01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

5/13/2018 01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/01-tinjauan-umum-governance-pengelolaan-keuangan-negara-55a753e29f0a9 1/44

TINJAUAN UMUMGOVERNANCE

DAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA



PANDANGAN

GOOD GOVERNANCE

KINERJA

SUATULEMBAGA

SUSTAINABILITY

DEMOKRASI

TATA KELOLA

PEMERINTAHANYANG BAIK



PENGERTIAN

Governance diartikan sebagai cara mengelola

urusan-urusan publik.

World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social

resource for development of society.

UNDP: Governance sebagai the exercise of

political, economic, and administrative authority

to manage a nation¶s affair at all levels.



PENGERTIAN World Bank lebih menekankan pada cara

pemerintah mengelola sumber daya sosial

dan ekonomi untuk kepentingan

pembangunan masyarakat.

UNDP lebih menekankan pada aspek

politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara



PENGERTIAN P olitical governance mengacu pada proses

pembuatan kebijakan ( policy/strategy formulation)

E conomic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang

berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan

kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.

Administrative governance mengacu pada sistem

implementasi kebijakan.



GOOD GOV ERN A NCE Pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank).



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP)

P articipation

K eterlibatan masyarakat dalam pembuatan

keputusan

Rule of Law

K erangka hukum yang adil & tegaknya

supremasi hukum Transparency

Dibangun atas kebebasan memperolehinformasi



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP)

Responsiveness

Cepat dan tanggap dalam melayani

stakeholder.

C onsensu s orientation

Berorientasi pada kepentingan masyarakat

Equity (Kesataraan)Semua memiliki kesempatan yang samauntuk memperoleh kesejahteraan dankeadilan



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UNDP) E fficiency and E ffectiveness

Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya

guna dan berhasil guna Accountability

Pertanggungjawaban kepada publik atasaktivitas yang dilakukan

Strategic vision

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (UK/ODA) Legitimacy

Accountability

Competency

Penghormatan terhadap hukum/hak asasi

manusia



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (OECD) Participatory development

Human rights

Democratization



KARAKTERISTIK GOOD

GOVERNANCE (MTI) Transparansi

Akuntabilitas

K ewajaran/kesetaraan

K esinambungan



ERA NEW PUBLIC

MANAGEMENT

Dalam dua dekade ini terjadi perubahan

manajemen sektor publik yang cukup

drastis dari sistem manajemen tradisional

menjadi sistem manajemen publik yang

modern.

Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis. Modern: fleksibel, akomodatif.



FAKTOR PENDORONG NPM

M anagerialism (Pollit, 1993)

M arket-based public administration

(Zhiyong,dan R osenbloom, 1992)

Post bureaucratic paradigm (Barzelay,

1992)

Enterpreunerial government (Osborne &

Gaebler, 1992)



KONSEKUENSI NPM Perubahan dari orientasi kebijakan menuju

orientasi kinerja.

Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting ,

dan kompetisi.

Peningkatan public service



REINVENTING GOVERNMENT(OSBOURNE & GAEBLER 1992)

Pemerintahan K atalis

Fokus pada pemberian pengarahan, bukan

produksi pelayanan publik.

Pemerintah Milik Masyarakat

Memberdayakan masyarakat daripada melayani

Pemerintah yang K ompetitif Memberikan semangat kompetisi dalam

pemberian pelayanan publik.



REINVENTING GOVERNMENT Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi

Mengubah organisasi yang digerakkan oleh

peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi

Pemerintah yang Berorientasi Hasil

Membiayai hasil, bukan masukan Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi



REINVENTING GOVERNMENT Pemerintahan Wirausaha

Mampu menciptakan pendapatan dan tidak

sekedar membelanjakan.

Pemerintahan Antisipatif

Berupaya mencegah daripada mengobati

Pemerintah DesentralisasiMengubah dari hierarki, menuju partisipatif dan tim kerja



REINVENTING GOVERNMENT

Pemerintah Berorientasi pada

Mekanisme Pasar

Mengadakan perubahan dengan mekanisme

pasar (sistem insentif) dan bukan dengan

mekanisme administratif (sistem prosedur

dan pemaksaan)



PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

K euangan

Negara

adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut



SEJARAH KEUANGAN NEGARA

Aturan Peralihan UUD 1945

Indische Comptabiliteitswet (ICW Stbl. 1925 N0 448)

Diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954

Nomor 6 dan 1955 Nomor 49

Undang-undang No 9 Tahun 1968

Undang-undang No 17 Tahun 2003



REFORMASI PENGELOLAAN

KEUANGAN NEGARA

8 PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE (WORLD BANK)

1. Partisipasi

2. Tegaknya Supremasi Hukum

3. Transparansi

4. Responsif (kepedulian pada

stakeholder)

5. Berorientasi pada konsensus6. Kesetaraan

7. Efektifitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan

Anggaran

Pertanggungjawaban



UU NO. 5/1974

PP NO. 5/1975PP NO. 6/1975

Manual AdministrasiKeuangan Daerah

(MAKUDA)

KEPMENDAGRI

NO. 29/2002

UU NO. 22/1999

UU NO. 25/1999

PP NO. 105/2000

PERDA POKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP NO. 58/2005

UU NO. 17/2003

UU NO. 1/2004

UU NO. 15/2004

UU NO. 25/2004

UU NO. 32/2004

UU NO. 33/2004

PP NO. 24/2005

PERMENDAGRI

NO. 13/2006

PERATURAN/ KEPUTUSAN KEPALA

DAERAH

ORDE BARU

(SENTRALISTIK)REFORMASI

TAHAP I

REFORMASI

TAHAP II

Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Keuangan

PERMENDAGRI

NO. 59/2007



PERUBAHAN MENDASAR REFORMASI

KEUANGAN NEGARA

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

Asas-asas umum

K ekuasaan atas Pengelolaan K euangan Negara Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Hubungan keuangan pemerintah

Pelaksanaan APBN dan APBD

Pertanggungjawaban Pengelolaan K euangan Negara



Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

OBYEK SUBYEK

PROSES TUJUAN

PENDEKATAN

DALAM PERUMUSAN

KEUANGAN NEGARA



ASAS UMUM DALAM PKN

Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas

spesialitas.

B

est practices

: akuntabilitas,

profesionalitas,

proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, Pemeriksaan

keuangan oleh badan pemeriksa yang independen.

ACUAN : REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN

NEGARA, MEMPERKOKOH LANDASAN PELAK SANAAN

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH



K ekuasaan atas Pengelolaan K euangan

NegaraPRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PKN DAN

KEPALA DAERAH SELAKU PEMEGANG PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN KEWENANGAN

PRESIDEN

CHIEF FINANCIAL

OFFICER

CHIEF OPERATIONAL

OFFICER

MELIMPAHKAN KEWENANGANNYA

KEPADA



Hubungan keuangan pemerintah

Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana

perimbangan kepada pemerintah daerah Pinjaman asing harus disetujui oleh DPR

Hubungan dengan perusahaan swasta, perusda, dan

badan pengelola dana masyarakat, dalam hal keuanganharus mendapat persetujuan DPR/DPRD



Pelaksanaan APBN dan APBD

Masalah administratif diatur dalam undang-

undang tentang perbendaharaan negara ( UU

No 1 th 2004)

Pemerintah perlu menyampaikan laporan realisasi

semester pertama (akhir Juli) kepada

DPR/DPRD

Pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja



Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Negara

Laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan realisasi anggaran

2. Neraca

3. Laporan Arus K as

4. Catatan atas laporan keuangan

Penyampaian laporan wajib tepat waktu dandisusun mengikuti standar akuntansi

pemerintah yang ditetapkan melalui PP



23/02/2012 31

SISTEM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SENTRALISASI

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

TUGAS PEMBANTUAN



23/02/2012 32

DESENTRALISASI

PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAH-AN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DEKONSENTRASIPELIMPAHAN WEWENANG DARI PEMERIN-

TAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKILPEMEINTAH PUSAT DAN/ATAU PERANG-

KAT PUSAT DI DAERAH



23/02/2012 33

TUGAS PEMBANTUAN

PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA & DESA ATAUDARI PROVINSI/KAB/KOTA KE DESA UNTUK

MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU YANGDISERTAI PEMBIAYAAN, SARANA, & PRASARANA SERTA SUMBERDAYA MANUSIADENGAN KEWAJIBAN MELAPORKANPELAKSANAANNYA DANMEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADAYANG MENUGASKAN



34

REFORMASI KEUANGAN DAERAH

Di dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi) di bidangkeuangan mencakup berbagai bidang yakni :

Discretion ReformReformasi di bidang keleluasaan pemerintah

daerah dalam mengelola sumber pendapatan

Budget Reform Reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah

Deficit Spending

Reform

Reformasi dalam menggunakan dana pinjaman

Strategic Cost

Reform

Reformasi dalam strategi pembiayaan.

Di dalam Otonomi daerah dimungkinkan berbagai

Strategi pembiayaan dalam meperoleh dana

dan penggunaanya



35

Reformasi ini menyangkut

pemberian keleluasaan dalam

mengelola keuangan daerah

Discretion Reform

Dalam otonomi daerah berdasarkan

UU No. 22/1999 Dan UU No. 25/1999

anggaran yang sudah disetujui DPRDTidak lagi harus dimintakan pengesahan

Pemerintah daerah di atasnya

Karena memang pemerintahan daerah

tidak lagi berjenjang

DPRD juga diberikan kewenangan

menentukan

anggaran untuk lembaga legislatif



36

Budget Reform

Perubahan Proses

Penyusunan Anggaran

Perubahan Struktur

Anggaran



37

Perubahan Struktur Anggaran

Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran

tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran

yang incrementalism

Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi

dan meningkatkan akuntabilitas



38

SEGI POSITIF PERUBAHAN STRUKTUR ANGGARAN

Bilamana terjadi surplus/defisit akan nampak jelas

Memudahkan membuat perhitungan anggaran daerah

Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan

pengawasan anggaran (budgetary control)

Memungkinkan pembentukan cadangan melaluitransfer



39

AZAS UMUMPENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Tertib

Taat pada PeraturanPerundangan yang berlaku

Efisien

Efektif

Transparan

BertanggungjawabMemperhatikan Azas

Keadilan

Dan Kepatutan



40

DEFICIT SPENDING REFORM

Sampai dengan Orde Baru Pemerintah Tidak Pernah

menyatakan terjadi ³Deficit´

Alasannya menganut anggaran berimbang yang

dinamis

Padahal yang terjadi pinjaman yang diterima dicatat

sebagai ³ Pendapatan´

Sejak Menteri Keuangan Prof. DR. Bambang Sudibyo

direformasi, Penempatan Pinjaman tidak dicatat

sebagai ³Pendapatan´ tetapi sebagai ³Pinjaman´



41

STRATEGIC COST REFORM

Dipisahkan Belanja (Expenses) dan Biaya (Cost)

Dalam ³Pembiayaan´ dari Akuntansi diminta untuk mengungkap

Beban Biaya Publik Atau Biaya Aparatur

Beban Unit Kerja Mana, Eksekutif (unit Kerja Tertentu) atau Legislatif

Tahun Anggaran Mana, Tahun Berjalan (Current Year) atau Tahun Yang

Akan Datang (Next Year)

Pos Mana

-Lain-lain

-Biaya Tidak Tersangka

-Sumbangan, Organisasi



42

KONDISI YANG TIDAK MENDUKUNG

Otonomi Daerah dimulai pada tahun 2001 dimana negara sedang mengalamikrisis

Ekonomi (Krisis Multi Dimensional)

Sedang menghadapi gerakan separatis Aceh Merdeka, Maluku, Papua

Merdeka,

Sehingga ³Otonomi´ dirancukan dengan ³pembagian kedaulatan(Souverignity)

Heterogenitas dalam penyebaran penduduk, kekayaan alam, kualitas

penduduk

Krisis Kepercayaan terhadap Pemimpin nasional akibat dari krisis ekonomidan

Korupsi, BLBI- KLBI, Hutang yang menumpuk

Sistem anggaran yang tidak menggunakan ³Fund System´ sehingga perbaikan

system

Perencanaan yang agak Sulit



Perencanaan

LINGKUPPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan

Pengawasan/

Pengendalian

Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output

Kebijakan Umum

APBD

KegiatanAnggaran

APBDPenatausahan

& Akuntansi

LaporanPelaksanaan

APBDEvaluasi

Kinerja

Hasil

Evaluasi

RPJMD/RKPD

Penjaringan Aspirasi

Kinerja MasaLalu

Asumsi Dasar

KebijakanPemerintah

(RPJM/RKP/Prioritas

Pembangunan)

Prestasi Kerja

Perda APBD

Formulir/Dokumen

Catatan/Register

Semesteran

Tahunan

Prioritas & PlafonAnggaran Sementara

01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara

Documents

Transcript of 01 Tinjauan Umum Governance & Pengelolaan Keuangan Negara