8/18/2019 Modul Volume 2
1/242
8/18/2019 Modul Volume 2
2/242
8/18/2019 Modul Volume 2
3/242
8/18/2019 Modul Volume 2
4/242
HAKN DAN KEUANGAN NEGARA (UU NO.17/ 2003)
1. Pengertian Keuangan Negara
a.
Menurut Pasal 1 UU No.17/2003Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
b.
Menurut UUD 1945 Pasal 23
Keuangan Negara:
APBN yang setiap tahun ditetapkan oleh UU
Segala macam pajak untuk keperluan negara
Macam dan harga mata uang
Segala hal mengenai keuangan negara
Pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK.
2. Perumusan Definisi Keuangan Negara
Pendekatan Pengertian Keuangan Negara
Objek Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Subjek Seluruh objek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang
ada kaitannya dengan keuangan negara.
Proses Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek
keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
Tujuan Seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah negara.
Bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan
fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara (pasal 2 UU KN)
a.
hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar
tagihan pihak ketiga;
c.
penerimaan negara;
d. pengeluaran negara;
e. penerimaan daerah;
f.
pengeluaran daerah;
g. kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/daerah;h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan/atau kepentingan umum;
8/18/2019 Modul Volume 2
5/242
8/18/2019 Modul Volume 2
6/242
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan keuangan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri
- BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan
diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam UU, atau pemeriksa
berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.
- Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam
penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang
bersifat investigatif.
- Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan SDM,
anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.
-
BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yangdiperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan
pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang,
dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.
6. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara (pasal 3 UU KN)
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan
undang-undang.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada
perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.
7. Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara (pasal 6 UU KN)
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan KN sebagai bagian kekuasaan
pemerintahan (presiden : CEO). Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara ini meliputi kewenangan yang
bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.Kekuasaan tersebut:
a.
Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikankekayaan negara yang dipisahkan (Menteri Keuangan : CFO→kepala KPPN: Kuasa CFO).
Subbidang pengelolaan fiskal meliputi: fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan,
dan pengawasan keuangan.
b.
Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/barang Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya (Menteri/Kepala lembaga : COO→kepala kantor: kuasa COO).
c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh:- kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
8/18/2019 Modul Volume 2
7/242
d. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain: mengeluarkan dan
mengedarkan uang yang diatur dg UU.
Kewenangan yang bersifat umum→penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam
pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,
penetapan pedoman penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga, penetapan gaji dan
tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.
Kewenangan yang bersifat khusus→keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN,
antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana
perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.
Tugas Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal-CFO (pasal 8 UU KN) :
a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
b.
menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
d.
melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
e.
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UUf. melaksanakan fungsi bendahara umum negara
g.
menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
h.
melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan UU
Tugas menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran-COO (pasal 9 UU KN) :
a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
b.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
d. melaksanakan pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas negara
e.
mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya
g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga
h. melaksanakan tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan UU.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut (pasal 10 (2) UU KN):
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Tugas kepala SKPD (pasal 10 (3) UU KN):
a.
menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c.
melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
d.
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
f.
mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah
yang dipimpinnya;g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
8/18/2019 Modul Volume 2
8/242
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
1. Landasan Hukum
Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
2. Perubahan dalam UU KN tekait penganggaran
1. UU 17/2003 tentang KN memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Sistem
penganggaran harus menciptakan lingkungan pendukung dengan karakteristik:
Mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan pengambilan keputusan untuk:
- Memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala
anggaran.
-
Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan.
- Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan mengkaji kembali kebijakan.
Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan berkompetisi satu sama lain yang penting bagi
tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya.
Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber
daya.
2.
Prinsip-prinsip perubahan:
Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.
Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD yang disusun secara terpadu, termasuk
mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan merupakan tahapan yangdiperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan,
dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
Memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran
berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya
dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah.
3. RKP
Adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKP merupakan pedoman bagi
penyusunan RAPBN.
Tiga ciri baru dalam proses penyusunan RKP:
a.
Penegasan cakupan isi proses “top-down” dan “bottom-up”.
Proses top down:
Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh “central agency ” kepada Kementerian/ Lembaga
tentang penyusunan rencana kerja, yaitu mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.
Proses bottom up:
Kementerian/lembaga diberi keleluasaan merancang kegiatan pembangunan nasional yang disepakati.
Rancangan ini disampaikan kembali ke “central agency ” untuk diserasikan secara nasional.
b. Kegiatan pemerintah pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama agar terdistribusi secara adil dan
dapat menciptakan sinergisitas secara nasional.
c. Proses penyusunan RKP merupakan proses penyatuan persepsi Kementerian/Lembaga tentang prioritas
pembangunan nasional dan konsekuensi rencana anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA-K/L di
DPR.
Pokok-pokok penyusunan RKP:
8/18/2019 Modul Volume 2
9/242
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat :
- kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter,
- prioritas pembangunan,
- rencana kerja dan pendanaannya.
Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya dengan bahan masukan dari Renja K/L dan RKPD.
Format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh Menteri Perencanaan.
Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional
dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas disusun dengan pendekatan:
- berbasis kinerja,
- kerangka pengeluaran jangka menengah, dan
- penganggaran terpadu.
Program sebagaimana yang dimaksud terdiri dari kegiatan yang berupa:
a.
Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatanpembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; dan/atau
b.
Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan
jasa publik yang diperlukan masyarakat.
Kementerian Perencanaan melaksanakan MUSRENBANG untuk menyelaraskan antar Renja K/L dan antara
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Renja K/L dengan rancangan RKP. Musrenbang diatur
oleh Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan masing-masing. Hasil
Musrenbang digunakan memutakhirkan RKP.
Rancangan RPK dibahas dalam sidang Kabinet untuk ditetapkan jadi RKP dengan Keppres (pertengahan
Mei).
RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPR. Jika RKP berbeda dengan RKP hasil
pembahasan DPR, maka Pemerintah menggunakan RKP hasil pembahasan dengan DPR.
Hubungan antara rencana strategi, rencana operasional, dan rencana kerja dan anggaran
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN/APBD
A. APBN
1. Pengertian anggaran
Berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil.
Anggaran meliputi:
a.
Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja
b. Gambaran strategi dalam pengalokasian sumber daya
c. Alat pengendalian
8/18/2019 Modul Volume 2
10/242
d. Instrumen politik
e.
Disusun pada periode tertentu.
Penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan
belanja negara yang cenderung tanpa batas.
2. Dasar Hukum APBN
UUD 1945 pasal 23
UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara (pasal 11 s.d. 15)
UU No.1/2004 ttg Perbendaharaan Negara
UU No.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No.33/2004 ttg Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP No.20/2004 ttg Rencana Kerja Pemerintah
PP No.21/2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Pengertian APBN/APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU 17/2003)Anggaran Pemerintah merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi dan cerminan
kebijakan Pemerintah. Pengertian Anggaran Pemerintah adalah dokumen kesepakatan antara lembaga
legislatif dan eksekutif yang berisi, di satu sisi, rencana belanja pemerintah yang akan dilaksanakan, dan di sisi
lain, pendapatan yang diharapkan dapat menutup belanja dimaksud dalam kurun waktu yang sama atau
berdasarkan UU, berupa rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh lembaga legislatif.
Perbedaan Ketiga UU APBN
UU No. 17/2003 : mempelajari proses APBN : bagaimana APBN disusun, diproses, serta dibahas.
UU No. 1/2004 : tentang bagaimana APBN itu dilaksanakan (dicairkan).
UU No. 15/2004: tentang bagaimana APBN diperiksa pertanggungjawabannya oleh BPK.
4. Perbedaan dan persamaan APBN dengan APBD
Perbedaan:
a. Yang mengesahkan APBN ialah Pem. Pusat bersama DPR, sedangkan APBD ialah Pemda bersama DPRD
b. APBN ditetapkan tiap tahun dengan UU, sedangkan APBD dengan PERDA.
Persamaan:
Keduanya sama-sama tunduk pada UU No.17/2003 dan pedoman pelaksanaan APBN Keppres No.42/2002.
5. Klasifikasi anggaran
Menurut organisasi : anggaran dibagi ke setiap instansi pemerintahan terkait.
Menurut fungsi : Dibagi ke dalam 11 fungsi: Pelayanan umum pemerintahan; Pertahanan; Hukum, ketertiban,
dan keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup;Perumahan dan pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan budaya;Agama; Pendidikan; Perlindungan sosial.
Menurut jenis belanja: Dibagi ke dalam 8 fungsi: Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.
6. Perubahan mendasar setelah adanya reformasi KN (Implementasi UU 17/2003)
Penyusunan anggaran berorientasi pada Anggaran Kinerja:
a.
Unified Budget
Usaha menggabungkan antara pengeluaran rutin dengan pembangunan, DIP dan DIK digabung di dalam
RKA lalu menjadi DIPA. Tujuannya: 1) memudahkan dlm penyusunan anggaran berbasis kinerja, 2)
Mengurangi terjadinya duplikasi dana maupun penumpukan dana, 3) Menjaga konsistensi dengan SAP, 4)
Memberikan gambaran yang objektif dan proporsional tentang kegiatan keuangan pemerintah.
b. Anggaran kinerja
8/18/2019 Modul Volume 2
11/242
Penyusunan anggaran yang mengutamakan output, outcome, dan benefit dari input yang dikeluarkan
sehingga diharapkan tercipta accountability dan transparancy dalam pengelolaan KN.
Kriteria Penetapan Target Kinerja:
Specific (Spesifik) – jelas, singkat, tepat dan akurat
Measured (Terukur) – dapat dikuantifikasikan
Achievable (Realistis) – praktis & masuk akal
Relevant (Relevan) – merupakan kebutuhan aktual bagi konsumen (masyarakat)
Timed (Jangka waktu pencapaian) – batas atau tenggang waktu pencapaian yg spesifik
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)/ Medium Term Expenditure Framework
Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap
kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan
implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan
maju.
Di dalam APBN terkandung perkiraan anggaran yang berisi perkiraan penerimaan yang akan diperoleh danpengeluaran yang akan dikeluarkan untuk beberapa tahun ke depan (3 tahun) secara bergulir.
7. Fungsi APBN
a. Otorisasi APBN menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja tahun ybs.
b. Perencanaan APBN menjadi pedoman dlm merencanakan kegiatan pada tahun ybs.
c.
Pengawasan APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah
negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
d. Alokasi APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
e.
Distribusi APBN menjadi pedoman dalam pendistribusian keuangan negara, kebijakan anggaran negara
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
f.
Stabilisasi APBN menjadi alat pemerintah untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian.
8. Struktur APBN
a.
Pendapatan negara, terdiri atas pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah.
Jenis penerimaan negara bukan pajak:
Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara
Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara
Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (TGR dan TP)
Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
b. Belanja negara dibagi 2, yaitu belanja pusat dan belanja daerah. Belanja pusat dibagi ke dalam 8 jenis
belanja (belanja pegawai, barang, dsb), sedangkan belanja daerah terdiri atas Dana perimbangan serta
Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip: (Keppres 42/2002 ps.12)
Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap
departemen/lembaga/pemerintah daerah
Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri
c.
Pembiayaan negara, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
8/18/2019 Modul Volume 2
12/242
9. Siklus Anggaran
a. Penyusunan APBN (Januari – Juli Tahun n-1)
b. Penetapan APBN (16 Agustus – Oktober Tahun n-1)
c.
Pelaksanaan APBN (Januari – Desember Tahun n)
d.
Pertanggungjawaban APBN (maksimal Juli Tahun n+1)
B. Penyusunan dan Penetapan APBN
1. Landasan proses penyusunan dan penetapan APBN
APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam
menghimpun pendapatan Negara.
Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di atas berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
dalam rangka tercapainya tujuan negara.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut dalam UU APBN.
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat rencana penggunaan surplus anggaran
kepada DPR.
2. Mekanisme pembahasan APBN (pasal 13,14,15 UU KN)
a. Diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tenggat waktu selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun
berjalan.
b.
Selanjutnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokokkebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan
prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
anggaran.
c. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga.
d.
Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai disertai dengan prakiraan
belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun angaran yang sedang disusun.
e. Selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN.
f.
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.
RKP
Pagu Indikatif(Maret)
Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal dan KerangkaEkonomi Makro
(Pertengahan Mei)
DIPA K/L
(31 Desember)
Pagu Sementara
(Pertengahan Juni)
APBN(Akhir Oktober)
RAPBN
(Agustus)
Rincian Anggaran Belanja K/L
(Akhir November)
PERPRES
UU
RUU & NK
RKP
Pagu Indikatif(Maret)
Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal dan KerangkaEkonomi Makro
(Pertengahan Mei)
DIPA K/L
(31 Desember)
Pagu Sementara
(Pertengahan Juni)
APBN(Akhir Oktober)
RAPBN
(Agustus)
Rincian Anggaran Belanja K/L
(Akhir November)
PERPRES
UU
RUU & NK
8/18/2019 Modul Volume 2
13/242
g. Selanjutnya pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus.
h. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang
mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasan dimaksud Dewan
Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan
pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang tentang APBN.
i. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN
yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut, pemerintah dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
Penelaahan oleh Kementerian Keuangan (PP 21 tahun 2004)
Kementrian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE
Menkeu tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui sebelumnya, dan standar biaya yang
telah ditetapkan. Menkeu menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah kemudian bersama dengan NK dan RAPBN dibahas dalam
Sidang Kabinet.
RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keppres tentang Rincian APBN dan menjadi dasar
penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA).
3. Mekanisme Pembahasan APBD (pasal 18,19,20 UU KN)
a.
Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, mekanisme pembahasan APBD diawali dengan penyampaian
kebijakan umum APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni.
b.
Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD,
pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.
c.
Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
d. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang
akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud disertai dengan prakiraan belanja.
e. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
f.
Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, desertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan seuai dengan undang-undang yang mengatur susunan
dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan tersebut DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
g. Pengambilan keputusan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
h. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unti organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis
belanja.
i.
Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap
bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya. Diagram proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
8/18/2019 Modul Volume 2
14/242
Tugas Menteri Keuangan dalam Penyusunan RAPBN
a.
Menyusun pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal (Fiscal Policy Statement )
b. Mengajukan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal kepada DPR
c. Membahas dengan DPR (Panitia Anggaran)
d.
Menjabarkan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam pagu sementara departemen/lembaga
e. Menerbitkan edaran pedoman penyusunan anggaran kepada departemen/lembaga
f. Membahas usulan anggaran yang diajukan oleh departemen/lembaga
g.
Menghimpun usulan-usulan departemen/lembaga dalam RAPBN
h. Menyusun RUU APBN dan Nota Keuangan
i. Membahas RUU APBN dengan DPR (Panitia Anggaran)
j.
Memberitahukan kepada departemen/lembaga hasil pembahasan RUU APBN dalam paguanggaran
departemen/lembaga
k. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran (SKO).
Tugas Menteri Teknis Dalam Penyusunan APBN
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga
b.
Mengajukan rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yang bersangkutan dalampembicaraan pendahuluan
c.
Menyusun usulan anggaran departemen/lembaga sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Keuangan
d.
Membahas usulan anggaran departemen/lembaga dengan komisi DPR yang bersangkutan pada masa
pembahasan RUU APBN
e. Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga
f.
Mengajukan dokumen anggaran departemen/lembaga kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh
pengesahan.
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
DPR
(4) ( 8 ) ( 9 )
Kabinet/Presiden
( 7) ( 11 )
Kementrian
Perencanaan
Kementrian
Keuangan
( 2 ) ( 6 )
( 5 )
(10) (13)
Kementrian
Negara/Lembaga
( 1 ) ( 3 ) (12) (14)
Daerah
PembahasanPokok-PokokKebijakanFiskal & RKP
PembahasanRKA -KL
PembahasanRAPBN
Kebijakan Umumdan PrioritasAnggaran
UU APBN
Nota KeuanganRAPBN danLampiran
Keppres tentangRincian APBN
PenelaahanKonsistensidengan RKP
Kebijakan Umumdan PrioritasAnggaran
Kebijakan Umumdan PrioritasAnggaran
PenelaahanKonsistensidengan PrioritasAnggaran
PenelaahanKonsistensidengan RKP
Keppres tentangRincian APBN
Konsep dok.PelaksanaanAnggaran
DokumenPelaksanaanAnggaran
RKA -KLRenstra KL RancanganRenja KL
SEB PrioritasProgram danIndikasi Pagu
8/18/2019 Modul Volume 2
15/242
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
1. Pengertian Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka 1 UU PN)
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
Asas-Asas ICW yang masih ada di UU No.1/2004
Asas Legalitas→APBN yg sudah disahkan menjadi dasar hukum (legal) pelaksanaan anggaran.
Asas Anterioritas→Tagihan tidak boleh melebihi pagu anggaran.
Asas Fleksibilitas→APBN bisa berubah menjadi APBN-P jika terdapat perubahan pada asumsi dasar estimasi
makro, yaitu: 1)inflasi, 2) nilai tukar kurs rupiah, 3) suku bunga BI, 4) harga minyak dunia, 5) produksi minyak.
Asas Resiprositas→ Asas tanggung jawab/ asas timbal balik.
2. Ruang lingkup PBN (pasal 2 UU PN)
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
b.
pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;c.
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
e. pengelolaan kas;
f.
pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
i.
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
j.
penyelesaian kerugian negara/daerah;
k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
l.
perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannegara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
3. Asas-asas umum
Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran negara.
Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan
dan pengeluaran daerah.
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program
pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program
pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.
Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan
dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat
mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
4. Pejabat PBN
a.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
b.
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN/Kuasa BUN), Kuasa PenggunaAnggaran/Pengguna Barang;
c.
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
8/18/2019 Modul Volume 2
16/242
d. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat
Komitmen);
e. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar (Penerbit SPM);
f. Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan;
g.
Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
belanja.
5. Wewenang Menteri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran (Pasal 4 Ayat 2 UU
PN) :
1.
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2.
menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang-piutang negara;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara;
6.
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;7.
menggunakan Barang Milik Negara;
8.
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
9. mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
6. Wewenang Menkeu Selaku Bendahara Umum Negara (Pasal 7 Ayat 2 UU PN) :
1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBN;
2. melakukan pengendalian pelaksanaan APBN;
3.
menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran negara;
4.
menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara;
5.
mengusahakan dan mengatur pengelolaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBN;
6.
menyimpan dan menempatkan uang negara;
7. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas
negara;
8.
melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
9. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
10. melakukan pengelolaan utang-piutang negara;
11.
mengajukan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
12. menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi keuangan Pemerintah Pusat;
13.
menyajikan informasi keuangan negara;14.
menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara
15. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua menteri/pimpinan lembaga agar
menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga.
Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap
satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan
Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.
8/18/2019 Modul Volume 2
17/242
8/18/2019 Modul Volume 2
18/242
8/18/2019 Modul Volume 2
19/242
- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara;
-
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Pembayaran atas Beban APBN
a. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
b. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran.
c. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
d.
Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi.
e. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
f.
Pengecualian dari ketentuan dimaksud pada angka 1 diatur dalam peraturan pemerintah.
SEGI HUKUM PENDAPATAN NEGARA
Struktur APBN
Penerimaan Negara adalah hak negara yg dapat menambah nilai kekayaan bersih meliputi :
Penerimaan Anggaran- Penerimaan Pajak
- Penerimaan Bukan Pajak
- Penerimaan Hibah
- Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Non Anggaran
- Penerimaan PFK
- Penerimaan Wesel Pemerintah
- Penerimaan Prefinancing dan PFKBUN Lainnya
- Penerimaan Kiriman Uang
-
Penerimaan Transito
Penerimaan Lainnya :
Pendapatan Negara dan Hibah
PenerimaanPajak Penerimaan Negara BukanPajak Penerimaan Hibah
Belanja Negara
AnggaranBelanja PemerintahPusat Anggaran Transfer keDaerah
Surplus/DefisitAnggaran
Pembiayaan
-
=
8/18/2019 Modul Volume 2
20/242
Komisi, potongan /bentuk lainnya selain pajak, akibat penjualan dan/atau pengadaaan barang/jasa
pemerintah
Penerimaan anggaran
1. Penerimaan pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU 28 th 2008 ttg KUP).
Mekanisme pemungutan pajak:
- Dipungut langsung pada saat transaksi pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran (beban Uang Persediaan)
- Dipungut langsung oleh KPPN pada saat penerbitan SP2D (pembayaran cara-LS)
- Disetor langsung melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/SGA/Pos Persepsi oleh Wajib Pajak terhadap pajak
terutang yg hrs dilunasi.
- Pungutan dan Penyetoran Pajak menggunakan SSP yang disetorkan ke Kas Negara.
2. PNBP
Yakni penerimaan negara selain dari sektor pajak dan cukai/meterai. PNBP menurut sifatnya:
- PNBP yang bersifat umum→PNBP yang ada pada semua satker/KL.
- PNBP bersifat khusus→PNBP yang hanya ada pada beberapa satker/KL tertentu saja berkaitan dengan
pelaksanaan tupoksi.
Mekanisme penerimaan dan penyetoran:
- Penyetor adalah para Wajib Pajak/Wajib Bayar.
- Penerima setoran adalah a) bendahara penerimaan/pengeluaran pada satker, b) bank persepsi/devisa
persepsi, c) kantor pos persepsi/SGG/SGA.
3. Penerimaan Hibah
4. Penerimaan pembiayaan
5. Penerimaan BLU
ASPEK HUKUM PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 stdd Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pelaksanaan TUPOKSI Satker
Kegiatan Satker Perikatan/Perjanjian dengan pihak lain Pengadaan/pembelian/ pekerjaan
pemborongan/penyediaan jasa pengujian pembayaran.
Mekanisme Pembayaran
Pembayaran Anggaran Belanja Negara Langsung (LS)
LS Barang & Jasa – Kontraktual – langsung dari Kas Negara ke Pihak III
LS Belanja Pegawai & LS Perjadin – melalui Bendahara
Pembayaran Anggaran Belanja Negara melalui Uang Persediaan (UP)
Melalui Bendahara
8/18/2019 Modul Volume 2
21/242
Pencairan Anggaran Belanja Negara
Komitmen=perikatan PBJserah terima barang/jasahak tagih/bukti pengeluaranpemberkasan dalam
SPPpengujianSPMSP2Dpemindahbukuan/transfer.
Pengujian tagihan
– Wetmatigheid (Kebenaran menurut Peraturan) adalah pengujian tagihan dari sudut ketentuan UU.
– Rechmatigheid (Kebenaran menurut Hak) adalah pengujian tagihan dari sudut apakah pihak penagih secara
formal sah.
– Doelmatigheid (Kebenaran menurut Tujuan) adalah pengujian tagihan dari sudut apa maksud/tujuan sesuai
dengan dokumen anggaran.
Pengujian atas SPP di PA/KPA
– Memeriksa dokumen pendukung sesuai ketentuan.
– Memeriksa ketersediaan pagu dalam DIPA.
– Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja dg indikator keluaran.
– Memeriksa kebenaran atas hak tagih (pihak yg ditunjuk, nilai, dan jadual).
–
Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai indikator keluaran. Pengujian SPM oleh BUN/Kuasa BUN
a.
Pengujian Substantif
– Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM.
– Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/ MAK dalam DIPA.
– Menguji SPTB terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran
– Menguji faktur pajak beserta SSP.
b. Pengujian formal
– Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan.
– Memeriksa cara penulisan/ pengisian jumlah uang dalam angka & huruf.
–
Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan.
Alur Pengeluaran Anggaran Belanja Negara
Pola Pembayaran APBN
Melalui Bendahara Pengeluaran :
– Uang Persediaan (UP) – utk Pengadaan barang & jasa dg nilai < 10 juta
– LS-gaji, honor
– LS-Perjalanan dinas
Langsung (LS) kepada Pihak Ketiga
– Pengadaan barang & jasa dg nilai > 10 juta
Uang Persediaan
Diberikan kepada setiap satker
Untuk membiayai keperluan operasional kantor sehari-hari
Bersifat daur ulang (revolving)
MENTERI TEKNIS
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
MENTERI KEUANGAN
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
SPMPENGUJIAN
Pengujian:
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
•Doelmatigheid
PENGUJIAN
Pengujian:•Substansial:
•Wetmatigheid•Rechmatigheid
•Formal
BANK
SP2D
BENDAHARA
PIHAK KE 3
PEMBUATANKOMITMENSPP
8/18/2019 Modul Volume 2
22/242
Belum membebani MAK
Bersifat uang muka kerja
→Untuk pengelolaan UP kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM).
Pengisian/penggantian UP syaratnya UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75%.
Bagan Alir Proses Pembayaran pada Satuan Kerja
Jenis SPP (surat perintah pembayaran)
1. SPP UP (Uang Persediaan)
UP yang dapat diberikan setinggi-tingginya:1/12 dari pagu DIPA, maksimal Rp50 juta, untuk pagu sampai
dengan Rp900juta
a. 1/18 dari pagu DIPA, maksimal Rp100 juta, untuk pagu di atas Rp900 juta sampai dengan Rp2,4 M.
b.
1/24 dari pagu DIPA, maksimal Rp200 juta, untuk pagu di atas Rp2,4 M.
Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker yang bersangkutan memerlukan
pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dimaksud dapat mengajukan TUP.
2. SPP TUP (Tambahan Uang Persediaan)
SPP TUP harus disertai dengan rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir dan juga surat pernyataan
KPA yang berisi bahwa:
a.
Dana TUP akan digunakan untuk kebutuhan mendesak dan akan habis dalam tempo 1 bulan terhitung
sejak tanggal diterbitkan SP2D
b. Apabila ada sisa maka harus dikembalikan ke KUN.
c.
Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayar secara langsung.
Kewenangan pemberian TUP:
a. Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN
bersangkutan.
b. Permintaan TUP di atas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang
diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
3. SPP GUP (Penggantian Uang Persedian)
Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dan UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari
dana UP yang diterima.
Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan satker yang bersangkutan memerlukan
pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker dimaksud dapat mengajukan TUP.
4. SPP LS (Langsung)
PEMBUAT
KOMITMEN
UJI DAN
PERIKSA
PENGUJI
TAGIHAN
BENDAHARA
PENGELUARAN PENERBIT SPM
UNIT AKUNTANSI
SATKER
SK
SPKKONTRAK
Daftar Lembur Daftar GajiBA PKBA PBBA Serah
Terima
BUKTI DANTAGIHAN
DraftSPM GU
DraftSPM LS
SPM GU
BUKTI
SPM LS
BUKTI
Bayar
Proses
SAI
Transfer
UP/GU
Transfer
Pihak III
KPPN
SP2D
SPM
LAPORANKEUANGAN
PEMBEBANAN
Benar
Salah
8/18/2019 Modul Volume 2
23/242
8/18/2019 Modul Volume 2
24/242
TUJUAN PENGELOLAAN KAS NEGARA
penggunaan dana yang dimiliki pemerintah secara efisien, efektif dan menguntungkan.
a. Memastikan ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan
b.
Meminimalkan ‘Idle Cash’ dengan melakukan penempatan dan investasi
c.
Mendapatkan sumber pembiayaan yang paling efisien untuk menutupi shortage of cash.
d.
Mempercepat penyetoran penerimaan negara
e. Melakukan pembayaran tepat waktu
SASARAN PENGELOLAAN KAS
a. Pengelolaan likuiditas
m.
Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas melalui perencanaan kas
n.
Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
1. Pembayaran pada saat jatuh tempo
2. Penerimaan segera disetor
b. Penempatan/investasi yang aman dan menguntungkan
–
Meningkatkan pendapatan negara*penempatan di BI dan bank umum/investasi pada SUN
*rapo/reverse, rapo operation
– Mengurangi cost of financing.
c. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah.
– Rasionalisasi jumlah bank accounts pemerintah
– Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process).
WEWENANG BUN DALAM PENGELOLAAN UANG NEGARA YANG DILAKSANAKAN OLEH
KUASA BUN
1. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara
2.
Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran negara.
3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara
4.
Menyimpan uang negara
5. Mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian SUN
6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan kepada pejabat pengguna anggaran
7.
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan kepada pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening
KUN
8. Menyajikan informasi Keuangan Negara.
REKENING MILIK BUN1. Di bank sentral
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekening
lainnya pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaan Uang Negara.
Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari
Rekening Kas Umum Negara.
Guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat
membuka subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di Bank Sentral.
Subrekening dimaksud merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.
Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara, subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di
Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa
Bendahara Umum Negara pusat.
8/18/2019 Modul Volume 2
25/242
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas
Umum Negara dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Di bank umum
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank
Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan
penerimaan negara.
Rekening dimaksud dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke
Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang
ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara
mengatur pelimpahan secara berkala.
Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat membuka rekening pengeluaran di
Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka
pelaksanaan pengeluaran.
Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatanpemerintah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk
sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran di daerah.
Rekening dimaksud dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil.
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening
Kas Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.
REKENING MILIK K/L
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening
di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan
ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian
dengan Bank Umum bersangkutan.
Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/Bank Umum/badan lainnya wajib menyampaikan informasi
mengenai rekening dimaksud atas permintaan tertulis Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan, pengoperasian, dan penutupan rekening dimaksud
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAS
1. Treasury Single Account (TSA)
Adalah penerapan penggunaan satu rekening thdp pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara
Tujuan TSA:
a) Adanya pengendalian atas saldo kas dan aliran kas
b)
Saldo kas setiap hari hrs dikonsolidasikan ke rekening TSA
c) Minimalisasi cash float
Cash Float adalah uang yang mengendap/ menganggur pada bank berkaitan dengan penerimaan danpengeluaran negara.
Penerapan TSA:
8/18/2019 Modul Volume 2
26/242
a. mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara pd satu rekening
b.
semua penerimaan negara dan pengeluaran negara melalui (dari/ke) RKUN
c. semua penerimaan negara setiap hari hrs dilimpahkan ke RKUN
d. Tidak ada dana yg mengendap di BO.I, BO.II dan BO.III pd setiap akhir hari kerja
e.
mengunakan UP utk membiayai kegiatan oprasional sehari-hari dg jumlah relatif kecil
f.
membuat perencanaan kas yg baik dan akurat
2. Treasury National Pooling
3. Perencanaan kas
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Perencanaan Kas merupakan proyeksi
penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.
Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran
negara,dan perencanaan saldo Rekening KUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan
APBN.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat
bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Negara atau Kuasa
Bendahara Umum Negara pusat menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan
maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
Tujuan perencanaan kas:
BUN/Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara;
BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan
kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas;
Kementerian negara/lembaga memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan
penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
Kementerian negara/lembaga memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
Tanggungjawab perencanaan kas:
Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) bertanggung jawab untuk membuat
perencanaan kas.
Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu:
– Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN; dan
– Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit eselon I Departemen Keuangan
atau Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran
negara.
4. Penempatan kas
Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN:
- Memungkinkan investasi dalam SUN
- Memungkinkan memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI
- Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum
- Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana
pada RKUN.
SEGI HUKUM PENATAUSAHAAN KEUANGAN NEGARA
Kewajiban Menyelanggarakan Pembukuan (Keppres 42 tahun 2002)
(1)
Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang
yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban
mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya.
8/18/2019 Modul Volume 2
27/242
(2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin
proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan
pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui :
a. keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek;
b.
perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
c.
penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa;
d. akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan.
(3)
Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi
pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada
pejabat eselon I yang bersangkutan.
Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(a)
Basis akuntansi;
(b) Prinsip nilai historis;
(c)
Prinsip realisasi;
(d)
Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;(e) Prinsip periodisitas;
(f)
Prinsip konsistensi;
(g)
Prinsip pengungkapan lengkap; dan
(h) Prinsip penyajian wajar.
Bagan Akun Standar
– Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk
memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
pemerintah pusat.
– Bagan Akun Standar meliputi kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program, kegiatan/sub kegiatan, bagian
anggaran/unit/satuan kerja, dan kode perkiraan/akun.
– Bagan Akun Standar digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementrian Negara/Lembaga
untu penyusunan dan penelaahan RKA-KL, DIPA, dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan LKPP.
Pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
(1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
pengeluaran/penyetoran atas penerimaan, meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.
Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
meliputi seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada dibawah
pengelolaannya;(2) Dalam rangka menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan dalam Buku Kas Umum, buku-buku
pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran.
(3) Menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan dimaksud dapat menentukan buku-
buku pembantu/register-register selain Buku Kas Umum.
Tata cara pembukuan bendahara penerimaan
1.
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum
dibukukan dalam buku-buku pembantu
2.
Dokumen sumbernya antara lain: SBS, SSBP. Dokumen sumber ini berfungsi sebagai bukti realisasi target
anggaran penerimaan untuk mata anggaran berkenaan.
8/18/2019 Modul Volume 2
28/242
Tata cara pembukuan bendahara pengeluaran
1.
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum
dibukukan dalam buku-buku pembantu
2. Dokumen sumber: SPM-UP, SPM-TUP, SPM-GUP, SPM-GUP Nihil, SPM-LS, kuitansi pembayaran, faktur pajak,
SSP/SSBP/SSPB.
3. Dokumen sumber dibukukan sebesar nilai bruto dan dokumen sumber tersebut berfungsi sebagai
pengesahan atas kuitansi pembayaran, kecuali untuk SPM-LS yang berfungsi sebagai pengurang kredit
anggaran untuk mata anggaran berkenaan.
HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH
POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH1. Sentralisasi
Dalam hal ini segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada
pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi.
2.
Desentralisasi
Dalam cara ini segala urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas- luasnya
kepada daerah. Pengecualian urusan yang didesentralisasikan: Pertahanan dan keamanan, luar negeri, agama,
hukum, politik, dan keuangan.
Hubungan pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan:
a) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b)
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
c) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
d) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
1) Agency model
Dalam model ini pemerintah daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat.
2)
Partnership model
Model ini mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan
pemilihan di tingkat daerahnya.
HUBUNGAN BIDANG KEUANGANHubungan dalam bidang keuangan antara pusat dan daerah meliputi:
a) Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah.
b) Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah.
c) Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.
Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota;
b.
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c.
pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
8/18/2019 Modul Volume 2
29/242
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI
1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Yang termasuk PAD : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yg
dipisahkan, dan lain2 pendapatan asli daerah yg sah.
Lain-lain pendapatan asli daerah yg sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yg tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan komisi, potongan, ataupun
bentuk lain sbg akibat dari penjualan dan/atau pengadaan BJ lain daerah.
b. Dana perimbangan
Yang termasuk dana perimbangan:
Dana Bagi Hasil, terdiri dari 2 sumber yaitu pajak dan SDA
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
c.
Lain-lain pendapatan
Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat2. Pembiayaan
a.
Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
b.
Penerimaan pinjaman daerah
c. Dana cadangan daerah
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (UU 33/2004)
Definisi:
Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangkapendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 1).
Tujuan dan dasar pendanaan:
Tujuan: mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar-
Pemerintah Daerah. Dasar pendanaan Pemda: 1)Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD, 2)Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh
Gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN, 3)Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang
dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN, 4)Pelimpahan kewewenangan
dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintahkepada Pemerintah Daerah diikuti dengan
pemberian dana.
Konsepsi dasar pendanaan:
a)
Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
b) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
→bersumber dari pajak dan SDA. DBH yang bersumber dari pajak: PBB, BPHTB, PPh 25 dan PPh 29 WP OP DN
dan PPh 21. DBH yang bersumber dari SDA: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
c)
Dana Alokasi Umum atau disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikandengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8/18/2019 Modul Volume 2
30/242
d) Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Derah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan kegiatan
khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional
e) Dana Dekonsentrasi, adalah dana yang ber- asal dari APBN dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur
sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
f) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam tangka pelaksanaan Tugas Pembantuan
g) Dana penyeimbang→perhitungan dana penyeimbang ditujukan untuk mengantisipasi ketimpangan alokasi
DAU bagi daerah yang penerimaan DAU-nya lebih rendah dari tahun sebelumnya.
h) Dana otonomi khusus → dialokasikan sesuai dengan disahkannya UU otonomi khusus untuk NAD dan Papua.
Besarnya alokasi dana otonomi khusus tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam kedua UU tsb.
Jenis pajak daerah:
Pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan
bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.Pajak kabupaten/kota: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB perdesaan dan
perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Keseimbangan primer dan keseimbangan umum
Dalam tampilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikenal dua istilah defisit anggaran,
yaitu keseimbangan primer ( primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance).
Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja, tidak termasuk pembayaran bunga.
Sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAPENGERTIAN KERUGIAN NEGARAKerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai. (UU No.1/2004 Pasal 21 ayat 1)
SUBJEK DAN OBJEK KERUGIAN NEGARA
Subjek:
1. bendahara
2. pegawai negeri bukan bendahara
3.
pihak ketiga
Objek:
1. Uang
2. Surat berharga
3.
Barang
JENIS KERUGIAN NEGARA
1.
Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara. Ini
akan dituntut dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
2. Kerugian negara berupa kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh bendahara. Ini akan dituntut dengan
Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Baik TGR dan TP memiliki tujuan yang sama yaitu:
1. Memulihkan keuangan negara/daerah
2.
Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara
3.
Penegakan hukum
8/18/2019 Modul Volume 2
31/242
PERBUATAN BENDAHARA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA
1. Tidak mencatat dan menyetorkan penerimaan uang atau barang
2. Tidak mencatat dan menyetorkan pengeluaran uang atau barang
3.
Membayar/mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak
4.
Menerima dan menyimpan uang palsu
5.
Lalai, tidak hati-hati sehingga terjadi pencurian uang atau barang
6. Korupsi, penyelewengan dan penggelapan
7.
Tidak membuat pertanggungajawaban keuangan atau pengurusan barang
8. Pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan
9. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
10.
Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (missal sebagai wajib pungut pajak).
PERBUATAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA
1. Korupsi, penyelewengan, dan penggelapan
2.
Penyalahgunaan wewenang atau jabatan3.
Pencurian dan penipuan
4. Merusak dan menghilangkan barang inventaris milik negara/daerah;
5. Menaikan harga dan merubah kualitas atau mutu barang;
6.
Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
7. Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan
PERBUATAN PIHAK KETIGA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA
1.
Wanprestasi
2. Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan
3. Penipuan dan perbuatan lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah.
KEWENANGAN PENGENAAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA
Pelaku yang merugikan negara Pejabat/Instansi yang berwenang
a. Pegawai negeri bukan bendahara a. Menteri/pimpinan lembaga
b. Bendahara b. BPK
c. Menteri/pimpinan lembaga c. Menteri Keuangan
d. Menteri Keuangan d. Presiden
TUJUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau
berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya,
dan para pengelola keuangan pada khususnya.SUMBER INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
1.
Pemeriksaaan BPK
2.
Pemeriksaan aparat pengawas fungsional
3. Pemeriksaan atasan langsung (Built-in control )
4.
Verifikasi bidang keuangan atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi
5. Perhitungan ex-officio
6. Sumber lain : media massa, pos, laporan pejabat pegawai, pengaduan masyarakat, dll.
Perhitungan ex-officio: perhitungan perbendaharaan yang dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh pejabat
yang ditunjuk yang bisa terjadi karena bendahara lalai membuat perhitungan, atau bendahara tidak dapat
membuat perhitungan (sedang berada di bawah pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia).
Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian
negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan
8/18/2019 Modul Volume 2
32/242
terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris , terbatas pada kekayaan yang dikelola
atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
bersangkutan.
Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan
lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
kerugian negara itu diketahui.
Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Direksi perusahaan negara dan badan-badan lain
yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah
tersebut.
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)
TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang
bersangkutan. Bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap
bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
TPKN terdiri dari:a. Sekretaris jenderal/ kepala kesekretariatan badan-badan lain/ sekretaris daerah provinsi/ kabupaten/kota
sebagai ketua;
b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil
ketua;
c.
kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
d.
personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan kepegawaian, hukum, umum,
dan bidang lain terkait sebagai anggota;
e.
sekretariat.
TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
a.
menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
b.
menghitung jumlah kerugian negara;
c.
mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
kerugian negara;
e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan
keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan
tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA
1. Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada
pimpinan instansi dan BPK selambat-lambatnya 7 hari sejak kerugian negara diketahui.
2.
Setiap Pegawai atau Pejabat yang mengetahui adanya kerugian negara wajib segera melaporkan kepada
atasannya secara lisan ataupun tertulis.
3. Pimpinan instansi TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sejak laporan tersebut diterima.
4.
Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebaskan sementara dari jabatannya.
8/18/2019 Modul Volume 2
33/242
5. TPKN harus menyelesaikan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi dokumen-dokumen dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak memperoleh penugasan kepada Pimpinan Instansi.
6. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat- lambatnya 7(tujuh) hari sejak diterima dari TPKN.
7.
Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara berdasarkan laporan hasil
penelitian yang diterima dari pimpinan instansi
8. Apabila ternyata terbukti BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian
kerugian negara melalui SKTJM.
PEMBUKTIAN KERUGIAN NEGARA
Dalam rangka pembuktian, TPKN atau Tim Ad hoc pada Kantor/ Satker mengadakan penelitian dan pengumpulan
bukti yang berkaitan dengan kerugian negara oleh pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain tentang :
Peristiwa terjadinya kerugian negara;
Jumlah kerugian negara yang pasti;
Siapa saja yang tersangkut ( pegawai negeri, pejabat maupun pihak ketiga );
Unsur besar/kecilnya kesalahan dari masing-masing pihak; Keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, seperti adanya keputusan hakim,
jumlah kerugian yang telah diganti dan sebagainya.
Pembuktian kekurangan perbendaharaan.
- Dalam hal terjadi kekurangan perbendaharaan dan bendahara mampu bertanggung jawab, maka proses
pembuktian dengan mengadakan penelitian dan pengumpulan bahan bukti sama seperti pada peristiwa
kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian dan
pengumpulan bukti-bukti atas terjadinya kekurangan perbendaharaan, sehingga dapat diungkap secara
nyata dan pasti jumlahnya.
- Apabila bendahara dalam kondisi berhalangan tetap atau tidak mapu bertanggung jawab, maka untuk
menjaga kepentingan negara, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Atasan Langsung Bendahara segera melakukan
perhitungan ex-officio
- Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan,melarikan diri, atau meninggal dunia selain pengumpulan
bukti-bukti juga dengan melakukan perhitungan ex-officio dan kesempatan untuk mengajukan keberatan
atau sanggahan dari pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam waktu 14 hari sejak diterima
perhitungan Ex-officio tersebut.
PELAPORAN KERUGIAN NEGARA
1.
Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
2.
Mengupayakan penyelesaian kerugian negara secara damai
3.
Membuat laporan kepada Menteri up. Sekjen paling lambat 7 hari setelah terjadi kerugian negara4. Mengumpulkan bukti-bukti lain yang berkaitan.
ASAS UMUM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (SK MENKEU DAN PERATURAN
BPK NO. 3/2007)
1.
Asas kewajiban menyelesaikan ganti rugi negara
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Asas kewajiban mengganti
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum
atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib
mengganti kerugian tersebut.
3. Asas laporan terjadinya kerugian negara
8/18/2019 Modul Volume 2
34/242
a. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera
melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
b. Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada
menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.
4. Asas penuntutan ganti kerugian negara
a.
Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera
dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
b.
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera
mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang
bersangkutan.5. Asas penuntutan kekurangan perbendaharaan
a.
Apabila dalam TP/TGR ada unsur pidana, BPK menindaklanjuti dan menyampaikan hasil pemeriksaannya
kepada polisi/kejaksaan
b. Bendahara, pegawai negeri non bendahara atau pejabat lain yg telah ditetapkan mengganti kerugian
negara dapat juga dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana
6.
Daluarsa
Kewajiban membayar ganti rugi kadaluarsa 5 tahun sejak diketahui kerugian atau 8 tahun sejak terjadinya
kerugian tidak dilakukan TGR
7.
Tanggung jawab pengampu/ahli waris
a.
Jika yg bersangkutan berada di bawah pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia maka
penuntutan dan penagihan beralih kepada pengampu yg memperoleh hak waris/ahli waris terbatas
sejumlah kekayaan yg diperoleh/dikelola dari ybs
b. Tanggung jawab pengampu hapus setelah 3 tahun sejak keputusan pengadilan yg menetapkan
pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia
tidak diberitahukan oleh pejabat berwenang tentang adanya kerugian negara
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
1. Penyelesaian secara damai
Syarat:
- Jumlah kerugian negara sudah diketahui dengan pasti yang ditetapkan Pejabat Eselon I dan dalam hal
kekurangan perbendaharaan harus dibuktikan dengan perhitungan, baik dibuat oleh bendahara maupun
secara ex-officio
- Adanya pengakuan dan pernyataan bertanggung jawab dan keinginan mengganti sukarela kerugian negara
:
Peg. Neg. Bukan bendahara = SPB /SKTM
Bendahara / Pengampu/Ahli waris = SKTJM
- Penyelesaian damai dengan SKTJM harus disertai jaminan yang sepadan dengan jumlah kerugian.
- Pemulihan kerugian negara tidak lebih dari 24 bulan sejak SPB/SKTJM ditandatangani.
- SPB/SKTJM dibuat rangkap 6, bermeterai cukup dan diketahui oleh pengguna anggaran (kepala
kantor/satuan kerja) bersangkutanCara pembayaran dalam penyelesaian damaipembayaran dengan kompensasi, pembayaran langsung,
penjualan barang jaminan.
8/18/2019 Modul Volume 2
35/242
2. Penyelesaian kerugian negara dengan SKTJM → untuk kerugian negara kekurangan perbendaharaan
Pimpinan instansi memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan
menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK. Penggantian kerugian
negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
3.
Penyelesaian kerugian negara dengan keputusan pembebanan
Melalui 3 tahapan: 1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara, 2) Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu,
3) Surat Keputusan Pembebanan.
Surat Keputusan Pembebanan.
Surat Keputusan Pembebanan diterbitkan oleh BPK jika bendahara tidak bersedia membuat SKTJM atau
bendahara tidak menepati pelunasan sesuai SKTJM.
Namun Pemerintah harus tetap mengupayakan penyelesaian dengan menerbitkan Surat Keputusan
Pembebanan Sementara dalam waktu 7 hari kerja sejak bendahara tidak bersedia membuat atau tidak
menepati SKTJM.
Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk sita jaminan (coservatoir
beslag) yang harus dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak Surat Keputusan Pembebanan Sementaraditerbitkan.
Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)
SKPBW diterbitkan sebelum dilakukan proses pembebanan ganti kerugian negara oleh BPK dengan
mengeluarkan SK Pembebanan.
SK PBW tersebut antara lain berisi pernyataan bahwa bendahara bertanggung jawab atas kerugian negara
sejumlah nilai tertentu sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya, dan kepada bendahara
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara tersebut
dalam jangka waktu