mengelola keuangan daerah

Discretion Reform

Dalam otonomi daerah berdasarkan

UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999

anggaran yang sudah disetujui DPRDTidak lagi harus dimintakan pengesahan

Pemerintah daerah di atasnya

Karena memang pemerintahan daerah

tidak lagi berjenjang

DPRD juga diberikan kewenangan

menentukan

anggaran untuk lembaga legislatif

Budget Reform

Perubahan Proses

Penyusunan Anggaran

Perubahan Struktur

Anggaran

Perubahan Struktur Anggaran

Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran

tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran

yang incrementalism

Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi

dan meningkatkan akuntabilitas

SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN

Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas

Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah

Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan

pengawasan anggaran (budgetary control)

Memungkinkan pembentukan cadangan melaluitransfer

AZAS UMUMPENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Tertib

Taat pada PeraturanPerundangan yang berlaku

Efisien

Efektif

Transparan

BertanggungjawabMemperhatikan Azas

Keadilan

Dan Kepatutan

DEFICIT SPENDING REFORM

Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah

menyatakan terjadi ³Deficit´

Alasannya menganut anggaran berimbang yang

dinamis

Padahal yang terjadi pinjaman yang diterima dicatat

sebagai ³ Pendapatan´

Sejak Menteri Keuangan Prof. DR. Bambang Sudibyo

direformasi, Penempatan Pinjaman tidak dicatat

sebagai ³Pendapatan´ tetapi sebagai ³Pinjaman´

STRATEGIC COST REFORM

Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost)

Dalam ³Pembiayaan´ dari Akuntansi diminta untuk mengungkap

Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur

Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif

Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang

Akan Datang (Next Year)

Pos Mana

-Lain-lain

-Biaya Tidak Tersangka

-Sumbangan, Organisasi

KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG

Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalamikrisis

Ekonomi (Krisis Multi Dimensional)

Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua

Merdeka,

Sehingga ³Otonomi´ dirancukan dengan ³pembagian kedaulatan(Souverignity)

Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas

penduduk

Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomidan

Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk

Sistem anggaran yang tidak menggunakan ³Fund System´ sehingga perbaikan

system

Perencanaan yang agak Sulit

Perencanaan

LINGKUPPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan

Pengawasan/

Pengendalian

Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output

Kebijakan Umum

KegiatanAnggaran

APBDPenatausahan

& Akuntansi

LaporanPelaksanaan

APBDEvaluasi

Kinerja

Evaluasi

RPJMD/RKPD

Penjaringan Aspirasi

Kinerja MasaLalu

Asumsi Dasar

KebijakanPemerintah

(RPJM/RKP/Prioritas

Pembangunan)

Prestasi Kerja

Perda APBD

Formulir/Dokumen

Catatan/Register

Semesteran

Tahunan

Prioritas & PlafonAnggaran Sementara

01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

Documents

Transcript of 01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

BAB II. TINJAUAN UMUM PUSAT PELATIHAN …e-journal.uajy.ac.id/1943/3/2TA12717.pdfdipasarkan secara eceran (retail). Menciptakan tren sendiri, ... penjualan barang-barang kebutuhan

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT ...mkn.usu.ac.id/images/22.pdf · Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah

Acronym Bahasa English P4KSI Pusat Penelitian Pengelolaan ... · Berdasarkan KEP MEN No. 45 Tahun 2011, status stok ikan demersal secara umum berada pada kondisi Over Exploited. Akan

DISKRESI PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA ...

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Strategi ...digilib.uinsby.ac.id/8378/4/BAB II.pdf · pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran ... strategi

BAB III TINJAUAN UMUM PLURALISME A. Pengertian Pluralisme

Etika Profesi - Bab 1 Tinjauan Umum Filsafat Moral Dan Etika

BAB IV PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum 1. Sejarah Best Western ...repository.nscpolteksby.ac.id/129/7/7 Bab IV.pdf · 28 BAB IV PEMBAHASAN A. Tinjauan Umum 1. Sejarah Best Western Papilio

Senjangan Anggaran - repositori.unud.ac.id...yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah sakit yang menggunakan BLUD memperoleh dana dari Anggaran

MANUAL MUTU PASCASARJANA MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS … · 5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 5.6. Tinjauan Manajemen 6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 6.1. Penyediaan Sumber Daya

ANALISIS IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN …thesis.umy.ac.id/datapublik/t37678.pdf1 analisis implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di rumah sakit panembahan

BAB II TINJAUAN UMUM GALERI, WORKSHOP, dan …e-journal.uajy.ac.id/2969/3/2TA11291.pdf · berupa pohon yang dikenal di Indonesia sejak tahun 1560, namun baru ... 1975, setelah PTP

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang …eprints.umm.ac.id/43327/3/BAB II .pdf · Arizona tahun 1966 yang akhirnya memunculkan Amandemen Kelima Bill of Rights:18 “No

BAB II TINJAUAN dan LANDASAN TEORI II.1. Tinjauan Umum II ...thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2/2008-2-00068-AR Bab 2.pdf · II.1.1. Pengertian Loft Di dalam kamus, ... langit didesain tinggi

JURNAL - UAJY Repositorye-journal.uajy.ac.id/10710/1/JURNAL.pdf · 2) Tinjauan Umum tentang Spionase Menurut Y. Wahyu Saronto, spionase termasuk ke dalam tahap penjejakan dalam kegiatan

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah di Pondok ...

TINJAUAN DIMENSI EKONOMI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN ...

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM … · 2020. 5. 13. · Undang Bea Materai 1985 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas

Pengelolaan Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru ...

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI …repository.unas.ac.id/259/1/PROSIDING DANIEL.pdf · bentuk kebijakan. Dengan kata lain, pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk